UNDANG-UNDANG KELUARGA BESAR MAHASISWA UNIVERSITAS LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN RAYA MAHASISWA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BEM UNIVERSITAS, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS, ANGGOTA DEWAN MAHASISWA PERWAKILAN FAKULTAS, GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BEM FAKULTAS, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS KELUARGA BESAR MAHASISWA UNIVERSITAS LAMPUNG Menimbang
Mengingat
:
1. :
a. bahwa dalam rangka mewujudkan kedaulatan mahasiswa dalam pemerintahan Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Lampung yang demokratis, pemilihan raya mahasiswa Presiden dan Wakil Presiden BEM U, anggota DPM U, DMP F, Gubernur dan Wakil Gubernur BEM F, dan Anggota DPM F dilaksanakan secara langsung oleh mahasiswa; b. bahwa pemilihan raya mahasiswa Presiden dan Wakil Presiden BEM U, DPM U, DMPF , Gubernur dan Wakil Gubernur BEM F, dan Anggota DPM F diselenggarakan secara demokratis dan beradab dengan partisipasi mahasiswa seluasluasnya yang dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Undang-Undang tentang Pemilihan Raya Mahasiswa Presiden dan Wakil Presiden BEM U, DPM U, DMP F , Gubernur dan Wakil Gubernur BEM F, dan Anggota DPM d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu membentuk ketetapan tentang Pemilihan Raya Mahasiswa Presiden dan Wakil Presiden BEM Universitas, Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas, Anggota Dewan Mahasiswa Perwakilan Fakultas, Gubernur dan Wakil Gubernur BEM Fakultas, Dan Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas. 1. SK MenDikBud No. 155 tahun 1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan diPerguruan tinggi; 2. Konstitusi Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Lampung Tahun 2006 Pasal 46. 3. Hasil uji publik RUU Pemira Tahun 2014
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS LAMPUNG dan PRESIDEN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS LAMPUNG MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN RAYA MAHASISWA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BEM UNIVERSITAS, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS, ANGGOTA DEWAN MAHASISWA PERWAKILAN FAKULTAS, GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BEM FAKULTAS, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS.
1
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: (1) Konstitusi Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Lampung, selanjutnya disebut Konstitusi KBM Unila, adalah peraturan perundang-undangan tertinggi KBM Unila. (2) Pemilihan Raya Mahasiswa, selanjutnya disebut Pemira, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan mahasiswa yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Lampung berdasarkan Konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Pemira Presiden dan Wakil Presiden BEM Universitas, anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas, Dewan Mahasiswa Perwakilan Fakultas, Gubernur dan Wakil Gubernur BEM Fakultas, dan Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas adalah Pemira untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden BEM U, anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas, Dewan Mahasiswa Perwakilan Fakultas, Gubernur dan Wakil Gubernur BEM fakultas, dan Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas dalam Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Lampung. (4) Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Lampung adalah Presiden dan Wakil Presiden BEM U sebagaimana dimaksud dalam Konstitusi KBM Unila yang selanjutnya disebut Presiden dan Wakil Presiden BEM U. (5) Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Lampung adalah lembaga permusyawaratan tertinggi mahasiswa yang dimaksud dalam Konstitusi KBM Unila yang selanjutnya disebut MPM. (6) Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Lampung adalah lembaga legislatif mahasiswa tingkat universitas yang dimaksud dalam konstitusi KBM Unila selanjutnya disebut DPM U. (7) Dewan Mahasiswa Perwakilan Fakultas Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Lampung adalah mahasiswa perwakilan fakultas yang dimaksud dalam konstitusi KBM Unila yang selanjutnya disebut DMPF. (8) Gubernur dan Wakil Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Lampung adalah Gubernur dan Wakil Gubernur BEM F sebagaimana dimaksud dalam Konstitusi KBM Unila yang selanjutnya disebut Gubernur dan Wakil gubernur BEM F. (9) Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas adalah lembaga legislatif mahasiswa tingkat fakultas sebagaimana yng dimaksud dalam konstitusi KBM Unila yang selanjutnya disebut DPM F. (10) Panitia Khusus Pemilihan Raya Universitas adalah lembaga penyelenggara Pemira ditingkat universitas yang bersifat universal, ad hoc, dan mandiri yang selanjutnya disebut PANSUS Universitas (11) Panitia Khusus Pemilihan Raya Fakultas adalah lembaga penyelenggara Pemira ditingkat fakultas yang bersifat universal, ad hoc dan mandiri yang disebut PANSUS Fakultas. (12) Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara. (13) Pemilih adalah mahasiswa Universitas Lampung yang terdaftar di akademik dan sedang menempuh jenjang diploma dan/atau S1 yang dibuktikan dengan kartu identitas mahasiswa. (14) Kartu identitas mahasiswa adalah kartu yang menjadi bukti bagi pemilih untuk dapat memberikan hak pilihnya dengan menyertakan KTM atau slip SPP semester terakhir dan KTP (Kartu Tanda Penduduk). (15) Pasangan calon peserta pemira adalah pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemira. (16) Calon perseorangan peserta pemira adalah perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai Peserta Pemira (17) Peserta Pemira adalah calon independen. (18) Tim sukses adalah mahasiswa yang ditunjuk oleh peserta Pemira untuk membantu dalam pelaksanaan Pemira. (19) Kampanye Pemira adalah kegiatan Peserta Pemira untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Peserta Pemira. (20) Masa reses adalah masa penghentian kampanye, masa pencabutan dan pembersihan seluruh atribut kampanye. BAB II ASAS, PELAKSANAAN, DAN LEMBAGA PENYELENGGARA PEMIRA Pasal 2 Pemira dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasal 3 2
Pemira diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden BEM U, anggota DPM U, anggota DMPF, Gubernur dan Wakil Gubernur BEM F, dan anggota DPM F.
