PANITIA PEMILIHAN RAYA IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA
TATA TERTIB SIDANG VERIFIKASI PEMILIHAN RAYA IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA 2015
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : a. Pemilihan Raya IKM UI yang selanjutnya disebut Pemira adalah sarana suksesi lembaga kemahasiswaan untuk memilih Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI secara berpasangan, Anggota Independen DPM UI dan Anggota MWA UI UM. b. Panitia Pemira IKM UI yang selanjutnya disebut Panitia adalah penyelenggara Pemira yang bersifat sementara dan mandiri. c. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut BEM UI adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang memiliki kekuasaan eksekutif. d. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut DPM UI adalah lembaga tinggi dalam IKM UI yang memiliki kekuasaan legislative. e. Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa yang selanjutnya disebut MWA UI UM adalah lembaga yang ditugaskan untuk mewakili mahasiswa dalam Majelis Wali Amanat sebagai organ tertinggi di Universitas Indonesia. f. Calon Peserta Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia
yang
untuk
selanjutnya
disebut
Calon
adalah
setiap
mahasiswa dengan status IKM aktif yang mendaftarkan diri menjadi
Ketua dan Wakil Ketua Umum BEM UI secara berpasangan atau anggota independen DPM UI, atau Angggota MWA UI UM. g. Peserta
Pemilihan
Raya
Ikatan
Keluarga
Mahasiswa
Universitas
Indonesia yang untuk selanjutnya disebut Peserta Pemira adalah setiap Calon yang lolos dalam tahap pemeriksaan, penelitian dan sidang verifikasi. h. Verifikasi adalah tahap pemeriksaan, penelitian dan penetapan untuk menyeleksi Calon Peserta Pemira Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum BEM UI, Anggota Independen DPM UI, dan Anggota MWA UI UM yang dilakukan oleh Panitia berdasarkan syarat – syarat yang ditetapkan panitia dalam Peraturan Panitia Pemira IKM UI. i. Sidang Verifikasi adalah sidang yang dilakukan untuk menetapkan Peserta. j. Majelis Verifikasi adalah seorang Pimpinan Sidang Verifikasi beserta dua orang anggota yang ditunjuk oleh Ketua Panitia Pemira. k. Manajer kampanye yang untuk selanjutnya disebut Manajer adalah anggota IKM UI yang ditunjuk oleh Calon, didaftarkan kepada Panitia dan disahkan oleh Panitia sebagai pemimpin tim kampanye. 1. Tim kampanye yang selanjutnya disebut Tim adalah tim pendukung Peserta yang telah disahkan oleh Panitia dan diberi kewenangan untuk melakukan kampanye berdasarkan peraturan Panitia.
BAB II Bagian Kesatu Waktu dan Tempat Pasal 2 1. Sidang verifikasi Calon Peserta Pemira dilaksanakan pada tanggal dan waktu yang ditentukan kemudian oleh Panitia dan tempat
sidang
diberitahukan
kemudian
oleh
panitia
melalui
surat
pemanggilan sidang. 2. Sidang Verifikasi Calon Peserta Pemira dilakukan secara terpisah oleh waktu yang ditentukan Panitia.
Bagian Kedua Pimpinan sidang Pasal 3 (1) Sidang Verifikasi dipimpin oleh Majelis Verifikasi. (2) Majelis Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah seorang Pimpinan Sidang Verifikasi beserta dua orang anggotanya. (3) Majelis Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditunjuk oleh Ketua Panitia. Pasal 4 Wewenang (1) Memimpin kelangsungan sidang (2) Menunda sidang atas persetujuan anggota sidang yang hadir pada saat sidang (3) Mengambil segala keputusan yang dianggap perlu demi kelancaran persidangan (4) Selama persidangan berlangsung, presidium sidang wajib memberikan sanksi kepada peserta yang melanggar tata tertib Sidang dan dianggap mengganggu kelancaran persidangan.
Pasal 5 Pergantian Presidium Sidang (1) Presidium sidang dapat digantikan kesepakatan ketiga presidium sidang.
oleh
presidium
lain
dengan
(2) Jika salah satu presidium sidang tidak hadir dan /atau melanggar tata tertib sidang maka penentuan pengganti presidium sidang dilakukan melalui kesepakatan presidium yang hadir dan peserta sidang.
Bagian Ketiga Peserta Sidang Pasal 6 Sidang Verifikasi terbuka dan dibuka untuk umum.
Pasal 7 Peserta Sidang Verifikasi adalah : a. Calon Peserta Pemira atau Manajer yang mewakili; b. KP Pemira; dan c.
Anggota IKM UI.
Pasal 8 (1) Sidang Verifikasi wajib diikuti oleh Calon Peserta Pemira. (2) Calon Peserta Pemira diperbolehkan tidak mengikuti Sidang Verifikasi apabila: a. Sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; b. Mengikuti Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester, atau ujian lain yang dibuktikan dengan menunjukkan surat keterangan dari Dosen/Pengajar Mata Kuliah tersebut yang ditandatangani oleh Kepala Sub Bagian Akademik Fakultas Calon. (3) Dalam kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Calon diwakilkan oleh Manajer dengan surat kuasa khusus yang diserahkan kepada Majelis Verifikasi. (4) Calon yang tidak menghadiri dan tidak diwakilkan hadir di sidang verifikasi dan tanpa keterangan, maka dianggap telah mengundurkan diri dari proses pencalonan pemira.
Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Peserta dalam Persidangan Pasal 9
(1) Calon atau yang mewakili menghadiri sidang verifikasi dengan pakaian sopan dan rapi. (2) Pakaian sopan dan rapi sebagaimana diatur dalam ayat (1) adalah sebagai berikut: a. Kemeja dan Celana bahan bagi laki-laki. b. Kemeja atau blouse dan rok atau celana panjang bagi perempuan. c. Menggunakan sepatu. (3) Rok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b harus menutupi lutut yang bersangkutan. (4) Apabila Calon atau yang mewakili tidak memperhatikan ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), maka tidak diperkenankan mengikuti Sidang Verifikasi. Pasal 10 (1) Selama Sidang Verifikasi berlangsung, Calon memiliki hak sebagai berikut: a. Hak mendengar; dan b. Hak mengeluarkan pendapat terhadap pernyataan Majelis Verifikasi mengenai diri Calon dan/atau manajer kampanye dan/atau Tim kampanye
yang
bersangkutan
setelah
diizinkan
oleh
Majelis
Verifikasi. (2) Apabila Calon berhalangan hadir pada sidang verifikasi dan diwakili oleh Manajer, Manajer memiliki hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). (3) Selama sidang verifikasi berlangsung, KP Pemira dan/atau
DPM UI
dan/atau anggota IKM UI hanya memiliki hak mendengar. (4) Peserta sidang berhak meninggalkan ruangan persidangan dengan seizin presidium sidang,
(5) Kewajiban peserta: a. Menghadiri persidangan tepat waktu
b. Mematuhi tata tertib persidangan c.
Meminta izin kepada presidium sidang jika ingin menggunakan hak bicaranya atau jika ingin meninggalkan ruangan
d. Tidak mengaktifkan nada dering handphone e.
Tidak merokok selama persidangan berlangsung di dalam ruang sidang
f.
Tidak menggunakan kata-kata kotor atau kasar yang dapat merendahkan atau melecehkan pihak lain selama persidangan berlangsung
g.
Tidak membawa senjata tajam yamg dapat membahayakan pihak lain
h. Tidak membawa minuman keras dan obat-obatan terlarang i.
Tidak menyinggung suku, agama, ras dan tidak melanggar HAM
j.
Tidak melakukan kontak fisik dengan pihak lain yang dapat menbimbulkan cedera fisik dan psikis.
Pasal 11 Kehadiran (1) Calon atau yang mewakili wajib hadir 15 menit sebelum Sidang Verifikasi dimulai, dibuktikan dengan mengisi lembar kehadiran. (2) Apabila Calon atau yang mewakili tidak memperhatikan ketentuan ayat (1), Calon akan dikenai sanksi berupa denda keterlambatan sebesar Rp 30.000,00 sampai 15 (lima belas) menit pertama dan berlaku denda berkelipatan pada 15 (lima belas) menit berikutnya. (3) Apabila calon atau yang mewakili terlambat menghadiri Sidang Verifikasi lebih dari 30 menit setelah sidang dimulai, maka calon atau yang mewakili tidak diperkenankan mengikuti Sidang Verifikasi. (4) Pembayaran denda sebagaimana diatur dalam ayat (2) diserahkan kepada Panitia di tempat registrasi Sidang Verifikasi. (5) Calon atau yang mewakili yang tidak memperhatikan ketentuan ayat (2) dan (3) tidak diperkenankan mengikuti Sidang Verifikasi. Pasal 12
(1) Calon dapat berbicara setelah mendapat izin dari pimpinan sidang. (2) Calon yang sedang menggunakaan hak bicaranya tidak boleh diganggu. (3) Setiap waktu dapat diberi kesempatan interupsi pada Calon untuk : a. Meminta penjelasan duduk perkara yang sebenarnya (Point of Clarification) b. Memberikan informasi (Point of Information) c.
