BAB II KETENTUAN UMUM MEREK
A. Pengertian dan Dasar Hukum Merek Merek merupakan bagian dari hak atas kekayaan intelektual yang keberadaannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek (selanjutnya disingkat menjadi UUM No.15 Tahun 2001). Merek selalu diidentikkan dengan identitas bagi suatu produk yang dihasilkan oleh produsen, yang kemudian menjadi asset bagi produsen. Identitas suatu produk juga menjelaskan kualitas suatu barang, hal tersebut juga menandakan barang tersebut memiliki ciri khas tersendiri. Dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kita banyak sekali terjadi pembajakan terhadap suatu merek. Pembajakan merek tidak jarang pula dilakukan dengan kualitas barang yang berbeda, sehingga akan berdampak kepada dua hal, yaitu, Pertama akan mengganggu stabilitas ekonomi, dan Kedua, terkait jaminan perlindungan konsumen terhadap barang tersebut.22 Merek adalah suatu tanda yang pada dirinya terkandung daya pembeda yang cukup (capable of distrugling) dengan barang-barang lain yang sejenis. Kalau tidak ada pembedaan, maka tidak mungkin disebut merek.23 Secara eksplisit Merek disebut sebagai tanda immaterial dalam konsiderans UUM No. 15 Tahun 2001 bagian menimbang butir a, yang berbunyi:
22
Hery Firmansyah, Perlindungan Hukum Terhadap Merek, Pustaka Yustisia, Jakarta, 2001, hlm. 29. 23 Ibid, hlm. 30.
18
19
Bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensikonvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan merek menjadi sangat penting, terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Merek merupakan sesuatu yang ditempelkan atau dilekatkan pada suatu produk, tetapi ia bukan produk itu sendiri, karena setelah barang dibeli, yang dinikmati pembeli bukanlah merek melainkan benda materinya. Merek mungkin hanya menimbulkan rasa kepuasan saja bagi pembeli. Merek hanya benda immateriil yang tidak dapat memberikan apapun secara fisik. Inilah yang membuktikan bahwa merek itu merupakan hak kekayaan immaterial.24 Adapun definisi Merek yang diatur dalam UUM No. 15 Tahun 2001 pada Pasal 1 butir 1; Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angkaangka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Selain batasan juridis di atas, beberapa sarjana juga memberikan pendapatnya tentang merek, diantaranya: 1. H.M.N. Purwo Sutjipto, memberikan rumusan bahwa, Merek adalah suatu tanda, dengan mana suatu benda tertentu dipribadikan , sehingga dapat dibedakan dengan benda lain yang sejenis.25
24 25
OK Saidin, Op. Cit, hlm. 330. Ibid, hlm 343.
20
2. R. Soekardono memberikan rumusan bahwa, Merek adalah suatu tanda (Jawa: cirri atau tengger) dengan mana dipribadikan sebuah barang tertentu, dimana perlu juga dipribadikan asalnya barang atau menjamin kualitetnya barang dalam perbandingan dengan barang-barang sejenis yang dibuat atau diperdagangkan oleh orang-orang atau badan-badan perusahaan lain.26 3. Harsono Adisumarto, merumuskan bahwa, Merek adalah tanda pengenal yang membedakan milik seseorang dengan milik orang lain, seperti pada pemilikan ternak dengan memberi tanda cap pada punggung sapi yang kemudian dilepaskan di tempat penggembalaan yang luas. Cap seperti itu memang merupakan tanda pengenal untuk menunjukkan bahwa hewan yang bersangkutan adalah milik orang tertentu. Biasanya,untuk membedakan tanda atau merek digunakan inisial dari mana pemilik sendiri sebagai tanda pembedaan.27 4. Iur Soeryatin, mengemukakan rumusannya dengan meninjau merek dari aspek fungsinya yaitu, Suatu merek dipergunakan untuk membedakan barang yang bersangkutan dari barang sejenis lainnya oleh karena itu, barang yang bersangkutan dengan diberi merek tadi mempunyai: tanda asal, nama, jaminan terhadap mutunya.28
26 27
Ibid, hlm. 344. Harsono Adisumatro, Hak Milik Perindustrian, Akademika Pressindo, Jakarta, 1990,
hlm.44. 28
OK. Saidin, Op. Cit., hlm. 344.
21
5. Soeryatin, merumuskan bahwa, Barang-barang yang dihasilkan oleh pabriknya dengan dibungkus dan pada bungkusnya
itu
dibubuhi
tanda
tulisan
dan/atau
perkataan
untuk
membedakannya dari barang-barang sejenis hasil pabrik pengusaha lain. Tanda itu disebut merek perusahaan.29 6. OK. Saidin mengemukakan bahwa, Merek adalah suatu tanda (sign) untuk membedakan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan atau diperdagangkan seseorang atau kelompok orang atau badan hukum dengan barang-barang atau jasa yang sejenis yang dihasilkan oleh orang lain, yang memiliki daya pembeda maupun sebagai jaminan atas mutunya dan digunakan dalam kegiatan perdagangan atau jasa.30 Adapun dari pengertian merek yang diatur dalam UUM No. 15 Tahun 2001 dapat diketahui tentang siapa yang dapat menjadi pemilik merek, yaitu: a. Perorangan, b. Beberapa orang secara bersama-sama c. Badan hukum Merek dapat dimiliki secara perorangan atau satu orang karena pemilik merek adalah orang yang membuat merek itu sendiri. Dapat pula terjadi seseorang memiliki merek berasal dari pemberian atau membeli dari orang lain.31
29
R.M. Soeryodiningrat., Pengantar Ilmu Hukum Merek, Pradnya Paramitha, Jakarta, 1975, hlm. 30. 30 OK. Saidin, Op.Cit., hlm. 345. 31 Gatot Supramono, Menyelesaikan Sengketa Merek Menurut Hukum Indonesia, Rhinneka Cipta, Jakarta, 2006, hlm.19.
22
Selain perorangan, merek juga dapat dimiliki oleh beberapa orang misalnya dua atau tiga orang namun kepemilikan merek harus secara bersamasama. Satu merek sebagai milik bersama. Demikian pula hak atas merek ada pada mereka bersama yang tidak mungkin dapat dibagi-bagi karena merupakan satu kesatuan yang utuh.32 Kemudian badan hukum dapat memiliki merek karena badan hukum termasuk sebagai subjek hukum. Di samping manusia atau orang ada badan hukum yang kedudukannya sama yaitu sebagai subjek hukum. Badan hukum termasuk sebagai subjek hukum karena badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban sebagaimana halnya manusia pada umumnya.33 Hal ini sejalan dengan Mertokusumo, bahwa yang disebut sebagai badan hukum ialah organisasi atau kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu yang dapat menyandang hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban badan hukum dilaksanakan oleh pengurusnya.34 Berdasarkan definisi merek di atas pula, kita ketahui bahwa fungsi utama dari suatu merek adalah untuk membedakan barang-barang atau jasa sejenis yang dihasilkan oleh suatu perusahaan lainnya, sehingga merek dikatakan memiliki fungsi pembeda.35 Merek merupakan ujung tombak perdagangan barang dan jasa. Melalui merek pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan atas kualitas (guarantee of quality) barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah 32
Ibid. Ibid. 34 Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 68. 35 Hery Firmansyah, Op. Cit., hlm. 33. 33
23
persaingan yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beritikad tidak baik yang bermaksud membonceng reputasinya.36 Adapun fungsi-fungsi merek yang lain adalah:37 a. Menjaga persaingan usaha yang sehat Hal ini berlaku dalam hal menjaga keseimbangan antarkepentingan pelaku usaha
dan kepentingan umum
dengan menimbulkan iklim usaha yang
kondusif melalui terciptanya persaingan usaha yang sehat dan menjamin kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi setiap orang dan mencegah persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan pelaku usaha dengan menciptakan efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha; b. Melindungi konsumen Berdasarkan UUM No. 15 Tahun 2001 di dalam konsiderannya menyebutkan bahwa salah satu tujuan diadakannya undang-undang ini adalah untuk melindungi khalayak ramai terhadap peniruan barang-barang. Dengan adanya merek, para konsumen tidak perlu lagi menyelidiki kualitas dari barangnya. Apabila merek telah dikenal dengan baik kualitasnya oleh para konsumen dan membeli barang tersebut, konsumen akan yakin bahwa kualitas dari barang itu adalah baik sebagaimana diharapkannya; c. Sebagai sarana dari pengusaha untuk memperluas bidang usahanya Merek dari barang barang yang sudah dikenal oleh konsumen sebagai tanda untuk barang yang bermutu tinggi akan memperlancar usaha pemasaran barang bersangkutan; 36 37
Insan Budi Maulana, Op. Cit., hlm. 47. Hery Firmansyah, Op. Cit., hlm. 33-35.
24
d. Sebagai sarana untuk dapat menilai suatu barang Kualitas barang tentunya tidak selalu baik atau dapat memberikan kepuasan bagi setiap orang yang membelinya. Baik atau buruknya kualitas suatu barang tergantung dari prudusen sendiri dan penilaian yang diberikan oleh masingmassing pembeli. Suatu merek dapat memberi kepercayaan kepada pembeli bahwa semua barang yang memakai merek tersebut, minimal mutu yang sama seperti yang telah ditentukan oleh pabrik yang mengeluarkannya; e. Untuk memperkenalkan barang atau nama barang Merek mempunyai fungsi pula sebagai sarana untuk memperkenalkan barang ataupun nama barangnya (promosi) kepada khalayak ramai. Para pembeli yang telah mengenal nama merek tersebut, baik karena pengalamannya sendiri ataupun karena telah mendengarnya dari pihak lain, pada saat membutuhkan barang tersebut cukup dengan mengingat nama mereknya saja. Misalnya, seseorang ingin membeli minuman bermerek Fanta, maka cukup hanya menyebut Fanta saja; f. Untuk memperkenalkan identitas perusahaan Ada kalanya suatu merek digunakan untuk memperkenalkan nama perusahaan yang menggunakan mereknya. Misalnya, merek dagang Djarum, Djarum adalah merek yang digunakan oleh perusahaan rokok Djarum. Sehubungan dengan hal tersebut menurut Margono dan Angkasa, fungsi merek dapat dari tiga sudut, yaitu sudut:38 a. Produsen, 38
Margono S. dan Angkasa A., Komersialisasi Aset Intelektual-Aspek Hukum Bisnis, Grasindo, Jakarta, 2002, hlm. 30.
25
b. Pedagang c. Konsumen. Dari pihak produsen, merek digunakan untuk jaminan nilai hasil produksinya, khusus mengenai kualitas dan pemakaiannya. Untuk pihak pedagang, merek digunakan untuk promosi barang-barang dagangannya guna mencari dan meluaskan pasaran. Sedangkan dari pihak konsumen, merek digunakan untuk mengadakan pilihan barang yang akan dibelinya.39 Dengan ketiga aspek tersebut kiranya dapat dikatakan bahwa penggunaan merek menjadi sangat penting artinya dalam dunia perdagangan karena merek mempunyai peranan yang besar dalam menggerakkan aktivitas perdagangan ke arah yang lebih maju. Adapun keterkaitan yang sangat erat antara produsen, pedagang, dan konsumen dalam penggunaan merek dapat diibaratkan sebagai mesin yang menggerakkan roda perdagangan. Hal ini disebabkan di satu pihak dengan merek sebuah produk dikenal di masyarakat dan lain pihak barang terjamin kualitasnya serta harga barang yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, menjadikan perdagangan dapat berjalan dengan lancar dan mengalami
peningkatan
yang
signifikan.
Dengan
demikian
kemajuan
perdagangan akan membawa akibat peningkatan ekonomi yang semakin pesat di masyarakat.40 Dari uraian tersebut terlihat bahwa merek selalu berhubungan dengan masalah perdagangan. Hal ini juga terlihat dalam UUM No. 15 Tahun 2001 yang
39 40
Ibid. Ibid, hlm. 30-31.
26
menegaskan bahwa ruang lingkup merek berada dalam kepentingan perdagangan barang maupun jasa.
A. Jenis-jenis Merek Pengaturan mengenai jenis-jenis merek ini terdapat pada Pasal 1 butir 2 dan 3 UUM No. 15 Tahun 2001, yaitu merek dagang dan merek jasa. Menurut Pasal 1 butir 2 UUM No. 15 Tahun 2001: Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Sedangkan dalam Pasal 1 butir 3 UUM No. 15 Tahun 2001: Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Walaupun dalam UU Merek digunakan istilah merek dagang dan merek jasa, sebenarnya yang dimaksudkan dengan merek dagang adalah merek barang, karena mereka yang digunakan pada barang dan digunakan sebagai lawan dari merek jasa. Sebenarnya pengakuan terhadap merek jasa belum begitu lama. Perkembangan yang ditandai dari Konvensi Nice atau dikenal dengan The Nice Convention of the International Classification of Good and Service for the Purposes of the Registration of Mark (1957). Mulai dari Konvensi Nice, maka pengakuan untuk pendaftaran merek jasa kemudian berkembang di beberapa negara lainnya.
27
Di Indonesia, pendaftaran merek jasa baru dapat dilakukan mulai tahun 1992, yaitu berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 Tentang Merek. Semua negara yang mengatur adanya pendaftaran untuk merek jasa, pada dasarnya akan melandaskan daripada klasifikasi jasa yang ditetapkan dalam Konvensi Nice, terdiri sebanyak 8 (delapan) kelas yang meliputi:41 1. Kelas 35 : Advertising and Business 2. Kelas 36 : Insurance and Financial 3. Kelas 37 : Construction and Repair 4. Kelas 38 : Communication 5. Kelas 39 : Transportation and Storage 6. Kelas 40 : Material Treatment 7. Kelas 41 : Educational and Entertainment 8. Kelas 42 : Miscellaneous. Khusus untuk merek kolektif sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai jenis merek yang baru oleh karena merek kolektif ini sebenarnya juga terdiri dari merek dagang dan jasa. Hanya saja merek kolektif ini pemakaiannya digunakan secara kolektif, sebagaimana pada Pasal 1 butir 4 UUM No. 15 Tahun 2001 yang berbunyi; Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya. 41
Muhamad Djumhana, Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 76.
28
Selain pembagian jenis-jenis merek menurut UUM Tahun 2001 di atas, terdapat pula pembagian merek ditinjau dari bentuk atau wujudnya. Bentuk atau wujud merek itu menurut Soeryatin, adalah dimaksudkan untuk membedakannya dari barang sejenis milik orang lain. Oleh karena adanya pembedaan itu, maka terdapat beberapa jenis merek, yakni:42 1. Merek lukisan (beel mark) 2. Merek kata (word mark) 3. Merek bentuk (form mark) 4. Merek bunyi-bunyian (klank mark) 5. Merek judul (tittle mark) Selanjutnya R.M. Suryodiningrat mengklasifikasikan merek dalam tiga jenis, yaitu: 1. Merek kata yang terdiri dari kata-kata saja Misalnya; Good Year dan Dunlop sebagai merek untuk ban mobil dan ban sepeda; 2. Merek lukisan, yaitu merek yang terdiri dari lukisan saja yang tidak pernah, setidak-tidaknya jarang sekali dipergunakan; 3. Merek kombinasi kata dan lukisan yang banyak sekali dipergunakan Misalnya; rokok putih merek Escort yang terdiri dari lukisan iring-iringan kapal laut dengan “Escort”; The wangi merek “Pandawa Lima” yang terdiri dari lukisan wayang pendawa dengan perkataan di bawahnya “Pendawa Lima”.
42
OK. Saidin, Op. Cit., hlm. 346.
29
Lebih lanjut lagi R. Soekardono mengemukakan pendapatnya bahwa tentang bentuk atau wujud dari merek itu undang-undang tidak memerintahkan apa-apa, melainkan harus berdaya pembeda, yang diwujudkan dengan:43 1. Cara yang oleh siapapun mudah dapat dilihat (beel mark) 2. Merek dengan perkataan (word mark) 3. Kombinasi dari merek atas penglihatan dan merek perkataan.
B. Persyaratan Merek Adapun syarat mutlak suatu merek yang harus dipenuhi oleh setiap orang ataupun badan hukum yang ingin memakai suatu merek, agar supaya merek itu dapat diterima dan dipakai sebagai merek atau cap dagang adalah bahwa merek itu harus mempunyai daya pembedaan yang cukup. Dengan lain perkataan, tanda yang dipakai ini haruslah sedemikian rupa, sehingga mempunyai cukup kekuatan untuk membedakan barang hasil produksi suatu perusahaan atau barang perniagaan (perdagangan) atau jasa dari produksi seseorang dengan barang-barang atau jasa yang diproduksi oleh orang lain. Karena adanya merek itu barang-barang atau jasa diproduksi menjadi dapat dibedakan. 44 Prof Soedargo Gautama mengemukakan bahwa: Untuk mempunyai daya pembedaan, maka adalah syarat mutlak bahwa merek bersangkutan ini harus dapat memberikan penentuan atau individulisering daripada barang bersangkutan. Pihak ketiga akan melihat juga dan dapat membedakan karena adanya merek ini, barang-barang hasil produksi seorang dari pada hasil produksi orang lain.45 Prof.Soedargo Gautama mengemukakan pula bahwa: 43
Ibid, hlm. 347. Ibid, hlm. 348. 45 Soedargo Gautama, Op. Cit, hlm. 34. 44
30
Merek ini harus merupakan suatu tanda. Tanda ini dapat dicantumkan pada barang bersangkutan atau bungkusan dari barang itu. Jika suatu barang hasil produksi suatu perusahaan tidak mempunyai kekuatan pembedaan dianggap sebagai tidak cukup mempunyai kekuatan pembedaan dan karenanya bukan merupakan merek. Misalnya, bentuk, warna, ataun ciri lain dari barang atau pembungkusnuya. Bungkus yang khas atau warna, warna dari sepotong sabun atau doos, tube dan botol. Semua ini tidak cukup mempunyai daya pembedaan untuk dianggap sebagai suatu merek, tetapi dalam praktiknya kita saksikan bahwa warnawarna tertentu yang dipakai dengan suatu kombinasi yang khusus dapat dianggap sebagai suatu merek.46
Mengenai syarat-syarat membuat merek di dalam UUM No.15 Tahun 2001 ternyata tidak dengan tegas disebutkan secara terperinci. Meskipun demikian untuk dapat membuat merek sesuai dengan maksud undang-undang perlu dihubungkan dengan syarat-syarat pendaftaran merek karena suatu merek akan mendapat perlindungan hukum jika merek itu didaftarkan.47 Orang yang membuat merek atau pemilik merek syaratnya wajib beritikad baik.48Merek tidak dapat didaftar atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik. Pemohon yang baik adalah pemohon yang mendaftarkan mereknya secara layak dan jujur tanpa ada niat apapun untuk membonceng, meniru, atau menjiplak ketenaran merek pihak lain demi kepentingan usahanya yang berakibat kerugian pada pihak lain itu atau menimbulkan
kondisi
persaingan
curang,
mengecoh,
atau
menyesatkan
konsumen.49 Dalam kehidupan sehari-hari pihak yang jujur (beritikad baik) patut memperoleh perlindungan hukum sedangkan pihak yang beritikad tidak baik (te
46
Ibid, hlm. 34. Gatot Supramono, Op.Cit., hlm. 16. 48 Ibid, hlm. 17. 49 Penjelasan Pasal 4 UUM No. 15 Tahun 2001. 47
31
kwader trouw) tidak perlu mendapat perlindungan hukum tanpa mengabaikan atau mengurangi arti pentingnya hal-hal sebagaimana diatur oleh Pasal 549 KUH Perdata.50 Pentingnya pemilik merek beritikad baik ditetapkan sebagai salah satu syarat pendaftaran merek, tujuannya untuk mencari kepastian hukum mengenai siapa yang sesungguhnya orang yang menjadi pemilik merek. Dalam sistem konstitutif dimaksudkan supaya negara tidak keliru memberikan hak atas merek kepada orang yang tidak berhak menerimanya.51 Ketentuan UUM No.15 Tahun 2001 mengatur lebih lanjut apa saja yang tidak dapat dijadikan suatu merek atau yang tidak dapat didaftarkan sebagai suatu merek. Menurut Pasal 5 UUM Tahun 2001 merek tidak dapat didaftarkan apabila mengandung salah satu unsur di bawah ini: 1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. 2. Tidak memiliki daya pembeda 3. Telah menjadi milik umum 4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Keempat unsur di atas diatur dalam ketentuan Pasal 5 UUM No.15 Tahun 2001 dianggap cukup dapat mewakili ketentuan merek yang tidak dapat didaftar
50 51
Gatot Supramono, Op.Cit., hlm. 17. Ibid, hlm. 18.
32
dalam UUM Tahun 1961 dan UUM Tahun 1992 jo. UUM Tahun 1997.52Adapun Masing-masing unsur di atas dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Termasuk dalam pengertian bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum adalah apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman, atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu.53 Di dalam UUM Tahun 1961 dan UUM Tahun 1992 jo. UUM Tahun 1997 tidak terdapat tentang unsur “hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan moralitas agama” ini. Unsur tersebut baru ada atau diatur dalam UUM Tahun 2001. Unsur-unsur tersebut sebenarnya sudah termasuk ke dalam unsur bertentangan dengan ketertiban umum. Jadi kalau sebuah merek bertentangan dengan peraturan perundangundangan atau bertentangan dengan moralitas agama waktu itu tergolong bertentangan dengan ketertiban umum.54 Jadi ketentuan dalam UUM Tahun 2001 sebenarnya hanya ingin merinci jelas saja.55 Sejalan dengan itu, dikemukakan oleh Sudargo Gautama yang menyatakan bahwa tanda-tanda yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum tidak dapat diterima sebagai merek. Dalam merek bersangkutan tidak boleh terdapat lukisan-lukisan atau kata-kata yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik dan ketertiban umum.56
52
Ibid, hlm. 20. Penjelasan Pasal 5 huruf a UUM No. 15 Tahun 2001. 54 Gatot Supramono, Op. Cit., hlm. 20. 55 Ibid. 56 OK. Saidin , Op. Cit., hlm. 349. 53
33
2. Kemudian tentang merek yang tidak memiliki daya pembeda sebagaimana yang pernah disinggung sebelumnya adalah merek yang bentuknyan terlalu sederhana seperti satu tanda titik atau satu tanda garis, atau bentuknya terlalu rumit sehingga menjadi tidak jelas untuk dapat membedakan apakah tanda tersebut tanda atau bukan. 3. Selanjutnya mengenai merek yang mengandung unsur telah menjadi milik umum, yang mana bentuk merek berupa tanda yang telah menjadi milik umum sehingga akan membingungkan masyarakat apabila tanda tersebut adalah merek. Salah satu contohnya adalah gambar tengkorak di atas dua tulang bersilang, pada umumnya masyarakat telah mengetahui bahwa gambar tersebut sebagai tanda bahaya. Tanda seperti itu merupakan tanda yang bersifat umum dan telah menjadi milik umum.57 4. Untuk merek yang merupakan keterangan atau yang berkaitan dengan barang atau jasa yang diperdagangkan, karena akan terkesan tanda tersebut bukan merek melainkan sebagai keterangan produk bersangkutan. Misalnya merek bentuk tulisan KOPI atau gambar MANIS untuk yang berupa gula, ini juga tidak diperbolehkan karena merupakan keterangan dari produk tersebut yang memiliki rasa manis.58 Selanjutnya Pasal 6 UUM No. 15 Tahun 2001 memuat juga ketentuan mengenai penolakan pendaftaran merek, yaitu:
57 58
Penjelasan Pasal 5 huruf c UUM No. 15 Tahun 2001. Gatot Supramono, Op. Cit., hlm. 21.
34
1. Merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis. 2. Merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. 3. Merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi-geografis yang sudah dikenal. Sesuai dengan fungsi merek sebagai tanda pembeda, maka seyogianya antara merek yang dimiliki oleh seseorang tidak boleh sama dengan merek yang dimiliki oleh orang lain.59 Persamaan itu tidak saja sama secara keseluruhan, tetapi memiliki persamaan secara prinsip. Sama secara keseluruhan berarti merek tersebut secara totalitas ditiru.60 Persamaan pada keseluruhannya yaitu persamaan keseluruhan elemen. Dengan perkataan lain, merek yang direproduksi oleh orang lain tanpa izin.61 Agar suatu merek dapat disebut copy atau reproduksi merek dari pihak lain sehingga dapat dikualifikasikan mengandung persamaan secara keseluruhan, harus memenuhi syarat-syarat berikut:62 1. ada persamaan elemen secara keseluruhan; 2. persamaan jenis atau produksi kelas barang atau jasa; 3. persamaan wilayah dan segmen pasar;
59
OK. Saidin, Op.Cit, hlm. 359. Ibid. 61 Prasetsyo Hadi Purwandoko, S.H., M.S, Problematika Perlindungan Merek Di Indonesia.http://prasetyohp.wordpress.com/problematika-perlindungan-Merek-di-indonesia, diakses pada tanggal 26 Desember 2014. 62 Ibid. 60
35
4. persamaan cara dan perilaku pemakaian; dan 5. persamaan cara pemeliharaan. Misalnya, sebuah perusahaan memproduksi sepatu atau tas dengan merek Bonia, padahal perusahaan itu bukan pemegang merek (penerima lisensi) Bonia.63 Adapun yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penetapan, cara penulisan, atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merekmerek tersebut.64 Akan tetapi ada juga pemakai merek yang menumpangkan popularitas produknya dengan merek yang sudah terkenal meskipun merek tersebut tidak sama secaa keseluruhan. Misalnya penggunaan merek Bally untuk sepatu yang mendekati merek yang sudah terkenal Belly. Bentuk merek yang disebut terakhir ini oleh UUM Tahun 2001 disebut dengan persamaan pada pokoknya.65 Ada tiga bentuk pemakaian merek yang dapat dikategorikan persamaan pada pokoknya yakni:66 1. Similarity in appearance confusing in appearance. Contoh: ( = ) 2. Similarity in sound = confusing when pronounced.
63
OK. Saidin, Op.Cit, hlm. 359. Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UUM No. 15 Tahun 2001. 65 OK.Saidin, Op. Cit., hlm. 360. 66 Ibid. 64
36
3. Similarity in concept = the meaning is so similar that you recall the same thing. Contoh: * = star Untuk persamaan pada pokoknya terhadap merek terkenal ini, tidak ditentukan persyaratan bahwa merek terkenal tersebut sudah terdaftar (di Indonesia). Hal ini berarti, walaupun merek terkenal tersebut tidak terdaftar di Indonesia, tetap saja dilindungi berdasarkan Undang-Undang Merek. Di samping itu, permohonan juga harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila terdapat hal-hal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (3) UUM Tahun 2001: 1. Merek merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak. 2. Merek merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. 3. Merek merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Alasan
untuk
melarang
pemakaian
dari
tanda-tanda
resmi
kenegaraan/pemerintah, atau badan-badan internasional maupun badan resmi nasional, ialah karena pemakaian itu akan memberi kesan yang keliru bagi khalayak ramai. Seolah-olah merek-merek itu memang ada hubungannya dengan
37
pemerintah atau badan-badan internasional maupun badan-badan internasional maupun resmi dari pemerintah itu. Makanya tidak dapat diperkenankan pemakaian dari tanda-tanda bersangkutan untuk menghindarkan salah paham dan kekeliruan itu.67 Untuk hal ini UUM No. 15 Tahun 2001 bahkan telah lebih tegas mengemukakan
alasannya
tentang
hal
ini.
Alasannya
adalah
apabila
diperbolehkan adanya pemakaian merek-merek atau tanda dengan persetujuan terlebih dahulu dari yang berhak, maka suatu pendirian yang mengandung pengakuan (impliciet) yang palsu akan tercipta dalam benak masyarakat, bahwa seolah-olah ada suatu hubungan antara barang-barang dengan merek bersangkutan dan organisasi yang benderanya, emblem-emblem atau namanya telah diproduksi atau ditiru itu.68 Apabila memerhatikan ketentuan tentang kriteria merek yang tidak dapat didaftar dan yang ditolak pendaftarannya, secara sederhana dapat dikatakan bahwa perbedaan utama antara kriteria merek yang tidak dapat didaftar dan yang ditolak pendaftarannya adalah terletak pada pihak yang dirugikan. Jika suatu merek kemungkinannya akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat secara umum, merek tersebut tidak dapat didaftarkan. Sementara itu, apabila merek tersebut dapat merugikan pihak-pihak tertentu, merek tersebut
ditolak
pendaftarannya. Atau lebih sederhana lagi dapat dikatakan bahwa merek yang
67 68
Ibid, hlm. 354. Ibid.
38
tidak dapat didaftarkan yaitu merek yang tidak layak dijadikan merek, sedangkan merek yang ditolak, yaitu merek yang akan merugikan pihak lain.69
C. Pendaftaran Merek di Indonesia UUM No. 15 Tahun 2001 menganut sistem pendaftaran konstitutif sehingga menimbulkan hak apabila sudah didaftarkan oleh si pemilik. Pendaftaran atas merek merupakan suatu keharusan. Berikut ini adalah prosedur pendaftaran merek yang diatur dalam UUM No. 15 Tahun 2001. 1. Permohonan Pendaftaran Merek Permohonan pendaftaran merek diatur dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 12 UUM No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Syarat dan tata cara permohonan pendaftaran merek kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual adalah sebagai berikut: a. Diajukan secara tertulis; Diketik dalam bahasa Indonesia pada blangko formulir permohonan yang telah disediakan dan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dan dibuat dalam rangkap empat dengan mencantumkan: 1) Tanggal, bulan, tahun; 2) nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat pemohon; 3) nama lengkap dan alamat kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa; 4) warna-warna apabila merek yang dimohonkan pendaftarannya
69
Ibid.
