PERATURAN BADAN SEMI OTONOM KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA
TENTANG ALUR ORGANISASI BADAN SEMI OTONOM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS PSIKOLOGI
Menimbang:
a. bahwa BSO Fakultas Psikologi Universitas Airlangga adalah organisasi kemahasiswaan yang bersifat semi otonom sebagai wadah kreativitas, minat, bakat, penalaran dan keilmuan, serta keagamaan mahasiswa; b. pentingnya untuk membuat standardisasi prosedur pengajuan Badan Semi Otonom baru demi memenuhi aspek legalitas dan kredibilitas; c. perlu adanya peraturan yang mengatur tentang segala hal terkait Badan Semi Otonom;
Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga; 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 155/U/1998, tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi; 7. Statuta
Keluarga
Mahasiswa
Fakultas
Psikologi
Universitas
Airlangga;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN
BADAN
SEMI
OTONOM
DI
LINGKUNGAN KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA TENTANG ALUR ORGANISASI BADAN SEMI OTONOM FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
1.
Pimpinan Universitas Airlangga yang selanjutnya disebut Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas Airlangga.
2.
Dekan Fakultas Psikologi Universitas Airlangga yang selanjutnya disebut Dekan adalah pimpinan tertinggi Fakultas Psikologi Universitas Airlangga.
3.
Fakultas Psikologi Universitas Airlangga yang selanjutnya disebut Fakultas Psikologi UNAIR.
4.
Statuta Keluarga Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga yang selanjutnya disebut Statuta KM adalah aturan tertinggi di lingkungan Keluarga Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga yang mengatur segala aspek dinamika perangkat kemahasiswaan di dalam lingkup Keluarga Mahasiswa sebagaimana telah dijelaskan dalam Bagian Pendahuluan Statuta Keluarga Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga.
5.
Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga yang selanjutnya disebut mahasiswa adalah setiap individu yang sedang menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Psikologi Universitas Airlangga.
6.
Keluarga Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga yang selanjutnya disebut KM adalah wadah yang mewadahi dan memfasilitasi seluruh aktivitas kemahasiswaan di Fakultas Psikologi Universitas Airlangga.
7.
Sidang Kongres Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga yang selanjutnya disebut Sidang Kosma adalah forum tertinggi pemusyawaratan sebagai pengambil ketetapan dan keputusan tertinggi mahasiswa.
8.
Rancangan Kegiatan dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disebut RKAT merupakan rancangan program kerja dan anggaran organisasi yang disusun untuk satu periode kepengurusan.
9.
Badan Legislatif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas
Airlangga
yang
selanjutnya
disebut
BLM KM adalah organisasi kemahasiswaan yang melaksanakan fungsi legislatif di tingkat mahasiswa. 10.
Ketua
Badan
Eksekutif
Mahasiswa
Keluarga
Mahasiswa
Fakultas Psikologi Universitas Airlangga yang selanjutnya disebut Ketua BEM KM adalah pemegang otoritas tertinggi pemerintahan eksekutif di lingkungan KM. 11.
Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas
Airlangga
yang
selanjutnya
disebut
BEM KM adalah organisasi kemahasiswaan yang melaksanakan fungsi eksekutif di tingkat mahasiswa. 12.
Departemen Pengembangan Minat dan Bakat Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga yang selanjutnya disebut Departemen Pemikat adalah bagian organisasi kemahasiswaan yang memfasilitasi mahasiswa dalam pengembangan softskill nonakademik di bidang kreativitas, minat, bakat, penalaran dan keilmuan, serta keagamaan di tingkat mahasiswa.
13.
Badan Semi Otonom Fakultas Psikologi Universitas Airlangga yang selanjutnya disebut BSO adalah organisasi kemahasiswaan yang bersifat semi otonom sebagai wadah kreativitas, minat, bakat, penalaran, dan keilmuan serta keagamaan mahasiswa.
14.
Komunitas yang berada di Fakultas Psikologi Universitas Airlangga selanjutnya disebut komunitas adalah wadah untuk beraktivitas dari sekumpulan mahasiswa yang memiliki minat yang sama dan bersifat bebas-terikat.
15.
Angkatan kuliah yang selanjutnya disebut Angkatan adalah entitas nonormawa yang berada dalam koordinasi dan lindungan KM.
16.
Ketua Angkatan yang selanjutnya disebut Komting (Komandan Tingkat) adalah seseorang yang dipilih sebagai ketua dari masingmasing Angkatan dengan memiliki kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu yang dilaksanakan dengan berfokus kepada kepentingan aspirasi dan eksistensi angkatannya.
BAB II DASAR DAN TUJUAN
Pasal 2 Dasar
BSO secara hukum berdasar pada Statuta KM.
Pasal 3 Tujuan
1.
Mewadahi kreativitas, minat, bakat, penalaran dan keilmuan, serta keagamaan mahasiswa.
2.
Memfasilitasi
mahasiswa
mengembangkan
kemampuan
berorganisasi serta mempraktikkan wawasan yang diperoleh mahasiswa selama perkuliahan.
BAB III STATUS, SIFAT DAN KEDUDUKAN
Pasal 4 Status
1.
BSO adalah organisasi kemahasiswaan yang secara resmi diakui keberadaanya oleh Fakultas Psikologi UNAIR sebagai wadah pembinaan dan pengembangan mahasiswa.
2.
BSO merupakan kelengkapan struktural, fungsional, dan regular KM.
Pasal 5 Sifat
BSO bersifat semi otonom yang artinya organisasi ini memiliki otonomi dalam mengelola organisasi namun tetap di bawah koordinasi BEM KM dan BLM KM dalam hal pendanaan serta pertanggungjawaban.
Pasal 6 Kedudukan
BSO secara struktural berada di bawah koordinasi BEM KM.
BAB IV SYARAT
Pasal 7
Syarat BSO sebagai berikut: a.
memiliki visi dan misi;
b.
memiliki AD/ART;
c.
memiliki struktur kepengurusan yang jelas;
d.
memiliki
program
kerja
dan
kegiatan
yang
sudah
direalisasikan; e.
mampu memenuhi kewajiban BSO.
BAB V FUNGSI
Pasal 8
BSO berfungsi sebagai wadah pembinaan, pengembangan, dan kaderisasi internal mahasiswa yang terkait dengan kreativitas, minat, bakat, penalaran dan keilmuan, serta keagamaan di tingkat internal Fakultas Psikologi UNAIR yang berkoordinasi dengan BEM KM.
BAB VI TUGAS
Pasal 9
1.
Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan baik internal maupun eksternal Fakultas Psikologi UNAIR yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan diri mahasiswa sesuai dengan bidang yang digeluti BSO, yang pelaksanaannya berkoordinasi dengan BEM KM.
2.
Mempertanggungjawabkan seluruh kegiatannya kepada BLM KM melalui BEM KM.
BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 10 Hak
BSO berhak: a.
mengatur dan mengelola organisasinya sendiri;
b.
menerima bantuan dan perlindungan dari pemerintahan KM maupun perangkat KM lainnya;
c.
dilibatkan dalam merancang kebijakan RKAT;
d.
menerima dana belanja yang berasal dari RKAT;
e.
mengadakan kerja sama dengan pihak lain di dalam dan di luar lingkup KM dengan persetujuan BEM KM;
f.
mendapatkan penilaian dari Departemen Pemikat dengan skala penilaian A, B, C, D, maupun E.
Pasal 11 Kewajiban
BSO wajib: a.
menaati statuta KM dan ketetapan Sidang Kosma serta peraturan lain yang berlaku;
b.
mengirimkan tiga orang perwakilan sebagai peserta Sidang Kosma;
c.
mengirimkan minimal tiga orang perwakilan sebagai peserta forum yang diadakan oleh Departemen Pemikat dan BLM KM;
d.
melakukan koordinasi dan memenuhi kewajiban administrasinya kepada BEM KM;
e.
jumlah keanggotaan minimal 20 orang yang terdiri dari minimal tiga angkatan aktif termuda disertai dengan kartu keanggotaan dari BSO yang bersangkutan.
BAB VIII PEMBENTUKAN, PEMBEKUAN, DAN PEMBUBARAN BSO
Pasal 12 Pembentukan BSO
1.
Pengajuan pembentukan komunitas menjadi BSO harus memenuhi pasal 7.
2.
Pengajuan pembentukan BSO diajukan kepada BLM KM melalui BEM KM pada saat Sidang Kosma I dengan persyaratan yang telah ditentukan.
3.
Pengesahan BSO dilaksanakan pada saat Sidang Kosma II dengan ketentuan telah melalui masa percobaan selama satu periode kepengurusan organisasi mahasiswa dalam pengawasan BEM KM dan BLM KM.
Pasal 13 Pembekuan BSO
1.
Pembekuan BSO dilakukan apabila: a. BSO mendapatkan skala penilaian D maupun E dari Departemen Pemikat; b. BSO terbukti melakukan pelanggaran berat; c. BSO tidak melaksanakan ketetapan Sidang Kosma.
2.
Pembekuan adalah kondisi yang diberikan kepada BSO yang memenuhi ayat 1.
3.
Mekanisme pembekuan BSO adalah melalui BLM KM yang diajukan oleh BEM KM.
4.
Pengambilan keputusan pembekuan BSO dilaksanakan saat Sidang Kosma II.
5.
Pembekuan dilakukan selama satu periode berikutnya.
Pasal 14 Pencabutan Pembekuan BSO
Pencabutan pembekuan BSO dilakukan apabila: a. BSO telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan pasal 10 dan 11; b. BSO telah melaksanakan ketetapan Sidang Kosma; c. BSO tidak mendapatkan skala penilaian D maupun E pada masa pembekuan; d. BSO tidak melakukan pelanggaran berat;
e. BSO diajukan kembali oleh BEM KM kepada BLM KM; dan f. pencabutan pembekuan dilakukan dengan peninjauan kembali oleh BEM KM dan BLM KM pada Sidang Kosma II.
Pasal 15 Pembubaran BSO
1.
Pembubaran BSO dilakukan apabila tidak dapat memenuhi pasal 14.
2.
Pembubaran BSO dilakukan dengan peninjauan kembali oleh BEM KM dan BLM KM pada Sidang Kosma II.
BAB IX PEMBIAYAAN
Pasal 16
1.
Pembiayaan BSO bersumber dari RKAT atau usaha lain yang legal.
2.
Pengelolaan dan tanggung jawab penggunaan biaya BSO dipertanggungjawabkan kepada BLM KM
melalui BEM KM
sesuai dengan ketetapan Sidang Kosma I. 3.
Pembagian dana anggaran kepengurusan BSO dikoordinasikan oleh BEM KM melalui pra Sidang Kosma I.
4.
Pengesahan dana anggaran kepengurusan BSO dikoordinasikan oleh BEM KM melalui Sidang Kosma I.
BAB X PELANGGARAN
Pasal 17
1.
Pelanggaran adalah perbuatan melanggar peraturan yang berlaku di lingkup KM.
2.
Jenis pelanggaran: a. pelanggaran ringan; b. pelanggaran sedang; c. pelanggaran berat.
3.
Pelanggaran ringan: a. BSO tidak melakukan koordinasi dengan pihak BEM KM; b. ketidakhadiran perwakilan BSO sekurang-kurangnya dua kali tanpa konfirmasi kehadiran dipertemuan wajib Departemen Pemikat dan BLM KM; c. tidak memenuhi pasal 7 dalam batas waktu yang sudah ditentukan.
4.
Pelanggaran sedang Ketidakhadiran perwakilan BSO lebih dari dua kali tanpa konfirmasi kehadiran dipertemuan Departemen Pemikat dan BLM KM.
5.
Pelanggaran berat Melakukan tindak kriminal secara kolektif atas nama BSO yang mencemarkan nama baik Fakultas Psikologi UNAIR.
BAB XI SANKSI
Pasal 18
1.
Sanksi diberikan pada BSO yang melanggar peraturan BSO.
2.
Sanksi diberikan sesuai dengan jenis pelanggaran: a. pelanggaran ringan; b. pelanggaran sedang; c. pelanggaran berat.
3.
Pelanggaran ringan berupa peringatan lisan yang dilakukan oleh Departemen Pemikat dalam kurun waktu tertentu.
4.
Pelanggaran sedang berupa pemberian peringatan tertulis oleh Ketua BEM KM dan denda sebesar 5% dari nominal RKAT yang disahkan tanpa mengambil dana RKAT dalam jangka waktu satu bulan setelah turunnya peringatan tertulis.
5.
Pelanggaran berat berupa pembekuan BSO pada Sidang Kosma II serta: a. pengambilalihan sisa dana RKAT yang dilakukan dengan surat rekomendasi dari BEM KM kepada BLM KM; dan/atau b. pembekuan dana RKAT yang dilakukan dengan tidak diterimanya proposal kegiatan program kerja selanjutnya sehingga dana sisa tidak dapat dicairkan.
6.
Sanksi pelanggaran dikenakan kepada BSO setelah BEM KM dan BLM KM memiliki bukti pelanggaran yang dilakukan oleh BSO.
BAB XII KETENTUAN TAMBAHAN
Pasal 19
1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam peratuan ini akan diatur kemudian. 2. Hal-hal yang belum diatur secara tertulis dalam ketentuan-ketentuan dan tata tertib yang ada akan diputuskan dalam Sidang Kosma Luar Biasa selama tidak bertentangan dengan peraturan ini.
BAB XIII PENUTUP
Pasal 20
1. Segala ketentuan yang belum tercantum dalam peraturan ini untuk selanjutnya dapat ditinjau kembali. 2. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Dengan Persetujuan Bersama
BADAN LEGISLATIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA
dan
BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BADAN SEMI OTONOM KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal disahkan. Agar setiap orang mengetahuinya. Memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran KM Fakultas Psikologi UNAIR
Disahkan di Surabaya Pada tanggal 2 Maret 2016
PIMPINAN SIDANG I
PIMPINAN SIDANG II
PIMPINAN SIDANG III
Abdul Syukur
Raditya Fitrianoor
Cory Fahrunnisa
NIM 111411133137
NIM 111511133166
NIM 111511133175
Ketua BLM KM
Ketua BEM KM
Fakultas Psikologi
Fakultas Psikologi
UNAIR
UNAIR
Aziz Priyo Widakdo
M. Hanifa K.
NIM 111311133005
NIM 111311133113
Mengetahui, Wakil Dekan I Fakultas Psikologi UNAIR
Dr. Nur Ainy Fardana N., M.Si., psikolog NIP 197202271998022001
PENJELASAN ATAS PERATURAN BADAN SEMI OTONOM KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA
Pasal 1 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Cukup jelas. Ayat (10) Cukup jelas. Ayat (11) Cukup jelas.
Ayat (12) Cukup jelas. Ayat (13) Cukup jelas. Ayat (14) Bebas-terikat adalah bebas melakukan kegiatan dan tetap terikat di bawah Fakultas Psikologi UNAIR. Ayat (15) Cukup jelas. Ayat (16) Cukup jelas.
Pasal 2 Cukup jelas.
Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas.
Ayat (2) Kelengkapan struktural adalah kelangkapan yang memiliki struktur. Kelengkapan fungsional adalah kelengkapan yang memiliki suatu fungsi tertentu. Kelengkapan reguler adalah kelengkapan yang eksis sepanjang tahun kepengurusan.
Pasal 5 Cukup jelas.
Pasal 6 Koordinasi adalah hubungan komunikasi antara dua belah pihak yaitu BSO dan BEM KM dengan tata cara yang disepakati pihak terkait.
Pasal 7 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas.
Pasal 8 Cukup jelas.
Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 10 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Pihak lain adalah pihak yang mendukung pelaksanaan kegiatan BSO. Pihak lain tidak diperkenankan berasal dari perusahaan atau pihak yang memproduksi rokok, minuman beralkohol, dan narkoba. Huruf f Berdasarkan pasal 10 poin (6) Departemen Pemikat wajib membuat skala penilaian A, B, C, D maupun E untuk setiap BSO pada periode kepengurusannya.
Pasal 11 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas.
Huruf c Forum yang dimaksud adalah forum wajib yang telah disepakati oleh perwakilan BSO, Departemen Pemikat, dan BLM KM. Huruf d Kewajiban administrasi meliputi hal-hal yang ditentukan dalam SOP BEM KM. Huruf e Kartu keanggotaan adalah bukti keanggotaan mahasiswa mengikuti suatu BSO.
Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 13 Ayat (1) Huruf a Skala penilaian BSO adalah skala evaluasi yang memiliki rentang skala dari huruf A (amat baik), B (baik), C (cukup), D (jelek), E (sangat jelek). Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas.
Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.
Pasal 14 Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas.
Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Cukup jelas.
Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 16 Ayat (1) Usaha lain yang legal adalah semua usaha yang tidak melanggar peraturan yang berlaku dan telah disetujui oleh BEM KM dan pihak Dekanat Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.
Pasal 17 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas.
Huruf c Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas.
Pasal 18 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas.
Pasal 19 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
Pasal 20 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.