Mengajukan usul prosedur dibicarakan (Point of Order)
mengenai
soal
yang
sedang
d. Mengajukan pembelaan diri (Personal previlage) e.
Mengajukan usul Permusyawaratan
untuk
meminta
penundaan
sementara
Pasal 13 (1) Pimpinan sidang dapat mengizinkan Calon untuk melakukan interupsi sepanjang mengenai pokok pembicaraan. (2) Pimpinan sidang dapat memberikan peringatan kepada Calon yang menggunakan hak bicaranya terlalu lama dan menyimpang diri pokok pembicaraan atau Calon yang mengganggu jalannya sidang. (3) Pimpinan sidang berkewajiban untuk menunjukkan duduk persoalan yang sebenarnya dan mengembalikan kepada pokok pembicaraan. (4) Pimpinan sidang dapat mengeluarkan peserta sidang yang telah mendapat peringatan tiga kali sebagaimana yang dimaksud ayat (2) berdasarkan persetujuan sidang. (5) Pimpinan sidang dapat mengenakan ketentuan mengenai lamanya para anggota berbicara. (6) Bilamana pembicaraan melampaui batas waktu yang ditetapkan Pimpinan sidang dapat memperingatkan pembicara supaya mengakhiri pembicaraannya dan pembicara harus menaati ketentuan itu.
Pasal 14 (1) Setiap persidangan dibuat risalah sidang yang memuat :
a. Tempat pelaksanaan sidang b. Hari, tanggal, waktu dan ditutupnya sidang c. Agenda sidang d. Pimpinan sidang e. Peserta sidang dan jam kehadiran f. Peserta sidang dianggap perlu
yang
menggunakan
pendapatnya
apabila
g. Kesimpulan dan/atau putusan sidang h. Tanda tangan presidium dan peserta yang hadir pada akhir sidang (2) Pembuat risalah Sidang Verifikasi adalah Sekretaris sidang atau yang ditunjuk. (3) Setiap sidang yang berjalan harus dipublikasikan melalui media sosial resmi Panitia Pemira. Bagian Kelima Pelanggaran dan Sanksi Pasal 15 Jenis Pelanggaran (1) Jenis pelanggaran terdiri dari: a. pelanggaran ringan; b. pelanggaran berat; (2) Pelanggaran ringan adalah pelanggaran yang dilakukan karena melanggar ketentuan yang tercantum dalam pasal 11 ayat 5 poin a, b, c, d, dan e mengenai kewajiban peserta. (3) Pelanggaran berat adalah pelanggaran yang dilakukan karena melanggar ketentuan yang tercantum dalam pasal 11 ayat 5 poin f, g, h, i, dan j mengenai kewajiban peserta. (4) Pelanggaran ringan akan diakumulasikan sebanyak tiga kali dalam satu hari yang kemudian ditetapkan sebagai satu pelanggaran berat.
Pasal 16 Sanksi
(1) Jenis sanksi terdiri dari: a. teguran; b. pencabutan hak suara; c. dikeluarkan dari ruang sidang. (2) Peserta sidang yang telah melakukan pelanggaran ringan akan dikenakan sanksi berupa teguran lisan oleh presidium sidang. (3) Calon yang telah melakukan pelanggaran berat akan dikenakan sanksi berupa pencabutan hak suara hanya pada si pelanggar oleh presidium sidang. (4) Peserta sidang selain calon yang telah melakukan pelanggaran berat akan dikenakan sanksi berupa dikeluarkan dari ruang sidang.
BAB III KETENTUAN PENUTUP Pasal 17
(1) Hal yang belum ditentukan dalam tata tertib ini akan ditentukan kemudian. (2) Tata Tertib ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Depok Pada tanggal 21 Oktober 2015 Pukul : 10.30 WIB KETUA PANITIA PEMIRA,
Syaukat Rafifidhiya Zubaidi NPM. 1206249454
