UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA (KM-POLSRI) BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 1. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa yang dimaksud dalam Ketetapan ini ialah Majelis Permusyawaratan Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar KMPOLSRI, yang selanjutnya disebut Majelis. 2. Majelis melakukan tugasnya berlandaskan Undang-Undang Dasar KM-POLSRI. 3. Anggota-anggota Majelis adalah wakil-wakil mahasiswa dari setiap jurusan, yang selanjutnya disebut Anggota. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG MAJELIS Pasal 2 Majelis adalah perwakilan seluruh mahasiswa POLSRI dan merupakan lembaga legislatif dan yudikatif pemegang dan pelaksana kedaulatan mahasiswa tertinggi. Pasal 3 1. Mengamandemen dan menetapkan Undang-Undang Dasar KM-POLSRI. 2. Menetapkan garis-garis besar haluan program kerja organisasi (GBHPKO) 3. Mengawasi dan mengontrol kinerja Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) melalui komisi yang ada di MPM. 4. Membuat putusan- putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga lain. 5. Memberikan penjelasan yang bersifat umum terhadap putusan- putusan Majelis. 6. Mengesahkan Presiden dan Wakil Presiden Mahasiswa hasil pemilihan umum (PEMILU). 7. Meminta pertanggung jawaban Presiden Mahasiswa atau wakil Presiden Mahasiswa mengenai pelaksanaan GBHPKO dan menilai pertanggung jawaban tersebut. 8. Mencabut mandat dan memberhentikan Presiden Mahasiswa atau Wakil Presiden Mahasiswa dalam masa jabatannya apabila Presiden Mahasiswa/Wakil Presiden Mahasiswa yang terbukti melanggar Haluan Organisasi. 9. Menetapkan peraturan Tata Tertib Majelis. 10. Menetapkan Ketua majelis yang dipilih dari dan oleh anggota. 11. Mengambil/memberi putusan terhadap anggota yang melanggar janji majelis. 12. Memberi pendapat, usul dan saran kepada Pimpinan POLSRI dan sebagai wadah penyalur Aspirasi Mahasiswa tertahadap pihak lembaga POLSRI 13. Memeriksa proposal dan LPJ dari BEM, HMJ, dan UKM dengan mekanisme diatur dalam peraturan –peraturan yang lain BAB III KEANGGOTAAN, HAK DAN KEKEBALAN ANGGOTA Pasal 4
1. Anggota MPM terdiri dari fraksi – fraksi jurusan yang dipilih melalui pemilihan umum yang benar – benar mempunyai semangat akademis, moralis dan bervisi reformis sehingga diharapkan dapat menyelenggarakan fungsi majelis yang adil dan bijaksana serta menjunjung tinggi amanah mahasiswa. 2. Anggota dinyatakan syah setelah manandatangani berita acara pengesahan dan mengangkat janji di depan mahasiswa yang diketahui oleh Direktur Politeknik Negeri Sriwijaya. Pasal 5 1. Anggota berakhir keanggotaannya pada hari anggota MPM yang baru menandatangani berita acara pengesahan sesuai pasal 4 poin 2. 2. Anggota berhenti pada periode kepengurusan sebagai anggota karena : 2.a. Meninggal dunia. 2.b. Telah menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Sriwijaya. 2.c. Atas permintaan sendiri secara tertulis kepada Ketua MPM. 2.d. Tidak dapat menjalankan fungsi sebagai mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya. 2.e. Berhenti sebagai anggota fraksi jurusan sesuai dengan rekomondasi fraksi. 2.f. Dinyatakan melanggar janji sebagai anggota MPM dengan keputusan MPM. 2.g. Terkena larangan perangkapan jabatan. Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh anggota Majelis adalah : a. Presiden Mahasiswa. b. Wakil Presiden c. Staf BEM. d. Ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan koordinator UKM. e. Pengurus HMJ. 2.h. Terbukti menjadi terpidana dalam tindak kriminalitas. 3. Anggota – anggota yang berhenti pada periode kepengurusan tidak bisa diisi oleh anggota baru dari fraksi yang bersangkutan kecuali melalui kebijakan pimpinan MPM.
Pasal 6 “Saya berjanji dengan sungguh – sungguh akan memenuhi kewajiban sebagai Anggota MPM dengan sebaik – baiknya dan seadil – adilnya, memegang teguh Undang – Undang Dasar KM-POLSRI dan menjalankan segala konstitusi dengan menjunjung tinggi independensi, organisasi dan pribadi dengan selurus – lurusnya serta berbakti kepada Tuhan, Bangsa dan Negara serta Almamater”. Pasal 7 1. Setiap anggota berhak dan wajib mengikuti semua kegiatan MPM sesuai dengan proporsinya. 2. Melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai anggota, dimana setiap anggota mempunyai : 2a. Hak suara 2b. Hak bicara dan mengeluarkan pendapat. Pasal 8 Anggota tidak dapat dituntut karena pernyataan-pernyataan yang dikemukakan dalam rapat –rapat Majelis baik terbuka maupun tertutup baik yang diajukan secara lisan atau tulisan kepada Presiden Mahasiswa, Ketua Majelis dan Pimpinan POLSRI.
BAB IV KEDUDUKAN DAN TUGAS FRAKSI Pasal 9 1. Fraksi MPM adalah pengelompokan anggota yang mencerminkan jurusan yang ada di Politeknik Negeri Sriwijaya. 2. Jumlah anggota Fraksi adalah 6 orang mahasiswa jenjang D III semester 2, 4 dan jenjang DIV semester 2, 4 dan 6 pada setiap jurusan yang dipilih pada PEMILU di jurusan masing – masing. 3. Apabila salah satu jurusan tidak memiliki fraksi sampai dengan pemilihan umum maka akan diambil kebijakan oleh MPM.
Pasal 10 Fraksi dibentuk untuk meingkatkan daya guna kerja MPM dan anggota dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil mahasiswa. BAB V ALAT KELENGKAPAN Pasal 11 Alat kelengkapan MPM adalah fasilitas dan media yang menunjang keberlangsungan organisasi Majelis Permsyawaratan Mahasiswa. Pasal 12 Majelis mempunyai alat kelengkapan sebagai berikut : a. Jenis-jenis Sidang b. Jenis-jenis Rapat c. Perlengkapan Sidang d. Kesekretariatan Pasal 13 Masa Sidang adalah rentetan rapat – rapat paripurna MPM pada suatu masa tertentu Pasal 14 Jenis – Jenis Sidang adalah: 1. Sidang Umum 2. Sidang Paripurna 3. Sidang Istimewa
Pasal 15 1. Sidang Umum ialah sidang yang diadakan pada permulaan dan akhir masa jabatan keanggotaan MPM. 2. Agenda Sidang Umum adalam Laporan Pertanggungjawaban Presma, Pendemisioneran pengurus KM-POLSRI dan mengangkat pengurus KM-POLSRI.
Pasal 16
Sidang Paripurna ialah sidang yang dilakukan untuk mengevaluasii kinerja Presiden Mahasiswa dan wakil presiden mahasiswa dengan waktu yang ditentukan oleh MPM . Pasal 17 1. Sidang Istimewa ialah sidang – sidang yang diadakan di luar Sidang Umum apabila : a. Terjadi hal yang mengganggu stabilitas KM-POLSRI dan terjadi pelanggaran terhadap Undang Undang Dasar dan GBHPKO. b. Mengamandemen Undang- Undang Dasar KM-POLSRI sesuai dengan Undang – Undang Dasar Bab IV pasal 20 ayat 1. Pasal 18 Majelis mengenal 7 (tujuh) jenis rapat : 1. Rapat Ketua atau Wakil Ketua MPM. 2. Rapat Fraksi Majelis. 3. Rapat Komisi Majelis. 4. Rapat Pimpinan MPM 5. Rapat Rutin 6. Rapat Sekretaris Majelis. 7. Rapat Anggaran Pasal 19 Rancangan acara sidang/ rapat disampaikan oleh Ketua MPM pada rapat/ sidang MPM untuk disahkan.
1. 2. 3.
1. 2. 3.
Pasal 20 Sebelum rapat dimulai, setiap anggota menandatangani daftar hadir. Apabila daftar hadir telah ditandatangani oleh lebih dari separuh anggota, maka pimpinan membuka rapat. Jika pada waktu yang telah ditetapkan untuk dimulainya rapat, jumlah anggota yang tertulis pada ayat (2) belum juga tercapai, maka pimpinan rapat menunda 1x15 menit, setelah itu pimpinan rapat membuka rapat. Pasal 21 Sebelum berbicara setiap peserta harus mendapat izin dari pimpinan sidang. Peserta harus menyampaikan permasalahan atau pendapat secara jelas, singkat dan sopan. Setiap anggota berhak untuk menyampikan interupsi untuk : a. Meminta penjelasan tentang duduk perkara yang sebenarnya. b. Memberi penjelasan tentang masalah yang sedang dibicarakan. c. memberi penjelasan materi pembicaraan diluar permasalahan. d. Mengajukan usul untuk menunda sementara rapat.
Pasal 22 Tata Cara Pengambilan Keputusan: 1. Pengambilan putusan sedapat mungkin dilakukan secara musyawarah mufakat. 2. Apabila point (1) tidak tercapai, maka keputusan dilakukan dengan lobying.
3.
Apabila point pertama dan kedua tidak tercapai, maka keputusan dilakukan dengan pengambilan suara terbanyak (voting) Keputusan berdasarkan suara terbanyak diambil bila ada pertentangan yang tidak dapat dipertemukan lagi atau faktor waktu yang sangat mendesak.
4.
Pasal 23 Setiap hasil putusan baik hasil mufakat maupun berdasakan suara terbanyak harus diterima dan dilaksanakan dengan kesungguhan, keikhlasan hati, kejujuran dan tanggung jawab. Pasal 24 Perlengkapan sidang adalah hal-hal yang dibutuhkan dalam persidangan Pasal 25 Kesekretariatan adalah bagian perlengkapan organisasi yang menangani pekerjaan dan urusan yang menjadi tugas sekretaris. BAB VI PERANGKAT Pasal 26 Perangkat Majelis Permusyawaratan Mahasiswa adalah seluruh jabatan struktural organisasi Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Pasal 27 Perangkat Majelis Permusyawaratan Mahasiswa terdiri dari : a. b. c. d. f. g.
Ketua Umum MPM Wakil ketua Umum MPM Sekretaris Majelis Fraksi Jurusan Komisi Badan Kehormatan
1. 2. 3. 4.
Pasal 28 Ketua MPM dipilih dari fraksi jurusan yang ada di Politeknik Negeri Sriwijaya. Mahasiswa POLSRI minimal semester 4 dan telah berkecimpung di MPM selama 1 periode. Jika Ketua MPM mangkat, berhenti atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya lagi, ia diganti oleh Wakil Ketua MPM yang dipilih dan disyahkan oleh rapat MPM. Ketua MPM dibantu oleh Wakil Ketua, Sekrtaris Majelis dan perangkat di dalamnya.
Pasal 29 Masa jabatan Ketua MPM adalah satu periode kepengurusan dan dapat diganti melalui putusan rapat MPM.
Pasal 30 1. Apabila Ketua/ Wakil Ketua MPM berhalangan tetap, Ketua/ Wakil Ketua tersebut diganti melalui putusan rapat MPM.. 2. Penggantian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan MPM dan diberitahukan kepada anggota melalui fraksi-fraksi. Pasal 31 Jabatan yang tidak boleh dirangkap oleh Ketua MPM , Wakil Ketua, Sekretaris Majelis, Ketua Komisi, ketua Fraksi, Ketua Badan Kehormatan adalah : a. Presiden Mahasiswa b. Wakil Presiden c. Staf BEM d. Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Koordinator HMJ / UKM e. Pengurus HMJ dan UKM Pasal 32 Jika Ketua MPM mangkat, berhenti atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya lagi, maka diganti oleh Penanggung Jawab Sementara Ketua MPM yang dipilih dan disyahkan oleh rapat MPM. Pasal 33 Tugas Ketua MPM adalah: 1. Memimpin sidang dan rapat MPM serta menyimpulkan pembicaraan dalam rapat tersebut. 2. Menjaga ketertiban dalam sidang dan rapat MPM dengan melaksanakan asas demokrasi. 3. Mengesahkan ketetapan dan keputusan pada setiap sidang dan rapat MPM. Pasal 34 1. Ketua MPM dibantu oleh Wakil Ketua yang mencerminkan komisi MPM. 2. Wakil Ketua dipilih melalui musyawarah berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsioanal. 3. Wakil Ketua tidak boleh merangkap jabatan sebagai ketua fraksi dan komisi dalam kepengurusan MPM.
Pasal 35 Tugas Wakil Ketua adalah membantu Ketua MPM dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Ketua Umum. Pasal 36 1. Sekretaris Majelis dipilih melalui musywarah berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional. 2. Sekretaris Majelis tidak boleh merangkap jabatan sebagai ketua fraksi dan komisi dalam keengurusan MPM. 3. Sekretaris Majelis memimpin pelaksanaan kegiatan internal MPM. 4. Sekretaris Majelis memiliki kelengkapan sbb: 4.a Biro administrasi 4.b Biro Keuangan
4.c Biro Humas dan perlengkapan Pasal 37 1. Susunan keanggotaannya mencerminkan fraksi-fraksi dalam MPM 2. Tugas, fungsi, dan keanggotaan Biro diatur oleh keputusan sekma.
BAB VII BENTUK – BENTUK PUTUSAN 1. 2.
Pasal 38 Ketetapan MPM adalah putusan Majelis yang mempunyai kekuatan hukum keluar dan kedalam MPM. Ketetapan MPM adalah putusan Majelis yang mempunyai kekuatan hukum mengikat kedalam MPM. BAB VIII
1. 2.
3.
4.
PELANGGARAN DAN SANKSI Pasal 39 Pelanggaran dibagi empat jenis, yaitu pelanggaran ringan, pelanggran sedang, pelanggran berat, dan pelanggran khusus. Pelanggran ringan yaitu apabila orang yang diamanahkan menempati struktur kepengurusan MPM : a. Tidak mengikuti rapat/ sidang tingkat Komisi MPM sebanyak dua kali tanpa izin kepada Ketua Umum MPM atau Koordinator Komisi. b. Tidak mengisi absensi rapat/ sidang Komisi maupun sidang Istimewa MPM POLSRI sebanyak satu kali. c. Tidak menjalankan piket kebersihan sebanyak satu kali. Pelanggran sedang yaitu apabila orang yang diamanahkan menempati struktur kepengurusan MPM : a. Tidak mengikuti rapat/ sidang MPM sebanyak tiga kali tanpa izin kepada presidium sidang. b. Tidak mengikuti rapat/ sidang tingkat Komisi MPM sebanyak tiga kali tanpa izin c. Tidak menjalankan piket kebersihan sebanyak tiga kali. d. Melakukan tindakan atas nama MPM tanpa sepengetahuan ketua ataupun sekretaris Majelis e. Melakukan rapat/ sidang komisi dan fraksi tanpa sepengetahuan Ketua Umum dan Sekretaris Majelis f. Merokok, narkoba, miras dalam lingkingan secretariat MPM atau saat sidang Komisi maupun sidang MPM berlangsung. g. Merusak properti MPM apapun dengan sengaja. h. Membawa/ menyinggung/ melibatkan aspirasi politik praktis di dalam rapat/ sidang MPM. Pelanggaran berat yaitu apabila orang yang diamanahkan menempati struktur kepengurusan MPM. a. Sama sekali tidak menjalankan tugas – tugasnya dalam kurun waktu satu bulan masa aktif kerja MPM. b. Melakukan tindakan kekerasan fisik yang dilakukan terhadap siapun dalam ruang sekretariat MPM ataupun saat sidang Komisi serta sidang MPM. c. Terbukti melakukan tindakan melanggar kesopanan, kesusilaan, dan membahayakan pihak – pihak lain
d. Melakuan money politic, meminta imbalan dalam bentuk apapun saat menjalankan tugasnya kepada pihak – pihak yang terkait, meminta imbalan sebagai syarat persetujuan/ penandatangan suatu surat proposal yang diajukan oleh Lembaga Forma Kemahasiswaan MPM. e. Terbukti mengkonsumsi narkoba dan miras dalam lingkungan Politeknik Negeri Sriwijaya. 5. Pelanggaran khusus adalah apabila orang yang diamanahkan menempati struktur kepengurusan MPM sama sekali tidak menunjukkan komitmennya pada Undang – Undang Dasar KM-POLSRI dan Tata Tertib Anggota MPM yang beraku. 6. Pelanggaran tidak bersifat akumulatif sepanjang kepenguruan MPM. Pasal 40 1. Setiap jenis pelanggaran akan dikenakan sanksi dan diberikan surat peringatan ataupun surat penjatuhan sanksi. 2. Yang berhak menjatuhkan sanksi adalah Ketua Umum melalui mekanisme tertentu yang dibuat oleh MPM berdasarkan hasil rapat BK. 3. Apabila yang terkena sanksi pelanggaran ringan ataupun sedang adalah Ketua Umum, maka penjatuhan ditetapkan dalam musyawarah internal MPM. 4. Apabila yang terkena sanksi ditetapkan dalam musyawarah terbuka MPM dengan segenap KM-POLSRI. 5. Sanksi pelanggaran ringan berupa surta peringatan, surat permintaan maaf, serta denda besarannya Rp. 5000,6. Sanksi pelanggaran sedang berupa Undang – Undang Dasar KM-POLSRI, dicabut sementara hak suaranya dalam sidang MPM sesuai kesepakatan serta denda besarannya berkisar Rp 10.000,- hingga Rp 50.000,7. Sanksi pelanggaran berat adalah menghapal Undang – Undang Dasar KM-POLSRI Tatib Anggota MPM, denda berkisar Rp 50.000,- - Rp 100.000,- sert adicabut sementara hak suaranya dalam sidang Komisi maupun sidang MPM. 8. Sanksi pelanggaran khusus berupa dicabut statusnya dari anggota MPM POLSRI. 9. MPM berhak mempublikasikan setiap jenis pelanggaran yang dilakuakn anggota MPM. 10. Untuk semua sanski berupa denda dialokasikan untuk menambahkan kas MPM.
BAB IX MEKANISME PENEGURAN DAN PEMBELAAN Pasal 41 1. Apabila terjadi pelanggaran, yang berhak melakukan peneguran adalah Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum. 2. Peneguran dilakuakn secara lisan dan tulisan
1. 2. 3. 4.
Pasal 42 Pembelaan adalah pengajuan keberatan terhadap sanksi yang telah dijatuhkan oleh pihak yang memiliki wewenang kepada anggota MPM atas pelanggaran yang telah dilakukan. Pembelaan ditindak lanjuti dalam sebuah forum tertutup MPM. Setiap anggota MPM yang terken asanksi pelanggaran tatib inni berhak mengajukan pembelaan. Pengajuan pembelaan untuk pelanggaran terhadap sanksi dilakukan secara langsung kepada Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum.
5. Pihak yang berwenang memberikan keputusan pengajuan pembelaan adalah forum pembelaan melalui MPM
Pasal 43 1. Seluruh anggota MPM berhak untuk mengajukan pengaduan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota MPM sevara lisan dan/ atau tulisan yang diajukan. 2. Pengaduan pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua Umum disampaikan secara tulisan kepada MPM sebagai lembaga. 3. Setiap pengaduan akan ditindaklanjuti jika disertai bukti autentik serta saksi minimaldua orang. BAB X KETENTUAN PENUTUP 1. 2. 3. 4. 5.
Pasal 44 Usul perubahan dan tambahan mengenai ketetapan ini dapat diusulkan oleh sekurangkurangnya ¼ dari seluruh anggota majelis. Usul perubahan dan tambahan yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini ditandatangani oleh para pengusul dan disertai penjelasan. Usulan perubahan dan tambahan tersebut disampaikan pada Rapat Paripurna Majelis. Majelis memutuskan usul tersebut dapat disetujui seluruhnya, disetujui dengan perubahan, atau ditolak. Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan.
