PERATURAN PENGADERAN KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA
PERATURAN PENGADERAN KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA
TENTANG
MASA ORIENTASI DAN PENGADERAN MAHASISWA BARU DI LINGKUNGAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS PSIKOLOGI,
Menimbang
:
a. Bahwa kegiatan pengaderan adalah sarana untuk memberikan bekal pengetahuan dan kemampuan bagi mahasiswa baru untuk memasuki dunia akademik di lingkungan Universitas Airlangga sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Universitas Airlangga serta yang dimaksud dalam hal ini adalah Fakultas Psikologi Universitas Airlangga; b. Bahwa masa orientasi dan pengaderan adalah masa pengenalan dan pengembangan potensi mahasiswa yang diselenggarakan oleh pihak kampus dan melibatkan partisipasi dari Keluarga Mahasiswa Fakultas Psikologi (KM Fakultas Psikologi) kepada mahasiswa baru untuk mengenal dan beradaptasi dengan lingkungan akademiknya; c.
Bahwa beberapa peraturan terdahulu tentang kegiatan masa orientasi dan pengaderan sudah tidak sesuai dengan tuntutan dan dinamika masyarakat Universitas Airlangga khususnya Fakultas Psikologi, maka dari itu perlu adanya sebuah revisi;
d.
Bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu dibentuk Peraturan Keluarga Mahasiswa
Fakultas Psikologi tentang Pengaderan Mahasiswa Baru Fakultas Psikologi Universitas Airlangga.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301). 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695). 3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66). 4. Keputusan Mendiknas Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi. 5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 155/U/1998, tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi. 6. Peraturan Rektor Universitas Airlangga Nomor 07/H3/PR/2011 tentang organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Airlangga. 7. Statuta Keluarga Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN
PENGADERAN
KELUARGA
MAHASISWA FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA TENTANG MASA ORIENTASI DAN PENGADERAN MAHASISWA BARU DI LINGKUNGAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Pimpinan Universitas Airlangga untuk selanjutnya disebut Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas Airlangga. 2. Dekan Fakultas Psikologi Universitas Airlangga untuk selanjutnya disebut Dekan adalah pimpinan tertinggi Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. 3. Fakultas Psikologi Universitas Airlangga untuk selanjutnya disebut Fakultas Psikologi UA. 4. Seluruh civitas akademika yang terdiri dari mahasiswa, dekanat, dosen, guru besar, dan karyawan serta alumni Fakultas Psikologi UA adalah Keluarga Mahasiswa Fakultas Psikologi UA. 5. Keluarga Mahasiswa Fakultas Psikologi UA yang selanjutnya disebut KM adalah lembaga yang mewadahi dan memfasilitasi seluruh aktivitas kemahasiswaan di Fakultas Psikologi UA. 6. Mahasiswa baru Fakultas Psikologi UA yang selanjutnya disebut maba adalah mahasiswa Fakultas Psikologi UA yang resmi dilantik oleh rektor Universitas Airlangga dan tercatat sebagai mahasiswa semester pertama program sarjana Fakultas Psikologi UA. 7. Warga KM adalah mahasiswa Fakultas Psikologi UA yang sedang menempuh pendidikan strata 1 (satu) dan telah lulus pengaderan. Warga KM diluar perangkat pengaderan yang berhak ikut andil dalam pengaderan adalah mahasiswa yang telah lulus masa pengaderan. 8. Organisasi kemahasiswaan intra-kampus Fakultas Psikologi UA, yang selanjutnya disebut Ormawa adalah wadah aktualisasi dan pengembangan diri dalam rangka mengembangkan softskills dan karakter kepemimpinan mahasiswa.
9. Badan Legislatif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Psikologi UA yang selanjutnya disebut BLM KM adalah organisasi kemahasiswaan yang melaksanakan fungsi legislatif/perwakilan mahasiswa, di tingkat Fakultas Psikologi UA. 10. Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Psikologi UA yang selanjutnya disebut BEM KM adalah organisasi kemahasiswaan yang melaksanakan fungsi eksekutif di tingkat Fakultas Psikologi UA. 11. Badan Semi Otonom Keluarga Mahasiswa Fakultas Psikologi UA yang selanjutnya disebut BSO KM adalah badan yang bersifat semi otonom di bawah koordinasi BEM KM sebagai wadah kreativitas, minat, bakat, penalaran dan keilmuan, serta keagamaan mahasiswa Fakultas Psikologi UA. 12. Pengaderan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh perangkat pengaderan serta warga dan difasilitasi oleh BEM KM selama waktu yang ditentukan oleh BEM KM. 13. Steering Committee yang selanjutnya disebut SC adalah pengonsep sekaligus perangkat pengaderan yang berwenang mengoordinasikan pelaksanaan pengaderan yang terdiri dari KM yang ditunjuk dengan mekanisme yang ditentukan selanjutnya oleh BEM KM. 14. Organizing Committee yang selanjutnya disebut OC adalah perangkat pengaderan yang mendukung pelaksanaan pengaderan yang dikoordinir oleh SC. 15. Komisi Disiplin yang selanjutya disebut komdis adalah perangkat independen yang dibentuk oleh BEM KM melalui HRD yang berfungsi untuk mendisiplinkan jalannya pengaderan. 16. Controlling committee yang selanjutnya disebut CC adalah pengawas pengaderan yang terdiri dari anggota BLM KM yang ditunjuk, dibentuk, dan dibubarkan oleh Ketua BLM KM. 17. Human Resource Development yang selanjutnya disebut HRD adalah departemen dari BEM KM yang bertanggung jawab pada pengaderan dan bertugas membentuk Garis-garis Besar Program Pengaderan.
18. Garis-garis Besar Program Pengaderan BEM KM Fakultas Psikologi UA yang selanjutnya disebut GBPP adalah arahan program pengaderan BEM KM dalam bentuk garis-garis besar yang ditetapkan dalam sidang pleno pengaderan. 19. Tata Tertib Pengaderan adalah kontrak bersama persetujuan antara komdis dengan peserta dan komdis dengan panitia yang di dalamnya mengatur masa pengaderan serta hak dan kewajiban diantara pihak yang bersangkutan. 20. Pelanggaran adalah hal-hal yang menyimpang dari peraturan pengaderan dan/atau aturan lain yang berlaku dan dianggap akan memberi citra buruk terhadap pengaderan dan/atau almamater.
BAB II FUNGSI DAN TUJUAN Pasal 2
(1) Memberikan bekal pengetahuan dan kemampuan bagi maba untuk memasuki dunia akademik dan non akademik di lingkungan Universitas Airlangga sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Universitas Airlangga serta yang dimaksud dalam hal ini adalah Fakultas Psikologi UA. (2) Menanamkan nilai-nilai yang sesuai dengan budaya Fakultas Psikologi UA kepada maba.
BAB III WAKTU DAN TEMPAT Pasal 3
(1) Pengaderan dilaksanakan sejak maba dikukuhkan oleh Rektor dan diterima di lingkungan Fakultas Psikologi UA oleh Dekan dimulai dari tahap penerimaan, tahap pembinaan hingga tahap kelulusan pengaderan. (2) Pengaderan dilaksanakan di lingkungan Fakultas Psikologi UA dan tempat lainnya yang telah ditentukan.
BAB IV SIFAT Pasal 4
(1) Pengaderan bersifat wajib bagi seluruh maba Fakultas Psikologi UA dan/atau mahasiswa yang belum lulus pengaderan dengan ketentuan tertentu yang dibahas lebih lanjut dalam GBPP. (2) Pengaderan adalah milik KM dan dari KM Psikologi UA yang difasilitasi oleh perangkat pengaderan. (3) Tidak bersifat kasar yang dapat mengakibatkan hukum pidana dan tidak diperkenankan menggunakan tindak kekerasan yang bersifat membahayakan keselamatan fisik dan psikis seperti kekerasaan fisik, intimidasi, dan perpeloncoan dalam bentuk apapun selama pengaderan berlangsung.
BAB V PELAKSANAAN Pasal 5
(1) Pengaderan terdiri dari 3 tahapan, yaitu: a.
pengaderan dimulai dengan tahap penerimaan yaitu ketika maba diterima oleh Dekan hingga ditetapkannya tata tertib tahap pembinaan pengaderan,
b.
dilanjutkan dengan tahap pembinaan sebagai tahap inti dari pengaderan,
c.
dan ditutup dengan tahap kelulusan dengan ketentuan tertentu yang diatur dalam GBPP.
(2) Selama masa pengaderan, BEM KM, BLM KM, dan BSO Fakultas Psikologi UA, tidak diperkenankan melakukan recruitment maupun pendelegasian terhadap maba.
BAB VI PERANGKAT PENGADERAN Pasal 6
(1) Panitia pengaderan, yaitu: a. Steering Committee yang selanjutnya disebut SC, b. Organizing Committee, untuk selanjutnya disebut OC. (2) Pengawas pengaderan atau controlling committee untuk selanjutnya disebut CC. (3) Komdis yang merupakan panitia khusus pengaderan. (4) Human Resource Development yang selanjutnya disebut HRD merupakan departemen dari BEM KM yang selanjutnya membentuk GBPP yang ditetapkan dalam sidang pleno pengaderan. (5) Anggota Ormawa yang tidak diperkenankan menjadi perangkat pengaderan adalah anggota yang berkedudukan sebagai BPH, kepala departemen, dan anggota yang tidak diizinkan Ketua BEM KM dan/atau kepala departemen.
BAB VII TATA URUTAN PERATURAN PENGADERAN Pasal 7
Tata urutan perundangan Pengaderan: a. Peraturan Rektor, b. Peraturan Pengaderan, c. GBPP, d. Tata Tertib pengaderan, e. aturan lain yang telah disepakati.
BAB VIII TAHAP PENGADERAN Tahap Penerimaan, Tahap Pembinaan, Kelulusan Pasal 8
(1) Tahap penerimaan adalah tahap awal dari pengaderan. (2) Tahap penerimaan dimulai dari hari setelah pengukuhan oleh Rektor dan diterima oleh Dekan sampai ditetapkannya tata tertib tahap pembinaan pengaderan. (3) Pelaksanaan pengaderan tahap penerimaan diatur dalam peraturan tersendiri.
Pasal 9
(1) Tahap pembinaan adalah tahap lanjutan dari tahap penerimaan. (2) Tahap pembinaan merupakan inti dari pengaderan. (3) Tahap pembinaan akan dilakukan selama waktu yang ditetapkan oleh SC dengan kesepakatan bersama HRD. (4) Pelaksanaan tahap pembinaan menjadi tanggung jawab BEM KM Fakultas Psikologi UA. (5) Ormawa yang ada di lingkungan Fakultas Psikologi UA ikut berperan dalam masa pembinaan dengan koordinasi oleh SC. (6) Tahap pembinaan selengkapnya akan diatur dalam GBPP tahap pembinaan.
Pasal 10
(1) Kelulusan adalah suatu kegiatan yang mengakhiri pengaderan untuk memutuskan lulus atau tidak lulusnya maba menjadi warga KM. (2) Kelulusan memiliki tanda yang selanjutnya dibahas dalam GBPP.
BAB IX STEERING COMMITTEE Pengertian, Sifat dan Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Keanggotaan Pasal 11
(1) SC merupakan panitia pengonsep pengaderan yang dibentuk oleh HRD yang disetujui oleh Ketua BEM KM. (2) SC dipimpin oleh satu orang koordinator yang ditunjuk oleh HRD dengan mekanisme yang akan ditetapkan selanjutnya dan dilantik oleh Ketua BEM KM. (3) Koordinator SC beserta HRD membentuk keanggotaan SC.
Pasal 12
(1) SC bersifat sementara, selama masa pengaderan berlangsung dan berlaku sejak ditetapkan sampai dibubarkan oleh Ketua BEM KM. (2) SC berkedudukan dibawah HRD.
Pasal 13
(1) Koordinator SC bertanggungjawab kepada Ketua BEM KM melalui HRD. (2) Mengonsep pengaderan sesuai dengan GBPP yang dibentuk oleh HRD. (3) Melaksanakan pengaderan dengan memberi arahan dan didukung oleh OC. (4) Menjaga agar pengaderan tetap berjalan sesuai dengan GBPP. (5) Memberi laporan setiap acara pengaderan dan rapat koordinasi panitia dan/atau sejenisnya secara menyeluruh kepada HRD. (6) Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada BEM KM.
Pasal 14
(1) Menyusun dan mengkaji konsep pengaderan.
(2) Memfasilitasi pembentukan, mengesahkan dan membubarkan OC atas sepengetahuan HRD dan Ketua BEM KM. (3) Memberikan teguran kepada OC terkait dengan penyimpangan terhadap GBPP, konsep pengaderan atau kesepakatan bersama lainnya. (4) Memberhentikan OC dari kepanitiaan sesuai dengan prosedur. (5) Melakukan rapat koordinasi dan/atau sejenisnya dan upaya-upaya lain untuk menunjang kesuksesan pengaderan selama tidak bertentangan dengan Peraturan Pengaderan/ GBPP/ peraturan lain yang telah disepakati. (6) Memberikan rekomendasi kepada HRD untuk menghentikan sebagian atau seluruh kegiatan pengaderan apabila dianggap perlu dengan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Ketua BEM KM. (7) Membuat peraturan internal SC dengan persetujuan koordinator SC dan diketahui oleh kepala departemen HRD selama tidak bertentangan dengan peraturan pengaderan/ peraturan lain yang telah disepakati.
Pasal 15
(1) SC sekurang-kurangnya terdiri dari wakil dari tiga angkatan aktif tahun pertama, tahun kedua, dan tahun ketiga dengan jumlah yang diperlukan dan dipertimbangkan selanjutnya. (2) Mahasiswa yang menjadi anggota SC harus telah dinyatakan lulus dari serangkaian proses pengaderan.
BAB X ORGANIZING COMMITTEE Pengertian, Sifat dan Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Keanggotaan Pasal 16
(1) OC merupakan panitia pendukung-pelaksana proses pengaderan. (2) OC dipimpin oleh satu orang Ketua pada setiap kegiatan pengaderan yang dibentuk oleh SC atas persetujuan Ketua BEM KM.
Pasal 17
(1) OC bersifat sementara, selama masa pengaderan berlangsung dan berlaku sejak ditetapkan sampai dengan dibubarkan oleh SC atas persetujuan Ketua BEM KM. (2) OC berkedudukan dibawah SC.
Pasal 18
(1) OC bertanggungjawab pada SC dan Ketua BEM KM. (2) Melaksanakan kegiatan pengaderan sesuai dengan GBPP dan konsep pengaderan. (3) Melaporkan dan/atau mempersilahkan SC serta HRD melakukan pengawasan secara menyeluruh pada setiap acara pengaderan dan rapat koordinasi panitia dan/atau sejenisnya tanpa terkecuali. (4) Mempersilahkan
CC
melakukan
pengawasan
pada
setiap
rangkaian
pengaderan.
Pasal 19
(1) Ketua OC memilih dan memberhentikan anggotanya dengan persetujuan koordinator SC sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. (2) Melakukan rapat koordinasi dan/atau sejenisnya serta upaya lain untuk menunjang kesuksesan pengaderan selama tidak bertentangan dengan Peraturan Pengaderan/peraturan lain yang telah disepakati. (3) Membuat peraturan internal bidang-bidang yang ada dalam OC dengan persetujuan Ketua OC dan diketahui oleh koordinator SC selama tidak bertentangan dengan peraturan pengaderan/peraturan lain yang telah disepakati.
Pasal 20
(1) OC dibentuk dan dipilih melalui mekanisme perekrutan terbuka dengan mekanisme yang ditetapkan oleh SC. (2) Mahasiswa yang menjadi anggota OC harus telah dinyatakan lulus dari serangkaian proses pengaderan. (3) Mahasiswa memiliki hak penuh sebagai OC bila telah menandatangani surat pernyataan yang telah ditetapkan oleh koordinator SC yang disetujui oleh HRD melalui SK Ketua BEM KM.
BAB XI CONTROLLING COMMITTEE Pengertian, Sifat dan Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Keanggotaan Pasal 21
(1) CC merupakan pengawas pengaderan yang terdiri atas beberapa anggota BLM KM yang ditunjuk dan dibentuk oleh Ketua BLM KM. (2) Dipimpin oleh satu orang Ketua CC yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan anggota BLM KM.
Pasal 22
(1) CC bersifat sementara, berlaku selama masa pengaderan berlangsung dan tidak memihak. (2) CC sejajar dengan HRD.
Pasal 23
(1) Ketua CC bertanggungjawab kepada Ketua BLM KM. (2) Mengawasi berlakunya peraturan pengaderan dan aturan yang lain selama masa pengaderan.
(3) Memfasilitasi pelaksanaan sidang umum pengaderan, sidang pleno, sidang justifikasi, sidang istimewa, dan forum evaluasi serta forum yang berguna untuk menunjang kesuksesan pengaderan. (4) Mengawasi proses pengaderan melalui HRD. (5) Melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua BLM KM.
Pasal 24
(1) Melakukan rapat koordinasi dan/atau sejenisnya serta upaya lain untuk menunjang kesuksesan pengaderan selama tidak bertentangan dengan Peraturan Pengaderan/peraturan lain yang telah disepakati. (2) Ikut serta dalam setiap rangkaian pengaderan guna melakukan pengawasan. (3) Memberikan rekomendasi kepada HRD untuk menghentikan sebagian atau seluruh kegiatan pengaderan apabila dianggap perlu dengan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada BEM KM, dan Ketua BLM KM dalam forum evaluasi. (4) Memberikan rekomendasi kepada SC untuk memberhentikan OC yang melakukan pelanggaran.
Pasal 25
CC terdiri dari beberapa anggota BLM KM yang ditunjuk, dibentuk dan diberhentikan oleh Ketua BLM KM.
BAB XII HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT Pengertian, Sifat dan Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Keanggotaan Pasal 26
(1) Merupakan bagian dari BEM KM yang bertanggung jawab terhadap programprogram pengaderan di lingkungan Fakultas Psikologi UA.
(2) Dipimpin oleh satu orang kepala departemen.
Pasal 27
(1) HRD bersifat sementara, berlaku selama satu periode kepengurusan BEM KM. (2) Dibentuk dan dibawahi oleh Ketua BEM KM.
Pasal 28
(1) HRD bertanggung jawab dan melaporkan seluruh kegiatan pengaderan kepada Ketua BEM KM dan CC. (2) Menyusun dan mengesahkan GBPP atas persetujuan Ketua BEM KM dan Ketua BLM KM. (3) Membentuk SC dan menunjuk koordinator komdis. (4) Memfasilitasi pelatihan untuk SC dan OC. (5) Memfasilitasi forum koordinasi dan rapat koordinasi lain yang diperlukan.
Pasal 29 (1) Mengawasi konsep dan jalannya program pengaderan sesuai GBPP. (2) Memberi teguran pada SC dan OC melalui SC jika terdapat ketidaksesuaian dengan GBPP. (3) Ikut serta dalam setiap acara pengaderan dan rapat koordinasi. (4) Memberikan saran terhadap konsep atau acara yang dibentuk oleh SC. (5) Menghentikan sebagian atau seluruh kegiatan pengaderan apabila dianggap perlu dengan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Ketua BEM KM.
Pasal 30
(1) Terdiri atas mahasiswa yang telah lulus pengaderan. (2) HRD dibentuk dan dipilih melalui mekanisme perekrutan terbuka dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Ketua BEM KM. BAB XIII KOMISI DISIPLIN Pengertian, Sifat dan Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Keanggotaan Pasal 31
(1) Komisi Disiplin atau komdis adalah perangkat independen untuk menegakkan kedisiplinan selama proses serangkaian pengaderan. (2) Komdis dipimpin oleh satu orang koordinator komdis. (3) Komdis dibentuk oleh HRD melalui SK Ketua BEM KM.
Pasal 32
(1) Komdis bersifat sementara, berlaku selama masa pengaderan berlangsung dan tidak memihak. (2) Komdis berkedudukan di atas SC dan OC, di bawah HRD dan CC.
Pasal 33
(1) Koordinator komdis bertanggungjawab kepada Ketua BEM KM melalui HRD. (2) Menegakkan peraturan yang lain selama masa pengaderan. (3) Membuat tata tertib untuk perangkat dan perserta pengaderan. (4) Melaporkan hasil kerja kepada HRD dan CC. (5) Memfasilitasi Commitee Forum.
Pasal 34
(1) Melakukan rapat koordinasi dan/atau sejenisnya serta upaya lain untuk menunjang kesuksesan pengaderan selama tidak bertentangan dengan Peraturan Pengaderan/peraturan lain yang telah disepakati. (2) Menggali informasi terkait pengaderan dari perangkat dan peserta pengaderan. (3) Melakukan peringatan dan pemberian sanksi ringan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran kategori A oleh perangkat dan/atau peserta. (4) Memberikan rekomendasi kepada HRD untuk menghentikan sebagian atau seluruh kegiatan pengaderan apabila dianggap perlu dengan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Ketua BEM KM, dan Ketua BLM KM dalam forum evaluasi. (5) Memberikan rekomendasi kepada SC untuk memberhentikan OC yang melakukan pelanggaran. (6) Koordinator komdis memiliki wewenang untuk memilih anggota-anggota komdis atas persetujuan Ketua BEM KM.
Pasal 35
Komdis terdiri dari beberapa anggota yang berasal dari unsur warga KM yang diminta dan dibentuk oleh HRD melalui SK Ketua BEM KM.
BAB XIV PENINDAKAN PELANGGARAN DAN SANKSI Kategori Pelanggaran, Wewenang Penindak, Penindakan untuk Peserta dan Perangkat Pengaderan, Kehilangan Keanggotaan Perangkat Pengaderan Pasal 36
(1) Terdapat kategori pelanggaran A, B, dan C yang di tentukan dalam mekanisme tata tertib pengaderan.
(2) Kategori pelanggaran A adalah pelanggaran berat. (3) Kategori pelanggaran B adalah pelanggaran sedang. (4) Kategori pelanggaran C adalah pelanggaran ringan. (5) Kategori pelanggaran lebih lanjut dijelaskan dalam tata tertib pengaderan.
Pasal 37
(1) Pelanggaran yang dilakukan oleh peserta dilaporkan kepada OC atau langsung kepada komdis dan ditindak oleh komdis. (2) Pelanggaran yang dilakukan oleh komdis dilaporkan kepada HRD dan ditindak oleh Ketua BEM KM. (3) Pelanggaran yang dilakukan oleh SC dan OC yang termasuk dalam kategori A dilaporkan kepada dan ditindak oleh BEM KM dan kategori B dan C dilaporkan dan ditindak oleh komdis sesuai dengan tata tertib yang dibentuk oleh komdis. (4) Pelanggaran yang dilakukan oleh CC dilaporkan kepada dan ditindak oleh Ketua BLM KM.
Pasal 38
(1) Semua pelanggaran berat dan termasuk dalam kategori A dicatat, dilaporkan dan dibahas dalam Committee Forum. (2) Semua pelanggaran ringan dan termasuk dalam kategori B dan C dicatat, dilaporkan dan ditindak oleh komdis sesuai dengan tata tertib yang berlaku. (3) Jenis penindakan dilakukan berurutan sesuai dengan berat pelanggaran yang akan dibahas lebih lanjut dalam tata tertib, yang berupa: a. teguran/ peringatan, b. sanksi ringan, c. sanksi berat. (4) Jenis sanksi yang diberikan secara berurutan dapat berupa: a. pencabutan jabatan secara sementara,
b. pencabutan jabatan secara tetap, c. hal- hal yang dianggap perlu. (5) Sanksi dibahas dalam Committee Forum dan diputuskan dalam Sidang Justifikasi. (6) Sanksi ringan yang dapat diberikan kepada peserta berupa: a. pengulangan dan/atau penambahan tugas, b. hal-hal lain yang dianggap perlu. (7) Sanksi berat dan termasuk dalam kategori A yang diberikan kepada peserta berupa pencabutan hak untuk mengikuti pengaderan.
Pasal 39
(1) Mahasiswa kehilangan keanggotaan perangkat pengaderan jika telah dikenakan pencabutan jabatan secara tetap yang dibahas dalam Committe Forum dan ditetapkan dalam Sidang Justifikasi. (2) Mahasiswa yang telah kehilangan keanggotaan perangkat pengaderan tidak diperkenankan
menghadiri,
mengintervensi,
mengganggu
pelaksanaan
pengaderan, menyebar berita tidak benar dan/atau yang bisa memperburuk citra peserta, dan perangkat pengaderan, baik sebagian atau seluruhnya melalui lisan dan/atau media apapun. (3) Mahasiswa yang telah kehilangan keanggotaan perangkat pengaderan bila melanggar ayat 2 diatas, akan ditindak sebagaimana mestinya.
BAB XV FORUM-FORUM Forum Koordinasi, Forum Evaluasi, Committe Forum Pasal 40
(1) Forum Koordinasi adalah forum khusus yang dihadiri oleh Ketua BLM KM, Ketua BEM KM, perwakilan HRD, perwakilan CC, komdis, perwakilan SC, dan perwakilan OC untuk mengkoordinasikan panitia, panitia khusus dan/atau
pengawas guna menunjang jalannya pengaderan serta hal-hal yang terkait dengan kegiatan pengaderan. (2) Forum koordinasi difasilitasi oleh HRD.
Pasal 41
(1) Forum Evaluasi adalah forum khusus yang dihadiri oleh Ketua BLM KM, Ketua BEM KM, perwakilan HRD, perwakilan CC, komdis, perwakilan SC, dan perwakilan OC sebagai hasil evaluasi terhadap hal-hal yang terkait dengan kegiatan pengaderan. (2) Forum Evaluasi dilakukan pada akhir tahap penerimaan, setiap akhir tahap pembinaan, dan akhir pengaderan. (3) Forum evaluasi difasilitasi oleh CC.
Pasal 42
(1) Committee Forum adalah forum khusus yang dihadiri oleh Ketua BLM KM, Ketua BEM KM, komdis, perwakilan CC, perwakilan HRD, perwakilan SC, perwakilan OC, dan perwakilan warga KM. (2) Committee Forum membahas tentang penindakan atas pelanggaran dalam kategori A atau yang tidak tercantum dalam tata tertib yang dilakukan oleh perangkat dan/atau peserta pengaderan. (3) Committee Forum dipimpin oleh pimpinan Committee Forum. (4) Pembahasan tentang penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh SC, OC dan/atau peserta akan dipimpin oleh Ketua BEM KM. (5) Pembahasan tentang penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh komdis dipimpin oleh kepala departemen HRD. (6) Pembahasan tentang penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh HRD akan dipimpin oleh Ketua BEM KM. (7) Pembahasan tentang penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh CC akan dipimpin oleh Ketua BLM KM.
(8) Keputusan penindakan dapat diambil dari hasil musyawarah peserta yang hadir dalam Committee Forum. (9) Mekanisme Committee Forum akan ditetapkan sesuai dengan kesepakatan bersama. (10) Keputusan dalam Committee Forum yang merupakan sanksi berat akan diputuskan dalam sidang justifikasi. (11) Committee Forum difasilitasi oleh komdis.
BAB XVI SIDANG Sidang Umum Pengaderan, Sidang Pleno Pengaderan, Sidang Justifikasi, Sidang Istimewa Pasal 43
(1) Sidang Umum Pengaderan adalah sidang diawal masa pembinaan pengaderan. (2) Sidang Umum Pengaderan I dihadiri oleh Ketua BEM KM, Ketua BLM KM, dan perangkat pengaderan dan Sidang Umum II dihadiri oleh Ketua BEM KM, Ketua BLM KM, komdis, CC, HRD, dan peserta pengaderan. (3) Sidang Umum Pengaderan dipimpin oleh Ketua CC sebagai Pimpinan Sidang I, Kepala Departemen HRD sebagai Pimpinan Sidang II dan anggota HRD sebagai Pimpinan Sidang III. (4) Sidang Umum Pengaderan dilaksanakan untuk menetapkan tata tertib pengaderan antara komdis dengan peserta dan komdis dengan panitia.
Pasal 44
(1) Sidang Pleno Pengaderan I adalah sidang yang membahas peraturan pengaderan. (2) Sidang Pleno Pengaderan II adalah sidang yang membahas GBPP.
(3) Sidang Pleno Pengaderan I dihadiri oleh BEM KM dan BLM KM serta perwakilan Warga KM. (4) Sidang Pleno Pengaderan II dihadiri oleh BEM KM, BLM KM, perwakilan Warga KM, SC, dan CC. (5) Sidang Pleno Pengaderan dipimpin oleh anggota BLM KM sebagai Pimpinan Sidang I, II, dan III. (6) Sidang Pleno Pengaderan dilaksanakan untuk: a. mengesahkan Peraturan Pengaderan, b. mengesahkan GBPP, c. membahas ketidaksesuaian peraturan pengaderan, GBPP dengan kondisikondisi tertentu.
Pasal 45
(1) Sidang Justifikasi adalah sidang khusus yang dihadiri oleh Ketua BLM KM, Ketua BEM KM, komdis, perwakilan CC, perwakilan SC, dan perwakilan OC untuk membahas tentang penindakan pelanggaran oleh perangkat serta peserta pengaderan. (2) Keputusan Sidang Justifikasi mempertimbangkan keputusan dari Committe Forum. (3) Mekanisme dan perangkat Sidang Justifikasi ditentukan dalam Committe Forum. (4) Pembahasan tentang penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh SC, OC dan/atau peserta akan dipimpin oleh Ketua BEM KM sebagai Pimpinan Sidang I, Ketua BLM KM sebagai Pimpinan Sidang II, dan Koordinator komdis sebagai Pimpinan Sidang III. (5) Pembahasan tentang penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh koordinator komdis, Kepala Departemen HRD akan menunjuk seorang Pimpinan Sidang III untuk menggantikan posisi koordinator komdis dari unsur warga.
(6) Pembahasan tentang penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh HRD akan dipimpin oleh Ketua BEM KM sebagai Pimpinan Sidang I, Ketua CC sebagai Pimpinan Sidang II, dan satu orang yang ditunjuk oleh Pimpinan Sidang I sebagai Pimpinan Sidang III. (7) Pembahasan tentang penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua CC akan dipimpin oleh Ketua BLM KM, dan Ketua BLM KM akan menunjuk seorang Pimpinan Sidang II untuk menggantikan posisi Ketua CC.
Pasal 46
(1) Sidang Istimewa adalah sidang yang berlangsung sewaktu-waktu selama masa pengaderan jika dianggap perlu dan mendesak. (2) Sidang Istimewa pengaderan dihadiri oleh perangkat pengaderan dan peserta. (3) Sidang Istimewa Pengaderan dipimpin oleh pimpinan sidang yang merupakan anggota CC. (4) Sidang istimewa membahas hal-hal mendesak diluar koridor yang telah ditetapkan dalam peraturan pengaderan dan peraturan pendukung lainnya.
BAB XVII SISTEM PENILAIAN Pasal 47
(1) Sistem penilaian adalah suatu sistem yang digunakan untuk menentukan kelulusan peserta dan keberhasilan pengaderan yang dilakukan dari awal tahap penerimaan hingga akhir tahap pembinaan. (2) Sistem penilaian pengaderan bersifat objektif, adil, terbuka, dan bertanggung jawab. (3) Penilaian dilakukan dengan metode kuantitatif dan kualitatif. (4) Sistem penilaian ditetapkan oleh HRD yang dibahas di dalam GBPP.
BAB XVIII KELULUSAN Pasal 48
Mengenai sistem kelulusan pengaderan, selanjutnya dibahas dalam GBPP.
BAB XIX PENGHENTIAN PENGADERAN Penghentian Sementara, Penghentian Sebagian, Penghentian Keseluruhan Pasal 49
(1) Penghentian Sementara adalah penghentian semua kegiatan pengaderan dalam jangka waktu tertentu. (2) Penghentian sementara dilakukan dengan mempertimbangkan: a. SK Rektorat, b. SK Dekanat, c. rekomendasi dari perangkat pengaderan. (3) Keputusan penghentian sementara ditetapkan melalui Sidang Istimewa.
Pasal 50
(1) Penghentian sebagian adalah penghentian sebagian rangkaian kegiatan pengaderan. (2) Penghentian sebagian dilakukan pada kegiatan yang: a. merusak sarana dan prasarana, b. menganggu ketertiban umum, c. mengancam keselamatan, d. hal-hal lain yang melanggar aturan dan norma yang berlaku. (3) Keputusan untuk penghentian sebagian diputuskan melalui SK Ketua BEM KM.
Pasal 51
(1) Penghentian keseluruhan adalah penghentian keseluruhan rangkaian kegiatan pengaderan. (2) Penghentian keseluruhan dilakukan dengan mempertimbangkan; a.
SK Rektorat,
b.
SK Dekanat.
(3) Keputusan penghentian keseluruhan dan hal-hal yang terkait ditetapkan melalui Sidang Istimewa.
BAB XX KETENTUAN TAMBAHAN Pasal 52
(1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan kemudian dalam pengaturan yang disepakati bersama. (2) Hal-hal yang belum diatur secara tertulis dalam ketentuan-ketentuan dan tata tertib yang ada akan diputuskan dalam sidang selama tidak bertentangan dengan peraturan pengaderan.
BAB XXI PENUTUP Pasal 53
(1) Segala ketentuan yang belum tercantum dalam peraturan ini untuk selanjutnya dapat ditinjau kembali. (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Dengan Persetujuan Bersama BADAN LEGISLATIF MAHASISWA dan BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PENGADERAN KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS PSIKOLOGI UA
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal disahkan. Agar setiap orang mengetahuinya. Memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran KM Fakultas Psikologi UA
Disahkan di Surabaya Pada tanggal 2 Maret 2014
PIMPINAN SIDANG I
PIMPINAN SIDANG II
PIMPINAN SIDANG III
Muh. Syawaluddin Fatih
Ratih Manggarsari
M. Hanifa Khairurahman
NIM. 111211132075
NIM. 111311133088
NIM. 111311133113
Ketua BLM KM
Ketua BEM KM
Fakultas Psikologi UA
Fakultas Psikologi UA
Vito Daryfauzi
Rizki Satriya Bimantara
NIM. 111111183
NIM. 111111186
Mengetahui, Wakil Dekan 1 Fakakultas Psikologi UA
Ilham Nur Alfian, M.Psi NIP. 197609012003121001
