KONSTITUSI KELUARGA BESAR MAHASISWA UNIVERSITAS LAMPUNG
KONSTITUSI KELUARGA BESAR MAHASISWA UNIVERSITAS LAMPUNG
PEMBUKAAN (Preambule)
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Sesungguhnya Mahasiswa
Universitas Lampung adalah generasi muda bangsa yang bebas
mengeluarkan pendapat sesuai dengan norma-norma yang berlaku, memiliki kesadaran akan kewajiban dan haknya serta tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa dan umat manusia. Oleh karena itu, Mahasiswa Universitas Lampung bebas untuk berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dalam bentuk lisan dan atau tulisan serta bertekad memberikan dharma bakti atau amal sholehnya untuk melaksanakan cita-cita bangsa guna mencapai masyarakat adil dan makmur seperti yang diamanahkan dalam UUD 1945.
Sebagai warga civitas akademika yang merupakan bagian integral dari masyarakat, bangsa dan negara, Mahasiswa Universitas Lampung perlu menyiapkan dan membina diri agar menjadi kaderkader bangsa yang memiliki kemampuan akademik dan profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian serta penyadaran bela negara dalam mengupayakan penggunaan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional dengan berpedoman pada kaedah, moral, hukum, dan etika ilmu pengetahuan, kepentingan masyarakat serta memperhatikan minat, kemampuan dan prakarsa pribadi.
Dalam setiap aktivitas Mahasiswa harus berdasarkan pada prinsip dari, oleh dan untuk Mahasiswa dengan memberikan peran dan keleluasan lebih besar pada Mahasiswa sebagai pelaku perubahan dan pengusung tonggak estafet kepemimpinan. Oleh karena itu, perlu adanya partisipasi Mahasiswa untuk mengawasi dan mengontrol kinerja lembaga kemahasiswaan melalui sistem keterwakilan ataupun individu.
1
Menyadari bahwa tujuan tersebut dapat dicapai dengan hidayah dan taufik serta rahmat Tuhan Yang Maha Esa, serta usaha-usaha yang teratur, terencana, dan penuh kebijaksanaan. Maka perlu adanya pemahaman yang menyeluruh, keikhlasan, tindakan, perjuangan yang sungguh-sungguh, kemurnian gerakan, pengorbanan, persatuan dan kesatuan gerakan dalam lingkup persaudaraan yang saling mempercayai.
2
KONSTITUSI BAB I NAMA, BENTUK, DAN KEDAULATAN Pasal 1 Nama Organisasi Kemahasiswaan Universitas Lampung bernama Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Lampung yang selanjutnya disebut KBM Unila.
Pasal 2 Bentuk KBM Unila berbentuk Kesatuan.
Pasal 3 Kedaulatan (1) (2)
Kedaulatan berada di tangan Mahasiswa dan dilaksanakan berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan. KBM Unila tidak dapat dibekukan dan/atau dibubarkan.
BAB II ASAS, LANDASAN, DAN TUJUAN Pasal 4 Asas KBM Unila berasaskan Pancasila. Pasal 5 Landasan KBM Unila berlandaskan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pasal 6 Tujuan KBM Unila bertujuan untuk mewujudkan Mahasiswa yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berwawasan luas, cerdas, memiliki integritas, berkepribadian, bertanggung jawab, serta berkepedulian sosial.
3
BAB III TEMPAT, KEDUDUKAN, DAN ALAT KELENGKAPAN Pasal 7 Tempat KBM Unila bertempat di kampus Universitas Lampung.
Pasal 8 Kedudukan Kedudukan KBM Unila adalah lembaga non-struktural di Universitas Lampung.
Pasal 9 Alat Kelengkapan (1)
Alat kelengkapan KBM Unila adalah seluruh Lembaga Kemahasiswaan yang berada di Universitas Lampung.
(2)
Lembaga Kemahasiswaan terdiri dari: a. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Lampung yang untuk selanjutnya disingkat MPM KBM Unila; b. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Lampung yang untuk selanjutnya disingkat BEM U KBM Unila; c. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Lampung yang untuk selanjutnya disingkat DPM U KBM Unila; d. Dewan Perwakilan Fakultas Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Lampung yang untuk selanjutnya disingkat DPF KBM Unila; e. Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Lampung yang untuk selanjutnya disingkat UKM U KBM Unila; f. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Lampung yang untuk selanjutnya disingkat BEM F KBM Unila; g. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Lampung yang untuk selanjutnya disingkat DPM F KBM Unila; h. Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Lampung yang untuk selanjutnya disingkat UKM F KBM Unila; dan i. Himpunan Mahasiswa Jurusan/ Himpunan Mahasiswa dan Himpunan Mahasiswa Diploma Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Lampung yang untuk selanjutnya disingkat HMJ/ HIMA dan HMD KBM Unila.
BAB IV MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA KBM UNILA Pasal 10 Ketentuan Umum (1)
MPM KBM Unila adalah lembaga permusyawaratan tertinggi Mahasiswa . 4
(2)
MPM KBM Unila bersidang minimal sekali dalam satu tahun.
(3)
Segala putusan MPM KBM Unila ditetapkan dengan musyawarah mufakat.
Pasal 11 Keanggotaan MPM KBM Unila terdiri atas anggota DPM U KBM Unila dan anggota DPF KBM Unila.
Pasal 12 Tugas dan Kewajiban (1)
MPM KBM Unila berkewajiban menjunjung tinggi dan melaksanakan konstitusi.
(2)
MPM KBM Unila menetapkan dan melantik Presiden Mahasiswa dan/atau Wakil Presiden Mahasiswa, anggota DPM U KBM Unila, DPF KBM Unila serta DPM F KBM Unila.
(3)
MPM KBM Unila berkewajiban mensosialisasikan dan memberi penjelasan atas konstitusi.
(4)
MPM KBM Unila berkewajiban mensosialisasikan hasil kerja kepada seluruh Mahasiswa diakhir masa jabatan melalui Kongres.
(5)
MPM KBM Unila berkewajiban memfasilitasi penyusunan garis-garis besar program KBM Unila.
Pasal 13 Kewenangan (1)
MPM KBM Unila berwenang mengubah dan menetapkan konstitusi.
(2)
MPM KBM Unila berwenang mengadili, yang putusannya bersifat final untuk menguji peraturan Mahasiswa fakultas terhadap undang - undang dan/atau konstitusi, menguji undang-undang terhadap konstitusi, memediasi perselisihan antar lembaga Kemahasiswaan, memutus permasalahan atas peraturan perundang – undangan, serta memutus perselisihan tentang hasil pemira.
(3)
MPM KBM Unila berwenang memberikan rekomendasi atas pembentukan dan pembubaran terhadap UKM ditingkat universitas yang pemutusannya melalui surat keputusan rektor.
(4)
MPM KBM Unila berwenang mengkritik dan memberikan penilaian atas sosialisasi hasil kerja DPM U KBM Unila.
(5)
MPM KBM Unila berwenang mengkritik dan menerima atau menolak Laporan Pertanggungjawaban Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa BEM U KBM Unila.
(6)
MPM KBM Unila berwenang memberhentikan Presiden Mahasiswa dan/atau Wakil Presiden Mahasiswa BEM U KBM Unila. 5
(7)
MPM KBM Unila wajib memberikan putusan atas pendapat DPM U KBM Unila mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden Mahasiswa dan/atau Wakil Presiden Mahasiswa menurut konstitusi ini.
(8)
Presiden Mahasiswa dan/atau Wakil Presiden Mahasiswa dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPM KBM Unila atas usul DPM U KBM Unila, apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap KBM Unila, pelanggaran atas konstitusi, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden Mahasiswa dan/atau Wakil Presiden Mahasiswa.
(9)
Usul pemberhentian Presiden Mahasiswa dan/atau Wakil Presiden Mahasiswa dapat diajukan oleh DPM U KBM Unila kepada MPM KBM Unila dengan terlebih dahulu mengeluarkan memorandum 1 dan memorandum 2 yang masing-masing berbatas waktu tujuh hari, dengan membuktikan bahwa Presiden Mahasiswa dan/atau Wakil Presiden Mahasiswa telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap KBM Unila, pelanggaran atas Konstitusi, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden Mahasiswa dan/atau Wakil Presiden Mahasiswa.
(10) Pendapat DPM U KBM Unila bahwa Presiden Mahasiswa dan/atau Wakil Presiden Mahasiswa telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden Mahasiswa dan/atau Wakil Presiden Mahasiswa adalah dalam rangka fungsi pengawasan DPM U KBM Unila. (11) MPM KBM Unila wajib menyelenggarakan sidang istimewa untuk memutus usul DPM U KBM Unila tersebut paling lambat lima belas hari sejak MPM KBM Unila menerima usul tersebut dan usul tersebut telah sah terbukti secara hukum. (12) Keputusan MPM KBM Unila atas usul pemberhentian Presiden Mahasiswa dan/atau Wakil Presiden Mahasiswa harus diambil dalam sidang istimewa MPM KBM Unila yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden Mahasiswa dan/atau Wakil Presiden Mahasiswa diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam sidang istimewa MPM KBM Unila tersebut.
BAB V BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA UNIVERSITAS Pasal 14 Ketentuan Umum (1)
BEM U KBM Unila adalah lembaga tinggi Mahasiswa pemerintahan Mahasiswa ditingkat Universitas.
yang melaksanakan kekuasaan
(2)
Kekuasaan pemerintahan Mahasiswa ditingkat Universitas dipegang oleh Presiden Mahasiswa BEM U KBM Unila berdasarkan Konstitusi.
(3)
Dalam melaksanakan kewajibannya, Presiden Mahasiswa dibantu oleh satu orang Wakil Presiden Mahasiswa.
6
(4)
Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh Mahasiswa melalui pemilihan raya.
(5)
Syarat-syarat untuk menjadi Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa serta tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden Mahasiswa dan wakil Presiden Mahasiswa diatur lebih lanjut dalam undang-undang.
Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa Pasal 15a Hak dan Wewenang (1) Presiden Mahasiswa berhak membentuk, mengganti dan memberhentikan kepengurusan BEM U KBM Unila. (2) Presiden Mahasiswa berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPM U KBM Unila. (3) Mengesahkan Undang-Undang KBM Unila yang telah disetujui bersama dengan DPM U KBM Unila. (4) Mengeluarkan pernyataan yang mengatasnamakan Mahasiswa Unila. (5) Mengirim delegasi dan melaksanakan kegiatan yang bersifat daerah dan nasional sepengetahuan DPM U KBM Unila.
Pasal 15b Tugas dan Kewajiban
(1)
Presiden Mahasiswa berkewajiban menjunjung tinggi dan melaksanakan konstitusi.
(2)
Presiden Mahasiswa berkewajiban mengajukan program kerja kepada DPM U KBM Unila selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah dilantik.
(3)
Presiden Mahasiswa menjalankan program kerja yang telah disetujui oleh DPM U KBM Unila.
(4)
Presiden Mahasiswa berkewajiban memperjuangkan aspirasi mahasiswa kampus dan penyelenggara negara.
(5)
Presiden Mahasiswa berkoordinasi dengan UKM U KBM Unila dan Gubernur Mahasiswa BEM F KBM Unila.
(6)
Presiden Mahasiswa berkewajiban melakukan koordinasi dan memberikan penjelasan kepada DPM U KBM Unila.
kepada birokrat
7
(7)
Presiden Mahasiswa berkewajiban melaporkan secara tertulis kepada DPM U KBM Unila tentang pengiriman delegasi serta pelaksaan kegiatan yang bersifat daerah dan nasional.
(8)
Presiden Mahasiswa dan wakil Presiden Mahasiswa melaporkan hasil kerja setengah periode kepada DPM U KBM Unila secara tertulis.
(9)
Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada MPM KBM Unila melalui kongres.
(10) Presiden Mahasiswa melantik Gubernur Mahasiswa dan wakil Gubernur Mahasiswa BEM F KBM Unila. Pasal 15c Presiden Mahasiswa tidak dapat membekukan DPM U KBM Unila.
Pasal 15d Kekosongan Jabatan (1) Jika Presiden Mahasiswa mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, Presiden Mahasiswa digantikan oleh Wakil Presiden Mahasiswa sampai habis masa jabatannya. (2) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden Mahasiswa, selambat-lambatnya dalam waktu lima belas hari, MPM KBM Unila menyelenggarakan sidang istimewa untuk memilih Wakil Presiden Mahasiswa dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden. (3) Jika Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Sekretaris Kabinet secara bersama-sama. Selambat-lambatnya lima belas hari setelah itu, MPM KBM Unila menyelenggarakan sidang istimewa untuk memilih Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa dari dua pasangan calon Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa yang diusulkan oleh pelaksana tugas kepresidenan, sampai akhir masa jabatannya.
Pasal 15 e Sumpah dan Janji Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa BEM U KBM Unila bersumpah menurut agama dan berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan MPM KBM Unila, sebagai berikut : Sumpah Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa BEM U KBM Unila: “Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Presiden Mahasiswa (Wakil Presiden Mahasiswa) Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas dengan sebaik-baiknya berdasarkan ketentuan yang ada dalam Konstitusi Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Lampung dan menjalankan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Lampung, Undang-Undang Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Lampung, serta peraturan perundang-undangan lainnya.” 8
Janji Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa BEM U KBM Unila: “Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai Presiden Mahasiswa (Wakil Presiden Mahasiswa) Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas dengan sebaik- baiknya berdasarkan ketentuan yang ada dalam Konstitusi Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Lampung dan menjalankan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Lampung, Undang-Undang Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Lampung, serta peraturan perundang-undangan lainnya.”
Pasal 16 Kementerian Mahasiswa
(1)
Presiden Mahasiswa dibantu oleh menteri-menteri.
(2)
Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden Mahasiswa.
(3)
Menteri-menteri bertanggung jawab kepada Presiden Mahasiswa.
(4)
Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam kabinet.
(5)
Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran Kementerian Mahasiswa diatur dalam Keputusan Presiden.
BAB VI DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KBM UNILA Pasal 17 Ketentuan Umum (1)
Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas KBM Unila adalah lembaga legislatif mahasiswa tingkat universitas yang selanjutnya disebut DPM U KBM Unila.
(2)
Anggota DPM U KBM Unila dipilih melalui pemilihan raya.
(3)
Susunan dan kedudukan DPM U KBM Unila diatur dalam undang-undang.
(4)
Anggota DPM U KBM Unila dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.
Pasal 18 Keanggotaan (1)
Anggota DPM U KBM Unila adalah perwakilan dari mahasiswa yang mencalonkan diri secara independen. 9
(2)
Anggota DPM U KBM Unila dipilih oleh Mahasiswa melalui pemilihan raya di masingmasing fakultas.
(3)
Syarat-syarat untuk menjadi anggota, jumlah anggota, dan tata cara pelaksanaan pemilihan anggota DPM U KBM Unila diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang KBM Unila.
Pasal 19 Hak dan Wewenang (1)
DPM U KBM Unila memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
(2)
Dalam menjalankan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain di konstitusi ini, DPM U KBM Unila mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
(3)
Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain di konstitusi ini, DPM U KBM Unila mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul, dan pendapat, serta hak imunitas yang diatur lebih lanjut dengan undang-undang.
(4)
DPM U KBM Unila berwenang meminta dan memberi persetujuan atas rancangan program kerja Presiden Mahasiswa serta meminta penjelasan kepada Presiden Mahasiswa mengenai kegiatan-kegiatan BEM U KBM Unila.
(5)
DPM U KBM Unila mengawasi kegiatan-kegiatan BEM U KBM Unila.
(6)
DPM U KBM Unila membangun komunikasi dan hubungan yang horizontal dengan Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas.
(7)
DPM U KBM Unila mempunyai wewenang untuk mengeluarkan peringatan berupa memorandum 1 (satu) apabila Presiden Mahasiswa BEM U KBM Unila terbukti tidak melaksanakan tugas atau menyimpang dari Konstitusi KBM Unila, Ketetapan MPM KBM Unila, Undang-Undang KBM Unila, dan peraturan perundang-undangan lainnya.
(8)
Jika memorandum 1 (satu) tidak diindahkan dengan batas waktu 2 (dua) minggu, maka DPM U KBM Unila berwenang mengeluarkan memorandum 2 (dua).
(9)
Jika memorandum 2 (dua) tidak diindahkan dengan batas waktu 10 (sepuluh) hari, maka DPM U KBM Unila berwenang melaporkan kepada MPM KBM Unila untuk melaksanakan Sidang Istimewa.
Pasal 20 Tugas dan Kewajiban (1)
Menjunjung tinggi dan melaksanakan Konstitusi KBM Unila, Ketetapan MPM KBM Unila, Undang-Undang KBM Unila, dan peraturan perundang-undangan lainnya.
(2)
DPM U KBM Unila memiliki wewenang membentuk undang-undang.
(3)
Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPM U KBM Unila dan Presiden Mahasiswa untuk mendapat persetujuan bersama. 10
(4)
Jika rancangan undang-undang tersebut tidak mendapat persetujuan bersama, maka rancangan undang-undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPM U KBM Unila di periode itu.
(5)
Presiden Mahasiswa mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang.
(6)
Jika rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tidak disahkan oleh Presiden Mahasiswa dalam waktu tujuh hari sejak rancangan undang-undang tersebut disetujui, maka sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan.
(7)
DPM U KBM Unila berkewajiban menyampaikan sosialisasi hasil kerja kepada MPM KBM Unila pada Kongres Mahasiswa.
(8)
Menampung, menyampaikan, dan memperjuangkan aspirasi Mahasiswa Universitas Lampung.
(9)
Menetapkan kandidat Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa terpilih dan menyampaikannya kepada MPM KBM Unila untuk ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa BEM U KBM Unila.
(10) Mengawasi Presiden Mahasiswa BEM U KBM Unila dalam menjalankan Konstitusi KBM Unila, Ketetapan MPM KBM Unila, Undang-Undang KBM Unila dan peraturan perundangundangan lainnya, serta program kerja BEM U KBM Unila. (11) Menjalin koordinasi dengan DPM F KBM Unila.
BAB VII DEWAN PERWAKILAN FAKULTAS KBM UNILA Pasal 21 Ketentuan Umum Dewan Perwakilan Fakultas KBM Unila adalah Mahasiswa perwakilan fakultas yang selanjutnya disebut DPF KBM Unila. Pasal 22 Keanggotaan (1)
Anggota DPF KBM Unila dipilih dari setiap Fakultas melalui sidang paripurna DPM F KBM Unila sebagai wakil fakultas.
(2)
Anggota DPF KBM Unila berjumlah dua orang dari setiap Fakultas.
(3)
Susunan dan kedudukan DPF KBM Unila diatur dalam undang-undang.
(4)
Syarat-syarat untuk menjadi anggota DPF KBM Unila dan tata cara pelaksanaan pemilihannya diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang KBM Unila. 11
(5)
Anggota DPF KBM Unila dapat diberhentikan dari jabatannya yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam Undang-Undang KBM Unila.
Pasal 23 Hak dan Wewenang (1)
DPF KBM Unila dapat mengusulkan pembentukan undang-undang, turut melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, pengelolaan keuangan lembaga kemahasiswaan serta kebijakan birokrat kampus yang berhubungan dengan fakultas yang diwakilinya.
(2)
DPF KBM Unila membangun komunikasi dengan lembaga kemahasiswaan tingkat fakultas.
(3)
DPF KBM Unila melakukan pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Mahasiswa Fakultas berdasarkan Konstitusi KBM Unila.
(4)
Hak dan wewenang DPF KBM Unila diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang KBM Unila.
Pasal 24 Tugas dan Kewajiban (1) DPF KBM Unila menjunjung tinggi dan melaksanakan Konstitusi KBM Unila, Ketetapan MPM KBM Unila dan Undang-Undang KBM Unila, serta peraturan perundang-undangan lainnya. (2) DPF KBM Unila mengadakan rapat bersama dengan seluruh perwakilan lembaga kemahasiswaan di fakultasnya yang diadakan sekurang-kurangnya dua bulan satu kali. (3) DPF KBM Unila mensosialisasikan Ketetapan MPM KBM Unila, Undang-Undang dan peraturan lainnya kepada mahasiswa dan lembaga kemahasiswaan di tingkat fakultas. (4) DPF KBM Unila menyampaikan laporan hasil kerja diakhir kepengurusan dalam Kongres Mahasiswa.
BAB VIII KONGRES MAHASISWA Pasal 25 (1)
Kongres Mahasiswa adalah forum tertinggi di Universitas Lampung.
(2)
Kongres Mahasiswa dilaksanakan pada akhir periode kepengurusan.
(3)
Kongres Mahasiswa memiliki tugas dan wewenang: a. Mendengar dan mengkritik laporan pertanggungjawaban tugas Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa; b. Mendengar dan mengkritik sosialisasi hasil kerja tugas DPM U KBM Unila; 12
c. d. e. f. g.
Mendengar dan mengkritik sosialisasi hasil kerja tugas DPF KBM Unila; Melantik Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa; Melantik anggota DPM U KBM Unila; Melantik anggota DPF KBM Unila; Menetapkan rekomendasi dan ketetapan Kongres Mahasiswa.
Pasal 26 (1)
Peserta Kongres Mahasiswa adalah representasi dari seluruh Lembaga Kemahasiswaan KBM Unila.
(2)
Peserta Kongres Mahasiswa terdiri dari peserta penuh dan peserta peninjau.
(3)
Peserta penuh adalah peserta yang memiliki hak bicara dan hak suara yaitu Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa, dan anggota MPM KBM Unila.
(4)
Peserta peninjau adalah peserta yang hanya memiliki hak bicara yaitu Gubernur dan Wakil Gubernur Mahasiswa Fakultas, satu orang utusan DPM F KBM Unila, dan satu orang utusan dari masing-masing UKM Universitas dan Mahasiswa Univeritas Lampung.
Pasal 27 (1)
Penanggung jawab penyelenggaraan Kongres Mahasiswa adalah MPM KBM Unila.
(2)
Ketentuan lebih lanjut mengenai Kongres Mahasiswa diatur dengan Ketetapan MPM KBM Unila.
BAB IX TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Pasal 28 (1)
Tata urutan peraturan perundang-undangan KBM Unila yaitu: a. Konstitusi KBM Unila; b. Ketetapan MPM KBM Unila; c. Undang-Undang KBM Unila; d. Keputusan Presiden Mahasiswa; dan e. Peraturan Mahasiswa Fakultas.
(2)
Jenis peraturan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundangundangan yang lebih tinggi.
(3)
Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan tata urutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)
Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dengan undang-undang. 13
BAB X UNIT KEGIATAN MAHASISWA UNIVERSITAS Pasal 29 Ketentuan Umum (1)
Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas adalah badan profesional pada bidang dan kegiatan sesuai dengan keilmuan, minat, bakat, dan kerohanian Mahasiswa di tingkat Universitas.
(2)
Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas bertujuan untuk meningkatkan penalaran keilmuan, minat, bakat, kegemaran, kesejahteraan dan bakti sosial mahasiswa dalam kehidupan kemahasiswaan Unila.
(3)
Ketentuan lebih lanjut terkait Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang KBM Unila Pasal 30 Keanggotaan
Anggota dan struktur kepengurusan Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau aturan sejenis di Unit Kegiatan Mahasiswa masingmasing. Pasal 31 Hak dan Wewenang (1)
Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas berhak menyelenggarakan musyawarah besar atau kegiatan sejenis untuk membuat laporan pertanggungjawaban, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau aturan sejenis, melakukan penggantian pimpinan, dan membuat rekomendasi secara otonom.
(2)
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau aturan sejenis pada Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas harus berpedoman pada Konstitusi KBM Unila dan Undang-Undang KBM Unila.
(3)
Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas berhak merancang tanggung jawab kerja secara otonom.
(4)
Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas berhak menerima anggota dengan ketentuan tersendiri secara otonom.
(5)
Unit Kegiatan Mahasiswa secara otonom.
program kerja yang menjadi
Universitas berwenang melakukan penggantian kepengurusan
Pasal 32 Tugas dan Kewajiban (1)
Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas berkewajiban menjunjung tinggi Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan KBM Unila.
(2)
Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas wajib melaksanakan proses pembinaan bagi setiap anggota muda. 14
(3)
Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas melakukan koordinasi dengan DPM U KBM Unila.
BAB XI BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA FAKULTAS Pasal 33 Ketentuan Umum (1)
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas adalah lembaga eksekutif di tingkat fakultas.
(2)
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas menjalankan fungsi desentralisasi secara otonom berdasarkan Konstitusi KBM Unila dan Undang-Undang KBM Unila.
(3)
Kekuasaan eksekutif tertinggi Mahasiswa Mahasiswa.
(4)
Dalam menjalankan kewajibannya, Gubernur Mahasiswa dibantu oleh satu orang Wakil Gubernur Mahasiswa .
(5)
Gubernur dan Wakil Gubernur Mahasiswa dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh mahasiswa fakultas melalui pemilihan raya.
(6)
Syarat-syarat untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur serta tata cara pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Mahasiswa diatur lebih lanjut dalam undangundang.
(7)
Jika Gubernur Mahasiswa mangkat, berhenti, atau tidak dapat menjalankan kewajiban dalam masa jabatannya, maka ia digantikan oleh Wakil Gubernur Mahasiswa sampai habis masa jabatannya.
(8)
Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Gubernur Mahasiswa, selambat-lambatnya dalam waktu lima belas hari, DPM F KBM Unila menyelenggarakan sidang istimewa untuk memilih Wakil Gubernur Mahasiswa dari dua calon yang diusulkan Gubernur Mahasiswa .
(9)
Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pergantian Wakil Gubernur Mahasiswa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahasiswa Fakultas.
fakultas dipegang oleh seorang Gubernur
Gubernur dan Wakil Gubernur Mahasiswa Pasal 34 Hak dan Wewenang (1)
Gubernur Mahasiswa berhak membentuk, mengganti, dan membubarkan kepengurusan BEM F KBM Unila.
(2)
Gubernur Mahasiswa berhak mengajukan rancangan peraturan Mahasiswa fakultas kepada DPM F KBM Unila. 15
(3)
Gubernur Mahasiswa bersama DPM F KBM Unila membahas rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas atas usulan Gubernur Mahasiswa
(4)
Mengesahkan Peraturan Mahasiswa Fakultas yang telah disetujui bersama dengan DPM F KBM Unila.
(5)
Mengirim delegasi dan melaksanakan kegiatan yang bersifat daerah dan nasional atas sepengetahuan BEM U KBM Unila.
(6)
Mengeluarkan pernyataan yang mengatasnamakan mahasiswa fakultas.
Pasal 35 Tugas dan Kewajiban (1)
Gubernur Mahasiswa berkewajiban menjunjung tinggi dan melaksanakan Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan KBM Unila.
(2)
Gubernur Mahasiswa berkewajiban mengajukan program kerja kepada DPM F KBM Unila selambat-lambatnya tiga puluh hari setelah dilantik.
(3)
Gubernur Mahasiswa menjalankan program kerja yang telah disetujui oleh DPM F KBM Unila.
(4)
Gubernur Mahasiswa berkewajiban menampung, menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi mahasiswa fakultasnya kepada birokrat.
(5)
Gubernur Mahasiswa berkoordinasi dengan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas dan Himpunan Mahasiswa Jurusan/Himpunan Mahasiswa /Himpunan Mahasiswa Diploma.
(6)
Gubernur Mahasiswa berkewajiban melakukan koordinasi dan memberikan penjelasan kepada DPM F KBM Unila.
(7)
Gubernur Mahasiswa berkewajiban mengesahkan Peraturan Mahasiswa Fakultas yang telah disetujui bersama dengan DPM F KBM Unila.
(8)
Gubernur Mahasiswa berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada DPM F KBM Unila Fakultas tentang pengiriman delegasi serta pelaksaan kegiataan yang bersifat daerah dan nasional.
(9)
Gubernur Mahasiswa berkewajiban berpartisipasi dan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan BEM U KBM Unila jika diminta.
(10) Gubernur Mahasiswa mempertanggungjawabkan hasil kerja kepada DPM F KBM Unila
16
Pasal 36 Sumpah dan Janji Gubernur dan Wakil Gubernur Mahasiswa Sebelum memangku jabatannya, Gubernur dan Wakil Gubernur Mahasiswa bersumpah menurut agama dan berjanji dengan sungguh-sungguh dihadapan DPM F KBM Unila sebagai berikut: Sumpah Gubernur dan Wakil Gubernur Mahasiswa BEM F KBM Unila: “Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah akan memenuhi tugas dan kewajiban sebagai Gubernur Mahasiswa (Wakil Gubernur Mahasiswa ) Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (sesuaikan dengan fakultas masing-masing)Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Lampung dengan sebaik – baiknya dan seadil-adilnya berdasarkan ketentuan yang ada dalam Konstitusi Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Lampung dan peraturan perundang-undangan lainnya serta berbakti kepada almamater Universitas Lampung, agama, Nusa dan Bangsa”.
Janji Gubernur dan Wakil Gubernur Mahasiswa BEM F KBM Unila: “Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban sebagai Gubernur Mahasiswa (Wakil Gubernur Mahasiswa ) Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (sesuaikan dengan fakultas masing-masing)Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Lampung dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya berdasarkan ketentuan yang ada dalam Konstitusi Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Lampung dan peraturan perundang-undangan lainnya serta berbakti kepada almamater Universitas Lampung, agama, Nusa dan Bangsa”.
Pasal 37 Gubernur Mahasiswa tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan DPM F KBM Unila.
BAB XII DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS KELUARGA BESAR MAHASISWA UNIVERSITAS LAMPUNG Pasal 38 Ketentuan Umum (1)
Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Lampung adalah lembaga legislatif mahasiswa ditingkat fakultas atau yang disebut dengan DPM F KBM Unila.
(2)
DPM F KBM Unila memegang kekuasaan membentuk Peraturan Mahasiswa Fakultas.
(3)
Anggota DPM F KBM Unila dipilih melalui pemilihan raya dan dilantik oleh MPM KBM Unila.
(4)
Susunan dan kedudukan DPM F KBM Unila diatur dalam undang-undang.
(5)
DPM F KBM Unila bersidang minimal sekali dalam enam bulan.
17
(6)
Anggota DPM F KBM Unila dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam undang-undang.
Pasal 39 Hak dan Wewenang (1)
DPM F KBM Unila memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
(2)
Dalam menjalankan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain konstitusi ini, DPM F KBM Unila mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.
(3)
DPM F KBM Unila berwenang meminta dan memberi persetujuan atas rancangan program kerja Gubernur Mahasiswa serta meminta penjelasan kepada Gubernur Mahasiswa mengenai kegiatan-kegiatan BEM F KBM Unila.
(4)
DPM F KBM Unila meminta dan mengkritik program kerja serta penjelasannya kepada UKM F dan HIMA/HMJ/HMD.
(5)
DPM F KBM Unila berwenang memberikan penjelasan terhadap Peraturan Mahasiswa Fakultas.
(6)
DPM F KBM Unila berwenang untuk mengeluarkan peringatan berupa memorandum satu apabila Gubernur Mahasiswa Fakultas terbukti tidak melaksanakan tugas, telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap KBM Unila, pelanggaran atas konstitusi, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Gubernur dan/atau Wakil Gubernur Mahasiswa.
(7)
Jika memorandum satu tidak diindahkan dengan batas waktu lima belas hari, maka DPM F F KBM Unila berwenang mengeluarkan memorandum dua.
(8)
Jika memorandum dua tidak diindahkan dengan batas waktu sepuluh hari, maka DPM F KBM Unila berwenang melakukan sidang istimewa.
(9)
DPM F KBM Unila berwenang memberikan surat peringatan kepada UKM F atau HMJ/HIMA/HMD apabila terbukti melanggar Konstitusi KBM Unila, Ketetapan MPM KBM Unila, Undang-Undang KBM Unila, dan Peraturan Mahasiswa Fakultas.
(10)
Mengganti istimewa.
(11)
Mengkritik dan menerima atau menolak pertanggungjawaban Gubernur dan Wakil Gubernur Mahasiswa Fakultas.
(12)
DPM F KBM Unila berwenang memberikan rekomendasi atas pembentukan dan pembubaran UKM F yang penetapannya melalui Surat Keputusan Dekan.
(13)
Gubernur Mahasiswa mengesahkan Rancangan Peraturan Mahasiswa Fakultas yang telah disetujui bersama untuk menjadi Peraturan Mahasiswa Fakultas.
(14)
Setiap rancangan peraturan Mahasiswa fakultas dibahas oleh DPM F KBM Unila dan Gubernur Mahasiswa untuk mendapat persetujuan bersama. 18
Gubernur
dan/atau Wakil Gubernur Mahasiswa Fakultas melalui sidang
(15)
Jika rancangan peraturan Mahasiswa fakultas tersebut tidak mendapat persetujuan bersama, maka tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPM F KBM Unila diperiode tersebut.
(16)
Jika rancangan Peraturan Mahasiswa fakultas yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Gubernur Mahasiswa dalam waktu lima hari semenjak rancangan peraturan Mahasiswa fakultas tersebut disetujui, maka rancangan peraturan Mahasiswa fakultas tersebut sah menjadi peraturan Mahasiswa fakultas dan wajib diundangkan.
Pasal 40 Tugas dan Kewajiban (1)
DPM F KBM Unila mengawasi kegiatan-kegiatan BEM F KBM Unila.
(2)
DPM F KBM Unila berkewajiban menampung dan menyampaikan aspirasi mahasiswa fakultas kepada BEM F KBM Unila serta mengawasi pelaksanaannya.
(3)
DPM F KBM Unila wajib berpartisipasi dan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan DPM U KBM Unila jika diminta.
(4)
DPM F KBM Unila berkewajiban mensosialisasikan hasil kerja kepada mahasiswa fakultas.
(5)
DPM F KBM Unila berkewajiban menetapkan rekomendasi-rekomendasi hasil sidang DPM F KBM Unila.
BAB XIII UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS Pasal 41 Ketentuan Umum (1)
UKM F adalah badan profesional pada bidang dan kegiatan sesuai dengan keilmuan, minat, bakat, dan kerohanian Mahasiswa di tingkat Fakultas.
(2)
UKM F bertujuan untuk meningkatkan penalaran keilmuan, minat, bakat, kegemaran, kesejahteraan, dan bakti sosial Mahasiswa dalam kehidupan Kemahasiswaan Unila. Pasal 42 Keanggotaan
Anggota dan struktur kepengurusan UKM F diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau aturan sejenis.
Pasal 43 Hak dan Wewenang (1)
UKM F berhak menyelenggarakan musyawarah besar atau kegiatan sejenis untuk membuat laporan pertanggungjawaban, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau aturan 19
sejenis, melakukan pergantian pimpinan, dan membuat rekomendasi-rekomendasi secara otonom. (2)
UKM F berhak merancang program kerja yang menjadi tanggung jawabnya secara otonom.
(3)
UKM F berhak menerima anggota dengan ketentuan tersendiri secara otonom.
(4)
UKM F berhak melakukan pengantian kepengurusan secara otonom.
Pasal 44 Tugas dan Kewajiban (1)
UKM F berkewajiban menjunjung tinggi dan melaksanakan Konstitusi serta Peraturan Perundang-undangan KBM Unila.
(2)
UKM F berkewajiban memberikan program kerja kepada DPM F KBM Unila dan memenuhi panggilan DPM F KBM Unila untuk menjelaskan program kerja.
(3)
UKM F wajib berpartisipasi dan ikut serta dalam kegiatan-kegiatan BEM F KBM Unila dan DPM F KBM Unila jika diminta.
(4)
UKM F berkewajiban menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban DPM F KBM Unila secara tertulis diakhir kepengurusan.
(5)
UKM F wajib melaksanakan proses pembinaan bagi setiap anggota muda.
kepengurusan kepada
BAB XIV HIMPUNAN MAHASISWA/JURUSAN/DIPLOMA Pasal 45 Ketentuan Umum HIMA/HMJ/HMD adalah lembaga kemahasiswaan di tingkat jurusan/diploma yang bergerak di bidang keilmuan.
Pasal 46 Keanggotaan (1)
Anggota HIMA/HMJ/HMD adalah Mahasiswa jurusan/bagian yang terdaftar secara akademik sebagai Mahasiswa jurusan/diploma tersebut.
(2)
Anggota dan struktur kepengurusan HIMA/HMJ/HMD diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau aturan sejenis.
20
Pasal 47 Hak dan Wewenang (1)
HIMA/HMJ/HMD berhak menyelenggarakan musyawarah besar atau kegiatan sejenis untuk membuat laporan pertanggungjawaban, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga atau aturan sejenis, melaksanakan pergantian pimpinan dan membuat rekomendasi-rekomendasi secara otonom.
(2)
HIMA/HMJ/HMD berhak merancang program kerja yang menjadi tanggung jawabnya secara otonom.
(3)
HIMA/HMJ/HMD berhak melakukan pengantian kepengurusan secara otonom.
Pasal 48 Tugas dan Kewajiban (1)
HIMA/HMJ/HMD berkewajiban menjunjung tinggi dan melaksanakan Konstitusi dan Peraturan Perundang-undangan KBM Unila.
(2)
HIMA/HMJ/HMD bertanggung jawab kepada Mahasiswa melalui musyawarah besar atau kegiatan sejenis dan memberikan laporan pertanggungjawaban hasil musyawarah besar kepada DPM F KBM Unila.
(3)
HIMA/HMJ/HMD berkewajiban menyerahkan program kerja kepada DPM F KBM Unila.
(4)
HIMA/HMJ/HMD wajib melaksanakan proses pembinaan bagi setiap anggota muda.
BAB XV PEMBENTUKAN DAN PEMBUBARAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA UNIVERSITAS DAN FAKULTAS Pasal 49 Pembentukan UKM (1)
UKM di tingkat universitas dapat dibentuk jika tidak memiliki kesamaan bidang kerja dengan Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas yang telah ada di lingkungan Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Lampung serta memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang jelas.
(2)
UKM F dapat dibentuk jika tidak memiliki kesamaan bidang kerja dengan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas yang telah ada di lingkungan fakultas yang bersangkutan serta memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang jelas.
(3)
Pembentukan Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas ditetapkan melalui surat keputusan oleh Rektor dengan adanya rekomendasi DPM U KBM Unila.
(4)
Pembentukan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas ditetapkan melalui surat keputusan oleh Dekan dengan adanya rekomendasi DPM F KBM Unila. 21
Pasal 50 Pembubaran UKM (1)
Unit Kegiatan Mahasiswa di tingkat universitas dan fakultas dapat dibubarkan apabila terbukti dalam satu periode kepengurusan tidak menjalankan kegiatan keorganisasian.
(2)
Pembubaran Unit Kegiatan Mahasiswa di tingkat universitas hanya dapat dilakukan dalam sidang Komite Disiplin yang bersifat ad hoc yang dibentuk oleh DPM U KBM Unila dan diputuskan oleh Rektor melalui Surat Keputusan.
(3)
Pembubaran Unit Kegiatan Mahasiswa di tingkat fakultas hanya dapat dilakukan dalam sidang Komite Disiplin yang bersifat ad hoc yang dibentuk oleh DPM F KBM Unila dan diputuskan oleh Dekan melalui Surat Keputusan.
(4)
Ketentuan lebih lanjut tentang komite disiplin tingkat universitas diatur dengan Ketetapan DPM U KBM Unila.
(5)
Ketentuan lebih lanjut tentang komite disiplin tingkat fakultas diatur dengan Ketetapan DPM F KBM Unila. Pasal 51
Ketentuan lebih lanjut tentang syarat-syarat dan tata cara pembentukan dan pembubaran Unit Kegiatan Mahasiswa di tingkat universitas dan fakultas diatur dalam undang-undang.
BAB XVI PEMILIHAN RAYA Pasal 52 (1)
Pemilihan raya dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap satu tahun sekali.
(2)
Pemilihan raya diselenggarakan untuk memilih anggota DPM U KBM Unila, DPF KBM Unila, Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa, DPM F KBM Unila serta Gubernur dan Wakil Gubernur Mahasiswa .
(3)
Peserta pemilihan raya untuk DPM U KBM Unila, Presiden dan Wakil Presiden, DPM F KBM Unila Fakultas, serta Gubernur Mahasiswa dan Wakil Gubernur Mahasiswa adalah calon independen.
(4)
Peserta pemilihan raya untuk DPF KBM Unila adalah perseorangan yang mewakili fakultas.
(5)
Pemilihan raya diselenggarakan oleh suatu panitia khusus yang dibentuk oleh DPM U KBM Unila di tingkat Universitas, dan DPM F KBM Unila Fakultas di tingkat Fakultas, yang bersifat universal, ad hoc, mandiri dan independen, yang diatur lebih lanjut dalam undangundang.
(6)
Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan raya diatur dalam undang-undang. 22
BAB XVII KEPENGURUSAN Pasal 53 Periode (1)
Periode kepengurusan seluruh lembaga kemahasiswaan yang diatur dalam konstitusi adalah satu tahun terhitung pada bulan Januari-Desember.
(2)
Pimpinan lembaga yang diatur dalam konstitusi ini tidak dapat dipilih kembali untuk menduduki jabatan yang sama pada periode berikutnya.
(3)
Pimpinan lembaga yang diatur dalam konstitusi ini tidak diperkenankan melaksanakan ujian skripsi dan mengajukan cuti akademik sebelum masa kepengurusan selesai.
(4)
Apabila periode kepengurusan telah berakhir, maka wajib melakukan pergantian kepengurusan yang baru. Pasal 54 Rangkap Jabatan
(1)
Seluruh anggota MPM KBM Unila, DPM U KBM Unila, DPF KBM Unila, dan DPM F KBM Unila tidak boleh menjadi pengurus di lembaga lain dalam lingkungan KBM Unila.
(2)
Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa, Gubernur dan Wakil Gubernur Mahasiswa, Ketua Unit Kegiatan Mahasiswa di tingkat fakultas dan universitas, Ketua Himpunan Mahasiswa HIMA/Jurusan/Diploma tidak diperkenankan melakukan rangkap jabatan pada lembaga lain di lingkungan KBM Unila.
(3)
Seluruh anggota DPM U KBM Unila hanya boleh merangkap jabatan sebagai anggota MPM.
(4)
Anggota DPM F KBM Unila diperbolehkan rangkap jabatan untuk memenuhi kursi DPF KBM Unila dari Fakultas yang bersangkutan.
(5)
Seluruh pimpinan dan anggota pengurus lembaga kemahasiswaaan Universitas Lampung tidak boleh menjadi anggota dan pengurus partai politik.
BAB XVIII KEUANGAN Pasal 55 (1)
Keuangan lembaga kemahasiswaan KBM Unila terdiri dari dana sumbangan yang sah dan tidak mengikat serta Dana Kemahasiswaan Mahasiswa Universitas Lampung.
(2)
Penggunaan keuangan lembaga kemahasiswaan dilaksanakan dengan prinsip efektif, efisien, akuntabel, transparan dan dipertanggungjawabkan kepada DPM U KBM Unila untuk tingkat universitas dan DPM F KBM Unila untuk tingkat fakultas.
23
(3)
Penganggaran dana kemahasiswaan dikelola oleh lembaga legislatif DPM U KBM Unila di tingkat universitas dan DPM F KBM Unila ditingkat Fakultas.
(4)
Hal-hal mengenai keuangan lembaga kemahasiswaan diatur dalam undang-undang.
BAB XIX MAHASISWA Pasal 56 Mahasiswa yang dimaksud Konstitusi adalah seluruh Mahasiswa Diploma dan Strata Satu yang terdaftar secara akademik di Universitas Lampung.
Pasal 57 Hak (1)
Mahasiswa berhak berserikat dan memiliki kebebasan untuk mengeluarkan pendapat sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Lampung dan KBM Unila.
(2)
Mahasiswa berhak aktif dalam KBM Unila.
(3)
Mahasiswa berhak mendapatkan advokasi.
Pasal 58 Kewajiban (1)
Mahasiswa wajib menjaga nama baik Universitas Lampung dan Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Lampung.
(2)
Mahasiswa wajib menjaga melaksanakan peraturan akademik, statuta, dan kode etik Mahasiswa Universitas Lampung.
(3)
Mahasiswa wajib menjaga, menjunjung tinggi, serta melaksanakan Konstitusi, dan Peraturan Perundang-undangan KBM Unila.
BAB XX LAMBANG, BENDERA, DAN BAJU FORMAL Pasal 59 Lambang Lambang KBM Unila adalah berbentuk perisai persegi lima yang berwarna dasar biru muda berisikan logo Universitas Lampung dan tulisan Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Lampung.
24
Pasal 60 Bendera Bendera KBM Unila adalah berbentuk persegi panjang berwarna kuning emas dengan lambang Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Lampung ditengahnya. Pasal 61 Baju Formal Baju formal KBM Unila adalah jaket almamater Universitas Lampung dan/atau seragam lembaga kemahasiswaan tertentu. Pasal 62 Ketentuan lebih lanjut mengenai lambang, bendera, dan baju formal diatur dalam undang-undang.
BAB XXI PERUBAHAN KONSTITUSI Pasal 63 (1)
Usul perubahan pasal-pasal Konstitusi diajukan kepada MPM KBM Unila.
(2)
Setiap usul perubahan pasal-pasal Konstitusi diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.
(3)
Perubahan Konstitusi hanya dapat dilakukan dan diusulkan sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPM KBM Unila.
(4)
Putusan untuk mengubah pasal-pasal Konstitusi dilakukan dengan persetujuan sekurangkurangnya 2/3 dari seluruh anggota MPM KBM Unila.
(5)
Khusus mengenai bentuk kesatuan Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Lampung tidak dapat dilakukan perubahan.
ATURAN PERALIHAN Pasal I Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan perubahan. Pasal II Peraturan perundang-undangan yang berada di bawah konstitusi tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Konstitusi Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Lampung atau Peraturan Perundang-undangan yang berada di atasnya. 25
Pasal III Semua lembaga kemahasiswaan yang ada tetap menjalankan tugas dan kewajibannya, hak dan wewenangnya sebelum dilakukannya penyesuaian sebagaimana diatur dalam konstitusi ini. Pasal IV Semua Lembaga Kemahasiswaan telah menyesuaikan diri dengan Konstitusi KBM Unila ini selambat-lambatnya bulan Desember 2016 terhitung sejak konstitusi ini ditetapkan. Pasal V Khusus untuk periodisasi seluruh Lembaga Kemahasiswaan yang diatur menurut konstitusi ini pada masa bakti 2016 adalah april hingga Desember 2016, sementara periode seluruh lembaga kemahasiswaan masa bakti periode 2017 dan untuk seterusnya adalah Januari hingga Desember.
ATURAN TAMBAHAN Pasal I Dengan ditetapkannya perubahan Konstitusi ini, Konstitusi KBM Unila terdiri atas pembukaan, Bab-bab, Pasal-pasal, dan Ayat-ayat. Pasal II Perubahan tersebut diputuskan dalam sidang paripurna MPM KBM Unila Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Lampung Tanggal 1 April 2016. dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Bandar Lampung Pada Tanggal 1 April 2016
26
