PERATURAN PENGADERAN KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA TENTANG

PERATURAN PENGADERAN KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA

TENTANG

MASA ORIENTASI DAN PENGADERAN MAHASISWA BARU DI LINGKUNGAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS PSIKOLOGI,

Menimbang a.

: Bahwa kegiatan pengaderan adalah sarana untuk memberikan bekal pengetahuan dan kemampuan bagi mahasiswa baru untuk memasuki dunia akademik dan non akademik di lingkungan Universitas Airlangga sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Universitas Airlangga serta yang dimaksud dalam hal ini adalah Fakultas Psikologi Universitas Airlangga;

b.

Bahwa masa orientasi dan pengaderan adalah masa pengenalan dan pengembangan potensi mahasiswa yang diselenggarakan oleh pihak kampus

dan

melibatkan partisipasi dari Keluarga Mahasiswa

Fakultas

Psikologi

Universitas

Airlangga

(KM

Fakultas Psikologi UNAIR) kepada mahasiswa baru untuk mengenal dan beradaptasi dengan lingkungan akademiknya; c.

Bahwa beberapa peraturan terdahulu tentang kegiatan masa orientasi dan pengaderan sudah tidak sesuai dengan tuntutan dan dinamika masyarakat Universitas Airlangga khususnya Fakultas Psikologi, maka dari itu perlu adanya sebuah revisi;

d.

Bahwa

bedasarkan

pertimbangan

sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu dibentuk Peraturan Keluarga Mahasiswa Fakultas Psikologi tentang

Pengaderan

Mahasiswa

Baru

Fakultas

Psikologi Universitas Airlangga,

Mengingat : 1.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional

(Lembaran

Negara

Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301). 2.

Undang-Undang

Nomor

12

Tahun

2012

Tentang

Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336). 3.

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1954 tentang Pendirian

Universitas

Airlangga

(Lembaran

Negara

Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 695). 4.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66).

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Airlangga.

6.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 155/U/1998,

tentang

Pedoman

Umum

Organisasi

Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi. 7.

Peraturan

Rektor

Universitas

Airlangga

Nomor

07/H3/PR/2011 tentang organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Airlangga. 8.

Statuta Keluarga Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga.

MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

KELUARGA

MAHASISWA

UNIVERSITAS

PERATURAN

PENGADERAN

FAKULTAS

AIRLANGGA

PSIKOLOGI

TENTANG

MASA

ORIENTASI DAN PENGADERAN MAHASISWA BARU DI LINGKUNGAN FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 1.

Pimpinan Universitas Airlangga untuk selanjutnya disebut Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas Airlangga;

2.

Dekan

Fakultas

Psikologi

Universitas

Airlangga

untuk

selanjutnya disebut Dekan adalah pimpinan tertinggi Fakultas Psikologi Universitas Airlangga; 3.

Fakultas Psikologi Universitas Airlangga untuk selanjutnya disebut Fakultas Psikologi UNAIR;

4.

Keluarga

Mahasiswa

Fakultas

Psikologi

UNAIR

yang

selanjutnya disebut KM adalah wadah yang mewadahi dan memfasilitasi seluruh aktivitas kemahasiswaan di Fakultas Psikologi Universitas Airlangga; 5.

Peraturan Pengaderan yang selanjutnya disebut Peraturan Pengaderan adalah aturan di lingkungan Keluarga Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga yang mengatur mengenai kegiatan pengaderan dalam lingkup Keluarga Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga;

6.

Statuta Keluarga Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga yang selanjutnya disebut Statuta KM adalah aturan tertinggi di lingkungan Keluarga Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Airlangga yang mengatur segala aspek dinamika

perangkat

kemahasiswaan

di

dalam

lingkup

Keluarga

Mahasiswa; 7.

Mahasiswa baru Fakultas Psikologi UNAIR yang selanjutnya disebut maba adalah mahasiswa Fakultas Psikologi UNAIR yang resmi dilantik oleh rektor Universitas Airlangga dan tercatat sebagai mahasiswa semester pertama program sarjana Fakultas Psikologi UNAIR;

8.

Warga KM adalah mahasiswa Fakultas Psikologi UNAIR yang sedang menempuh pendidikan strata 1 (satu) dan telah lulus pengaderan. Warga KM diluar perangkat pengaderan yang berhak ikut andil dalam pengaderan adalah mahasiswa yang telah lulus masa pengaderan;

9.

Organisasi kemahasiswaan intra-kampus Fakultas Psikologi UNAIR, yang selanjutnya disebut Ormawa adalah wadah aktualisasi

dan

mengembangkan

pengembangan softskills

dan

diri karakter

dalam

rangka

kepemimpinan

mahasiswa; 10. Badan Legislatif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Psikologi UNAIR yang selanjutnya disebut BLM KM adalah organisasi kemahasiswaan yang melaksanakan fungsi legislatif di tingkat mahasiswa; 11. Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Psikologi UNAIR yang selanjutnya disebut BEM KM adalah organisasi kemahasiswaan yang melaksanakan fungsi eksekutif di tingkat mahasiswa;

12. Badan Semi Otonom Keluarga Mahasiswa Fakultas Psikologi UNAIR yang selanjutnya disebut BSO KM adalah organisasi kemahasiswaan yang bersifat semi otonom sebagai wadah kreatifitas, minat, bakat, penalaran dan keilmuan serta keagamaan mahasiswa; 13. Pengaderan adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh perangkat pengaderan serta warga dan difasilitasi oleh BEM KM selama waktu yang ditentukan oleh BEM KM; 14. Steering Committee yang selanjutnya disebut SC adalah pengonsep sekaligus perangkat pengaderan yang berwenang mengoordinasikan pelaksanaan pengaderan yang terdiri dari KM yang ditunjuk dengan mekanisme yang ditentukan selanjutnya oleh Departemen Human Resource Development BEM KM ; 15. Organizing Committee yang selanjutnya disebut OC adalah perangkat pengaderan yang melaksanakan konsep pengaderan; 16. Komisi Disiplin yang selanjutnya disebut komdis adalah perangkat independen yang dibentuk oleh BEM KM melalui Departemen Human Resource Development BEM KM yang berfungsi untuk mendisiplinkan jalannya pengaderan; 17. Controlling Committee yang selanjutnya disebut CC adalah pengawas pengaderan yang terdiri dari anggota BLM KM yang ditunjuk, dibentuk, dan dibubarkan oleh Ketua BLM KM; 18. Human Resource Development yang selanjutnya disebut HRD adalah departemen dari BEM KM yang bertanggung jawab

pada pengaderan dan bertugas membentuk Garis-garis Besar Program Pengaderan; 19. Garis-garis Besar Program Pengaderan BEM KM Fakultas Psikologi UNAIR yang selanjutnya disebut GBPP adalah arahan program pengaderan BEM KM dalam bentuk garis-garis besar yang ditetapkan dalam Sidang Pleno Pengaderan; 20. Tata Tertib Pengaderan adalah kontrak persetujuan antara komdis dengan SC-OC dan komdis dengan peserta yang di dalamnya

mengatur

hak,

kewajiban

serta

sanksi

atas

pelanggaran yang dilakukan pihak bersangkutan selama masa pengaderan; 21. Pelanggaran adalah hal-hal yang menyimpang dari peraturan pengaderan dan/atau aturan lain yang berlaku dan dianggap akan memberi citra buruk terhadap pengaderan dan/atau almamater.

BAB II FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Memberikan bekal pengetahuan dan kemampuan bagi maba untuk memasuki dunia akademik dan non akademik di lingkungan Universitas Airlangga sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Universitas Airlangga serta yang dimaksud dalam hal ini adalah Fakultas Psikologi UNAIR.

(2) Menanamkan nilai-nilai yang sesuai dengan budaya Fakultas Psikologi UNAIR kepada maba.

BAB III WAKTU DAN TEMPAT

Pasal 3

(1) Pengaderan dilaksanakan sejak maba dikukuhkan oleh Rektor dan diterima di lingkungan Fakultas Psikologi UNAIR oleh Dekan dimulai dari tahap penerimaan, tahap pembinaan hingga tahap pelatihan pengaderan. (2) Pengaderan dilaksanakan di lingkungan Fakultas Psikologi UNAIR dan tempat lainnya yang telah ditentukan.

BAB IV SIFAT

Pasal 4

(1) Pengaderan bersifat wajib bagi seluruh maba dan/atau mahasiswa yang belum lulus pengaderan dengan ketentuan tertentu yang dibahas lebih lanjut dalam GBPP. (2) Pengaderan adalah milik KM dan dari KM yang difasilitasi oleh perangkat pengaderan.

(3) Tidak bersifat kasar yang dapat mengakibatkan hukum pidana dan tidak diperkenankan menggunakan tindak kekerasan yang bersifat membahayakan keselamatan fisik dan psikis seperti kekerasaan fisik, intimidasi, dan perpeloncoan dalam bentuk apapun selama pengaderan berlangsung.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 5

(1) Pengaderan terdiri dari 3 tahapan, yaitu: a.

pengaderan dimulai dengan tahap penerimaan yaitu ketika maba diterima oleh Dekan;

b.

dilanjutkan dengan tahap pembinaan sebagai tahap inti dari pengaderan;

c.

dan ditutup dengan tahap pelatihan dengan ketentuan tertentu yang diatur dalam GBPP.

(2) Selama masa pengaderan, BEM KM, BLM KM, dan BSO Fakultas Psikologi UNAIR, tidak diperkenankan melakukan recruitment maupun pendelegasian terhadap maba.

BAB VI PERANGKAT PENGADERAN

Pasal 6

(1) Panitia Pengaderan, yaitu: a.

Steering Committee, yang disebut SC.

b.

Organizing Committee, yang disebut OC.

(2) Pengawas Pengaderan atau Controlling Committee yang disebut CC. (3) Komdis yang merupakan panitia khusus pengaderan. (4) Human Resource Development yang disebut HRD merupakan departemen dari BEM KM yang selanjutnya membentuk GBPP yang ditetapkan dalam Sidang Pleno Pengaderan.

BAB VII TATA URUTAN PERATURAN PENGADERAN

Pasal 7

Tata urutan Perundangan Pengaderan: a.

Peraturan Rektor;

b.

Statuta KM;

c.

Peraturan Pengaderan;

d.

GBPP;

e.

Tata Tertib Pengaderan;

f.

aturan lain yang telah disepakati.

BAB VIII TAHAP PENGADERAN Tahap Penerimaan, Tahap Pembinaan, Tahap Pelatihan

Pasal 8

(1) Tahap penerimaan adalah tahap awal dari pengaderan. (2) Tahap penerimaan dimulai dari hari setelah pengukuhan oleh Rektor dan diterima oleh Dekan (3) Pelaksanaan pengaderan tahap penerimaan selengkapnya diatur dalam GBPP.

Pasal 9

(1) Tahap pembinaan adalah tahap lanjutan dari tahap penerimaan. (2) Tahap pembinaan merupakan inti dari pengaderan. (3) Tahap pembinaan akan dilakukan selama

waktu yang

ditetapkan oleh SC dengan kesepakatan bersama HRD. (4) Pelaksanaan tahap pembinaan menjadi tanggung jawab BEM KM Fakultas Psikologi UNAIR. (5) Ormawa, BSO dan Komunitas yang ada di lingkungan Fakultas Psikologi UNAIR dapat berperan dalam masa pembinaan dengan dikoordinasi oleh SC. (6) Tahap pembinaan selengkapnya akan diatur dalam GBPP.

Pasal 10

(1) Tahap pelatihan adalah tahap akhir dari pengaderan. (2) Tahap pelatihan selengkapnya akan dibahas dalam GBPP.

BAB IX STEERING COMMITTEE Pengertian, Sifat dan Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Keanggotaan

Pasal 11

(1) SC merupakan panitia pengonsep pengaderan yang dibentuk oleh HRD dan disetujui oleh Ketua BEM KM. (2) SC dipimpin oleh satu orang koordinator yang ditunjuk oleh HRD dan dilantik oleh Ketua BEM KM. (3) Mekanisme penunjukan koordinator SC diatur dalam GBPP. (4) Koordinator SC beserta HRD membentuk keanggotaan SC.

Pasal 12

(1) SC bersifat sementara, selama masa pengaderan berlangsung dan berlaku sejak ditetapkan sampai dibubarkan oleh Ketua BEM KM. (2) SC berkedudukan dibawah HRD.

Pasal 13

(1) Koordinator SC bertanggungjawab kepada Ketua BEM KM melalui HRD. (2) Mengonsep pengaderan sesuai dengan GBPP yang dibentuk oleh HRD. (3) Melaksanakan pengaderan dengan memberi arahan dan dukungan oleh OC. (4) Memastikan agar pengaderan tetap berjalan sesuai dengan GBPP. (5) Memberi laporan setiap acara pengaderan dan rapat koordinasi panitia dan/atau sejenisnya secara menyeluruh kepada HRD. (6) Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada BEM KM.

Pasal 14

(1) Menyusun dan mengkaji konsep pengaderan. (2) Memfasilitasi pembentukan, mengesahkan dan membubarkan OC atas sepengetahuan HRD dan Ketua BEM KM. (3) Memberikan teguran kepada OC terkait dengan penyimpangan terhadap GBPP, konsep pengaderan atau kesepakatan bersama lainnya. (4) Memberhentikan OC dari kepanitiaan sesuai dengan prosedur.

(5) Melakukan rapat koordinasi dan/atau sejenisnya dan upayaupaya lain untuk menunjang kesuksesan pengaderan selama tidak bertentangan dengan Perundangan Pengaderan. (6) Memberikan rekomendasi kepada HRD untuk menghentikan sebagian atau seluruh kegiatan pengaderan apabila dianggap perlu dengan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Ketua BEM KM. (7) Membuat peraturan internal SC dengan persetujuan koordinator SC dan diketahui oleh kepala departemen HRD selama tidak bertentangan dengan Perundangan Pengaderan. (8) Memfasilitasi

pembuatan

peraturan

internal

OC

dan

menyetujuinya dengan diketahui oleh HRD selama tidak bertentangan dengan Perundangan Pengaderan.

Pasal 15

(1) SC sekurang-kurangnya terdiri dari wakil dari tiga angkatan aktif tahun pertama, kedua, dan ketiga dengan jumlah yang diperlukan dan dipertimbangkan selanjutnya. (2) Mahasiswa yang menjadi anggota SC harus telah dinyatakan lulus dari serangkaian proses pengaderan.

BAB X ORGANIZING COMMITTEE Pengertian, Sifat dan Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Keanggotaan

Pasal 16

(1) OC merupakan panitia pelaksana proses pengaderan. (2) OC dipimpin oleh satu orang Ketua pada setiap kegiatan pengaderan yang dibentuk oleh SC dengan mempertimbangkan rekomendasi KM dan disetujui Ketua BEM KM.

Pasal 17

(1) OC bersifat sementara, selama masa pengaderan berlangsung dan berlaku sejak ditetapkan sampai dengan dibubarkan oleh SC atas persetujuan Ketua BEM KM. (2) OC berkedudukan dibawah SC.

Pasal 18

(1) OC bertanggungjawab pada SC dan Ketua BEM KM melalui HRD. (2) Melaksanakan kegiatan pengaderan sesuai dengan GBPP dan konsep pengaderan.

(3) Melaporkan

dan/atau

mempersilahkan

SC

serta

HRD

melakukan pengawasan secara menyeluruh pada setiap acara pengaderan dan rapat koordinasi panitia dan/atau sejenisnya tanpa terkecuali. (4) Mempersilahkan CC melakukan pengawasan pada setiap rangkaian pengaderan.

Pasal 19

(1) Ketua OC memilih dan memberhentikan anggotanya dengan persetujuan

SC

sesuai

dengan

mekanisme

yang

telah

ditetapkan. (2) Melakukan rapat koordinasi dan/atau sejenisnya serta upaya lain untuk menunjang kesuksesan pengaderan selama tidak bertentangan dengan Perundangan Pengaderan. (3) Membuat peraturan internal bidang-bidang yang ada dalam OC dengan persetujuan Ketua OC dan disetujui oleh SC selama tidak bertentangan dengan Perundangan Pengaderan.

Pasal 20

(1) OC dibentuk dan dipilih melalui mekanisme perekrutan terbuka dengan mekanisme yang ditetapkan oleh SC. (2) Mahasiswa yang menjadi anggota OC harus telah dinyatakan lulus dari serangkaian proses pengaderan.

(3) Mahasiswa memiliki hak penuh sebagai OC bila telah menandatangani surat pernyataan yang telah ditetapkan oleh koordinator SC yang disetujui oleh HRD melalui SK Ketua BEM KM.

BAB XI CONTROLLING COMMITTEE Pengertian, Sifat dan Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Keanggotaan

Pasal 21

(1) CC merupakan pengawas pengaderan yang terdiri atas beberapa anggota BLM KM yang ditunjuk dan dibentuk oleh Ketua BLM KM. (2) Dipimpin oleh satu orang Ketua CC yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan anggota BLM KM.

Pasal 22

(1) CC bersifat sementara, berlaku selama masa pengaderan berlangsung dan tidak memihak. (2) CC sejajar dengan HRD.

Pasal 23

(1) Ketua CC bertanggungjawab kepada Ketua BLM KM. (2) Mengawasi berlakunya Peraturan Pengaderan dan aturan yang lain selama masa pengaderan. (3) Memfasilitasi pelaksanaan Sidang Umum Pengaderan, Sidang Pleno, Sidang Justifikasi, Sidang Istimewa, dan Forum Evaluasi serta forum lain yang berguna untuk menunjang kesuksesan pengaderan. (4) Melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua BLM KM.

Pasal 24

(1) Melakukan rapat koordinasi dan/atau sejenisnya serta upaya lain untuk menunjang kesuksesan pengaderan selama tidak bertentangan dengan Perundangan Pengaderan. (2) Ikut serta dalam setiap rangkaian pengaderan guna melakukan pengawasan. (3) Memberikan rekomendasi kepada HRD untuk menghentikan sebagian atau seluruh kegiatan pengaderan apabila dianggap perlu dengan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada BEM KM, dan Ketua BLM KM dalam Forum Evaluasi. (4) Memberikan rekomendasi kepada SC untuk memberhentikan OC sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan. (5) Meminta keterangan kepada perangkat pengaderan dan/atau peserta terkait pelaksanaan pengaderan.

Pasal 25

CC terdiri dari beberapa anggota BLM KM yang ditunjuk, dibentuk dan diberhentikan oleh Ketua BLM KM.

BAB XII HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT Pengertian, Sifat dan Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Keanggotaan

Pasal 26

(1) Merupakan bagian dari BEM KM yang bertanggung jawab terhadap program-program pengaderan di lingkungan Fakultas Psikologi UNAIR. (2) Dipimpin oleh satu orang kepala departemen.

Pasal 27

(1) HRD bersifat sementara, berlaku selama satu periode kepengurusan BEM KM. (2) Dibentuk dan dibawahi oleh Ketua BEM KM.

Pasal 28

(1) HRD bertanggung jawab dan melaporkan seluruh kegiatan pengaderan kepada Ketua BEM KM. (2) Menyusun dan mengesahkan GBPP atas persetujuan Ketua BEM KM dan Ketua BLM KM. (3) Membentuk SC dan menunjuk koordinator komdis. (4) Memfasilitasi pelatihan untuk SC dan OC. (5)

Memfasilitasi Forum Koordinasi dan rapat koordinasi lain yang diperlukan.

Pasal 29

(1) Mengawasi konsep dan jalannya program pengaderan sesuai GBPP. (2) Memberi teguran pada SC dan OC melalui SC jika terdapat ketidaksesuaian dengan GBPP. (3) Ikut serta dalam setiap acara pengaderan dan rapat koordinasi. (4) Memberikan saran terhadap konsep atau acara yang dibentuk oleh SC. (5) Menghentikan sebagian atau seluruh kegiatan pengaderan apabila dianggap perlu dengan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Ketua BEM KM.

Pasal 30

(1) Terdiri atas mahasiswa yang telah lulus pengaderan. (2) Anggota HRD dibentuk dan dipilih melalui mekanisme perekrutan terbuka dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Ketua BEM KM. BAB XIII KOMISI DISIPLIN Pengertian, Sifat dan Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Keanggotaan

Pasal 31 (1) Komisi Disiplin atau komdis adalah perangkat independen untuk menegakkan kedisiplinan selama proses serangkaian pengaderan. (2) Komdis dipimpin oleh satu orang koordinator komdis. (3) Komdis dibentuk oleh HRD melalui SK Ketua BEM KM.

Pasal 32

(1) Komdis bersifat sementara, berlaku selama masa pengaderan berlangsung dan tidak memihak. (2) Komdis berkedudukan di atas SC dan OC, di bawah HRD dan CC.

Pasal 33

(1) Komdis bertanggungjawab kepada Ketua BEM KM melalui HRD. (2) Menegakkan peraturan yang lain selama masa pengaderan. (3) Membuat Tata Tertib Pengaderan untuk perangkat dan peserta pengaderan. (4) Melaporkan hasil kerja kepada HRD dan CC. (5) Memfasilitasi Committee Forum. (6) Mengkoordinasi anggota KM dan warga KM non perangkat serta alumni yang hadir dan/atau terlibat dalam pelaksanaan pengaderan.

Pasal 34

(1) Melakukan rapat koordinasi dan/atau sejenisnya serta upaya lain untuk menunjang kesuksesan pengaderan selama tidak bertentangan dengan Perundangan Pengaderan. (2) Menggali informasi terkait pengaderan dari perangkat dan peserta pengaderan, serta warga dan anggota KM. (3) Melakukan peringatan dan pemberian sanksi ringan yang diperlukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran kategori A oleh perangkat dan/atau peserta. (4) Memberikan rekomendasi kepada HRD untuk menghentikan sebagian atau seluruh kegiatan pengaderan apabila dianggap perlu dengan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan

kepada Ketua BEM KM, dan Ketua BLM KM dalam Forum Evaluasi. (5) Memberikan rekomendasi kepada SC untuk memberhentikan OC yang melakukan pelanggaran. (6) Koordinator komdis memiliki wewenang untuk memilih anggota-anggota komdis atas persetujuan Ketua BEM KM.

Pasal 35

Komdis terdiri dari beberapa anggota yang berasal dari unsur warga KM yang diminta dan dibentuk oleh HRD melalui SK Ketua BEM KM.

BAB XIV PENINDAKAN PELANGGARAN DAN SANKSI Kategori Pelanggaran, Wewenang Penindak, Penindakan untuk Peserta dan Perangkat Pengaderan, Kehilangan Keanggotaan Perangkat Pengaderan

Pasal 36

(1) Terdapat kategori pelanggaran A, B, dan C yang di tentukan dalam mekanisme Tata Tertib Pengaderan. (2) Kategori pelanggaran A adalah pelanggaran berat. (3) Kategori pelanggaran B adalah pelanggaran sedang. (4) Kategori pelanggaran C adalah pelanggaran ringan.

(5) Kategori pelanggaran lebih lanjut dijelaskan dalam Tata Tertib Pengaderan.

Pasal 37

(1) Pelanggaran yang dilakukan oleh peserta dilaporkan kepada OC atau langsung kepada komdis dan ditindak oleh komdis. (2) Pelanggaran yang dilakukan oleh komdis dilaporkan kepada HRD dan ditindak oleh Ketua BEM KM. (3) Pelanggaran yang dilakukan oleh SC dan OC yang termasuk dalam kategori A dilaporkan kepada dan ditindak oleh HRD dengan persetujuan Ketua BEM KM. (4) Pelanggaran kategori B dan C dilaporkan dan ditindak oleh komdis sesuai dengan tata tertib yang dibentuk oleh komdis. (5) Pelanggaran yang dilakukan oleh CC dilaporkan kepada dan ditindak oleh Ketua BLM KM.

Pasal 38

(1) Semua pelanggaran berat dan termasuk dalam kategori A dicatat, dilaporkan dan dibahas dalam Committee Forum. (2) Semua pelanggaran ringan dan termasuk dalam kategori B dan C dicatat, dilaporkan dan ditindak oleh komdis sesuai dengan tata tertib yang berlaku.

(3) Jenis penindakan dilakukan berurutan sesuai dengan berat pelanggaran yang akan dibahas lebih lanjut dalam tata tertib, yang berupa: a.

teguran/ peringatan;

b.

sanksi ringan;

c.

sanksi berat.

(4) Jenis sanksi yang diberikan secara berurutan dapat berupa: a. pencabutan jabatan secara sementara; b. pencabutan jabatan secara tetap; c. hal - hal yang dianggap perlu. (5) Sanksi dibahas dalam Committee Forum dan diputuskan dalam Sidang Justifikasi. (6) Sanksi ringan yang dapat diberikan kepada peserta berupa: a. pengulangan dan/atau penambahan tugas; b. hal-hal lain yang dianggap perlu. (7) Sanksi berat dan termasuk dalam kategori A yang diberikan kepada peserta berupa pencabutan hak untuk mengikuti pengaderan.

Pasal 39

(1) Mahasiswa kehilangan keanggotaan perangkat pengaderan jika telah dikenakan pencabutan jabatan secara tetap yang dibahas dalam Committee Forum Justifikasi.

dan ditetapkan dalam Sidang

(2) Mahasiswa yang telah kehilangan keanggotaan perangkat pengaderan tidak diperkenankan menghadiri, mengintervensi, mengganggu pelaksanaan pengaderan, menyebar berita tidak benar dan/atau hal yang bisa memperburuk citra peserta, dan perangkat pengaderan, baik sebagian atau seluruhnya melalui lisan dan/atau media apapun. (3) Mahasiswa yang telah kehilangan keanggotaan perangkat pengaderan bila melanggar ayat 2 diatas, akan ditindak sebagaimana mestinya. BAB XV FORUM-FORUM Forum Koordinasi, Forum Evaluasi, Committee Forum

Pasal 40

(1) Forum Koordinasi adalah forum khusus yang dihadiri oleh Ketua BLM KM, Ketua BEM KM, perwakilan HRD, perwakilan CC, komdis, perwakilan SC, dan perwakilan OC untuk mengkoordinasikan panitia, panitia khusus dan/atau pengawas guna menunjang jalannya pengaderan serta hal-hal yang terkait dengan kegiatan pengaderan. (2) Forum Koordinasi difasilitasi oleh HRD.

Pasal 41

(1) Forum Evaluasi adalah forum khusus yang dihadiri oleh Ketua BLM KM, Ketua BEM KM, perwakilan HRD, perwakilan CC, komdis, perwakilan SC, dan perwakilan OC sebagai hasil evaluasi terhadap hal-hal yang terkait dengan kegiatan pengaderan. (2) Forum Evaluasi dilakukan pada akhir tahap penerimaan, setiap akhir tahap pembinaan, dan akhir pengaderan. (3) Forum Evaluasi difasilitasi oleh CC.

Pasal 42

(1) Committee Forum adalah forum khusus yang dihadiri oleh Ketua BLM KM, Ketua BEM KM, komdis, perwakilan HRD, perwakilan

CC,

perwakilan SC,

perwakilan OC,

dan

membahas tentang penindakan

atas

perwakilan warga KM. (2) Committee

Forum

pelanggaran dalam kategori A atau yang tidak tercantum dalam tata tertib yang dilakukan oleh perangkat dan/atau peserta pengaderan. (3) Committee Forum dipimpin oleh pimpinan Committee Forum. (4) Pembahasan tentang penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh SC, OC dan/atau peserta akan dipimpin oleh Ketua BEM KM.

(5) Pembahasan tentang penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh komdis dipimpin oleh kepala departemen HRD. (6) Pembahasan tentang penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh HRD akan dipimpin oleh Ketua BEM KM. (7) Pembahasan tentang penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh CC akan dipimpin oleh Ketua BLM KM. (8) Keputusan penindakan dapat diambil dari hasil musyawarah peserta yang hadir dalam Committee Forum. (9) Mekanisme Committee Forum akan ditetapkan sesuai dengan kesepakatan bersama. (10) Keputusan dalam Committee Forum yang merupakan sanksi berat akan diputuskan dalam Sidang Justifikasi. (11) Committee Forum difasilitasi oleh komdis.

BAB XVI SIDANG Sidang Umum Pengaderan, Sidang Pleno Pengaderan, Sidang Justifikasi, Sidang Istimewa

Pasal 43

(1) Sidang Umum Pengaderan dilaksanakan untuk menetapkan Tata Tertib Pengaderan. (2) Sidang Umum Pengaderan I mengesahkan tata tertib antara komdis dengan panitia yang dilaksanakan pada awal masa pengaderan.

(3) Sidang Umum Pengaderan II mengesahkan Tata Tertib Pengaderan antara komdis dengan peserta yang dilaksanakan pada tahap awal penerimaan. (4) Sidang Umum Pengaderan I dihadiri oleh Ketua BLM KM, Ketua BEM KM, dan perangkat pengaderan. (5) Sidang Umum Pengaderan II dihadiri oleh Ketua BLM KM, Ketua BEM KM, komdis, CC, HRD, dan peserta pengaderan. (6) Sidang Umum Pengaderan dipimpin oleh Ketua CC sebagai Pimpinan Sidang I, Kepala Departemen HRD sebagai Pimpinan Sidang II dan anggota HRD sebagai Pimpinan Sidang III. Pasal 44

(1) Sidang Pleno Pengaderan I adalah sidang yang membahas Peraturan Pengaderan. (2) Sidang Pleno Pengaderan II adalah sidang yang membahas GBPP. (3) Sidang Pleno Pengaderan I dihadiri oleh BEM KM dan BLM KM serta perwakilan Warga KM. (4) Sidang Pleno Pengaderan II dihadiri oleh BEM KM, BLM KM, perwakilan Warga KM, SC, dan CC. (5) Sidang Pleno Pengaderan dipimpin oleh anggota BLM KM sebagai Pimpinan Sidang I, II, dan III. (6) Sidang Pleno Pengaderan dilaksanakan untuk: a.

mengesahkan Peraturan Pengaderan;

b.

mengesahkan GBPP;

c.

membahas ketidaksesuaian Peraturan Pengaderan, GBPP dengan kondisi-kondisi tertentu.

Pasal 45

(1) Sidang Justifikasi adalah sidang khusus yang dihadiri oleh Ketua BLM KM, Ketua BEM KM, komdis, perwakilan CC, perwakilan SC, dan perwakilan OC untuk membahas tentang penindakan pelanggaran oleh perangkat dan/atau peserta pengaderan. (2) Keputusan Sidang Justifikasi mempertimbangkan keputusan dari Committee Forum. (3) Mekanisme dan perangkat Sidang Justifikasi ditentukan dalam Committee Forum. (4) Pembahasan tentang penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh SC, OC dan/atau peserta akan dipimpin oleh Ketua BEM KM sebagai Pimpinan Sidang I, Ketua BLM KM sebagai Pimpinan Sidang II, dan Koordinator komdis sebagai Pimpinan Sidang III. (5) Pembahasan tentang penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh koordinator komdis, Kepala Departemen HRD akan

menunjuk

seorang

Pimpinan

Sidang

III

untuk

menggantikan posisi koordinator komdis dari unsur warga. (6) Pembahasan tentang penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh HRD akan dipimpin oleh Ketua BEM KM sebagai Pimpinan Sidang I, Ketua CC sebagai Pimpinan

Sidang II, dan satu orang yang ditunjuk oleh Pimpinan Sidang I sebagai Pimpinan Sidang III. (7) Pembahasan tentang penindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua CC akan dipimpin oleh Ketua BLM KM, dan Ketua BLM KM akan menunjuk seorang Pimpinan Sidang II untuk menggantikan posisi Ketua CC.

Pasal 46

(1) Sidang Istimewa adalah sidang yang berlangsung sewaktuwaktu selama masa pengaderan jika dianggap perlu dan mendesak. (2) Sidang

Istimewa

pengaderan

dihadiri

oleh

perangkat

pengaderan dan peserta. (3) Sidang Istimewa pengaderan dipimpin oleh pimpinan sidang yang merupakan anggota CC. (4) Sidang Istimewa membahas hal-hal mendesak diluar koridor yang telah ditetapkan dalam Perundangan Pengaderan.

BAB XVII SISTEM PENILAIAN

Pasal 47

(1) Sistem Penilaian adalah suatu sistem yang digunakan untuk menentukan kelulusan peserta dan keberhasilan pengaderan yang dilakukan selama rangkaian proses pengaderan. (2) Sistem Penilaian pengaderan bersifat objektif, adil, terbuka, dan bertanggung jawab. (3) Penilaian dilakukan dengan metode kuantitatif dan kualitatif. (4) Sistem Penilaian ditetapkan oleh HRD yang dibahas dalam GBPP.

BAB XVIII KELULUSAN

Pasal 48

Mengenai sistem kelulusan pengaderan, selanjutnya dibahas dalam GBPP.

BAB XIX PENGHENTIAN PENGADERAN Penghentian Sementara, Penghentian Sebagian, Penghentian Keseluruhan

Pasal 49

(1) Penghentian Sementara adalah penghentian semua kegiatan pengaderan dalam jangka waktu tertentu. (2) Penghentian Sementara dilakukan dengan mempertimbangkan: a.

SK Rektorat;

b.

SK Dekanat;

c.

rekomendasi dari perangkat pengaderan.

(3) Keputusan Penghentian Sementara ditetapkan melalui Sidang Istimewa.

Pasal 50

(1) Penghentian Sebagian adalah penghentian sebagian rangkaian kegiatan pengaderan. (2) Penghentian Sebagian dilakukan pada kegiatan yang: a.

merusak sarana dan prasarana;

b.

menganggu ketertiban umum;

c.

mengancam keselamatan;

d.

hal-hal lain yang melanggar aturan dan norma yang berlaku.

(3) Keputusan untuk Penghentian Sebagian diputuskan melalui SK Ketua BEM KM.

Pasal 51

(1) Penghentian Keseluruhan adalah penghentian keseluruhan rangkaian kegiatan pengaderan. (2) Penghentian

Keseluruhan

dilakukan

dengan

mempertimbangkan; a.

SK Rektorat,

b.

SK Dekanat.

(3) Keputusan Penghentian Keseluruhan dan hal-hal yang terkait ditetapkan melalui Sidang Istimewa.

BAB XX KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 52

(1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditetapkan kemudian dalam pengaturan yang disepakati bersama. (2) Hal-hal yang belum diatur secara tertulis dalam ketentuanketentuan dan tata tertib yang ada akan diputuskan dalam sidang selama tidak bertentangan dengan Perundangan Pengaderan.

BAB XXI PENUTUP

Pasal 53

(1) Segala ketentuan yang belum tercantum dalam peraturan ini untuk selanjutnya dapat ditinjau kembali. (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dengan Persetujuan Bersama BADAN LEGISLATIF MAHASISWA dan BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PENGADERAN KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS PSIKOLOGI UNAIR

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal disahkan. Agar setiap orang mengetahuinya. Memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran KM Fakultas Psikologi UNAIR.

Disahkan di Surabaya, Pada tanggal 22 Februari 2015 PIMPINAN SIDANG I

PIMPINAN SIDANG II

PIMPINAN SIDANG III

Aziz Priyo Widakdo

Naufal Giffari

Soraya Husnul Pradita

NIM 111311133005

NIM 111311133174

NIM 111411131064

Ketua BLM KM

Ketua BEM KM

Fakultas Psikologi UNAIR

Fakultas Psikologi UNAIR

Rayhan Putra Hakim

Rahmat Hartanto

NIM 111211132081

NIM 111211133061

Mengetahui, Wakil Dekan I Fakultas Psikologi UNAIR

Ilham Nur Alfian, M.Psi NIP. 197609012003121001

PENJELASAN ATAS PERATURAN PENGADERAN KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA

Pasal 1 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas Ayat (8)

Cukup Jelas Ayat (9) Cukup Jelas Ayat (10) Cukup Jelas Ayat (11) Cukup jelas Ayat (12) Cukup jelas Ayat (13) Cukup Jelas Ayat (14) Cukup Jelas Ayat (15) Cukup Jelas Ayat (16) Cukup jelas Ayat (17) Cukup jelas Ayat (18) Cukup Jelas

Ayat (19) Cukup Jelas Ayat (20) Cukup Jelas Ayat (21) Cukup Jelas

Pasal 2 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2)

Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas

Pasal 5 Ayat (1) Poin (a) Cukup jelas Poin (b) Cukup jelas Poin (c) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 6 Ayat (1) Poin (a) Cukup jelas Poin (b)

Cukup jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 7 Poin (a) Cukup jelas Poin (b) Cukup jelas Poin (c) Cukup jelas Poin (d) Cukup jelas Poin (e) Cukup jelas Poin (f) Cukup jelas

Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup Jelas

Ayat (6) Cukup jelas

Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas



Cukup Jelas

Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup Jelas Ayat (5) Cukup Jelas Ayat (6) Cukup Jelas


Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Yang dimaksud dengan prosedur adalah melalui pelaksanaan Committee Forum Ayat (5) Cukup Jelas Ayat (6) Cukup Jelas Ayat (7) Cukup Jelas Ayat (8) Cukup Jelas


Pasal 16

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas


Pasal 18 Ayat (1) Cukup Jelas Ayat (2) Cukup Jelas Ayat (3) Cukup Jelas Ayat (4) Cukup Jelas


Pasal 20 Ayat (1) Yang dimaksud dengan mekanisme yang telah ditentukan adalah perekrutan anggota OC menggunakan mekanisme perekrutan terbuka dan pemberhentian anggota OC melalui Committee Forum. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas


Cukup jelas

Pasal 22 Ayat (1) Yang dimaksud dengan sementara adalah CC eksis selama masa pengaderan Yang dimaksud dengan tidak memihak adalah CC tidak memperjuangkan kepentingan pihak manapun dalam melakukan pengawasan. Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 23 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas


Pasal 25 Cukup jelas


Pasal 27 Ayat (1) Yang dimaksud dengan sementara adalah masa jabat ketua dan anggota HRD berlaku selama satu periode kepengurusan BEM KM Ayat (2) Cukup jelas


Pasal 29 Ayat (1)

Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup Jelas




Pasal 32 Ayat (1) Yang dimaksud dengan sementara adalah Komdis eksis selama masa pengaderan Yang dimaksud dengan tidak memihak adalah Komdis tidak memperjuangkan kepentingan pihak manapun dalam melakukan tugasnya. Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 33 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup Jelas Ayat (6) Yang dimaksud dengan warga KM non perangkat adalah warga KM yang bukan merupakan perangkat pengaderan Yang dimaksud dengan Alumni adalah orang-orang yang dinyatakan telah menempuh pendidikan strata satu (S1) Psikologi Universitas Airlangga

Pasal 34 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup Jelas Ayat (6) Cukup jelas




Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 38 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan tata tertib yang berlaku adalah Tata Tertib Pengaderan. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas


Pasal 39 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan mengintervensi adalah ikut campur dalam kegiatan Ayat (3) Yang dimaksud dengan ditindak sebagaimana mestinya adalah tindakan dan/atau yang dirasa perlu



Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 42 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan tidak tercantum dalam tata tertib adalah peraturan lain dalam urutan Perundangan Pengaderan. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas

Ayat (8) Cukup jelas Ayat (9) Cukup jelas Ayat (10) Yang dimaksud dengan kesepakatan bersama adalah kesepakatan yang diambil dalam Committee Forum Ayat (11) Cukup jelas

Pasal 43 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas


Pasal 44 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Cukup jelas Ayat (6) Yang dimaksud dengan kondisi-kondisi tertentu adalah situasi yang terjadi di lingkup KM


Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Ayat (5) Yang dimaksud dengan unsur warga adalah perwakilan dari warga KM. Ayat (6) Cukup jelas Ayat (7) Cukup jelas



Pasal 47 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan objektif adalah mengenai keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi Yang dimaksud dengan adil adalah tidak sewenang-wenang Yang dimaksud dengan terbuka adalah tidak disembunyikan Yang dimaksud dengan bertanggung jawab adalah bersedia menerima konsekuensi atas keputusan yang dibuat Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas


Pasal 49

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas


Pasal 51 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3)

Cukup jelas



PERATURAN PENGADERAN KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AIRLANGGA TENTANG

Recommend Documents