Pasal 4 Tahapan penyelenggaraan Pemira meliputi: a. pemutakhiran daftar pemilih; b. pendaftaran Peserta Pemira; c. penetapan Peserta Pemira; d. penetapan TPS; e. penetapan nomor urut; f. masa kampanye; g. masa reses; h. pemungutan dan penghitungan suara; i. penetapan hasil Pemira; dan j. pelantikan. (2) Jadwal penyelenggaraan Pemira diatur oleh PANSUS Universitas dan PANSUS Fakultas. (1)
(1) (2)
(1) (2)
Pasal 5 Pemira untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden BEM U dan Gubernur dan Wakil Gubernur BEM F dilaksanakan dengan sistem suara terbanyak. Pemira untuk memilih anggota DPM U, DMPF dan DPM F dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Pasal 6 Pemira untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden BEM U, anggota DPM U dan DMPF diselenggarakan oleh PANSUS Universitas. Pemira untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur BEM F dan anggota DPM F diselenggarakan oleh PANSUS Fakultas. BAB III PESERTA DAN PERSYARATAN MENGIKUTI PEMIRA Bagian Kesatu Peserta Pemira Presiden dan Wakil Presiden BEM U serta Gubernur dan Wakil Gubernur BEM F
Pasal 7 Peserta Pemira Presiden dan Wakil Presiden BEM U serta Gubernur dan Wakil Gubernur BEM F adalah pasangan calon. Pasal 8 Pasangan calon dapat menjadi peserta Pemira setelah masing-masing memenuhi persayaratan: a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Warga Negara Indonesia; c. mahasiswa Unila yang sedang menempuh minimal semester 2 (dua); dan d. memiliki hak untuk memilih dan dipilih. Bagian Kedua Peserta Pemira Anggota DPM U, DMPF, dan DPM F Pasal 9 Peserta Pemira untuk anggota DPM U, DMPF, dan DPM F adalah peserta perseorangan. Pasal 10 Calon Perseorangan dapat menjadi peserta Pemira seteleh memenuhi persayaratan: a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Warga Negara Indonesia; c. mahasiswa Unila yang sedang menempuh minimal semester 2 (dua); dan d. memiliki hak untuk memilih dan dipilih. BAB IV HAK MEMILIH Pasal 11
3
Mahasiswa Universitas Lampung yang menempuh jenjang pendidikan Diploma dan/atau S1 yang pada hari pemungutan suara masih terdata secara akademik sebagai mahasiswa, mempunyai hak memilih dibuktikan dengan kartu identitas mahasiswa. BAB V JUMLAH KURSI Bagian Kesatu Jumlah Kursi Pada Pemilihan Anggota DPM U Pasal 12 Jumlah kursi untuk anggota DPM U ditentukan berdasarkan jumlah mahasiswa masing-masing fakultas dengan memperhatikan perimbangan yang wajar, dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Fakultas dengan jumlah mahasiswa kurang dari 1500 (seribu lima ratus) orang mendapat kuota 3 (tiga) orang. (2) Fakultas dengan jumlah mahasiswa 1500 (seribu lima ratus) orang sampai 2499 (dua ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) orang mendapat kuota 5 (lima) orang. (3) Fakultas dengan jumlah mahasiswa 2500 (dua ribu lima ratus) orang sampai 3499 (tiga ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) orang mendapat kuota 7 (tujuh) orang. (4) Fakultas dengan jumlah mahasiswa 3500 (tiga ribu lima ratus) orang sampai 4499 (empat ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) orang mendapat kuota 9 (sembilan) orang. (5) Fakultas dengan jumlah mahasiswa 4500 (empat ribu lima ratus) orang sampai 5500 (lima ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) orang mendapat kuota 11 (sebelas) orang. (6) Fakultas dengan jumlah mahasiswa lebih dari 5500 (lima ribu lima ratus) orang mendapat kuota 13 (tiga belas) orang. Bagian Kedua Jumlah Kursi Anggota DPM F Pasal 13 Jumlah kursi untuk anggota DPM F diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Mahasiswa Fakultas berdasarkan atas pertimbangan yang wajar dengan tidak bertentangan terhadap undang-undang ini. Bagian Ketiga Jumlah Kursi Pada Pemilihan Anggota DMPF Pasal 14 Jumlah kursi anggota DMPF untuk setiap fakultas ditetapkan 3 (tiga) kursi. BAB VI PEMUTAKHIRAN DAFTAR PEMILIH
(1) (2)
Pasal 15 PANSUS Universitas dan PANSUS Fakultas mendapatkan data daftar pemilih yang diperoleh dari data akademik mahasiswa Unila. Data akademik mahasiswa Unila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sudah tersedia oleh PANSUS Universitas dan PANSUS Fakultas paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara.
BAB VII PENCALONAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BEM U SERTA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR FAKULTAS Bagian Kesatu Persyaratan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden BEM U, Gubernur dan Wakil Gubernur Fakultas
(1)
Pasal 16 Bakal calon Presiden dan Wakil Presiden BEM U, Gubernur dan Wakil Gubernur BEM F harus memenuhi persyaratan: a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. mahasiswa Universitas Lampung minimal duduk di semester 2 (dua); c. IPK minimal 2,75 untuk calon Presiden dan calon Wakil Presiden dan IPK minimal 2,50 untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur
4
d.
(2)
memahami dan sanggup melaksanakan konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya yang ada di Unila; e. tidak terkena sanksi akademik; f. pernah mengikuti pelatihan kepemimpinan tingkat dasar/sejenisnya yang diselenggarakan oleh lembaga kemahasiswaan KBM Unila; g. terdaftar sebagai pemilih; h. bersedia untuk tidak menjadi pengurus di organisasi lain dalam lingkup KBM Unila; i. bersedia untuk tidak mendaftarkan diri sebagai wisudawan dan mengajukan cuti akademik sebelum masa kepengurusan selesai; j. tidak menjadi pengurus partai politik;dan k. mendapatkan dukungan minimal: a) 200 (dua ratus) mahasiswa yang berasal dari minimal 4 (empat) fakultas (masing-masing 50 dukungan) yang dibuktikan dengan tanda tangan dan fotokopi kartu identitas mahasiswa untuk calon Presiden dan Wakil Presiden BEM U; b) 75 (tujuh puluh lima) mahasiswa yang berasal dari fakultas tersebut yang dibuktikan dengan tanda tangan dan fotokopi kartu identitas mahasiswa untuk calon Gubernur dan Wakil Gubernur BEM F; Kelengkapan administrasi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden BEM U, Gubernur dan Wakil Gubernur BEM F sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan: a. fotokopi Kartu identitas mahasiswa; b. pas foto berwarna yang terbaru dengan ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar; c. menyertakan sertifikat asli dan fotocopy sertifikat pelatihan kepemimpinan tingkat dasar/sejenisnya yang diselenggarakan oleh Lembaga Kemahasiswaan KBM Unila d. transkip akademik semester terakhir yang di tandatangani Pembantu Dekan I dan di cap; e. surat tidak terkena sanksi akademik terbaru yang di tandatangani Pembantu Dekan I dan di cap; f. pada ayat (1) huruf a, d, e, h, i dan j dibuktikan dalam satu surat pernyataan bermatrai 6000 ditandatangani; dan g. bukti dukungan sebagaimana ayat 1 huruf k.
Bagian Kedua Tata Cara Pendaftaran Pasangan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden BEM U serta Gubernur dan Wakil Gubernur
(1) (2)
(3) (4)
Pasal 17 Masa pendaftaran Pasangan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden BEM U serta Gubernur dan Wakil Gubernur dibuka selama 6 (enam) hari pada jam kerja PANSUS Bakal calon yang memenuhi persyaratan dapat mendaftarkan diri sebagai Pasangan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden BEM U kepada PANSUS Universitas serta Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada PANSUS Fakultas. Bakal calon yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon wajib menyertakan kelengkapan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud pasal 16. PANSUS Universitas dan PANSUS Fakultas harus memberikan tanda bukti kelengkapan administrasi yang telah ditandatangani dan dicap oleh pansus (sebagaimana yang dimaksud dalama pasal 16) kepada bakal calon.
Bagian Ketiga Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pasangan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden BEM U dan Gub dan Wagub
(1). (2). (3).
(1)
Pasal 18 PANSUS Universitas melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan Pasangan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden BEM U sebagaimana dimaksud pasal 16. PANSUS Fakultas melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan Pasangan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pasal 16. Dalam hal persyaratan administrasi Pasangan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden BEM U serta Gubernur dan Wakil Gubernur BEM F belum lengkap, PANSUS memberi kesempatan kepada bakal calon untuk memperbaiki dan/atau melengkapi dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya pemberitahuan hasil verifikasi oleh PANSUS. Pasal 19 Seorang pemilih tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden BEM U atau Gubernur dan Wakil Gubernur BEM F.
5
(2)
apabila ditemukan bukti adanya data palsu atau data yang sengaja digandakan oleh bakal calon terkait dengan dokumen persyaratan dukungan minimal pemilih, maka dukungan tersebut dianggap tidak sah.
Bagian Keempat Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap Pasangan Presiden dan Wakil Presiden BEM U dan Gubernur dan Wakil Gubernur BEM F
(1) (2)
(3) (4)
(1) (2)
Pasal 20 Daftar calon tetap Pasangan Presiden dan Wakil Presiden BEM U ditetapkan oleh PANSUS Universitas dan Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan oleh PANSUS Fakultas. Daftar calon tetap Pasangan Presiden dan Wakil Presiden BEM U dan Gubernur dan Wakil Gubernur BEM F sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan abjad dan dilengkapi dengan pas foto diri terbaru. Daftar calon tetap Pasangan Presiden dan Wakil Presiden BEM U diumumkan oleh PANSUS Universitas dan Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur BEM F diumumkan oleh PANSUS Fakultas. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pencalonan Pasangan Presiden dan Wakil Presiden BEM U ditetapkan oleh PANSUS Universitas dan Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur BEM F ditetapkan oleh PANSUS Fakultas yang tidak bertentangan dengan Konstitusi KBM Unila dan UU Pemira. Pasal 21 Pemira Presiden dan Wakil Presiden BEM U serta Gubernur dan Wakil Gubernur sekurang-kurangnya diikuti oleh 2 (dua) paket kandidat. Apabila jumlah kandidat Presiden dan Wakil Presiden BEM U serta Gubernur dan Wakil Gubernur hanya terdapat 1 (satu) paket maka paket tersebut terpilih secara aklamasi. BAB VIII PENCALONAN ANGGOTA DPM U, DMPF, DAN DPM F Bagian Kesatu Persyaratan Bakal Calon Anggota DPM U, DMPF, dan DPM F
(1)
(2)
Pasal 22 Bakal calon anggota DPM U, DMPF, dan DPM F harus memenuhi persyaratan: a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. mahasiswa Universitas Lampung minimal duduk di semester 2 (dua); c. IPK minimal 2,50; d. memahami dan sanggup melaksanakan konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya yang ada di Unila; e. pernah mengikuti pelatihan kepemimpinan tingkat dasar/sejenisnya yang diselenggarakan oleh lembaga kemahasiswaan KBM Unila; f. tidak terkena sanksi akademik; g. terdaftar sebagai pemilih; h. bersedia untuk tidak menjadi pengurus di organisasi lain dalam lingkup KBM Unila i. bersedia untuk tidak mendaftarkan diri sebagai wisudawan dan mengajukan cuti akademik sebelum masa kepengurusan selesai; j. tidak menjadi pengurus partai politik;dan k. mendapatkan dukungan minimal a) 50 (lima puluh) mahasiswa yang berasal dari fakultas yang bersangkutan dibuktikan dengan tanda tangan dan fotokopi kartu identitas mahasiswa untuk calon anggota DPM U; b) 45 (empat puluh lima) mahasiswa yang berasal dari fakultas yang bersangkutan yang dibuktikan dengan tanda tangan dan fotokopi kartu identitas mahasiswa untuk calon anggota DMPF; dan c) 40 (empat puluh) mahasiswa yang berasal dari jurusan yang bersangkutan dibuktikan dengan tanda tangan dan fotokopi kartu identitas mahasiswa untuk calon anggota DPM F; Kelengkapan administrasi bakal calon anggota anggota DPM U, DMPF, dan DPM F sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan: a. fotokopi Kartu identitas mahasiswa; b. pas foto berwarna yang terbaru dengan ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar; c. transkip akademik semester terakhir yang di tandatangani Pembantu Dekan I dan di cap basah; d. surat tidak terkena sanksi akademik terbaru yang di tandatangani Pembantu Dekan I dan di cap;
6
e. f. g.
pada ayat (1) huruf a, d, f, h,i dan j dibuktikan dalam satu surat pernyataan bermaterai 6000 ditandatangani; menyertakan sertifikat asli dan fotocopy sertifikat pelatihan kepemimpinan tingkat dasar/sejenisnya yang diselenggarakan oleh lembaga kemahasiswaan KBM Unila; dan bukti dukungan sebagaimana ayat 1 huruf k.
Bagian Kedua Tata Cara Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPM U, DMPF, dan DPM F
(1) (2) (3) (4)
Pasal 23 Masa pendaftaran Bakal Calon Anggota DPM U, DMPF, dan DPM F dibuka selama 6 (enam) hari pada jam kerja PANSUS Bakal calon yang memenuhi persyaratan dapat mendaftarkan diri sebagai anggota DPM U dan DMPF kepada PANSUS Universitas dan DPM F kepada PANSUS Fakultas. Bakal calon yang mendaftarkan diri sebagai bakal calon wajib menyertakan kelengkapan administrasi bakal calon sebagaimana dimaksud pasal 22. PANSUS Universitas dan PANSUS Fakultas harus memberikan tanda bukti kelengkapan administrasi sebagaimana yang dimaksud dalama pasal 22 kepada bakal calon. Bagian Ketiga Verifikasi Kelengkapan Adminstrasi Bakal Calon Anggota DPM U, DMPF, dan DPM F
(1). (2). (3).
(1) (2)
Pasal 24 PANSUS Universitas melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan Bakal Calon anggota DPM U dan DMPF sebagaimana dimaksud pasal 22. PANSUS Fakultas melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan Bakal Calon anggota DPM F sebagaimana dimaksud pasal 22. Dalam hal persyaratan administrasi Bakal Calon Anggota DPM U, DMPF, dan DPM F belum lengkap, PANSUS memberi kesempatan kepada bakal calon untuk memperbaiki dan/atau melengkapi dalam waktu paling lama 2 (dua) hari sejak diterimanya pemberitahuan hasil verifikasi oleh PANSUS. Pasal 25 Seorang pemilih tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Bakal Calon Anggota DPM U, DMPF, dan DPM F. apabila ditemukan bukti adanya data palsu atau data yang sengaja digandakan oleh bakal calon terkait dengan dokumen persyaratan dukungan minimal pemilih, maka dukungan tersebut dianggap tidak sah.
Bagian Keempat Penetapan dan Pengumuman Daftar Calon Tetap Anggota DPM U, DMPF dan DPM F
(1) (2) (3) (4)
(1) (2)
Pasal 26 Daftar calon tetap anggota DPM U dan DMPF ditetapkan oleh PANSUS Universitas dan DPM F ditetapkan oleh PANSUS Fakultas. Daftar calon tetap anggota DPM U, DMPF, dan DPM F sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan abjad dan dilengkapi dengan pas foto diri terbaru. Daftar calon tetap anggota DPM U dan DMPF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan oleh PANSUS Universitas dan DPM F diumumkan oleh PANSUS Fakultas. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pencalonan DPM U dan DMPF ditetapkan oleh PANSUS Universitas dan DPM F ditetapkan oleh PANSUS Fakultas. Pasal 27 Apabila jumlah kandidat kurang/tidak memenuhi atau sama dengan kuota maka calon tersebut terpilih secara aklamasi. Jika jumlah kandidat lebih banyak dari kuota maka dilakukan pemungutan suara.
BAB IX KAMPANYE Bagian Kesatu Kampanye Pemira
7
Pasal 28 Kampanye Pemira dilakukan dengan prinsip bertanggung jawab dan merupakan bagian dari pendidikan politik mahasiswa. Pasal 29 (1) Kampanye Pemira dilaksanakan oleh pelaksana kampanye. (2) Kampanye Pemira diikuti oleh peserta kampanye.
(1)
(2) (3)
Pasal 30 Pelaksana kampanye Pemira Presiden dan Wakil Presiden BEM U serta Gubernur dan Wakil Gubernur Fakultas terdiri atas Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BEM U, serta Gubernur dan Wakil GubernurFakultas, tim sukses, yang ditunjuk oleh Peserta Pemira yang bersangkutan. Pelaksanaan kampanye Pemira anggota DPMU, DMPF,dan DPMF terdiri atas calon anggota DPMU, DMPF, DPMF, dan tim sukses yang ditunjuk oleh Peserta Pemira yang bersangkutan. Peserta kampanye terdiri atas Civitas Akademika Unila. Bagian Kedua Materi Kampanye Pasal 31 Materi kampanye Peserta Pemira meliputi pengenalan calon, visi, misi, dan program yang bersangkutan. Bagian Ketiga Metode Kampanye
Pasal 32 Kampanye Pemira dapat dilakukan melalui: a. pertemuan terbatas; b. kampanye terbuka; c. debat kandidat; d. media cetak dan media elektronik; e. penyebaran bahan kampanye kepada umum; f. pemasangan atribut di tempat umum; g. pawai; dan h. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di KBM Unila.
(1) (2)
(1) (2) (3)
Pasal 33 Kampanye Pemira sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan sejak dimulainya masa kampanye sampai dengan dimulainya masa reses. Masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 2 (dua) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara. Pasal 34 Ketentuan mengenai pedoman pelaksanaan kampanye Pemira diatur dalam peraturan PANSUS Universitas atau PANSUS Fakultas. Waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan kampanye Pemira Presiden dan Wakil Presiden BEM U, anggota DPM U, dan anggota DMPF ditetapkan dengan keputusan PANSUS Universitas. Waktu, tanggal, dan tempat pelaksanaan kampanye Pemira Gubernur dan Wakil Gubernur dan DPM F ditetapkan dengan keputusan PANSUS Fakultas. Bagian Keempat Larangan dalam Kampanye
Pasal 35 Pelaksana dan peserta dilarang: (1) menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Peserta Pemira yang lain; (2) menghasut dan mengadu domba mahasiswa; (3) mengganggu ketertiban umum; (4) mengancam secara psikis, mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada mahasiswa dan/atau Peserta Pemira yang lain; (5) merusak dan/atau menghilangkan atribut kampanye Peserta Pemira lainnya; (6) menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye; dan (7) Menuduh tanpa bukti (memfitnah) peserta pemira.
8
Bagian Kelima Pelanggaran Larangan Kampanye Pasal 36 Apabila terdapat bukti permulaan yang cukup atas adanya pelanggaran larangan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 oleh pelaksana, dan peserta, maka PANSUS Universitas dan PANSUS fakultas menjatuhkan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Pasal 37 Apabila terbukti pelaksana kampanye menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye secara langsung ataupun tidak langsung agar: a. tidak menggunakan hak pilihnya; b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemira dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah; c. memilih Presiden dan Wakil Presiden BEM U, Gubernur dan Wakil Gubernur fakultas tertentu; atau d. memilih calon anggota DPM U, DMPF, dan/atau DPM F tertentu; atau dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Bagian Keenam Pemberitaan, Penyiaran, dan Iklan Kampanye
(1)
(2) (3) (4)
Umum Pasal 38 Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dapat dilakukan melalui media cetak dan media elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan mengedepankan intelektualitas, pembelajaran politik, dan etika. Pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka penyampaian pesan kampanye Pemira oleh Peserta Pemira kepada mahasiswa. Pesan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa tulisan, suara, dan/atau gambar. Media cetak dan media elektronik dalam memberitakan, menyiarkan,dan mengiklankan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mematuhi larangan dalam kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35. Sanksi Pasal 39 (1) Apabila peserta kampanye melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dan 36, maka peserta kampanye tersebut dikenakan sanksi berupa pencabutan hak suara dalam pemilihan raya. (2) Apabila terdapat bukti permulaan yang cukup atas adanya pelanggaran larangan oleh pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan 36, maka PANSUS Universitas dan PANSUS Fakultas menjatuhkan sanksi berupa: a. jika melakukan pelanggaran pertama mendapatkan sanksi teguran tertulis; b. jika melakukan pelanggaran untuk kedua kalinya mendapatkan pengurangan durasi dan waktu pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye Pemira; c. jika selanjutnya masih melakukan pelanggaran maka suara yang diperoleh dikurangi sebanyak sepuluh (10) suara dalam setiap pelanggaran yang dilakukan. Bagian Ketujuh Pemasangan Atribut Kampanye
(1) (2)
(3) (4) (5)
Pasal 40 PANSUS Universitas dan PANSUS Fakultas menetapkan lokasi pemasangan atribut untuk keperluan kampanye Pemira. Pemasangan atribut kampanye Pemira oleh pelaksana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan lingkungan kampus atau kawasan setempat. Pemasangan atribut kampanye Pemira pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau kelompok harus dengan izin pemilik tempat tersebut. Segala bentuk kampanye Pemira harus sudah dibersihkan oleh Pelaksana Kampanye paling lambat saat telah memasuki masa reses 2 (dua) hari sebelum hari/tanggal pemungutan suara. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasangan dan pembersihan atribut kampanye diatur dalam peraturan PANSUS Universitas dan PANSUS Fakultas. Bagian Kedelapan Dana Kampanye Pemira
9
(1) (2)
(3) (4) (5) (6)
(7)
(1)
(2) (3) (4)
Pasal 41 Kegiatan kampanye Pemira menjadi tanggung jawab calon Peserta Pemira masing-masing. Dana kampanye Pemira sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari: a. Peserta Pemira yang bersangkutan; dan b. Sumbangan pihak lain tidak mengikat. Dana kampanye Pemira sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa uang Dana kampanye Pemira sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana kampanye Pemira. Pembukuan dana kampanye diatur dalam peraturan PANSUS Universitas dan PANSUS Fakultas. Pembukuan dana kampanye Pemira sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimulai sejak setelah calon peserta ditetapkan sebagai peserta Pemira dan ditutup saat memasuki masa reses 2 (dua) hari sebelum penghitungan suara. Pembukuan dana kampanye Pemira dilaporkan oleh tim sukses ke publik melalui PANSUS Universitas paling lambat 7 (tujuh) hari setelah hari pemilihan.
Pasal 42 Dana kampanye Pemira yang bersumber dari sumbangan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) poin b bersifat tidak mengikat dan dapat berasal dari perseorangan, kelompok dan/atau badan usaha. Sumber dana kampanye sebagaimana dimaksud ayat 1(satu) tidak berasal dari Partai Politik dan lembaga eksternal kampus. Pemberi sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mencantumkan identitas yang jelas. Jika terbukti menggunakan dana kampanye Pemira yang berasal dari partai politik maka akan dilakukan pengurangan jumlah suara sebanyak 30 suara. BAB X TIM SUKSES
Pasal 43 1. Tim sukses terdiri dari tim sukses pemira universitas dan tim sukses pemira fakultas. 2. Tim sukses harus didaftarkan kepada PANSUS Universitas dan PANSUS Fakultas oleh peserta pemira. 3. Tim sukses pemira universitas ditujukan untuk pasangan presiden dan wakil presiden BEM U, DPM U dan DMPF. 4. Tim sukses pemira fakultas ditujukan untuk pasangan gubernur dan wakil gubernur BEMF serta DPMF. Pasal 44 1. Tim sukses Bertanggung jawab penuh terhadap jalannya kampanye. 2. Tim sukses universitas melaporkan perincian dana kampanye kepada publik melalui Pansus Universitas dan Tim sukses fakultas melaporkan perincian dana kampanye kepada publik melalui Pansus Fakultas. Pasal 45 Tim sukses universitas berjumlah 3 orang yang ditunjuk oleh peserta pemira, dan jumlah tim sukses fakultas disesuaikan dengan Peraturan Mahasiswa Fakultas yang berlaku. BAB XI PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA
(1) (2)
(1)
Pasal 46 PANSUS Universitas dan PANSUS Fakultas bertanggung jawab dalam merencanakan dan menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara. PANSUS Universitas dan PANSUS Fakultas bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 47 Jenis perlengkapan pemungutan suara terdiri atas: a. kotak suara; b. surat suara; c. tinta; d. bilik pemungutan suara; e. segel; f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan g. tempat pemungutan suara. 10
(2)
(3)
(1)
(2)
(3) (4) (5)
(1) (2)
(1) (2)
Selain perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara, diperlukan dukungan perlengkapan lainnya. Bentuk, ukuran, dan spesifikasi teknis perlengkapan pemungutan suara ditetapkan dengan peraturan PANSUS Universitas dan PANSUS Fakultas. Pasal 48 Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) poin b untuk calon Presiden dan Wakil Presiden BEM U dan Gubernur dan Wakil Gubernur BEM F berisi pas foto diri terbaru, nomor urut calon, dan nama calon; Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) poin b untuk calon anggota DPM U dan DMPF memuat nama Fakultas pemilihan, nama calon anggota DPM U dan DMPF, pas foto terbaru, nomor urut, dan nama calon; Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) poin b untuk calon anggota DPM F berisi pas foto diri terbaru dan nama calon anggota DPM F untuk setiap fakultas; Surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dibubuhi cap PANSUS Universitas untuk Pemira tingkat Universitas, dan PANSUS Fakultas untuk Pemira tingkat Fakultas; Ketentuan lebih lanjut mengenai surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur PANSUS. Pasal 49 Jenis, bentuk, ukuran, warna, dan spesifikasi teknis lain surat suara ditetapkan dalam peraturan PANSUS Universitas dan PANSUS Fakultas. Nomor urut calon Presiden dan Wakil Presiden BEM U, Gubernur dan Wakil Gubernur Fakultas, calon anggota DPM U, calon anggota DMPF, dan calon anggota DPM F sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ditetapkan dengan keputusan PANSUS Universitas dan PANSUS Fakultas. Pasal 50 Pengadaan surat suara dilakukan PANSUS Universitas dan PANSUS Fakultas dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas baik; dan Jumlah surat suara yang dicetak minimal 40% (empat puluh persen) dari jumlah pemilih tetap atau sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan keputusan PANSUS Universitas dan PANSUS Fakultas. BAB XII PEMUNGUTAN SUARA
(1) (2) (3) (4) (5)
Pasal 51 Pemungutan suara Pemira Presiden dan Wakil Presiden BEM U, anggota DPM U, anggota DMPF, Gub dan Wagub, dan anggota DPM F dapat diselenggarakan secara serentak; Penyelenggara Pemungutan Suara di tingkat Universitas dilaksanakan oleh PANSUS Universitas. Penyelenggara Pemungutan Suara di tingkat Fakultas dilaksanakan oleh PANSUS Fakultas. Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden BEM U, anggota DPM U, anggota DMPF ditetapkan dengan keputusan PANSUS Universitas. Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Gub dan Wagub, dan anggota DPM F ditetapkan dengan keputusan PANSUS Fakultas.
Pasal 52 Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS yaitu pemilih yang terdaftar secara akademik pada data akademik mahasiswa Unila.
(1) (2) (3)
(1) (2) (3)
Pasal 53 Jumlah surat suara di setiap TPS disesuaikan dengan kebutuhan ditambah 2% (dua persen) dari jumlah kebutuhan sebagai cadangan; Penggunaan surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara; dan Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan PANSUS Universitas dan PANSUS Fakultas. Pasal 54 Pelaksanaan pemungutan suara dipimpin oleh PANSUS. Pemberian suara dilaksanakan oleh pemilih. Pelaksanaan pemungutan suara disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk dari masing-masing Peserta Pemira. Pasal 55 11
(1)
(2)
(1) (2) (3)
(1)
(2) (3)
(4)
(1) (2)
Dalam rangka persiapan pemungutan suara, PANSUS Universitas dan PANSUS Fakultas melakukan kegiatan yang meliputi: a. penyiapan TPS; b. pengumuman dengan menempelkan daftar calon tetap Presiden dan Wakil Presiden BEM U, anggota DPM U, anggota DMPF, Gubernur dan Wakil Gubernur Fakultas, dan anggota DPMF di TPS; dan Dalam rangka pelaksanaan pemungutan suara, PANSUS Universitas dan PANSUS Fakultas melakukan kegiatan yang meliputi: a. pemeriksaan persiapan akhir pemungutan suara; b. penjelasan kepada pemilih tentang tata cara pemungutan suara; dan c. pelaksanaan pemungutan suara. Pasal 56 Pemberian suara untuk Pemira Presiden dan Wakil Presiden BEM U, anggota DPM U, DMPF, Gubernur dan Wakil Gubernur, dan DPM F dilakukan dengan mencoblos satu kali pada surat suara. Memberikan tanda satu kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip memudahkan pemilih, akurasi dalam penghitungan suara, dan efisien dalam penyelenggaraan Pemira. Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara memberikan tanda diatur dengan peraturan PANSUS Universitas dan PANSUS Fakultas. Pasal 57 Sebelum melaksanakan pemungutan suara, PANSUS Universitas dan PANSUS Fakultas: a. membuka kotak suara; b. mengeluarkan seluruh isi kotak suara; c. memeriksa keadaan seluruh surat suara; d. membuat berita acara pembukaan kotak suara; dan e. surat suara yang akan digunakan oleh pemilih harus dicap oleh PANSUS. Tim Sukses Peserta Pemira menghadiri kegiatan PANSUS Universitas dan PANSUS Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Ketua PANSUS Universitas wajib membuat dan menandatangani berita acara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berita acara tersebut ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi dari masing – masing Peserta Pemira yang hadir. Ketua PANSUS Fakultas wajib membuat dan menandatangani berita acara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berita acara tersebut ditandatangani oleh 2 (dua) orang saksi Peserta Pemira yang hadir. Pasal 58 Dalam memberikan suara, pemilih diberi kesempatan untuk memilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih. Pemilih berhak mendapatkan surat suara pengganti hanya 1 (satu) kali dari PANSUS apabila pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak dan PANSUS mencatat surat suara yang rusak dalam berita acara.
(2)
Pasal 59 Surat suara sah apabila terdapat tanda coblos pada salah satu kolom foto,kolom nomor atau kolom nama calon. Surat suara yang terdapat tulisan dan/atau catatan lain dinyatakan tidak sah.
(1) (2)
Pasal 60 Pemilih yang telah memberikan suara, diberi tanda khusus oleh PANSUS. Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam peraturan PANSUS.
(1)
(1) (2)
(1) (2) (3)
Pasal 61 Pemungutan suara dilaksanakan pada pukul 08.00 sd. 15.00 WIB pada waktu, hari, tanggal, bulan, tahun yang sama. PANSUS dilarang mengadakan penghitungan suara sebelum pemungutan suara berakhir. Pasal 62 PANSUS Universitas dan PANSUS Fakultas bertanggung jawab atas pelaksanaan pemungutan suara secara tertib dan lancar. Pemilih melakukan pemberian suara dengan tertib dan bertanggung jawab. Saksi melakukan tugasnya dengan tertib dan bertanggung jawab. Pasal 63
12
(1) (2)
(1) (2) (3)
Mahasiswa yang tidak memiliki hak pilih atau yang tidak sedang melaksanakan pemberian suara dilarang berada di dalam TPS Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memelihara ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara.
Pasal 64 Apabila terjadi penyimpangan pelaksanaan pemungutan suara oleh PANSUS, saksi yang hadir memberikan saran perbaikan kepada pansus. PANSUS seketika itu juga menindaklanjuti saran perbaikan yang disampaikan oleh saksi yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1). PANSUS mencatat penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam berita acara.
(4)
(1) (2)
(3) (4)
(1) (2)
Pasal 65 Setelah waktu pemungutan suara berakhir, PANSUS merapikan dan menyegel kotak suara. PANSUS membuat berita acara perhitungan suara dengan mencantumkan: a. jumlah surat suara yang disediakan Pansus; b. jumlah surat suara terpakai; c. jumlah surat suara yang tersisa; d. jumlah surat suara rusak; e. jumlah pemilih dan daftar hadir pemilih; dan f. berita kejadian atau peristiwa yang menjadi keberatan PANSUS ataupun Saksi Berita acara pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Ketua PANSUS dan saksi Peserta Pemira yang hadir. Apabila saksi Peserta Pemira yang hadir tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara pemungutan suara ditandatangani oleh ketua PANSUS, dan saksi Peserta Pemira yang hadir yang bersedia menandatangani. Pasal 66 PANSUS membuat berita acara dan mengumumkan jumlah isi suara di TPS. PANSUS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan suara kepada setiap saksi peserta pemira pada hari yang sama.
. BAB XIII PENGHITUNGAN SUARA Bagian Kesatu Penghitungan Suara
(1) (2) (3) (4)
(1)
(2)
(1)
(2) (3)
Pasal 67 Penghitungan suara calon Presiden dan Wakil Presiden BEM U, anggota DPM U, dan anggota DMPF dilaksanakan di masing-masing TPS oleh PANSUS Universitas. Rekapitulasi penghitungan suara calon Presiden dan Wakil Presiden BEM U, anggota DPM U, dan anggota DMPF dilaksanakan terpusat di Pusat Perhitungan oleh PANSUS Universitas. Penghitungan suara calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan anggota DPM F dilaksanakan di Fakultas oleh PANSUS Fakultas. Penghitungan suara disaksikan dan diawsi oleh saksi Peserta Pemira. Pasal 68 Penghitungan suara calon Presiden dan Wakil Presiden BEM U, anggota DPM U, anggota DMPF, Gubernur dan Wakil GubernurBEM F, dan anggota DPM F dilaksanakan setelah 15 menit waktu pemungutan suara berakhir. Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan dan selesai paling lambat 1x24 jam setelah pemungutan suara berakhir. Pasal 69 PANSUS Universitas atau PANSUS Fakultas melakukan penghitungan suara calon Presiden dan Wakil Presiden BEM U, anggota DPM U, DMPF, Gub dan Wagub, dan DPM F di dalam lokasi yang telah ditetapkan PANSUS Universitas dan PANSUS Fakultas. Saksi menyaksikan dan mencatat pelaksanaan penghitungan suara di tempat perhitungan. Mahasiswa menyaksikan pelaksanaan penghitungan suara di tempat perhitungan. Pasal 70 13
Sebelum melaksanakan penghitungan suara, PANSUS Universitas dan PANSUS Fakultas menghitung: a. jumlah pemilih yang memberikan suara; b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau salah dalam cara memberikan suara; dan d. sisa surat suara. Pasal 71 (1) Suara untuk Pemira calon Presiden dan Wakil Presiden BEM U, DPM U, dan DMPF dinyatakan sah apabila: a. surat suara di cap oleh PANSUS Universitas b. pemberian tanda pada foto salah satu calon, kolom nomor atau kolom nama calon Presiden dan Wakil Presiden BEM U, DPM U, dan DMPF. (2) Suara untuk Pemira anggota Gubernur dan Wakil Gubernur fakultas dan DPM F dinyatakan sah apabila: a. surat suara di Cap oleh PANSUS Fakultas; dan b. pemberian tanda pada foto salah satu calon,kolom nomor calon, atau kolom nama calon anggota Gubernur dan Wakil Gubernur BEM F dan DPM F. (3) Ketentuan mengenai pedoman teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan PANSUS Universitas dan PANSUS Fakultas.
(1) (2) (3) (4)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3) (4) (3)
(1) (2)
(3)
Pasal 72 PANSUS Universitas dan PANSUS Fakultas melakukan penghitungan suara dengan suara yang jelas dan terdengar dengan memperlihatkan surat suara yang dihitung. Penghitungan suara dilakukan secara terbuka dan di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup. Penghitungan suara dicatat pada lembar/papan/layar penghitungan dengan tulisan yang jelas dan terbaca. Format penulisan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan PANSUS Universitas dan PANSUS Fakultas.
Pasal 73 Peserta Pemira, saksi dan mahasiswa dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan suara kepada PANSUS Universitas atau PANSUS Fakultas. Peserta Pemira dan mahasiswa melalui saksi Peserta Pemira yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh PANSUS Universitas atau PANSUS fakultas apabila ternyata terdapat hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Apabila keberatan yang diajukan melalui saksi Peserta Pemira sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, PANSUS Universitas dan PANSUS Fakultas seketika itu juga mengadakan pembetulan. Pasal 74 Hasil penghitungan suara dituangkan ke dalam berita acara penghitungan suara Pemira Presiden dan Wakil Presiden BEM U, anggota DPM U, DMPF, Gub dan Wagub, dan DPM F dengan menggunakan format yang ditetapkan dalam peraturan PANSUS. Berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua PANSUS Universitas atau ketua PANSUS Fakultas dan saksi Peserta Pemira yang hadir. Seluruh berkas pemilihan dimasukkan kedalam kotak suara. PANSUS wajib menyegel, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara. PANSUS Universitas atau PANSUS Fakultas membuat berita acara serah terima kotak suara Pemira Universitas Bagian Kedua Saksi dalam Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pasal 75 Saksi Peserta Pemira melakukan pengawasan atas rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang dilaksanakan oleh PANSUS Universitas dan PANSUS Fakultas. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan oleh anggota PANSUS Universitas dan PANSUS Fakultas dalam melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara. Apabila terdapat bukti permulaan yang cukup adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan perolehan suara, Saksi Peserta Pemira melaporkan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan kepada kepada MPM.
14
(4)
Anggota PANSUS Universitas dan PANSUS Fakultas yang melakukan pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dikenai tindakan hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemira.
BAB XIV PENETAPAN HASIL PEMIRA Bagian Kesatu Hasil Pemira Pasal 76 Hasil Pemira Presiden dan Wakil Presiden BEM U, anggota DPM U, Anggota DMPF, dan Gubernur dan Wakil Gubernur BEM F, serta DPM F terdiri atas perolehan suara calon Presiden dan Wakil Presiden BEM U, dan perolehan suara calon anggota DPM U, DMPF, Gubernur dan Wakil Gubernur BEM F serta DPM F. Bagian Kedua Penetapan Perolehan Suara
(1)
(2)
(1)
(2)
Pasal 77 Perolehan suara Presiden dan Wakil Presiden BEM U, calon anggota DPM U, calon anggota DMPF ditetapkan oleh PANSUS Universitas dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi Peserta Pemira. Perolehan suara Gubernur dan Wakil Gubernurdan anggota DPM F ditetapkan oleh PANSUS Fakultas dalam sidang pleno terbuka yang dihadiri oleh para saksi Peserta Pemira. Pasal 78 PANSUS Universitas menetapkan hasil perolehan suara calon Presiden dan Wakil Presiden BEM U, perolehan suara calon anggota DPM U, dan perolehan suara untuk calon anggota DMPF paling lambat 1x24 jam setelah pemungutan suara berakhir. PANSUS Fakultas menetapkan hasil perolehan calon Gubernur dan Wakil Gubernurdan perolehan suara calon anggota DPM F paling lambat 1x24 jam setelah pemungutan suara berakhir. BAB XV PENETAPAN PEROLEHAN KURSI DAN CALON TERPILIH Bagian Kesatu Penetapan Perolehan Kursi
(1) (2)
(1) (2) (3)
Pasal 79 Perolehan kursi anggota DPM U dan DMPF ditetapkan oleh PANSUS Universitas. Perolehan kursi anggota DPM F ditetapkan oleh PANSUS Fakultas. Pasal 80 Penetapan calon terpilih anggota DPM U didasarkan pada nama calon yang memperoleh suara terbanyak di Fakultas Pemilihan yang bersangkutan. Penetapan calon terpilih anggota DMPF didasarkan pada nama calon yang memperoleh suara terbanyak di fakultas yang bersangkutan. Penetapan calon terpilih anggota DPM F didasarkan pada nama calon yang memperoleh suara terbanyak di Jurusan/bagian yang bersangkutan. Bagian Kedua Penetapan Calon Terpilih
(1) (2)
Pasal 81 Calon terpilih Presiden dan Wakil Presiden BEM U, anggota DPM U dan anggota DMPF ditetapkan oleh Pansus Universitas. Calon terpilih Gubernur dan Wakil GubernurFakultas dan anggota DPM F ditetapkan oleh PANSUS Fakultas. Pasal 82 15
(1) (2)
(3) (4)
(1) (2) (3) (4)
Penetapan pasangan calon terpilih Presiden dan Wakil Presiden BEM U dan Gubernur dan Wakil GubernurFakultas didasarkan pada nama pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak. Apabila perolehan suara pasangan calon terdapat jumlah suara terbanyak yang sama, dilakukan Pemira pemilihan Presiden dan Wakil Presiden BEM U atau Gubernur dan Wakil GubernurFakultas putaran kedua yang diikuti oleh kedua pasangan calon tersebut. Ketentuan tentang Pemira Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden BEM U Putaran Kedua ditetapkan oleh PANSUS Universitas yang diikuti oleh kedua pasangan calon tersebut. ketentuan tentang Pemira Pemilihan Gubernur dan Wakil GubernurFakultas Putaran Kedua ditetapkan oleh PANSUS Pemira Fakultas yang diikuti oleh kedua calon tersebut. Pasal 83 Penetapan calon terpilih anggota DPM U, DMP F, dan DPM F didasarkan pada nama calon yang memperoleh suara terbanyak. Apabila perolehan suara calon anggota DPM U, DMP F, dan DPM F terdapat jumlah suara terbanyak yang sama, dilakukan putaran kedua yang diikuti oleh para calon . Ketentuan tentang Pemira Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden BEM U Putaran Kedua ditetapkan oleh PANSUS Universitas yang diikuti oleh kedua calon tersebut. ketentuan tentang Pemira Pemilihan Gubernur dan Wakil GubernurFakultas Putaran Kedua ditetapkan oleh PANSUS Pemira Fakultas yang diikuti oleh kedua calon tersebut. BAB XVI PEMBERITAHUAN CALON TERPILIH
(1) (2) (3)
Pasal 84 Pemberitahuan calon terpilih Presiden dan Wakil Presiden BEM U, anggota DPM U, dan anggota DMPF dilakukan oleh Pansus Universitas paling lambat 1x24 jam setelah ditetapkan Pemberitahuan calon terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur, dan anggota DPM F dilakukan oleh Pansus Fakultas paling lambat 1x24 jam setelah ditetapkan. Pemberitahuan disampaikan secara tertulis kepada Peserta Pemira. BAB XVII PEMUNGUTAN SUARA ULANG DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG Bagian Kesatu Pemungutan Suara Ulang
(1)
(2)
(3) (4)
(1) (2)
Pasal 85 Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil laporan saksi peserta pemira terdapat keadaan sebagai berikut: a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; b. petugas PANSUS memberikan lebih dari satu paket kertas suara sehingga terjadi penggelembungan suara; c. petugas PANSUS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau d. petugas PANSUS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah. Pemilihan dianggap sah apabila selisih antara jumlah kertas suara yang digunakan dan jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya tidak lebih dari standar eror 5%. Apabila standar eror lebih dari 5% maka pemungutan suara tidak sah dan harus dilakukan pemungutan suara ulang. Pasal 86 Pemungutan suara ulang diputuskan oleh PANSUS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PANSUS. Bagian Kedua Penghitungan Suara Ulang
16
(1) (2)
(1) (2)
Pasal 87 Penghitungan suara ulang berupa penghitungan ulang surat suara di tempat perhitungan suara Fakultas oleh PANSUS Fakultas dan di pusat perhitungannya oleh Pansus Universitas. Penghitungan suara dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut: a. kerusuhan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan; b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup; c. saksi Peserta Pemira dan mahasiswa tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara; d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan tanpa ketetapan PANSUS Universitas; dan/atau e. terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah. Pasal 88 Apabila terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2), saksi Peserta Pemira dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di lokasi yang bersangkutan. Penghitungan ulang surat suara harus dilaksanakan selambat-lambatnya 1x24 jam setelah penghitungan suara berakhir. BAB XVIII PARTISIPASI MAHASISWA DALAM PENYELENGGARAAN PEMIRA
(1) (2)
(1)
(2) (3) (4) (5)
Pasal 89 Pemira diselenggarakan dengan partisipasi Mahasiswa. Partisipasi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk sosialisasi Pemira, pendidikan politik bagi pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemira, dan penghitungan cepat hasil Pemira, dengan ketentuan: a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemira. b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemira. c. bertujuan meningkatkan partisipasi poiitik Mahasiswa secara luas. d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan Pemira yang aman, damai, tertib, dan lancar. Pasal 90 Partisipasi Mahasiswa dalam bentuk sosialisasi Pemira, pendidikan politik bagi pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemira, dan penghitungan cepat hasil Pemira wajib mengikuti ketentuan yang diatur oleh PANSUS. Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tidak boleh dilakukan pada masa reses. Pengumuman hasil penghitungan cepat hanya boleh dilakukan paling cepat pada hari berikutnya dari hari/tanggal pemungutan suara. Pelaksana kegiatan penghitungan cepat wajib memberitahukan metodologi yang digunakannya dan hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi penyelenggara Pemira. Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) merupakan tindak pidana.
Pasal 91 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan partisipasi Mahasiswa dalam penyelenggaraan Pemira diatur dalam peraturan Pansus Universitas dan PANSUS Fakultas. BAB XIX PERSELISIHAN HASIL PEMIRA
(1)
(2)
(1)
Pasal 92 Perselisihan hasil Pemira adalah perselisihan antara PANSUS dan Peserta Pemira mengenai penetapan: a. Perolehan suara hasil Pemira universitas untuk Pemira tingkat Universitas b. Perolehan suara hasil Pemira fakultas untuk Pemira tingkat fakultas Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemira sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi calon terpilih atau perolehan kursi Peserta Pemira.
Pasal 93 Apabila terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemira universitas, Peserta Pemira dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Pansus Universitas dan PANSUS Fakultas kepada Majelis Permusyawaratan Mahasiswa.
17
(2)
(3) (4)
Peserta Pemira mengajukan permohonan kepada MPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 x 24 jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemira oleh Pansus Universitas dan PANSUS Fakultas. MPM berkewajiban menindaklanjuti dan menyelesaikan perselisihan hasil pemira. PANSUS Universitas dan PANSUS Fakultas wajib menindaklanjuti putusan MPM.
BAB XX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 94 b. Peraturan Mahasiswa Fakultas hanya diperkenankan untuk mengatur hal-hal teknis pelaksanaan Pemira dan tidak diperkenankan mengatur tentang syarat-syarat calon pesertaPemira. BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 95 Penyelengaraan Pemira pemilihan Presiden dan Wakil Presiden BEM U, anggota DPM U dan anggota DMPF yang tidak bersamaan dengan Pemira Pemilihan Gub dan Wagub, anggota DPM F, tetap dilaksanakan di fakultas terkait menurut ketetapan PANSUS Universitas dan PANSUS Fakultas. BAB XXII KETENTUAN PENUTUP
(1)
(2)
Pasal 95 Dengan berlakunya Undang-Undang ini, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pemilihan Raya Mahasiswa dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pemilihan Raya Mahasiswa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Segala aturan yang berada di bawah Undang-Undang ini wajib mengikuti Undang-Undang ini terhitung sejak tanggal diudangkan.
Pasal 96 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Kementrian bagian hukum BEM U KBM Unila untuk melakukan publikasi di seluruh fakultas.
UU KBM UNILA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Raya Disahkan di Universitas Lampung Pada Tanggal, 3 April 2014 Presiden BEM KBM Unila
Nanda Satriana IP NPM. 0913034012
Diundangkan di Bandar Lampung Pada Tanggal 3 April 2014 Menteri Sekretaris Kabinet
Melita Herliyani NPM. 0913024103
18
PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG KELUARGA BESAR MAHASISWA UNIVERSITAS LAMPUNG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG : PEMILIHAN RAYA MAHASISWA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BEM UNIVERSITAS, ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS, ANGGOTA DEWAN MAHASISWA PERWAKILAN FAKULTAS, GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BEM FAKULTAS, DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS.
I. UMUM pembentukan UU Perubahan nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Raya Presiden dan Wakil Presiden BEM Universitas, Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas, Anggota Dewan Mahasiswa Perwakilan Fakultas, Gubernur dan Wakil Gubernur BEM Fakultas, dan Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas sebagai aktualisasi penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarakan pada prinsi-prinsip demokrasi. Perubahan dan penyempurnaan pemira merupakan keniscayaan sebagai sarana bagi mahasiswa untuk memilih wakil-wakilnya yang akan menjalankan fungsi keseimbangan kekuasaan dengan pemerintah (check and balances) sebagai Anggota Dewan Perwakilan Mahasiwa Universitas, Anggota Dewan Mahasiswa Perwakilan Fakultas, Gubernur dan Wakil Gubernur BEM Fakultas, dan Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas. Wakil-wakil mahasiswa dipilih karena benar-benar mewakili aspirasi rakyat dengan penataan sistem dan penyelenggaraan Pemira yang semakin baik dan sempurna. Penyempurnaan UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Raya Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas dilakukan unutk lebih menjamin terlaksananya kesetaraan dalam proses pemilihan. Dalam undang-undang ini telah diakomodasi berbagai ketentuan mengenai Pemilihan Raya Mahasiswa Presiden Dan Wakil Presiden Bem Universitas, Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas, Anggota Dewan Mahasiswa Perwakilan Fakultas, Gubernur Dan Wakil Gubernur Bem Fakultas, Dan Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas baik berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan, penyempurnaan maupun mempertahankan ketentuan lama yang dirasa masih relevan. Untuk lebih mempertegas dan memperjelas pengaturan kaidah-kaidah pemilihan raya untuk menciptakan demokrasi di kalangan mahasiswa Universitas Lampung dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa pemilihan raya dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Lampung berdasarkan Konstitusi dan peraturan pelaksananya. Dalam rangka memenuhi tuntutan politik mahasiswa . Untuk tercipta kestabilan yang berlandaskan hukum, undang-undang ini mengatur tentang: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
Azas, pelaksanaan, dan lembaga penyeleggara pemilihan raya yang diatur dalam bab ii Peserta dan persyaratan mengikuti pemira diatur dalam bab iii Hak memilih diatur dalam bab iv Jumlah kursi diatur dalam bab v Pemuktakhiran daftar pemilih diatur dalam bab vi Pencalonan presiden dan wakil presiden bem u serta gubernur dan wakil gubernur bem f diatur dalam bab vii Pencalonan anggota DPM U, DMPF dan DPM F diatur dalam bab viii Kampanye diatur dalam bab IX Tim sukses diatur dalam bab X Perlengkapan pemungutan suara diatur dalam bab XI Pemungutan suara diatur dalam bab XII Penghitungan suara diatur dalam bab XIII 19
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
Penetapan hasil pemira diatur dalam bab XIV Penetapan erolehan kursi dan calon terpilih diatur dalam bab XV Pemberitahuan calon terpilih diatur dalam bab XVI Pemungutan suara ulang dan penghitungan suara ulang diatur dalam bab XVII Partisipasi mahasiswa dalam penyelenggaraan pemira diatur dalam bab XVIII Perselisihan hasil pemira diatur dalam bab XIX Ketentuan lain-lain diatur dalam bab XX Ketentuan peralihan diatur dalam bab XXI Ketentuan penutup diatur dalam bab XXII
Dengan pengaturan yang komperehensif yang meliputi pengaturan berbagai aspek, maka undang-undang ini diharapkan memenuhi kebutuhan hukum civitas akademika Universitas Lampung serta lebih memberikan kepastian hukum khususnya kepada pemilihan raya.
II. Pasal Demi Pasal Pasal 1 Ayat (11) Ad Hoc adalah bersifat sementara dan kondisional. Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Ayat (2) Dalam Sistem proporsional terbuka pemilih mengetahui dengan jelas nama-nama peserta pemira. Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Ayat (1) Jam kerja pansus ditetapkan oleh pansus dalam peraturan yang dibuat oleh pansus Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Cukup jelas Pasal 20 20
Cukup jelas Pasal 22 Cukup jelas Pasal 23 Cukup jelas Pasal 24 Cukup jelas Pasal 25 Cukup jelas Pasal 26 Cukup jelas Pasal 27 Cukup jelas Pasal 28 Cukup jelas Pasal 29 Cukup jelas Pasal 30 Cukup jelas Pasal 31 Cukup jelas Pasal 32 Huruf a Pertemuan terbatas merupakan Pertemuan yang dihadiri oleh orang-orang tertentu yang diundang oleh peserta pemira atau tim sukses. Huruf b Kampanye terbuka merupakan kampanye yang dilakukan secara terbuka dihadiri oleh mahasiswa, dilakukan oleh peserta pemira dan/ tim sukses. Pasal 33 Cukup jelas Pasal 34 Cukup jelas Pasal 35 Cukup jelas Pasal 36 Cukup jelas Pasal 37 Cukup jelas Pasal 38 Cukup jelas Pasal 39 Cukup jelas Pasal 40 Cukup jelas Pasal 41 Cukup jelas Pasal 42 Cukup jelas Pasal 43 Cukup jelas Pasal 44 Cukup jelas Pasal 45 Cukup jelas Pasal 46 Cukup jelas Pasal 47 Cukup jelas 21
Pasal 48 Cukup jelas Pasal 49 Cukup jelas Pasal 50 Cukup jelas Pasal 51 Cukup jelas Pasal 52 Cukup jelas Pasal 53 Cukup jelas Pasal 54 Cukup jelas Pasal 55 Cukup jelas Pasal 56 Cukup jelas Pasal 57 Cukup jelas Pasal 58 Cukup jelas Pasal 59 Cukup jelas Pasal 60 Cukup jelas Pasal 61 Cukup jelas Pasal 62 Cukup jelas Pasal 63 Cukup jelas Pasal 64 Cukup jelas Pasal 65 Cukup jelas Pasal 66 Cukup jelas Pasal 67 Cukup jelas Pasal 68 Cukup jelas Pasal 69 Cukup jelas Pasal 70 Cukup jelas Pasal 71 Cukup jelas Pasal 72 Cukup jelas Pasal 73 Cukup jelas Pasal 74 Cukup jelas Pasal 75 Cukup jelas Pasal 76 Cukup jelas Pasal 77 22
Cukup jelas Pasal 78 Cukup jelas Pasal 79 Cukup jelas Pasal 80 Cukup jelas Pasal 81 Cukup jelas Pasal 82 Cukup jelas Pasal 83 Cukup jelas Pasal 84 Cukup jelas Pasal 85 Cukup jelas Pasal 86 Cukup jelas Pasal 87 Cukup jelas Pasal 88 Cukup jelas Pasal 89 Cukup jelas Pasal 90 Cukup jelas Pasal 91 Cukup jelas Pasal 92 Cukup jelas Pasal 93 Cukup jelas Pasal 94 Cukup jelas Pasal 95 Cukup jelas
23
