PANITIA PEMILIHAN RAYA IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA PERATURAN PANITIA PEMILIHAN RAYA IKATANKELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 03 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE PEMILIHAN RAYA IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA DAN TATA CARA PENYELESAIAN PELANGGARAN PEMILIHAN RAYA IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA PANITIA PEMILIHAN RAYA IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA Menimbang
: a.
bahwa ketentuan Pasal 6 huruf j Undang-Undang
Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 tentang P e n y e l e n g g a r a
Pemilihan
Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia menyatakan bahwa tugas Panitia Pemilihan Raya Ikatan Keluarga
Mahasiswa
Universitas
penyelenggaraan Pemilihan
Raya
Indonesia Ikatan
dalam
Keluarga
Mahasiswa Universitas Indonesia adalah membuat teknis tata cara pelaksanaan kampanye, pemungutan suara dan penghitungan suara; b.
bahwa ketentuan Pasal 7 huruf a Undang-Undang
Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 tentang P e n y e l e n g g a r a
Pemilihan
Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia menyatakan bahwa wewenang Panitia Pemilihan Raya
Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia dalam penyelenggaraan Pemilihan Mahasiswa
Raya
Universitas Indonesia
Peraturan Panitia Pemilihan
Ikatan adalah
Raya
Keluarga menetapkan
Ikatan Keluarga
Mahasiswa Universitas Indonesia untuk mengatur hal-hal teknis yang belum diatur oleh undang-undang; c.
bahwa
untuk
melaksanakan
lebih
lanjut
ketentuan pasal 32 ayat (6), Pasal 33 ayat (3), Pasal 34 ayat (4), dan Pasal 39 ayat
(4) Undang–Undang No. 2
Tahun 2015 tentang Pemilihan Raya Pasangan Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, Anggota Majelis Wali Amanat Unsur Mahasiswa, dan Anggota Dewan Perwakilan
Mahasiswa
Universitas
Indonesia,
menetapkan Peraturan Panitia Pemilihan Raya
perlu Ikatan
Keluarga Mahasiswa tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia
dan
Tata
Cara
Penyelesaian
Pelanggaran
Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia; d.
bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan peraturan panitia pemilihan raya ikatan keluarga
mahasiswa
Pedoman
teknis
universitas
kampanye
Indonesia
Pemilihan
tentang
Raya
Ikatan
Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia dan tata cara penyelesaian
pelanggaran
Pemilihan
Raya
Ikatan
Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia; Mengingat
: a. Pasal 30 Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia; b.
Undang-Undang
Ikatan
Keluarga
Mahasiswa
Universitas Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penyelenggara
Pemilihan
Raya
Mahasiswa Universitas Indonesia;
Ikatan
Keluarga
c.
Undang–Undang No. 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan
Raya Pasangan Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa,
Anggota
Majelis
Wali
Amanat
Unsur
Mahasiswa, dan Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia. MEMUTUSKAN:
Menetapkan
: PERATURAN PANITIA KELUARGA
PEMILIHAN
RAYA
MAHASISWA UNIVERSITAS
IKATAN
INDONESIA
TENTANG PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE PEMILIHAN RAYA IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA
DAN
TATA
CARA
PENYELESAIAN
PELANGGARAN PEMILIHAN RAYA IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA; BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan: 1. Pemilihan
Raya
IKM
UI
yang
selanjutnya
disebut
Pemira
adalah sarana suksesi lembaga kemahasiswaan untuk memilih Ketua Umum dan
Wakil
Ketua
Umum
BEM
UI
secara
berpasangan, Anggota DPM UI dan MWA UI UM. 2. Panitia Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia
yang
selanjutnya
disebut
Panitia
adalah
penyelenggara Pemira yang bersifat sementara dan mandiri. 3. Komite Pengawas yang selanjutnya disebut KP Pemira adalah komite yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemira 4.
Calon
Peserta
Pemilihan
Raya
Ikatan
Keluarga
Mahasiswa
untuk
selanjutnya
Universitas Indonesia
yang
Calon
setiap mahasiswa dengan status IKM aktif
adalah
disebut
yang mendaftarkan diri menjadi Ketua dan Wakil Ketua Umum BEM UI secara berpasangan, anggota DPM UI atau MWA UI UM. 5. Peserta Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia
yang
adalah setiap
untuk
Calon
selanjutnya
yang
disebut
Peserta
lolos dalam tahap
Pemira
pemeriksaan,
penelitian dan sidang verifikasi. 6. Kampanye Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia kegiatan
yang selanjutnya disebut Kampanye adalah setiap dalam
rangka
meyakinkan
para
pemilih
dengan
memaparkan visi, misi, dan/atau program Peserta Pemira. 7.
Tim
Kampanye
yang
selanjutnya
disebut
Tim
adalah
tim
pendukung yang diberi kewenangan oleh Calon atau Peserta Pemira dan
disahkan
oleh
Panitia
untuk
melaksanakan
Kampanye
berdasarkan peraturan Panitia. 8.
Manajer Kampanye yang selanjutnya disebut Manajer adalah anggota aktif pemimpin
IKM Tim
UI
yang
berdasarkan
ditunjuk surat
oleh
Calon
penunjukkan
sebagai
yang
telah
disediakan oleh Panitia. 9. Pelaksana Kampanye yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah Peserta beserta Tim. 10. Petugas Kampanye yang selanjutnya disebut Petugas adalah Panitia yang menyelenggarakan urusan Pemira di bidang Kampanye. 11. Peserta Kampanye adalah anggota IKM UI yang mengikuti rangkaian Kampanye. 12. Masa Kampanye adalah waktu yang ditetapkan oleh Panitia untuk melakukan Kampanye. 13. Dana Kampanye adalah semua dana baik berupa uang, barang atau jasa yang
digunakan untuk kegiatan Kampanye oleh Pelaksana
Kampanye. 14. Rekening Khusus adalah rekening bank yang secara tersendiri digunakan untuk menerima, menyimpan, dan mengeluarkan Dana Kampanye dalam bentuk uang. 15. Kampanye Khusus adalah kampanye yang dalam pelaksanaannnya diselenggarakan oleh Panitia.
