UNDANG-UNDANG KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ANDALAS NOMOR 05 TAHUN 2015 TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS ANDALAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS ANDALAS Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan iklim pemerintahan mahasiswa yang demokratis, kondusif, dinamis dan mandiri sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Andalas perlu diadakan mekanisme pergantian pengurus mahasiswa di tingkat Universitas Andalas; b. bahwa perlunya sebuah aturan perundang-undangan yang jelas yang mengatur susunan dan kedudukan kelembagaan legislatif di masa jabatannya; Mengingat : a.
Undang-undang RI No 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; b. Peraturan Pemerintah No 30 Tahun 1990 tentang Perguruan Tinggi; c. Undang-Undang Dasar KM Unand;
Dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Andalas Dan Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Andalas MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG SUSUNAN DAN KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA UNIVERSITAS ANDALAS.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : Dewan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Keperawatan selanjutnya disebut DPM KM FKEP UNAND adalah Dewan Perwakilan
Mahasiswa Keluarga Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Dasar KM FKEP UNAND
BAB II DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA Bagian Pertama Susunan dan keanggotaan Pasal 2 Anggota DPM KM FKEP UNAND dipilih melalui Pemira KM FKEP UNAND dan dapat ditetapkan melalui sidang umum Pasal 3 (1) Keanggotaan DPM diresmikan dengan keputusan Gubernur BEM KM FKEP UNAND (2) Apabila dalam jangka waktu 14 hari tidak diresmikan, maka anggota DPM dinyatakan resmi dengan sendirinya. Pasal 4 Masa jabatan anggota DPM KM FKEP UNAND adalah satu tahun sejak ditetapkan dan berakhir pada saat anggota DPM KM FKEP UNAND yang baru mengucapkan sumpah/ janji.
(1)
(2)
(3)
Pasal 5 Sebelum memangku jabatannya, Anggota DPM KM FKEP UNAND mengucapkan sumpah/ janji bersama-sama yang dipandu oleh ketua DPM KM FKEP UNAND terpilih dalam sidang umum DPM KM FKEP UNAND Anggota DPM KM FKEP UNAND yang berhalangan mengucapkan sumpah/ janji bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka mengucapkan sumpah/ janji dipandu oleh pimpinan terpilih Tata cara pengucapan sumpah/ janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan Tata Tertib DPM KM FKEP UNAND.
Pasal 6 Sumpah/ janji sebagaiman dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) adalah sebagai berikut : Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai ketua/wakil ketua/anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa dengan sebaikbaiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-undang dasar dan menjalankan segala Undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya. BagianKedua Pimpinan Pasal 7 (1) Pimpinan DPM terdiri dari Ketua Umum dan Sekretaris yang dipilih Dari dan Oleh anggota DPM dalam Sidang Pleno DPM
(2) Selama pimpinan DPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, DPM dipimpin oleh pimpinan sementara DPM (3) Pimpinan sementara DPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu anggota tertua dan termuda (4) Ketua dan Sekretaris DPM diresmikan dengan keputusan DPM (5) Tata cara pemilihan pimpinan DPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPM KM FKEP UNAND Pasal 8 (1) Tugas Pimpinan DPM adalah: a. Memimpin sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan b. Menyusun rencana kerja dan pengadaan pembagian kerja antara Ketua dan Sekretaris c. Menjadi juru bicara DPM d. Melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPM e. Menetapkan arah kebijakan umum dan strategi pengelolaan anggaran DPM melalui Sidang Pleno f. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya dalam Sidang Pleno DPM diakhir masa jabatannya (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan tata cara pelaksanaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan tata tertib DPM
(1)
(2)
(3)
Pasal 9 Pimpinan DPM sebagaimana di maksud dalam pasal 8 berhenti atau di berhentikan dari jabatannya karena; a. Meninggal dunia b. Hilangnya status kewarganegaraan c. Mengundurkan diri sebagai pimpinan atas permintaan sendiri secara tertulis d. Berhenti atau di berhentikan sebagai anggota DPM e. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Pimpinan DPM; dan f. Melanggar tata tertib DPM Dalam hal salah seorang pimpinan DPM diberhentikan dari jabatannya, maka anggota pimpinan lainnya mengadakan musyawarah untuk menentukan pelaksanaan tugas sementara sampai terpilihnya penggant idefinitif Tata cara pemberhentian dan penggantian pimpinan DPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam peraturan Tata Tertib DPM. BagianKetiga Kedudukan dan Fungsi
(1) (2)
Pasal 10 DPM merupakan Lembaga Perwakilan Mahasiswa yang berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara DPM mempunyaifungsi : a. Legislasi
b. Anggaran c. Pengawasan d. Aspirasi
BagianKeempat TugasdanWewenang
(1)
(2)
Pasal 11 DPM mempunyai tugas dan wewenang : a. Membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan Gubernur BEM KM FKEP UNAND untuk mendapatkan persetujuan bersama b. Menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi warga negara yang disampaikan kepada DPM KM FKEP UNAND c. Memberikan mandat untuk pelaksaan PEMIRA KM UNAND d. Menerima, membahas dan menetapkan rancangan program kerja, dan rancangan Angaran Belanja Badan Eksekutif Mahasiswa KM FKEP UNAND e. Mengawasi pelaksanaan hasil-hasil sidang DPM Negara BEM KM FKEP UNAND f. Mengawasi pelaksanaan Program kerja dan kebijakan Badan Eksekutif Mahasiswa KM FKEP UNAND g. Menyelesaikan masalah yang timbul dalam Negara BEM KM FKEP UNAND di tingkat Fakultas h. Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan BEM/warga negara yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakannya dalam pembahasan Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan Tata Tertib DPM
BagianKelima Hak dan Kewajiban Pasal 12 DPM mempunyai hak : a. Mempunyai hak angket, budget, inisiatif dan interpelasi b. Meminta pertanggung jawaban Gubernur BEM KM FKEP UNAND sewaktuwaktu bila dianggap perlu c. Menerima, menimbang dan mengesahkan pengajuan pembentukan Badan Otonom di tingkat fakultas Pasal 13 Anggota DPM mempunyai hak : a. Mengajukan usulan Rancangan Undang-Undang b. Mengajukan pertanyaan c. Menyampaikan usul dan pendapat d. Memilih dan dipilih; dan e. Membela diri
Pasal 14 Anggota DPM mempunyai kewajiban : a. Mengamalkan Tri Dharma Perguruan Tinggi b. Mentaati Undang-Undang Dasar Negara KM FKEP UNAND dan Peraturan Perundang-undangan c. Menjaga stabilitas negara bagian KM FKEP UNAND dan kerukunan warga; dan d. Melaksanakan peranan sebagai wakil mahasiswa
BAB III ALAT KELENGKAPAN DAN PERATURAN TATA TERTIB Bagian Pertama Alat Kelengkapan Pasal 15 (1) Alat Kelengkapan DPM terdiri dari atas : a. Pimpinan b. Komisi c. Badan Kehormatan d. Panitia ad hoc e. Staff ahli f. Biro Rumah Tangga (2) Pembentukan, susunan, tugas dan wewenang alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPM negara KM FKEP UNAND. Bagian Kedua Peraturan Tata Tertib
(1) (2)
Pasal 16 Peraturan Tata Tertib DPM ditetapkan oleh lembaga itu sendiri dan berfungsi untuk memperjelas pelaksanaan tugas dan mengatur mekanisme kerja lembaga Peraturan tata tertib sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya tata cara : a. pengucapan sumpah atau janji b. pemilihan dan penetapan pimpinan c. pemberhentian dan penggantian anggota dan/ atau pimpinan d. pemberhentian dan penggantian alat kelengkapan lainnya e. penyelenggaraan sidang/ rapat f. pelaksaan fungsi, tugas, kewajiban dan wewenang serta hak anggota/ lembaga g. pembentukan, susunan, tugas dan wewenang serta kewajiban alat-alat kelengkapan h. mekanisme pengambilan keputusan i. mekanisme pengajuan usulan
(3)
Peraturan Tata Tertib DPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum
BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 17 Pada saat undang-undang ini berlaku, susunan kedudukan dan keanggotaan DPM tetap berlaku sampai diadakan pembahasan perundang-undangan yang baru. Pasal 18 Peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum ada pengaturan yang baru menurut undang-undang ini BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap warga negara KM FKEP UNAND mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam lembaran negara Keluarga Mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Andalas.
