KOMITE PENGAWAS PEMILIHAN RAYA IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA
PERATURAN KOMITE PENGAWAS PEMILIHAN RAYA IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG PEDOMAN KERJA DAN TATA TERTIB KOMITE PENGAWAS PEMILIHAN RAYA IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KOMITE PENGAWAS PEMILIHAN RAYA IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA
Menimbang:
a. bahwa telah dibentuknya Komite Pengawas Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia tahun 2015
sebagai
sarana
pengawasan
penyelenggaraan
Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas 1 | Komite Pengawas Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia
Indonesia; b. bahwa untuk melaksanakan tugas Komite Pengawas Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia perlu dibuat pedoman kerja dan tata tertib sebagai pedoman pelaksanaan pengawasan oleh Komite Pengawas Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia; c. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka Komite Pengawas Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia perlu menetapkan Pedoman Kerja dan Tata Tertib Komite Pengawas Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia;
Mengingat:
Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 17 Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia;
MEMUTUSKAN Menetapkan:
PERATURAN KOMITE PENGAWAS PEMILIHAN RAYA IKATAN
KELUARGA
MAHASISWA
UNIVERSITAS
INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN KERJA
DAN
TATA
TERTIB
KOMITE
PENGAWAS
PEMILIHAN RAYA IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA.
BAB I KETENTUAN UMUM 2 | Komite Pengawas Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia
Pasal 1 Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: (1)
Universitas Indonesia selanjutnya disebut UI.
(2)
Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut IKM UI adalah kesatuan formal dan legal bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di Universitas Indonesia.
(3)
Undang-Undang
Dasar
Ikatan
Keluarga
Mahasiswa
Universitas
Indonesia yang selanjutnya disebut UUD IKM UI adalah peraturan dasar bagi seluruh kegiatan kemahasiswaan di IKM UI. (4)
Lembaga Kemahasiswaan adalah lembaga yang mewadahi mahasiswa dalam mengaktualisasikan diri dan diatur dalam UUD IKM UI dan/atau peraturan fakultas.
(5)
Peraturan Panitia Pemilihan Raya IKM UI yang selanjutnya disebut sebagai peraturan panitia pemira adalah peraturan yang ditetapkan oleh panitia pemira untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.
(6)
Peraturan Komite Pengawas Pemira IKM UI yang selanjutnya disebut sebagai peraturan KP Pemira adalah peraturan yang ditetapkan oleh KP Pemira untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.
(7)
Keputusan Komite Pengawas Pemira IKM UI yang selanjutnya disebut sebagai keputusan KP Pemira adalah keputusan yang disepakati anggota KP Pemira dalam pleno anggota.
(8)
Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut DPM UI adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang memiliki kekuasaan legislatif.
(9)
Fakultas adalah entitas yang memiliki ikatan keluarga mahasiswa dan memiliki peraturan fakultas.
(10) Pemilihan Raya IKM UI yang selanjutnya disebut Pemira IKM UI adalah sarana suksesi lembaga kemahasiswaan untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua Umum BEM UI secara berpasangan, Anggota Independen DPM UI, dan MWA UI UM yang dilaksanakan dalam lingkungan Universitas Indonesia. 3 | Komite Pengawas Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia
(11) Peserta Pemira IKM UI adalah Calon Ketua Umum/Wakil Ketua Umum BEM UI atau Calon Anggota Independen DPM UI atau Calon Anggota MWA UI UM yang telah lolos melalui proses verifikasi dan/atau verifikasi kedua oleh Panitia Pemira. (12) Panitia Pemira IKM UI yang selanjutnya disebut Panitia Pemira, adalah penyelenggara pemira IKM UI yang bersifat sementara dan mandiri. (13) Komite Pengawas yang selanjutnya disebut KP Pemira adalah komite yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemira IKM UI. (14) Anggota Komite Pengawas Pemira yang selanjutnya disebut anggota KP Pemira adalah anggota yang memiliki fungsi KP Pemira secara umum dan berhak menetapkan keputusan KP Pemira melalui musyawarah mufakat. (15) Badan Kelengkapan Komite Pengawas yang selanjutnya disebut BK KP Pemira adalah badan yang bertugas membantu anggota KP Pemira dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. (16) Tim Kampanye adalah tim pendukung Peserta Pemira yang telah disahkan oleh Panitia dan diberi kewenangan untuk melakukan kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih berdasarkan Peraturan Pemira.
