BADAN PERWAKILAN MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PADJADJARAN
PERATURAN KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PADJADJARAN NOMOR 01 TAHUN 2013
TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA BADAN PERWAKILAN MAHASISWA SERTA PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS PADJADJARAN
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Pemilihan Umum Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran yang selanjutnya disebut Pemilu Kema FEB Unpad adalah sarana pelaksanaan kedaulatan dan demokrasi mahasiswa dalam Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 2. Kongres Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran yang selanjutnya disebut Kongres Kema FEB Unpad adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan keorganisasian mahasiswa Kema FEB Unpad. 3. Badan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran yang selanjutnya disebut BPM Kema FEB Unpad adalah lembaga tinggi legislatif di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 4. Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran yang selanjutnya disebut BEM Kema FEB Unpad merupakan lembaga tinggi eksekutif di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 5. Presiden BEM Kema FEB Unpad adalah pimpinan tertinggi lembaga tinggi eksekutif di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. 6. Komisi Pemilihan Umum Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran yang selanjutnya disebut KPU Kema FEB Unpad adalah lembaga yang bersifat independen dan netral yang dibentuk oleh BPM Kema FEB Unpad yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan Pemilu. 7. Pengawas Pemilu Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran selanjutnya disebut Panwaslu Kema FEB Unpad adalah Panitia Pengawas Pemilu yang melakukan pengawasan terhadap seluruh proses penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kema FEB Unpad. 8. Pemilih adalah anggota Kema FEB Unpad yang masih aktif dan terdaftar di Sub Bagian 2
Akademik Fakultas Ekonomi pada semester berjalan dan telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih. 9. Peserta Pemilu Kema FEB Unpad adalah calon anggota Kandidat Presiden dan Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad dan calon anggota BPM Kema FEB Unpad yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu. 10. Kampanye Pemilu Kema FEB Unpad adalah kegiatan peserta Pemilu Raya Kema FEB Unpad yaitu Kandidat Presiden dan Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan program-programnya. 11. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara. 12. Tahapan penyelenggaraan Pemilu Kema FEB Unpad adalah rangkaian kegiatan Pemilu yang dimulai dari pembentukan KPU Kema FEB Unpad, pembentukan panwaslu, pendataan pemilih, pendaftaran peserta Pemilu, penetapan peserta Pemilu, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, penetapan hasil Pemilu Raya Kema FEB Unpad sampai dengan pengucapan sumpah/janji anggota BPM Kema FEB Unpad dan Presiden dan Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad. 13. Open recruitment adalah mekanisme pemilihan anggota/badan/organisasi/panitia secara terbuka untuk setiap mahasiswa FEB Unpad
Pasal 2 Pemilu Kema FEB Unpad dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pasal 3 Pemilu Kema FEB Unpad diselenggarakan untuk memilih anggota BPM Kema FEB Unpad serta Presiden dan Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad. Pasal 4 Pemilu Kema FEB Unpad dilaksanakan setiap 1 ( satu) tahun sekali pada jadwal yang ditentukan oleh KPU dengan persetujuan BPM Kema FEB Unpad
3
Pasal 5 Peserta Pemilu Kema FEB Unpad untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad adalah perseorangan dan tidak dapat diwakilkan untuk mencontreng/memilih
BAB II KPU KEMA FEB UNPAD
Pasal 6 Struktur KPU Kema FEB Unpad 1. Ketua dan Anggota KPU Kema FEB Unpad adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran S1. 2. Ketua KPU Kema FEB Unpad dipilih melalui proses open recruitment. 3. Ketua KPU Kema FEB Unpad dipilih oleh BPM Kema FEB Unpad 4. Ketua KPU Kema FEB Unpad dilantik dan ditetapkan oleh Kongres Kema FEB Unpad. 5. Anggota KPU Kema FEB Unpad dipilih oleh ketua KPU Kema FEB Unpad melalui mekanisme open recruitment Pasal 7 Tugas dan Wewenang KPU Kema FEB Unpad: 1. Pendataan pemilih Pemilu Kema FEB Unpad. 2. Merencanakan penyelenggaraan Pemilu Kema FEB Unpad 3. Menetapkan tata cara ( teknis ) pelaksanaan Pemilu Kema FEB Unpad sesuai dengan tahapan yang diatur dalam Peraturan Pemilu Kema FEB Unpad 4. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemilu Kema FEB Unpad 5. Menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan kampanye, dan pemungutan suara Pemilu Kema FEB Unpad. 6. Menerima pendaftaran calon anggota BPM Kema FEB Unpad serta Presiden dan Wakil Presiden 4
BEM Kema FEB Unpad dan memberikan penjelasan prosedur mengenai peraturan pemilu Kema FEB Unpad 7. Meneliti kelengkapan persyaratan (screening) calon anggota BPM Kema FEB Unpad serta calon Presiden dan Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad 8. Menetapkan dan mengumumkan calon Presiden dan Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad yang telah memenuhi persyaratan. 9. Pembekalan calon anggota BPM Kema FEB Unpad serta Presiden dan Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad. 10. Menerima pendaftaran dan mengumumkan Tim Sukses kandidat Presiden dan Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad. 11. Mempublikasikan profil Kandidat Presiden dan Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad pada sejumlah mading-mading dan/atau media lainnya yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran 12. Mengesahkan atribut kampanye yang berbentuk fisik dari Kandidat Presiden dan Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad pada waktu kerja KPU Kema FEB Unpad, yaitu pukul 07.00-17.00 kecuali hari libur. 13. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilu Eksekutif. 14. Menetapkan dan mempublikasikan anggota BPM Kema FEB Unpad yang telah memenuhi persyaratan. 15. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh kandidat calon Presiden dan Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad dan/atau tim sukses kandidat calon Presiden dan Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad. 16. Bersama Panwaslu mengeluarkan keputusan atas masalah banding yang diajukan calon Presiden dan Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad melalui mekanisme musyawarah 17. Melakukan evaluasi pelaksanaan Pemilu Kema FEB Unpad 18. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur oleh peraturan yang berlaku
5
Pasal 8 KPU Kema FEB Unpad berkewajiban: 1. Memperlakukan peserta Pemilu Kema FEB Unpad secara adil dan setara guna menyukseskan Pemilu; 2. Menetapkan standardisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan PemiluKema FEB Unpad berdasarkan Peraturan Pemilu Kema FEB Unpad. 3. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu Kema FEB Unpad serta mengelola barang inventaris KPU berdasarkan Peraturan Pemilu Kema FEB Unpad. 4. Menyampaikan informasi kegiatan kepada mahasiswa Kema FEB Unpad 5. Melaporkan penyelenggaraan Pemilu KEMA FEB UNPAD kepada BPM Kema FEB Unpad selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah rekapitulasi penghitungan suara pemilu eksekutif 6. Memberikan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan Pemilu Kema FEB Unpad kepada Kongres Kema FEB Unpad . 7. Netral dan independen. 8. Tidak boleh menjadi Tim Sukses Kandidat. 9. Tidak boleh mendaftarkan diri sebagai calon anggota BPM Kema FEB Unpad dan atau Calon kandidat Presiden dan Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad . 10. Tidak boleh memberikan KTM dukungan kepada calon anggota BPM Kema FEB Unpad serta calon Presiden dan Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad. 11. Melaksanakan kewajiban lain yang diatur Peraturan Pemilu Kema FEB Unpad.
Pasal 9 Mekanisme sidang KPU Kema FEB Unpad 1. KPU Kema FEB Unpad menerima laporan kasus dari pelapor (anggota Kema FEB Unpad). 2. KPU Kema FEB Unpad melakukan sidang atas laporan tersebut ( paling lambat 1 hari setelah laporan terakhir masuk). 3. Sidang KPU Kema FEB Unpad harus melibatkan minimal ½ jumlah anggota ditambah 1 orang KPU Kema FEB Unpad. 4. Jika ayat 3 tidak terpenuhi maka sidang dipending sampai ayat 3 terpenuhi. 5. Keputusan yang diambil harus mempertimbangkan bukti dan saksi yang ada, dimana saksi harus diambil sumpah terlebih dahulu. Sumpah saksi: “Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah bahwa saya berkata sesuai dengan fakta yang saya ketahui dan kesaksian saya tidak ada tekanan dan pengaruh dari pihak mana pun.” 6. Pengambilan keputusan mengenai kategori dan pelanggaran sanksi yang akan dijatuhkan kepada
6
pelaku pelanggaran dilakukan oleh KPU Kema FEB Unpad setelah melalui mekanisme rapat konfirmasi bersama antara KPU Kema FEB Unpad, pelapor, pihak yang dilaporkan, saksi, dan bukti yang diajukan 7. KPU Kema FEB Unpad tidak boleh mengeluarkan keputusan yang menyimpang dari rapat konfirmasi bersama seperti yang terdapat pada poin 6. 8. Semua pihak harus menghormati keputusan yang diambil KPU Kema FEB Unpad. 9. Jika kandidat tidak puas atas keputusan diambil KPU Kema FEB Unpad maka bisa mengajukan banding kepada musyawarah KPU dan Panwaslu dengan disertai bukti dan saksi yang memadai.Keputusan Musyawarah bersifat final .
BAB III PANWASLU KEMA FEB UNPAD
Pasal 10 Ayat (1) Ketua dan Keanggotaan: 1. Anggota panwaslu FEB Unpad merupakan rekomendasi dari setiap Badan Kelengkapan Kema FEB Unpad 2. Badan Kelengkapan merekomendasikan maksimal 2 orang 3. Ketua Panwaslu dipilih Kongres Kema FEB Unpad Ayat (2) Tugas dan Wewenang: 1. Mengawasi kinerja KPU dalam melaksanakan Pemilu Kema FEB Unpad. 2. Berhak menjatuhkan sanksi kepada KPU Kema FEB Unpad jika melakukan pelanggaran sesuai dengan aturan yang berlaku. 3. Melaporkan kepada KPU bila ada laporan pelanggaran pemilu yang masuk ke Panwaslu. 4. Membuat keputusan melalui musyawarah bersama KPU bila ada calon Presiden dan Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad yang mengajukan banding. 5. Melakukan koordinasi dengan BPM Kema FEB Unpad Ayat (3) Kewajiban: 1. Adil dalam penindaklanjutan setiap pelanggaran yang terjadi. 2. Netral dan independen 3. Tidak boleh menjadi Tim Sukses Kandidat 4. Menyusun dan menyerahkan laporan kasus yang terjadi kepada Kongres Kema FEB Unpad. 5. Melaksanakan kewajiban lain yang diatur undang-undang.
7
Pasal 11 Mekanisme Musyawarah KPU dan Panwaslu Kema FEB UNPAD 1. KPU dan Panwaslu Kema FEB Unpad menerima pengajuan Banding dari salah satu kandidat. 2. KPU dan Panwaslu Kema FEB Unpad melakukan rapat internal maksimal 1 hari untuk memutuskan apakah kasus tersebut layak untuk dimusyawarahkan. 3. Musyawarah KPU dan Panwaslu Kema FEB Unpad harus melibatkan setidaknya setengah ditambah satu orang anggota dari KPU dan setengah ditambah satu orang anggota dari Panwaslu Kema FEB Unpad, jika ada yang berhalangan hadir maka harus memiliki alasan yang dapat diterima oleh anggota musyawarah yang hadir pada saat itu. 4. Jika ayat 3 tidak terpenuhi maka musyawarah dipending sampai ayat 3 terpenuhi. 5. KPU dan Panwaslu Kema FEB Unpad berhak memanggil siapa saja selama dalam tujuan mengumpulkan bukti dan saksi. 6. Keputusan yang diambil harus mempertimbangkan bukti dan saksi yang ada, dimana saksi harus diambil sumpah terlebih dahulu. Sumpah saksi: “Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah bahwa saya berkata sesuai dengan fakta yang saya ketahui dan kesaksian saya tidak ada tekanan dan pengaruh dari pihak mana pun.” 7. Segala keputusan hasil musyawarah KPU dan Panwaslu Kema FEB Unpad bersifat final. 8. Semua pihak harus menghormati keputusan yang diambil KPU dan Panwaslu Kema FEB UNPAD.
BAB IV PESERTA PEMILIHAN UMUM KEMA FEB UNPAD
Pasal 12 Peserta Pemilihan Umum adalah perseorangan yang mendaftar sebagai calon anggota BPM Kema FEB Unpad dan berpasangan yang mendaftar sebagai kandidat Presiden dan Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad.
BAB V TATA CARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA BPM KEMA FEB UNPAD
Pasal 13 Mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis dapat menjadi calon anggota BPM Kema FEB Unpad apabila memenuhi syarat yang terdapat dalam tata cara Pemilu KEMA FEB UNPAD, yaitu:
8
Ayat (1) Pendaftaran Calon Anggota BPM Kema FEB Unpad Pendaftaran dilakukan dengan mengambil formulir pendaftaran dan memenuhi semua syarat administratif yang berlaku. Ayat (2) Syarat Calon Anggota BPM Kema FEB Unpad 1. Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Anggota Kema FEB Unpad. 3. Terdaftar dalam kegiatan perkuliahaan semester berjalan . 4. Tidak sedang terkena sanksi akademik. 5. Tidak akan menjabat dalam kepengurusan BEM Kema FEB Unpad 6. Dalam keadaan sehat. 7. Tidak menjadi anggota organisasi terlarang dan Partai Politik. Ayat (3) Mekanisme Pemilihan Anggota BPM Kema FEB Unpad. 1. Anggota BPM Kema FEB Unpad adalah anggota Kema FEB Unpad yang dipilih secara delegasi dengan perrbandingan 1 orang mewakili 50 orang mahasiswa. 2. Calon anggota BPM Kema FEB Unpad yang didelegasikan harus memenuhi syarat calon anggota BPM Kema FEB Unpad dan melengkapi syarat-syarat administratif sebagaimana tercantum pada ayat 4. 3. Nama-nama yang telah lolos mengenai syarat – syarat administratifnya selanjutnya ditetapkan menjadi anggota BPM Kema FEB Unpad. Ayat (4) Syarat Administratif. Melengkapi formulir pendaftaran kandidat Anggota BPM Kema FEB Unpad yang berisikan: 1. Lembar Kesediaan ( disediakan KPU Kema FEB Unpad) 2. Curriculum Vitae ( disediakan KPU Kema FEB Unpad) 3. Menyerahkan KTM asli yang membuktikan bahwa sedang aktif kuliah. 4. Surat pernyataan tidak menjadi anggota organisasi terlarang dan partai politik yang disediakan oleh KPU Kema FEB Unpad dan materai Rp 3000 yang disediakan oleh calon. 5.
Membuat motivation letter masuk BPM Kema FEB Unpad.
6. Membuat visi dan misi calon BPM Kema FEB Unpad. 7. Menyerahkan pas photo 3 X 4 sebanyak 2 buah hitam putih/berwarna 8. Menyerahkan fotocopy KTM pribadi atau yang dapat menggantikannya sebanyak 2 buah. 9. Menyerahkan fotokopi KTM para pendukung calon sebanyak 50 buah 10. Menyerahkan lembar dukungan yang berisikan 50 tanda tangan dari para pendukung yang mewakili jurusan dan angkatannya ( disediakan KPU Kema FEB Unpad ) 11. Menyerahkan surat keterangan sehat dari lembaga kesehatan.
9
BAB VI TATA CARA PEMILIHAN UMUM BEM KEMA FEB UNPAD
Pasal 14 Mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis dapat menjadi calon Presiden dan calon wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad apabila memenuhi syarat yang terdapat dalam Peraturan Pemilu Kema FEB Unpad, yaitu: Ayat (1) Pendaftaran dilakukan dengan mengambil formulir pendaftaran dan memenuhi semua syarat administratif yang berlaku Ayat (2) Syarat Calon Presiden dan Calon wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad. 1. Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Anggota Kema FEB Unpad. 3. Saat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad, kandidat terdaftar dalam kegiatan perkuliahan semester berjalan. 4. Indeks Prestasi Kumulatif temporer 3,00 5. Tidak sedang terkena sanksi akademik. 6. Tidak sedang menjabat (dinonaktifkan paling lambat dua minggu sebelum hari terakhir penyerahan syarat administratif calon presiden dan wakil presiden BEM Kema FEB Unpad) sebagai Ketua dalam kepengurusan dan atau organisasi baik Intra maupun ekstra lingkungan Unpad. 7. Bukan Anggota KPU dan Panwaslu Kema FEB Unpad terpilih. 8. Dalam keadaan sehat dan tidak terlibat narkoba. 9. Tidak menjadi anggota organisasi terlarang dan Partai Politik. Ayat (3) Syarat Administratif. Melengkapi formulir pendaftaran kandidat Presiden dan Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad yang berisikan: 1. Lembar Kesediaan ( disediakan KPU Kema FEB Unpad) 2. Curriculum Vitae ( disediakan KPU Kema FEB Unpad) 3. KRS dan KTM asli yang membuktikan sedang aktif kuliah. 4. Transkrip nilai terakhir yang telah ditandatangani oleh PD I dan dilegalisir. 5. Surat pernyataan tidak menjadi anggota organisasi terlarang dan partai politik (disediakan KPU Kema FEB Unpad) 6. Surat pernyataan tidak sedang menjabat atau non aktif sebagai ketua dalam kepengurusan sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat 2 (6) 7. Menyerahkan pas photo: a. 3 X 4 sebanyak 2 buah berwarna
10
b. 4 X 6 sebanyak 2 buah berwarna 8. Menyerahkan fotocopy KTM pribadi atau yang dapat menggantikannya sebanyak 2 buah. 9. Lembar dukungan Resmi yang disediakan KPU Kema FEB Unpad untuk tiap jurusan sebanyak 70 orang dari masing-masing j u r u s an dengan menunjukkan KTM asli p e n d u k u n g d a n memberikan fotokopi KTM dukungan tersebut kepada KPU. 10. Menyerahkan data tim sukses (harus termasuk dalam data pendukung) serta visi, misi, dan program kerja calon Presiden BEM Kema FEB Unpad sebagai Kandidat Presiden dan Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad. 11. Menyerahkan surat bersedia memenuhi mematuhi peraturan dari tata cara Pemiliu Kema FEB Unpad yang diselenggarakan oleh KPU Kema FEB Unpad yang disediakan KPU Kema FEB Unpad dan diatas materai Rp 3000 yang disediakan oleh calon sendiri. 12. Membayar Biaya Administrasi sebesar Rp 75.000 (diperuntukan untuk biaya dalam pencalonan) Ayat (4) a. Tata cara pendaftaran 1. Pencalonan sebagai Presiden dan Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad dilakukan sendiri oleh calon kandidat yang bersangkutan ke stand KPU Kema FEB Unpad kampus Unpad Dipati Ukur. 2. Calon Kandidat menunjukkan KTM asli yang bersangkutan. 3. Mengisi formulir biodata pendaftaran. 4. Calon Kandidat Presiden dan Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad akan mendapat berkas pendaftaran yang terdiri dari: a. Formulir pendaftaran. b. Curricullum Vitae c. Lembar Tim Sukses d. Lembar dukungan resmi yang harus diisi seperti yang dimaksud pada pasal 14 ayat 2 (9) e. Surat pernyataan bersedia mengundurkan diri dari organisasi baik internal maupun eksternal kampus UNPAD apabila terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad. f.
Surat pernyataan tidak menjadi anggota organisasi terlarang dan partai politik.
g. Surat pernyataan bersedia memenuhi mematuhi peraturan dan tata cara Pemilu Kema FEB Unpad yang diselenggarakan oleh KPU Kema FEB Unpad diatas materai Rp 3000. 5. Calon kandidat Presiden dan Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad akan mendapat berkas Peraturan Pemilu Kema FEB Unpad. 6. Membayar Biaya Administrasi sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat 3 (12) Ayat (4) b. Pengembalian Berkas Pencalonan 1. Formulir yang telah diisi dan dilengkapi, dikembalikan bersama persyaratan administratif yang diminta paling lambat sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan KPU Kema FEB
11
Unpad. 2. Calon Kandidat yang tidak dapat mengembalikan dan melengkapi persyaratan sampai batas waktu yang telah ditentukan KPU Kema FEB Unpad dinyatakan gugur dari pencalonan Presiden dan Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad. Ayat (5) Mekanisme Pemilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad 1. Presiden dan Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad merupakan anggota Kema FEB Unpad. 2. Calon Presiden dan Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad harus memenuhi syarat calon Presiden dan Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad dan melengkapi syarat-syarat administratif. 3. Nama-nama yang telah menyerahkan dan memenuhi syarat-syarat administrasi pemilu selanjutnya akan ditetapkan sebagai Kandidat Presiden dan Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad oleh KPU Kema FEB Unpad. 4. Kandidat Presiden dan Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad melakukan kampanye sesuai dengan Tata tertib dan aturan Pemilu Kema FEB Unpad. 5. Presiden dan Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad terpilih akan diumumkan oleh KPU Kema FEB Unpad kepada anggota Kema FEB Unpad setelah 2 x 24 jam Pemilu Presiden dan WaKil Presiden Kema FEB Unpad (waktu 2 x 24 jam merupakan rentang waktu bila ada protes dari kandidat yang lain terhadap calon terpilih). Ayat (6) Tata cara Pemilihan Kandidat Presiden dan Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad. a. Pencalonan 1. Pencalonan sebagai kandidat Presiden dan Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad dilakukan sendiri oleh calon kandidat Presiden dan Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad dengan mengisi formulir pencalonan 2. Kandidat yang mencalonkan diri menyerahkan visi, misi, dan program kerja yang akan diserahkan paling lambat pada tanggal yang telah ditentukan dan diserahkan di stand KPU Kema
FEB
Unpad,
bagi
kandidat
yang
tidak menyerahkannya sampai batas waktu
tersebut diangap gugur dari pencalonan b. Pengumuman Kandidat Presiden dan Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad. 1. Calon Kandidat Presiden dan Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad yang telah melengkapi syarat pencalonan disahkan menjadi Kandidat Presiden dan Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad. 2. Kandidat Presiden dan Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad akan diumumkan secara terbuka oleh KPU Kema FEB Unpad. 3. Calon Presiden dan Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad yang telah terdaftar, tetapi tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4)b tidak dapat menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad.
12
c. Screening para calon Kandidat Presiden dan Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad 1. Screening merupakan proses untuk menetapkan Kandidat Presiden dan Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad. 2. Screening dilakukan dengan cara memeriksa kelengkapan dan kebenaran syarat administratif yang telah diminta KPU Kema FEB Unpad. 3. Proses screening calon Kandidat Presiden dan Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad dilakukan oleh KPU dan Panwaslu Kema FEB Unpad. d. Pengumuman Kandidat Presiden BEM Kema FEB Unpad: 1. Calon Kandidat Presiden dan Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad yang lulus screening disahkan menjadi Kandidat Presiden dan Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad oleh KPU Kema FEB Unpad. 2. Kandidat Presiden dan Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad akan diumumkan segera setelah proses screening. 3. Kandidat
Presiden dan Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad tidak diperkenankan
mengundurkan diri
e. Pembekalan Kandidat Presiden dan Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad: 1. Pembekalan Kandidat Presiden dan Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad akan dilaksanakan segera sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan KPU Kema FEB Unpad. 2. KPU Kema FEB Unpad mengadakan pembekalan mengenai aturan, tata cara, mekanisme, dan hal lain tentang Pemilu Kema FEB Unpad. 3. Pembekalan ini wajib diikuti setiap kandidat Presiden dan Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad. Ayat (7) Jenis Kampanye Ayat (7) a. Kampanye Langsung 1. Jadwal Kampanye ditentukan oleh KPU Kema FEB Unpad 2. Kampanye langsung adalah kampanye yang di dalamnya terdapat unsur mobilisasi massa dan tatap muka antara kandidat Presiden dan Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad dan/atau Tim Sukses Kandidat yang bersangkutan dengan mahasiswa lainnya 3. Setiap pelaksanaan Kampanye Langsung harus sepengetahuan dan seijin dari KPU Kema FEB Unpad 4. Setiap Kandidat Presiden dan Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad dan atau tim suksesnya diharuskan mengikuti briefing jadwal kampanye langsung yang diadakan oleh KPU Kema FEB Unpad pada jadwal yang telah ditentukan KPU Kema FEB Unpad selama masa kampanye berlangsung.
13
Ayat (7) b. Debat Kandidat. 1. Debat Kandidat Presiden dan Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad akan diselenggarakan pada waktu yang telah ditentukan oleh KPU Kema FEB Unpad. 2. Debat Kandidat wajib diikuti oleh setiap Kandidat Presiden dan Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad. Ayat (7) c. Kampanye Mandiri oleh Kandidat Presiden BEM KEMA Kema FEB Unpad. 1. Kandidat Presiden dan Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad diharuskan melaporkan pelaksanaan kampanye mandiri ini ke KPU Kema FEB Unpad selambatnya H-1 2. KPU Kema FEB Unpad akan mengirim timnya untuk mengawasi jadwal, persiapan, serta pelaksanaan kampanye mandiri tersebut. Ayat (7) d. Kampanye mandiri oleh Tim Sukses Kandidat. 1. Tim Sukses Berasal dari anggota Kema FEB Unpad. 2. Tim Sukses yang telah terdaftar tidak dapat diganggu gugat. 3. Tim
sukses
bebas
menentukan
bentuk,
waktu,
dan
tempat
pelaksanaan kampanye
kandidatnya sesuai dengan jadwal dan aturan kampanye KPU Kema FEB Unpad . 4. Tim sukses yang sah adalah Tim Sukses yang terdaftar di KPU Kema FEB Unpad dengan jumlah maksumal 30 orang untuk setiap pasangan calon. Ayat (7) e. Lain-lain. 1. Kandidat dan tim sukses yang ikut menemani kampanye langsung diharuskan memakai jas almamater Unpad de.ngan catatan tim sukses diharuskan menggunakan penanda yang membedakan dengan KPU, Panwaslu, dan Tim Sukses lainnya 2. Tempat kampanye langsung adalah lingkungan FEB S1 Unpad Dipati Ukur. 3. Kampanye langsung dikonfirmasi oleh tim sukses selambatnya H-1 dan disahkan oleh KPU Kema FEB Unpad berdasarkan waktu pengajuan agenda Pemilu dengan ketentuan sebagai berikut: a. Jika dalam satu kelas hanya terdapat satu kandidat, waktu yang dialokasikan 15 menit. b. Jika dalam satu kelas terdapat dua atau lebih kandidat, waktu yang dialokasikan 10 menit untuk masing-masing kandidat. Ayat (7) f. Kampanye Tidak Langsung.
1. Kampanye tidak langsung adalah kampanye yang menggunakan media publikasi baik cetak maupun elektronik sebagai media kampanye yang dilakukan oleh kandidat dengan persetujuan KPU Kema FEB Unpad. 2. Kandidat yang melakukan kampanye tidak langsung harus melaporkan kampanyenya ke KPU Kema FEB Unpad sebelum melakukan kampanye tidak langsung tersebut. 3. Setiap media cetak kampanye yang dipakai untuk kampanye tidak langsung harus disetujui
14
dan di stempel cap KPU Kema FEB Unpad. 4. Setiap media elektronik kampanye yang dipakai untuk kampanye tidak langsung harus didaftarkan kepada KPU Kema FEB Unpad 5. KPU
Kema
FEB
Unpad
berhak
mencopot
dan
memindahkan
pemasangan maupun
penyebaran kampanye tidak langsung apabila tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. 6. Kandidat dan tim sukses harus sudah menanggalkan seluruh jenis kampanye tidak langsung sejak masa tenang. 7. Tempat penyebaran media cetak kampanye hanya boleh dilakukan di lingkungan kampus FEB S1 UNPAD. 8. Sisa-sisa media kampanye berupa media cetak harus sudah dibersihkan ketika sudah masuk masa tenang. 9. Media elektronik yang dijadikan media kampanye tidak langsung harus menghentikan segala aktivitasnya ketika sudah masuk masa tenang.
Pasal 15 Ayat (1) Kandidat Presiden dan Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad tidak diperkenankan mengundurkan diri. Ayat (2) Pemilu calon Presiden dan Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad hanya bisa dilakukan bila terdapat 2 (dua) atau lebih kandidat presiden dan Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad. Ayat (3) Kandidat Presiden dan Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad yang memperoleh suara lebih dari 50% jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan terpilih Ayat (4) Dalam hal tidak ada kandidat Presiden dan Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad yang memperoleh suara sebagaimana yang dimaksudkan pada pasal 15 ayat (3), diadakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad putaran kedua yang diikuti oleh kandidat yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama Ayat (5) Bila hanya ada 1 (satu) calon kandidat presiden dan Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad, maka KPU harus memperpanjang pendaftaran calon kandidat presiden dan Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad dengan jangka waktu 2 (dua) sampai 5 (lima) hari. Ayat (6) Perpanjangan pendaftaran hanya bisa dilakukan sebanyak 2 (dua) kali. Ayat (7) Bila setelah 2 (dua) kali perpanjangan pendaftaran, jumlah kandidat presiden dan Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad masih 1 (satu) pasang, maka akan diadakan pemilihan untuk memilih kandidat presiden dan Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad atau Kotak Kosong. Ayat (8) Bila kandidat presiden dan Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad menang berhadapan dengan Kotak Kosong (minimal dua per tiga dari jumlah yang memilih), maka kandidat tersebut akan ditetapkan sebagai presiden dan Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad.
15
Ayat (9) Bila kotak kosong yang menang (minimal setengah jumlah yang memilih ditambah 1 orang), maka presiden dan Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad akan dipilih dan ditetapkan oleh kongres melalui Sidang Istimewa Kema FEB Unpad
BAB VII KODE ETIK KANDIDAT DAN TIM SUKSES
Pasal 16 Ayat (1) Kandidat dan Tim Sukses tidak diperkenankan mengeluarkan kata-kata kotor, fitnah, dan umpatan terhadap Kandidat dan Tim Sukses lainnya, KPU Kema FEB Unpad, Panwaslu Kema FEB Unpad, dan publik baik lisan maupun tulisan serta mengandung pelecehan unsur SARA dan yang dapat menimbulkan konflik selama masa Pemilu Kema FEB Unpad. Ayat (2) Kandidat dan Tim Sukses tidak diperkenankan melakukan hal-hal yang melanggar kesusilaan. Ayat (3) Kandidat dan Tim Sukses tidak diperkenankan melakukan tindak kekerasan kepada siapapun dan dalam bentuk apapun selama periode Pemilu Kema FEB Unpad Ayat (4) Kandidat dan Tim Sukses wajib mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan Panwaslu dan KPU Kema FEB Unpad
BAB VIII HAK MEMILIH
Pasal 17 Untuk dapat menggunakan hak memilih: 1. Seluruh anggota S1 Kema FEB UNPAD yang terdaftar sebagai mahasiswa aktif dalam database SBA FEB Unpad. 2. Bila nama pemilih tidak terdaftar pada data base, maka ia harus menunjukkan KRS semester berjalan untuk membuktikan ia masih aktif kuliah. 3. Tidak terkena sanksi akademik dari pihak fakultas.
BAB IX PELANGGARAN DAN SANKSI
Pasal 18 Pelanggaran adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh KPU Kema FEB Unpad, Kandidat Presiden dan
16
Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad, dan tim sukses yang menyimpang dari aturan pemilu yang berlaku
Jenis-jenis Pelanggaran No
Contoh Pelanggaran
Jenis Pelanggaran
1
KPU Kema FEB Unpad membocorkan data-data
2
KPU Kema FEB Unpad membocorkan soal debat terbuka kepada para kandidat dan/atau Tim Sukses
3
Kandidat
dan/atau Tim Sukses
meminta dan/atau memanfaatkan
bocoran data-data pemilih dan/atau soal debat terbuka 4
Kandidat dan/atau tim sukses mengancam dan/atau melakukan tindakan kekerasan fisik kepada Kandidat, Tim Sukses lainnya, panitia KPU Kema FEB Unpad, Panwaslu, dan atau kepada massa
5
Kandidat dan/atau tim sukses melakukan pengrusakan dan/atau
SANGAT BERAT (Mekanisme Klasifikasi) Point 1-7
kecurangan terhadap TPS, kotak suara, dan/atau kertas suara 6
Kandidat
dan/atau
tim
sukses
memalsukan
dan/atau
menyalahkangunakan atribut KPUKema FEB Unpad maupun atribut Pemilu 7
Melakukan politik uang dalam masa rangkaian pemilihan umum
8
Kandidat dan/atau tim sukses menghina dan/atau menjelek-jelekkan kandidat dan Tim Sukses lainnya, panitia KPU FEB UNPAD, Panwaslu, maupun kepada massa.
9
Kandidat dan/atau tim sukses mengeluarkan pernyataan maupun media kampanye yang menyinggung unsur SARA, golongan, maupun organisasi tertentu yang merugikan/mencemarkan nama baik kandidat lainnya
10
Kandidat dan/atau tim sukses menghasut dan/atau mengadu domba antar perorangan maupun kelompok
11
Kandidat dan/atau tim sukses melakukan jenis Kampanye langsung
BERAT (Mekanisme Klasifikasi) Point 8-13
tanpa sepengatahuan dan persetujuan KPU Kema FEB Unpad 12
Kandidat dan/atau tim sukses melakukan Kampanye diluar masa kampanye
13
Merusak media kampanye tidak langsung Kandidat yang lain. Yang dimaksud
merusak adalah merobek, melipat, maupun mengubah
bentuk/tampilan dari bentuk/tampilan asalnya
17
14
Kandidat
dan/atau
tim sukses melanggar norma kesopanan dan
kesusilaan 15
Kandidat dan/atau perwakilan tim sukses tidak hadir pada saat briefing yang diselenggarakan oleh KPU Kema FEB Unpad
16
Kandidat dan/atau tim sukses melakukan jenis Kampanye tidak langsung tanpa sepengetahuan, persetujuan, dan/atau pengesahan KPU Kema FEB
17
Kandidat dan/atau tim sukses menutupi media kampanye
tidak
langsung kandidat lain, yang dimaksud dengan menutupi adalah membuat gambar tidak terlihat dan atau tulisan media publikasi lain dengan adanya kontak langsung antar kedua media 18
Kandidat dan/atau tim sukses mengubah posisi media kampanye tidak langsung kandidat lainnya. Yang dimaksud mengubah posisi adalah menggesr dan/atau apapun yang dapat memindahkan sehingga
SEDANG (Mekanisme Klasifikasi) Point 14-20
mengubah posisi media kampanye tersebut dari posisi awalnya secara signifikan yang mengakibatkan berubah maksud, tujuan, dan makna dari media kampanye tersebut 19
Kandidat dan/atau tim sukses menghalangi media kampanye tidak langsung kandidat lainnya. Yang dimaksud dengan menghalangi adalah membuat gambar dan/atau media publikasi lain tidak terlihat tanpa adanya kontak langsung antar kedua media publikasi tersebut
20
Kandidat dan/atau tim sukses tidak menanggalkan dan membersihkan sisa-sisa kampanye pada saat kampanye yang diijinkan oleh KPU Kema FEB Unpad telah berakhir
21
Kandidat dan tim sukses tidak menggunakan atribut kampanye yang diisyaratkan KPU Kema FEB Unpad pada saat melakukan kampanye (contoh: tidak menggunakan jas almamater pada saat kampanye
(Mekanisme Klasifikasi)
langsung) 22
RINGAN
Kandidat dan tim sukses terlambat pada saat debat kandidat dan briefing
Point 21-22
yang diadakan oleh KPU FEB Unpad
Pasal 19 Ayat (1) Sanksi adalah sebuah tindakan penghukuman yang dilakukan kepada pelanggar aturan pemilu. Sanksi yang dijatuhkandisesuaikan dengan kategori pelanggaran yang dilakukan.
18
Keputusan akan dikeluarkan oleh KPU Kema FEB Unpad setelah kasus tersebut disidangkan oleh KPU Kema FEB Unpad Ayat (2) Untuk jenis pelanggaran sangat berat, berat, dan sedang maka kandidat yang bersangkutan akan menerima surat peringatan keras dari KPU Kema FEB Unpad, membuat surat pernyataan maaf sesuai format yang dibuat oleh KPU Kema FEB Unpad dan mempublikasikannya kepada seluruh anggota Kema FEB Unpad, serta mendapatkan sanksi tambahan sebagai berikut: I.
UNTUK PELANGGARAN SANGAT BERAT: a. Kandidat yang bersangkutan akan langsung didiskualifikasi sebagai kandidat Presiden dan Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad b. Anggota KPU Kema FEB Unpad akan langsung didiskualifikasi sebagai anggota KPU Kema FEB Unpad.
II.
UNTUK PELANGGARAN BERAT: a. Untuk 1 kali pelanggaran, kandidat yang bersangkutan jumlah suaranya akan dipotong sebanyak 40% dari total suara yang didapatnya. b. Untuk 2 kali pelanggaran, kandidat yang bersangkutan akan langsung didiskualifikasi sebagai kandidat Presiden dan Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad.
III.
UNTUK PELANGGARAN SEDANG: a. Untuk 1 kali pelanggaran, kandidat yang bersangkutan akan dikurangi jumlah suaranya sebanyak 5% dari total suara yang didapatnya. b. Untuk 2 kali pelanggaran, kandidat yang bersangkutan akan dikurangi jumlah suaranya sebanyak 10% dari total suara yang didapatnya. c. Untuk 3 kali pelanggaran, kandidat yang bersangkutan akan dikurangi jumlah suaranya sebanyak 20% dari total suara yang didapatnya. d. Untuk 4 kali pelanggaran dan seterusnya, kandidat yang bersangkutan akan dikurangi jumlah suaranya sebanyak 30% dari total suara yang didapatnya.
IV.
UNTUK PELANGGARAN RINGAN: a. Untuk 1-3 kali pelangaran kandidat akan mendapatkan peringatan biasa secara tertulis dari KPU Kema FEB Uunpad b. Untuk 4 kali pelangaran, kandidat akan mendapatkan peringatan keras secara tertulis dari KPU Kema FEB Unpad c. Untuk 5 kali pelanggaran, kandidat yang bersangkutan jumlah suaranya akan dikurangi sebesar 5% dari total suara yang didapatnya. d. Untuk 6 kali pelanggaran, kandidat yang bersangkutan jumlah suaranya akan dikurangi sebesar 10% dari total suara yang didapatnya.
19
e. Untuk 7 kali pelanggaran, kandidat yang bersangkutan jumlah suaranya akan dikurangi sebesar 15% dari total suara yang didapatnya. f.
Untuk 8 kali pelanggaran, kandidat yang bersangkutan jumlah suaranya akan dikurangi sebesar 20% dari total suara yang didapatnya.
g. Untuk 9 kali pelanggaran dan seterusnya, kandidat yang bersangkutan jumlah suaranya akan dikurangi sebesar 25% dari total suara yang didapatnya.
BAB X PEMUNGUTAN, PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM
Pasal 20 Pemungutan suara (1) Pemungutan suara Pemilu dilakukan pada hari, tanggal, dan waktu pemungutan ditetapkan oleh KPU Kema FEB Unpad. (2) Surat suara Pemilu memuat nomor dan tanda gambar Kandidat Presiden dan Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad peserta Pemilu Kema FEB Unpad. (3) Jumlah, jenis, bentuk, ukuran, dan warna surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KPU Kema FEB Unpad. (4) Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) yang disediakan pada pemilihan adalah jumlah kertas suara yang disesuaikan dengan jumlah pemilih yang akan mencoblos pada hari yang bersangkutan. (5) Tempat pemilihan berada di area Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad pada hari-hari biasa dan dilakukan secara terpusat di Kampus FEB Unpad Dipati Ukur (6) Setiap pemilih hanya memiliki satu hak suara saja. (7) Sebelum menunaikan hak pilihnya, pemilih harus menunjukkan Kartu Tanda Mahasiswa atau Kartu Rencana Studi yang masih berlaku ( asli atau fotokopi yang jelas/tidak samar-samar ) (8) Pemilih menandatangani daftar isian pemilih yang disediakan KPU Kema FEB Unpad. (9) KPU Kema FEB Unpad wajib untuk mempublikasikan mekanisme pemungutan suara paling lambat H-1 sebelum dilaksanakan pemungutan suara dengan catatan H-1 bukan hari libur.
Pasal 21 Penghitungan Suara Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Kema FEB Unpad 1. Penghitungan suara akan diselenggarakan dan dilakukan secara terpusat dan terbuka oleh KPU Kema FEB UNPAD pada tanggal dan waktu yang telah ditentukan oleh KPU. 2. Penghitungan suara dilakukan oleh perwakilan Panwaslu Kema FEB Unpad dan KPU Kema FEB
20
Unpad, yang disaksikan oleh setiap kandidat atau perwakilan dari Tim Suksesnya serta masyarakat Kema FEB Unpad, dan publikasi hanya boleh dilakukan setelah hari terakhir pemilihan. 3. Jika dalam waktu yang telah ditentukan terdapat saksi yang tidak hadir, KPU Kema FEB Unpad akan tetap melaksanakan perhitungan suara dengan disaksikan oleh Panwaslu Kema FEB Unpad dan saksi-saksi yang telah hadir. 4. Suara dianggap sah apabila terdapat logo KPU Kema FEB Unpad. 5. Suara dianggap sah jika memilih hanya pada gambar dan atau didalam kotak salah satu kandidat pada surat suara 6. Surat suara dianggap abstain apabila tidak terdapat tanda memilih pada surat suara. 7. Hasil perhitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM Kema FEB Unpad dianggap sah apabila jumlah kertas suara yang terdapat pada kotak suara sama jumlahnya dengan jumlah pemilih yang tercatat pada daftar isian pemilih. 8. Hasil perhitungan suara tetap diangggap sah apabila selisih antara jumlah kertas suara yang terdapat pada kotak suara dengan jumlah pemilih yang tercatat pada daftar isian pemilih adalah maksimal sebanyak 2 kertas suara. 9. Apabila selisih antara jumlah kertas suara yang terdapat pada kotak suara dengan jumlah pemilih yang terdapat pada daftar isian pemilih adalah lebih dari 5 kertas suara , maka hasil pemilu tersebut akan dimusyawarahkan bersama oleh KPU Kema FEB Unpad, Panwaslu Kema FEB Unpad, dan Kandidat atau Perwakilan dari Tim Suksesnya.
Pasal 22 Penetapan Hasil Pemilu Ayat (1) KPU Kema FEB Unpad akan menetapkan dan mengesahkan serta menginformasikan kepada anggota BPM Kema FEB Unpad yang telah lolos administrasi paling lambat 1 x 24 jam setelah hasil screening keluar. Ayat (2) KPU Kema FEB Unpad akan menetapkan dan mengesahkan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Kema FEB Unpad setelah 1 x 24 jam dari hari terakhir penghitungan suara (1 x 24 jam adalah waktu bagi kandidat lain untuk melakukan banding atas kandidat yang terpilih). Ayat (3) Jika daftar pemilih yang telah memilih hilang sebelum masa pemilihan selesai maka masa pemungutan suara akan diulang dengan jumlah hari yang disepakati bersama antara Panwaslu Kema FEB Unpad, KPU Kema FEB Unpad, dan Kandidat dan atau perwakilan Tim Sukses dari masingmasing Kandidat.
21
BAB XI PENGHITUNGAN DAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG, PEMILIHAN UMUM LANJUTAN DAN PEMILIHAN UMUM SUSULAN
Pasal 23 Ayat (1) Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan sebagai berikut: a. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup b. Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya; c. Kandidat dan atau perwakilan Tim Sukses Kandidat, pengawas Pemilu, dan anggota Kema Unpad tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas; d. Penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan e. Terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah. Ayat (2) Penghitungan ulang surat suara dilakukan apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari TPS
Pasal 24 Ayat (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan Ayat(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwaslu Kema FEB Unpad terbukti jika pada saat pembukaan kotak suara
dan/atau
berkas pemungutan
dan penghitungan suaradilakukan tanpa sepengetahuan Panwaslu serta Kandidat dan atau perwakilan dari Tim Sukses dari kandidat yang bersangkutan.
Pasal 25 Ayat(1) Penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 dan 2 akan dilakukan KPU Kema FEB Unpad dan Panwaslu Kema FEB Unpad dengan disaksikan para Kandidat dan atau Tim Suksesnya pada hari yang bersangkutan. Ayat(2) Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 3 dan pasal 24 diputuskan oleh KPU dan Panwaslu Kema FEB Unpad selambat-lambatnya tiga (3) hari dengan diketahui oleh BPM Kema FEB Unpad. Pasal 26 Pernghitungan dan pemungutan suara pada pemilihan umum lanjutan dilaksanakan dengan mekanisme yang sama seperti pada putaran pertama
22
BAB XII PERATURAN PERALIHAN
Pasal 27 Hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang ini akan ditinjau ulang dan ditetapkan dikemudian hari dalam Sidang Istimewa Kongres Kema FEB Unpad.
BAB XIII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28 Peraturan pemilu ini mulai berlaku sejak tanggal disahkan.
Disahkan di Bandung Pada tanggal : 23 Oktober 2013
23
