PANITIA PEMILIHAN RAYA IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA
PERATURAN PANITIA PEMILIHAN RAYA IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2015 TENTANG KODE ETIK PANITIA PEMILIHAN RAYA IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA
Menimbang
: bahwa untuk melaksanakan lebih lanjut ketentuan pasal 6 huruf k, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Panitia Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa tentang Kode Etik Panitia Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia.
Mengingat
: a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia. b. Undang–Undang No. 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Raya Pasangan Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, Anggota Majelis Wali Amanat Unsur Mahasiswa, dan Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia.
MEMUTUSKAN Menetapkan
: PERATURAN PANITIA TENTANG KODE ETIK PANITIA PEMILIHAN RAYA IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA
BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan: 1. Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut Pemira IKM UI adalah sarana suksesi lembaga kemahasiswaan
yang
dilaksanakan
dalam
lingkungan
Universitas
Indonesia untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua Umum BEM UI secara berpasangan serta Anggota DPM UI dan MWA UI UM yang bersifat perseorangan. 2. Panitia Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut Panitia Pemira adalah penyelenggara Pemira IKM UI yang bersifat sementara dan mandiri. 3. Komite
Pengawas
Pemira
Ikatan
Keluarga
Mahasiswa
Universitas
Indonesia yang selanjutnya disebut KP Pemira adalah komite yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemira IKM UI. 4. Calon Peserta Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia
yang
untuk
selanjutnya
disebut
Calon
adalah
setiap
mahasiswa dengan status IKM aktif yang mendaftarkan diri menjadi Ketua dan Wakil Ketua Umum BEM UI secara berpasangan, anggota independen DPM UI atau MWA UI UM. 5. Peserta Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang untuk selanjutnya disebut Peserta Pemira adalah Calon Ketua Umum/Wakil Ketua Umum BEM UI atau Calon Anggota MWA UI UM atau Calon Anggota DPM UI yang telah lolos melalui proses verifikasi dan/atau verifikasi kedua oleh Panitia Pemira. 6. Kampanye Pemira Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut Kampanye adalah setiap kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih.
7. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan kegiatan kampanye. 8. Tempat pemungutan suara, yang untuk selanjutnya disebut sebagai TPS, adalah tempat dilakukannya pemungutan suara oleh pemilih. 9. Berita Acara Pelaksanaan yang selanjutnya disebut sebagai BAP, adalah laporan mengenai pelaksanaan pemungutan suara mulai dari TPS dibuka hingga TPS ditutup. 10.
Pelanggaran Pemungutan Suara Pemira Ikatan Keluarga Mahasiswa
Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai Pelanggaran adalah pelanggaran terhadap Pemungutan Suara yang telah diatur oleh Undang–Undang No. 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Raya Pasangan Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, Anggota Majelis Wali Amanat Unsur Mahasiswa, dan Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia dan terhadap ketentuan lain yang diatur dalam peraturan dan/atau keputusan Panitia Pemira. 11.
Legal Officer Pemira Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia
yang selanjutnya disebut sebagai LO adalah bagian dari Panitia Pemira yang
memiliki
wewenang
mengurus
seluruh
masalah
hukum
di
kepanitiaan Pemira. 12.
Komisi Disiplin Pemira Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas
Indonesia yang selanjutnya disebut sebagai Komdis adalah bagian dari Panitia Pemira yang bertugas menindak segala macam pelanggaran baik yang dilakukan oleh Panitia Pemira maupun Peserta Pemira.
BAB II LANDASAN DAN PRINSIP DASAR ETIKA DAN PERILAKU Bagian Kesatu Landasan Etika dan Perilaku Pasal 2
1. Kode Etik berlandaskan pada: a. Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia; b. Undang-Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia; dan c. Undang-Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pemilihan Raya Pasangan Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, Anggota Majelis Wali Amanat Unsur Mahasiswa, dan Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia; 2. Kode Etik bersifat mengikat serta wajib dipatuhi oleh Panitia Pemira; 3. Kode Etik berlaku bagi Panitia Pemira dan penegakkannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait penegakkan disiplin dan kode etik Panitia Pemira. Pasal 3 Kode Etik bertujuan untuk kredibilitas Panitia Pemira.
menjaga
Pasal 4 Panitia Pemira berpedoman pada asas: a. langsung; b. umum; c. bebas; d. rahasia; e. jujur; f. adil; g. mandiri; h. kepastian hukum; i. tertib; j. kepentingan umum; k. keterbukaan; l. proporsionalitas; m. profesionalitas; n. akuntabilitas; o. efisiensi; dan p. efektivitas.