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG Pasal 2 KP Pemira berkedudukan di tingkat universitas. Pasal 3 Tugas KP Pemira: a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemira IKM UI; b. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Pemira IKM UI; c. mengawasi tugas dan kinerja Panitia Pemira ; d. membuat rekomendasi berdasarkan bukti permulaan yang cukup 4 | Komite Pengawas Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia
kepada Panitia Pemira terkait pelanggaran yang dilakukan peserta dan/atau tim kampanye terhadap peraturan tentang Pemira IKM UI; e. membuat rekomendasi berdasarkan bukti permulaan yang cukup kepada DPM UI terkait pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pemira terhadap peraturan perundang-undangan terkait ; f. bersikap pro-aktif dalam mencegah dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan; g. menyelidiki dan menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh panitia pemira; h. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada DPM UI dalam setiap tahapan Pemira IKM UI untuk segera ditindak lanjuti; i. menetapkan standar pengawasan tahapan penyelenggaraan Pemira IKM UI sebagai pedoman kerja bagi KP Pemira; j. berkoordinasi
dengan
Panitia
Pemira
dalam
setiap
tahapan
penyelenggaraan Pemira IKM UI; k. membuat dan menyerahkan laporan pertanggungjawaban pengawasan pemira IKM UI kepada DPM UI; dan l. melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh peraturan perundangundangan. Pasal 4 Wewenang KP Pemira: a. membuat mekanisme pelaporan kasus pelanggaran peserta, tim kampanye dan atau panitia pemira; b. menerima
laporan
dugaan
pelanggaran
terhadap
peraturan
perundang-undangan; c. melakukan penyelidikan yang bersifat pro aktif ; d. meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan peserta pemira dan/ atau Tim Sukses Peserta Pemira kepada Panitia Pemira; e. meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan Panitia Pemira kepada DPM UI; f. memperoleh informasi berkaitan tentang pelaksanaan Pemira IKM UI 5 | Komite Pengawas Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia
dari Panitia Pemira; g. menerima dan memeriksa laporan keuangan panitia pemira; h. membuat peraturan-peraturan terkait tugasnya sebagai pengawas Pemira IKM UI; i. membuat surat keputusan KP Pemira berupa rekomendasi kepada panitia pemira dan/atau DPM UI ; dan j. melaksanakan
wewenang
lain
yang
diatur
dalam
peraturan
perundang-undangan. BAB III KEANGGOTAAN DAN SISTEM KERJA INTERNAL Bagian Kesatu Umum Pasal 5 (1)
Anggota KP Pemira terdiri dari 5 (lima) orang.
(2)
Anggota KP Pemira adalah anggota aktif IKM UI.
(3)
Anggota KP Pemira dipilih melalui mekanisme perekrutan terbuka dan mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan oleh DPM UI.
(4)
Anggota KP Pemira disahkan oleh DPM UI. Pasal 6
(1)
Masa keanggotaan KP Pemira adalah sama dengan masa kerja anggota KP Pemira.
(2)
Masa kerja KP Pemira sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak disahkan oleh DPM UI sampai 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya masa kerja Panitia Pemira. Pasal 7
(1)
Anggota KP Pemira berhenti antarwaktu karena: a. Meninggal dunia; b. Mengundurkan diri; atau
6 | Komite Pengawas Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia
c. Diberhentikan. (2)
Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila: a. tidak lagi memenuhi syarat dan/atau tugas dan kewajibannya sebagai Anggota KP Pemira; b. tidak dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya berkelanjutan secara berturut-turut selama 5 (lima) hari atau berhalangan tetap; c. melakukan tindakan yang terbukti menghambat KP Pemira dalam melaksanakan
pengawasan
atas
Pemira
IKM
UI
dan/atau
menjalankan tugas dan wewenangnya; d. melakukan pelanggaran berat atas kode etik KP Pemira. (3)
Pemberhentian Anggota KP Pemira yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh DPM UI.
(4)
Dalam hal Ketua KP Pemira yang dinyatakan berhenti, maka digantikan oleh Anggota KP Pemira yang lain melalui mekanisme internal KP Pemira selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah diumumkan. Pasal 8
Setiap anggota KP Pemira tidak diperkenankan untuk: (1)
Menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik dan organisasi onderbouw-nya.
(2)
memiliki jabatan struktural di lembaga kemahasiswaan tingkat universitas dan fakultas.
(3)
menjadi panitia penyelenggara suksesi lembaga kemahasiswaan di tingkat universitas dan fakultas.
Bagian Kedua Hak dan Kewajiban 7 | Komite Pengawas Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia
Pasal 9 Setiap anggota KP Pemira mempunyai hak: a. hak suara; b. mewakili KP Pemira berdasarkan mandat; dan c. menyampaikan usul dan menyatakan pendapat. Pasal 10 Setiap anggota KP Pemira mempunyai kewajiban: a. mengikuti pleno sesuai dengan tugas dan wewenang jabatannya di KP Pemira; b. mengetahui dan mematuhi segala putusan yang dihasilkan dalam pleno KP Pemira; dan c. melaksanakan
tugas
dan
wewenangnya
sesuai
jabatan
dan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV ORGAN KEPENGURUSAN Bagian Kesatu Susunan Pasal 11 (1)
Organ kepengurusan KP Pemira disusun dalam rangka tugas dan wewenang KP Pemira.
(2)
Organ kepengurusan KP Pemira ditetapkan berdasarkan kebutuhan oleh anggota KP Pemira.
(3)
Pembagian tugas dan wewenang anggota KP Pemira diserahkan kepada internal KP Pemira.
(4)
Organ kepengurusan KP Pemira terdiri dari: a. Ketua;
8 | Komite Pengawas Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia
b. Komisi; dan c. BK KP Pemira. Bagian Kedua Ketua Pasal 12 (1)
Ketua adalah penanggung jawab tertinggi KP Pemira.
(2)
Ketua KP Pemira ditetapkan oleh anggota melalui mekanisme internal.
(3)
Ketua KP Pemira merangkap sebagai Ketua BK KP Pemira. Pasal 13
Tugas dan wewenang Ketua: a. bertanggung jawab atas pelaksanaan pengawasan dalam seluruh tahapan penyelenggaraan Pemira IKM UI; b. bertindak untuk dan atas nama KP Pemira ke luar dan ke dalam; c. menjadi juru bicara dan representator KP Pemira; d. memberikan keterangan resmi tentang keputusan dan kegiatan KP Pemira; e. memberikan mandat kepada anggota KP Pemira yang lain; f. menerima laporan serta evaluasi proses dan hasil kerja dan penugasan lainnya dari Komisi; g. membawahi dan mengawasi secara langsung BK KP Pemira, yaitu biro pemberdayaan sumber daya manusia, biro keuangan, biro administrasi dan kesekretariatan serta biro hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga; h. memfasilitasi pelaksanaan pleno KP Pemira; i. memastikan anggota KP Pemira melaksanakan tugas dan wewenang yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; j. memastikan BK KP Pemira melaksanakan tugas
yang telah
ditetapkan dalam peraturan KP Pemira. 9 | Komite Pengawas Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia
Bagian Kedua Komisi Pasal 14 Ketentuan Umum (1)
Komisi
adalah
organ
kepengurusan
yang
dibentuk
untuk
mengoptimalkan tugas dan wewenang KP Pemira yang jumlah dan bidang tugasnya disesuaikan dengan kebutuhan; (2)
Komisi dapat berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mendapatkan keterangan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya;
(3)
Komisi melaporkan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya saat pleno;
(4)
Seluruh komisi berkewajiban membuat aturan kerja dalam rangka memenuhi fungsi masing-masing dan disosialisasikan dalam pleno. Pasal 15
Komisi KP Pemira dibagi menjadi tiga, yaitu: a. Komisi Pencegahan dan Pengawasan; b. Komisi Pelaporan ; dan c. Komisi Penindaklanjutan. Pasal 16 Tugas dan Wewenang (1)
Komisi Pencegahan dan Pengawasan a. menjalankan tugas dalam rangka melaksanakan peraturan KP Pemira; b. mengawasi panitia Pemira, peserta Pemira, dan tim kampanye dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemira IKM UI; c. membuat alat kelengkapan pengawasan untuk setiap tahapan pelaksanaan Pemira IKM UI;
10 | Komite Pengawas Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia
d. menerima hasil pengawasan yang dilakukan oleh Penanggung jawab Fakultas; e. membuat
berita
acara
hasil
pengawasan
setiap
tahapan
penyelenggaraan Pemira IKM UI; f. meneruskan temuan dugaan pelanggaran dari hasil pengawasan kepada Komisi Penindaklanjutan; g. melakukan inventarisasi produk hukum yang berhubungan dengan pelaksanaan Pemira IKM UI; h. membawahi dan mengoordinasikan seluruh Penanggung jawab Fakultas; i. Bertanggung
jawab
dalam
kehadiran
sidang
pemanggilan
pelanggaran. (2)
Komisi Pelaporan a. Menjalankan tugas dalam rangka melaksanakan peraturan KP Pemira ; b. menerima laporan dari mahasiswa UI yang memiliki hak pilih, panitia Pemira,
peserta
Pemira,
dan
tim
kampanye
berupa dugaan
pelanggaran yang dilakukan panitia dan/atau peserta Pemira pada tiap tahapan penyelenggaraan Pemira IKM UI; c. memberi tindak lanjut berupa pencatatan, dan penyimpanan atas laporan dugaan pelanggaran yang diterima; d. melakukan penyelidikan atas laporan dugaan pelanggaran yang telah diterima oleh Komisi Pelaporan; e. bertanggung
jawab
dalam
kehadiran
sidang
pemanggilan
pelanggaran. (3)
Komisi Penindaklanjutan a. menjalankan tugas dalam rangka melaksanakan peraturan KP Pemira; b. menerima temuan dugaan pelanggaran dari hasil penyelidikan ; c. memberi tindak lanjut berupa verifikasi atas laporan dugaan
11 | Komite Pengawas Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia
pelanggaran yang diterima; d. membahas keputusan bersama dengan anggota KP Pemira atas hasil penyelidikan dugaan pelanggaran; e. membuat surat keputusan atas pelanggaran yang terjadi kepada panitia Pemira atau DPM UI; Bagian Ketiga BK KP Pemira Pasal 17 (1)
BK KP Pemira diangkat dan diberhentikan oleh Ketua KP Pemira atas persetujuanseluruh anggota KP Pemira.
(2)
Susunan dan jumlah BK KP Pemira ditetapkan berdasarkan kebutuhan.
(3)
BK KP Pemira terdiri dari: a. Biro Administrasi dan Kesekretariatan ; b. Biro Keuangan ; c. Biro Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga ; d. Biro Pemberdayaan Sumber Daya Manusia ; dan e. Penanggung jawab Fakultas. Pasal 18 Tugas dan Wewenang
(1)
Biro Administrasi dan Kesekretariatan a. membuat
format
baku
dokumen-dokumen
yang
mendukung
kelancaran tugas dan fungsi KP Pemira; b. membantu proses pembuatan peraturan yang akan dikeluarkan KP Pemira; c. mengarsip surat, notulensi rapat, berita acara, prosedur operasional standar, dan dokumen tertulis lainnya; d. memelihara inventaris yang dimiliki oleh KP Pemira ; 12 | Komite Pengawas Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia
e. membantu dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban akhir yang akan diserahkan kepada DPM UI; f. bertanggung jawab kepada Ketua KP Pemira. (2)
Biro Keuangan a. mengatur arus masuk dan keluar keuangan KP Pemira; b. melakukan pembukuan keuangan internal KP Pemira; c. mencari sumber pemasukan bagi KP Pemira dengan cara yang legal; d. membuat laporan keuangan KP Pemira yang disesuaikan dengan standar BAK; e. bertanggung jawab kepada Ketua KP Pemira.
(3)
Biro Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga a. melakukan branding kepada sivitas akademika UI dalam upaya membumikan KP Pemira; b. bertanggung jawab dalam pengelolaan media penunjang KP Pemira, berupa twitter, fanpage facebook, path dan website; c. bertanggung jawab dalam penyebaran publikasi luar ruang, berupa flyer, poster, banner, spanduk, dan baliho; d. mendokumentasikan dan mempublikasikan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh KP Pemira; e. berkoordinasi dengan lembaga-lembaga kemahasiswaan terkait ; f. bertanggung jawab kepada Ketua KP Pemira.