16. Kampanye Langsung
adalah kampanye yang dilakukan bertatap
muka secara langsung tanpa perantara. Perantara dalam hal ini dapat berupa media cetak maupun media elektronik. 17. Eksplorasi adalah salah
satu bentuk
Kampanye Khusus yang
ditentukan oleh Panitia dan dilaksanakan di fakultas. 18. Uji Publik adalah
bentuk kampanye khusus yang disediakan oleh
Panitia Pemira untuk Peserta Pemira calon anggota MWA UI UM. 19. Media Kampanye adalah alat atau sarana yang digunakan oleh Peserta Pemira dalam pelaksanaan Kampanye. 20. Media
Cetak
adalah
media
kampanye
yang
bersifat
statis,
mengutamakan pesan visual dan dipublikasikan dalam bentuk tercetak. 21. Media
Elektronik
adalah
seluruh
media
kampanye
yang
menggunakan alat elektronik bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya. 22. Wilayah Kampanye adalah seluruh wilayah yang ditentukan oleh Panitia sebagai wilayah yang diperbolehkan untuk Kampanye. 23. Wilayah Netral adalah seluruh wilayah yang ditentukan oleh Panitia sebagai wilayah yang tidak diperbolehkan untuk Kampanye. 24. Masa Tenang adalah waktu yang ditentukan oleh Panitia sebagai waktu yang dilarang untuk Kampanye. 25. Larangan Kampanye adalah setiap tindakan yang oleh Panitia dilarang dalam Kampanye. 26. Pelanggaran Kampanye Pemira IKM UI yang selanjutnya disebut Pelanggaran
adalah pelanggaran terhadap tentang Kampanye yang
telah diatur dan Undang – Undang No. 02 Tahun 2015 tentang Pemilihan Raya Pasangan Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, Anggota Majelis Wali Amanat Unsur Mahasiswa, dan Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia dan terhadap
ketentuan
lain
yang
diatur dalam peraturan dan/atau
keputusan Panitia. 27. Sidang Pelanggaran Kampanye yang selanjutnya disebut Sidang adalah
pertemuan
antara
Panitia
dan
Peserta
Pemira
untuk
memproses setiap laporan yang diterima Panitia dari KP Pemira, sebelum menetapkan sanksi terhadap Peserta Pemira dan/atau Tim yang
terbukti
secara sah dan
meyakinkan
telah
melakukan
Pelanggaran. 28. Peserta Sidang Pelanggaran Kampanye
yang
selanjutnya
disebut
Peserta Sidang adalah Peserta Pemira atau Manajer yang menghadiri Sidang Pelanggaran. 29. Poin Pelanggaran Kampanye yang selanjutnya disebut poin pelanggaran merupakan bentuk sanksi dari pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaksana Kampanye yang akan dipublikasikan oleh panitia sebagai bentuk keterbukaan proses kampanye Pemira. 30. Hari adalah waktu selama hari kerja berlangsung.
BAB II PENYELENGGARAAN KAMPANYE
Bagian Pertama Wilayah Penyelenggaraan Kampanye Pasal 2 (1) Penyelenggaraan
Kampanye
dilakukan di dalam kampus
Universitas Indonesia. (2) Kampus Universitas Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kampus Universitas Indonesia yang berlokasi di Depok dan Salemba. (3) Wilayah Netral meliputi: a. Wilayah yang berada di luar dan/atau melewati pagar pembatas area Universitas Indonesia; b. Tempat Ibadah dan h a l a m a n n y a ; c . Perpustakaan beserta media informasi dari tempat tersebut; d. Ruang Kelas; e. Laboratorium;
f. Ruang Sekretariat lembaga formal kemahasiswaan universitas dan fakultas; g. Bis kampus atau bis kuning; h. Pagar kampus; i. Gedung Rektorat Universitas Indonesia; dan j. Pusat Kesehatan Mahasiswa dan tempat layanan kesehatan lainnya. Bagian Kedua Waktu Penyelenggaraan Kampanye Pasal 3 Masa Kampanye dimulai pada tanggal 5 November 2015 dan berakhir pada tanggal 27 November 2015.
BAB III PENDANAAN KAMPANYE Pasal 4 (1) Dana Kampanye menjadi tanggung jawab para Peserta Pemira. (2) Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari: a. Peserta Pemira; b. Sumbangan yang sah menurut UU dasar IKM UI; dan c. Sumbangan perseorangan. (3) Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa uang, barang dan/atau jasa. (4) Dana Kampanye Pemira berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditempatkan pada rekening khusus dana kampanye. (5) Rekening khusus sebagaimana dalam ayat (4) merupakan atas nama Peserta Pemira, Manajer atau anggota Tim. (6) Dana
Kampanye
berupa
sumbangan
barang
dan/atau
jasa
sebagaimana dimaksud ayat (3) dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
(7) Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicatat dalam pembukuan
dana kampanye dengan standarisasi akuntansi yang
ditentukan oleh KP Pemira. (8) Dana kampanye yang bersumber dari sumbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dan c dilarang melebihi Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap donatur. (9) Total dana kampanye berupa uang, barang, dan/atau jasa sebagaimana dalam ayat (3) sebesar-besarnya Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). (10)
Pembukuan
dana
kampanye
sebagaimana
dalam
ayat
(7)
dipublikasikan kepada Anggota IKM UI melalui media digital dan/atau massa oleh Tim Kampanye secara berkala setidak-tidaknya tiap 2 (dua) minggu sekali. Pasal 5 (1) Rekening khusus sebagaimana dalam pasal 4 ayat (4) dilaporkan kepada Panitia dan KP Pemira sebelum Masa Kampanye dalam surat pernyataan yang ditanda-tangani oleh Peserta Pemira. (2) Peserta Pemira atau Manajer wajib menyerahkan catatan setiap pemasukan
dan/atau pengeluaran dana kampanye. Pelaporan dana
dilakukan pada tanggal 14 dan 28 November 2015 paling lambat pukul 23.59 WIB. (3) Catatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus disertai bukti transaksi yang sah. (4) Pembukuan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye diserahkan kepada Panitia dan KP Pemira paling lambat 5 Desember 2015 pukul 23.59 WIB. Pasal 6 Para peserta Pemira dilarang menerima sumbangan yang berasal dari: a. Partai Politik dan anggotanya serta organisasi onderbouw nya; b. Penyumbang yang tidak benar atau tidak jelas identitasnya; c. Perusahan rokok, minuman keras dan alat kontrasepsi;
d. Pemerintah RI; e. Organ Universitas Indonesia beserta strukturnya; atau f. Lembaga kemahasiswaan tingkat universitas, fakultas, dan/atau jurusan.
BAB IV KATEGORI KAMPANYE Pasal 7 Suatu kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan Kampanye, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: a. Dilakukan oleh Peserta Pemira dan/atau Tim; b. Adanya unsur meyakinkan Peserta Kampanye dalam rangka memperoleh dukungan sebesar-besarnya dengan menawarkan visi,
misi,
program kerja, nomor, slogan, logo, dan/atau nama
Peserta Pemira secara langsung maupun tidak langsung. BAB V BENTUK KAMPANYE Bagian Pertama Kampanye Mandiri Pasal 8 (1) Kampanye Mandiri adalah kegiatan kampanye bebas yang dilaksanakan oleh masing-masing Peserta Pemira dengan mendaftarkan kegiatan kampanyenya terlebih dahulu kepada panitia. (2) Kampanye Mandiri wajib didaftarkan kepada Panitia Pemira untuk disahkan paling lambat 12 jam sebelum dilaksanakan. (3) Waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah mulai pukul 12.00 W I B sampai dengan pukul 18.00 WIB via e-mail ke
[email protected] yang kemudian di konfirmasikan kepada Panitia melalui nomor 085736323276 (Asih). (4) Pendaftaran Kampanye Mandiri sekurang-kurangnya dengan mengisi
formulir pendaftaran kampanye mandiri dari panitia yang berisi: a. waktu dan tempat kegiatan; b. bentuk kegiatan; c. media kampanye dan/atau alat peraga kampanye yang digunakan. (5) Kampanye mandiri tetap harus mengikuti aturan yang ada dalam pemira. (6) Kampanye mandiri dapat dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari Panitia Pemira. (7) Panitia
Pemira
wajib
mendampingi
Pelaksana
Kampanye
dalam
melaksanakan kampanye mandiri. (8) KP Pemira hadir dalam kampanye mandiri untuk menjalankan fungsi pengawasan. Bagian Kedua Ketentuan Kampanye Khusus Pasal 9 (1) Kampanye Khusus dilaksanakan dalam bentuk : a. Eksplorasi; b. Uji Publik; dan (2) Waktu pelaksanaan, tempat pelaksanaan dan mata acara Kampanye Khusus ditentukan oleh Panitia.
Pasal 10 (1) Selama Kampanye Khusus berlangsung, Tim dapat menyebarkan media
kampanye dan/atau atribut Peserta Pemira kepada Peserta
Kampanye. (2) Penyebaran
media
kampanye
dan/atau
atribut
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga ketertiban dan kebersihan pelaksanaan Kampanye Khusus. (3) Adapun media kampanye d a n / a t a u a t r i b u t yang dimaksud pada ayat (1) sebelumnya harus diregistrasi kepada Panitia Pemira dan mendapat pengesahan dari Panita Pemira.
Pasal 11 (1) Peserta Pemira dapat tidak mengikuti rangkaian Kampanye Khusus apabila: a. Dalam keadaan sakit; b. Mengikuti Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), ujian
susulan, atau kuliah yang sama sekali tidak dapat
ditinggalkan; atau c. Keadaan darurat keluarga inti. (2) Peserta memberitahukan perihal ketidakikutsertaan dalam rangkaian Kampanye kepada Panitia paling lambat 1x24 jam sebelum rangkaian kampanye dimulai. (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan: a. Surat
keterangan dokter
untuk kondisi sebagaimana dimaksud
pada Pasal 4 ayat (1) huruf a. b. Surat keterangan
dari
pengajar
mata
kuliah
terkait
yang
ditandatangani oleh pengajar bersangkutan dan Kepala Sub Bagian
Akademik
Fakultas
Peserta
Pemira
untuk
kondisi
sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b. (4) Pemberitahuan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(2)
dapat
dikecualikan dalam kondisi luar biasa (force majeur). (5) Kondisi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah kondisi dimana Peserta Pemira mengalami hal sebagai berikut: a. Meninggal dunia b. Kecelakaan lalu lintas c. Bencana Alam Pasal 12 Dalam hal Peserta Pemira tidak mengikuti Kampanye Khusus, maka Peserta Pemira tidak dapat diwakilkan.
