KETETAPAN BADAN PERWAKILAN MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS PADJADJARAN NOMOR : 010 /BPM-Kema FPIK/Kep/IX/2011 TENTANG UNDANG-UNDANG KELOMPOK KEGIATAN MAHASISWA DAN LEMBAGA KEPROFESIAN KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS PADJADJARAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Menimbang
:
a. bahwa Badan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran yang selanjutnya disingkat BPM KEMA FPIK UNPAD adalah lembaga legislatif di lingkungan FPIK UNPAD.
b. bahwa dalam rangka sinergisasi antar lembaga kemahasiswa di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Badan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran memandang perlu memiliki Undang-Undang tentang Kelompok Kegiatan dan Lembaga Keprofesian yang mengatur sinergisasi antar lembaga. c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman yang dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu dibuat ketetapan Badan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran Mengingat : a. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional b. Peraturan Pemerintah No.31/1989 tentang Perguruan Tinggi c. SK Mendikbud No.155/U/1989 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi d. Pasal 1, pasal 2, pasal 3,pasal 4, pasal 5, pasal 31, pasal 36, pasal 37, pasal 38, pasal 39, pasal 44 Anggaran Rumah Tangga Keluarga Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran
MEMUTUSKAN Menetapkan : KETETAPAN
BADAN
PERWAKILAN
MAHASISWA
KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU
KELAUTAN
UNIVERSITAS
PADJADJARAN
TENTANG UNDANG-UNDANG KELOMPOK KEGIATAN MAHASISWA DAN LEMBAGA KEPROFESIAN KELUARGA MAHASISWA
FAKULTAS
PERIKANAN
DAN
ILMU
KELAUTAN UNIVERSITAS PADJADJARAN Pertama :
Menetapkan Undang-Undang Kelompok Kegiatan Mahasiswa dan Lembaga Keprofesian Keluarga Mahasiswa Fakultas Perikanan
dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran sebagaiman tercantum dalam lampiran keputusan ini Kedua :
Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya
Ditetapkan di Jatinangor Pada tanggal 27 September 2011 Waktu : 16.00
BADAN PERWAKILAN MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN
KETUA Ttd.
Asep Supriatna 230110080121
Lampiran Ketetapan Badan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran Nomor
: 010 /BPM-Kema FPIK/Kep/IX/2011
Tanggal
: 27 September 2011
UNDANG – UNDANG KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG KELOMPOK KEGIATAN MAHASISWA DAN LEMBAGA KEPROFESIAN KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN UNIVERSITAS PADJADJARAN
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan : 1. Badan Perwakilan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran yang selanjutnya disingkat BPM KEMA FPIK UNPAD adalah lembaga legislatif di lingkungan FPIK UNPAD. 2. Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran yang selanjutnya disingkat BEM KEMA FPIK UNPAD adalah lembaga eksekutif di lingkungan FPIK UNPAD.
3. Kelompok Kegiatan Mahasiswa adalah wadah kegiatan ekstrakulikuler yang menghimpun mahasiswa KEMA FPIK UNPAD dalam suatu kegiatan untuk menyalurkan dan mengembangkan minat dan bakat. 4. Lembaga Keprofesian adalah wadah yang menghimpun mahasiswa KEMA FPIK UNPAD sesuai dengan program studi dalam menyalurkan dan mengembangkan minat dan keahlian sesuai dengan kajian disiplin ilmu. BAB II BENTUK, SUSUNAN DAN KEDUDUKAN Pasal 2 1. Bentuk serta susunan KKM dan LK merupakan hak otonomi menurut aturan dasar dari KKM dan LK tersebut 2. Susunan KKM dan LK sebagaimana ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan KKM dan LK tersebut.
Pasal 3 1. KKM dan LK adalah lembaga kemahasiswaan KEMA FPIK UNPAD yang bersifat otonom. 2. KKM dan LK memiliki garis komando dengan BEM KEMA FPIK UNPAD.
BAB III FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG. Pasal 4 1. KKM berfungsi : a. Sebagai wadah untuk mengembangkan potensi mahasiswa di bidang penalaran dan keilmuan yang bersifat ilmiah, kreativitas minat dan bakat, seni dan budaya serta olahraga. b. Sebagai wadah pengembangan keterampilan manajemen dan berorganisasi bagi mahasiswa. 2. LK berfungsi :
a. Sebagai wadah pengembangan kegiatan keprofesian yang bersifat ilmiah sesuai dengan kajian disiplin ilmu b. Sebagai wadah pengembangan keterampilan manajemen dan berorganisasi bagi mahasiswa.
Pasal 5 1. KKM bertugas untuk : a. Membuat visi dan misi yang terukur untuk perkembangan KKM pada khususnya dan kemajuan mahasiswa FPIK pada umumnya. b. Menyusun dan melaksanakan program kerja yang jelas sesuai dengan bidang kegiatan masing – masing KKM. c. Melakukan perekrutan dan menyusun pola kaderisasi untuk menjaga kesinambungan dan eksistensi masing – masing KKM. d. Menyampaikan laporan kegiatan atau pertanggung jawaban kepada BEM KEMA FPIK UNPAD. 2. LK bertugas untuk : a. Membuat visi dan misi yang terukur untuk perkembangan LK pada khususnya dan kemajuan mahasiswa FPIK pada umumnya. b. Menyusun dan melaksanakan program kerja yang jelas sesuai dengan bidang kegiatan LK. c. Melakukan perekrutan dan menyusun pola kaderisasi untuk menjaga kesinambungan dan eksistensi LK. d. Menyampaikan laporan kegiatan atau pertanggung jawaban kepada BEM KEMA FPIK UNPAD.
Pasal 6 1. KKM berwenang untuk : a. Membuat peraturan – perutaran yang dibutuhkan dalam rangka menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya.
b. Dalam kepentingannya untuk menjalankan fungsi, tugas dan wewenang KKM dapat melakukan koordinasi dan berkonsultasi dengan lembaga kemahasiswaan lainnya. 2. LK berwenang untuk : a. Membuat peraturan – peraturan yang dibutuhkan dalam rangka menjalankan fungsi, tugas dan wewenangnya. b. Dalam kepentingannya untuk menjalankan fungsi, tugas dan wewenang LK dapat
melakukan
koordinasi
dan
berkonsultasi
dengan
lembaga
kemahasiswaan lainnya.
BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 7 KKM berhak untuk : 1. Menyusun peraturan KKM 2. Mendapatkan dana kemahasiswaan. LK berhak untuk : 1. Menyusun peraturan LK 2. Mendapatkan dana kemahasiswaan
Pasal 8 1. KKM berkewajiban untuk : a. Menaati AD/ART KEMA FPIK UNPAD dan segala peraturan lain yang berlaku di KEMA FPIK UNPAD. b. Melaksanakan kegiatan/program kerja c. Melakukan koordinasi dengan lembaga kemahasiswaan lainnya. d. Memberikan laporan kerja tahunan kepada BEM. e. Memiliki Surat Keputusan (SK) pada tiap periode kepengurusan yang dikeluarkan oleh Pembantu Dekan III 2. LK berkewajiban untuk :
a. Menaati AD/ART KEMA FPIK UNPAD dan segala peraturan lain yang berlaku di KEMA FPIK UNPAD. b. Melaksanakan kegiatan/program kerja c. Melakukan koordinasi dengan lembaga kemahasiswaan lainnya. d. Memberikan laporan kerja tahunan kepada BEM. e. Memiliki Surat Keputusan (SK) pada tiap periode kepengurusan yang dikeluarkan oleh Pembantu Dekan III
BAB V KEANGGOTAAN Pasal 9 1. Anggota KKM dan LK adalah mahasiswa yang diakui sebagai anggota KKM dan LK itu sendiri serta merupakan anggota KEMA FPIK UNPAD. 2. Mekanisme penerimaan anggota KKM dan LK merupakan hak otonom masing – masing KKM dan LK.
BAB VI LAMBANG DAN ATRIBUT Pasal 10 Segala macam lambang maupun atribut KKM dan LK penggunaannya ditetapkan oleh rapat pengurus masing-masing KKM dan LK .
BAB VII TUJUAN, BIDANG DAN SASARAN KEGIATAN Pasal 11 Kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh KKM dan LK bertujuan untuk mengembangkan potensi mahasiswa di bidang penalaran dan keilmuan yang bersifat ilmiah, kreativitas minat dan bakat, seni dan budaya serta olahraga.
Pasal 12 1. Bidang dan sasaran kegiatan KKM meliputi :
a. Penalaran dan keilmuan yaitu sebagai wadah pengembangan wacana, daya nalar, logika dan keilmuan dalam rangka membentuk mahasiswa yang berwawasan. b. Seni dan budaya yaitu sebagai wadah pengembangan seni dan budaya dengan tujuan untuk meningkatkan nilai estetika, menanamkan, serta melestarikan seni dan budaya yang ada di lingkungan sekitar. c. Kreativitas
minat
dan
bakat
yaitu
wadah
pengembangan
serta
memunculkan bakat – bakat yang ada di sekitar lingkungan kampus.
2. Bidang dan sasaran kegiatan LK meliputi : a. Mengembangkan kegiatan LK sebagai salah satu kemampuan penunjang kegiatan
keprofesian maupun keorganisasian yang bersifat ilmiah dan
mengarah kepada bidang masing-masing program studi. b. Menampung dan memperjuangkan aspirasi setiap anggota LK. c. Menjalin kerjasama dan aktif membangun relasi dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan masing-masing Program Studi baik internal maupun eksternal
BAB VIII PEMBENTUKAN Bagian Pertama Umum Pasal 13 1. Pembentukan KKM dan LK dapat dilakukan apabila tidak bertentangan dengan prinsip dan tujuan lembaga kemahasiswaan Kema FPIK Unpad yang terdapat di dalam AD/ART KEMA FPIK UNPAD 2. Pembentukan KKM dan LK dilakukan melalui mekanisme yang di buat oleh BPM KEMA FPIK UNPAD.
Bagian Kedua Syarat Pembentukan
Pasal 14 Persyaratan Pembentukan KKM dibagi kedalam: 1. Persyaratan Internal : a. Memiliki struktur lembaga (ketua, sekretaris dan bendahara) dan AD/ART KKM b. Memiliki program kerja yang jelas c. Mempunyai kekhasan tersendiri dalam bentuk kegiatan yang berbeda dari KKM yang sudah ada sebelumnya. d. Memiliki anggota minimal 20 orang yang berasal dari 3 angkatan yang ada di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Padjadjaran. 2. Persyaratan Eksternal : a. Menjalankan masa uji coba selama 1 tahun kepengurusan. b. Mendapatkan rekomendasi BEM Kema FPIK UNPAD. c. BPM Kema FPIK UNPAD mengetahui KKM hasil rekomendasi BEM Kema FPIK UNPAD untuk kemudian disahkan oleh Pembantu Dekan III FPIK UNPAD.
Persyaratan Pembentukan LK dibagi kedalam: 1. Persyaratan Internal : a. Memiliki struktur lembaga diantaranya : Pengurus inti adalah Ketua, Wakil Ketua, sekretaris, bendahara beserta Kepala Divisi. Pengurus harian adalah semua pengurus inti yang dibantu sekurangkurangnya oleh dua orang perwakilan dari masing-masing Divisi AD/ART Memiliki program kerja yang mengarah sesuai dengan program studi masing-masing Keanggotaan LK sesuai dengan AD/ART LK 2. Persyaratan Eksternal : a. Menjalankan masa uji coba selama satu tahun kepengurusan. b. Mendapatkan rekomendasi BEM Kema FPIK UNPAD.
c. BPM Kema FPIK UNPAD mengetahui LK hasil rekomendasi BEM Kema FPIK UNPAD untuk kemudian disahkan oleh Pembantu Dekan III FPIK UNPAD.
Bagian Ketiga Masa Uji Coba Pasal 15 1. Masa uji coba adalah waktu yang diberikan kepada calon KKM dan LK untuk menjalankan kegiatan/ program kerja sebagai uji kelayakan 2. Masa uji coba berlaku selama satu tahun
Pasal 16 Selama masa uji coba calon KKM dan LK berhak : 1. Mendapatkan pendampingan dari BPM 2. Menetapkan susunan kepengurusan. 3. Menyelenggarakan musyawarah anggota.
Pasal 17 Selama masa uji coba calon KKM dan LK berkewajiban : 1. Menaati AD/ART KEMA FPIK UNPAD dan segala peraturan lain yang berlaku di KEMA FPIK UNPAD. 2. Menjalankan program kerja dan melaporkan hasil kerja kepada BPM. 3. Berprestasi baik secara internal maupun eksternal.
Bagian Keempat Pengesahan Pasal 18 Calon KKM dan calon LK dinyatakan sebagai KKM dan LK setelah menjalankan masa uji coba dan dinyatakan lulus masa uji coba oleh BPM serta mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Pembantu Dekan III.
BAB IX PEMBEKUAN Pasal 19 KKM dan LK dapat dibekukan apabila : 1. Melanggar hukum dan norma umum yang berlaku baik di dalam maupun diluar kampus. 2. Tidak
menjalankan kegiatan/program kerja
dalam waktu 2 periode
kepengurusan. 3. Tidak melaporkan LPJ kegiatan/program kerja dalam waktu 2 periode kepengurusan kepada BEM. 4. Melanggar AD/ART KEMA FPIK UNPAD.
BAB X HAL KEUANGAN Pasal 20 Sumber – sumber keuangan KKM dan LK diperoleh dari : 1. Dana kemahasiswaan yang berasal dari pimpinan Fakultas. 2. Kerjasama sponsorship. 3. Sumbangan dari donatur. 4. Saldo kas organisasi kepengurusan sebelumnya. 5. Profit kegiatan. 6. Usaha – usaha lain yang sah, halal, dan tidak mengikat.
BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 21 Undang – undang ini berlaku bagi semua KKM dan LK yang ada dengan catatan bahwa KKM dan LK yang sudah ada menyesuaikan dengan Undang – Undang ini.
BAB XII
KETENTUAN PENUTUP Pasal 22 1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam Undang – Undang ini akan diatur kemudian. 2. Undang – undang ini mulai berlaku sejak tanggal disepakati.
