PERATURAN PENGADERAN KELUARGA BESAR MAHASISWA FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA
TENTANG
MASA ORIENTASI DAN PENGADERAN MAHASISWA BARU DI LINGKUNGAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KELUARGA BESAR MAHASISWA FAKULTAS PSIKOLOGI,
Menimbang
:
a. Bahwa kegiatan pengaderan adalah sarana untuk memberikan bekal pengetahuan dan kemampuan bagi mahasiswa baru untuk memasuki dunia akademik di lingkungan Universitas Airlangga sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Universitas Airlangga serta yang dimaksud dalam hal ini adalah Fakultas Psikologi Universitas Airlangga; b. Bahwa masa orientasi dan pengaderan adalah masa pengenalan dan pengembangan potensi mahasiswa yang diselenggarakan oleh pihak kampus dan melibatkan partisipasi dari Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Psikologi (KBM Fakultas Psikologi) kepada mahasiswa baru untuk mengenal dan beradaptasi dengan lingkungan akademik nya; c.
Bahwa beberapa peraturan terdahulu tentang kegiatan masa orientasi dan pengaderan sudah tidak sesuai dengan tuntutan dan dinamika masyarakat Universitas Airlangga khususnya Fakultas Psikologi, maka dari itu perlu adanya sebuah revisi;
d.
Bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu dibentuk Peraturan Keluarga Besar
Mahasiswa Fakultas Psikologi tentang Pengaderan Mahasiswa Baru Fakultas Psikologi Universitas Airlangga.
Mengingat 1.
: Keputusan
Dirjen
38/Dikti/Kep/2000
Pendidikan tentang
Tinggi
pengaturan
Depdiknas kegiatan
Nomor
penerimaan
mahasiswa baru di perguruan tinggi. 2.
Panduan umum pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru yang
diterbitkan
oleh
Direktorat
pembinaan
Akademik
dan
Kemahasiswaan Dirjen pendidikan Tinggi Depdiknas 2003. 3.
Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 07/H3/PR/2011 Tentang Organisasi Kemahasiswaan Di Lingkungan Universitas Airlangga.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN PENGADERAN KELUARGA BESAR
MAHASISWA FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA TENTANG MASA ORIENTASI DAN PENGADERAN MAHASISWA BARU DI LINGKUNGAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Pimpinan Universitas Airlangga untuk selanjutnya disebut Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas Airlangga. 2. Dekan Fakultas Psikologi Universitas Airlangga untuk selanjutnya disebut Dekan adalah pimpinan tertinggi Fakultas Psikologi Universitas Airlangga.
3. Fakultas Psikologi Universitas Airlangga untuk selanjutnya disebut Fakultas Psikologi UA. 4. Seluruh civitas akademika yang terdiri dari mahasiswa, dekanat, dosen, guru besar,dan karyawan serta alumni Fakultas Psikologi Universitas Airlangga adalah Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. 5. Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga yang selanjutnya disebut KBM adalah lembaga yang mewadahi dan memfasilitasi seluruh aktivitas kemahasiswaan di Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. 6. Mahasiswa baru Fakultas Psikologi Universitas Airlangga yang selanjutnya disebut maba adalah mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga yang resmi dilantik oleh rektor Universitas Airlangga dan tercatat sebagai mahasiswa semester pertama Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. 7. Warga KBM adalah mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga yang sedang menempuh pendidikan strata 1 (satu) dan telah lulus pengaderan Warga KBM diluar perangkat pengaderan yang berhak ikut andil dalam pengaderan adalah mahasiswa yang telah lulus masa pengaderan. 8. Organisasi kemahasiswaan intra-kampus Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, yang selanjutnya disebut Ormawa adalah wadah aktualisasi dan pengembangan diri dalam rangka mengembangkan softskills dan karakter kepemimpinan mahasiswa. 9. Badan Legislatif Mahasiswa Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga yang selanjutnya disebut BLM KBM adalah organisasi kemahasiswaan yang melaksanakan fungsi legislatif/perwakilan mahasiswa, di tingkat Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. 10. Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga yang selanjutnya disebut BEM KBM adalah organisasi kemahasiswaan yang melaksanakan fungsi eksekutif di tingkat Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. 11. Badan Semi Otonom Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga yang selanjutnya disebut BSO KBM adalah badan yang bersifat semi otonom dibawah koordinasi BEM KBM sebagai wadah
kreativitas, minat, penalaran dan keilmuan, keagamaan, dan bakat mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. 12. Pengaderan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh perangkat pengaderan serta warga dan difasilitasi oleh BEM KBM selama waktu yang ditentukan oleh BEM KBM. 13. Steering Committee yang selanjutnya disebut SC adalah pengonsep sekaligus perangkat pengaderan yang berwenang mengoordinasikan pelaksanaan pengaderan yang terdiri dari KBM yang ditunjuk dengan mekanisme yang ditentukan selanjutnya oleh BEM KBM. 14. Organizing Committee yang selanjutnya disebut OC adalah perangkat kelengkapan pengaderan yang mendukung pelaksanaan pengaderan yang dikoordinir oleh SC. 15. Komisi disiplin atau koordinator warga yang selanjutya disebut KOMDIS adalah perangkat pengaderan khusus yang dibentuk oleh BEM KBM yang berfungsi untuk mendisiplinkan jalannya Pengaderan dan mengoordinasi warga dengan persyaratan tertentu. 16. Controlling committee yang selanjutnya disebut CC adalah pengawas Pengaderan yang terdiri dari anggota BLM KBM yang ditunjuk dan dibentuk oleh ketua BLM KBM. 17. Human Resource Development yang selanjutnya disebut HRD adalah departemen yang bertanggung jawab pada pengaderan dan bertugas membentuk Garis-garis Besar Program Pengaderan. 18. Garis-garis Besar Program Pengaderan BEM KBM Fakultas Psikologi Universitas Airlangga yang selanjutnya disebut GBPP adalah arahan program Pengaderan BEM KBM dalam bentuk garis-garis besar yang ditetapkan dalam sidang pleno BLM KBM. 19. Tata tertib pengaderan adalah kontrak bersama persetujuan antara KOMDIS dengan peserta dan KOMDIS dengan panitia yang di dalamnya mengatur masa pengaderan serta hak dan kewajiban diantara pihak yang bersangkutan.
20. Pelanggaran adalah hal-hal yang menyimpang dari peraturan pengaderan Pengaderan dan/atau aturan lain yang berlaku dan dianggap akan memberi citra buruk terhadap pengaderan dan/atau almamater.
BAB II FUNGSI DAN TUJUAN Pasal 2
(1) Memberikan bekal pengetahuan dan kemampuan bagi maba untuk memasuki dunia akademik dan non akademik di lingkungan Universitas Airlangga sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Universitas Airlangga serta yang dimaksud dalam hal ini adalah Fakultas Psikologi UA. (2) Menanamkan nilai-nilai yang sesuai dengan budaya Fakultas Psikologi UA kepada maba.
BAB III WAKTU DAN TEMPAT Pasal 3
(1) Pengaderan dilaksanakan sejak maba dikukuhkan oleh Rektor dan diterima di lingkungan Fakultas Psikologi UA oleh Dekan dimulai dari tahap penerimaan, tahap pembinaan hingga masa kelulusan Pengaderan. (2) Pengaderan dilaksanakan di lingkungan Fakultas Psikologi UA dan tempat lainnya yang telah ditentukan.
BAB IV SIFAT Pasal 4
(1) Pengaderan bersifat wajib bagi seluruh maba Fakultas Psikologi UA dan/atau mahasiswa yang belum lulus pengaderan dengan ketentuan tertentu yang dibahas lebih lanjut dalam GBPP. (2) Pengaderan adalah milik KBM dan dari KBM Psikologi UA yang difasilitasi oleh perangkat pengaderan. (3) Tidak bersifat kasar yang dapat mengakibatkan hukum pidana dan tidak diperkenankan menggunakan tindak kekerasan yang bersifat membahayakan keselamatan fisik dan psikis seperti kekerasaan fisik, intimidasi, dan perpeloncoan dalam bentuk apapun selama pengaderan berlangsung.
BAB V PELAKSANAAN Pasal 5
(1) Pengaderan terdiri dari 3 tahapan, yaitu: a.
Pengaderan dimulai dengan tahap penerimaan yaitu ketika maba diterima oleh Dekan hingga ditetapkannya tata tertib pengaderan,
b.
Dilanjutkan dengan tahap pembinaan sebagai tahap inti dari Pengaderan,
c.
dan ditutup dengan tahap kelulusan dengan ketentuan tertentu yang diatur dalam GBPP.
(2) Selama masa Pengaderan BEM KBM, BLM KBM, dan BSO Fakultas Psikologi UA, tidak diperkenankan melakukan recruitment maupun pendelegasian terhadap maba.
BAB VI PERANGKAT PENGADERAN Pasal 6
(1) Panitia Pengaderan, yaitu: a. Steering Committee yang selanjutnya disebut SC, b. Organizing Committee, untuk selanjutnya disebut OC. (2) Pengawas Pengaderan atau controlling committee untuk selanjutnya disebut CC. (3) KOMDIS yang merupakan panitia khusus pengaderan (Koordinator Warga). (4) Human Resource Development yang selanjutnya disebut HRD merupakan bagian dari BEM KBM yang selanjutnya membentuk GBPP yang ditetapkan dalam sidang pleno pengaderan. (5) Anggota Ormawa yang tidak diperkenankan menjadi perangkat pengaderan adalah anggota yang berkedudukan sebagai BPH, koordinator bagian, dan anggota yang tidak diizinkan ketuanya.
BAB VII TATA URUTAN PERATURAN PENGADERAN Pasal 7
Tata urutan perundangan Pengaderan: a. Peraturan Rektor, b. Peraturan Pengaderan, c. GBPP, d. Tata tertib pengaderan, e. Aturan lain yang telah disepakati.
BAB VIII TAHAP PENGADERAN Tahap Penerimaan, Tahap Pembinaan, Kelulusan
Pasal 8
(1) Tahap penerimaan adalah tahap awal dari pengaderan. (2) Tahap penerimaan dimulai dari hari setelah pengukuhan oleh Rektor dan diterima oleh Dekan sampai ditetapkannya tata tertib pengaderan. (3) Pelaksanaan Pengaderan tahap penerimaan diatur dalam peraturan tersendiri.
Pasal 9
(1) Tahap pembinaan adalah tahap lanjutan dari tahap penerimaan. (2) Tahap pembinaan merupakan inti dari pengaderan. (3) Tahap pembinaan akan dilakukan selama waktu yang ditetapkan oleh SC dengan kesepakatan bersama HRD. (4) Pelaksanaan tahap pembinaan menjadi tanggung jawab BEM KBM Fakultas Psikologi UA. (5) Ormawa yang ada di lingkungan Fakultas Psikologi UA ikut berperan dalam masa pembinaan dengan koordinasi oleh SC. (6) Tahap pembinaan selengkapnya akan diatur dalam GBPP Pengaderan tahap pembinaan.
Pasal 10
(1) Kelulusan adalah suatu kegiatan yang mengakhiri Pengaderan untuk memutuskan lulus atau tidak lulusnya maba menjadi warga KBM. (2) Kelulusan memiliki tanda yang selanjutnya dibahas dalam GBPP.
BAB IX STEERING COMMITTEE Pengertian, Sifat dan Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Keanggotaan
Pasal 11
(1) SC merupakan panitia pengonsep pengaderan yang dibentuk oleh HRD yang disetujui oleh Ketua BEM KBM. (2) SC dipimpin oleh satu orang ketua yang ditunjuk dan dilantik oleh Ketua BEM KBM. (3) Ketua SC, Ketua OC, beserta HRD membentuk keanggotaan SC.
Pasal 12
(1) SC bersifat sementara, selama masa Pengaderan berlangsung dan berlaku sejak ditetapkan sampai dibubarkan oleh Ketua BEM KBM. (2) SC berkedudukan dibawah HRD BEM KBM.
Pasal 13
(1) Ketua SC bertanggungjawab kepada Ketua BEM KBM melalui HRD. (2) Mengonsep pengaderan sesuai dengan GBPP yang dibentuk oleh HRD. (3) Melaksanakan pengaderan dengan memberi arahan dan didukung oleh OC. (4) Menjaga agar pengaderan tetap bejalan sesuai dengan GBPP. (5) Memfasilitasi Committe Forum dan Forum Koordinasi. (6) Memberi laporan setiap acara pengaderan dan rapat koordinasi panitia dan/atau sejenisnya secara menyeluruh kepada CC. (7) Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada BEM KBM.
Pasal 14
(1) Menyusun dan mengkaji konsep pengaderan. (2) Membentuk, mengesahkan dan membubarkan OC atas sepengetahuan HRD dan ketua BEM. (3) Memberikan teguran kepada OC terkait dengan penyimpangan terhadap GBPP, konsep pengaderan atau kesepakatan bersama lainnya. (4) Memberhentikan OC secara tetap dari kepanitiaan sesuai dengan prosedur. (5) Melakukan rapat koordinasi dan/atau sejenisnya dan upaya-upaya lain untuk menunjang kesuksesan pengaderan selama tidak bertentangan dengan peraturan pengaderan/ GBPP/ peraturan lain yang telah disepakati. (6) Menghentikan sebagian atau seluruh kegiatan pengaderan apabila dianggap perlu dengan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Ketua BEM KBM melalui HRD. (7) Membuat peraturan internal SC dengan persetujuan ketua SC dan diketahui oleh ketua CC selama tidak bertentangan dengan peraturan pengaderan/ peraturan lain yang telah disepakati.
Pasal 15
(1) SC sekurang-kurangnya terdiri dari wakil dari tiga angkatan aktif tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga dengan jumlah yang diperlukan dan dipertimbangkan selanjutnya. (2) Mahasiswa yang menjadi anggota SC harus telah dinyatakan lulus dari seperangkat proses pengaderan. (3) Ketua OC dan koordinator bagian acara OC merupakan anggota SC.
BAB X ORGANIZING COMMITTEE Pengertian, Sifat dan Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Keanggotaan
Pasal 16
(1) OC merupakan panitia pendukung-pelaksana proses pengaderan. (2) OC dipimpin oleh satu orang ketua pada setiap kegiatan pengaderan yang merupakan anggota SC yang diangkat dan dilantik oleh Ketua BEM KBM.
Pasal 17
(1) OC bersifat sementara, selama masa pengaderan berlangsung dan berlaku sejak ditetapkan sampai dengan dibubarkan oleh SC atas persetujuan BEM KBM. (2) OC berkedudukan dibawah SC.
Pasal 18
(1) OC bertanggungjawab pada SC dan Ketua BEM KBM. (2) Melaksanakan kegiatan pengaderan sesuai dengan GBPP dan konsep pengaderan. (3) Melaporkan dan/atau mempersilahkan SC, HRD serta CC melakukan pengawasan secara menyeluruh pada setiap acara pengaderan dan rapat koordinasi panitia dan/atau sejenisnya tanpa terkecuali.
Pasal 19
(1) Ketua OC memilih dan memberhentikan anggotanya dengan persetujuan ketua SC sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan.
(2) Melakukan rapat koordinasi dan/atau sejenisnya dan upaya-upaya lain untuk menunjang kesuksesan pengaderan selama tidak bertentangan dengan peraturan pengaderan/peraturan lain yang telah disepakati. (3) Membuat peraturan internal bidang-bidang yang ada dalam OC dengan persetujuan ketua OC dan diketahui oleh ketua SC selama tidak bertentangan dengan peraturan pengaderan/peraturan lain yang telah disepakati.
Pasal 20
(1) OC dibentuk dan dipilih melalui mekanisme perekrutan terbuka dengan mekanisme yang ditetapkan oleh SC. (2) Mahasiswa yang menjadi anggota OC harus telah dinyatakan lulus dari seperangkat proses pengaderan. (3) Mahasiswa memiliki hak penuh sebagai OC bila telah menandatangani surat pernyataan yang telah ditetapkan oleh ketua SC yang disetujui oleh HRD melalui SK ketua BEM.
BAB XI CONTROLLING COMMITTEE Pengertian, Sifat dan Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Keanggotaan
Pasal 21
(1) CC merupakan pengawas pengaderan yang terdiri atas beberapa anggota BLM KBM yang ditunjuk dan dibentuk oleh ketua BLM KBM. (2) Dipimpin oleh satu orang ketua CC yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan anggota BLM KBM. (3) CC diangkat dan dapat diberhentikan oleh ketua BLM KBM.
Pasal 22
(1) CC bersifat sementara, berlaku selama masa pengaderan berlangsung dan tidak memihak. (2) CC sejajar dengan HRD BEM KBM Fakultas Psikologi UA.
Pasal 23
(1) Ketua CC bertanggungjawab kepada Ketua BLM KBM. (2) Menegakkan peraturan pengaderan dan aturan yang lain selama masa pengaderan. (3) Memfasilitasi pelaksanaan sidang umum pengaderan, sidang pleno dan Sidang Justifikasi serta forum koordinasi dan forum evaluasi serta forum yang berguna untuk menunjang kesuksesan pengaderan. (4) Mengawasi proses pengaderan. (5) Melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua BLM KBM.
Pasal 24
(1) Melakukan rapat koordinasi dan/atau sejenisnya dan upaya-upaya lain untuk menunjang kesuksesan pengaderan selama tidak bertentangan dengan peraturan pengaderan/peraturan lain yang telah disepakati. (2) Ikut serta dalam setiap acara pengaderan dan rapat koordinasi panitia dan/atau sejenisnya tanpa terkecuali guna melakukan pengawasan secara menyeluruh. (3) Melakukan peringatan yang diperlukan untuk mencegah dan/atau mengurangi beratnya pelanggaran oleh panitia dan/atau peserta. (4) Memberikan rekomendasi untuk menghentikan sebagian atau seluruh kegiatan pengaderan apabila dianggap perlu dengan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada BEM KBM, ketua BLM KBM dalam forum evaluasi.
(5) Memberikan rekomendasi untuk memberhentikan panitia yang melakukan pelanggaran.
Pasal 25
CC terdiri dari beberapa anggota BLM KBM yang ditunjuk dan dibentuk oleh Ketua BLM KBM.
BAB XII HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT Pengertian, Sifat dan Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Keanggotaan
Pasal 26
(1) Merupakan bagian dari BEM KBM yang bertanggung jawab terhadap program-program pengaderan di lingkungan Fakultas Psikologi UA. (2) Dipimpin oleh satu orang ketua/ kepala divisi.
Pasal 27
(1) HRD bersifat sementara, berlaku selama satu periode kepengurusan BEM KBM. (2) Dibentuk dan dibawahi oleh Ketua BEM KBM.
Pasal 28
(1) HRD bertanggung jawab dan melaporkan seluruh kegiatan pengaderan kepada Ketua BEM KBM. (2) Menyusun dan mengesahkan GBPP atas persetujuan BLM KBM. (3) Membentuk SC dan KOMDIS. (4) Memfasilitasi pelatihan untuk SC dan OC.
(5) Memfasilitasi forum koordinasi dan rapat koordinasi lain yang diperlukan.
Pasal 29 (1) Mengawasi konsep dan jalannya program pengaderan sesuai GBPP. (2) Memberi teguran pada SC dan OC melalui SC jika terdapat ketidak sesuaian dengan GBPP. (3) Ikut serta dalam setiap acara pengaderan dan rapat koordinasi. (4) Memberikan saran terhadap konsep atau acara yang dibentuk oleh SC.
Pasal 30
(1) Terdiri atas mahasiswa yang telah lulus pengaderan. (2) HRD dibentuk dan dipilih melalui mekanisme perekrutan terbuka dengan mekanisme yang ditetapkan oleh ketua BEM KBM.
BAB XIII KOMISI DISIPLIN (KORDINATOR WARGA) Pengertian, Sifat dan Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Keanggotaan
Pasal 31
(1) Komisi Disiplin atau KOMDIS adalah koordinator dari warga KBM. (2) KOMDIS dipimpin oleh satu orang koordinator KOMDIS. (3) KOMDIS diminta dan diangkat oleh HRD melalui SK dari ketua BEM KBM.
Pasal 32
(1) KOMDIS bersifat sementara, berlaku selama masa pengaderan berlangsung dan tidak memihak. (2) KOMDIS berkedudukan di atas SC dan OC, di bawah HRD dan CC.
Pasal 33
(1) Koordinator KOMDIS bertanggungjawab kepada warga KBM dan ketua BEM KBM melalui HRD. (2) Menegakkan peraturan yang lain selama masa pengaderan. (3) Memfasilitasi pelaksanaan forum besar konsep pengaderan yang berguna untuk menunjang kesuksesan pengaderan. (4) Memfasilitasi keterlibatan warga dalam proses pengaderan sesuai dengan keputusan bersama dalam forum koordinasi. (5) Membuat tata tertib untuk panitia dan peserta pengaderan. (6) Melaporkan hasil kerja kepada warga KBM, HRD dan CC.
Pasal 34
(1) Melakukan rapat koordinasi dan/atau sejenisnya dan upaya-upaya lain untuk menunjang kesuksesan pengaderan selama tidak bertentangan dengan peraturan pengaderan/peraturan lain yang telah disepakati. (2) Menggali informasi terkait pengaderan secara menyeluruh dari CC, HRD, SC, maupun OC. (3) Melakukan peringatan dan pemberian sanksi ringan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran kategori A oleh panitia dan/atau peserta. (4) Memberikan rekomendasi untuk menghentikan sebagian atau seluruh kegiatan pengaderan apabila dianggap perlu dengan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada ketua BEM KBM, ketua BLM KBM, dan warga KBM dalam forum evaluasi.
(5) Memberikan rekomendasi untuk memberhentikan panitia yang melakukan pelanggaran.
Pasal 35
KOMDIS terdiri dari beberapa anggota yang berasal dari unsur warga yang diminta dan dibentuk oleh HRD melalui SK Ketua BEM KBM.
BAB XIV PENINDAKAN PELANGGARAN DAN SANKSI Penindakan untuk Panitia dan Pengawas, Penindakan untuk Peserta, Kehilangan Keanggotaan Panitia dan/atau Pengawas
Pasal 36
(1) Terdapat kategori pelanggaran A, B, dan C yang di tentukan dalam mekanisme tata tertib pengaderan. (2) Kategori pelanggaran A adalah pelanggaran berat. (3) Kategori pelanggaran B adalah pelanggaran sedang. (4) Kategori pelanggaran C adalah pelanggaran ringan. (5) Kategori pelanggaran lebih lanjut dijelaskan dalam tata tertib pengaderan.
Pasal 37
(1) Pelanggaran yang dilakukan oleh peserta dilaporkan kepada OC atau langsung kepada KOMDIS dan ditindak oleh KOMDIS/ Kordinator Warga. (2) Pelanggaran yang dilakukan oleh KOMDIS dilaporkan kepada Ketua BEM dan ditindak oleh Warga KBM. (3) Pelanggaran yang dilakukan oleh SC dan OC yang termasuk dalam kategori A dilaporkan kepada dan ditindak oleh BEM KBM dan kategori B dan C
dilaporkan dan ditindak oleh KOMDIS sesuai dengan tata tertib yang dibentuk oleh KOMDIS. (4) Pelanggaran yang dilakukan oleh CC dilaporkan kepada dan ditindak oleh Ketua BLM KBM.
Pasal 38
(1) Semua pelanggaran berat dan termasuk dalam kategori A dicatat, dilaporkan dan dibahas dalam Committee Forum. (2) Semua pelanggaran ringan dan termasuk dalam kategori B dan C dicatat, dilaporkan dan ditindak sesuai dengan tata tertib yang berlaku. (3) Jenis penindakan dilakukan berurutan sesuai dengan berat pelanggaran yang akan dibahas lebih lanjut dalam tata tertib, yang berupa: a. Teguran/ peringatan, b. Sanksi Ringan, c. Sanksi Berat. (4) Jenis sanksi yang diberikan secara berurutan dapat berupa: a. pencabutan jabatan secara sementara, b. pencabutan jabatan secara tetap, c. Hal- hal yang dianggap perlu. (5) Sanksi dibahas dalam Committee Forum dan diputuskan dalam Sidang Justifikasi.
Pasal 39
(1) Semua pelanggaran dicatat dan dilaporkan oleh panitia kepada KOMDIS. (2) Jenis penindakan dilakukan berurutan sesuai dengan berat pelanggaran yang akan dibahas lebih lanjut dalam tata tertib, yang berupa: a. Teguran/ peringatan, b. pembetulan/ perbaikan, c. Sanksi ringan,
d. Sanksi berat. (3) Penindakan yang berupa teguran, pembetulan/perbaikan dan sanksi ringan dilakukan oleh KOMDIS. (4) Penindakan yang berupa sanksi berat akan dibahas dan ditetapkan dalam Committe Forum dan ditindak oleh KOMDIS. (5) Sanksi ringan yang dapat diberikan kepada peserta berupa: a. Pengulangan dan/atau penambahan tugas, b. Hal-hal lain yang dianggap perlu. (6) Sanksi berat dan termasuk dalam kategori A yang diberikan kepada peserta berupa pencabutan hak untuk mengikuti pengaderan.
Pasal 40
(1) Mahasiswa kehilangan keanggotaan Panitia dan/atau Pengawas jika telah dikenakan pencabutan jabatan secara tetap yang dibahas dalam Committe Forum dan ditetapkan dalam Sidang Justifikasi. (2) Mahasiswa yang telah kehilangan keanggotaan Panitia dan/atau Pengawas Pengaderan tidak diperkenankan menghadiri, mengintervensi, mengganggu pelaksanaan pengaderan, menyebar berita tidak benar dan/atau yang bisa memperburuk citra Peserta, Panitia dan/atau Pengawas Pengaderan, baik sebagian atau seluruhnya melalui lisan dan/atau media apapun. (3) Mahasiswa yang telah kehilangan keanggotaan Panitia dan/atau Pengawas Pengaderan bila melanggar ayat 2 diatas, akan ditindak sebagaimana mestinya oleh Peserta, Panitia Pengaderan, dan/atau Pengawas Pengaderan dalam keputusan Committee Forum.
BAB XV FORUM-FORUM Forum Koordinasi, Forum Evaluasi, Committe Forum , Forum Besar Konsep Pengaderan
Pasal 41
(1) Forum Koordinasi adalah forum khusus yang dihadiri oleh Ketua BLM KBM, Ketua BEM KBM, perwakilan HRD, perwakilan CC, KOMDIS, perwakilan SC, dan perwakilan OC untuk mengkoordinasikan panitia, panitia khusus dan/atau pengawas guna menunjang jalannya pengaderan serta hal-hal yang terkait dengan kegiatan pengaderan. (2) Forum koordinasi difasilitasi oleh HRD.
Pasal 42
(1) Forum Evaluasi adalah forum khusus yang dihadiri oleh Ketua BLM KBM, Ketua BEM KBM, perwakilan HRD, perwakilan CC, perwakilan SC, dan perwakilan OC sebagai hasil evaluasi terhadap hal-hal yang terkait dengan kegiatan pengaderan. (2) Forum Evaluasi dilakukan pada akhir tahap penerimaan, setiap akhir tahap pembinaan, dan akhir pengaderan. (3) Forum evaluasi difasilitasi oleh CC.
Pasal 43
(1)
Committee Forum adalah forum khusus yang dihadiri oleh Ketua BLM KBM, Ketua BEM KBM, KOMDIS, perwakilan CC, perwakilan HRD, perwakilan SC, perwakilan OC, dan perwakilan warga.
(2)
Committee Forum membahas tentang penindakan atas pelanggaran dalam kategori A atau yang tidak tercantum dalam tata tertib yang dilakukan oleh panitia dan/atau pengawas dan/atau peserta.
(3)
Committee Forum dipimpin oleh pimpinan Committee Forum.
(4)
Pembahasan tentang penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh panitia dan/atau peserta akan dipimpin oleh Ketua BEM KBM.
(5)
Pembahasan tentang penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh KOMDIS dipimpin oleh Ketua BEM KBM.
(6)
Pembahasan tentang penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pengawas akan dipimpin oleh ketua BLM KBM.
(7)
Keputusan penindakan dapat diambil dari hasil musyawarah peserta yang hadir dalam Committee Forum.
(8)
Mekanisme Committee Forum akan ditetapkan sesuai dengan kesepakatan bersama.
(9)
Keputusan dalam Committee Forum yang merupakan sanksi berat akan diputuskan dalam sidang justifikasi.
(10)
Committee Forum difasilitasi oleh CC.
Pasal 44
(1) Forum Besar Konsep Pengaderan berhak dihadiri oleh seluruh warga KBM. (2) Forum Besar Konsep Pengaderan difasilitasi oleh BEM KBM, BLM KBM, dan KOMDIS. (3) Forum Besar Konsep Pengaderan membahas konsep pengaderan yang dibentuk oleh SC kepada warga KBM. (4) Warga KBM berhak bersuara dan menjadi pertimbangan forum. (5) Hasil dari forum menjadi konsep yang akan dipertimbangkan selama proses pengaderan. (6) Forum dapat dilakukan lebih dari sekali apabila dirasa kurang.
BAB XVI SIDANG Sidang Umum Pengaderan, Sidang Pleno Pengaderan, Sidang Justifikasi, Sidang Istimewa
Pasal 45
(1) Sidang Umum Pengaderan adalah sidang diawal masa pembinaan Pengaderan. (2) Sidang Umum Pengaderan I dihadiri oleh Ketua BEM KBM, Ketua BLM KBM, dan Perangkat Pengaderan dan Sidang Umum II dihadiri oleh Ketua BEM KBM, Ketua BLM KBM, KOMDIS, CC, HRD, dan Peserta Pengaderan. (3) Sidang Umum Pengaderan dipimpin oleh Ketua CC sebagai pimpinan sidang I, Ketua HRD sebagai pimpinan sidang II dan anggota HRD sebagai pimpinan sidang III. (4) Sidang Umum Pengaderan dilaksanakan untuk menetapkan tata tertib pengaderan antara KOMDIS dengan Peserta dan KOMDIS dengan Panitia.
Pasal 46
(1) Sidang Pleno Pengaderan I adalah sidang yang membahas peraturan pengaderan. (2) Sidang Pleno Pengaderan II adalah sidang yang membahas GBPP. (3) Sidang Pleno Pengaderan I dihadiri oleh BEM KBM dan BLM KBM serta perwakilan Warga KBM. (4) Sidang Pleno Pengaderan II dihadiri oleh BEM KBM, BLM KBM, perwakilan Warga KBM, SC, dan CC. (5) Sidang Pleno Pengaderan dipimpin oleh anggota BLM sebagai ketua sidang I, II, dan III. (6) Sidang Pleno Pengaderan dilaksanakan untuk:
a. Mengesahkan Peraturan Pengaderan, b. Mengesahkan GBPP, c. Membahas ketidaksesuaian peraturan pengaderan, GBPP dengan kondisikondisi tertentu.
Pasal 47
(1) Sidang Justifikasi adalah sidang khusus yang dihadiri oleh Ketua BLM KBM, Ketua BEM KBM,
KOMDIS, perwakilan CC, perwakilan SC, dan
perwakilan OC untuk membahas tentang penindakan pelanggaran oleh panitia dan/atau pengawas pengaderan serta peserta pengaderan. (2) Keputusan Sidang Justifikasi mempertimbangkan keputusan dari Committe Forum. (3) Mekanisme dan perangkat Sidang Justifikasi ditentukan dalam Committe Forum. (4) Pembahasan tentang penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh panitia dan/atau peserta akan dipimpin oleh Ketua BEM KBM sebagai ketua sidang I, ketua BLM KBM sebagai ketua sidang II, dan Koordinator KOMDIS sebagai ketua sidang III. (5) Pembahasan tentang penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh koordinator KOMDIS, Ketua BEM KBM akan menunjuk seorang ketua sidang III untuk menggantikan posisi koordinator KOMDIS dari unsur warga. (6) Pembahasan tentang penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pengawas akan dipimpin oleh ketua BLM sebagai ketua sidang I, ketua CC sebagai ketua sidang II, dan satu orang yang ditunjuk oleh ketua sidang I sebagai ketua sidang III. (7) Pembahasan tentang penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh ketua CC, Ketua BLM akan menunjuk seorang ketua sidang II untuk menggantikan posisi Ketua CC.
Pasal 48
(1) Sidang Istimewa adalah sidang yang berlangsung sewaktu-waktu selama masa pengaderan jika dianggap perlu dan mendesak. (2) Sidang Istimewa pengaderan dihadiri oleh perangkat pengaderan dan peserta. (3) Sidang Istimewa Pengaderan dipimpin oleh Pimpinan sidang yang merupakan anggota CC. (4) Sidang istimewa membahas hal-hal mendesak diluar koridor yang telah ditetapkan dalam peraturan pengaderan dan peraturan pendukung lainnya.
BAB XVII SISTEM PENILAIAN
Pasal 49
(1) Sistem penilaian adalah suatu sistem yang digunakan untuk menentukan kelulusan peserta yang dilakukan dari awal tahap penerimaan hingga akhir tahap pembinaan. (2) Sistem penilaian Pengaderan bersifat objektif, adil, terbuka, dan bertanggung jawab. (3) Penilaian dilakukan dengan metode kuantitatif dan kualitatif. (4) Sistem penilaian ditetapkan oleh HRD yang dibahas di dalam GBPP.
BAB XVIII KELULUSAN
Pasal 50
Mengenai sistem kelulusan pengaderan, selanjutnya dibahas dalam GBPP.
BAB XIX PENGHENTIAN PENGADERAN Penghentian Sementara, Penghentian Sebagian, Penghentian Keseluruhan
Pasal 51
(1) Penghentian Sementara adalah penghentian semua kegiatan pengaderan dalam jangka waktu tertentu. (2) Penghentian sementara dilakukan dengan mempertimbangkan: a. SK Rektorat, b. SK Dekanat, c. Rekomendasi dari perangkat pengaderan. (3) Keputusan penghentian sementara ditetapkan melalui Sidang Istimewa.
Pasal 52
(1) Penghentian sebagian adalah penghentian sebagian rangkaian kegiatan pengaderan. (2) Penghentian sebagian dilakukan pada kegiatan yang: a. Merusak sarana dan prasarana, b. Menganggu ketertiban umum, c. Mengancam keselamatan, d. Hal-hal lain yang melanggar aturan dan norma yang berlaku. (3) Keputusan untuk penghentian sebagian diputuskan melalui SK Ketua BEM KBM.
Pasal 53 (1) Penghentian keseluruhan adalah penghentian keseluruhan rangkaian kegiatan pengaderan. (2) Penghentian keseluruhan dilakukan dengan mempertimbangkan; a.
SK Rektorat,
b.
SK Dekanat.
(3) Keputusan penghentian keseluruhan dan hal-hal yang terkait ditetapkan melalui Sidang Istimewa.
BAB XX KETENTUAN TAMBAHAN
Pasal 54
(1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan kemudian dalam pengaturan yang disepakati bersama. (2) Hal-hal yang belum diatur secara tertulis dalam ketentuan-ketentuan dan tata tertib yang ada akan diputuskan dalam sidang selama tidak bertentangan dengan peraturan pengaderan.
BAB XXI PENUTUP
Pasal 55 (1) Segala ketentuan yang belum tercantum dalam Peraturan ini untuk selanjutnya dapat ditinjau kembali. (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Surabaya Pada tanggal 11 Maret 2013
Menyetujui,
Ketua BLM KBM Psikologi
Ketua BEM KBM Psikologi
Universitas Airlangga 2013
Universitas Airlangga 2013
Mengetahui, Wakil Dekan I Psikologi Universitas Airlangga
Ilham Nur Alfian M.Psi. NIP. 197609012003121001