Bagian Ketiga Pelaksanaan Kampanye Khusus
Pasal 13 (1) Eksplorasi merupakan kegiatan Kampanye yang dilaksanakan pada setiap fakultas di Universitas Indonesia. (2) Peserta Pemira Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI mengikuti Eksplorasi pada setiap fakultas di Universitas Indonesia. (3) Peserta
Pemira
Anggota DPM
UI
mengikuti
Eksplorasi hanya di
fakultas asal peserta bersangkutan. (4) Peserta Pemira calon Anggota MWA UI UM mengikuti ekslporasi pada setiap fakultas di Universitas Indonesia hanya untuk memperkenalkan diri dan pemaparan visi, misi, dan program kerja. (4) Jadwal pelaksanaan dan rangkaian acara Eksplorasi untuk masingmasing Peserta Pemira akan disampaikan oleh Panitia kepada Peserta Pemira melalui rapat teknis dengan Peserta Pemira. Pasal 14 (1) Pelaksanaan Eksplorasi terdiri dari pemaparan visi, misi, dan program Peserta Pemira. (2) Setelah Peserta
Pemira
memaparkan
visi,
misi,
dan program
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panelis yang telah ditetapkan oleh Panitia
mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan terhadap
pemaparan Peserta Pemira. (3) Peserta Kampanye yang mengikuti Eksplorasi Peserta Pemira memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau tanggapan terhadap pemaparan Peserta Pemira dan/atau mengenai diri Peserta Pemira. Pasal 15 (1) Uji Publik diselenggarakan satu kali selama Masa Kampanye. (2) Uji Publik diikuti oleh Peserta Pemira calon anggota MWA UI UM. (3)
Uji
Publik
dilaksanakan
dengan
menghadirkan
panelis
untuk
mengajukan pertanyaan dan menanggapi visi, misi, dan program kerja Peserta Pemira. (4) Peserta Kampanye yang mengikuti Uji Publik Peserta Pemira memiliki
kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau
tanggapan
terhadap pemaparan Peserta Pemira dan/atau mengenai diri Peserta Pemira. Bagian Keempat Kampanye Tidak Langsung Pasal 16 (1) Kampanye Tidak Langsung menggunakan media cetak dan/atau media elektronik. (2) Media kampanye dilarang mengandung unsur penghinaan terhadap Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan, pornografi dan/atau pornoaksi. (3) media kampanye sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa : a. tulisan; b. suara; c. gambar; d. tulisan dan gambar; e. suara dan gambar; atau f. video yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, dan/atau yang dapat diterima melalui perangkat pesan. (4) Peserta Pemira bertanggung jawab terhadap seluruh urusan baik perizinan, pemasangan maupun pencabutan kampanye media cetak di lingkungan fakultas dan universitas. (5) Bentuk Kampanye Media elektronik melalui: a. Website; b. Blog; c. Milis ; d. Radio; e.Televisi;
f. Jejaring Sosial; g. Akun media sosial; dan/atau h. media elektronik lainnya yang belum diatur namun pantas digunakan untuk kampanye setelah diizinkan oleh panitia. Pasal 17 (1) Media
Kampanye baik cetak maupun elektronik wajib didaftarkan
kepada Panitia Pemira untuk disahkan paling lambat 12 jam sebelum dipublikasikan. (2) Pendaftaran Media Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimulai sejak 1 hari sebelum Masa Kampanye. (3) Waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah mulai pukul 12.00 W I B sampai dengan pukul 18.00 WIB via e-mail ke
[email protected] yang kemudian di konfirmasikan kepada Panitia melalui nomor 085736323276 (Asih). (4) Bentuk pengesahan media kampanye oleh Panitia adalah berupa pemberian surat pengesahan yang akan dirilis pada setiap pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB. (5) Bentuk pendaftaran
Kampanye
media elektronik
berupa
surat
pemberitahuan resmi, yang meliputi : a. Alamat email, alamat website, alamat blog, akun media sosial, dan/atau akun jejaring sosial; b. Materi yang disampaikan; c. Ditandatangani oleh Peserta dan/atau Manajer; d. Kontak penanggung jawab media kampanye elektronik dalam tim kampanye calon; e. Hari, tanggal, dan waktu pemasangan media kampanye elektronik. (6) Bentuk pendaftaran Media Cetak Kampanye adalah berupa mengisi formulir dari panitia yang berisi : a. Nama, Fakultas, Angkatan, NPM dan Nomor HP yang menyerahkan surat; b. Nama, Fakultas, Angkatan dan NPM Peserta Pemira IKM UI 2015; c. Jenis Media Cetak Kampanye; d. Jumlah Media Cetak; e. Konten yang disampaikan;
f. Hari, Tanggal dan Tempat pemasangan media cetak kampanye; g. Ditandatangani oleh Peserta dan/atau Manajer; h. design dari media cetak kampanye yang didaftarkan.
BAB VI KEWAJIBAN, HAK, DAN LARANGAN Bagian Pertama Kewajiban, Hak, dan Larangan Petugas Kampanye
Pasal 18 (1) Petugas berkewajiban: a. Menyusun dan menetapkan standar penyelenggaraan Kampanye; b. Menyelenggarakan Kampanye Khusus; c. Mensosialisasikan
dan
menginformasikan
penyelenggaraan
Kampanye Khusus kepada Pelaksana Pemira, KP Pemira, dan Peserta Kampanye; d. Mengenakan ID Card dan/atau jaket almamater selama bertugas; e. Menyediakan tanda pengenal Peserta Pemira dan Manajer Kampanye; f. Mengesahkan media Kampanye; g. Panitia menyampaikan daftar nama Tim kepada KP Pemira; h. Menerima dan memutuskan setiap Pelanggaran yang dilaporkan KP Pemira; i. Menyerahkan surat panggilan selambat-lambatnya satu Hari sebelum pelaksanaan Sidang Pelanggaran kepada Peserta dan KP Pemira; (2) Petugas berhak menetapkan waktu dan tempat Kampanye Khusus; (3) Petugas dilarang melakukan segala sesuatu yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemira. Bagian Kedua Kewajiban dan Hak Peserta Pemira
Pasal 19 (1) Peserta Pemira berkewajiban : a. Menaati semua peraturan dan keputusan Panitia. b. Mengikuti semua penyelenggaraan Kampanye Khusus kecuali dalam kondisi sebagimana diatur dalam Pasal 11. c. Membentuk Tim dan mendaftarkannya kepada Panitia pada waktu pendaftaran Peserta Pemira. d. Melaporkan dana
pembukuan jumlah pemasukan dan
yang
digunakan
pengeluaran
selama masa Kampanye dalam bentuk
tertulis selambat-lambatnya pada tanggal 5 Desember 2015 pukul 23.59 WIB. e. Mengenakan
tanda
identitas
yang
ditentukan
panitia
saat
melakukan Kampanye. f. Mengenakan pakaian formal dan Jaket Almamater Kuning saat Eksplorasi berlangsung. g. Pakaian formal sebagaimana dimaksud dalam poin f adalah dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Untuk Pria: (i)
Baju kemeja, baik lengan pendek atau panjang dan tidak ketat;
(ii)
Celana panjang yang tidak berbahan dasar jeans; dan tidak
ketat; (iii)
Sepatu.
2. Untuk Wanita: (i)
Baju lengan panjang dan tidak ketat;
(ii)
Rok di bawah lutut atau celana panjang yang tidak berbahan dasar jeans dan tidak ketat ;
(iii)
Sepatu.
h. Hadir
30
menit
sebelum
Kampanye
Khusus
dimulai
yang
dibuktikan dengan mengisi daftar hadir yang disediakan oleh Panitia Pemira. (2) Peserta Pemira berhak: a. Melakukan Kampanye. b. Memperoleh informasi dari Petugas berkaitan dengan penyelengaraan
Kampanye. c. Mendapatkan surat panggil selambat-lambatnya satu hari sebelum Sidang Pelanggaran dilaksanakan. d. Menghadiri Sidang Pelanggaran. e. Mengajukan permohonan keberatan atas Penetapan Pelanggaran.
Bagian Ketiga Kewajiban, Hak, dan Larangan Pelaksana Kampanye Pasal 20 (1) Dalam
pelaksanaan
Kampanye,
Pelaksana
Kampanye
memiliki
kewajiban sebagai berikut: a. Mematuhi semua peraturan dan keputusan Panitia. b. Menyusun materi Kampanye yang meliputi visi, misi, dan program kerja. c. Mendaftarkan dan menyerahkan contoh dari setiap yang
digunakan
pengesahan
dalam
Kampanye
media
cetak
kepada Panitia untuk
sebelum dipublikasikan, untuk media cetak berupa
poster, spanduk, banner, dan baliho diserahkan dalam
bentuk
softcopy. d. Mendaftarkan dan menyerahkan softcopy contoh media kampanye elektronik yang berupa gambar digital, audio, video, dan/atau audio
visual
kepada
Panitia
untuk
pengesahan
sebelum
dipublikasikan. e. Mendaftarkan segala bentuk akun online Kampanye kepada Panitia untuk pengesahan. (2) Dalam pelaksanaan Kampanye, Pelaksana Kampanye berhak untuk: a. Melakukan Kampanye b. Mendapatkan pengesahan media kampanye oleh Panitia sesuai dengan peraturan yang berlaku. c. Membagikan Media Kampanye kepada Peserta Kampanye. (3) Dalam
pelaksanaan
mengikutsertakan:
Kampanye,
Pelaksana
dilarang
a. Hakim Konstitusi Mahkamah Mahasiswa; b. Ketua dan Anggota Badan Audit Kemahasiswaan; c. Ketua dan Anggota Independen DPM UI; d. Ketua, Wakil Ketua, beserta Pengurus Harian BEM UI kecuali jika mengajukan cuti kampanye; e. Mahasiswa UI yang tidak memiliki hak pilih.
Bagian Keempat Kewajiban, Hak, dan Larangan Tim Pasal 21 (1) Dalam pelaksanaan Kampanye, Tim berhak untuk: a. Mempersiapkan dan menyusun segala hal yang diperlukan, serta melaksanakan kegiatan Kampanye; b. Ketentuan huruf a tidak berlaku pada saat Kampanye Khusus. (2) Dalam pelaksanaan Kampanye, Tim dilarang: a. Menjawab pertanyaan yang seharusnya ditujukan kepada Peserta selama Kampanye Khusus; b. Memberi petunjuk dalam bentuk apapun kepada peserta untuk menjawab pertanyaan yang ditujukan pada Peserta Pemira selama Kampanye Khusus. Bagian Kelima Larangan Petugas, Pelaksana, dan Peserta Kampanye Pasal 22 Dalam setiap kegiatan Kampanye Petugas, Pelaksana, dan Peserta Kampanye dilarang : a. Mempersoalkan wadah bersama IKM UI, Pembukaan UndangUndang Dasar IKM UI, dan bentuk IKM UI; b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan IKM UI; c. Menghina agama, suku, rasa tau golongan, c a l o n d a n / a t a u
Peserta Pemira lainnya; d. Memfitnah Peserta Pemira dalam bentuk apapun; e. Menghasut dan mengadu domba perseorangan atau sekelompok mahasiswa; f. Mengganggu ketertiban umum; g. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok mahasiswa dan/atau peserta pemira; h. Menjanjikan atau memberikan uang kepada mahasiswa lainnya; i. Segala bentuk tindakan kriminal; j. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye peserta pemira kecuali sebagai tindakan yang dilakukan Petugas Kampanye atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan Peserta Pemira; k. Berkampanye di tempat yang dilarang; dan l. Memasang bahan kampanye di luar wilayah kampanye yang ditetapkan oleh Panitia Pemira.
BAB VII PELANGGARAN Bagian Pertama Pelanggaran Ringan Pasal 23 (1) Yang termasuk pelanggaran ringan adalah: a. Peserta Pemira tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 17 ayat (1). b. Peserta Pemira tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e, f, atau h; atau ketentuan dalam Pasal 19 ayat (1) huruf g tanpa alasan yang jelas. c. Pelaksana Kampanye tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c, d, atau e.
d. Pelaksana Kampanye melakukan kegiatan Kampanye di Wilayah Netral. e. Tim melanggar ketentuan dalam Pasal 21 ayat (2) f. Peserta atau Manajer tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) dan/atau (4).
Bagian Kedua Pelanggaran Berat Pasal 24 Yang termasuk pelanggaran berat antara lain: a. Pelaksana Kampanye melakukan kampanye di luar Masa Kampanye. b. Peserta Pemira melanggar ketentuan Pasal 6 c. Pelaksana Pemira melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 20 ayat (1) huruf a dan/atau Pasal 22.
Bagian Ketiga Pelanggaran Khusus Pasal 25 Yang termasuk pelanggaran khusus adalah: a. Peserta Pemira tidak melaksanakan Pasal 19 ayat (1) huruf b. b. Peserta
Pemira
dan
Tim
melanggar
kode
etik
atau
asas
penyelenggaraan Pemira. c. Peserta Pemira dan Tim tidak melaksanakan sanksi sebagaimana dijatuhkan dalam Sidang Pelanggaran. BAB VIII LAPORAN PELANGGARAN Pasal 26
(1) KP Pemira menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemira pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemira. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh: a. Mahasiswa Universitas Indonesia yang mempunyai hak pilih; b. Peserta Pemira/Tim Kampanye; atau c. Panitia Pemira. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada KP Pemira sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Peraturan KP Nomor 05 Tahun 2015 tentang tata cara pelaporan dugaan pelanggaran Pemillihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia. (4) Laporan Pelanggaran dan hasil penyidikan KP diteruskan kepada Panitia dalam bentuk rekomendasi. (5) Laporan
d a n / a t a u t e m u a n tentang
Pelanggaran
yang
akan
diproses dalam Sidang Pelanggaran adalah laporan yang telah dicatat oleh KP Pemira, ditandatangani oleh Pelapor dan KP dan telah diterima oleh Panitia. (6) Panitia menindak laporan dan hasil temuan dari KP Pemira paling lambat 3 hari setelah laporan diterima oleh panitia. (7) Panitia dapat menyidik dan menindak Pelaksana Kampanye tanpa rekomendasi dari KP Pemira apabila mengetahui secara langsung adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaksana Kampanye.
BAB IX SANKSI
Pasal 27 (1) Setiap jenis Pelanggaran akan dikenakan sanksi. (2) Bentuk sanksi yang diberikan kepada Pelaksana Kampanye adalah berupa poin pelanggaran yang disertai dengan denda dan/atau dalam bentuk lainnya untuk pelanggaran khusus. (3) Setiap poin pelanggaran yang diterima oleh Peserta, akan dipublikasikan oleh panitia.
(4) Pelaksana kampanye yang membuat kegaduhan sehingga mengganggu jalannya Kampanye Khusus akan dikenakan sanksi oleh Petugas atau Komite Pegawas berupa teguran dan poin pelanggaran sebanyak 10 poin serta denda sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga dikeluarkan dari lokasi Kampanye. (5) Peserta Kampanye yang membuat kegaduhan sehingga mengganggu jalannya Kampanye Khusus akan dikenakan sanksi oleh Petugas atau Komite Pegawas
berupa
teguran
hingga dikeluarkan
dari lokasi
Kampanye. (6)
Sanksi
setiap
s e b a n y ak
pelanggaran
5
1 0 0. 000,00
poi n
da n
( seratus
ribu
ringan
berupa
pembayaran rupia h)
poin
denda
pelanggaran sebanyak
yang dibayarkan
Rp
kepada
Panitia selambat-lambatnya 1x24 jam setelah Penetapan Pelanggaran. (7) Sanksi pelanggaran berat untuk pelanggaran terhadap ketentuan Pasal
24
huruf
a,
Pelaksana
di k ena ka n
po in
p ela ng ara n
seb an yak 10 po i n dan harus membayar denda Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per harinya dihitung sesuai dengan jumlah media kampanye yang disebar dan/atau kegiatan kampanye yang dilakukan. (8) Sanksi pelanggaran berat untuk pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 6, bantuan
Peserta
harus
tersebut,
mengembalikan
dikenakan
sumbangan
poin
dan/atau
pelanggaran
s e b a n y a k 3 5 p o i n , d a n harus membayar denda s e b e s a r Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). (9) Sanksi pelanggaran berat untuk pelanggaran terhadap ketentuan Pasal
4,
Peserta
dikenakan poin sebanyak 40 poin dan harus
membayar denda sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah). (10) Sanksi pelanggaran berat untuk pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 20
ayat
(3), Peserta d i k e n a ka n p o i n s e ba n y ak 3 0 p o in
d a n harus membayar denda sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). (11) Sanksi Pelanggaran Khusus untuk pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf b adalah dikenakan poin sebanyak 25 poin disertai denda sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
(12) Sanksi Pelanggaran Khusus untuk pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 25 huruf b adalah harus menyatakan permintaan maaf dan sanksi sosial yang akan diberikan oleh Panitia Pemira. (13) Jika denda yang dimaksud dalam ayat (6) tidak dibayarkan, maka Peserta Pemira akan diberikan surat peringatan secara terbuka dan denda tambahan dalam jumlah yang sama. (14) Pembayaran sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), ayat (7), ayat
(8), (9), (10), dan (11) selambat-lambatnya
diserahkan
kepada
Panitia Pemira 2x24 jam setelah Penetapan Pelanggaran. (15) Setiap akumulasi jumlah poin pelanggaran pelaksana kampanye mencapai 100 poin dan setiap kelipatannya, pelaksana kampanye tersebut dikenakan denda sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang dibayarkan selambat-lambatnya 3x24 jam setelah Penetapan Pelanggaran. (16) Apabila pelaksana kampanye tidak membayarkan denda seperti yang telah diatur pada ayat (15), maka Peserta Pemira yang bersangkutan akan diberikan surat peringatan secara terbuka dan denda tambahan dalam jumlah yang sama. (17) Sanksi Pelanggaran Khusus untuk pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 25 huruf c adalah dikeluarkannya keputusan berupa surat rekomendasi oleh Panitia Pemira kepada Forum Mahasiswa atau Kongres Mahasiswa -apabila telah terbentuk- untuk tidak melantik Peserta Pemira yang bersangkutan. (17) Sanksi untuk pelanggaran lain yang belum diatur oleh peraturan ini dapat diberikan oleh majelis dengan mempertimbangkan alat bukti yang ada. BAB X SIDANG PELANGGARAN Pasal 28 (1) Sidang Pelanggaran dipimpin oleh Majelis dan wajib dihadiri dan diawasi oleh KP Pemira. (2) Majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari minimal
satu orang dan maksimal tiga orang yang dipilih dari Panitia. (3) Majelis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditunjuk oleh Ketua Panitia. (4) Sidang Pelanggaran wajib dihadiri oleh Pelapor. (5) Sidang Pelanggaran tetap dilaksanakan dengan atau tanpa kehadiran Peserta Pemira atau Manajer terlapor. (6) Hasil Sidang Pelanggaran selanjutnya disebut Putusan Pelanggaran. (7) Putusan Pelanggaran yang dilakukan Peserta Pemira sebagaimana dimaksud ayat (6) berbentuk Surat Keputusan Panitia Pemira. (8) Sidang Pelanggaran bersifat tertutup untuk umum.
Pasal 29 (1) Waktu dan tempat Sidang Pelanggaran diberitahukan kepada Peserta Pemira paling
lambat
12
(dua
belas
jam)
sebelum
Sidang
Pelanggaran dilakukan melalui surat panggilan Sidang Pelanggaran. (2) Surat panggilan Sidang Pelanggaran sebagaimana pada ayat (1) harus diketahui oleh KP Pemira. Pasal 30 (1) Peserta Pemira atau Manajer wajib hadir selambat-lambatnya 15 menit sebelum sidang pelanggaran dimulai dibuktikan dengan mengisi lembar kehadiran. (2) Peserta Pemira atau Manajer menghadiri Sidang Pelanggaran dengan pakaian formal. (3) Pakaian
formal
sebagaimana
dimaksud
dalam
ayat (2)
adalah
dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Untuk Pria: (i)
Baju kemeja, baik lengan pendek atau panjang dan tidak ketat;
(ii)
Celana panjang yang tidak berbahan dasar jeans; dan tidak ketat;
(iii)
Sepatu.
2. Untuk Wanita: (i)
Baju lengan panjang dan tidak ketat;
(ii)
Rok di bawah lutut atau celana panjang yang tidak berbahan dasar jeans dan tidak ketat ;
(iii)
Sepatu.
Pasal 31 (1) Peserta Pemira atau Manajer yang tidak melaksanakan Pasal (30) dianggap tidak menghadiri Sidang Pelanggaran. (2) Peserta Pemira atau Manajer yang tidak menghadiri sidang tidak dapat didengar
pendapatnnya,
dan
sidang
tetap
dilanjutkan
dengan
mempertimbangkan kasus posisi.
Pasal 32 (1) Selama Sidang Pelanggaran berlangsung, Peserta Sidang memiliki hak sebagai berikut: a. Hak mendengar b. Hak mengeluarkan pendapat terhadap pernyataan Majelis mengenai diri Peserta Sidang yang bersangkutan setelah diizinkan oleh Majelis. (2) Selama sidang pelanggaran berlangsung, KP Pemira, Panitia, dan saksi memiliki hak mendengar dan hak mengeluarkan pendapat hanya jika diminta oleh majelis. Pasal 33 (1) Peserta
Sidang Pelanggaran tidak
diperkenankan
melakukan hal
sebagai berikut: a. Membuat kegaduhan selama sidang berlangsung; b. Merokok; c. Makan dan minum; d. Membawa peralatan yang tidak berhubungan dengan pelanggaran; e. Membawa senjata tajam dan/atau senjata api. (2)
Apabila
terdapat
Peserta
Sidang
yang
melakukan
hal-hal
sebagaimana diatur dalam ayat (1), Majelis berhak mengeluarkan
Peserta Sidang yang bersangkutan dari ruang Sidang Pelanggaran. (3) Peserta sidang yang dikeluarkan oleh Majelis maka dianggap tidak menghadiri Sidang Pelanggaran dan pendapatnya tidak bisa didengar. Pasal 34 (1) Apabila
Peserta
Sidang
sidang pelanggaran,
berkepentingan
meninggalkan
ruang
Peserta Sidang harus mendapatkan izin dari
Majelis. (2) Apabila Peserta Sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mendapat
izin
dari
Majelis,
Peserta
Sidang
dilarang
meninggalkan Sidang Pelanggaran. (3) Apabila Peserta Sidang meninggalkan Sidang Pelanggaran tanpa izin dari
Majelis
sebagaimana
dimaksud
dalam
ayat
(2),
Peserta
Sidang dianggap tidak mengikuti Sidang Pelanggaran. BAB XI PERMOHONAN KEBERATAN Pasal 35 (1) Peserta Pemira atau Tim dapat mengajukan 1 (satu) kali permohonan keberatan atas keputusan Sidang Pelanggaran diputuskan oleh Majelis. (2) Permohonan keberatan diajukan paling lambat 1 (satu) hari setelah surat keputusan Majelis diberitahukan kepada Peserta Pemira. (3) Permohonan keberatan ditulis dalam bentuk surat permohonan keberatan yang setidak-tidaknya mencakup: a. Identitas Pemohon; b. Kasus Posisi; c. Alasan-alasan permohonan; dan d. Tuntutan (Petitum) atas keberatan yang dimohonkan. (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) bersifat kumulatif. (5) Masing-masing poin pada ketentuan ayat (3) harus ditulis dan dijabarkan secara jelas dan lengkap. (6) Dalam hal yang mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah Manajer
atau anggota Tim Peserta Pemira
bersangkutan, permohonan tersebut harus disertai dengan surat kuasa khusus dari Peserta Pemira yang bersangkutan. (7) Tidak dipenuhinya ketentuan ayat (2), (3), (5) dan (6) pasal ini berakibat pada tidak diterimanya permohonan keberatan Pemohon. Pasal 36 (1) Paling lambat 3 (tiga) hari setelah Pemohon mengajukan permohonan keberatan
kepada Panitia Pemira, Panitia Pemira akan membahas
permohonan keberatan
tersebut dalam suatu sidang yang disebut
dengan Sidang Permohonan Keberatan. (2) Waktu dan tempat sidang tersebut diselenggarakan diberitahukan oleh Panitia kepada Pemohon melalui surat panggilan sidang. (3) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pemohon paling lambat 12 (dua belas) jam sebelum sidang tersebut diselenggarakan. (4) Penyampaian surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dialamatkan
kepada
alamat e-mail Pemohon sesuai dengan identitas
yang dituliskan di surat permohonan. Pasal 37 (1) Sidang permohonan keberatan dihadiri oleh Pemohon, KP Pemira, dan dapat dihadiri oleh Anggota Independen DPM UI. (2) Sidang permohonan keberatan dipimpin oleh Majelis yang ditentukan oleh Ketua Panitia Pemira melalui surat penunjukkan. (3) Majelis Sidang melalui Ketua Majelis membuka sidang dengan mengetukkan palu tiga kali. (4) Setelah sidang dibuka oleh Ketua Majelis, Ketua mempersilahkan kepada Para Pihak yang hadir untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. (5) Setelah
Para
Pihak
memperkenalkan
dirinya,
Ketua
Majelis
menjelaskan agenda sidang. (6) Agenda sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa informasi lebih lanjut tentang urutan sidang Para Pihak berdasarkan pada
daftar hadir yang telah
diisi oleh Para Pihak sebelum persidangan
dimulai. Pasal 38 (1) Ketua Majelis Sidang menyidangkan Pemohon satu persatu dan mempersilahkan maju dan duduk di tempat yang telah disediakan oleh Panitia. (2) Setelah Pemohon menempati tempat yang telah disediakan, Ketua Majelis mempersilahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan dan tuntutan. (3) Setelah Pemohon menyampaikan pokok-pokok permohonan dan tuntutan, Majelis Sidang akan menyampaikan tanggapan terhadap permohonan Pemohon. (4) Setelah
Majelis
Sidang
menyampaikan
tanggapan
terhadap
permohonan Pemohon, Pemohon berhak untuk menanggapi kembali setelah dipersilahkan oleh Ketua Majelis Sidang. (5) DPM UI hadir dalam persidangan sebagai pihak terkait yang akan memberikan
keterangan
atau
pendapat
terhadap
permohonan
Pemohon yang terkait dengan penafsiran Undang-Undang tentang Pemira dan peraturan DPM lainnya yang berhubungan dengan Pemira. (6) Keterangan atau pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh Majelis Sidang untuk mengambil keputusan. (7) KP Pemira selama persidangan berlangsung menjalankan tugas dan kewajibannya melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemira. Pasal 39 (1) Paling
lambat
1
(satu)
hari
setelah
sidang,
Majelis
sudah
mengeluarkan keputusan atas hasil sidang permohonan keberatan. (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.
BAB XII MASA TENANG
Pasal 40 (1) Masa tenang berlangsung dari tanggal 28 November 2015 hingga hari pemungutan suara. (2)
Proses
kampanye
dilarang
dilaksanakan
selama
masa
tenang
berlangsung. (3)
Peserta Kampanye
atau Tim Kampanye sudah harus membersihkan
atribut kampanye paling lambat 12 (dua belas) jam setelah masa kampanye berakhir.
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41 Peraturan Panitia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Mengenai hal- hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian.
Ditetapkan di Depok Pada tanggal 03 November 2015 Pukul : 15.07 WIB KETUA PANITIA PEMIRA,
Syaukat Rafifidhiya Zubaidi NPM. 1206249454
PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMILIHAN RAYA IKATAN KELUARGA MAHASISWA INDONESIA NOMOR 03 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE PEMILIHAN RAYA IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA Pasal 1 ayat (6) Visi adalah uraian yang berkenaan dengan substansi kualitas lembaga kemahasiswaan yang hendak diwujudkan; Misi adalah uraian yang berkenaan dengan kebijakan yang diajukan dalam rangka mencapai dan/atau mewujudkan
visi; Program adalah
langkah-langkah dan/ atau strategi untuk melaksanakan kebijakan yang telah diajukan dalam misi.
Pasal 6 Huruf a
“Partai
politik”
adalah
partai
politik
yang
telah
ditetapkan dalam Undang-Undang RI tentang pemilihan umum. “Organisasi onderbouw partai politik” adalah organisasi yang memiliki afiliasi langsung dengan partai politik tertentu yang dibuktikan dengan AD/ART nya. Huruf d
Pihak asing adalah negara asing, lembaga
swasta asing
termasuk perusahaan swasta yang ada di Indonesia dengan sebahagian sahamnya dimiliki oleh
pihak asing, lembaga
swadaya masyarakat asing, dan/atau warga negara asing.
Pasal 20 Ayat (1) huruf b Visi
adalah
uraian
substansi kualitas hendak
diwujudkan;
yang
lembaga Misi
berkenaan
dengan
kemahasiswaan adalah
uraian
yang yang
berkenaan dengan kebijakan dalam
yang
rangka mencapai dan/atau mewujudkan visi;
Program adalah langkah- langkah strategi
diajukan
untuk
dan/
atau
melaksanakan kebijakan yang telah
diajukan dalam misi Pasal 27 Ayat (2) Poin pelanggaran adalah poin yang diberikan kepada peserta Pemira sebagai bentuk sanksi yang ditambahkan disertai denda yang dikenakan sesuai dengan peraturan Pemira. Poin peserta dimulai dari angka 0 (nol) dan akan terus ditambahkan apabila peserta dikenakan sanksi. Setiap akumulasi jumlah poin pelanggaran pelaksana kampanye mencapai 100 poin dan setiap kelipatannya, pelaksana kampanye tersebut dikenakan denda
sebesar
Rp
2.000.000,00
(dua
juta
rupiah)
yang
dibayarkan selambat-lambatnya 3x24 jam setelah Penetapan Pelanggaran.
