KOMITE PENGAWAS PEMILIHAN RAYA IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA
PERATURAN KOMITE PENGAWAS PEMILIHAN RAYA IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PENGAWASAN TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN RAYA IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KOMITE PENGAWAS PEMILIHAN RAYA IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA
Menimbang: a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia secara demokratis
berdasarkan
asas
langsung,
umum,
bebas,
rahasia, jujur, dan adil, serta menjaga kemurnian suara pemilih sebagai bagian dari hak konstitusional yang dijamin oleh UUD IKM UI, perlu adanya pengaturan mengenai pengawasan
terhadap
pemungutan
suara
di
tempat
pemungutan suara dalam Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia; 1 | Komite Pengawas Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Komite Pengawas tentang Pengawasan Tahapan Pemungutan Suara Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia;
Mengingat: a. Pasal 18, Pasal 60, dan Pasal 68 Undang-Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia; b. Pasal 16 ayat 1 Peraturan Komite Pengawas Nomor 1 tahun 2015
tentang
Pedoman
Kerja
dan
Tata
Tertib
Komite
Pengawas Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia; c.
Pasal 6 ayat 2 Peraturan Komite Pengawas Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia
MEMUTUSKAN
Menetapkan:
PERATURAN KOMITE PENGAWAS TENTANG PENGAWASAN PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN RAYA IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:
2 | Komite Pengawas Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia
1. Pemilihan Raya IKM UI yang selanjutnya disebut Pemira adalah sarana suksesi lembaga kemahasiswaan untuk memilih Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI secara berpasangan, Anggota Independen DPM UI dan MWA UI UM. 2. Panitia
Pemilihan
Raya
Ikatan
Keluarga
Mahasiswa
Universitas
Indonesia yang selanjutnya disebut Panitia adalah penyelenggara Pemira yang bersifat sementara dan mandiri. 3. Panitia Tempat Pemungutan Suara adalah panitia Pemira dan/atau panitia Pemira Fakultas yang bertugas menjaga Tempat Pemungutan Suara selama pelaksanaan pemungutan suara. 4. Komite Pengawas yang selanjutnya disebut KP Pemira adalah komite yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemira. 5. Petugas pengawas adalah anggota KP Pemira dan/atau Penanggung jawab Fakultas yang ditugaskan untuk mengawasi penyelenggaraan pemira. 6. Calon
Peserta
Pemilihan
Raya
Ikatan
Keluarga
Mahasiswa
Universitas Indonesia yang untuk selanjutnya disebut Calon adalah setiap mahasiswa dengan status IKM aktif yang mendaftarkan diri menjadi Ketua dan Wakil Ketua Umum BEM UI secara berpasangan, anggota independen DPM UI atau MWA UI UM. 7. Peserta
Pemilihan
Raya
Ikatan
Keluarga
Mahasiswa
Universitas
Indonesia yang untuk selanjutnya disebut Peserta Pemira adalah setiap Calon yang lolos dalam tahap pemeriksaan, penelitian dan sidang verifikasi. 8. Masa Tenang adalah waktu yang ditentukan oleh Panitia sebagai waktu yang dilarang untuk Kampanye. 9. Tempat pemungutan suara, selanjutnya disebut sebagai TPS, adalah tempat dilakukannya pemungutan suara oleh pemilih. 10. Berita Acara Pelaksanaan yang selanjutnya disebut sebagai BAP, adalah laporan mengenai pelaksanaan pemungutan suara mulai dari TPS dibuka 3 | Komite Pengawas Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia
hingga TPS ditutup yang dimiliki oleh panitia TPS dan saksi yang bisa dijadikan sebagai alat bukti pelanggaran setelah disahkan oleh panitia TPS. 11. Electronic Vote System yang selanjutnya disebut Sistem E-Vote adalah sistem yang digunakan untuk memasukkan suara saat pemungutan suara berlangsung di TPS. 12. Conventional Vote System yang selanjutnya disebut Sistem Konvensional adalah sistem yang digunakan untuk memasukkan suara di TPS tertentu dengan cara mencentang atau mencontreng surat suara. 13. Surat Suara adalah kertas berisikan pilihan kandidat yang digunakan untuk memasukkan suara di TPS dengan sistem konvensional. 14. Bilik Suara adalah tempat yang telah disediakan oleh panitia untuk para pemilih melaksanakan hak pilihnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, jujur, adil dan rahasia. 15. Kotak suara adalah kotak yang disediakan oleh panitia sebagai wadah untuk menampung surat suara yang telah digunakan di TPS dengan sistem konvensional. 16. Pelanggaran Pemungutan Suara Pemira IKM UI yang selanjutnya disebut Pelanggaran adalah pelanggaran terhadap tentang Pemungutan Suara yang telah diatur dan Undang – Undang No. 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Raya IKM UI dan terhadap ketentuan lain yang diatur dalam peraturan dan/atau keputusan Panitia. 17. Saksi pemungutan suara yang selanjutnya disebut Saksi merupakan perwakilan dari tim kampanye masing-masing peserta yang bertugas mengawasi TPS selama pemungutan suara berlangsung. 18. Petugas pengawas adalah anggota KP Pemira dan/atau Penanggung jawab Fakultas yang ditugaskan untuk mengawasi penyelenggaraan pemira.
