PANITIA PEMILIHAN RAYA IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA PERATURAN PANITIA PEMILIHAN RAYA IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 05 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN RAYA IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA
Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 8 huruf k Undang-Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia menyatakan bahwa tugas dan kewajiban Panitia Pemilihan Raya Ikatan
Keluarga
penyelenggaraan
Mahasiswa Pemilihan
Universitas
Raya
Ikatan
Indonesia Keluarga
dalam
Mahasiswa
Universitas Indonesia adalah membuat tata cara pelaksanaan pemungutan suara; b. bahwa ketentuan Pasal 9 huruf a Undang-Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia menyatakan
bahwa
wewenang
Panitia
Pemilihan
Raya
Ikatan
Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia dalam penyelenggaraan Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia adalah
menyusun
penyelenggaraan
peraturan
Pemilihan
Raya
pelaksana
yang
Ikatan
Keluarga
menyangkut Mahasiswa
Universitas Indonesia yang belum diatur oleh Undang-Undang; c. bahwa untuk melaksanakan lebih lanjut ketentuan pasal 62 ayat (6) Undang- Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Raya Ikatan Keluarga
Mahasiswa Universitas Indonesia, perlu ditetapkan Peraturan Panitia dan penetapan Saksi Peserta Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa tentang Pedoman Teknis Pemungutan Suara Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia;
Mengingat : a. Pasal 20, 21, dan 22 Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia; b. Undang-Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia; c. Peraturan Panitia Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Nomor 04 tahun 2014 tentang Pedoman teknis kampanye Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia dan tata cara penyelesaian
pelanggaran
Pemilihan
Raya
Ikatan
Keluarga
Mahasiswa Universitas Indonesia
MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PERATURAN PANITIA PEMILIHAN RAYA IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN RAYA IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA.
BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan: 1. Pemilihan Raya IKM UI yang selanjutnya disebut Pemira adalah sarana suksesi lembaga kemahasiswaan untuk memilih Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI secara berpasangan, Anggota Independen DPM UI dan MWA UI UM. 2. Panitia Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut Panitia adalah penyelenggara Pemira yang bersifat sementara dan mandiri. 3. Komite Pengawas yang selanjutnya disebut KP Pemira adalah komite yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemira 4. Calon Peserta Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang untuk selanjutnya disebut Calon adalah setiap mahasiswa dengan status IKM aktif yang mendaftarkan diri menjadi Ketua dan Wakil Ketua Umum BEM UI secara berpasangan, anggota independen DPM UI atau MWA UI UM. 5. Peserta Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang untuk selanjutnya disebut Peserta Pemira adalah setiap Calon yang lolos dalam tahap pemeriksaan, penelitian dan sidang verifikasi. 6. Masa Tenang adalah waktu yang ditentukan oleh Panitia sebagai waktu yang dilarang untuk Kampanye. 7. Tempat pemungutan suara, selanjutnya disebut sebagai TPS, adalah tempat dilakukannya pemungutan suara oleh pemilih. 8. Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut
sebagai
BAP,
adalah
laporan
mengenai
pelaksanaan
pemungutan suara mulai dari TPS dibuka hingga TPS ditutup yang
dimiliki oleh panitia TPS dan saksi yang bisa dijadikan sebagai alat bukti pelanggaran setelah disahkan oleh panitia TPS. 9. Panitia Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Panitia TPS adalah panitia pemira dan atau panitia dari perwakilan fakultas yang bertugas menjaga TPS. 10. Electronic Vote System yang selanjutnya disebut Sistem E-Vote adalah sistem elektronik yang digunakan untuk memasukkan suara saat pemungutan suara berlangsung di TPS. 11. Conventional
Vote
System
yang
selanjutnya
disebut
Sistem
Konvensional adalah sistem yang digunakan untuk memasukkan suara di TPS tertentu dengan cara mencentang atau mencontreng surat suara. 12. Surat
Suara
digunakan
adalah
untuk
kertas
berisikan
memasukkan
suara
pilihan di
TPS
kandidat dengan
yang sistem
konvensional. 13. Bilik Suara adalah tempat yang telah disediakan oleh panitia untuk para pemilih melaksanakan hak pilihnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, jujur, adil dan rahasia. 14. Kotak suara adalah kotak yang disediakan oleh panitia sebagai wadah untuk menampung surat suara yang telah digunakan di TPS dengan sistem konvensional. 15. Pelanggaran Pemungutan Suara Pemira IKM UI yang selanjutnya disebut
Pelanggaran
adalah
pelanggaran
terhadap
tentang
Pemungutan Suara yang telah diatur dan Undang – Undang No. 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Raya IKM UI dan terhadap ketentuan lain yang diatur dalam peraturan dan/atau keputusan Panitia. 16. Saksi pemungutan suara yang selanjutnya disebut Saksi merupakan perwakilan dari tim kampanye masing-masing Peserta Pemira yang
mengikuti proses pemilihan melalui pemungutan suara dan bertugas mengawasi pelaksanaan pemungutan suara di TPS. BAB II Penyelenggaraan Pemungutan Suara Bagian Pertama Wilayah Penyelengaaraan Pemungutan Suara Pasal 2 (1) Penyelenggaraan pemungutan suara dilaksanakan di dalam kampus Universitas Indonesia. (2) Kampus Universitas Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kampus Universitas Indonesia yang berlokasi di Depok dan Salemba.
Bagian Kedua Waktu Penyelenggaraan Pemungutan Suara Pasal 3 (1) Pemungutan Suara akan dilaksanakan pada tanggal 1 hingga 5 Desember 2014. (2) Waktu penyelenggaraan pemungutan suara dilaksanakan pada rentang waktu 8 jam di TPS yang ada di masing-masing fakultas sesuai dengan yang ditetapkan oleh Panitia Pemira IKM UI 2014. (3) Waktu pembukaan dan penutupan TPS disesuaikan dengan masingmasing fakultas dan diatur oleh Panitia TPS.
Bagian Ketiga Panitia Tempat Pemungutan Suara Pasal 4 (1) Panitia TPS adalah panitia Pemira dan/atau panitia Pemilu Fakultas yang bertugas menjaga TPS selama pelaksanaan pemungutan suara.
(2) Setiap TPS terdapat minimal satu orang panitia Pemira dan/atau panitia Pemilu Fakultas yang telah ditetapkan.
Pasal 5 Hak, Kewajiban, dan Larangan Panitia (1) Hak panitia TPS: a. Meminta kartu tanda pengenal pemilih yang dapat berupa KTM atau KTP; b. Mengatur pemilih agar menjaga ketertiban. (2) Kewajiban panitia TPS dengan sistem E-Vote: a. Mengenakan tanda pengenal dan/atau almamater UI selama bertugas; b. Melakukan verifikasi data pemilih; c. Mengawal dan memastikan Penyelenggaraan Pemungutan Suara berlangsung sesuai ketentuan Panitia. d. Mempersiapkan perlengkapan operasional TPS E-Vote sebelum dibuka sesuai jadwal yang telah ditetapkan, yaitu: 1. Meja; 2. Kursi; 3. Bilik suara; 4. Laptop untuk token generator; 5. Laptop untuk bilik suara; 6. Flash disk berisikan software e-vote; 7. Lembar BAP Pemungutan Suara untuk panitia dan saksi; 8. Tanda pengenal Saksi; 9. Batas steril line; 10. Petunjuk teknis pemungutan suara;
11. Print out Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk panitia dan saksi; dan 12. Kelengkapan administratif lain yang diperlukan; e. Mengisi BAP pemungutan suara; f. Menandai nama pemilih yang telah mendaftar pada print out Daftar Pemilih Tetap (DPT); g. Memberikan
informasi
kepada
pemilih
mengenai
tata
cara
penggunaan sistem pemungutan suara e-vote pada saat melakukan registrasi; h. Mengawasi pemilih pada saat berada di TPS mulai dari registrasi hingga meninggalkan TPS; i. Memberikan nomor token kepada pemilih yang telah mendaftarkan diri; j. Menjaga keamanan dan ketertiban di TPS. (3) Kewajiban panitia dengan sistem konvensional: a. Mengenakan tanda pengenal dan/atau almamater UI selama bertugas; b. Melakukan verifikasi data pemilih; c. Mengawal dan memastikan Penyelenggaraan Pemungutan Suara berlangsung sesuai ketentuan Panitia. d. Mempersiapkan
perlengkapan
operasional
TPS
Konvensional
sebelum dibuka sesuai jadwal yang telah ditetapkan, yaitu: 1. Meja; 2. Kursi; 3. Bilik suara; 4. Surat suara; 5. Kotak suara; 6. Segel kotak suara;
7. Spidol untuk contreng; 8. Sticker nomor kotak suara; 9. Map suara; 10. Spidol; 11. Solasi; 12. Cap PEMIRA UI; 13. Lembar BAP Pemungutan Suara untuk panitia dan saksi; 14. Tanda pengenal Saksi; 15. Batas steril line; 16. Petunjuk teknis pemungutan suara; 17. Print out Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk panitia dan saksi; dan 18. Kelengkapan administratif lain yang diperlukan. e. Mengisi BAP pemungutan suara; f. Menandai nama pemilih yang telah mendaftar pada print out Daftar Pemilih Tetap (DPT); g. Memberikan surat suara kepada pemilih yang telah mendaftarkan diri pada TPS dengan sistem konvensional; h. Memberikan
informasi
kepada
pemilih
mengenai
tata
cara
penggunaan sistem pemungutan suara konvensional pada saat melakukan registrasi; i. Mengawasi pemilih pada saat berada di TPS mulai dari registrasi hingga meninggalkan TPS; j. Menjaga keamanan dan ketertiban di TPS. (4) Panitia TPS dilarang melakukan segala sesuatu yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemira dan/atau lain hal yang dapat mengganggu kelancaran Penyelenggaraan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara.
Bagian Keempat
Saksi Tempat Pemungutan Suara Pasal 6 (1) Saksi mengawasi pelaksanaan pemungutan suara selama masa pemungutan suara berlangsung. (2) Saksi dapat mengawasi secara bergantian dengan saksi TPS lain dari tim kampanye peserta yang sama yang telah didaftarkan kepada panitia. (3) Saksi didaftarkan oleh tim kampanye kepada panitia paling lambat pada tanggal 30 November 2014 pukul 20.00 WIB. (4) Saksi yang didaftarkan berjumlah minimal 3 orang dan maksimal 10 orang di setiap fakultas untuk kandidat ketua dan wakil ketua BEM UI. (5) Saksi yang didaftarkan berjumlah minimal 3 orang dan maksimal 5 orang di fakultas yang merupakan daerah pemilihan untuk kandidat anggota independen DPM UI. (6) Terdapat minimal satu orang Saksi sebagai perwakilan dari setiap Peserta untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara di setiap TPS.
Pasal 7 Hak, Kewajiban, dan Larangan Saksi (1) Hak Saksi: a. Mengawasi pelaksanaan pemungutan suara bersama dengan panitia TPS; b. Mengisi BAP milik Saksi sesuai dengan proses pemungutan suara yang terjadi di TPS; c. Melaporkan temuan indikasi kecurangan yang dilakukan oleh panitia ataupun peserta dan/atau tim kampanye.
d. Mendapat tanda tangan panitia TPS dan saksi dari peserta lain setelah disetujui oleh masing-masing pihak. (2) Kewajiban Saksi: a. Mengenakan tanda pengenal yang disediakan oleh panitia selama bertugas; b. Hadir maksimal 15 menit sebelum TPS dibuka; c. Hadir saat pembukaan dan penutupan TPS setiap harinya; d. Mengawal dan memastikan penyelenggaraan Pemungutan Suara berlangsung sesuai ketentuan Panitia; e. Menandatangani BAP milik Panitia TPS dan Saksi lain apabila isi BAP telah sesuai dengan proses pelaksanaan pemungutan suara pada hari tersebut. (3) Saksi dilarang melakukan segala sesuatu yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemira dan/atau lain hal yang dapat mengganggu kelancaran Penyelenggaraan Pemungutan Suara.
Bagian Kelima Teknis Pemungutan Suara E-Vote
Pasal 8 Pembukaan TPS (1) Pemungutan suara dilakukan dengan sistem e-vote. (2) TPS harus siap 15 menit sebelum TPS dibuka. (1) Sebelum pembukaan TPS, panitia TPS melakukan kegiatan: a. Memeriksa TPS dengan perlengkapannya; b. Memasang kertas petunjuk pemberian suara di tempat yang telah ditentukan; c. Menyiapkan DPT;
d. Memberikan salinan DPT kepada Saksi di hari pertama; e. Menempatkan laptop beserta kelengkapan administrasinya di tempat yang telah ditentukan; f. menyalakan sistem e-vote dengan disaksikan oleh KP dan saksi. (3) Pembukaan TPS dicatat dalam BAP Pemungutan Suara oleh Panitia TPS dan Saksi. (4) Pengisian BAP pemungutan suara dihadiri dan ditandatangani oleh panitia pemira dan/atau panitia TPS, dan saksi. (5) TPS akan tetap dibuka pada waktu yang telah ditentukan di setiap fakultas walaupun Saksi belum hadir dengan disaksikan oleh minimal dua orang anggota IKM UI yang ada di dekat TPS. (6) Dua orang anggota IKM UI yang dimaksud oleh ayat (5) harus menandatangani BAP pembukaan TPS milik panitia.
Pasal 9 Registrasi Pemilih (1) Panitia TPS meminta Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) atau print out SIAKNG kepada pemilih pada saat registrasi. (2) Panitia TPS memasukkan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) pemilih ke dalam token generator. (3) Panitia TPS melakukan verifikasi data yang muncul pada sistem dengan pemilih yang hadir. (4) Panitia TPS memberikan nomor token kepada pemilih setelah melakukan verifikasi data dan sesuai. (5) Saksi menandai nama pemilih yang telah mendaftarkan diri pada list DPT saksi yang terlampir pada BAP rangkap milik saksi. Pasal 10 Pelaksanaan Pemungutan Suara
(1) Pemilih memasuki bilik suara sesuai dengan peraturan panitia TPS yang berlaku. (2) Panitia berhak mengingatkan dan menegur pemilih yang berada terlalu lama di dalam bilik suara. (3) Pemilih segera meninggalkan bilik setelah selesai memilih. Pasal 11 Penutupan TPS (1) Penutupan
TPS
dicatat
dalam
BAP
pemungutan
suara
yang
ditandatangai dan disahkan oleh panitia Pemira dan/atau panitia TPS, dan saksi. (2) Panitia TPS wajib mematikan laptop dan akses internet, serta menyegel flashdisk yang berisi software e-vote dengan disaksikan oleh KP dan Saksi.
Bagian Keenam Teknis Pemungutan Suara Konvensional
Pasal 12 Pembukaan TPS (1) Pemungutan suara dilakukan dengan sistem contreng. (2) TPS harus siap 15 menit sebelum pemungutan suara. (3) Sebelum pembukaan TPS, panitia TPS melakukan kegiatan: a. Memeriksa TPS dengan perlengkapannya; b. Memasang kertas petunjuk pemberian suara di tempat yang telah ditentukan; c. Menyiapkan DPT; d. Memberikan salinan DPT kepada Saksi di hari pertama; e. Menempatkan kotak suara dan surat suara beserta kelengkapan administrasinya di meja pendaftaran;
f. Membuka
kotak
suara,
mengeluarkan
isi
kotak
suara,
mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap dokumen dan peralatan; g. Memperlihatkan kepada KP Pemira dan Saksi bahwa sampul yang berisi surat suara masih dalam keadaan tersegel; h. Memeriksa keadaan surat suara; dan i. Memperlihatkan kepada KP Pemira dan Saksi bahwa kotak suara benar-benar telah kosong di hari pertama pemungutan suara, kemudian menutup kembali dan menutup kotak suara serta meletakkannya di tempat yang telah ditentukan. (4) Pembukaan TPS dicatat dalam BAP Pemungutan Suara oleh Panitia TPS dan Saksi. (5) Pengisian BAP pemungutan suara dihadiri dan ditandatangani oleh panitia Pemira dan/atau panitia TPS, dan saksi. (6) TPS akan tetap dibuka pada waktu yang telah ditentukan di setiap fakultas walaupun Saksi belum hadir dengan disaksikan oleh minimal dua orang anggota IKM UI yang ada di dekat TPS. (7) Dua orang anggota IKM UI yang dimaksud oleh ayat (5) harus menandatangani BAP pembukaan TPS milik panitia.
Pasal 13 Registrasi Pemilih (1) Panitia TPS meminta Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) atau print out SIAKNG kepada pemilih pada saat registrasi. (2) Panitia TPS memasukkan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) pemilih ke dalam sistem data DPT di laptop. (3) Panitia TPS melakukan verifikasi data yang muncul pada sistem dengan pemilih yang hadir.
(4) Panitia TPS memberikan surat suara kepada pemilih setelah melakukan verifikasi data dan sesuai. (5) Saksi menandai nama pemilih yang telah mendaftarkan diri pada list DPT saksi yang terlampir pada BAP rangkap milik saksi. (6) Apabila tidak ada kecocokan antara KTM dengan salinan DPT yang ada, Pemilih dapat tetap memilih dengan menggunakan print out SIAK-NG yang menyatakan bahwa Pemilih bersangkutan memiliki status mahasiswa aktif. (7) Kondisi pada ayat (6) dicatat di dalam BAP. (8) Panitia harus memberikan surat suara pengganti yang cacat apabila cacat ditemukan sebelum pemilih masuk ke bilik.
Pasal 14 Pelaksanaan Pemungutan Suara (1) Pemilih memberikan hak suaranya di dalam bilik suara. (2) Surat suara dianggap sah apabila: a. Terdapat cap asli dari panitia; b. Pemberian surat suara dilakukan dengan mencentang atau mencontreng (√). c. Pemberian tanda centang atau contreng (√) dilakukan satu kali pada nomor urut, atau nama, atau foto salah satu Peserta Pemira. d. Pemberian tanda centang atau contreng (√) dilakukan satu kali pada nomor urut, atau nama, atau foto salah satu Peserta Pemira. e. Tidak terdapat coretan lain maupun komentar pada surat suara.
f. Surat suara dianggap tidak sah jika melanggar ketentuan huruf a, b, c, dan d. (3) Surat suara dianggap abstain jika tidak ada bekas contreng atau centang pada kertas suara. (4) Setelah memberikan suara, Pemilih melipat kembali surat suara seperti semula dan memasukkan kotak suara tersebut ke dalam kotak suara dengan dipandu oleh Panitia TPS. (5) Panitia berhak mengingatkan dan menegur pemilih yang berada terlalu lama di dalam bilik suara. (6) Pemilih segera meninggalkan bilik suara setelah selesai memilih dan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. (7) Pemilih hanya dapat memberikan suara sekali pada Pemira.
Pasal 15 (1) Dalam memberikan suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, berlaku bagi Pemilih disabilitas atau yang mempunyai halangan fisik lain. (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Panitia TPS. (3) Panitia
TPS
yang
membantu
Pemilih
bersangkutan
hanya
menyebutkan nama dan fakultas masing-masing Peserta Pemira yang terdapat dalam surat suara. (4) Panitia TPS wajib merahasiakan pilihan Pemilih dan menandatangani surat pernyataan yang disediakan oleh Panitia. (5) Keadaan
ini
diberitakan dalam
berita
Pemungutan. Pasal 16 Penutupan TPS
acara
pelaksanaan
(1) Dalam waktu 15 menit sebelum penutupan TPS, Panitia TPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya Pemilih yang telah hadir di TPS yang sedang menunggu giliran untuk memberikan suara, dan Panitia TPS. (2) Setelah Pemilih yang telah hadir di TPS yang sedang menunggu giliran untuk memberikan suara, dan Panitia TPS telah selesai memberikan suaranya, Panitia TPS memberitahukan kepada yang hadir di TPS bahwa TPS pada hari itu akan ditutup. (3) Sebelum
penutupan
TPS,
Panitia
TPS
melakukan
persiapan
penutupan TPS. (4) Dalam hal terjadi penundaan penutupan TPS, maka hal tersebut berdasarkan kesepakatan bersama antara Panitia TPS dan Saksi.
Pasal 17 (1) Penutupan
TPS
dicatat
dalam
BAP
pemungutan
suara
yang
ditandatangai dan disahkan oleh panitia Pemira dan/atau panitia TPS, dan saksi. (2) Setelah
penutupan
TPS,
mulut
kotak
suara
disegel
dan
ditandatangani oleh panitia, saksi, dan KP Pemira. (3) Setelah penutupan TPS, semua perlengkapan Pemungutan disimpan di ruang sekretariat Panitia. (4) Untuk TPS yang berlokasi di Salemba, perlengkapan Pemungutan suara disimpan di ruang yang telah ditentukan oleh Panitia.
BAB III Pelanggaran dan Sanksi
Bagian Pertama Pelanggaran
Pasal 18 (1) Setiap jenis Pelanggaran akan dikenakan sanksi. (2) Pelanggaran yang dimaksud dalam penyelenggaraan pemungutan suara adalah tidak terpenuhinya pasal 3, pasal 5 ayat (2), (3), dan ayat (4), dan pasal 7 ayat (2) dan ayat (3). (3) Peserta pemira dilarang berada di sekitar TPS dalam radius 6 meter selain untuk memberikan hak suaranya.
Pasal 19 (1) KP Pemira menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemira pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemira. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh: a. Mahasiswa Universitas Indonesia yang mempunyai hak pilih; b. Peserta Pemira/Tim Kampanye; atau c. Panitia Pemira. (3) Laporan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
disampaikan
secara tertulis kepada KP Pemira sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Peraturan KP Nomor 03 Tahun 2014 tentang tata cara pelaporan dan penindaklanjutan pelanggaran Pemillihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia. (4) Laporan Pelanggaran dan hasil penyidikan KP diteruskan kepada Panitia atau DPM dalam bentuk rekomendasi. (5) Laporan
d a n / a t a u t e m u a n tentang
Pelanggaran
yang
akan
diproses dalam Sidang Pelanggaran oleh Panitia adalah laporan yang telah dicatat oleh KP Pemira, ditandatangani oleh Pelapor dan KP dan telah diterima oleh Panitia. (6) Panitia menindak laporan dan hasil temuan dari KP Pemira paling lambat 3 hari setelah laporan diterima oleh panitia.
(7)
Panitia
dapat
kampanye/saksi
menyidik tanpa
dan
menindak
rekomendasi
dari
Peserta KP
dan
Pemira
tim
apabila
mengetahui secara langsung adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Peserta maupun tim kampanye/saksi.
Bagian Kedua Sanksi Pasal 20 (1) Sanksi
yang
akan
dikenakan
kepada
peserta
dan
tim
kampanye/saksi akan ditentukan oleh Panitia berupa poin dan denda melalui mekanisme Sidang Pelanggaran. (2) Peserta dan tim kampanye/saksi akan dikenakan poin pelanggaran sebanyak 5 poin dan denda sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) apabila melanggar salah satu unsur pasal 7 ayat (2). (3) Peserta dan tim kampanye/saksi akan dikenakan poin pelanggaran sebanyak 10 poin dan denda sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) apabila melanggar salah satu unsur pasal 7 ayat (3). (4) Peserta yang melakukan pelanggaran seperti yang dimaksud pada pasal 18 ayat (3) akan dikenakan poin sebanyak 20 poin dan denda sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) (5) Denda dibayarkan kepada panitia maksimal 1x24 jam setelah putusan sidang dibacakan. (6) Apabila peserta telat membayarkan denda, maka akan dikenakan denda tambahan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah denda yang ditetapkan dan akan dihitung perhari telat. (7) Panitia, saksi, maupun pemilih yang membuat kegaduhan sehingga mengganggu jalannya Pemungutan Suara akan dikenakan sanksi
oleh
Panitia
berupa
teguran
hingga
dikeluarkan
dari
lokasi
Pemungutan Suara.
BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 (1) Peraturan Panitia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mengikat bagi semua pihak yang terkait dalam peraturan ini. (2) Mengenai hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian.
Ditetapkan di Depok Pada tanggal 29 November 2014 Pukul : 09.34 WIB KETUA PANITIA PEMIRA,
Laeli Atik Supriyatin NPM. 1206255601
