KOMITE PENGAWAS PEMILIHAN RAYA IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA PERATURAN KOMITE PENGAWAS PEMILIHAN RAYA IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELIDIKAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN ATAS DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN RAYA IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KOMITE PENGAWAS PEMILIHAN RAYA IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA Menimbang: a. bahwa sebagai pelaksana Undang-Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia perlu diatur tata cara penindaklanjutan dugaan pelanggaran Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia; b. bahwa perlu diselenggarakan pemilihan raya sebagai sarana suksesi lembaga kemahasiswaan; c. bahwa demi mewujudkan pemilihan raya ikatan keluarga mahasiswa universitas indonesia yang tertib hukum dan tidak
bertentangan
dengan
ketentuan
perundang-
undangan diperlukan mekanisme yang jelas dan tegas 1 | Komite Pengawas Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia
mengenai penyelidikan dugaan pelanggaran pemilihan raya ikatan keluarga mahasiswa universitas Indonesia; d. bahwa demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum dalam hal menyelidiki dan menindak lanjuti dugaan pelanggaran Pemira IKM UI, maka dibutuhkan proses pembuktian yang memadai; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, maka perlu ditetapkan Peraturan Komite Pengawas Pemilihan Raya tentang Tata Cara Penyelidikan dan Penindaklanjutan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia; Mengingat: a. Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 17 Undang-Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penyelenggara Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia; MEMUTUSKAN Menetapkan:
TATA
CARA
PENYELIDIKAN
DAN
PENGAMBILAN
KEPUTUSAN ATAS DUGAAN PELANGGARAN PEMILIHAN RAYA IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut IKM UI adalah kesatuan formal dan legal bagi seluruh aktivitas kemahasiswaan di Universitas Indonesia. 2 | Komite Pengawas Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia
2. Undang-Undang
Dasar
Ikatan
Keluarga
Mahasiswa
Universitas
Indonesia yang selanjutnya disebut UUD IKM UI adalah peraturan dasar bagi seluruh kegiatan kemahasiswaan di IKM UI. 3. Peraturan Panitia Pemira IKM UI yang selanjutnya disebut sebagai peraturan panitia pemira adalah peraturan yang ditetapkan oleh panitia pemira untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. 4. Peraturan Komite Pengawas Pemira IKM UI yang selanjutnya disebut sebagai peraturan KP Pemira adalah peraturan yang ditetapkan oleh KP
Pemira
untuk
menjalankan
undang-undang
sebagaimana
mestinya. 5. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut DPM UI adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang memiliki kekuasaan legislatif. 6. Pemilihan Raya IKM UI yang selanjutnya disebut Pemira IKM UI adalah sarana suksesi lembaga kemahasiswaan untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua Umum BEM UI secara berpasangan, Anggota Independen DPM UI, dan MWA UI UM yang dilaksanakan dalam lingkungan Universitas Indonesia. 7. Tahapan Pemira IKM UI yang selanjutnya disebut tahapan pemira adalah tahapan penyelenggaraan Pemira yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 8. Peserta Pemira IKM UI yang selanjutnya disebut peserta pemira adalah Calon Ketua Umum/Wakil Ketua Umum BEM UI atau Calon Anggota Independen DPM UI atau Calon Anggota MWA UI UM yang telah lolos melalui proses verifikasi dan/atau verifikasi kedua oleh Panitia Pemira. 9. Tim Kampanye adalah tim pendukung Peserta Pemira yang telah disahkan oleh Panitia dan diberi kewenangan untuk melakukan kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih berdasarkan Peraturan Pemira. 10. Lembaga Kemahasiswaan adalah Lembaga kemahasiswaan dan Anggota Lembaga Kemahasiswaan yang dalam rangkaian pemira IKM UI dilarang mengikuti kegiatan kampanye atau setidak-tidaknya 3 | Komite Pengawas Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia
menunjukkan kecenderungan mendukung salah satu peserta Pemira IKM UI. 11. Panitia Pemira IKM UI yang selanjutnya disebut Panitia Pemira adalah penyelenggara Pemira IKM UI yang bersifat sementara dan mandiri. 12. Komite Pengawas yang selanjutnya disebut KP Pemira adalah komite yang
bertugas
berdasarkan
mengawasi
Peraturan
penyelenggaraan
Perundang-Undangan
Pemira yang
IKM
berlaku
UI di
lingkungan IKM UI. 13. Komisioner KP Pemira adalah anggota KP Pemira sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang tentang Pemira; 14. Komisi Pengawasan adalah Komisi dalam KP Pemira yang menaungi tindakan Petugas Pengawas dalam melakukan Peninjauan dalam tiap tahap penyelenggaraan Pemira. 15. Komisi Pelaporan adalah Komisi dalam KP Pemira yang berwenang untuk menerima setiap laporan yang diberikan oleh seluruh sivitas akademika UI dalam hal terdapat dugaan pelanggaran pemira. 16. Komisi Penindaklanjutan adalah Komisi dalam KP Pemira yang berwenang untuk mengolah hasil Temuan Penyelidikan untuk kemudian diolah dan diproses dalam Pleno KP Pemira, serta bertanggungjawab untuk menyelenggarakan Pleno KP Pemira untuk membahas hasil Temuan Penyelidikan. 17. Penanggung jawab Fakultas adalah badan kelengkapan KP Pemira yang bertugas membantu mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemira IKM UI di area fakultas. 18. Petugas pengawas adalah Komisioner KP Pemira dan Penanggung jawab Fakultas yang ditugaskan untuk mengawasi penyelenggaraan pemira. 19. Pengawasan Pemira IKM UI yang selanjutnya disebut pengawasan Pemira adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa dan menilai proses penyelenggaraan Pemira IKM UI sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku di lingkungan IKM UI. 20. Pelanggaran Pemira IKM UI yang selanjutnya disebut pelanggaran pemira adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pemira IKM UI. 4 | Komite Pengawas Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia
21. Laporan adalah data atau informasi yang disampaikan oleh pelapor kepada KP Pemira tentang dugaan terjadinya pelanggaran pemira. 22. Pelapor
adalah
pihak
yang
menyampaikan
laporan
dugaan
pelanggaran kepada KP Pemira. 23. Terlapor adalah pihak yang dilaporkan oleh pelapor dalam hal diduga melakukan
pelanggaran
Pemira
atau
diduga
terlibat
dalam
pelanggaran pemira. 24. Saksi adalah orang yang melihat atau mendengar langsung suatu tindakan pelanggaran Pemira, dan juga saksi alibi. 25. Alat Bukti adalah segala sesuatu yang menurut peraturan ini dapat digunakan untuk membuktikan adanya dugaan Pelanggaran pemira. 26. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik yang bertujuan untuk mencari dan menemukan apakah suatu peristiwa merupakan suatu pelanggaran Pemira, mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu pelanggaran pemira, dan dengan bukti itu menentukan siapa yang menjadi pelanggarnya. 27. Penyelidik adalah setiap Petugas Pengawas dan anggota komisi pelaporan yang diberikan mandat oleh Ketua KP Pemira untuk melakukan tindakan Penyelidikan dugaan pelanggaran Pemira sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan ini. 28. Temuan
adalah
hasil
Penyelidikan
Petugas
Pengawas
tentang
terjadinya pelanggaran pemira, yang dituangkan dalam Laporan Temuan Hasil Penyelidikan. 29. Terduga adalah pihak yang diduga melakukan tindakan pelanggaran pemira berdasarkan hasil Pemeriksaan langsung. 30. Tersangka adalah seorang yang berdasarkan hasil Penyelidikan, karena Perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti yang cukup disangka sebagai pelaku Pelanggaran Pemira. 31. Pleno adalah sidang anggota yang dilakukan oleh anggota KP Pemira yang terdiri atas: a. Pleno Biasa, yang diadakan setiap 7 (tujuh) hari
yang
berwenang untuk membahas hasil temuan untuk menghasilkan Keputusan berupa Surat Keputusan atau Surat Peringatan, atau
membuat/mengubah
Peraturan
KP
Pemira,
serta
5 | Komite Pengawas Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia
keputusan
strategis
lainnya
yang
berkaitan
dengan
kewenangan Pengawasan dan Penindaklanjutan atas dugaan pelanggaran Pemira yang dimiliki oleh KP Pemira; b. Pleno Luar Biasa, yang diadakan secara insidental yang berwenang untuk membahas hasil temuan untuk menghasilkan Keputusan berupa Surat Keputusan atau Surat Rekomendasi, atau
membuat/mengubah
keputusan
strategis
Peraturan
lainnya
yang
KP
Pemira,
berkaitan
serta dengan
kewenangan Pengawasan dan Penindaklanjutan atas dugaan pelanggaran Pemira yang dimiliki oleh KP Pemira; 32. Surat
Keputusan
KP
Pemira
yang
selanjutnya
disebut
Surat
Keputusan adalah suatu surat yang dikeluarkan dalam Pleno KP Pemira yang merupakan bentuk Keputusan dari temuan Pelanggaran Pemira berdasarkan hasil penyelidikan, yang memuat tentang adanya suatu bentuk pelanggaran Pemira untuk selanjutnya dilimpahkan kepada Panitia Pemira dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Peserta Pemira/Tim Kampanye, atau kepada DPM UI dalam hal Pelanggaran dilakukan oleh Panitia Pemira, atau pernyataan tidak terbukti bersalah dalam hal Terduga tidak terbukti melakukan pelanggaran Pemira. 33. Surat Peringatan adalah suatu surat yang dikeluarkan dalam Pleno KP Pemira yang merupakan bentuk Keputusan atas adanya temuan Pelanggaran Pemira selain yang dilakukan oleh Peserta Pemira/Tim kampanye dan Panitia Pemira, yang berisi rekomendasi kepada pihak terkait untuk selanjutnya diadakan mekanisme internal untuk memutuskan tindakan apa yang akan dilakukan terhadap adanya pelanggaran tersebut. 34. Hari adalah hari kalender. 35. Satu hari adalah 24 jam.
6 | Komite Pengawas Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia
BAB II PENYELIDIK Pasal 2 Penyelidik adalah Petugas Pengawas dan anggota komisi pelaporan. Pasal 3 a. Penyelidik yang merupakan petugas pengawas, dalam menjalankan kewajibannya memiliki wewenang untuk: 1. Mencari keterangan dan barang bukti; 2. Memeriksa identitas dan meminta keterangan dari pihak Terduga yang dicurigai melakukan Pelanggaran Pemira; 3. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 4. Mengambil Potret, Video, dan rekaman suara di Tempat Kejadian Perkara; 5. Melakukan tindakan pertama di Tempat Kejadian Perkara dalam hal terdapat dugaan pelanggaran Pemira; 6. Memanggil orang untuk diperiksa dan didengar sebagai saksi; 7. Melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini. b. Penyelidik
yang
merupakan
anggota
Petugas
Pengawas
dalam
menjalankan kewajibannya memiliki wewenang untuk: 1. Mencari keterangan dan barang bukti; 2. Memeriksa identitas dan meminta keterangan dari pihak Terlapor yang dicurigai melakukan Pelanggaran Pemira; 3. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 4. Mengambil Potret, Video, dan rekaman suara di Tempat Kejadian Perkara; 5. Memanggil orang untuk diperiksa dan didengar sebagai saksi; 6. Melakukan pemeriksaan terhadap alat bukti sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini.
7 | Komite Pengawas Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia
Pasal 4 Dalam melaksanakan wewenangnya, Penyelidik wajib mengenakan Tanda Pengenalnya sebagai Petugas Pengawas yakni Kartu Identitas Anggota KP Pemira, atau PJ Fakultas, atau anggota komisi pelaporan. BAB III TERLAPOR DAN TERDUGA Pasal 5 Terlapor dan Terduga berhak diberitahukan dengan jelas dan bahasa yang dimengerti terkait dengan Pelanggaran yang diduga dilakukan olehnya. Pasal 6 (1) Terlapor dan Terduga dalam Peraturan ini adalah calon Ketua dan Wakil Ketua Umum BEM UI secara berpasangan, Anggota Independen DPM UI, dan MWA UI UM, beserta Tim Kampanyenya masing-masing, serta Panitia Pemira, dan Lembaga Kemahasiswaan. (2) Terlapor dan Terduga berhak melakukan pembelaan di hadapan penyelidik
dengan
mengajukan
alat
bukti
dan
memberikan
keterangan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini. (3) Kepada Sidang Pleno KP Pemira, Terlapor dan Terduga apabila diminta berhak melakukan pembelaan dengan cara: a. Memberikan keterangan lisan/tulisan; b. Mengajukan bukti. Pasal 7 Dalam tahapan Penyelidikan atau sidang Pleno, Terlapor dan Terduga berhak menyampaikan keterangan secara bebas kepada Penyelidik atau Pleno. BAB IV ALAT BUKTI Bagian Pertama Alat Bukti dalam Penyelidikan dan Pleno 8 | Komite Pengawas Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia
Pasal 8 Dalam tahapan Penyelidikan dan Pleno, alat bukti yang diakui berdasarkan peraturan ini adalah: a. keterangan saksi; b. Keterangan Ahli; c. Surat atau dokumen; d. Keterangan Terduga/Terlapor; e. Alat bukti elektronik berdasarkan Undang-Undang hukum acara Mahkamah Mahasiswa; f. Barang bukti berupa alat peraga kampanye atau barang bukti lainnya yang digunakan dalam atau berkaitan dengan dugaan pelanggaran pemira. Pasal 9 Alat bukti yang digunakan pada tahap Penyelidikan maupun Pleno tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan IKM UI, baik karena perolehannya maupun substansinya. Pasal 10 Kekuatan pembuktian alat bukti selain dari Pasal 5 huruf d dan f dalam peraturan ini mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Mahkamah Mahasiswa. Bagian Kedua Pemeriksaan Alat Bukti Pasal 11 Pemeriksaan Alat bukti oleh Penyelidik maupun Sidang Pleno dilakukan dengan cara yang tidak melawan hukum. Bagian Ketiga Pemeriksaan saksi Pasal 12 9 | Komite Pengawas Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia
(1) Dalam Pemeriksaan saksi, dilakukan dengan cara mengangkat sumpah saksi sesuai dengan Agama dan Keyakinannya, memeriksa identitas
saksi,
hubungan
antara
saksi
dengan
pihak
Terlapor/Terduga, serta Hal-hal yang diketahuinya mengenai dugaan pelanggaran maupun alibi yang dimiliki Terlapor/Terduga. (2) Tata cara dan Ketentuan mengenai sumpah dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Mahkamah Mahasiswa. (3) Pemeriksaan saksi dituangkan dalam suatu Berita Acara yang ditandatangani oleh Penyelidik yang memeriksa dan Saksi yang diperiksa. Bagian Keempat Pemeriksaan Terduga/Terlapor Pasal 13 (1) Dalam
Pemeriksaan
memeriksa
identitas
Terlapor/Terduga, Terlapor/Terduga,
dilakukan serta
dengan Hal-hal
cara yang
diketahuinya mengenai dugaan pelanggaran maupun alibi yang dimiliki Terlapor/Terduga. (2) Pemeriksaan Terlapor/Terduga dituangkan dalam suatu Berita Acara yang
ditandatangani
oleh
Penyelidik
yang
memeriksa
dan
Terlapor/Terduga yang diperiksa. Pasal 14 Alat Bukti selain Keterangan Saksi dan Terlapor/Terduga cukup dituangkan dalam daftar inventaris Alat bukti dengan sekurang-kurangnya memuat: a. Klasifikasi Alat Bukti; b. Tanggal Perolehan Alat Bukti; c. Pihak yang mengajukan/menemukan; d. Di akhir daftar inventaris dibubuhi tandatangan Penyelidik yang memeriksa alat-alat bukti.
10 | Komite Pengawas Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia
BAB V PENYELIDIKAN Bagian Pertama Ketentuan Umum Pasal 15 Peninjauan dan Pelaporan dalam peraturan ini adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan KP Pemira Tentang Pengawasan dan Peraturan KP Pemira Tentang Pelaporan. Bagian Kedua Penyelidikan oleh Petugas Pengawas Pasal 16 Dalam hal Petugas Pengawas dalam melaksanakan kewajibannya melakukan Peninjauan apabila menemukan adanya dugaan pelanggaran Pemira, maka ia berwenang untuk melakukan tindakan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini. Pasal 17 (1) Dalam hal Petugas Pengawas mengetahui tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan Pelanggaran Pemira, maka wajib segera melakukan tindakan Penyelidikan sebagaimana diatur dalam peraturan ini. (2) Dalam hal tertangkap tangan, maka Penyelidik Petugas Pengawas berwenang untuk melakukan upaya paksa berupa: a. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; b. Melakukan Penyitaan alat Peraga Kampanye. (3) Terhadap tindakan dalam ayat (2) tersebut maka penyelidik Petugas Pengawas
wajib
membuat
berita
acara
upaya
paksa
yang
ditandatangani oleh Penyelidik yang bersangkutan dan satu orang saksi atau Terduga, atau pemilik/penguasa alat Peraga kampanye. Pasal 18 11 | Komite Pengawas Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia
Tata cara Peninjauan adalah tata cara yang diatur dalam Peraturan KP Pemira Tentang Pengawasan. Bagian Ketiga Penyelidikan oleh Komisi Pelaporan Pasal 19 Dalam hal Anggota Komisi Pelaporan mendapatkan laporan dari sivitas akademika UI mengenai dugaan pelanggaran Pemira, maka ia berwenang
untuk
melakukan
tindakan
penyelidikan
sebagaimana
dimaksud dalam peraturan ini. Pasal 20 Tata cara pelaporan dan syarat-syarat mengenai pelaporan adalah tata cara dan syarat-syarat pelaporan yang diatur dalam Peraturan KP Pemira Tentang Pelaporan. Bagian Keempat Jangka Waktu Penyelidikan Pasal 21 Jangka waktu lamanya tahapan Penyelidikan adalah 5 hari setelah adanya laporan dari Pelaporan maupun setelah Peninjauan dilakukan, dan apabila lewat jangka waktu tahapan penyelidikan belum selesai, maka Komisioner KP berwenang melakukan diskresi untuk memperpanjang atau menghentikan proses Penyelidikan.
12 | Komite Pengawas Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia
KOMISI PENINDAKLANJUTAN Bagian Pertama Ketentuan Umum Pasal 22 Komite Penindaklanjutan berisi Anggota KP Pemira yang diberikan wewenang oleh Ketua KP Pemira secara Delegatif untuk melakukan verifikasi Laporan Temuan Hasil Penyelidikan. Pasal 23 Agar dapat melakukan verifikasi Laporan Temuan Hasil Penyelidikan, Komisi Penindaklanjutan diberikan wewenang untuk membuka kembali seluruh berkas perkara untuk dicermati aspek formil dan materiilnya, serta memanggil
petugas
penyelidik
yang
bersangkutan
untuk
dimintai
keterangan. Bagian Kedua Verifikasi Hasil Penyelidikan Pasal 24 Hasil Penyelidikan terkait dugaan pelanggaran Pemira yang disebut sebagai Temuan, wajib dituangkan dalam sebuah Laporan Temuan Hasil Penyelidikan dengan sekurang-kurangnya berisi: a. Identitas Pelapor, jika temuan didapat berdasarkan laporan yang berisi: 1. Nama Lengkap; 2. NPM; 3. Kedudukan; 4. Asal Fakultas; 5. Nomor Telp/HP dan Email. b. Identitas Penyelidik/Para Penyelidik yang melakukan penyelidikan yang berisi: 1. Nama Lengkap; 2. NPM; 13 | Komite Pengawas Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia
3. Kedudukan; 4. Asal Fakultas; 5. Nomor Telp/HP dan Email. c. Identitas Terlapor/Terduga yang berisi: 1. Nama Lengkap; 2. NPM; 3. Kedudukan; 4. Asal Fakultas; 5. Nomor Telp/HP dan Email. d. Rangkaian Peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran Pemira; e. Ketentuan hukum yang diduga dilanggar oleh Terlapor/Terduga berdasarkan sekurang-kurangnya dua (2) alat bukti yang sah dengan menjabarkan unsur-unsur pasal yang diduga dilanggar; f. Daftar
inventaris
alat
bukti,
dan/atau
lampiran
Berita
Acara
Pemeriksaan Saksi dan/atau Terlapor/Terduga; g. Kesimpulan Penyelidik terkait dugaan Pelanggaran Pemira yang berisi pernyataan bahwa Terlapor/Terduga diduga melakukan: 1. Pelanggaran Pemira; 2. Bukan pelanggaran Pemira; 3. Pelanggaran kode etik panitia pemira; h. Tanggal dan waktu keluarnya hasil Penyelidikan; i. Tanda Tangan Penyelidik/Para Penyelidik yang menyelidiki dugaan Pelanggaran Pemira Tersebut. Pasal 25 Laporan Hasil Temuan Penyelidikan tersebut wajib diserahkan kepada
Komisi
Penindaklanjutan
selambatnya
1x24
jam
setelah
ditandatangani oleh Penyelidik/Para Penyelidik yang menyelidiki dugaan Pelanggaran Pemira. Pasal 26 Komisi Penindaklanjutan kemudian mengkaji ulang Laporan Temuan Hasil Penyelidikan yang telah dilakukan oleh penyelidik dengan diberikan kewenangan membuka kembali seluruh berkas perkara untuk dicermati 14 | Komite Pengawas Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia
aspek formil dan materiilnya, serta memanggil petugas penyelidik yang bersangkutan untuk dimintai keterangan. Pasal 27 Komisi
Penindaklanjutan
wajib
menyelesaikan
tahap
verifikasi
Laporan Temuan Hasil Penyelidikan paling lambat 2x24 jam setelah menerima Laporan Temuan Hasil Penyelidikan.
BAB VI PLENO PENGAMBILAN KEPUTUSAN ATAS TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN Bagian Pertama Ketentuan Umum Pasal 28 Setiap Temuan Penyelidik yang dituangkan dalam Laporan Temuan Hasil Penyelidikan yang sudah diverifikasi oleh Komisi Penindaklanjutan, wajib dibahas dalam Sidang Pleno yang dilakukan oleh anggota KP Pemira UI, untuk kemudian dilakukan mekanisme Pengambilan Keputusan terkait dugaan Pelanggaran Pemira. Pasal 29 Pleno dalam Peraturan ini adalah Pleno sebagaimana diatur dalam Peraturan KP Pemira Tentang Pedoman Kerja dan Tata Tertib KP Pemira IKM UI. Pasal 30 Pleno untuk pembahasan Temuan Penyelidik wajib dilakukan oleh Anggota KP Pemira UI setelah Laporan Temuan Hasil Penyelidikan diverifikasi oleh Komisi Penindaklanjutan. Bagian Kedua Acara Pleno
15 | Komite Pengawas Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia
Pasal 31 Pleno untuk pembahasan Laporan Temuan Penyelidik dilaksanakan secara tertutup dengan wajib dihadiri sekurang-kurangnya oleh 3 orang Anggota KP Pemira. Pasal 32 Sidang Pleno dibuka oleh seorang pimpinan Pleno dengan berdoa menurut Agama dan Keyakinan masing-masing.
Pasal 33 Agenda Pleno sebagaimana dimaksud pada pasal 31 sekurang-kurangnya memuat: 1. Pembahasan hasil Temuan Penyelidik; 2. Melakukan Pemeriksaan ulang terhadap alat bukti selain Saksi dan Terlapor/Terduga; 3. Melakukan Pemeriksaan ulang terhadap Saksi dan/atau Terlapor/Terduga apabila dirasa perlu; 4. Pengambilan Keputusan terkait dugaan Pelanggaran Pemira. Pasal 34 Berita Acara pemeriksaan alat bukti dalam pleno cukup dituangkan dalam Notulensi Pleno. Pasal 35 Tata
cara
pengambilan
keputusan
dalam
pleno
KP
Pemira
sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 dilakukan dengan tiga tahapan, yakni Musyawarah, kemudian Lobi dan terakhir pengambilan suara terbanyak. Pasal 36 Hasil pengambilan keputusan dalam pleno KP Pemira sebagaimana dimaksud pada Pasal 31 dikategorikan sebagai: a. Tersangka Terbukti Melakukan Pelanggaran Pemira; atau 16 | Komite Pengawas Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia
b. Tersangka Tidak Terbukti Melakukan Pelanggaran Pemira. Pasal 37 Dalam hal terdapat Anggota yang tidak dapat menghadiri Pleno sesuai dengan tata cara perizinan yang diatur dalam Peraturan KP Pemira Tentang Pedoman Kerja dan Tata Tertib KP Pemira IKM UI, maka pengambilan keputusan pleno wajib melibatkan dirinya dengan tata cara yang diatur dalam peraturan ini. Pasal 38 Tata cara pengambilan keputusan dalam hal terdapat Anggota yang tidak hadir adalah sebagai berikut: 1. Setelah Pimpinan Sidang membuka Pleno, Anggota yang tidak hadir diberi kesempatan untuk mempelajari dan membahas hasil Temuan Penyelidik melalui email yang dikirimkan oleh Anggota yang hadir; 2. Anggota yang tidak hadir tersebut diberikan waktu 1x24 jam sejak email dikirimkan kepadanya untuk melakukan pengkajian dan mengirimkan hasil kajiannya untuk dibahas dalam pleno, dan dengan demikian Pimpinan sidang menunda Pleno selama 1x24 jam untuk menunggu email balasan tentang kajiannya mengenai hasil Temuan Penyelidik dari anggota yang tidak hadir; 3. Kajian dalam email balasan tersebut sekurang-kurangnya berisi tentang: a. Pendapatnya mengenai dugaan pelanggaran Pemira tersebut; b. Pasal apa yang diduga dilanggar dalam dugaan pelanggaran Pemira tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan IKM UI; c. Kesimpulan yang berisi Tersangka terbukti bersalah melakukan Pelanggaran Pemira, atau tidak terbukti bersalah melakukan Pelanggaran Pemira. 4. Kemudian apabila setelah 1x24 jam Anggota yang tidak dapat hadir tersebut tidak mengirim email balasan, maka dianggap mengikuti keputusan Pleno; 17 | Komite Pengawas Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia
5. Apabila Anggota yang tidak dapat hadir tersebut mengirim email balasan, maka Pimpinan sidang membuka kembali sidang dengan mengikut sertakan hasil kajian dari anggota yang tidak dapat hadir tersebut, dan hak suaranya tetap dihitung sebagai suara yang sah. Pasal 39 Hasil Pembahasan Pleno sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 menghasilkan Keputusan terkait dugaan pelanggaran Pemira, yakni berupa Surat Keputusan untuk Pelanggaran Pemira yang dilakukan oleh Peserta Pemira/Tim Kampanye, atau Pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pemira, dan Surat Peringatan untuk Pelanggaran Pemira yang dilakukan oleh pihak selain Peserta Pemira/Tim Kampanye dan Panitia Pemira. Pasal 40 Hasil Pembahasan Pleno yang menghasilkan suatu keputusan atas pelanggaran Pemira yang dilakukan oleh Peserta Pemira/Tim Kampanye, atau Pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pemira, wajib dituangkan dalam sebuah Surat Keputusan KP Pemira dengan sekurang-kurangnya berisi: a. Identitas Tersangka yang berisi: 1. Nama Lengkap; 2. NPM; 3. Kedudukan/Lembaga; 4. Asal Fakultas; 5. Nomor Telp/HP dan Email. b. Rangkaian Peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran Pemira; c. Ketentuan hukum yang diduga dilanggar oleh Tersangka berdasarkan sekurang-kurangnya dua (2) alat bukti yang sah dengan menjabarkan unsur-unsur pasal yang diduga dilanggar; d. Daftar
inventaris
alat
bukti,
dan/atau
lampiran
Berita
Acara
Pemeriksaan Saksi dan/atau Terlapor/Terduga; e. Kesimpulan Pleno terkait dugaan Pelanggaran Pemira yang berisi pernyataan Tersangka Terbukti bersalah atau tidak; f. Tanggal dan waktu keluarnya hasil Keputusan; 18 | Komite Pengawas Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia
g. Tanda Tangan Para Peserta Pleno yang hadir dalam Pleno tersebut. Pasal 41 Hasil Pembahasan Pleno yang menghasilkan suatu keputusan atas pelanggaran
Pemira yang dilakukan bukan oleh Peserta Pemira/Tim
Kampanye atau Panitia Pemira, wajib dituangkan dalam sebuah Surat Rekomendasi KP Pemira dengan sekurang-kurangnya berisi: a. Identitas Tersangka yang berisi: 1. Nama Lengkap; 2. NPM; 3. Kedudukan; 4. Asal Fakultas; 5. Nomor Telp/HP dan Email. b. Rangkaian Peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran Pemira; c. Ketentuan hukum yang diduga dilanggar oleh Tersangka berdasarkan sekurang-kurangnya dua (2) alat bukti yang sah dengan menjabarkan unsur-unsur pasal yang diduga dilanggar; d. Daftar
inventaris
alat
bukti,
dan/atau
lampiran
Berita
Acara
Pemeriksaan Saksi dan/atau Terlapor/Terduga; e. Kesimpulan Pleno terkait dugaan Pelanggaran Pemira yang berisi pernyataan Tersangka Terbukti bersalah atau tidak; f. Tanggal dan waktu keluarnya hasil Keputusan; g. Tanda Tangan Para Peserta Pleno yang hadir dalam Pleno tersebut. Bagian Ketiga Jangka Waktu Pengambilan Keputusan Pasal 42 (1) Jangka waktu lamanya Pleno sebagaimana dimaksud pasal 33 untuk Pengambilan Keputusan adalah dua (2) hari sejak Pleno dibuka. (2) Untuk Pleno dengan mekanisme pasal 31 jangka waktunya menjadi tiga (3) hari sejak Pleno dibuka.
19 | Komite Pengawas Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia
(3) Apabila lewat jangka waktu Pembahasan dalam Pleno belum selesai, maka Pleno berwenang melakukan diskresi untuk memperpanjang jangka waktu Pengambilan Keputusan dalam Pleno. BAB VII PENERUSAN HASIL PLENO ATAS DUGAAN PELANGGARAN Bagian Pertama Penerusan Surat Keputusan Pasal 43 (1) KP Pemira memiliki kewenangan untuk meneruskan Surat Keputusan atas temuan dugaan pelanggaran kepada panitia pemira atau DPM UI. (2) Surat Keputusan atas temuan dugaan pelanggaran Pemira yang dilakukan oleh peserta Pemira dan/atau tim kampanye diteruskan kepada panitia Pemira. (3) Surat Keputusan atas temuan dugaan pelanggaran Pemira yang dilakukan oleh panitia Pemira diteruskan kepada DPM UI. Pasal 44 Terhadap keputusan atas temuan dugaan pelanggaran pemira yang menyatakan bahwa Tersangka tidak terbukti melakukan pelanggaran pemira, proses penerusan hasil keputusan pleno tidak dilakukan. Bagian Kedua Penerusan Surat Rekomendasi Pasal 45 KP
Pemira
memiliki
kewenangan
untuk
meneruskan
Surat
Rekomendasi atas temuan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Lembaga Kemahasiswaan kepada DPM UI. Pasal 46 20 | Komite Pengawas Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia
Terhadap keputusan atas temuan dugaan pelanggaran pemira yang menyatakan bahwa Tersangka tidak terbukti melakukan pelanggaran pemira, proses penerusan hasil keputusan pleno tidak dilakukan. Pasal 47 Jangka waktu penerusan keputusan baik berupa Surat Keputusan maupun Surat Rekomendasi pelanggaran pemira selambat-lambatnya 1 x 24 jam setelah waktu diputuskan. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 48 Dengan
diberlakukannya
peraturan
ini,
maka
peraturan
yang
mengatur tentang peraturan serupa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 49 Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian. Pasal 50 Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Depok Pada tanggal 28 September 2015 Pukul 21.36 WIB Ketua KP Pemira
Rafli Fadilah Achmad NPM. 1206246313 21 | Komite Pengawas Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia
