KOMITE PENGAWAS PEMILIHAN RAYA IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA PERATURAN KOMITE PENGAWAS PEMILIHAN RAYA IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN RAYA IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KOMITE PENGAWAS PEMILIHAN RAYA IKATAN KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS INDONESIA Menimbang:
a. bahwa tahapan Kampanye pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua Umum BEM UI, anggota independen DPM UI atau MWA UI UM merupakan salah satu tahapan penyelenggaraan dilaksanakan mengedepankan
Pemira
secara
IKM
aman,
pendidikan
UI tertib, politik
yang
harus
adil, dan
dan etika
berdemokrasi; b. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Komite Pengawas Pemira IKM UI tentang Pengawasan Tahapan Kampanye pasangan Calon Ketua dan Wakil
1 | Komite Pengawas Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia
Ketua Umum BEM UI, anggota independen DPM UI atau MWA UI UM; Mengingat :
a. Pasal 18 huruf a dan huruf b, pasal 22 ayat 1 Undangundang Ikatan Keluarga Mahasiswa Nomor 1 Tahun 2014
tentang
Pemilihan
Raya
Ikatan
Keluarga
Mahasiswa Universitas Indonesia. b. Pasal 6 ayat 2 huruf g Peraturan Komite Pengawas Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengawasan
Pemilihan
Raya
Ikatan
Keluarga
Mahasiswa. c. Pasal 4 huruf g Peraturan Komite Pengawas Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia Nomor 1 tentang Pedoman Kerja dan Tata Tertib Komite Pengawas Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa. MEMUTUSKAN Menetapkan:
PERATURAN
KOMITE
PENGAWAS
TENTANG
PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE PEMILIHAN RAYA IKATAN
KELUARGA
MAHASISWA
UNIVERSITAS
INDONESIA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: (1)
Pemilihan Raya IKM UI yang selanjutnya disebut Pemira IKM UI adalah sarana suksesi lembaga kemahasiswaan untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua Umum BEM UI secara berpasangan, Anggota Independen DPM UI dan MWA UI UM yang dilaksanakan dalam lingkungan Universitas Indonesia.
2 | Komite Pengawas Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia
(2)
Peserta Pemira IKM UI yang untuk selanjutnya disebut Peserta Pemira adalah setiap Calon yang lolos dalam tahap pemeriksaan, penelitian dan sidang verifikasi.
(3)
Panitia Pemira IKM UI yang selanjutnya disebut Panitia Pemira adalah penyelenggara Pemira IKM UI yang bersifat sementara dan mandiri.
(4)
Komite Pengawas yang selanjutnya disebut KP Pemira adalah komite yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemira IKM UI.
(5)
Petugas
pengawas
penanggungjawab
adalah
fakultas
anggota yang
KP
ditugaskan
Pemira
dan/atau
untuk
mengawasi
penyelenggaraan Pemira. (6)
Penanggungjawab fakultas adalah badan kelengkapan KP pemira yang bertugas membantu mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemira IKM UI di area fakultas.
(7)
Kampanye Ppemira IKM UI yang selanjutnya disebut Kampanye adalah setiap kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan memaparkan visi, misi, dan/atau program Peserta Pemira.
(8)
Tim Kampanye yang selanjutnya disebut Tim adalah tim pendukung yang diberi kewenangan oleh Calon atau Peserta Pemira dan telah disahkan oleh Panitia untuk melaksanakan Kampanye berdasarkan peraturan Panitia.
(9)
Manajer Kampanye yang selanjutnya disebut Manajer adalah anggota aktif IKM UI yang ditunjuk oleh Calon, didaftarkan kepada Panitia, dan disahkan oleh Panitia sebagai pemimpin Tim kampanye.
(10) Pelaksana kampanye yang selanjutnya pelaksana adalah peserta pemira dan tim kampanye. (11) Petugas Kampanye yang selanjutnya disebut Petugas adalah Panitia yang menyelenggarakan urusan Pemira di bidang Kampanye. (12) Peserta Kampanye adalah anggota IKM UI yang mengikuti rangkaian Kampanye. (13) Masa Kampanye adalah waktu yang ditetapkan oleh Panitia untuk melakukan Kampanye.