(4)
Biro Pemberdayaan Sumber Daya Manusia a. mencatat presensi rapat KP Pemira; b. membentuk dan memelihara iklim kerja yang kondusif di KP Pemira; c. mengadakan team building KP Pemira; d. memantau dan mengevaluasi kinerja internal anggota dan BK KP Pemira; e. Bertanggung jawab kepada Ketua KP Pemira.
(5)
Penanggungjawab Fakultas
13 | Komite Pengawas Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia
a. mensosialisasikan fungsi KP Pemira dalam penyelenggaraan Pemira IKM UI kepada sivitas akademika fakultas; b. bertanggung jawab atas pengawasan terhadap panitia Pemira, peserta Pemira, dan tim kampanye di area fakultas pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemira IKM UI; c. melaporkan hasil pengawasan di area fakultas kepada Komisi Pengawasan secara berkala; d. mengarahkan sivitas akademika termasuk panitia Pemira, peserta Pemira, dan tim kampanye yang memberikan laporan dugaan pelanggaran di area fakultas untuk disampaikan kepada Komisi Pelaporan; e. berkoordinasi dengan Komisi Pelaporan dengan meneruskan temuan pelaporan dugaan pelanggaran; f. hadir dalam pengawasan pelaksanaan kampanye di fakultas; g. menjadi saksi untuk KP Pemira dalam penyelenggaraan pemungutan suara di fakultas masing-masing; h. memastikan tempat pemungutan suara di fakultasnya beroperasi sesuai dengan waktu, hari, dan tanggal yang ditetapkan dalam peraturan Panitia Pemira. BAB V PLENO Pasal 19 (1)
Pleno KP Pemira dilakukan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
(2)
Pleno KP Pemira terdiri dari: a. Pleno anggota; dan b. Pleno umum. Bagian Kesatu Pleno Anggota
14 | Komite Pengawas Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia
Pasal 20 (1)
Pleno anggota adalah pleno yang dihadiri oleh anggota KP Pemira.
(2)
Pleno anggota terdiri dari pleno biasa dan pleno luar biasa.
(3)
Pleno biasa adalah pleno yang dilaksanakan secara rutin minimal 1 (satu) minggu sekali.
(4)
Pleno luar biasa adalah pleno yang dilaksanakan karena ada agenda khusus yang mendesak dan perlu segera untuk dibahas.
(5)
Pleno anggota dilakukan untuk menghasilkan peraturan KP Pemira dan/atau keputusan KP Pemira.
(6)
Pengambilan keputusan dilakukan ketika memenuhi kuorum, yaitu ½ n + 1 jumlah anggota, jika tidak memenuhi kuorum maka langkah selanjutnya ditentukan kemudian sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
(7)
Anggota KP Pemira yang tidak hadir saat pleno dianggap menyetujui keputusan pleno.
(8)
Pleno anggota KP Pemira bersifat tertutup tanpa intervensi dari pihak manapun.
(9)
Dalam pleno anggota, masing-masing anggota memiliki 1 (satu) suara.
(10) Pleno anggota dapat dilakukan atas usulan anggota KP Pemira.
Bagian Kedua Pleno Umum Pasal 21 (1)
Pleno umum adalah pleno yang dihadiri oleh anggota KP Pemira dan BK KP Pemira.
(2)
Pleno umum dilakukan sebagai forum koordinasi dan evaluasi terkait tugas dan wewenang BK KP Pemira.
(3)
Pleno umum dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
(4)
Pengambilan keputusan dilakukan ketika memenuhi kuorum, yaitu ½ n + 1 jumlah peserta, jika tidak memenuhi kuorum maka langkah selanjutnya ditentukan kemudian.
15 | Komite Pengawas Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia
(5)
Anggota dan BK KP Pemira yang tidak hadir saat pleno dianggap menyetujui keputusan pleno.
(6)
Pleno umum bersifat tertutup tanpa intervensi dari pihak manapun.
(7)
Dalam pleno umum, masing-masing peserta memiliki 1 (satu) suara.
(8)
Pleno umum dapat dilakukan atas usulan anggota KP Pemira dan/atau BK KP Pemira.
