NOMOR 04 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGSN SUARA PEMILIHAN RAYA IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA

Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Ruang DPM UI, Gedung Pusgiwa Lantai 2, Kampus UI Depok, 16424 tel. +62 857-1455-1486 e-mail [email protected] website pemilihanraya.ui.ac.id

PANITIA PEMILIHAN RAYA IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA PERATURAN PANITIA PEMILIHAN RAYA IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 04 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGSN SUARA PEMILIHAN RAYA IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA

Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 6 huruf

j Undang-Undang Ikatan

Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia menyatakan bahwa tugas dan kewajiban Panitia Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia dalam penyelenggaraan Pemilihan Raya Ikatan

Keluarga

membuat

tata

Mahasiswa cara

Universitas

pelaksanaan

Indonesia

pemungutan

adalah

suara

dan

penghitungan suara; b. bahwa ketentuan Pasal 7 huruf a Undang-Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Nomor 01 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia menyatakan bahwa wewenang Panitia Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia

dalam

penyelenggaraan

Pemilihan

Raya

Ikatan

Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia adalah menyusun peraturan

pelaksana

Pemilihan

Raya

yang

Ikatan

menyangkut

Keluarga

penyelenggaraan

Mahasiswa

Indonesia yang belum diatur oleh Undang-Undang;

Universitas


c. bahwa untuk melaksanakan lebih lanjut ketentuan Pasal 46 ayat (6) Undang- Undang Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pemilihan Raya Pasangan Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, Anggota Majelis Wali Amanat Unsur Mahasiswa, dan Anggota Dewan

Perwakilan

Mahasiswa

Universitas

Indonesia,

perlu

ditetapkan Peraturan Panitia dan penetapan Saksi dari Peserta Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa tentang Pedoman Teknis Pemungutan Suara Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia;

Mengingat : a. Pasal 30 Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia; b. Undang-Undang

Ikatan

Keluarga

Mahasiswa

Universitas

Indonesia No. 01 Tahun 2015 tentang Penyelenggara Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia;

c. Undang–Undang No. 2 Tahun 2015 tentang Pemilihan Raya Pasangan Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, Anggota Majelis Wali Amanat Unsur Mahasiswa, dan Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia;

d. Undang-Undang No. 03 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang–Undang No. 02 Tahun 2015 tentang Pemilihan Raya Pasangan Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, Anggota Majelis Wali Amanat Unsur Mahasiswa, dan Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia; e. Peraturan Panitia Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Nomor 03 tahun 2015 tentang Pedoman teknis kampanye Pemilihan

Raya

Ikatan

Keluarga

Mahasiswa

Universitas


Indonesia dan tata cara penyelesaian pelanggaran Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia

MEMUTUSKAN: Menetapkan :

PERATURAN PANITIA PEMILIHAN RAYA IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN RAYA IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA.

BAB 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan: 1. Pemilihan Raya IKM UI yang selanjutnya disebut Pemira adalah sarana suksesi lembaga kemahasiswaan untuk memilih Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI secara berpasangan, Anggota Independen DPM UI, dan MWA UI UM. 2. Panitia Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut Panitia adalah penyelenggara Pemira yang bersifat sementara dan mandiri. 3. Komite Pengawas yang selanjutnya disebut KP Pemira adalah komite yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemira 4. Calon Peserta Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang untuk selanjutnya disebut Calon adalah

setiap

mahasiswa

dengan

status

IKM

aktif

yang

mendaftarkan diri menjadi Ketua dan Wakil Ketua Umum BEM


UI secara berpasangan, anggota independen DPM UI, atau MWA UI UM. 5. Peserta Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia yang untuk selanjutnya disebut Peserta Pemira adalah setiap Calon yang lolos dalam tahap pemeriksaan, penelitian dan sidang verifikasi. 6. Masa Tenang adalah waktu yang ditentukan oleh Panitia sebagai waktu yang dilarang untuk Kampanye. 7. Tempat pemungutan suara, selanjutnya disebut sebagai TPS, adalah tempat dilakukannya pemungutan suara oleh pemilih. 8. Berita Acara Pelaksanaan Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut sebagai BAP, adalah laporan mengenai pelaksanaan pemungutan suara mulai dari TPS dibuka hingga TPS ditutup yang dimiliki oleh panitia TPS dan saksi yang bisa dijadikan sebagai alat bukti pelanggaran setelah disahkan oleh panitia TPS. 9. Panitia Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut Panitia TPS adalah panitia pemira dan atau panitia dari perwakilan fakultas yang bertugas menjaga TPS. 10. Panitia Sukarela TPS yang selanjutnya disebut Panitia Sukarela adalah mahasiswa non panitia Pemira IKM UI yang secara sukarela mendaftarkan diri menjadi panitia TPS kepada Panitia Pemira. 11. Electronic Vote System yang selanjutnya disebut Sistem E-Vote adalah sistem elektronik yang digunakan untuk memasukkan suara saat pemungutan suara berlangsung di TPS. 12. Bilik Suara adalah tempat yang telah disediakan oleh panitia untuk para pemilih melaksanakan hak pilihnya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, jujur, adil dan rahasia.


13. Pelanggaran Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemira IKM UI yang selanjutnya disebut Pelanggaran adalah pelanggaran terhadap tentang Pemungutan Suara yang telah diatur dan Undang – Undang No. 02 Tahun 2015 tentang Pemilihan Raya Pasangan Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, Anggota Majelis Wali Amanat Unsur Mahasiswa, dan Anggota Dewan

Perwakilan

Mahasiswa

Universitas

Indonesia

dan

Peraturan Panitia Pemira IKM UI. 14. Saksi dari Peserta Pemira untuk pemungutan suara yang selanjutnya disebut Saksi merupakan perwakilan dari tim kampanye

masing-masing

Peserta

Pemira

yang

bertugas

mengawasi pelaksanaan pemungutan suara di TPS. 15. Sidang Penetapan Hasil Pemira dan Peserta Pemira Terpilih yang selanjutnya disebut sebagai Sidang Penetapan merupakan sidang yang dilakukan untuk menetapkan jumlah hasil suara yang masuk dan Peserta Pemira Terpilih sebagai Anggota DPM UI, Anggota MWA UI UM, dan/atau Ketua dan Wakil Ketua BEM UI.

BAB II Penyelenggaraan Pemungutan Suara

Bagian Pertama Wilayah Penyelengaaraan Pemungutan Suara Pasal 2 (1) Penyelenggaraan pemungutan suara dilaksanakan di dalam kampus Universitas Indonesia. (2) Kampus Universitas Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kampus Universitas Indonesia yang berlokasi di Depok dan Salemba.


Bagian Kedua Waktu Penyelenggaraan Pemungutan Suara Pasal 3 (1) Pemungutan

Suara

akan

dilaksanakan

pada

tanggal

30

November hingga 4 Desember 2015. (2) Waktu penyelenggaraan pemungutan suara dilaksanakan pada rentang waktu 8 jam di TPS yang ada di masing-masing fakultas sesuai dengan yang ditetapkan oleh Panitia Pemira IKM UI 2015. (3) Waktu pembukaan dan penutupan TPS disesuaikan dengan masing-masing fakultas dan diatur oleh Panitia TPS.

Bagian Ketiga Panitia Tempat Pemungutan Suara Pasal 4 (1) Panitia TPS adalah panitia Pemira, panitia sukarela dan/atau panitia Pemilu Fakultas yang bertugas menjaga TPS selama pelaksanaan pemungutan suara. (2) Setiap TPS terdapat minimal satu orang panitia Pemira dan/atau panitia Pemilu Fakultas yang telah ditetapkan.

Pasal 5 Hak, Kewajiban, dan Larangan Panitia (1) Hak panitia TPS: a. Meminta kartu tanda pengenal pemilih yang dapat berupa KTM atau KTP; b. Mengatur pemilih agar menjaga ketertiban.


(2) Kewajiban panitia TPS: a. Mengenakan tanda pengenal dan/atau almamater UI selama bertugas; b. Melakukan verifikasi data pemilih; c. Mengawal dan memastikan Penyelenggaraan Pemungutan Suara berlangsung sesuai ketentuan Panitia. d. Mempersiapkan perlengkapan operasional TPS E-Vote sebelum dibuka sesuai jadwal yang telah ditetapkan, yaitu: 1. Meja; 2. Kursi; 3. Bilik suara; 4. Laptop untuk token generator; 5. Laptop untuk bilik suara; 6. Flash disk berisikan software e-vote; 7. Lembar BAP Pemungutan Suara untuk panitia dan saksi; 8. Tanda pengenal Saksi; 9. Batas steril line; 10. Petunjuk teknis pemungutan suara; 11. Print out Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk panitia dan saksi; dan 12. Kelengkapan administratif lain yang diperlukan; e. Mengisi BAP pemungutan suara; f. Menandai nama pemilih yang telah mendaftar pada print out Daftar Pemilih Tetap (DPT); g. Memberikan informasi kepada pemilih mengenai tata cara penggunaan sistem pemungutan suara e-vote pada saat melakukan registrasi;


h. Mengawasi pemilih pada saat berada di TPS mulai dari registrasi hingga meninggalkan TPS; i. Memberikan

nomor

token

kepada

pemilih

yang

telah

sesuatu

yang

mendaftarkan diri; j. Menjaga keamanan dan ketertiban di TPS. (3) Panitia

TPS

dilarang

melakukan

segala

menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemira dan/atau

lain

hal

yang

dapat

mengganggu

kelancaran

Penyelenggaraan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara.

Bagian Keempat Saksi Tempat Pemungutan Suara Pasal 6 (1) Saksi mengawasi pelaksanaan pemungutan suara selama masa pemungutan suara berlangsung. (2) Saksi dapat mengawasi secara bergantian dengan saksi TPS lain dari tim kampanye peserta yang sama yang telah didaftarkan kepada panitia. (3) Saksi didaftarkan oleh tim kampanye kepada panitia paling lambat pada tanggal 29 November 2015 pukul 10.00 WIB melalui e-mail ke alamat [email protected]. (4) Saksi yang didaftarkan berjumlah paling sedikit 1 orang dan paling banyak 2 orang di setiap fakultas untuk Peserta Pemira calon ketua dan wakil ketua BEM UI dan MWA UI. (5) Saksi yang didaftarkan berjumlah paling sedikit 2 orang dan paling banyak 5 orang di fakultas yang merupakan daerah pemilihan untuk Peserta Pemira calon anggota DPM UI.


Pasal 7 Hak, Kewajiban, dan Larangan Saksi (1) Hak Saksi: a. Mengawasi pelaksanaan pemungutan suara bersama dengan panitia TPS; b. Mengisi BAP milik Saksi sesuai dengan proses pemungutan suara yang terjadi di TPS; c. Melaporkan temuan indikasi kecurangan yang dilakukan oleh panitia ataupun peserta dan/atau tim kampanye; d. Mendapat tanda tangan panitia TPS dan saksi dari peserta lain setelah disetujui oleh masing-masing pihak. (2) Kewajiban Saksi: a. Mengenakan tanda pengenal yang disediakan oleh panitia selama bertugas; b. Hadir paling lambat 15 menit sebelum TPS dibuka; c. Hadir saat pembukaan dan penutupan TPS setiap harinya; d. Mengawal dan memastikan penyelenggaraan Pemungutan Suara berlangsung sesuai ketentuan Panitia; e. Menandatangani BAP milik Panitia TPS dan Saksi lain apabila isi BAP telah sesuai dengan proses pelaksanaan pemungutan suara pada hari tersebut. (3) Saksi dilarang melakukan segala sesuatu yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemira dan/atau lain hal yang

dapat

mengganggu

Pemungutan Suara.

kelancaran

Penyelenggaraan


Bagian Kelima Teknis Pemungutan Suara E-Vote

Pasal 8 Pembukaan TPS (1) Pemungutan suara dilakukan dengan sistem e-vote. (2) TPS harus siap 15 menit sebelum TPS dibuka. (3) Sebelum pembukaan TPS, panitia TPS melakukan kegiatan: Memeriksa TPS dengan perlengkapannya; a. Memasang kertas petunjuk pemberian suara di tempat yang telah ditentukan; b. Menyiapkan DPT; c. Memberikan salinan DPT kepada Saksi di hari pertama; d. Menempatkan laptop beserta kelengkapan administrasinya di tempat yang telah ditentukan; e. menyalakan sistem e-vote dengan disaksikan oleh KP dan saksi. (4) Pembukaan TPS dicatat dalam BAP Pemungutan Suara oleh Panitia TPS dan Saksi. (5) Pengisian BAP pemungutan suara dihadiri dan ditandatangani oleh panitia pemira dan/atau panitia TPS, dan saksi. (6) TPS akan tetap dibuka pada waktu yang telah ditentukan di setiap fakultas walaupun Saksi belum hadir dengan disaksikan oleh minimal dua orang anggota IKM UI yang ada di dekat TPS. (7) Dua orang anggota IKM UI yang dimaksud oleh ayat (5) harus menandatangani BAP pembukaan TPS milik panitia.

Pasal 9


Registrasi Pemilih (1) Panitia TPS meminta Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) atau print out SIAKNG kepada pemilih pada saat registrasi. (2) Panitia TPS memasukkan Nomor Pokok Mahasiswa (NPM) pemilih ke dalam token generator. (3) Panitia TPS melakukan verifikasi data yang muncul pada sistem dengan pemilih yang hadir. (4) Panitia TPS memberikan nomor token kepada pemilih setelah melakukan verifikasi data dan sesuai. (5) Saksi dapat menandai nama pemilih yang telah mendaftarkan diri pada list DPT saksi yang terlampir pada BAP rangkap milik saksi.

Pasal 10 Pelaksanaan Pemungutan Suara (1) Pemilih memasuki bilik suara sesuai dengan peraturan panitia TPS yang berlaku. (2) Panitia berhak mengingatkan dan menegur pemilih yang berada terlalu lama di dalam bilik suara. (3) Pemilih segera meninggalkan bilik setelah selesai memilih.

Pasal 11 Penutupan TPS (1) Penutupan TPS dicatat dalam BAP pemungutan suara yang ditandatangai dan disahkan oleh Panitia Pemira, Panitia TPS dan/atau Panitia Sukarela, dan saksi.


(2) Panitia TPS wajib mematikan laptop dan akses internet, serta menyegel flashdisk yang berisi software e-vote dengan disaksikan oleh KP dan Saksi. (3) Setelah

penutupan

TPS,

semua

perlengkapan

Pemungutan

disimpan di ruang sekretariat Panitia. (4) Untuk TPS yang berlokasi di Salemba, perlengkapan Pemungutan suara disimpan di ruang yang telah ditentukan oleh Panitia.

BAB III Penyelenggaraan Penghitungan Suara Bagian Pertama Wilayah Penyelengaaraan Penghitungan Suara Pasal 12 (1) Penyelenggaraan

penghitungan

suara

dilaksanakan

di

dalam

kampus Universitas Indonesia. (2) Penghitungan suara Peserta Pemira calon ketua dan wakil ketua BEM UI dan Peserta Pemira calon anggota MWA UI UM yang menggunakan sistem E-Vote dilaksanakan di Aula 1 Setyaningrum. (3) Suara yang masuk melalui TPS di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dihitung bersamaan dengan penghitungan Pemilu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam di fakultas tersebut dengan disaksikan oleh Panitia Pemira, saksi, dan KP Pemira. Bagian Kedua Waktu Penyelenggaraan Penghitungan Suara Pasal 13


(1) Penghitungan Suara akan dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2015 sampai selesai. (2) Waktu penyelenggaraan pemungutan suara dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai, sesuai dengan yang ditetapkan oleh Panitia Pemira IKM UI 2015. Pasal 14 Peserta Penghitungan Suara (1) Peserta Penghitungan Suara adalah : a. Anggota Independen DPM UI; b. Stearing Commite Pemira IKM UI 2015; c. Komisi Pengawas; d. Panitia Pemira IKM UI; e. Peserta Pemira atau yang mewakili dan saksi; (2) Peserta wajib mengikuti penghitungan suara dengan tenang dan tertib.

Pasal 15 Pelaksanaan Penghitungan Suara Panitia

dalam

membuka

hasil

suara

di

sistem

E-Vote,

melakukan: a. Menyalakan Laptop dan memastikan Laptop tersambung dengan koneksi Internet. b. Menyalakan Video Proyektor dan memastikan terhubung dengan Laptop.


c. Membuka amplop yang berisi kode penghitungan suara dengan disaksikan oleh Saksi dan KP Pemira. d. Scan kode tersebut dengan QR-Code Reader. e. Membuka alamat URL yang ada pada kode tersebut. f. Klik tombol mulai perhitungan. Pasal 16 Penutupan Penghitungan Suara (1) Penutupan Penghitungan suara dicatat dalam BAP penghitungan suara milik panitia dan saksi dan ditandatangai oleh panitia Pemira dan/atau panitia TPS, dan saksi. (2) Saksi

merupakan

manajer

kampanye

dan/atau

tim

sukses

dan/atau pemilih dari fakultas yang bersangkutan dan hadir saat penghitungan suara berlangsung. BAB IV Sidang Penetapan Hasil Suara

Bagian Pertama Waktu dan Tempat Penyelenggaraan Sidang Pasal 17 (1) Sidang Penetapan dilaksanakan pada hari Sabtu, 5 Desember 2015 setelah proses penghitungan suara selesai. (2) Sidang

Penetapan

Hasil

Suara

dilaksanakan

di

Aula

Setyaningrum Pusgiwa UI Depok. Pasal 18 Sidang Penetapan Hasil Suara Peserta Pemira dilaksanakan dengan berurutan sebagai berikut:

1


1. Sidang penetapan hasil suara Peserta Pemira Calon Anggota DPM UI. 2. Sidang penetapan hasil suara Peserta Pemira Calon Anggota MWA UI UM. 3. Sidang penetapan hasil suara Peserta Pemira Calon Ketua umum dan Wakil Ketua umum BEM UI.

Bagian Kedua Pimpinan sidang Pasal 19 (1) Sidang Penetapan Hasil Suara dipimpin oleh Majelis sidang. (2) Majelis sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah seorang Pimpinan Sidang beserta dua orang anggotanya. (3) Majelis sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditunjuk oleh Ketua Panitia. Bagian Ketiga Peserta Sidang Pasal 20 Sidang Penetapan Hasil Suara terbuka dan dibuka untuk umum. Pasal 21 Peserta Sidang Penetapan Hasil Suara adalah : a. Peserta Pemira calon Ketua umum dan Wakil Ketua umum BEM UI atau Manajer; b. Peserta Pemira calon anggota DPM UI atau Manajer; c.

Peserta Pemira calon anggota MWA UI UM atau Manajer;

d. KP Pemira; dan


e.

Anggota IKM UI. Pasal 22

(1) Sidang Penetapan Hasil Suara wajib diikuti oleh Peserta Pemira calon Ketua umum dan Wakil Ketua umum BEM UI, Peserta Pemira calon anggota DPM UI, dan Peserta Pemira calon anggota MWA UI UM. (2) Peserta Pemira calon Ketua umum dan Wakil Ketua umum BEM UI, Peserta Pemira calon anggota DPM UI, dan Peserta Pemira calon anggota MWA UI UM diperbolehkan tidak mengikuti Sidang Verifikasi apabila: a. Sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; b. Mengikuti Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester, atau ujian

lain

yang

dibuktikan

dengan

menunjukkan

surat

keterangan dari Dosen/Pengajar Mata Kuliah tersebut yang ditandatangani oleh Kepala Sub Bagian Akademik Fakultas Peserta Pemira. (3) Dalam kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Peserta Pemira diwakilkan oleh Manajer dengan surat kuasa khusus yang diserahkan kepada Majelis Sidang. (4) Peserta Pemira yang tidak menghadiri dan tidak diwakilkan hadir di sidang

verifikasi

tanpa

keterangan,

maka

dianggap

mengundurkan diri dari proses Pemira.