3 | Komite Pengawas Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia
(14) Dana Kampanye adalah semua dana baik berupa uang, barang atau jasa yang digunakan untuk kegiatan Kampanye oleh Pelaksana Kampanye. (15) Kampanye Khusus adalah kampanye yang dalam pelaksanaannnya diselenggarakan oleh Panitia. (16) Kampanye
mandiri
adalah
kegiatan
kampanye
bebas
yang
dilaksanakan oleh masing-masing peserta pemira dengan mendaftarkn kegitan kampanyenya terlebih dahulu kepada panitia Pemira. (17) Media Kampanye adalah alat atau sarana yang digunakan oleh Peserta Pemira dalam pelaksanaan Kampanye. (18) Wilayah Kampanye adalah seluruh wilayah yang dapat dipakai untuk kegiatan kampanye yang telah ditentukan oleh Panitia. (19) Wilayah Netral adalah seluruh wilayah yang tidak dapat dipakai untuk kegiatan kampanye yang telah ditentukan oleh Panitia. (20) Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan kegiatan Kampanye. (21) Larangan Kampanye adalah setiap tindakan yang oleh Panitia dilarang dalam Kampanye. (22) Pelanggaran Kampanye Pemira IKM UI yang selanjutnya disebut Pelanggaran adalah pelanggaran terhadap Kampanye yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pemilihan Raya IKM UI dan terhadap ketentuan lain yang diatur dalam peraturan dan/atau keputusan Panitia. Pasal 2 Fokus pengawasan kampanye meliputi: a. kepatuhan peserta pemira terhadap jadwal Kampanye; b. kepatuhan Peserta Pemira pada aturan materi Kampanye yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; c. kepatuhan pelaksana kampanye, tim kampanye, peserta kampanye, dan petugas kampanye yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
4 | Komite Pengawas Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia
d. kepatuhan penyelenggara Pemira terhadap pelaksanaan Kampanye; dan e. kepatuhan pada aturan dalam pelaksanaan Kampanye. BAB II STRATEGI PENGAWASAN Pasal 3 (1)
Pengawasan
terhadap
tahapan
Kampanye
dilaksanakan
dengan
menggunakan strategi: a. pencegahan pelanggaran; dan b. penindaklanjutan pelanggaran. (2)
Pencegahan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan tindakan, langkah-langkah, dan upaya optimal mencegah secara dini terhadap kemungkinan timbulnya potensi pelanggaran.
(3)
Penindaklanjutan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal (1) huruf b dilakukan penanganan secara cepat dan tepat terhadap temuan dan/atau laporan dugaan pelanggaran Peserta Pemira. Pasal 4
Pencegahan pelanggaran pada tahapan Kampanye dapat dilakukan dengan cara: a. koordinasi; b. kerja sama; c. sosialisasi; d. publikasi; e. himbauan; f. pengawasan langsung; g. peringatan dini; dan/atau h. pelibatan anggota IKM UI. Pasal 5
5 | Komite Pengawas Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia
Dalam rangka mengoptimalkan pengawasan, KP Pemira dapat melakukan hal-hal sebagai berikut: a. mendorong peran serta anggota IKM UI secara aktif dalam melakukan pengawasan tahapan Kampanye; b. menjalin
kemitraan
dan
kerjasama
dengan
lembaga
kemahasiswaan; c. membangun komunikasi dan koordinasi dengan peserta kampanye, pelaksana kampanye, tim kampanye, dan petugas kampanye dalam rangka membangun ketaatan terhadap peraturan perundangundangan yang terkait dengan tahapan Kampanye; d. melakukan koordinasi dengan Panitia pemira beserta jajarannya dalam pelaksanaan Kampanye; e. melakukan kegiatan lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 6 (1)
Petugas pengawas dalam melakukan pengawasan dilengkapi dengan tanda pengenal.
(2)
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil pengawasan sesuai dengan Peraturan KP Pemira tentang Tata Cara Pengawasan Pemira IKM UI.
(3)
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh KP Pemira
secara
berjenjang
dengan
ketentuan
Penanggung
jawab
Fakultas menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada KP Pemira yang dilakukan di area fakultas. BAB III PELAKSANAAN PENGAWASAN Pasal 7 Pengawasan tahapan Kampanye dilaksanakan oleh petugas pengawas. Pasal 8
6 | Komite Pengawas Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia
Pengawasan tahapan Kampanye sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 meliputi: (1)
Pengawasan persiapan Kampanye yang dilakukan terhadap: a. pendaftaran pelaksana kampanye dan tim kampanye; b. lokasi pelaksanaan kampanye; c. pemasangan media kampanye; dan d. jadwal kampanye.
(2)
Pengawasan pelaksanaan Kampanye yang dilakukan terhadap: a. waktu pelaksanaan kampanye; b. bentuk kampanye; c. materi kampanye; d. dana kampanye; dan e. larangan kampanye. Pasal 9
(1)
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang meliputi: a. ketidaksesuaian waktu pendaftaran pelaksana Kampanye dan Tim kampanye; b. adanya pihak yang dilarang diikusertakan sebagai pelaksana kampanye dan Tim Kampanye; c. penetapan daftar nama pelaksana Kampanye dan nama Tim Kampanye; d. penetapan lokasi pelaksanaan Kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. penetapan lokasi pemasangan media kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. penetapan jadwal Kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. penetapan jadwal Kampanye dilakukan dengan tidak memberikan kesempatan yang sama kepada setiap peserta pemira.
(2)
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
7 | Komite Pengawas Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia
a. mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan pelanggaran pada tahapan Kampanye; b. mendapatkan dokumen Kampanye antara lain materi, lokasi, waktu, pelaksanaan Kampanye, Tim Kampanye, peserta Kampanye serta pihak lain yang dilibatkan; c. Memeriksa dokumen Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk memastikan tidak terdapat pelanggaran terhadap larangan Kampanye; dan d. melakukan
kegiatan
atau
langkah-langkah
lain
yang
tidak
bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan. Pasal 10 (1)
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) dilakukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya pelanggaran yang meliputi: a. ketidaksesuaian waktu pelaksanaan Kampanye yang dilakukan oleh pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye; b. ketidaksesuaian pelaksana
bentuk
Kampanye
dan
Kampanye Tim
yang
Kampanye
disampaikan dengan
oleh
ketentuan
peraturan perundang-undangan; c. ketidaksesuaian
cara
penyampaian
materi
Kampanye
dengan
ketentuan peraturan perundangan-undangan; d. ketidaksesuaian
laporan
dana
kampanye
sesuai
peraturan
perundang-undangan; e. ketidakpatuhan pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye pada larangan Kampanye. (2)
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan pelanggaran pada tahapan Kampanye; b. mendapatkan dokumen Kampanye kepada Pelaksana Kampanye dan Tim Kampanye untuk mengetahui materi, lokasi, waktu, Pelaksana Kampanye, Tim Kampanye, Peserta kampanye serta pihak lain yang dilibatkan;
8 | Komite Pengawas Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia
c. memeriksa dokumen Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf b untuk memastikan tidak terdapat pelanggaran terhadap larangan Kampanye; d. melakukan pengawasan secara langsung ke lokasi Kampanye; e. melakukan
kegiatan
atau
langkah-langkah
lain
yang
tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. BAB IV KOORDINASI PENGAWASAN Pasal 11 Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diselenggarakan berdasarkan prinsip kemandirian, keterbukaan, keadilan, kepastian hukum, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. BAB V TINDAK LANJUT PENGAWASAN Pasal 12 Dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, KP Pemira melakukan: a. pemberian saran perbaikan; atau b. penindaklanjutan terhadap para pihak yang diduga melakukan pelanggaran pada tahapan Kampanye. Pasal 13 Penindaklanjutan
sebagaimana
dimaksud
pada
pasal
12
huruf
b
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan KP Pemira tentang Tata Cara Pelaporan dan Penindaklanjutan Pelanggaran Pemira IKM UI. Pasal 14 (1)
Petugas Pengawas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
(2)
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
9 | Komite Pengawas Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia
a. melakukan koordinasi dengan pihak terkait; b. melakukan tindakan atau langkah lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 Dengan diberlakukannya peraturan ini, maka peraturan yang mengatur tentang peraturan serupa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 16 Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian. Pasal 17 Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Depok Pada tanggal 5 November 2014 Pukul 06.34 WIB Ketua KP Pemira
‘Abiir M Isma’il NPM. 1206272532
10 | Komite Pengawas Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia
