UNDANG-UNDANG KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS ANDALAS NOMOR 08 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN UMUM RAYA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS ANDALAS Menimbang :
Mengingat
:
a.
bahwa pemilihan umum raya merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Andalas sebagaimana diamanatkan dalam UndangUndang Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Andalas;
b.
bahwa sesuai dengan tuntutan dan perkembangan dinamika warga negara sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Andalas, pemilihan umum raya diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa dan Gubernur secara langsung oleh warga negara;
c.
bahwa pemilihan umum raya perlu diselenggarakan secara lebih demokratis, beradab, dan berkualitas dengan partisipasi warga negara seluas-luasnya dan dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
d.
bahwa pemilihan umum raya untuk memilih anggota lembaga perwakilan harus mampu menjamin prinsip keterwakilan, akuntabilitas, dan legitimasi;
e.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk undang-undang tentang Pemilihan Umum Raya;
Pasal 3, Pasal 5, Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 21 UndangUndang Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Andalas; Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS ANDALAS dan GUBERNUR KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS ANDALAS MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN UMUM RAYA KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS ANDALAS
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1.
Pemilihan Umum Raya yang selanjutnya disebut Pemira adalah sarana pelaksanaan kedaulatan warga negara dalam Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Andalas yang berdasarkan Undang-Undang Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Andalas, untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Andalas dan Gubernur Keluarga Mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Andalas.
2.
Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Andalas dan Gubernur Keluarga Mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Andalas selanjutnya secara berturut-turut disebut DPM dan Gubernur.
3.
Badan Pemilihan Umum Raya yang selanjutnya disebut BPU adalah lembaga yang bersifat otonom untuk menyelenggarakan Pemira.
4.
Pengawas Pemira adalah Panitia Pengawas Pemira yang melakukan pengawasan terhadap seluruh proses penyelenggaraan Pemira.
5.
Pemilih adalah warga negara Keluarga Mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Andalas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Andalas.
6.
Peserta Pemira adalah perseorangan calon anggota DPM dan calon Gubernur.
7.
Kampanye Pemira adalah kegiatan peserta Pemira untuk meyakinkan para pemilih dengan menawarkan program-programnya.
8.
Tim Pelaksana Kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh peserta Pemira yang bertugas dan berkewenangan membantu penyelenggaraan kampanye peserta Pemira tersebut.
9.
Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara.
10. Tahapan penyelenggaraan Pemira adalah rangkaian kegiatan Pemira yang dimulai dari pendaftaran peserta Pemira, penetapan peserta Pemira, kampanye, pemungutan dan penghitungan suara, serta penetapan hasil Pemira. BAB II ASAS PELAKSANAAN DAN PENYELENGGARA PEMIRA Pasal 2 Pemira dilaksanakan secara demokratis berdasarkan azas:
a. b. c. d. e. f. g.
Langsung; Bebas; Umum; Rahasia; Jujur; Adil; dan Akuntabilitas.
Pasal 3 Pemira KM FKEP UNAND diselenggarakan untuk memilih anggota DPM KM FKEP UNAND dan Gubernur KM FKEP UNAND.. Pasal 4 Pemira dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali. Pasal 5 Pemira dilaksanakan dengan sistem distrik dengan daftar calon terbuka. Pasal 6 (1) Jadwal pelaksanaan Pemira KM FKEP UNAND ditetapkan oleh BPU berdasarkan TAP DPM KM FKEP UNAND mengenai jadwal Pemira. (2) BPU melaksanakan Pemira selambat-lambatnya 5 (lima) hari dari jadwal pemira yang ditetapkan dalam TAP DPM KM FKEP UNAND. (3) Jadwal pelaksanaan Pemira Fakultas ditetapkan oleh BPU F berdasarkan TAP DPM F mengenai jadwal Pemira.
BAB III PESERTA PEMIRA Bagian Pertama Umum Pasal 7 (1) Peserta Pemira adalah perseorangan. (2) Jadwal waktu pendaftaran peserta Pemira ditetapkan oleh BPU. (3) Peserta Pemira ditetapkan oleh BPU setelah verifikasi. (4) Nomor urut peserta Pemira ditetapkan oleh BPU.
Bagian Kedua Calon Anggota DPM dan Calon Gubernur Pasal 8
(1) Untuk dapat menjadi calon anggota DPM, calon peserta Pemira harus memenuhi ketentuan syarat dukungan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) pemilih pada distriknya. (2) Untuk dapat menjadi calon Gubernur, perseorangan harus mendapatkan jumlah dukungan sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) orang yang tersebar di setengah distrik yang ada. (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan tanda tangan dan fotokopi Kartu Mahasiswa. (4) Seorang pendukung tidak diperbolehkan memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon peserta Pemira. (5) Dukungan yang diberikan kepada lebih dari 1 (satu) orang calon peserta Pemira sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan batal. BAB IV HAK MEMILIH Pasal 9 (1) Pemilihan dilakukan oleh Warga Negara dan Warga Negara Khusus KM FKEP UNAND . (2) Untuk dapat menggunakan hak memilih warga Negara KM FKEP UNAND harus memenuhi pasal 7 dan pasal 8 UU Kewarganegaraan KM FKEP UNAND dan harus terdaftar secara akademik yang selanjutnya disahkan oleh BPU sebagai daftar pemilih. (3) Setiap warga Negara KM FKEP UNAND yang akan melakukan pemilihan terhadap peserta Pemira, wajib menunjukkan identitas sebagai warga Negara KM FKEP UNAND yang masih berlaku pada saat dilakukannya pemungutan suara kepada BPU untuk Pemira KM UNAND dan BPU F untuk Pemira fakultas.
BAB V PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM RAYA Paragraf 1 BADAN PEMILIHAN UMUM RAYA Bagian kesatu Umum Pasal 10 (1) Pemira dilaksanakan oleh BPU yang bersifat independen. (2) BPU bertanggung jawab atas segala bentuk penyelenggaraan Pemira (3) BPU terdiri dari dan dibedakan atas: a. BPU KM UNAND, yaitu penyelenggara Pemira pada tingkat Universitas; dan b. BPU F, yaitu penyelenggara Pemira pada tingkat Fakultas. (4) Dalam melaksanakan tugasnya BPU memiliki sekretariat tersendiri.
(1) (2) (3) (4)
Bagian Kedua Keanggotaan Pasal 11 Anggota BPU terdiri beranggotaan maksimal 11 (sebelas) orang dan minimal 7 (tujuh) orang. Keanggotaan BPU terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, dibantu wakil ketua merangkap anggota, dan para anggotanya. Ketua dan wakil ketua BPU dipilih dari dan oleh anggota BPU melalui musyawarah dan mufakat. Setiap anggota BPU mempunyai hak suara yang sama. Pasal 12
Dalam melaksanakan tugasnya BPU membentuk Panitia Pemilihan Umum.
Bagian Ketiga Persyaratan Pasal 13 (1) Warga Negara KM FKEP UNAND yang dibuktikan dengan Identitas Warga Negara KM UNAND. (2) Mempunyai komitmen dan dedikasi yang tinggi terhadap suksesnya Pemira KM UNAND dan Pemira fakultas tegaknya demokrasi dan keadilan. (3) Tidak terikat sebagai anggota legislatif dan pimpinan eksekutif di fakultas maupun universitas. (4) Bagi yang terlibat di kepengurusan lembaga eksekutif di fakultas maupun universitas harus mendapatkan izin dari pimpinan lembaga tersebut dan selama menjalankan tugas BPU yang bersangkutan dibebas tugaskan dari lembaganya. (5) Tidak menjadi anggota tim kampanye peserta Pemira pada tingkat universitas/fakultas yang dibuktikan secara tertulis. (6) Membuat surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4). (7) Pengalaman menjadi panitia pemilihan umum yang dibuktikan dengan sertifikat/Surat keterangan dari pihak yang berwenang. (8) Bersedia bekerja sepenuh waktu. Bagian Keempat Panitia Ad Hoc Pasal 14 (1) Untuk pendaftaran calon anggota BPU Gubernur membentuk Panitia Ad Hoc untuk melakukan pendaftaran dan penyaringan calon anggota BPU dari warga Negara KM UNAND. (2) Panitia ad hoc dibentuk oleh Gubernur KM FKEP UNAND selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah DPM KM UNAND meminta Gubernur KM FKEP UNAND untuk membentuk panitia Ad hoc Pemira.
(3) Panitia ad hoc berjumlah maksimal 5 (lima) orang dan minimal 3(tiga) orang. (4) Panitia ad hoc selambat-lambatnya melaksanakan tugasnya 2 (dua) hari setelah ditetapkan oleh Gubernur KM FKEPUNAND. (5) Panitia ad hoc melaksanakan sosialisasi pendaftaran calon anggota BPU kepada warga Negara KM FKEP UNAND selama 5 hari. (6) Proses pendaftaran dan penyaringan calon anggota BPU oleh panitia ad hoc dilaksanakan selambat-lambatnya 5 (lima) hari. (7) Calon anggota BPU yang lulus verifikasi dari panitia ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur untuk diajukan kepada DPM. (8) Calon anggota BPU ditetapkan sebagai anggota BPU setelah dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh DPM KM FKEP UNAND. (9) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan seleksi selama 3 (tiga) hari terhitung dimulai semenjak diterimanya daftar nama calon anggota BPU oleh DPM KM FKEP UNAND dari Gubernur KM FKEP UNAND.
Pasal 15 Sebelum menjalankan tugasnya, anggota BPU mengucapkan sumpah dan janji. Sumpah dan janji anggota BPU adalah sebagai berikut: “Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah dan berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota BPU dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya; Bahwa saya akan menyelenggarakan Pemira sesuai dengan peraturan perundangundangan dengan berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Keluarga Mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Andalas; Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apa pun dari pihak mana pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewenangan, akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemira, serta mengutamakan kepentingan Negara Keluarga Mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Andalas daripada kepentingan pribadi atau golongan”.
Bagian Kelima Tugas, Wewenang dan Kewajiban Pasal 16 Tugas dan wewenang BPU adalah sebagai berikut: a.
merencanakan penyelenggaraan Pemira;
b.
menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan Pemira;
c.
mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan Pemira;
d.
menetapkan peserta Pemira beserta tim pemenangan peserta Pemira;
e.
menetapkan daerah pemilihan;
f.
melakukan verifikasi terhadap calon peserta Pemira;
g.
menetapkan waktu, tanggal, dan tata cara pelaksanaan kampanye;
h.
menetapkan hasil Pemira dan mengumumkan anggota DPM KM FKEP UNAND dan Gubernur KM FKEP UNAND terpilih;
i.
melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemira KM FKEP UNAND;
j.
menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye peserta Pemira;
k.
melaksanakan tugas dan kewenangan lain yang diatur undang-undang.
Pasal 17 BPU berkewajiban sebagai berikut: a. Melaksanakan segala bentuk penyelenggaraan Pemira secara professional dan proporsional; b. Memperlakukan peserta Pemira dan tim pemenangan peserta Pemira secara adil dan patut; c. memelihara arsip dan dokumen Pemira serta mengelola barang inventaris BPU KM FKEP UNAND; d. menyelesaikan segala bentuk sengketa dan permasalahan yang muncul sebagai akibat penyelenggaraan Pemira; e. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemira KM FKEP UNAND dalam sidang umum DPM KM FKEP UNAND; f. Dalam melaksanakan tugasnya BPU KM FKEP UNAND menyampaikan laporan umum dalam setiap tahap penyelenggaraan Pemira kepada Gubernur KM FKEP UNAND dan DPM KM FKEP UNAND; g. Melaksanakan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Paragraf 2 PPU Bagian Kesatu Umum Pasal 18 (1) PPU merupakan panitia kerja yang dibentuk oleh BPU untuk membantu pelaksanaan Pemira. (2) PPU dibedakan atas: a. PPU KM UNAND, yaitu panitia pemilihan umum pada tingkat universitas; dan
b. PPU Fakultas, yaitu panitia pemilihan umum pada tingkat fakultas. Bagian Kedua keanggotaan Pasal 19 (1) Jumlah anggota PPU ditentukan oleh BPU. (2) Keanggotaan PPU terdiri atas seorang ketua, dibantu seorang wakil ketua dan para anggota. (3) Pimpinan PPU dipilih dari anggota PPU. (4) Setiap anggota PPU mempunyai hak suara yang sama.
Pasal 20 Dalam melaksanakan tugasnya PPU menyampaikan penyelenggaraan Pemira kepada BPU. Pasal 21
laporan
pelaksanaan
Sebelum menjalankan tugasnya, anggota PPU mengucapkan sumpah dan janji. Sumpah dan janji anggota PPU adalah sebagai berikut: “Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah dan berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota PPU dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya; Bahwa saya akan menyelenggarakan Pemira sesuai dengan peraturan perundangundangan dengan berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Keluarga Mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Andalas; Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apa pun dari pihak mana pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewenangan, akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemira, serta mengutamakan kepentingan Negara Keluarga Mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Andalas daripada kepentingan pribadi atau golongan”. Pasal 22 Tugas, wewenang dan kewajiban PPU adalah: a. Melakukan penerimaan pendaftaran peserta Pemira; b. Meneliti persyaratan administrasi calon peserta Pemira; c. Melaksanakan penghitungan suara; d. Melaksanakan pencatatan hasil penghitungan suara; e. Melaksanakan segala bentuk peraturan yang ditetapkan oleh BPU;
f. Menindaklanjuti segala bentuk laporan dari Panwas mengenai dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemira; g. Hal-hal lain yang berkaitan dengan persyaratan, tugas, wewnang dan kewajiban anggota PPU ditentukan lebih lanjut berdasarkan peraturan BPU. Paragraf 3 BAWASLU Bagian Kesatu Umum Pasal 23 (1) Bawaslu merupakan badan yang dibentuk oleh DPM untuk mengawasi pelaksanaan Pemira. (2) Bawaslu dibedakan atas: a. Bawaslu UNAND, yaitu panitia pemilihan umum pada tingkat universitas; dan b. Bawaslu Fakultas, yaitu panitia pemilihan umum pada tingkat fakultas. (3) Bawaslu bertanggungjawab kepada DPM
(1) (2) (3)
(4) (5) (6)
Bagian Kedua Persyaratan Bawaslu Pasal 24 Warga Negara KM FKEP UNAND yang dibuktikan dengan Identitas Warga Negara KM FKEP UNAND. Mempunyai komitmen dan dedikasi yang tinggi terhadap suksesnya Pemira. Bagi yang terlibat di kepengurusan eksekutif di fakultas maupun universitas harus mendapatkan izin dari pimpinan lembaga tersebut dan selama menjalankan tugas Bawaslu yang bersangkutan dibebas tugaskan dari lembaganya. Tidak menjadi anggota tim kampanye peserta Pemira pada tingkat universitas/fakultas yang dibuktikan secara tertulis. Membuat surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4). Bersedia bekerja sepenuh waktu.
Bagian Ketiga Keanggotaan Pasal 25 (1) Anggota Bawaslu yang dipilih dan ditetapkan oleh DPM berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang. (2) Keanggotaan Bawaslu terdiri atas seorang ketua, dibantu seorang wakil ketua dan para anggota. (3) Ketua dan wakil ketua Bawaslu dipilih dari dan oleh anggota dengan musyawarah dan mufakat. (4) Setiap anggota Bawaslu mempunyai hak suara yang sama.
Pasal 26 Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya, Bawaslu menyampaikan laporan pelaksanaan penyelenggaraan Pemira kepada DPM. Pasal 27 Sebelum menjalankan tugasnya, anggota Bawaslu mengucapkan sumpah dan janji. Sumpah dan janji anggota Bawaslu adalah sebagai berikut: “Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah dan berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota Bawaslu dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya; Bahwa saya akan menyelenggarakan Pemira sesuai dengan peraturan perundangundangan dengan berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Keluarga Mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Andalas; Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apa pun dari pihak mana pun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewenangan, akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemira, serta mengutamakan kepentingan Negara Keluarga Mahasiswa Fakultas Keperawtan Universitas Andalas daripada kepentingan pribadi atau golongan”.
Pasal 28 Tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu adalah: a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemira b. Melakukan pengawasan terhadap kinerja BPU dan PPU; c. Menindaklanjuti segala bentuk dugaan pelanggaran atau terjadi pada setiap proses penyelenggaraan; dan d. Menyelesaikan segala bentuk sengketa Pemira.
Paragraph 4 PEMANTAU Pasal 29 (1) Pemantau Pemira adalah pemantau yang terdaftar di BPU berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh BPU. (2) Hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pemantau selama masa Pemira berlangsung ditetapkan oleh BPU.
(3) Pemantau dapat melaporkan segala bentuk kejanggalan atau kecurangan selama berlangsungnya Pemira kepada Bawaslu.
(1) (2) (3) (4)
(5) (6)
BAB VI DAERAH PEMILIHAN Pasal 30 Pemungutan suara dilaksanakan di daerah-daerah pemilihan yang telah ditetapkan oleh BPU. Pemilih memberikan hak suara pada daerah-daerah pemilihan yang telah ditetapkan oleh BPU. Seorang pemilih hanya dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang telah ditentukan oleh BPU. Pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena disebabkan oleh suatu dan lain hal dapat melakukan pemilihan di TPS lain setelah memberitahukan ke PPU di TPS setempat. PPU mencatat pemilih sebagaimana dimaksud ayat 4 (empat) pada data pemilih sesuai dengan identitas pemilih yang berssangkutan. PPU setempat melaporkan kepindahan TPS pemilih yang bersangkutan kepada PPU di TPS dimana pemilih seharusnya melakukan pemungutan suara.
BAB VII JUMLAH KURSI LEGISLATIF DPM KM FKEP UNAND Pasal 31 (1) Jumlah kursi anggota DPM KM FKEP UNAND yang dipilih ditetapkan maksimal 25 (dua puluh lima) orang. (2) Jumlah kursi DPM KM FKEP UNAND ditetapkan berdasarkan distrik dengan ketentuan warga Negara KM FKEP UNAND berjumlah: a. 1-20 orang diwakili 1 orang wakil (mendapat satu kursi) b. 21-40 orang diwakili 2 orang wakil (mendapat dua kursi) c. 41-60 orang diwakili oleh 3 orang wakil (mendapat tiga kursi) d. lebih dari 60 orang diwakili oleh 4 orang wakil (mendapat empat kursi). (3) Calon anggota DPM KM FKEP UNAND terpilih dinyatakan sesuai dengan peringkat perolehan suara berdasarkan ketentuan pada ayat (2). BAB VIII TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMIRA Bagian Kesatu
TAHAPAN PEMILIHAN Pasal 32 Tahapan Pelaksanaan Pemilihan adalah: a. Pendaftaran calon; b. Verifikasi dan penetapan calon oleh BPU; c. Kampanye; d. Pemungutan suara; e. Penghitungan suara; dan f. Penetapan hasil Pemira.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Bagian Kedua PENDAFTARAN CALON Paragaraf 1 Persyaratan calon Anggota DPM Pasal 33 Setiap warga Negara KM FKEP UNAND memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam Pemira. Untuk dapat menjadi calon anggota DPM harus memenuhi syarat dukungan sekurang-kurangnya 8 (delapan) orang pada daerah pencalonannya. Bersedia untuk mencalonkan diri dan dicalonkan, yang dinyatakan secara tertulis. Memiliki pengalaman organisasi/kepanitiaan yang dibuktikan dengan sertifikat. Pernah mengikuti Pelatihan Manajemen/Kepemimpinan Organisasi yang dapat dibuktikan dengan lampiran sertifikat/keterangan. Tidak merangkap sebagai pengurus eksekutif maupun legislatif pada tingkat universitas atau fakultas. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan bukti tanda tangan dan identitas Mahasiswa. Dukungan dinyatakan batal apabila terdapat bukti ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Hal-hal lain yang berkaitan dengan persyaratan calon Anggota DPM ditetapkan oleh BPU sepanjang tidak bertentangan dengan Agama, Undang-Undang dan norma-norma kesusilaan.
Paragraf 2 PendaftaranCalonDPM Pasal 34 (1) Pendaftaran calon anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa dilakukan dengan cara mendaftarkan diri kepada BPU dengan menyerahkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 33. (2) Pendaftran dapat dilakukan oleh:
(3) (4)
(5)
(6)
(1)
(2) (3) (4) (5) (6) (7)
(8) (9)
a. Calon peserta pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa sendiri; dan/atau b. Tim kampanye calon peserta pemilihan anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa. Penelitian terhadap kelengkapan dan penetapan atas keabsahan data calon anggota DPM dilakukan oleh BPU. BPU memberitahukan secara tertulis hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) kepada calon peserta Pemira secara tertulis selambatlambatnya 2 (dua) hari semenjak diterimanya kelengkapan persyaratan kepada calon anggota DPM atau tim kampanye. Apabila setelah waktu yang ditentukan oleh BPU kepada calon peserta Pemira tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 33 tidak memenuhi kelengkapan persyaratan pendaftaran maka calon peserta dinyatakan batal mengikuti Pemira. Hal-hal lain yang berkaitan dengan pendaftaran calon peserta Pemira ditetapkan oleh BPU sepanjang tidak bertentangan dengan Agama, Undang-Undang dan norma-norma kesusilaan. Paragraf 3 Persyaratan Calon Gubernur KM FKEP UNAND Pasal 35 Untuk dapat menjadi calon Gubernur KM FKEP UNAND sekurang-kurangnya didukung oleh 40 (empat puluh) orang dari setengah distrik yang ada dan dibuktikan dengan tanda tangan dan Identitas Warga Negara KM FKEP UNAND. Dukungan dinyatakan batal apabila terdapat bukti ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Bersedia untuk mencalonkan diri dan dicalonkan, yang dinyatakan secara tertulis. Memiliki pengalaman organisasi/kepanitiaan yang dibuktikan dengan sertifikat. Pernah mengikuti Pelatihan Manajemen/Kepemimpinan Organisasi yang dibuktikan dengan sertifikat. Membuat surat pernyataan secara tertulis untuk tidak menamatkan perkuliahan selama menjabat menjadi Gubernur KM FKEP UNAND. Tidak sedang menjabat sebagai pengurus eksekutif atau legislatif di tingkat manapun yang dibuktikan secara tertulis dan disahkan oleh pimpinan organisasi/lembaga. Tidak dalam masa cuti kuliah. Hal-hal lain yang berkaitan dengan persyaratan calon Gubernur KM FKEP UNAND ditetapkan oleh BPU sepanjang tidak bertentangan dengan Agama, Undang-Undang dan norma-norma kesusilaan.
Paragraf 4
Pendaftaran Calon Gubernur KM FKEP UNAND Pasal 36 (1) Pendaftaran calon Gubernur KM FKEP UNAND dilakukan dengan cara mendaftarkan diri kepada BPU dengan menyerahkan persyaatan sebagaimana dimaksud pada pasal 35 (2) Pendaftaran dapat dilakukan oleh: a. Calon peserta pemilihan calon Gubernur KM FKEP UNAND sendiri; dan/atau b. Tim kampanye calon peserta pemilihan calon Gubernur KM FKEP UNAND. (3) Pendaftaran calon Gubernur KM FKEP UNAND hanya dapat dilakukan jika telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 35. (4) Penelitian terhadap kelengkapan dan penetapan atas keabsahan data calon Gubernur KM FKEP UNAND dilakukan oleh BPU. (5) BPU memberitahukan secara tertulis hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat) kepada calon Gubernur KM FKEP UNAND secara tertulis selambat-lambatnya 2 (dua) hari semenjak diterimanya kelengkapan persyaratan kepada calon Gubernur KM FKEP UNAND atau tim kampanye. (6) Apabila setelah waktu yang ditentukan oleh BPU kepada calon Gubernur KM FKEP UNAND tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 35 tidak memenuhi kelengkapan persyaratan pendaftaran maka calon Gubernur KM FKEP UNAND dinyatakan batal mengikuti Pemira. (7) Hal-hal lain yang berkaitan dengan pendaftaran calon Gubernur KM FKEP UNAND ditetapkan oleh BPU sepanjang tidak bertentangan dengan Agama, Undang-Undang dan norma-norma kesusilaan.
(1) (2) (3) (4)
(5)
(6)
BagianKetiga. Verifikasi dan Penetapan Calon Pasal 37 Verifikasi persyaratan calon peserta Pemira dilakukan oleh BPU, setelah semua persyaratan calon peserta Pemira diberikan kepada PPU. PPU melaksanakan verifikasi awal ditempat pendaftaran untuk memastikan kelengkapan persyaratan calon peserta Pemira. Proses verifikasi selanjutnya dilakukan oleh BPU sebagai langkah awal untuk menetapkan calon peserta Pemira. Jika persyaratan calon peserta Pemira sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan belum lengkap oleh PPU, maka calon peserta Pemira harus melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi sebagaimana yang dimaksudkan oleh PPU. Apabila semua persyaratan calon peserta Pemira telah dinyatakan lengkap, maka BPU atas pertimbangan dari PPU menetapkan calon peserta Pemira menjadi peserta Pemira. Dalam melakukan proses verifikasi, PPU dan BPU harus bersikap secara: a. Objektifitas; b. Professional; dan
c. Proporsional (7) Hal-hal lain yang berkaitan dengan proses verifikasi calon peserta Pemira ditentukan lebih lanjut dengan peraturan BPU.
(1) (2) (3)
(4)
Bagian Keempat Kampanye Calon Peserta Pemira Pasal 38 Kampanye peserta Pemira dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan Pemira berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh BPU. Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diikuti oleh calon anggota DPM dan calon Gubernur KM FKEP UNAND Kampanye dapat dilakukan 2 (dua) hari setelah diumumkannya calon peserta Pemira diumumkan oleh BPU dan berakhir 2 (dua) hari sebelum dilaksanakannya pemungutan suara. Hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan kampanye peserta Pemira ditetapkan oleh BPU.
Pasal 39 Kampanye peserta Pemira dilaksanakan melalui: a. Debat calon; b. Pemasangan dan penyebaran atribut; dan c. Pengenalancalonmelalui media lainnya.
(1) (2) (3) (4) (5)
Pasal40 Kampanye peserta Pemira dapat dilaksanakan oleh tim kampanye yang dibentuk oleh masing-masing peserta Pemira. Tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan ke BPU bersamaan dengan pendaftaran calon peserta Pemira. Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bersamasama oleh peserta Pemira dan/atau tim kampanye. Kampanye yang dilakukan secara terpisah harus dilaporkan ke BPU. Penanggungjawab pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah peserta Pemira yang bersangkutan.
Pasal 41 Selama masa kampanye berlangsung, setiap peserta Pemira dilarang untuk: a. Menghina pribadi, agama, suku, ras, golongan atau organisasi calon lain; b. Menghasut atau mengadu domba calon atau perseorangan dan kelompok warga negara KM UNAND secara umum; c. Menggunakan kekerasan, ancaman atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok atau organisasi warga negara KM UNAND;
d. Mengganggu, ketentraman dan ketertiban umum; e. Melaksanakan kampanye terselubung; f. Mengancam dan mengajukan pengggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dan pemerintahan yang sah; dan g. Merusak atau menghilangkan atribut/bahan kampanye calon lain.
(1) (2) (3) (4)
BagianKelima PEMUNGUTAN SUARA Paragraf 1 Umum Pasal 42 Pemungutan suara dilaksanakan serentak dalam satu hari di seluruh daerah pemilihan kecuali ditentukan lain oleh BPU. PPU mencatat segala hal yang berkaitan dengan kelengkapan pemungutan suara. Pemungutan suara dihadiri oleh saksi, pemantau yang terdaftar pada BPU pada TPS yang telah ditentukan. Tata cara pemberian dan pemungutan suara lebih lanjut diatur oleh BPU.
(1) (2) (3) (4)
Paragraf 2 Surat Suara Pasal43 Jumlah surat suara ditentukan oleh BPU. Format surat suara dibuat pada 1 (satu) lembar kertas yang berbeda untuk pemilihan calon Gubernur dan DPM. Satu lembar kertas surat suara untuk calon Gubernur menampilkan semua foto calon Gubernur KM FKEP UNAND Satu lembar kertas surat suara untuk calon anggota DPM menampilkan semua foto calon anggota DPM dengan mencantumkan daerah pemilhan masingmasing calon DPM
Bagian Keenam PENGHITUNGAN SUARA Pasal 44 (1) Perhitungan suara dilakukan oleh BPU pada satu tempat yang telah ditentukan setelah pemungutan suara berakhir. (2) Perhitungan suara dapat dihadiri oleh saksi, peserta Pemira, Bawaslu, Pemantau dan warga negara KM FKEP UNAND yang dibuka dan terbuka untuk seluruh warga Negara KM FKEP UNAND. Bagian Ketujuh PENETAPAN HASIL PEMIRA Pasal 45
(1)Penetapan hasil Pemira dilaksanakan setelah semua proses penghitungan surat suara selesai dilaksanakan. (2) Penetapan hasil Pemira berisi: a. Peserta pemenang Pemira sebagaimana dimaksud ayat (1); dan b. Jumlah seluruh suara yang sah, tidak sah, dan abstain. (3) Peserta pemenang Pemira ditetapkan berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh BPU. (4) Pengumuman hasil Pemira dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh BPU. Pasal 46 Pemungutan dan penghitungan suara ulang hanya dapat dilakukan apabila terdapat kecurangan , kejanggalan ataupun permasalahan-permasalahan lain yang menyebabkan pelaksanaan pemungutan dan pemghitungan suara pada TPS yang bermasalah setelah dikeluarkannya TAP DPM KM FKEP UNAND atas rekomendasi dari Bawaslu.
BAB IX KEUANGAN Pasal 47 Sumber pendapatan anggaran penyelenggaraan Pemira diperoleh dari anggaran Fakultas Keperawatan untuk Kemahasiswaan, usaha- usaha yang legal, halal dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Keluarga Mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Andalas dan sumbangan yang halal dan tidak mengikat.
BAB X SENGKETA PEMIRA Pasal 48 Segala bentuk sengketa yang muncul sebagai akibat penyelenggaraan Pemira diajukan secara tertulis kepada Bawaslu. Pasal 49 Objek sengketa Pemira adalah sebagai berikut: a. Keputusan hasil verifikasi peserta pemira; b. Keputusan berkaitan daerah pemilihan pemira; dan c. Keputusan mengenai pemungutan suara. Pasal 50 (1)Dalam hal pelanggaran larangan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 41, pihakpihak yang dirugikan dapat membuat surat keberatan tertulis kepada Bawaslu
selambat-lambatnya 1 x 24 jam sejak diketahui terjadinya pelanggaran selama masa Pemira. (2) Dalam hal penyelesaian sengketa Pemira sebagaimana yang dimaksud pada pasal 49 diajukan secara tertulis kepada Bawaslu selambat-lambatnya 1 x 24 jam semenjak dikeluarkannya keputusan BPU. (3)Keputusan mengenai penyelesaian sengketa pemira sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 dikeluarkan oleh Bawaslu selambat-lambatnya 2 x 24 jam. (4)Apabila peserta Pemira tidak menerima keputusan penyelesaian sengketa Pemira yang dikeluarkan oleh Bawaslu maka peserta Pemira dapat mengajukan penyelesaian sengketa kepada DPM KM FKEP UNAND sebagai bentuk upaya penyelesaian sengketa Pemira tingkat akhir. (5)Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diputuskan dalam sidang paripurna DPM KM FKEP UNAND. BAB XI SANKSI Pasal 51 (1) Pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pada pasal 41 dapat dikenai sanksi berdasarkan peraturan universitas atas rekomendasi Bawaslu kepada universitas/fakultas. (2) Pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemira yang tidak dapat diselesaikan oleh universitas/fakultas maka dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia atas rekomendasi Rektor/Dekan kepada pihak yang berwenang. Pasal 52 (1) Jenis sanksi pelanggaran adalah denda, pengurangan suara dan diskualifikasi. (2) Hal-hal yang berkaitan dengan sanksi dapat ditetapkan oleh Bawaslu dengan persetujuan DPM. BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 53 1. BPU dibentuk paling lambat 1 (bulan) semenjak undang-undang ini diundangkan. 2. Seluruh Tugas BPU dinyatakan selesai 1 (satu) bulan semenjak selesai penyelenggaraan Pemira. 3. Sebelum DPM KM FKEP UNAND yang baru terbentuk maka posisi, tugas dan wewenangnya akan dilaksanakan oleh DPM KM FKEP UNAND lama. Pasal 54 1. Bawaslu dibentuk paling lambat 1 (bulan) semenjak undang-undang ini diundangkan.
2. Seluruh Tugas Bawaslu dinyatakan selesai 1 (satu) bulan semenjak selesai penyelenggaraan Pemira. 3. Pembentukan Bawaslu F diatur oleh peraturan ditingkat fakultas. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 55 Pada saat undang-undang ini berlaku segala bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pemira dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 56 Undang-Undang ini mulai berlaku semenjak diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Keluarga Mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Andalas.
PENJELASAN ATAS RANCANGAN UNDANG-UNDANG KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ANDALAS NOMOR 01 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM RAYA KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS ANDALAS I.
UMUM
Pemilihan umum raya merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Andalas sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Keluarga Mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Andalas. Pemilihan umum raya merupakan salah satu perwujudan pelaksanaan kedaulatan mahasiswa sekaligus sebagai bentuk partisipasi mahasiswa dalam pemerintahan. Dalam Undang-Undang ini, mengatur seluruh mekanisme penyelenggaraan pemilihan umum raya. Sehingga mampu menghasilkan pemilihan umum raya yang demokratis dan berkualitas . II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Andalas yang memuat hukum dasar negara merupakan sumber hukum bagi Pembentukan Peraturan Perundangundangan di bawah Undang-Undang Dasar. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 3 Yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang ini hanya Undang-undang ke bawah, mengingat Undang-Undang Dasar tidak termasuk kompetensi pembentuk Undang-Undang. Pasal 4 Huruf a Yang dimaksud dengan “kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Huruf b Yang dimaksud dengan asas “kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, bila dibuat oleh lembaga yang tidak berwenang.
Huruf c Yang dimaksud dengan asas “kesesuaian antara jenis dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya. Huruf d Yang dimaksud dengan asas “dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat mahasiswa, baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis. Huruf e Yang dimaksud dengan asas “kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benarbenar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Huruf f Yang dimaksud dengan asas “kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Huruf g Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan” adalah bahwa dalam proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mahasiswa mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 5 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman Warga Negara Keluarga Mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Andalas. Huruf b Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara Keluarga Mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Andalas secara proporsional. Huruf c Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. Huruf d
Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman warga negara, agama, suku, dan golongan khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Huruf e Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali. Huruf f Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Huruf g Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat mahasiswa melalui jaminan adanya kepastian hukum. Huruf h Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundangundangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat mahasiswa dengan kepentingan negara. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan dapat mengandung asas-asas lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan. Pasal 6 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Jenis Peraturan Perundang-undangan selain dalam ketentuan ini, antara lain, peraturan yang dikeluarkan oleh Musyawarah Mahasiswa Fakultas, Dewan Perwakilan Mahasiswa, atau komisi yang dibentuk oleh Undang-undang atau Pemerintah atas perintah Undang-undang yang lebih tinggi. Ayat (3) Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “hierarki” adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Pasal 7 Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9
Yang dimaksud dengan “sebagaimana mestinya” adalah materi muatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tidak boleh menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang-undang yang bersangkutan. Pasal 10 Sesuai dengan kedudukan Ketua Umum menurut Undang-Undang Dasar Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Andalas, Peraturan Ketua Umum adalah peraturan yang dibuat oleh Ketua Umum dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Peraturan Ketua Umum dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut perintah Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah baik secara tegas maupun tidak tegas diperintahkan pembentukannya. Pasal 11 Agar dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dapat dilaksanakan secara berencana, maka Pembentukan Peraturan Perundang-undangan perlu dilakukan berdasarkan Program Legislasi Keperawatan. Dalam Program Legislasi Keperawatan tersebut ditetapkan skala prioritas sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat. Untuk maksud tersebut, maka dalam Program Legislasi Keperawatan memuat program legislasi jangka panjang, menengah, atau tahunan. Dalam penyusunan program tersebut perlu ditetapkan pokok materi yang hendak diatur serta kaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Oleh karena itu, penyusunan Program Legislasi Keperawatan disusun secara terkoordinasi, terarah, dan terpadu yang disusun bersama oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa dan Pemerintah. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan “dalam keadaan tertentu” adalah kondisi yang memerlukan pengaturan yang tidak tercantum dalam Program Legislasi Keperawatan. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Maksud “penyebarluasan” dalam ketentuan ini adalah agar khalayak ramai mengetahui adanya rancangan undang-undang yang sedang dibahas di Dewan Perwakilan Mahasiswa guna memberikan masukan atas materi yang sedang dibahas. Penyebarluasan dilakukan melalui media cetak seperti mading, surat kabar kampus, edaran, atau media legal lainnya yang dapat digunakan untuk tujuan tersebut. Pasal 19 Cukup jelas.
Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “persidangan yang berikut” adalah masa persidangan Dewan Perwakilan Mahasiswa yang hanya diantarai satu masa reses. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 22 Ketentuan mengenai tingkat pembahasan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini berlaku juga terhadap pembahasan rancangan undangundang: a. usul inisiatif Dewan Perwakilan Mahasiswa; b. ratifikasi; c. penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang; d. penetapan anggaran pendapatan dan belanja negara serta nota keuangan*; e. perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara*; dan f. perhitungan anggaran negara*. Pasal 23 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Ketentuan ini dimaksudkan untuk menyederhanakan mekanisme penarikan kembali rancangan undang-undang. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 26 Ayat (1) Penyampaian rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama Dewan Perwakilan Mahasiswa dan Pemerintah kepada Ketua Umum, disertai Surat Pengantar pimpinan Dewan Perwakilan Mahasiswa. Secara formil rancangan undang-undang menjadi Undang-undang setelah disahkan oleh Ketua Umum.
Ayat (2) Tenggang waktu 7 (tujuh) hari dianggap layak untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan teknis penulisan rancangan undang-undang ke lembaran resmi Ketua Umum sampai dengan penandatanganan pengesahan UndangUndang oleh Ketua Umum dan penandatanganan sekaligus Pengundangan ke Lembaran Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Andalas oleh koordinator yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang peraturan perundang-undangan. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Penyempurnaan teknik dan penulisan Rancangan Undang-Undang yang masih mengandung kesalahan tersebut mencakup pula format Rancangan UndangUndang.
Pasal 30 Dengan diundangkan Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini maka setiap orang dianggap telah mengetahuinya. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Berlakunya Peraturan Perundang-undangan yang tidak sama dengan tanggal Pengundangan, dimungkinkan untuk persiapan sarana dan prasarana serta kesiapan aparatur pelaksana Peraturan Perundang-undangan tersebut. Pasal 35 Yang dimaksud dengan “menyebarluaskan” adalah agar warga negara Keluarga Mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Andalas mengetahui Peraturan Perundang-undangan tersebut dan mengerti/memahami isi serta maksud-maksud yang terkandung di dalamnya. Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan tersebut dilakukan, misalnya, melalui media cetak seperti mading, surat kabar kampus, edaran, atau media legal lainnya yang dapat digunakan untuk tujuan tersebut. Pasal 36 Hak warga negara dalam ketentuan ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Mahasiswa. Pasal 37 Ketentuan dalam Pasal ini menyangkut keputusan di bidang administrasi di berbagai lembaga yang ada sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan dikenal dengan keputusan yang bersifat tidak mengatur. Pasal 38 Cukup jelas.
Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas.