kemandirian,
integritas,
dan
Bagian Kedua Prinsip Dasar Etika dan Perilaku Pasal 5 Panitia Pemira berkewajiban: a. menjunjung Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia, dan peraturan-peraturan Pemira IKM UI; b. menjunjung tinggi kepentingan Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia; c. menunjukkan penghargaan dan kerjasama dengan seluruh lembaga Kemahasiswaan Universitas Indonesia; dan d. menjaga dan memelihara nama baik Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia. Pasal 6 Panitia Pemira berkewajiban: a. memelihara dan menjaga kehormatan Panitia Pemira; b. menjalankan tugas sesuai visi, misi, tujuan, dan program Panitia Pemira; c. menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan untuk umum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan terkait Pemira IKM UI; dan d. melakukan segala upaya yang dibenarkan etika sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga memungkinkan bagi setiap mahasiswa yang berhak memilih terdaftar sebagai pemilih dan dapat menggunakan hak memilihnya. Pasal 7 Panitia Pemira berkewajiban: a. menjaga dan memelihara tertib sosial dalam penyelenggaraan Pemira IKM UI; b. mengindahkan norma dalam penyelenggaraan Pemira IKM UI; dan c. menghormati kebhinnekaan mahasiswa Universitas Indonesia. d. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
e. menjunjung tinggi sumpah/janji jabatan dalam melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawabnya; f. menjaga dan memelihara netralitas, imparsialitas, dan asas-asas penyelenggaraan Pemira yang jujur, adil, dan demokratis; g. tidak mengikutsertakan atau melibatkan kepentingan pribadi maupun kelompok dalam seluruh pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya; h. melaksanakan tugas-tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia, undang-undang, peraturan-peraturan, dan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemira IKM UI; i. mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan tugas, wewenang, dan jabatan, baik langsung maupun tidak langsung; j. menolak untuk menerima uang, barang, dan/atau jasa atau pemberian lainnya dalam kegiatan tertentu secara langsung maupun tidak langsung dari calon peserta Pemira, peserta Pemira, dan tim kampanye; k. mencegah atau melarang keluarga inti dan setiap individu yang memiliki pertalian darah/semenda sampai derajat ketiga di bawah pengaruh, petunjuk, atau kewenangan yang bersangkutan, untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, pemberian, penghargaan, dan pinjaman atau bantuan apapun dari pihak yang berkepentingan dengan penyelenggaraan Pemira; l. menyatakan secara terbuka dalam rapat internal apabila memiliki hubungan keluarga atau sanak saudara dengan calon, peserta Pemira, atau tim kampanye. BAB III PELAKSANAAN PRINSIP DASAR ETIKA DAN PERILAKU Pasal 8 Dalam melaksanakan asas mandiri dan adil, Panitia Pemira berkewajiban: a. bertindak netral dan tidak memihak terhadap golongan tertentu, calon peserta Pemira, peserta Pemira, dan media massa tertentu; b. memperlakukan secara adil setiap calon peserta Pemira, peserta Pemira, pemilih, dan pihak lain yang terlibat dalam proses Pemira; c. menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari dari intervensi pihak lain;
d. tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang bersifat partisan atas masalah atau isu yang sedang terjadi dalam proses Pemira; e. tidak mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan pemilih; f. tidak memakai, membawa, atau mengenakan simbol, lambang atau atribut yang secara jelas menunjukkan sikap partisan pada peserta Pemira tertentu; g. tidak memberitahukan pilihan politiknya secara terbuka dan tidak menanyakan pilihan politik kepada orang lain; h. memberitahukan kepada peserta Pemira selengkap dan secermat mungkin akan dugaan yang diajukan atau keputusan yang dikenakan kepadanya; i. menjamin kesempatan yang sama kepada setiap peserta Pemira yang dituduh untuk menyampaikan pendapat tentang kasus yang dihadapinya atau keputusan yang dikenakannya; j. mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan kasus yang terjadi dan mempertimbangkan semua alasan yang diajukan secara adil; k. tidak menerima hadiah dalam bentuk apapun dari peserta Pemira, calon peserta Pemira, perusahaan atau individu yang dapat menimbulkan keuntungan dari keputusan penyelenggara Pemira.
Pasal 9 Dalam melaksanakan asas kepastian hukum, Penyelenggara Pemira berkewajiban: a. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemira yang secara tegas diperintahkan oleh perundang-undangan dan peraturanperaturan Pemira; b. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemira yang sesuai dengan yurisdiksinya; c. melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemira, menaati prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan dan peraturan-peraturan Pemira; dan d. menjamin pelaksanaan perundang-undangan dan peraturanperaturan yang berkaitan dengan Pemira sepenuhnya diterapkan secara tidak berpihak dan adil. Pasal 10
Dalam melaksanakan asas jujur, keterbukaan, dan akuntabilitas, Panitia Pemira berkewajiban: a. menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan perundangundangan, peraturan-peraturan Pemira, tata tertib, dan prosedur yang ditetapkan; b. membuka akses publik mengenai informasi dan data yang berkaitan dengan keputusan yang telah diambil sesuai peraturan perundangundangan; c. menata akses publik secara efektif serta efisien terhadap dokumen dan informasi yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan serta peraturan-peraturan Pemira; d. menjelaskan kepada publik apabila terjadi penyimpangan dalam proses kerja Panitia Pemira serta upaya perbaikannya; e. menjelaskan alasan setiap penggunaan kewenangan publik; f. memberikan penjelasan terhadap pertanyaan yang diajukan mengenai keputusan yang telah diambil terkait proses Pemira; dan g. memberikan respon secara arif dan bijaksana terhadap kritik dan pertanyaan publik. Pasal 11 Dalam melaksanakan asas kepentingan umum, Panitia Pemira berkewajiban: a. memberikan informasi dan pendidikan pemilih yang mencerahkan pikiran dan kesadaran pemilih; b. memastikan pemilih memahami secara tepat mengenai proses Pemira; c. membuka akses yang luas bagi pemilih dan media untuk berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan Pemira; d. menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya atau memberikan suaranya; dan e. memastikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi pemilih yang membutuhkan perlakuan khusus dalam menggunakan dan menyampaikan hak pilihnya. Pasal 12 Dalam melaksanakan asas proporsionalitas, Panitia Pemira berkewajiban:
a. mengumumkan adanya hubungan atau keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan situasi konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemira; b. menjamin tidak adanya Panitia Pemira yang menjadi penentu keputusan yang menyangkut kepentingan sendiri secara langsung maupun tidak langsung; dan c. tidak terlibat dalam setiap bentuk kegiatan resmi maupun tidak resmi yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Pasal 13 Dalam melaksanakan asas profesionalitas, efisiensi, dan efektivitas, Panitia Pemira berkewajiban: a. menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar profesional administrasi penyelenggaraan Pemira; b. bertindak berdasarkan standar operasional prosedur dan substansi profesi administrasi Pemira; c. bertindak hati-hati dalam melakukan perencanaan dan penggunaan anggaran agar tidak berakibat pemborosan dan penyimpangan; d. melaksanakan tugas sebagai Panitia Pemira dengan komitmen tinggi; e. menggunakan waktu secara efektif sesuai alokasi waktu yang ditetapkan oleh Panitia Pemira; f. tidak melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam organisasi Panitia Pemira; dan g. menggunakan keuangan yang bersumber dari anggaran Pemira atau yang diselenggarakan atas tanggung jawab ketua panitia dalam melaksanakan seluruh kegiatan penyelenggaraan Pemira. Pasal 14 Dalam melaksanakan asas tertib, Panitia Pemira berkewajiban: a. memastikan seluruh informasi yang disampaikan kepada publik berdasarkan data dan/atau fakta; b. memastikan informasi yang dikumpulkan, disusun, dan disebarluaskan dengan cara sistematis, jelas, dan akurat; c. memberikan informasi mengenai Pemira kepada publik secara lengkap, periodik dan dapat dipertanggungjawabkan; dan d. memberitahu kepada publik mengenai bagian tertentu dari informasi yang belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan berupa informasi sementara.
BAB IV SANKSI Pasal 15 1. Panitia Pemira yang melanggar Kode Etik akan dikenai sanksi. 2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. teguran tertulis; b. pemberhentian sementara; atau c. pemberhentian tetap. Pasal 16 1. Komdis melakukan penindakan terhadap setiap laporan pelanggaran kode etik Panitia Pemira yang masuk ke Panitia Pemira. 2. Pelanggaran kode etik diputuskan oleh Tim Legal Officer melalui mekanisme sidang internal Panitia Pemira.
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 17
Peraturan Panitia Pemira ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Depok Pada tanggal 27 September 2015 Pukul : 15.00 WIB KETUA PANITIA PEMIRA,
Syaukat Rafifidhiya Zubaidi NPM. 1206249454