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Peserta dalam Persidangan Pasal 23

telah


(1) Peserta Pemira atau manajer yang mewakili menghadiri Sidang Penetapan Hasil Suara dengan pakaian sopan dan rapi. (2) Pakaian sopan dan rapi sebagaimana diatur dalam ayat (1) adalah sebagai berikut: a. Kemeja dan Celana bahan bagi laki-laki. b. Kemeja atau blouse dan rok atau celana panjang bahan bagi perempuan. (3) Rok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b harus menutupi lutut Peserta Pemira yang bersangkutan. (4) Apabila

Peserta

Pemira

atau

manajer

yang

mewakili

tidak

memperhatikan ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), maka Peserta Pemira tidak diperkenankan mengikuti Sidang Penetapan Hasil Suara.

Pasal 24 (1) Peserta Pemira atau manajer yang mewakili wajib hadir 15 menit sebelum Sidang Penetapan Hasil Suara dimulai, dibuktikan dengan mengisi lembar kehadiran. (2) Apabila

Peserta

Pemira

atau

manajer

yang

mewakili

tidak

memperhatikan ketentuan ayat (1), Peserta Pemira atau manajer yang mewakili akan dikenai sanksi berupa denda keterlambatan sebesar Rp 30.000,00 sampai 15 (lima belas) menit pertama dan berlaku denda berkelipatan pada 15 (lima belas) menit berikutnya. (3) Apabila Peserta Pemira atau manajer yang mewakili terlambat menghadiri Sidang Penetapan Hasil Suara lebih dari 30 menit setelah sidang dimulai, maka Peserta Pemira atau manajer yang mewakili tidak diperkenankan mengikuti Sidang Penetapan Hasil Suara.


(4) Pembayaran denda sebagaimana diatur dalam ayat (2) diserahkan kepada Panitia di tempat registrasi Sidang Penetapan Hasil Suara. (5) Peserta

Pemira

atau

manajer

yang

mewakili

yang

tidak

memperhatikan ketentuan ayat (2) dan (3) tidak diperkenankan mengikuti Sidang Penetapan Hasil Suara. Pasal 25 (1) Selama Sidang Penetapan Hasil Suara berlangsung, Peserta Pemira memiliki hak sebagai berikut: a. Hak mendengar; dan b. Hak

mengeluarkan

pendapat

terhadap

pernyataan

Majelis

Sidang Penetapan Hasil Suara setelah diizinkan oleh Majelis Sidang. (2) Apabila Peserta Pemira berhalangan hadir pada Sidang Penetapan Hasil Suara dan diwakili oleh Manajer, Manajer memiliki hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (3) Selama sidang Penetapan Hasil Suara berlangsung, KP Pemira dan/atau DPM UI dan/atau anggota IKM UI hanya memiliki hak mendengar. Pasal 26 (1) Peserta

Sidang

Penetapan

Hasil

Suara

tidak

diperkenankan

melakukan hal sebagai berikut: a. Membuat kegaduhan selama sidang verifikasi berlangsung; b. Merokok; c. Makan dan minum; d. Membawa peralatan yang tidak berhubungan dengan verifikasi; dan e. Membawa senjata tajam dan/atau senjata api. (2) Apabila terdapat peserta Sidang Penetapan Hasil Suara yang melakukan hal-hal sebagaimana diatur dalam ayat (1), Majelis


Sidang berhak mengeluarkan peserta yang bersangkutan dari ruang Sidang. Pasal 27 (1) Dalam

hal

Peserta

Pemira

atau

manajer

yang

mewakili

berkepentingan meninggalkan ruang Sidang, Peserta Pemira atau manajer yang mewakili harus mendapatkan izin dari Majelis Sidang. (2) Dalam

hal

Peserta

Pemira

atau

manajer

yang

mewakili

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak mendapat izin dari Majelis

Sidang,

Peserta

Pemira

atau

wakilnya

dilarang

meninggalkan ruang Sidang. (3) Dalam hal Peserta Pemira atau wakilnya meninggalkan ruang Sidang Penetapan Hasil Suara tanpa izin dari Majelis Sidang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Peserta Pemira atau manajer yang mewakili dianggap tidak mengikuti Sidang Penetapan Hasil Suara.

BAB V Pelanggaran dan Sanksi

Bagian Pertama Pelanggaran Pasal 28 (1) Setiap jenis Pelanggaran akan dikenakan sanksi. (2) Pelanggaran yang dimaksud dalam penyelenggaraan pemungutan suara adalah tidak terpenuhinya pasal 3, pasal 5 ayat (2) dan (3), dan pasal 7 ayat (2) dan ayat (3).


