UNDANG – UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWAPOLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA (KM-POLSRI) BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Organisasi ini bernama Badan Eksekutif Mahasiswa yang selanjutnya disebut dengan BEM. 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Pasal 2 Pengurus BEM adalah Presiden Mahasiswa, Wakil Presiden Mahasiswa, Penasehat Kepresidenan, Menteri Sekretaris Kabinet, Wakil Menteri Sekretaris Kabinet, Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, Para Menteri Koordinator, Para Menteri Kabinet dan Staf Kabinet. Penasehat Kepresidenan BEM adalah pengurus yang diamanahkan untuk memberikan nasehat dan pertimbangan atas keputusan Presiden Mahasiswa. Menteri Sekretaris Kabinet BEM adalah pengurus yang diamanahkan oleh presiden mahasiswa untuk mengatur tata kelola naskah di lingkungan lembaga eksekutif. Menteri Keuangan BEM adalah pengurus yang diamanahkan oleh presiden mahasiswa untuk mengatur tata kelola keuangan. Menteri Koordinator BEM adalah pengurus yang diamanahkan oleh Presiden Mahasiswa untuk mengatur masing-masing Kementerian Koordinator. Menteri Kabinet BEM adalah pengurus yang diamanahkan oleh Presiden mahasiswa untuk mengatur masing-masing Kementerian. Staf Kabinet BEM adalah pengurus yang berada di masing-masing bidang dalam Kementerian. Kementerian Koordinator BEM adalah bagian dari badan eksekutif mahasiswa yang menaungi beberapa bidang. Kementerian BEM adalah bagian dari tiap Kementerian Koordinator yang memiliki tugas lebih spesifik. BAB II KEKUASAAN, TUGAS, KEWENANGAN, PERTANGGUNGJAWABAN dan FUNGSI BEM Pasal 3 Kekuasaan Eksekutif tertinggi terletak pada Presiden Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya.
Pasal 4 1. Melaksanakan hasil Ketetapan Sidang Paripurna dan Sidang Umum KM-POLSRI. 2. Melaksanakan program kerja yang telah dirancang oleh lembaga eksekutif yang telah disahkan oleh MPM. 3 Menyampaikan pertanggungjawaban kepada MPM melalui Sidang Umum KM-POLSRI. 4. Menyusun Rancangan Anggaran eksekutif yang disampaikan pada Rapat Anggaran Proker dan ditetapkan oleh MPM. 5. Menetapkan peraturan BEM untuk menjalankan Undang-Undang Dasar KM-POLSRI melalui persetujuan MPM 6. Mengesahkan pembentukan dan kepengurusan UKM dan HMJ melalui persetujuan MPM dalam Sidang Pleno
Pasal 5 BEM Politeknik Negeri Sriwijaya mempunyai wewenang pokok melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler berdasarkan kementrian masing-masing,dan sesuai dengan GBHPKO yang ditetapkan oleh MPM Pasal 6 Presiden Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya bertanggung jawab kepada MPM yang disampaikan pada Sidang Paripurna, Sidang Umum dan/atau Sidang Istimewa KMPOLSRI. Pasal 7 1. Sebagai sarana untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler kearah perluasan wawasan dan peningakatan kecendikiawanan serta integritas kepribadian. 2. Sebagai Wadah pengembangan keterampilan manajemen bagi Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya. BAB III STRUKTUR ORGANISASI Pasal 8 Kepengurusan BEM Politeknik Negeri Sriwijaya terdiri dari : 1. Presiden Mahasiswa adalah Pimpinan BEM yang memegang kekuasaan eksekutif. a. Presiden Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya ialah penanggungjawab seluruh kegiatan BEM Politeknik Negeri Sriwijaya. b. Presiden Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya mempunyai tugas memimpin lembaga eksekutif tertinggi Politeknik Negeri Sriwijaya sesuai dengan tugas pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar KM-POLSRI dan GBHPKO. c. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Presiden Mahasiswa dibantu oleh Wakil Presiden Mahasiswa, Menteri Sekretaris Kabinet , Menteri Keuangan dan Para Menteri kabinet serta staf kabinet. d. Presiden Mahasiswa adalah mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya minimal semester 4 (empat) untuk D3, semester 6 (enam) untuk D4 dan aktif kuliah pada saat dipilih. e. Presiden Mahasiswa dipilih melalui Pemilihan Umum secara langsung dan ditetapkan/disahkan melalui Sidang Umum. f. Presiden Mahasiswa memegang jabatan selama 1 (satu) periode kepengurusan dan sesudahnya tidak dapat dipilih lagi. g. Jika Presiden Mahasiswa mangkat, berhenti atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya lagi, ia diganti oleh Wakil Presiden Mahasiswa yang dipilih dan di Sahkan oleh Sidang Istimewa MPM. h. Sebelum memangku jabatannya, Presiden Mahasiswa, Wakil Presiden Mahasiswa Menteri Sekretaris Kabinet dan Menteri Keuangan, menteri kabinet serta Staf kabinet mengangkat janji didepan MPM. 2. Wakil Presiden Mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya mempunyai tugas yaitu membantu dan menggantikan Presiden Mahasiswa yang berhalangan hadir dalam menjalankan kegiatan BEM Politeknik Negeri Sriwijaya sesuai dengan tugas pokok yang telah ditetapkan dalam Undang – Undang Dasar KM-POLSRI dan GBHPKO. a. Wakil Presiden Mahasiswa adalah mahasiswa Politeknik Negeri Sriwijaya minimal memiliki jenjang pendidikan 1 (satu) tahun dibawah Presiden Mahasiswa dan masih aktif pada saat dipilih.
b. Wakil Presiden dipilih melalui Pemilihan Umum secara langsung dan ditetapkan/disahkan melalui Sidang Umum. c. Jika Wakil Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melaksanakan tugasnya maka Wakil Presiden akan dipilih oleh presiden mahasiwa dari salah satu pengurus BEM dan disahkan oleh MPM. d. Wakil Presiden Mahasiswa memegang kekuasaan eksekutif menurut UndangUndang Dasar KM-POLSRI apabila Presiden Mahasiswa berhalangan dalam melaksanakan kewajibannya. e. Wakil Presiden Mahasiswa membantu Presiden Mahasiswa dalam melaksanakan tugasnya sebagai mandataris MPM. 3.
Menteri Sekretaris Kabinet a. Menteri Sekretaris Kabinet membantu tugas Presiden Mahasiswa dalam menjalankan tugas protokol, tata kelola naskah sesuai pembagian kerja masing-masing. b. Menteri Sekretaris Kabinet memberikan laporan umum tertulis secara berkala kepada Presiden Mahasiswa tentang pelaksanaan tugasnya.
4.
Wakil Menteri Sekretaris Kabinet a. Wakil Menteri Sekretaris Kabinet membantu tugas Menteri Sekretaris Kabinet dalam menjalankan tugas protokol, tata kelola naskah sesuai pembagian kerja masing-masing. b. Wakil Menteri Sekretaris Kabinet memberikan laporan umum tertulis secara berkala kepada Menteri Sekretaris Kabinet untuk dilaporkan kepada Presiden Mahasiswa tentang pelaksanaan tugasnya.
5.
Menteri Keuangan a. Menteri Keuangan membantu tugas Presiden Mahasiswa dalam menjalankan tata kelola keuangan lembaga eksekutif. b. Menteri keuangan memberikan laporan umum tertulis secara berkala kepada Presiden Mahasiswa tentang pelaksanaan tugasnya.
6.
Wakil Menteri Keuangan a. Wakil Menteri Keuangan membantu tugas Menteri Keuangan dalam menjalankan tata kelola keuangan lembaga eksekutif. b. Wakil Menteri keuangan memberikan laporan umum tertulis secara berkala kepada Menteri Keuangan untuk dilaporkan kepada Presiden Mahasiswa tentang pelaksanaan tugasnya.
7. Penasehat Kepresidenan membantu memberikan pertimbangan atas keputusan Presiden. 8. Para Menteri Koordinator memimpin masing-masing bidang umum kegiatan keorganisasian dan betanggung jawab kepada Presiden Mahasiswa. 9. Para Menteri Kabinet ialah menteri yang memimpin masing-masing Kementerian (khusus) dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator. 10. Staff Kabinet ialah membantu tugas dan kewajiban bidang masing-masing. Pasal 9 Jumlah pengurus BEM maksimal 60 (Enam Puluh) orang dengan keterwakilan setiap jurusan. Pasal 10 Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Mahasiswa, Wakil Presiden Mahasiswa, Menteri Sekretaris Kabinet, Menteri Keuangan, menteri koordinator, menteri kabinet serta Staf Kabinet dengan sebaik-baiknya dan seadiladilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar KM-POLSRI dan menjalankan segala
konstitusi dengan menjunjung tinggi independensi, organisasi dengan selurus-lurusnya dan bertaqwa kepada Tuhan serta berbakti kepada Almamater”. Pasal 11 Presiden mahasiswa, Wakil presiden mahasiswa, Menteri sekretaris kabinet, Menteri keuangan, Menteri koordinator, dan Menteri kabinet tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Anggota MPM serta unsur pengurus dalam HMJ atau UKM. 1. 2. 3.
1. 2. 3.
Pasal 12 Pengurus BEM Politeknik Negeri Sriwijaya menduduki masa jabatan selama 1 (satu) periode kepengurusan terhitung sejak tanggal ditetapkan. Pengurus BEM Politeknik Negeri Sriwijaya terkecuali Presiden Mahasiswa setelah masa jabatannya berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan pada periode berikutnya. Dalam keadaan tertentu dapat dilakukan reshuffle pengurus BEM Politeknik Negeri Sriwijaya yang pelaksanaannya merupakan hak prerogatif Presiden Mahasiswa dan dilaporkan kepada MPM Pasal 13 Setiap Pengurus BEM Politeknik Negeri Sriwijaya berkewajiban menjaga nama baik, kehormatan dan ikut serta meningkatkan dan memajukan Lembaga eksekutif. Setiap Pengurus BEM mempunyai hak dan kewajiban mewakili organisasi baik ke dalam maupun ke luar sehubungan dengan hal – hal yang menyangkut organisasi melalui otorisasi presiden mahasiswa. Setiap Pengurus BEM Politeknik Negeri Sriwijaya mempunyai hak suara dan hak bicara dalam persidangan yang berkaitan dengan jabatannya di BEM BAB IV PERSIDANGAN
Pasal 14 Sidang pengambilan keputusan BEM merupakan Sidang Pleno BEM dengan ketentuan sebagai berikut : a. Sidang Pleno BEM Politeknik Negeri Sriwijaya ialah rapat tertinggi dalam kepengurusan BEM Politeknik Negeri Sriwijaya. b. Sidang Pleno BEM Politeknik Negeri Sriwijaya dihadiri oleh seluruh pengurus BEM c. Fungsi dan wewenang Sidang Pleno BEM : - Mendengar dan mengevaluasi Laporan Kerja Pengurus BEM Politeknik Negeri Sriwijaya tentang pelaksanaan ketetapan-ketetapan Sidang Umum KMPOLSRI dan Sidang Paripurna KM-POLSRI. - Mengambil kebijakan yang bersifat operasional organisasi eksekutif, baik intern maupun ekstern. BAB V RAPAT BEM Pasal 15 Rapat pengambilan keputusan BEM terdiri dari 1. Rapat Kerja Terbatas BEM 2. Rapat Kementrian Koordinasi, 3. Rapat Pengurus BEM dan 4. Rapat Koordinasi Ormawa
Pasal 16 1. Persidangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 sah apabila dihadiri minimal ½ + satu jumlah peserta rapat. 2. Semua keputusan diambil atas musyawarah untuk mufakat. 3. Apabila ayat (2) pasal ini tidak terpenuhi maka, dilaksanakan lobying. 4. Apabila ayat (2) dan (3) pasal ini tidak terpenuhi, maka dilaksanan voting BAB VI SEKRETARIAT BEM Pasal 17 BEM mempunyai Sekretariat yang berkedudukan di Politeknik Negeri Sriwijaya BAB VII TATA KELOLA ADMINISTRASI LEMBAGA EKSEKUTIF Pasal 18 Diatur melalui peraturan yang dikeluarkan oleh menteri sekretaris kabinet, dan disetujui oleh presiden mahasiwa serta diketahui ketua MPM BAB VIII TATA KELOLA KEUANGAN LEMBAGA EKSEKUTIF Pasal 19 Diatur melalui peraturan yang dikeluarkan oleh menteri keuangan dan setujui oleh presiden mahasiswa serta diketahui ketua MPM. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 1. Usul perubahan dan penambahan mengenai Undang-Undang ini dapat diusulkan oleh Presiden Mahasiswa dan/atau anggota MPM dalam sidang MPM 2. Usul perubahan dan penambahan yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini haru disertai penjelasan 3. Majelis memutuskan usul tersebut dapat disetujui seluruhnya, disetujui dengan perubahan atau ditolak 4. Undang-Undang ini berlaku sejak ditetapkan