BAB VI TATA TERTIB Pasal 22 Kehadiran (1)
KP
Pemira
wajib
menghadiri
seluruh
kegiatan
dan
tahapan
penyelenggaraan Pemira IKM UI yang telah ditentukan sesuai dengan tugas dan wewenang masing-masing organ kepengurusan. (2)
Dalam melaksanakan pengawasan, KP Pemira wajib hadir selambatlambatnya
30
menit
sebelum
berlangsungnya
rangkaian
penyelenggaraan Pemira IKM UI. (3)
Dalam kehadiran pleno, KP Pemira wajib hadir selambat-lambatnya 15 menit sebelum pleno dimulai.
Pasal 23 Mekanisme Perizinan (1)
Permohonan izin wajib disampaikan paling lambat 3 (tiga) jam sebelum pelaksanaan berlangsungnya kegiatan terpusat kepada Ketua KP Pemira dengan alasan yang diperkenankan.
(2)
Alasan
ketidakhadiran,
keterlambatan,
tidak
hadir
penuh
yang
diperkenankan adalah urusan kuliah (kuis/ujian/kelas), sakit sampai tidak bisa bangun, urusan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan, terkena musibah, dan alasan tertentu yang menyangkut kepentingan 16 | Komite Pengawas Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia
yang sangat mendesak. (3)
Setelah mendapat izin dari Ketua KP Pemira, perizinan dilaporkan kepada seluruh KP Pemira.
BAB VII SANKSI DAN PEMBELAAN Bagian Kesatu Sanksi Pasal 24 (1)
Sanksi diberikan kepada KP Pemira yang tidak menjalankan kewajiban, tugas, dan tata tertib KP Pemira.
(2)
Sanksi berupa: a. lisan; b. tertulis; dan c. rekomendasi untuk diberhentikan dari KP Pemira. Pasal 25 Sanksi Anggota KP Pemira
(1)
Sanksi lisan diberikan kepada anggota KP Pemira yang melanggar: a. Ketentuan Pasal 10 tentang kewajiban anggota KP Pemira; b. Ketentuan BAB VI tentang Tata Tertib.
(2)
Sanksi tertulis diberikan kepada: a. anggota KP Pemira yang mendapat sanksi lisan sebanyak 3 (tiga) kali; b. anggota KP Pemira yang melanggar Pasal 8.
(3)
Rekomendasi pemberhentian sebagai anggota KP Pemira diberikan kepada: a. anggota KP Pemira yang mendapat sanksi tertulis sebanyak 2 (dua) kali; b. anggota KP Pemira memenuhi syarat pemberhentian sebagaimana
17 | Komite Pengawas Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia
dimaksud pada Pasal 9 ayat (2).
Pasal 26 Sanksi BK KP Pemira (1)
Sanksi lisan diberikan kepada BK KP Pemira yang melanggar: a. Ketentuan Pasal 18 tentang tugas dan wewenang BK KP Pemira; b. Ketentuan BAB VI tentang Tata Tertib.
(2)
Sanksi tertulis diberikan kepada BK KP Pemira yang mendapat sanksi lisan sebanyak 3 (tiga) kali.
(3)
Pemberhentian sebagai BK KP Pemira diberikan kepada BK KP Pemira yang mendapat sanksi tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh Ketua KP Pemira atas persetujuan dengan anggota KP Pemira.
Pasal 27 Semua sanksi diberikan melalui pleno umum. Pasal 28 Sanksi dapat diberikan setelah mekanisme pembelaan. Bagian Kedua Pembelaan Pasal 29 (1)
Pihak yang akan diberikan sanksi dapat melakukan pembelaan dalam pleno umum.
(2)
Mekanisme pembelaan:
18 | Komite Pengawas Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia
a. KP Pemira melakukan rapat dengar pendapat dengan pihak yang akan diberikan sanksi; b. setelah mendapatkan keterangan dari pihak yang akan diberikan sanksi sebagaimana
yang
dimaksud
dalam
huruf
a,
pleno
dilanjutkan untuk pengambilan keputusan tanpa menghadirkan pihak yang akan diberi sanksi.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 30 (1)
Dengan diberlakukannya peraturan ini, maka peraturan yang mengatur tentang pedoman kerja dan tata tertib sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2)
Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian.
(3)
Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
19 | Komite Pengawas Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia
Ditetapkan di Depok Pada tanggal 28 September 2015 Pukul 21: 00 WIB Ketua KP Pemira
Rafli Fadilah Achmad NPM. 1206246313
20 | Komite Pengawas Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia
