UNDANG–UNDANG KELUARGA BESAR MAHASISWA UNIVERSITAS LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN RAYA MAHASISWA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN MAHASISWA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA BESAR MAHASISWA UNIVERSITAS LAMPUNG Menimbang :
Mengingat :
a. bahwa Pemilihan Raya Mahasiswa Unila secara langsung oleh mahasiswa merupakan sarana perwujudan kedaulatan mahasiswa guna menghasilkan pemerintahan mahasiswa yang demokratis berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Tridarma Perguruan Tinggi; b. bahwa penyelenggaraan Pemilihan Raya Mahasiswa Unila secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil hanya dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan raya mahasiswa yang mempunyai integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas; c. bahwa berdasarkan penyelenggaraan Pemilihan Raya Mahasiswa Unila sebelumnya, diperlukan penyempurnaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggara Pemilihan Raya Mahasiswa Unila; d. bahwa penyempurnaan terhadap ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur penyelenggara pemilihan umum dimaksudkan untuk lebih meningkatkan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi; e. bahwa diperlukan satu undang-undang yang mengatur penyelenggara Pemilihan Raya Mahasiswa Unila; dan f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e perlu membentuk Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Raya Mahasiswa Unila. 1. 2. 3. 4.
SK MenDikBud No. 155 tahun 1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan diPerguruan tinggi; Statuta Unila Pasal Tahun 2009 pasal 61; Konstitusi Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Lampung Tahun 2006 Pasal 46. Hasil uji publik RUU Penyelenggara Pemira Tahun 2012
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KELUARGA BESAR MAHASISWA UNIVERSITAS LAMPUNG dan PRESIDEN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS KELUARGA BESAR MAHASISWA UNIVERSITAS LAMPUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN RAYA MAHASISWA
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: (1). Pemilihan Raya Mahasiswa Universitas Lampung, selanjutnya disebut Pemira, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan mahasiswa yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam KBM Unila. (2). Presiden Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Lampung, selanjutnya disebut Presma, adalah pemimpin tertinggi lembaga eksekutif KBM Unila sebagaimana dimaksud dalam Konstitusi KBM Unila. (3). Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Lampung, selanjutnya disebut DPM U KBM Unila, adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Konstitusi KBM Unila. 1
(4). Majelis Permusyawaratan Mahasiswa adalah kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dalam menyelesaikan sengketa Pemira di tingkat Universitas maupun Fakultas guna menegakkan keadilan yang didasarkan pada fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (5). Panitia Khusus Pemilihan Raya Mahasiswa, selanjutnya disebut Pansus Universitas atau Pansus Fakultas , adalah lembaga penyelenggara Pemira di Unila yang bersifat independen. (6). Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara. (10).Masyarakat Kampus adalah orang/ badan/ lembaga yang diakui keberadaannya di lingkungan Unila. BAB Il ASAS PENYELENGGARAAN PEMIRA Pasal 2 Penyelenggara Pemira berpedoman kepada asas: a. independen; b. jujur; c. adil; d. kepastian hukum; e. tertib penyelenggara Pemira; f. kepentingan umum; g. keterbukaan; h. proporsionalitas; i. profesionalitas; j. akuntabilitas; k. efisiensi; dan l. efektivitas. BAB III PANITIA KHUSUS PEMILIHAN RAYA MAHASISWA Bagian Kesatu Umum Pasal 3 (1) Wilayah kerja Pansus Universitas meliputi wilayah Universitas Lampung. (2) Wilayah kerja Pansus Fakultas meliputi wilayah Fakultas masing - masing. (3) Dalam menyelenggarakan Pemira, Pansus Universitas dan Pansus Fakultas bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. (4) Pansus Universitas dan Pansus Fakultas dapat bekerjasama dalam penyelenggaraan pemira. Pasal 4 Masa kerja Pansus terhitung sejak di lantik dan berakhir 14(empat belas) hari setelah seluruh tahapan penyelenggaraan pemira selesai. Bagian Kedua Kedudukan, Susunan, dan Keanggotaan
(1) (2) (3) (4) (5)
Pasal 5 Pansus Universitas berkedudukan di Universitas Lampung. Pansus Fakultas berkedudukan di Fakultas. Pansus Universitas dan Pansus Fakultas bersifat ad hoc. Pansus Universitas dipimpin oleh Ketua Pansus universitas. Pansus Fakultas dipimpin oleh Ketua Pansus Fakultas .
Pasal 6 (1) Jumlah Pansus Universitas minimal 50 orang dan Pansus Fakultas disesuaikan dengan kebutuhan fakultas. (2) Ketua, Sekretaris, bendahara Pansus Universitas dan Pansus Fakultas dipilih dari dan oleh anggota Pansus Universitas dan Pansus Fakultas dan dicatat dalam Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh semua anggota Pansus yang hadir.
2
(3) Setiap anggota Pansus Universitas dan Pansus Fakultas mempunyai hak suara dan hak bicara yang sama. (4) Jika kuota minimal Pansus Universitas dan Pansus Fakultas tidak terpenuhi, maka keputusan dikembalikan kepada DPMU dan DPMF. Pasal 7 (Telah diubah menjadi Undang-Undang KBM Universitas Lampung No.2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggara Pemilihan Raya Mahasiswa) Bagian Ketiga Kewajiban, Wewenang dan Hak Pasal 8 (Telah diubah menjadi Undang-Undang KBM Universitas Lampung No.2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggara Pemilihan Raya Mahasiswa) Bagian Keempat Persyaratan Pasal 9 (1) Syarat untuk menjadi calon anggota Pansus Universitas dan Pansus Fakultas adalah: a. Mahasiswa Unila minimal duduk disemester 2 (dua); b. IPK minimal 2,50; c. Tidak sedang menjalani sanksi akademik; d. memahami, menaati dan sanggup melaksanakan Konstitusi KBM Unila dan peraturan perundangundangan lainnya; e. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil; f. memiliki pengetahuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemira; g. tidak menggunakan Narkoba; h. tidak menjadi anggota partai politk; dan i. bersedia bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. (2) Kelengkapan administrasi calon Pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan: a. fotokopi Kartu identitas mahasiswa; b. pas foto berwarna 3 x4 sebanyak 2 lembar; c. transkip akademik semester terakhir yang di tandatangani Pembantu Dekan I dan di cap; d. surat tidak terkena sanksi akademik terbaru yang di tandatangani Pembantu Dekan I dan di cap; e. pada ayat (1) point c, d, e, f, g, h, dan i, dibuktikan dalam satu surat pernyataan bermatrai 6000. Bagian Kelima Pengangkatan dan Pemberhentian Pansus Universitas dan Pansus Fakultas Pasal 10 (1) DPM U membentuk Panitia Seleksi calon anggota Pansus Universitas dan DPMF untuk Pansus Fakultas. (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 9 (sembilan) orang di tingkat Universitas dan 7 (tujuh) orang di tingkat Fakultas. (3) Anggota Panitia Seleksi terdiri dari anggota DPM U di tingkat Universitas dan DPMF di tingkat Fakultas ; dan (4) Komposisi Panitia Seleksi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota, dan anggota. Pasal 11 (1) Panitia Seleksi melaksanakan tugasnya secara terbuka dengan melibatkan partisipasi masyarakat kampus. (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi dapat dibantu atau berkoordinasi dengan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan. (3) Untuk memilih calon anggota Pansus Universitas dan Pansus Fakultas, Panitia Seleksi melakukan tahapan kegiatan: 3
a. mengumumkan pendaftaran calon anggota Pansus Universitas dan Pansus Fakultas sekurangkurangnya di 3 (tiga) titik di setiap Fakultas selama 5 (lima) hari berturut-turut; b. jika quota belum terpenuhi maka dilakukan perpanjangan pendaftaran selama 2 (dua) dari pukul 08.00 – 17.00; c. melakukan verifikasi bakal calon anggota Pansus Universitas dan Pansus Fakultas setelah penutupan pendaftaran d. verifikasi dilaksanakan dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari dari pukul 08.00 – 17.00; e. mengumumkan hasil verifikasi bakal calon anggota Pansus Universitas dan Pansus Fakultas dalam waktu paling lambat 1 (satu) hari setelah dilakukan verifikasi; f. melakukan seleksi tertulis dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari terhitung sejak pengumuman hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf e; g. melakukan wawancara dengan bakal calon anggota Pansus Universitas dan Pansus Fakultas dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari pada pukul 08.00-17.00; dan h. menyampaikan nama bakal calon anggota Pansus Universitas dan Pansus Fakultas kepada DPMU dan DPMF paling lambat 1 (satu) hari hari pada pukul 08.00-17.00 terhitung sejak Panitia Seleksi memutuskan nama bakal calon. i. Penyampaian nama calon yang sudah ditetapkan Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf (g) disusun berdasarkan abjad disertai salinan berkas administrasi tiap-tiap bakal calon anggota Pansus Universitas dan Pansus Fakultas . Pasal 12 DPM U memutuskan dalam rapat pleno nama anggota Pansus Universitas terpilih dan DPMF memutuskan dalam rapat pleno nama anggota Pansus Fakultas terpilih Pasal 13 Pelantikan Pansus Universitas dilakukan oleh Ketua DPM U, dan Pansus Fakultas oleh Ketua DPMF Pasal 14 (1) Ketua, sekretaris, bendahara, dan ketua sie Pansus Universitas dan Pansus Fakultas dipilih dari anggota Pansus Universitas dan Pansus Fakultas yang telah ditetapkan oleh DPM U dan DPM F. (2) Pemilihan ketua, sekretaris, bendahara, dan ketua sie Pansus Universitas dan Pansus Fakultas dilakukan melalui musyawarah mufakat dalam internal pansus. Bila musyawarah mufakat tidak tercapai, maka dilakukan lobi. Apabila lobi tidak tercapai maka dilakukan voting. Pasal 15 (1) Ketua dan anggota Pansus Universitas dan Pansus Fakultas berhenti antar waktu karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; atau c. diberhentikan. (2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada (1) huruf c apabila: a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Pansus Universitas dan Pansus Fakultas; b. melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik; c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan secara berturut-turut selama 7 (tujuh) hari atau berhalangan tetap. d. tidak menghadiri rapat pleno yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang jelas; atau e. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat Pansus Universitas dan Pansus Fakultas dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. f. Melakukan kekerasan atau tindak pindana (3) Pemberhentian anggota Pansus Universitas dan Pansus Fakultas yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh DPM U setelah adanya laporan tertulis dari Pansus Universitas dan Pansus Fakultas; (4) Pergantian ketua Pansus Universitas dan Pansus Fakultas yang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh anggota pansus yang dipilih dalam rapat internal pansus. Pasal 16 (1) Pemberhentian ketua dan anggota Pansus Universitas dan Pansus Fakultas yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) didahului dengan verifikasi oleh DPM U dan DPMF atas pengaduan Pansus Universitas dan Pansus Fakultas. (2) Dalam proses pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketua dan/atau anggota Pansus Universitas dan Pansus Fakultas harus diberi kesempatan untuk membela diri di hadapan DPM U atau DPMF di tingkat fakultas. 4
(3) Apabila rapat paripurna DPM U di tingkat universitas dan DPM F di tingkat fakultas memutuskan pemberhentian ketua dan/atau anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota yang bersangkutan otomatis diberhentikan. (4) Segala bentuk pengaduan, pembelaan, dan pengambilan keputusan dalam pembuatan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) diatas wajib dibuat dalam bentuk yang dapat dipertanggungjawabkan kepada MPM. Pasal 17 (1) Anggota Pansus Universitas atau Pansus Fakultas diberhentikan sementara karena: a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana; atau b. memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2). (2) Apabila anggota Pansus Universitas atau Pansus Fakultas dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota Pansus Universitas dan Pansus Fakultas. (3) Apabila anggota Pansus Universitas atau Pansus Fakultas dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota yang bersangkutan harus diaktifkan kembali. (4) Apabila surat keputusan pengaktifan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diterbitkan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari, dengan sendirinya anggota Pansus Universitas atau Pansus Fakultas dinyatakan aktif kembali. (5) Apabila anggota Pansus Universitas atau Pansus Fakultas yang dinyatakan tidak terbukti bersalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4),dilakukan rehabilitasi nama anggota Pansus Universitas dan Pansus Fakultas yang bersangkutan oleh DPM U dan DPMF di tingkat fakultas. (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 20 (dua puluh) hari kerja. (7) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) telah berakhir dan tanpa pemberhentian tetap, yang bersangkutan dinyatakan dengan Undang-Undang ini aktif kembali. Bagian Keenam Sumpah/Janji Pasal 18 (1) Sebelum menjalankan tugas, anggota Pansus Universitas atau Pansus Fakultas mengucapkan sumpah/ janji saat Pelantikan Pansus Universitas dan Pansus Fakultas. (2) Sumpah/janji anggota Pansus Universitas dan Pansus Fakultas sebagai berikut: "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Pansus Universitas (Pansus Fakultas) dengan sebaik-baiknya sesuai dengan Konstitusi Keluarga Besar Mahasiswa dan peraturan perundang-undangan yang ada dalam lingkup Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Lampung. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemira, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Keluarga Besar Mahasiswa Unila dari pada kepentingan pribadi atau golongan." Bagian Ketujuh Mekanisme Pengambilan Keputusan dan Kebijakan Pasal 19 Pengambilan keputusan dan kebijakan Pansus Universitas dilakukan dalam rapat pleno Pansus Universitas dan Pengambilan keputusan dan kebijakan Pansus Fakultas dilakukan dalam rapat pleno Pansus Fakultas. Pasal 20 (1) Rapat pleno Pansus Universitas dan Pansus Fakultas sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 orang anggota Pansus Universitas dan Pansus Fakultas yang dibuktikan dengan daftar hadir. (2) Keputusan dan kebijakan rapat pleno Pansus Universitas dan Pansus Fakultas sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 50%+1 orang anggota Pansus Universitas dan Pansus Fakultas yang hadir. (3) Apabila tidak tercapai persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan rapat pleno Pansus Universitas dan Pansus Fakultas diambil berdasarkan suara terbanyak. Pasal 21 (1) Apabila tidak tercapai kuorum ditunda selama 2 (dua) x15 (lima belas) menit.
5
(2) Apabila rapat pleno telah ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap tidak tercapai kuorum, rapat pleno dilanjutkan. (3) Khusus rapat pleno Pansus Universitas dan Pansus Fakultas untuk menetapkan hasil Pemira tidak dilakukan voting. Pasal 22 (Telah diubah menjadi Undang-Undang KBM Universitas Lampung No.2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggara Pemilihan Raya Mahasiswa) Pasal 23 (1) Ketua pansus wajib menandatangani penetapan hasil Pemira yang diputuskan dalarn rapat pleno dalam waktu paling lama 1 (satu) hari. (2) Apabila penetapan hasil Pemira tidak ditandatangani ketua dalam waktu 1 (satu) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salah satu anggota menandatangani penetapan hasil Pemira. (3) Apabila tidak ada anggota Pansus Universitas dan Pansus Fakultas menandatangani penetapan hasil Pemira, dengan sendirinya hasil Pemira dinyatakan sah dan berlaku. Bagian Kedelapan Pertanggungjawaban Pasal 24 (1) Dalam menjalankan tugasnya, mengenai anggaran dan penyelenggaraan seluruh tahapan Pemira hingga selesai Pansus Universitas dan Pansus Fakultas bertanggungjawab pada seluruh Masyarakat Kampus melalui DPM U dan DPMF; (2) Apabila DPM U dan DPMF mengagendakan Laporan Periodik, sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Pansus Universitas dan Pansus Fakultas wajib menghadirinya. BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 25 Khusus untuk persyaratan IPK calon anggota Pansus Fakultas diatur dalam peraturan mahasiswa Fakultas. Pasal 26 (1) Apabila terjadi hal-hal yang mengakibatkan Pansus Universitas dan Pansus Fakultas tidak dapat melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemira sesuai dengan ketentuan undang-undang, tahapan penyelenggaraan Pemira untuk sementara dilaksanakan oleh Panitia Seleksi Pansus Universitas dan Pansus Fakultas. (2) Apabila Pansus Universitas dan Pansus Fakultas tidak dapat menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 3 (tiga) hari DPM U dan DPMF ditingkat Fakultas, mengambil kebijakan lebih lanjut agar Pansus Universitas dan Pansus Fakultas dapat melaksanakan tugasnya kembali. Pasal 27 (1) Apabila terjadi perselisihan hasil pemira maka perselisihan tersebut akan diselesaikan oleh MPM. (2) Peserta pemira dapat mengajukan perkara perselisihan hasil pemira sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. (3) MPM berkewajiban menindaklanjuti dan menyelesaikan perselisihan hasil pemira sesuai dengan Ketetapan yang dikeluarkan oleh MPM dalam mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemira BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 28 Pada saat berlakunya undang-undang ini, Undang-Undang Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Lampung Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pemilihan Raya Mahasiswa dinyatakan tidak berlaku lagi.
6
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 29 (1) Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. (2) Agar setiap mahasiswa Universitas Lampung mengetahuinya, memerintahkan Presiden Mahasiswa KBM Unila untuk mempublikasikannya dan berbagai pihak KBM Unila lain yang terlibat di dalamnya untuk juga ikut berperan aktif mensosialisasikannya.
UU KBM UNILA Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyelenggara Pemilihan Raya
7
