PERATURAN BADAN SEMI OTONOM KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA TENTANG ALUR ORGANISASI BADAN SEMI OTONOM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS PSIKOLOGI, Menimbang: a.
Bahwa BSO Fakultas Psikologi Universitas Airlangga adalah organisasi kemahasiswaan yang bersifat semi otonom sebagai wadah kreatifitas, minat, bakat, penalaran dan keilmuan, serta keagamaan mahasiswa.
b.
Pentingnya untuk membuat standardisasi prosedur pengajuan Badan Semi Otonom baru demi memenuhi aspek legalitas dan kredibiltas.
c.
Perlu adanya peraturan yang mengatur tentang segala hal terkait Badan Semi Otonom.
Mengingat: 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No. 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4301). 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336). 3. Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1954 tentang Pendirian Universitas Airlangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 695).
4. Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran
Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 No. 66). 5. Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga. 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 155/U/1998, tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi. 7. Peraturan Rektor Universitas Airlangga No. 07/H3/PR/2011 tentang organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Airlangga. 8. Statuta Keluarga Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga MEMUTUSKAN Menetapkan: PERATURAN BADAN SEMI OTONOM DI LINGKUNGAN KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA TENTANG ALUR ORGANISASI BADAN SEMI OTONOM FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 1. Pimpinan Universitas Airlangga untuk selanjutnya disebut Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas Airlangga. 2. Dekan Fakultas Psikologi Universitas Airlangga untuk selanjutnya disebut Dekan adalah pimpinan tertinggi Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. 3. Fakultas Psikologi Universitas Airlangga untuk selanjutnya disebut Fakultas Psikologi UNAIR. 4. Statuta Keluarga Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga yang selanjutnya disebut Statuta KM adalah aturan tertinggi di lingkungan Keluarga Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga yang mengatur segala aspek dinamika perangkat kemahasiswaan di dalam lingkup Keluarga Mahasiswa sebagaimana telah dijelaskan dalam Bagian Pendahuluan Statuta Keluarga Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. 5. Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga, yang selanjutnya disebut mahasiswa adalah setiap individu yang sedang menempuh pendidikan sarjana di Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. 6. Keluarga Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga yang selanjutnya disebut KM adalah wadah yang mewadahi dan memfasilitasi seluruh aktivitas kemahasiswaan di Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. 7. Sidang Kongres Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga yang selanjutnya disebut Sidang Kosma adalah forum tertinggi
pemusyawaratan sebagai pengambil ketetapan dan keputusan tertinggi mahasiswa. 8. Rancangan Kegiatan dan Anggaran Tahunan yang selanjutnya disebut RKAT merupakan rancangan program kerja dan anggaran organisasi yang disusun untuk satu periode kepengurusan. 9. Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga yang selanjutnya disebut BEM KM adalah organisasi kemahasiswaan yang melaksanakan fungsi eksekutif di tingkat mahasiswa. 10. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga yang selanjutnya disebut Ketua BEM KM adalah pemegang otoritas tertinggi pemerintahan eksekutif di lingkungan KM. 11. Badan Legislatif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga yang selanjutnya disebut BLM KM adalah organisasi kemahasiswaan yang melaksanakan fungsi legislatif di tingkat mahasiswa. 12. Badan Semi Otonom Fakultas Psikologi Universitas Airlangga yang selanjutnya disebut BSO adalah organisasi kemahasiswaan yang bersifat semi otonom sebagai wadah kreatifitas, minat, bakat, penalaran dan keilmuan serta keagamaan mahasiswa. 13. Komunitas yang berada di Fakultas Psikologi Univesitas Airlangga yang selanjutnya disebut komunitas adalah wadah untuk beraktivitas dari sekumpulan mahasiswa yang memiliki minat yang sama dan bersifat bebas-terikat. 14. Angkatan kuliah yang selanjutnya disebut Angkatan adalah entitas non ormawa yang berada dalam koordinasi dan lindungan KM. 15. Ketua Angkatan yang selanjutnya disebut Komting (Komandan Tingkat) adalah seseorang yang dipilih sebagai ketua dari masing-masing Angkatan dengan memiliki kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu,
yang dilaksanakan dengan berfokus kepada kepentingan aspirasi dan eksistensi angkatannya. BAB II DASAR DAN TUJUAN Pasal 2 Dasar BSO secara hukum berdasar pada Statuta KM. Pasal 3 Tujuan 1. Mewadahi kreatifitas, minat, bakat, penalaran dan keilmuan, serta keagamaan mahasiswa. 2. Memfasilitasi mahasiswa mengembangkan kemampuan berorganisasi serta
mempraktikkan
wawasan
yang
mahasiswa
peroleh
selama
perkuliahan.
BAB III STATUS, SIFAT DAN KEDUDUKAN Pasal 4 Status 1. BSO adalah organisasi kemahasiswaan yang secara resmi diakui keberadaanya oleh Fakultas Psikologi UNAIR sebagai wadah pembinaan dan pengembangan mahasiswa. 2. BSO merupakan kelengkapan struktural, fungsional dan reguler KM.
Pasal 5 Sifat BSO bersifat semi otonom yang artinya organisasi ini memiliki otonomi dalam mengelola organisasi namun tetap dibawah koordinasi BEM KM dan BLM KM dalam hal pendanaan serta pertanggungjawaban. Pasal 6 Kedudukan BSO secara struktural berada dibawah koordinasi BEM KM.
BAB IV FUNGSI Pasal 7 BSO berfungsi sebagai wadah pembinaan, pengembangan, dan kaderisasi internal mahasiswa yang terkait dengan kreatifitas, minat, bakat, penalaran dan keilmuan, serta keagamaan ditingkat internal Fakultas Psikologi UNAIR yang berkoordinasi dengan BEM KM.
BAB V TUGAS Pasal 8
1. Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan baik internal maupun eksternal Fakultas Psikologi UNAIR yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan diri mahasiswa sesuai dengan bidang yang digeluti BSO, yang pelaksaannya berkoordinasi dengan BEM KM 2. Mempertanggungjawabkan seluruh kegiatannya kepada BLM KM melalui BEM KM.
BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 9 Hak BSO berhak : 1. Mengatur dan mengelola organisasinya sendiri. 2. Menerima bantuan dan perlindungan dari pemerintahan KM maupun perangkat KM lainnya. 3. Dilibatkan dalam merancang kebijakan RKAT. 4. Menerima dana belanja yang berasal dari RKAT. 5. Mengadakan kerja sama dengan pihak lain di dalam dan di luar lingkup KM dengan persetujuan BEM KM. Pasal 10 Kewajiban BSO wajib : 1. Menaati statuta KM dan ketetapan Sidang Kosma serta peraturan lain yang berlaku. 2. Mengirimkan 3 (tiga) orang perwakilan sebagai peserta Sidang Kosma .
3. Melakukan koordinasi dan memenuhi kewajiban administrasinya kepada BEM KM. 4. Jumlah keanggotaan minimal 20 (dua puluh) orang yang terdiri dari minimal 3 (tiga) angkatan aktif termuda disertai dengan pernyataan kesediaan menjadi anggota BSO yang diajukan.
BAB VII PEMBENTUKAN, PEMBEKUAN DAN PEMBUBARAN BSO Pasal 11 Pembentukan BSO 1. Pembentukan komunitas menjadi BSO dilakukan dengan syarat : a. mempunyai visi dan misi, b. memiliki AD/ART, c. memiliki struktur kepengurusan yang jelas, d. memiliki program kerja dan kegiatan yang sudah direalisasikan, dan e. mampu memenuhi kewajiban BSO. 2. Pembentukan BSO diajukan kepada BLM KM melalui BEM KM pada saat Sidang Kosma I dengan persyaratan yang telah ditentukan. 3. Pengesahan BSO dilaksanakan pada saat Sidang Kosma II dengan ketentuan telah melalui masa percobaan selama satu periode kepengurusan organisasi mahasiswa dalam pengawasan BEM KM dan BLM KM. Pasal 12 Pembekuan BSO 1. Pembekuan BSO dilakukan apabila: a. BSO tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya, b. BSO tidak melaksanakan ketetapan sidang kosma, dan
c. BSO secara kolektif telah melakukan tindak kriminal ketika melaksanakan hak, tugas dan kewajiban. 2. Pembekuan adalah kondisi yang diberikan kepada BSO yang memenuhi ayat 1, dimana BSO tidak menerima anggaran RKAT saat menjalankan program kerja. 3. Mekanisme pembekuan BSO adalah melalui BLM KM yang diajukan oleh BEM KM berdasarkan indikator penilaian BSO. 4. Pengambilan keputusan pembekuan BSO dilaksanakan saat Sidang Kosma II. 5. Pembekuan akan dilakukan selama 1 (satu) periode berikutnya. Pasal 13 Pencabutan Pembekuan BSO 1. Pencabutan pembekuan BSO dilakukan apabila: a. BSO telah melaksanakan tugas dan kewajibannya kembali, b. BSO telah melaksanakan ketetapan sidang kosma kembali, c. BSO secara kolektif tidak melakukan tindak kriminal ketika melaksanakan hak, tugas dan kewajiban, dan d. BSO diajukan kembali oleh BEM KM berdasarkan indikator penilaian BSO kepada BLM KM 2. Pencabutan pembekuan dilakukan dengan peninjauan kembali oleh BEM KM dan BLM KM pada Sidang Kosma II. Pasal 14 Pembubaran BSO 1. Pembubaran BSO dilakukan apabila tidak dapat memenuhi pasal 13. 2. Pembubaran BSO dilakukan dengan peninjauan kembali oleh BEM KM dan BLM KM pada Sidang Kosma II.
BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 15 1. Pembiayaan BSO bersumber dari RKAT atau usaha lain yang legal. 2. Pengelolaan
dan
tanggung
jawab
penggunaan
biaya
BSO
dipertanggungjawabkan kepada BLM KM melalui BEM KM sesuai dengan ketetapan Kosma I. 3. Pembagian dana anggaran kepengurusan BSO dikoordinasikan oleh BEM KM melalui Kosma I.
BAB IX KETENTUAN TAMBAHAN Pasal 16 1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam peratuan ini akan diatur kemudian. 2. Hal-hal yang belum diatur secara tertulis dalam ketentuan-ketentuan dan tata tertib yang ada akan diputuskan dalam sidang selama tidak bertentangan dengan peraturan ini.
BAB X PENUTUP Pasal 17
1. Segala ketentuan yang belum tercantum dalam peraturan ini untuk selanjutnya dapat ditinjau kembali. 2. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Dengan Persetujuan Bersama
BADAN LEGISLATIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA dan BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BADAN SEMI OTONOM KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal disahkan. Agar setiap orang mengetahuinya. Memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran KM Fakultas Psikologi UNAIR Disahkan di Surabaya Pada tanggal 21 Mei 2014
PIMPINAN SIDANG I
PIMPINAN SIDANG II
PIMPINAN SIDANG III
Geo Prasada Amriel
Rayhan Putra Hakim
Ariqa Ayni A. S.
NIM. 111111036
NIM. 11121113081
NIM. 111311133024
Ketua BLM KM
Ketua BEM KM
Fakultas Psikologi UA
Fakultas Psikologi UA
Vito Daryfauzi
Rizki Satriya Bimantara
NIM. 111111183
NIM. 111111186
Mengetahui, Wakil Dekan I Fakultas Psikologi UNAIR
Ilham Nur Alfian, M.Psi NIP. 197609012003121001
PENJELASAN ATAS PERATURAN BADAN SEMI OTONOM KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA Pasal 1 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Ayat (8) Cukup jelas Ayat (9) Cukup jelas Ayat (10) Cukup jelas Ayat (11) Cukup jelas
Ayat (12) Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan kelengkapan struktural adalah kelangkapan yang memiliki struktur. Yang dimaksud dengan kelengkapan fungsional adalah kelengkapan yang memiliki suatu fungsi tertentu. Yang dimaksud dengan kelengkapan reguler adalah kelengkapan yang eksis sepanjang tahun kepengurusan.
Pasal 5 Cukup jelas
Pasal 6 Cukup jelas
Pasal 7 Cukup jelas
Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 9 Poin (1) Cukup jelas Poin (2) Cukup jelas Poin (3) Cukup jelas Poin (4) Cukup jelas Poin (5) Yang dimaksud dengan pihak lain adalah pihak yang mendukung pelaksanaan kegiatan BSO. Pihak lain tidak diperkenankan berasal dari perusahaan atau pihak yang memproduksi rokok, minuman beralkohol, dan narkoba. Pasal 10 Poin (1)
Cukup jelas. Poin (2) Cukup jelas. Poin (3) Kewajiban administrasi meliputi hal-hal yang ditentukan dalam SOP BEM KM Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Poin (4) Cukup jelas. Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas. Huruf (a) Cukup jelas. Huruf (b) Cukup jelas. Huruf (c) Cukup jelas. Huruf (d) Cukup jelas. Huruf (e) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan persyaratan yang ditentukan adalah Indikator Evaluasi BSO yang disusun oleh BEM KM. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas. Huruf (a)
Cukup jelas. Huruf (b) Cukup jelas. Huruf (c) Yang dimaksud dengan kolektif adalah melibatkan banyak pihak di BSO. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Yang dimaksud dengan indikator penilaian BSO berbentuk Indikator Evaluasi BSO yang disusun oleh BEM KM Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas. Huruf (a) Cukup jelas. Huruf (b) Cukup jelas. Huruf (c) Yang dimaksud dengan kolektif adalah melibatkan banyak pihak di BSO. Huruf (d) Yang dimaksud dengan indikator penilaian BSO berbentuk Indikator Evaluasi BSO yang disusun oleh BEM KM Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 14
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 15 Ayat (1) Yang dimaksud dengan usaha lain yang legal adalah semua usaha yang tidak melanggar peraturan yang berlaku dan telah disetujui oleh BEM KM dan pihak Dekanat Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 16. Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 17 Ayat (1) Yang dimaksud dengan ditinjau kembali berupa kegiatan yang dihadiri oleh BEM KM, BLM KM, dan BSO Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Ayat (2) Cukup jelas.
