BAB
VI
KONSTITUSI
A. Pengertian Konstitusi
Konstitusi
=
consituer
( Perancis )
= constitution ( Inggris ) = groundwet =
( Belanda)
Artinya membentuk
UUD
Jadi konstitusi adalah peraturan dasar/awal mengenai pembentukan suatu negara. Konstitusi dalam arti luas mencakup hukum tertulis (UUD) dan hukum tidak tertulis (konvensi). Negara-negara yang mendasarkan dirinya atas demokrasi konstitusional maka UUD punya fungsi utama dalam negara yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan negara sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif tidak bersifat semena-mena dan hak warga negara lebih terlindungi dinamakan konstitusionalisme. Dengan demikian pada prinsipnya tujuan konstitusi adalah untuk membatasi kesewenangan tindakan penguasa, serta menjamin hak-hak rakyat yang diperintah dan merumuskan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat.
B. Kedudukan Konstitusi
Konstitusi menempati kedudukan yang sangat penting dalam ketatanegaraan karena konstitusi menjadi barometer kehidupan bernegara dan berbangsa yang sarat bukti sejarah perjuangan para pendahulu. Selain itu konstitusi juga merupakan ide-ide dasar yang digariskan oleh the founding father serta memberikan arahan kepada generasi penerus bangsa dalam menjalankan negara yang mereka pimpin.
Konstitusi pada umumnya berisi hal-hal yang mendasar yaitu aturan atau norma dasar yang diakai sebagai pedoman pokok bernegara. Meskipun konstitusitiap negara berbeda-beda namun pada dasarnya mempunyai kedudukan formal yang sama yaitu sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi.
Dikatakan sebagai hukum dasar karena berisi aturan dan ketentuan yang mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi konstitusi menjadi dasar dan sumber kekuasaan bagi setiap lembaga negara. Konstitusi juga mengatur kekuasaan pembuat undang-undang, maka konstitusi juga merupakan dasar dan sumber bagi isi aturan hukum yang ada dibawahnya.
Dikatakan sebagai hukum tertinggi karena konstitusi tersebut diberi kedudukan sebagai hukum tertinggi dalam hukum Negara, artinya aturan yang terdapat dalam konstitusi secara hirarkhis mempunyai kedudukan lebih tinggi (superior) terhadap aturan-aturan lainnya. Oleh karena itu aturan lain yang dibuat oleh pembentuk undang-undang harus sesuai atau tidak boleh bertentangan dengan konstitusi.
C. Isi Konstitusi
Prof. Hamid S. Attamimi mengatakan bahwa konstitusi atau UUD merupakan pemberi pegangan dan pemberi batas sekaligusmerupakan petunjuk bagaimana suatu negara harus dijalankan. Oleh karena itu hal yang diatur dalam konstitusi umumnya berii tentang pembagian kekuasaan negara (ELY), hubungan antara lembaga negara dan hubungan negara dengan warga negaranya. Karena aturan tersebut masih bersifat umum dan selanjutnya harus dijabarkan dalam bentuk peraturan dibawahnya.
Mirriam Budiardjo dalam Winarno 2009 : 69 mengatakan bahwa konstitusi atau UUD memuat ketentuan-ketentuan sbb : 1. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dalam negara federal yaitu masalah pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian, prosedur penyelesaian masalah pelanggaran yuridiksi lembaga negara. 2. Hak-hak asasi manusia. 3. Prosedur merubah undang-undang dasar. 4. Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat-sifat tertentu dari undangundang dasar. Hal ini untuk menghindari terulangnya hal0hal yang telah diatasi dan tidak dikehendaki lagi.
Misalnya UUD Jerman melarang untuk mengubah sifat federalisme sebab bila menjadi unitarisme dikhawatirkan dapat mengembalikan munculnya seorang Hilter baru. Sedangkan yang diatur dalam konstitusi (UUD-1945) Indonesia adalah: 1. Hal-hal yang sifatnya umum misalnya tentang kekuasaan dalam negara, dan identitas negara. 2. Hal yang menyangkut tentang lembaga negara, hubungan antar lembaga negara, fungsi, tugas, hak dan kewenangannya. 3. Hal yang menyangkut hubungan negara dengan warga negaranya yaitu hak dan kewajiban negara terhadap warga negaranya atau hak dan kewajiban warga negara terhadap negaranya, termasuk juga hak asasi manusia. 4. Konsepsi atau cita Negara dalam berbagai bidang, misalnya bidang pendidikan, kesejahteraan, ekonomi, sosial dan pertahanan. 5. Hal mengenai perubahan UUD 6. Ketentuan peralihan atau ketentuan transisi.
D. Tujuan dan Fungsi Konstitusi
Gagasan Konstitusionalisme menyatakan bahwa konstitusi disuatu Negara memiliki sifat membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin hak-hak dasar warga negara. Sejalan dengan sifat membatasi kekuasaan pemerintahan maka konstitusi secara ringkas memiliki 3 tujuan yaitu : ( Winarno 2009 : 70 )
a. Memberi pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. b. Melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa itu sendiri. c.
Memberi batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya.
Disamping tujuan diatas, konstitusi juga berfungsi sebagai : (Jimly Asshiddiqie, dalam Winarno 2009 : 70 )
a. Fungsi penentu atau pembatas kekuasaan b. Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar Organ Negara
c.
Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antara organ Negara dengan warga Negara.
d. Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan Negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan Negara. e. Fungsi penyalur atau pengalih kewenangan dari sumber kekuasaan yang asli (dalam demokrasi adalah rakyat) kepada organ negara. f.
Fungsi simbolik yaitu sebagai sarana pemersatu (symbol of unity) sebagai rujukan identitas dan keagungan kebangsaan (identity of nation) serta sebagai center of ceremony.
g. Fungsi sebagai sarana pengendaliaan masyarakat (social cotrol) baik dalam arti sempit yaitu bidang politikdan arti dalam luas mencakup bidang sosial ekonomi. h. Fungsi sebagai sarana perekayasaan dan pembaruan masyarakat (social engineering atau social reform)
Konstitusi suatu negara ada menganut sistem parlementer dan ada pula yang menganut sistem presidential. Sistem parlementer merupakan sistem pemerintahan dimana hubungan antara eksekutif dan badan legislatif sangat erat. Hal ini diebaabkan adanya pertanggung jawaban para menteri terhadap parlemen . Maka setiap kabinet yang dibentuk harus memperoleh dukungan mayoritas parlemen. Sehingga kebijakan kabinet tidak boleh menyimpang dari apa yang dikehendaki parlemen.
Adapun Ciri-ciri umum dari sistem parlementer adalah ( Trianto Cs, 2007 : 149 ).
1. Presiden adalah kepala eksekutif yang memimpin kabinet yang semuanya Kabinet yang dipimpin Perdana Menteri dibentuk oleh atas dasaar kekuatan yang menguasai mayoritas parlemen 2. Raja/Ratu/Presiden adalah sebagai kepala negara. Tidak bertanggung jawab atas segala kebijakan yang diambil kabinet. 3. Para anggota kabinet mungkin seluruhnya/ sebagian dari anggota parlemen. 4. Kabinet dengan ketuanya bertanggung jawab kepada parlemen. Apabila kabinet atau seorang atau beberapa orang mendapat mosi tidak percaya dari parlemen maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri.
5. Sebagai imbangan dimana parlemen dapat menjatuhkan kabinet, maka kepala negara deengan saran atau nasehat PM dapat pula membubarkan parlemen. 6. Kekuasaan kehakiman secara prinsipil tidak digantungkan kepada lembaga eksekutif dan legislatif. Tujuannya untuk mencegah intimidasi dan intervensi lembaga lain.
Sejarah sistem parlementer kelanjutan dari bentuk Negara monarchi konstitusional dimana kekuasaan Raja dibatasi oleh konstitusi. Oleh karena itu Rja, Ratu, Presiden berkedudukan sebagai kepala
negara, sedangkan yang disebut eksekutif alam
sistem parlementer adalah kabinet yang terdiri dari Perdana Menteri dan Menterimenteri yang bertanggung jawab secara sendiri atau bersama-samakepada parlemen. Dengan demikian di Inggris dikenal “The King Can Do No Wrong”.
Selanjutnya Ciri-ciri umum sistem presidential adalah :
1. diangkat olehnya dan bertanggung jawab kepadanya.Presiden sekaligus sebagai kepala negara (lambang negara). Dengan masa jabatan telah ditentukan dengan pasti dalam konstitusi. 2. Presiden tidak dipilih oleh legislatif, tetpi dipilih oleh sejumlah pemilih. Oleh karena itu ia bukan bagian dari badan legislatif. 3. Presiden tidak bertanggung jawab kepada badan legislatif dan tidak dapat dijatuhkan oleh badan legislatif. Presiden tidak bisa membubarkan legislatif.
Kalau dibandingkaan isi konstitusi negara liberal dengan isi konstitusi komunis, dapat digambarkan secara garis sebagai berikut :
Konstitusi Negara Liberal : o
Semua orang lahir merdeka dan berhak untuk merdeka
o
Menebarkan kemerdekaan dan kebebasan individu dalam segala laoangan kehidupan.
o
Manusia adalah makhluk individu yang bebas.
o
Negara harus menjamin kebebasan individu.
o
Negara tidak boleh mencampuri urusan individu.
o
Kekuasaan negara terbatas dan.
o
Negara menjamin semua warganegara menikmati kebebasannya.
Konstitusi Negara Komunis :
Ideologi komunis
Manusia adalah makhluk sosial
Segala sesuatu kepunyaan bersama dan untuk semua orang
Negara bersifat absolut dan mutlak
Penguasa menguasai dan mengendalikan seluruh sendi kehidupan bernegara
Kebebasan warganegara dibatasi
Konstitusi harus berdasarkan paham komunis
Konstitusi akan diubah kalau sudah tercapai suatu tahapan yang diinginkan
SOAL MANDIRI 1. Sebutkan perbedaan antara Negara Liberal dengan Negara Komunis ? 2. Sebutkan fungsi dan tujuan dari konsitusi ? 3. Sebutkan ciri – ciri dari system parlementer dan system presidential ? 4. Konstitusi pada umumnya berisi hal-hal yang mendasar yaitu aturan atau norma dasar yang diakai sebagai pedoman pokok bernegara. Meskipun konstitusi tiap negara berbeda-beda namun pada dasarnya mempunyai kedudukan formal yang sama yaitu sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi. Apa yang dimaksud dengan konstitusi sebagai hukum dasar dan hukum tertinggi ? 5. Apa yang diatur dalam konstitusi (UUD-1945) Indonesia ? Jelaskan !
====================== SELAMAT MENGERJAKAN ===================