Pasal 2 Fokus pengawasan pemungutan suara di TPS dilakukan terhadap: 4 | Komite Pengawas Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia
a. kepatuhan
Panitia
TPS
terhadap
tata
cara
penyelenggaraan
pemungutan suara suara; b. ketersediaan perlengkapan operasional e-vote dan/atau konvensional pemungutan suara di TPS; c. kesiapan Panitia TPS dalam melaksanakan pemungutan suara; d. netralitas Panitia TPS dalam penyelenggaraan pemungutan suara; e. kemungkinan terjadinya kekerasan, intimidasi, teror, dan sabotase dalam pemungutan suara; f. kemungkinan terjadi kampanye dan/atau ajakan untuk memilih atau tidak memilih pasangan calon tertentu disekitar TPS pada hari pemungutan suara; g. kemungkinan penyalahgunaan wewenang oleh Panitia TPS. BAB II PELAKSANA PENGAWASAN Pasal 3 (1)
Pengawasan pemungutan suara di TPS dilaksanakan oleh Petugas Pengawas.
(2)
KP Pemira wajib memberikan bimbingan dan supervisi kepada PJ fakultas untuk mengoptimalkan pengawasan pemungutan suara di TPS. Pasal 4
Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan terhadap seluruh kegiatan pemungutan suara di TPS yang meliputi: a. persiapan pemungutan suara; b. pelaksanaan pemungutan suara; c. pasca pemungutan suara.
5 | Komite Pengawas Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia
BAB III MEKANISME PENGAWASAN PEMUNGUTAN SUARA Pasal 5 Petugas pengawas melakukan pengawasan kepada Panitia TPS terhadap: a. hak; b. kewajiban; dan c. larangan. Pasal 6 Hak Panitia TPS sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a, meliputi: a. meminta kartu tanda pengenal pemilih yang dapat berupa KTM atau KTP; b. mengatur pemilih agar menjaga ketertiban. Pasal 7 (1)
Kewajiban Panitia TPS sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b, meliputi: a. kewajiban panitia TPS terhadap pemungutan suara sistem e-vote; b. kewajiban
panitia
TPS
terhadap
pemungutan
suara
sistem
konvensional. (2)
Kewajiban Panitia TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. mengenakan tanda pengenal dan/atau almamater UI selama bertugas; b. melakukan verifikasi data pemilih; c. mengawal dan memastikan Penyelenggaraan Pemungutan Suara berlangsung sesuai ketentuan Panitia; d. mencatat jenis dan jumah perlengkapan pemungutan suara sistem evote di TPS meliputi: 1. Meja; 2. Kursi; 3. Bilik suara; 4. Laptop untuk token generator;
6 | Komite Pengawas Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia
5. Laptop untuk bilik suara; 6. Flash disk bersegel berisikan software e-vote; 7. Lembar BAP Pemungutan Suara untuk panitia dan saksi; 8. Tanda pengenal Saksi; 9. Batas steril line; 10. Petunjuk teknis pemungutan suara; 11. Print out Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk panitia dan saksi; dan 12. Kelengkapan administratif lain yang diperlukan; e. mengisi BAP pemungutan suara; f. menandai nama pemilih yang telah mendaftar pada print out Daftar Pemilih Tetap (DPT); g. memberikan
informasi
kepada
pemilih
mengenai
penggunaan
pemungutan suara sistem e-vote pada saat melakukan registrasi; h. mengawasi pemilih pada saat berada di TPS mulai dari registrasi hingga meninggalkan TPS; i. memberikan nomor token kepada pemilih yang telah mendaftarkan diri; j. menjaga keamanan dan ketertiban di TPS. (3)
Kewajiban Panitia TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi : a. mengenakan tanda pengenal dan/atau almamater UI selama bertugas; b. melakukan verifikasi data pemilih; c. mengawal dan memastikan Penyelenggaraan Pemungutan Suara berlangsung sesuai ketentuan Panitia. d. mencatat jenis dan jumah perlengkapan pemungutan suara sistem konvensional di TPS meliputi : 1. Meja; 2. Kursi; 3. Bilik suara; 4. Surat suara; 5. Kotak suara; 6. Segel kotak suara; 7. Spidol untuk contreng; 8. Sticker nomor kotak suara;
7 | Komite Pengawas Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia
9. Map suara; 10. Spidol; 11. Solasi; 12. Cap PEMIRA UI; 12. Lembar BAP Pemungutan Suara untuk panitia dan saksi; 13. Tanda pengenal Saksi; 14. Batas steril line; 15. Petunjuk teknis pemungutan suara; 16. Print out Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk panitia dan saksi; dan 17. Kelengkapan administratif lain yang diperlukan. e. mengisi BAP pemungutan suara; f. menandai nama pemilih yang telah mendaftar pada print out Daftar Pemilih Tetap (DPT); g. memberikan surat suara kepada pemilih yang telah mendaftarkan diri pada TPS dengan sistem konvensional; h. mengawasi pemilih pada saat berada di TPS mulai dari registrasi hingga meninggalkan TPS; i. menjaga keamanan dan ketertiban di TPS. (4)
Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dilakukan oleh Panitia TPS, petugas pengawas mengingatkan Panitia TPS;
(5)
Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak
dipenuhi,
Petugas
Pengawas
membuat
laporan
terjadinya
pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangundangan. Pasal 8 Pengawasan terhadap Pasal 5 dilakukan dengan melihat, mengamati, dan mencatat Panitia TPS yang melakukan segala sesuatu yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemira dan/atau hal-hal lain yang dapat mengganggu kelancaran Penyelenggaraan Pemungutan Suara. 8 | Komite Pengawas Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia
Pasal 9 Petugas pengawas melakukan pengawasan kepada saksi terhadap: a. hak; b. kewajiban; dan c. larangan. Pasal 10 Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Petugas Pengawas memiliki wewenang: a. mengawasi pelaksanaan pemungutan suara bersama dengan panitia TPS; b. mengisi BAP milik Saksi sesuai dengan proses pemungutan suara yang terjadi di TPS; c. melaporkan temuan indikasi kecurangan yang dilakukan oleh panitia ataupun peserta dan/atau tim kampanye; d. mendapat tanda tangan panitia TPS dan saksi dari peserta lain Pasal 11 Pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 huruf b dilakukan dengan cara: a. mengenakan tanda pengenal yang disediakan oleh panitia selama bertugas; b. hadir maksimal 15 menit sebelum TPS dibuka; c. hadir saat pembukaan dan penutupan TPS setiap harinya; d. mengawal dan memastikan penyelenggaraan Pemungutan Suara berlangsung sesuai ketentuan Panitia; e. menandatangani BAP milik Panitia TPS dan Saksi lain apabila isi BAP telah sesuai dengan proses pelaksanaan pemungutan suara pada hari tersebut. Pasal 12 Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dilakukan dengan melihat, mengamati, dan mencatat Saksi yang melakukan segala sesuatu yang 9 | Komite Pengawas Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia
menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemira dan/atau lain hal yang dapat mengganggu kelancaran Penyelenggaraan Pemungutan Suara. BAB IV PENGAWASAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA Bagian Kesatu Umum Pasal 13 (1)
Petugas Pengawas melakukan pengawasan pelaksanaan pemungutan suara sistem e-vote dan/atau sistem konvensional.
(2)
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan kemungkinan terjadinya: a. panitia
tidak
menempatkan
laptop
beserta
kelengkapan
administrasinya di tempat yang telah ditentukan. b. panitia TPS tidak memasang kertas petunjuk pemberian suara di tempat yang telah ditentukan. c. panitia TPS tidak memberikan salinan DPT kepada saksi pada hari pertama. d. TPS tetap dibuka pada waktu yang telah ditentukan walaupun saksi belum hadir. e. Dalam hal saksi belum hadir, TPS dapat dibuka pada waktu yang telah ditentukan jika disaksikan oleh dua orang Mahasiswa aktif IKM UI. f. panitia tidak melakukan verifikasi data yang muncul pada sistem dengan pemilih yang hadir. g. adanya pemilih yang tidak memenuhi syarat untuk memilih yang menggunakan KTM atau KTP milik orang lain. h. adanya pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu. i. adanya pemilih yang memilih dengan mendaftarkan dirinya dengan menggunakan identitas orang lain. j. adanya mobilisasi pemilih di sekitar TPS untuk memilih salah satu 10 | Komite Pengawas Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia
atau beberapa peserta pemira tertentu. k. pada saat penutupan TPS, Panitia TPS tidak mencatat dalam BAP pemungutan suara yang ditandatangani dan disahkan oleh Panita dan/atau panitia TPS, dan saksi Bagian Kedua Pengawasan Pemungutan Suara E-vote
(1)
Pasal 14 Petugas Pengawas melakukan pengawasan pelaksanaan pemungutan suara e-vote.
(2)
Petugas Pengawas memastikan Panitia TPS menyalakan sistem e-vote dengan disaksikan oleh KP Pemira dan saksi.
(3)
Petugas pengawas memastikan Panitia TPS menyegel flasdisk yang berisi software e-vote dengan disaksikan oleh KP Pemira dan Saksi. Bagian Ketiga Pengawasan Pemungutan Suara Konvensional Pasal 15
(1)
Petugas
Pengawas
memastikan
setiap
pemilih
yang
terdaftar
mendapatkan surat suara dalam kondisi baik dan terdapat cap asli oleh Panitia. (2)
Pengawasan terhadap pelaksanaan pemberian suara dilakukan dengan memastikan pemilih menggunakan hak suara di bilik suara.
(3)
Dalam pemberian suara, Petugas Pengawas memastikan bilik suara dan sekitarnya tidak dapat dilihat oleh orang lain.
(4)
Setelah pemberian suara dilakukan oleh pemilih, Petugas Pengawas memastikan pemillih memasukkan 1 (satu) lembar surat suara ke dalam kotak suara. Pasal 16
(1)
Petugas pengawas memastikan Panitia TPS melakukan penyegelan Kotak
11 | Komite Pengawas Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia
Suara. (2)
Pengawasan dilakukan dengan memeriksa segel yang dilekatkan di kotak suara.
Pasal 17 (1)
Pengawasan terhadap adanya pemilih yang hendak memilih lebih dari 1 (satu) kali atau tidak memenuhi syarat, Petugas Pengawas melakukan pencegahan agar Panitia Penjaga TPS tidak memberikan kesempatan untuk memilih.
(2)
Dalam hal Petugas Pengawas menemukan adanya pemilih yang diragukan keberadaannya, Petugas Pengawas mengusulkan kepada Panitia Penjaga TPS untuk dilakukan: a. pemeriksaan identitas pemilih (KTM/KTP/print out SIAK-NG) untuk dicocokkan foto, Nama, NPM, dan jurusan dengan salinan DPT; b. pemeriksaan salinan DPT untuk dikonfirmasi kebenarannya sesuai dengan keterangan pemilih yang meliputi nama, NPM, dan kode jurusan.
(3)
Dalam hal ditemukan adanya pemilih yang tidak memenuhi syarat dan telah memberikan suara, Petugas Pengawas mencatatkan ke dalam formulir temuan pelanggaran untuk dilaporkan ke Komisi Pelaporan dan Penindaklanjutan. Pasal 18
(1)
Petugas Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelayanan terhadap pemilih
disabilitas
atau
yang
mempunyai
halangan
fisik
dengan
memastikan Pemilih mendapatkan bantuan dari Panitia TPS. (2)
Dalam hal ditemukan pemilih disabilitas yang tidak mendapatkan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas Pengawas mengingatkan Panitia TPS.
(3)
Dalam hal Petugas Pengawas telah mengingatkan Panitia TPS sebanyak 3 (tiga) kali dan tetap diabaikan, Petugas Pengawas mencatatkan ke dalam
12 | Komite Pengawas Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia
formulir temuan pelanggaran untuk dilaporkan ke Komisi Pelaporan dan Penindaklanjutan. BAB V TINDAK LANJUT PENGAWASAN Pasal 19 (1)
Dalam hal terjadi penyimpangan pelaksanaan pemungutan suara oleh Panita TPS, KP Pemira memberikan peringatan secara langsung.
(2)
KP Pemira mengkaji dan menindaklanjuti setiap temuan dan laporan secara cermat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)
Dalam hal Petugas Pengawas menemukan pelanggaran administrasi pemira, temuan tersebut diteruskan kepada Komisi Peninaklanjutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4)
Tata
cara
penindaklanjutan
temuan
dan
laporan
pelanggaran
pemungutan suara dilakukan sesuai ketentuan Peraturan KP Pemira Nomor 3 tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaporan Dan Penindaklanjutan Pelanggaran Pemira. Pasal 20 (1)
Dalam melakukan pengawasan pemungutan suara di TPS, Petugas Pengawas berpedoman pada seluruh peraturan perundang-undangan mengenai Pemira yang mengatur tentang pemungutan suara.
(2)
Dalam rangka memudahkan pengawasan pemungutan suara, Petugas Pengawas mengidentifikasi dan mengenali seluruh perlengkapan yang dipergunakan oleh Panitia dalam pemungutan suara di TPS.
13 | Komite Pengawas Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Dengan diberlakukannya peraturan ini, maka peraturan yang mengatur tentang peraturan serupa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pasal 22 Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian. Pasal 23 Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Depok Pada tanggal 28 September 2015 Pukul 21.21 WIB Ketua KP Pemira
Rafli Fadilah Achmad NPM. 1206246313
14 | Komite Pengawas Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia
