UNDANG-UNDANG NEGARA BAGIAN KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENGAWASAN DAN PENILAIAN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA NEGARA BAGIAN KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR NEGARA BAGIAN KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS, Menimbang: a. bahwa dalam rangka melakukan tugas pokok dan fungsi Dewan Perwakilan Mahasiswa Negara Bagian Keluarga MahasiswaFakultas Teknologi InformasiUniversitas Andalas sebagai pengawas Badan Eksekutif Mahasiswa Negara BagianKeluarga Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas; b. bahwa sesuai dengan Rapat Kerja dan Sidang Anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa Negara BagianKeluarga Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalassebelumnya telah disepakati perlunya pedoman dan dasar hukum yang memuat tata cara dan sanksi yang mengikat mengenai pengawasan dan penilaian kinerja Badan Eksekutif Mahasiswa Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, maka perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengawasan dan Penilaian Kinerja Badan Eksekutif Mahasiswa Negara Bagian Keluarga Mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas. Mengingat: Pasal 5 UUD NB KMFTI Unand. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA NEGARA BAGIAN KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS dan GUBERNUR BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA NEGARA BAGIAN KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGAWASAN DAN PENILAIAN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA NEGARA BAGIAN KELUARGA MAHASISWAFAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan : 1. Dewan Perwakilan Mahasiswa Negara Bagian Keluarga Mahasiswayang selanjutnya disingkat DPM NB KM FTI Unand adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Undang-UndangDasar NB KM FTI Unand; 2. Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Negara Bagian yang selanjutnya disingkat BEMNB KM FTI Unandadalah Badan Eksekutif Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar NB KM FTI Unand; 3. Pengawasan BEMNB KM FTI Unandadalah pengawalan dan pengukuran kinerja serta pengambilan tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan agar berjalan sebagaimana mestinya dan sesuai dengan waktunya, disertai sanksi untuk menjamin keberlangsungan pengawasan dan memberikan efek jera. Pedoman dalam melakukan pengawasan terdapat dalam lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari undang-undang ini; 4. Penilaian BEM NB KM FTI Unandadalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh DPM NB KM FTI Unandterhadap BEMNB KM FTI Unandmeliputi beberapa faktor serta tata cara penilaian yang terdapat dalam lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari undangundang ini. BAB II PENGAWASAN BEMNB KM FTI Unand Pasal 2 (1) DPM NB KM mempunyai fungsi pengawasan sesuai dengan UUD NB KMFTI Unand pasal 3. (2) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
a. Pelaksanaan aturan-aturan NB KM FTI Unand b. Perencanaan dan pelaksanaan keuangan BEM NB KM FTI Unand c. Kinerja dan kebijakan BEM NB KM FTI Unand Pasal 3 (1) Pengawasan aturan-aturan NB KM FTI Unandyang dimaksud pasal 2 ayat (2) meliputi: a. Pelaksanaan UUDNB KM FTI Unand b. Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Organisasi c. Pelaksanaan Undang-Undang NB KM FTI Unand d. Perencanaan dan pelaksanaan Keputusan Gubernur. (2) Pengawasan terhadap perencanaan keuangan BEM NB KM FTI Unandmeliputi rencana sumber dana dan rancangan penggunaan anggaran dana. (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan keuangan BEM NB KM FTI Unandmeliputi pengawasan terhadap mitra kerja/donatur, jumlah dana masuk dan keluar, serta penggunaan dana kemahasiswaan dan nonkemahasiswaan. (4) Pengawasan kinerja dan kebijakan BEM NB KM FTI Unandmeliputi pengawasan terhadap proses pengambilan dan pelaksanaan kebijakan gubernur baik ke luar maupun ke dalam NB KM FTI Unand berupa program kerja, hubungan kerja, kesepakatan-kesepakatan atau keterlibatan dalam forum-forum lokal, regional, nasional dan internasional. Pasal 4 (1) Pelaksanaan pengawasan BEM NB KM FTI Unand dilakukan oleh anggota DPM NB KM FTI Unand melalui Komisi di DPM NB KM FTI Unand yang lebih lanjut diatur dalam STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGAWASAN (2) Setiap tindakan pengawasan yang dilakukan oleh DPM NB KM FTI Unandharus dengan persetujuan dan sepengetahuan Ketua Komisi dan Ketua DPM NB KM FTI Unand. (3) Dalam keadaan tidak normal maka pengawasan dilakukan oleh panitia khusus yang selanjutnya diatur dalam bab VII. Pasal 5 (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dilaksanakan melalui hak DPM NB KM FTI Unandyaitu: a. Hak interpelasi, yaitu hak untuk meminta keterangan kepada BEM NB KM FTI Unand, mengenai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh BEM NB KM FTI Unand. b. Hak angket, yaitu hak untuk mengadakan angket (penyelidikan) terhadap kebijakan BEM NB KM FTI Unand. c. Hak inisiatif, yaitu hak untuk mengajukan, menganjurkan, dan memberikan pertimbangan serta memberikan arahan-arahan dan rekomendasi terhadap kinerja dan/atau permasalahan yang dihadapi oleh BEM NB KM FTI Unand. d. Hak budget, yaitu hak untuk bertanya dan memberikan pertimbangan mengenai anggaran dana BEM NB KM FTI Unand. e. Hak petisi, yaitu hak untuk mengubah, menambah atau mengurangi kebijakan BEM NB KM FTI Unandberdasarkan amanat mahasiswa.
(2) Pengawasan BEM NB KM FTI Unanddapat dilakukan melalui: a. Rapat Koordinasi dengan BEM NB KM FTI Unand; b. Pengawasan lapangan, yaitu pengawasan secara langsung DPM NB KM FTI Unandterhadap program kerja BEM NB KM FTI Unandselama dan setelah pelaksanaan program. c. Survei kepada mahasiswa FTI Unand. d. Pengaduan mahasiswa. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui: a. Pembahasan perencanaan keuangan BEM NB KM FTI Unand; b. Pembahasan laporan keuangan BEM NB KM FTI Unandyang telah diperiksa/diaudit oleh DPM NB KM FTI Unand; c. Hasil pemeriksaan laporan keuangan tengah tahun BEM NB KM FTI Unand; d. Tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan tengah tahun BEM NB KM FTI Unand; e. Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh DPM NB KM FTI Unand; f. Hasil pengawasan DPM NB KM FTI Unand; g. Survei kepada mahasiswa FTI Unand; h. Pengaduan mahasiswa. (4) Pengaduan Mahasiswa seperti tercantum pada ayat (2) huruf d dan ayat (4) huruf h dapat diadukan melalui alat kelengkapan DPM NB KM FTI Unand yang menangani advokasi BEM NB KM FTI Unand. Pasal 6 Standar operasional prosedur pengawasan yang dilakukan oleh DPM NB KM FTI Unandmeliputi beberapa hal yang terdapat dalam lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari undang-undang ini. BAB III PENILAIAN BEM NB KM FTI Unand Pasal 7 (1) DPM NB KM FTI Unandmelakukan penilaian terhadap BEM NB KM FTI Unandyang meliputi: a. Kinerja BEM NB KM FTI Unand b. Kebijakan BEM NB KM FTI Unand (2) Penilaian kinerja BEM NB KM FTI Unandmeliputi penilaian terhadap kondisi organisasi, kemampuan kerja, dan prestasi yang dicapai oleh BEM NB KM FTI Unand. (3) Penilaian kebijakan BEM NB KM FTI Unandmeliputi penilaian terhadap proses pengambilan dan pelaksanaan kebijakan Gubernur baik ke luar maupun ke dalam NB KM FTI Unandberupa program kerja, hubungan kerja, kesepakatan-kesepakatan atau keterlibatan dalam forum-forum lokal, regional, nasional dan internasional.
Pasal 8 (1) Pelaksanaan penilaianBEM NB KM FTI Unanddilakukan oleh anggota DPM NB KM FTI Unandmelalui Komisi di DPM NB KM FTI Unandsesuai dengan kebijakan Ketua DPM NB KM FTI Unandyang lebih lanjut diatur dalam Tata Tertib DPM NB KM FTI Unand. (2) Setiap tindakan penilaian yang dilakukan oleh DPM NB KM FTI Unandharus dengan persetujuan dan sepengetahuan Ketua Komisi dan Ketua DPM NB KM FTI Unand. (3) Dalam keadaan tidak normal maka penilaian dilakukan oleh panitia khusus yang selanjutnya diatur dalam BAB VII. Pasal 9 Penilaian yang dilakukan oleh DPM NB KM FTI Unandmeliputi : a. Penilaian awal, yaitu penilaian yang dilakukan di awal kepengurusan BEM NB KM FTI Unand; b. Penilaian tengah, penilaian yang dilakukan di tengah kepengurusan BEM NB KM FTI Unand; c. Penilaian akhir, penilaian yang dilakukan di akhir kepengurusan BEM NB KM FTI Unand; d. Penilaian insidental, penilaian yang dilakukan pada waktu tertentu untuk keperluan hal-hal yang dianggap penting dan insidental oleh DPM NB KM FTI Unand. Pasal 10 Penilaian yang dilakukan oleh DPM NB KM FTI Unandmeliputi beberapa hal yang terdapat dalam lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari undang-undang ini. BAB IV PELANGGARAN Pasal 11 Pelanggaran adalah penyimpangan yang dilakukan oleh BEM NB KM FTI Unandterhadap: a. UUDNB KM FTI Unand. b. Garis-Garis Besar Haluan Organisasi. c. Undang-UndangNB KM FTI Unand. d. Keputusan Gubernur e. Tindakan tidak mengindahkan panggilan DPM NB KM FTI Unand. f. Tindakan menghalangi dan/atau menghambat pelaksanaan pengawasan dan penilaian dari DPM NB KM FTI Unand. g. Tindakan tidak mengindahkan dan atau menolak hasil laporan penilaian dan atau pengawasan yang diberikan oleh DPM NB KM FTI Unandtanpa sebab dan alasan yang jelas h. Kesepakatan-kesepakatan yang dibuat antara DPM NB KM FTI Unanddan BEM NB KM FTI Unand. i. Produk hukum KM Unand dan NB KM FTI Unand lainnya. j. Tata Tertib Kehidupan Kampus.
BAB V PERINGATAN Pasal 12 Memorandum akan diberikan kepada BEM NB KM FTI Unandatas pelanggaran seperti disebutkan pada Pasal 11 dengan melalui tahapan mekanisme sebagai berikut: a. Memorandum pertama dikeluarkan oleh DPM NB KM FTI Unanduntuk memberikan peringatan kepada BEM NB KM FTI Unandagar memperbaiki kinerja dan perilaku yang menyimpang. Setelah diberi memorandum pertama, BEM NB KM FTI Unandmemiliki waktu 2 (dua) minggu untuk memperbaiki kinerja dan perilakunya. b. Memorandum kedua dikeluarkan oleh DPM NB KM FTI Unandjika memorandum pertama tidak diindahkan. Setelah diberi surat memorandum kedua, BEM NB KM FTI Unandmemiliki waktu 1 (satu) minggu untuk memperbaiki kinerja dan perilakunya. c. Pengajuan untuk Sidang Istimewa DPM NB KM FTI Unand dilaksanakan jika memorandum kedua tidak diindahkan. Pasal 13 Setiap tahap mekanisme peringatan yang diberikan kepada BEM NB KM FTI Unandharus melalui rapat pleno DPM NB KM FTI Unand. BAB VI PELAPORAN HASIL PENGAWASAN DAN PENILAIAN Pasal 14 (1) Komisi atau alat kelengkapan DPM NB KM FTI Unand terkait pengawasan membuat laporan hasil pengawasan dan penilaian BEM NB KM FTI Unand sesuai dengan lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari undang-undang ini. (2) Laporan hasil pengawasan dan penilaian sebagaimana yang dimaksud pada pasal 14 ayat (1) disampaikan dalam Rapat Komisi, Rapat Koordinasi, atau Rapat Pleno untuk ditindaklanjuti. (3) Tindaklanjut sebagaimana dimaksud pada pasal (14 ) ayat (2) dapat berupa: a. Rumusan hasil evaluasi dan rekomendasi; b. Permintaan kepada gubernur untuk melakukan perbaikan, perubahan, penggantian kebijakan dan/atau pejabat pelaksana yang nyata-nyata tidak menunjukkan kinerja yang diperlukan untuk melakukan tujuan penyelenggaraan organisasi; atau c. Keputusan lainnya. (4) Laporan pengawasan dan penilaian satu tahun kepengurusan BEM KM diberikan kepada DPM NB KM FTI Unand pada Sidang Umum sebagai bahan pertimbangan dalam laporan pertanggungjawaban BEM NB KM FTI Unand. (5) Ketentuan lain tentang pengawasan diatur lebih lanjut melalui keputusan DPM NB KM FTI Unand.
BAB VII PANITIA KHUSUS PENGAWASAN Pasal 15 (1) Panitia khusus Pengawasan DPM NB KM FTI Unand yang selanjutnya disingkat sebagai Pansus Pengawasan adalah kepanitiaan khusus yang dibentuk oleh Ketua Komisi yang bersangkutan beserta Ketua DPM NB KM FTI Unandyang bertujuan untuk memudahkan teknis pelaksanaan pengawasan dan penilaian BEM NB KM FTI Unand dalam keadaan yang tidak normal. (2) Jumlah anggota Pansus Pengawasan disesuaikan dengan kebutuhan tugas yang diberikan. (3) Pansus Pengawasan bekerja setelah mendapat surat tugas dan pengantar dari Ketua Komisi yang bersangkutan dan mengetahui ketua DPM NB KM FTI Unand. (4) Pansus Pengawasan hanya menjalankan pengawasan dan penilaian BEM NB KM FTI Unandsesuai dengan isi surat tugas dan pengantar. (5) Pansus Pengawasan tidak berhak menetapkan sanksi tetapi berhak mengusulkan sanksi kepada ketua Komisi yang bersangkutan saat pengawasan dan penilaian BEMNB KM FTI Unand. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 (1) Segala sesuatu yang terkait Sandar Operasional Pelaksanaan Pengawasan dan Penilaian BEM NB KM FTI Unand yang belum diatur dalam Undang-Undang ini akan diatur kemudian dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (2) Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. (3) Agar setiap mahasiswa dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan UndangUndang ini dengan ketentuan maksimal pengundangan adalah H+7 setelah Undang-Undang ini ditetapkan. Ditetapkan di Padang Pada tanggal 23 April 2016 Gubernur NB KM FTI UNAND,
Surya Dwi Putra
Diundangkan di Padang pada tanggal 25 April 2015 Kepala Departemen Sosial dan Politik NB KM FTI UNAND
Ade Nur Hidayat
LEMBARAN NEGARA BAGIAN KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2016 NOMOR