(3) Peserta pemira dilarang berada di sekitar TPS dalam radius 10 meter selain untuk memberikan hak suaranya. (4) Membuat kegaduhan di prosesi penghitungan suara.

Pasal 29 (1) KP Pemira menerima laporan dugaan Pelanggaran Pemira pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemira. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh: a. Mahasiswa Universitas Indonesia yang mempunyai hak pilih; b. Peserta Pemira/Tim Kampanye; atau c. Panitia Pemira. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada KP Pemira sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Peraturan KP Nomor 05 Tahun 2015 tentang tata cara pelaporan dugaan pelanggaran Pemillihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia. (4) Laporan Pelanggaran dan hasil penyidikan KP diteruskan kepada Panitia dalam bentuk rekomendasi. (5) Laporan d a n / a t a u t e m u a n tentang diproses

dalam

Pelanggaran

yang

akan

Sidang Pelanggaran adalah laporan yang telah

dicatat oleh KP Pemira, ditandatangani oleh Pelapor, dan KP dan telah diterima oleh Panitia. (6) Panitia menindak laporan dan hasil temuan dari KP Pemira paling lambat 3 hari setelah laporan diterima oleh panitia. (7) Panitia dapat menyidik dan menindak Peserta Pemira dan/atau Tim Kampanye tanpa rekomendasi dari KP Pemira apabila mengetahui secara langsung adanya pelanggaran yang dilakukan


oleh Peserta Pemira dan/atau Tim Kampanye.

Bagian Kedua Sanksi Pasal 30 (1) Sanksi

yang

akan

dikenakan

kepada

peserta

dan

tim

kampanye/saksi akan ditentukan oleh Panitia berupa poin dan denda melalui mekanisme Sidang Pelanggaran. (2) Peserta

dan

tim

kampanye/saksi

akan

dikenakan

poin

pelanggaran sebanyak 5 poin dan denda sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) apabila melanggar salah satu unsur pasal 7 ayat (2). (3) Peserta

dan

tim

kampanye/saksi

akan

dikenakan

poin

pelanggaran sebanyak 10 poin dan denda sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) apabila melanggar salah satu unsur pasal 7 ayat (3). (4) Peserta yang melakukan pelanggaran seperti yang dimaksud pada pasal 18 ayat (3) akan dikenakan poin sebanyak 20 poin dan denda sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) (5) Denda dibayarkan kepada panitia maksimal 1x24 jam setelah putusan sidang dibacakan. (6) Apabila peserta terlambat membayarkan denda, maka akan dikenakan denda tambahan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah denda yang ditetapkan dan akan dihitung perhari telat. (7) Panitia, saksi, maupun pemilih yang membuat kegaduhan sehingga

mengganggu

jalannya

Pemungutan

Suara

akan


dikenakan

sanksi

oleh

Panitia

berupa

teguran

hingga

denda

setelah

dikeluarkan dari lokasi Pemungutan Suara. (8) Sanksi

bagi

peserta

diperingatkan

yang

sebanyak

tidak

tiga

membayar

kali

adalah

dikeluarkannya

keputusan berupa surat rekomendasi oleh Panitia Pemira kepada Forum Mahasiswa atau Kongres Mahasiswa -apabila telah terbentuk-

untuk

tidak

melantik

Peserta

Pemira

yang

bersangkutan. (9) Peserta Penghitungan Suara yang membuat kegaduhan sehingga mengganggu jalannya Penghitungan Suara akan dikenakan sanksi oleh panitia berupa teguran hingga dikeluarkan dari lokasi Penghitungan Suara.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 31 (1) Peraturan Panitia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mengikat bagi semua pihak yang terkait dalam peraturan ini. (2) Mengenai hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian. Ditetapkan di Depok Pada tanggal 28 November 2015 Pukul : 00.23 WIB KETUA PANITIA PEMIRA IKM UI,

Syaukat Rafifidhiya Zubaidi NPM. 1206249454


NOMOR 04 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGSN SUARA PEMILIHAN RAYA IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA

Recommend Documents