39
menggunakan unsur-unsur warna; 5) nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan hak prioritas. Permohonana ini ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, baik pemohon yang terdiri atas satu orang atau beberapa orang secara bersama, maupun badan hukum. Dalam hal pemohon lebih dari satu orang maka semua nama Pemohon dicantumkan dengan memilih salah satu alamat sebagai alamat mereka. b. Permohonan untuk dua kelas barang atau lebih dan/atau jasa dapat diajukan dalam satu permohonan, tetapi harus menyebutkan jenis barang dan/atau
jasa
yang
termasuk
dalam
kelas
yang
dimohonkan
pendaftarannya. Kelas barang atau jasa ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1993, sebagaimana dimuat pada slide Sri Hernowo Sulistiyo, Direktorat Merek pada Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai berikut:70 1) Daftar kelas barang
No 1
Kelas Barang Kelas 1
70
Jenis-Jenis Barang
Bahan kimia yang dipakai dalam industri, ilmu pengetahuan dan fotografi, maupun dalam pertanian, perkebunan, dan kehutanan; damar tiruan yang tidak diolah, plastik yang tidak diolah; pupuk; komposisi bahan pemadam api, sediaan
http://www.dreamid.com/doc/Daftar%20Klasifikasi%20Kelas%20Merek%20Barang% 20dan%20Jasa.pdf. Diakses pada tanggal 20 Maret 2015.
40
pelunak dan pematri; zat-zat kimia untuk mengawetkan makanan; zat-zat penyamaki perekat yang dipakai dalam industry 2.
Kelas 2
Cat-cat, pernis-pernis; lak-lak; bahan pencegah karat dan kelapukan kayu; bahan pewarna; pembetsa/pengering; bahan mentah, damar alam; logam dalam bentuk lembaran dan bubuk untuk para pelukis, penata dekor, pencetak dan seniman
3.
Kelas 3
Sediaan pemutih dan zat-zat lainnya untuk mencuci; sediaan untuk membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak dan menggosok; sabun-sabun; wangi-wangi, minyak-minyak sari; kosmetik, losion rambut; bahan-bahan pemelihara gigi
4.
Kelas 4
Minyak-minyak dan lemak-lemak untuk industri; bahan pelumas; komposisi zat untuk menyerap, membasahi dan mengikat debu; bahan bakar (termasuk larutan hasil penyulingan untuk motor) dan bahan-bahan penerangan; lilin-lilin, sumbu-sumbu
5.
Kelas 5
Sediaan hasil farmasi, ilmu kehewanan dan saniter; bahanbahan untuk berpantang makan/diet yang disesuaikan untuk pemakaian medis, makanan bayi; plester-plester, bahanbahan pembalut; bahan-bahan untuk menambal gigi, bahan pembuat gigi palsu; pembasmi kuman; sediaan untuk membasmi binatang perusak, jamur, tumbuh-tumbuhan
6.
Kelas 6
Logam-logam biasa dan campurannya; bahan bangunan dari logam; bangunan-bangunan dari logam yang dapat diangkut; bahan-bahan dari logam untuk jalan kereta api; kabel dan kawat-kawat dari logam biasa bukan untuk listrik; barangbarang besi, benda-benda kecil dari logam besi; pipa-pipa dan tabung-tabung dari logam; lemari-lemari besii barangbarang dari besi biasa yang tidak termasuk dalarn kelas-kelas lain; bijih-bijih
7.
Kelas 7
Mesin-mesin dan mesin-mesin perkakas; motor-motor dan mesin-mesin (kecuali untuk kendaraan darat); kopeling mesin dan komponen transmisi (kecuali untuk kendaraan darat); perkakas pertanian; mesin menetas untuk telur
41
8.
Kelas 8
Alat-alat dan perkakas tangan (dijalankan dengan tangan); alat-alat pemotong; pedan-pedang; pisau silet
9.
Kelas 9
Aparat dan instrumen ilmu pengetahuan, pelayaran, geodesi, listrik, fotografi, sinematografi, optik, timbang, ukur, sinyal, pemeriksaan (pengawasan), penyelamatan dan pendidikan; aparat untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar; pembawa data magnetik, disk perekam; mesinmesin otomat dan mekanisme untuk aparat yang bekerja dengan memasukkan kepingan logam ke dalamnya; mesin kas, mesin hitung, peralatan pengolah data dan komputer; aparat pemadam kebakaran
10.
Kelas 10
Aparat dan instrumen pembedahan, pengobatan, kedokteran, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, anggota badan, mata dan gigi palsu; benda-benda ortopedik; bahan-bahan untuk penjahitan luka bedah
11.
Kelas 11
Aparat untuk keperluan penerangan, pemanasan, penghasilan uap, pemasakan, pendinginan,pengeringan, penyegaran udara, penyediaan air dan kebersihan
12.
Kelas 12
Kendaraan-kendaraan; udara atau air, aparat untuk bergerak di darat
13.
Kelas 13
Senjata-senjata api; amunisi-amunisi dan proyektil-proyektil; bahan peledak; kembang api; petasan
14.
Kelas 14
Logam-logam mulia serta campuran-campurannya dan benda-benda yang dibuat dari logam mulia atau yang disalut dengan bahan itu, yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lainnya; perhiasan, batu-batu mulia; jam-jam dan instrumen pengukur waktu
15.
Kelas 15
Alat-alat musik
16.
Kelas 16
Kertas, karton dan barang-barang yang terbuat dari bahanbahan ini, yang tidak termasuk kelas-kelas lain; barangbarang cetakan; bahan-bahan untuk menjilid buku; potretpotret; alat tulis-menulis perekat untuk keperluan alat tulismenulis atau rumah tangga alat-alat kesenian, kuas untuk cat, mesin tik, dan keperluan kantor (kecuali perabot kantor);
42
bahan pendidikan dan pengajaran (kecuali aparat-aparat); bahan-bahan plastik untuk pembungkus (yang tidak termasuk kelas-kelas lain), kartu-kartu main; huruf-huruf cetak; klise-klise 17.
Kelas 17
Karet, getah-perca, getah, asbes, mika dan barang- barang terbuat dari bahan-bahan ini dan tidak termasuk kelas- kelas lain; plastik-plastik yang sudah berbentuk untuk digunakan dalam pembuatan barang; bahan-bahan untuk membungkus, merapatkan dan menyekat; pipa-pipa lentur, bukan dari logam
18.
Kelas 18
19.
Kelas 19
Kulit dan kulit imitasi, dan barang-barang terbuat dari bahanbahan ini dan tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; kulitkulit halus binatang, kulit mentah; koper-koper dan tas-tas untuk tamasya; payung-payung hujan, payung-payung matahari dan tongkat-tongkat; cambuk-cambuk, pelana dan peralatan kuda dari kulit Bahan-bahan bangunan (bukan logam) ; pipa-pipa kaku bukan dari logam untuk bangunan; aspal, pek, bitumen; bangunan-bangunan yang dapat dipindah-pindah bukan dari logam; monumen- monumen, bukan dari logam
20.
Kelas 20
Perabot-perabot rumah, cermin-cermin, bingkat gambar; benda-benda (yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain) dari kayu, gabus, rumput, buluh, rotan, tanduk, tulang, gading, balein, kulit kerang, amber, kulit mutiara, tanah liat magnesium dan bahan-bahan penggantinya, atau dari plastik
21.
Kelas 21
22.
Kelas 22
Perkakas dan wadah-wadah untuk rumah tangga atau dapur (bukan dari logam mulia atau yang dilapisi logam mulia) sisir-sisir dan bunga-bunga karang; sikat-sikat (kecuali kwaskwas); bahan pembuat sikat; benda-benda untuk membersihkan; wol; baja; kaca yang belum atau setengah dikerjakan (kecuali kaca yang dipakai dalam bangunan) ; gelas-gelas, porselin dan pecah belah dari tembikar yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain Tambang, tali, jala-jala, tenda-tenda, tirai, kain terpal, layarlayar, sak-sak dan kantong-kantong (yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain); bahan-bahan pelapis dan pengisi bantal (kecuali dari karet atau plastik) ; serat-serat kasar untuk pertenunan
43
23.
Kelas 23
Benang-benang untuk tekstil
24.
Kelas 24
Tekstil dan barang-barang tekstil, yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; tilam-tilam tempat tidur dan meja
25.
Kelas 25
Pakaian, alas kaki, tutup kepala
26.
Kelas 26
Renda-renda dan sulaman-sulaman, pita-pita dan jalinanjalinan dari pita; kancing-kancing kail dan mata kait, jarumjarum pentul dan jarum-jarum; bunga-bunga buatan
27.
Kelas 27
Karpet-karpet, permadani, keset, bahan anyaman untuk pembuat keset, linoleum dan bahan-bahan lain untuk penutup ubin; hiasan-hiasan gantung dinding (bukan dari tekstil
28.
Kelas 28
Mainan-mainan; alat-alat senam dan olah-raqa yang tidak termasuk kelas-kelas lain; hiasan pohon natal
29.
Kelas 29
Daging, ikan, unggas dan binatang buruan, saripati dagingi buah-buahan dan sayuran yang diawetkan, dikeringkan dan dimasaki agar-agar; selai-selai; saus dari buah-buahan; telur, susu dan hasil-hasil produksi susu; minyak-minyak dan lemak-lemak yang dapat dimakan
30.
Kelas 30
Kopi, teh, kakao, gula, beras, topioka, sagu, kopi buatan; tepung dan sediaan-sediaan terbuat dari gandum; roti, kuekue dan kembang-kembang gula, es konsumsi; madu, air gula; ragi/bubuk pengembang roti/kue; garam, moster; cuka/saus-saus (bumbu-bumbu)/rempah-rempah, es, kecap, tauco, trasi, petis, krupuk, emping.
31.
Kelas 31
32.
Kelas 32
33.
Kelas 33
Hasil-hasil produksi pertanian, perkebunan, kehutanan dan jenis-jenis gandum yang tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; binatang-binatang hidup; buah-buahan dan sayuran segar; benih-benih; tanaman dan bunga-bunga alami; makanan hewan; mout Bir dan jenis-jenis bir; air mineral dan air soda dan minuman bukan alkohol lainnya; minuman-minuman dari buah dan perasan buah; sirop-sirop dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman. Minum-minuman keras (kecuali bir)
44
34.
Kelas 34
Tembakau, barang-barang keperluan perokok; korek api
2) Daftar kelas jasa Kelas No.
Jenis-jenis Jasa
Jasa
1.
Kelas 35
Periklanan; manajemen usaha; administrasi usaha; fungsifungsi kantor
2.
Kelas 36
Asuransi; urusan keuangan; urusan moneter; urusan tanah dan bangunan
3.
Kelas 37
Pembangunan gedung; perbaikan; jasa-jasa pemasangan
4.
Kelas 38
Telekomunikasi
5.
Kelas 39
Angkutan; pengemasan dan penyimpanan barang-barang; pengaturan perjalanan
6.
Kelas 40
Perawatan bahan-bahan
7.
Kelas 41
Pendidikan; pemberian pelatihan; hiburan; kegiatan olahraga dan kebudayaan
8.
Kelas 42
Jasa-jasa yang bersifat ilmu pengetahuan dan teknologi dan berkaitan dengan penelitian dan perancangan; Jasa-jasa analisis dan penelitian di bidang industri; Jasa-jasa perancangan dan pengembangan perangkat keras dan lunak computer; Jasa-jasa pelayanan umum
9
Kelas 43
Penyediaan makanan dan minuman; Akomodasi sementara
10
Kelas 44
Jasa-jasa perawatan medis; Jasa kedokteran hewan; Perawatan kesehatan dan kecantikan bagi manusia atau hewan; Jasa-jasa pertanian, holtikultura; dan kehutanan
45
11
Kelas 45
Jasa-jasa yang bersifat pribadi dan sosial yang diberikan oleh orang lain untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan perorangan; Jasa-jasa keamanan untuk melindungi barang milik dan perorangan
c. Surat permohonan pendaftaran merek dilampiri dengan: 1) fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir. Bagi pemohon yang berasal dari luar negeri sesuai dengan ketentuan undang-undang harus memilih tempat kedudukan di Indonesia, biasanya dipilih pada alamat kuasa hukumnya; 2) fotokopi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh notaris apabila permohonan diajukan atas nama badan hukum; 3) fotokopi peraturan pemilikan bersama apabila permohonan diajukan atas nama lebih dari satu orang (merek kolektif); 4) surat kuasa khusus apabila permohonan pendaftaran dikuasakan; 5) tanda pembayaran biaya permohonan; 6) 20 (duapuluh) helai etiket merek dengan ukuran maksimal 9X9 cm, minimal 2X2 cm; 7) surat pernyataan bahwa merek yang dimintakan pendaftaran adalah miliknya. 2. Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Pendaftaran Merek (Administrasi) Hal ini diatur dalam Pasal 13 dan Pasal 14 UUM No. 15 Tahun 2001. Setelah memenuhi persyaratan permohonan pendaftaran merek, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan yang meliputi:
46
a. pemeriksaan kelengkapan pengisian formulir pendaftaran merek. b. pemeriksaan lampiran-lampiran. Apabila dalam pemeriksaan kelengkapan administrasi terjadi kekurangan persyaratan, maka diberi waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal
pengiriman
surat
permintaan
untuk
memenuhi
kelengkapan
persyaratan tersebut. Dalam hal kelengkapan persyaratan tersebut tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan memberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya bahwa permohonannya dianggap ditarik kembali dan segala biaya yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual tidak dapat ditarik kembali. Apabila seluruh persyaratan administrasi telah dipenuhi, maka terhadap permohonan diberikan tanggal penerimaan atau filling date yang dicatat oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. 3.
Pemeriksaan Substantif Pemeriksaan substansif ini dilakukan berdasarkan Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 UUM No. 15 Tahun 2001. Pemeriksaan substantif diatur dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 UUM No. 15 Tahun 2001. Pemeriksaaan substantif dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual terhadap permohonan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan. Pemeriksaan ini dilaksanakan oleh Pemeriksa pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang akan diselesaikan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan. Dalam hal pemeriksa melaporkan hasil
47
pemeriksaan substantif bahwa permohonan dapat disetujui untuk didaftar, maka atas persetujuan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dan permohonan tersebut diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Namun apabila Pemeriksa melaporkan hasil pemeriksaan substantif bahwa permohonan tidak dapat disetujui didaftar atau ditolak, maka atas persetujuan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, hal tersebut akan diberitahukan kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya dan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penerimaan surat pemberitahuan pemohon atau kuasanya dapat menyampaikan keberatan atau tanggapannya dengan menyebutkan alasannya. Dalam hal pemohon atau kuasanya tidak menyampaikan keberatan atau tanggapannya, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menetapkan keputusan tentang penolakan permohonan tersebut. Jika pemohon atau kuasanya dalam menyampaikan keberatan atau tanggapannya dan Pemeriksa melaporkan tanggapan tersebut dapat diterima, atas persetujuan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, permohonan itu diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Tetapi dalam hal pemohon atau kuasanya menyampaikan keberatan atau tanggapannya dan pemeriksa melaporkan tanggapan tersebut tidak dapat diterima, maka atas persetujuan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, ditetapkan keputusan tentang penolakan permohonan tersebut yang diberitahukan secara tertulis kepada pemohon atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. 4. Pengumuman Permohonan
48
Pengumuman permohonan diatur dalam Pasal 2l sampai dengan Pasal 23 UUM No.15 Tahun 2001. Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mengumumkan permohonan tersebut dalam Berita Resmi Merek dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak disetujuinya permohonan untuk didaftar. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUM No. 15 Tahun 2001 maka pengumuman permohonan berlangsung selama 3 (tiga) bulan dan dilakukan dengan: a. menempatkan dalam Berita Resmi Merek yang diterbitkan berkala oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dan/atau; b. menempatkan pada sarana khusus yang mudah serta jelas dapat dilihat oleh masyarakat yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pengumuman dilakukan dengan mencantumkan: a. nama dan alamat lengkap pemohon, termasuk kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa; b. kelas dan jenis barang dan/atau jasa bagi merek yang dimohonkan pendaftarannya; c. tanggal penerimaan; d. contoh merek; nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali; e. dalam hal permohonan diajukan dengan menggunakan hak prioritas. 5. Keberatan dan Sanggahan
49
Hal ini diatur dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 25 UUM No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Selama periode pengumuman yaitu dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, setiap pihak dapat mengajukan keberatan atas pendaftaran merek tersebut dan mengajukan alasan-alasan tertulis disertai bukti bahwa merek yang dimohonkan pendaftrarannya seharusnya tidak dapat didaftar atau ditolak. Hal-hal yang menyebabkan suatu merek tidak dapat didaftarkan diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UUM No. 15 Tahun 2001. Merek tidak dapat didaftarkan karena merek tersebut: a. didaftarkan oleh pemohon yang beritikad tidak baik; b. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas keagamaan, kesusilaan, atau ketertiban umum; c. tidak memiliki daya pembeda; d. telah menjadi milik umum; atau e. merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Hal-hal yang menyebabkan suatu permohonan merek harus ditolak oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual yang diatur dalam Pasal 6 UUM No. 15 Tahun 2001. Permohonan suatu merek ditolak apabila merek tersebut: a. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis; b. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek
50
yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis; c. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah; d. mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis yang sudah dikenal; e. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak; f. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau lembaga negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; g. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang. Pemohon akan diberitahukan mengenai penolakan tersebut oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal penerimaan keberatan. Dalam hal ini pemohon mempunyai kesempatan untuk mengajukan sanggahan atas keberatan tersebut pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual secara tertulis dalam jangka waktu paling lama dua 2 (dua) bulan sejak tanggal penerimaan salinan keberatan.
51
6. Pemeriksaan Kembali Jika keberatan diajukan, pemeriksaan kembali atas merek tersebut akan dilaksanakan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak berakhirnya jangka waktu pengumuman. Jika menurut Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, merek tersebut dapat didaftarkan, maka sebuah Sertifikat Merek akan diterbitkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pemohon disetujui untuk didaftar dalam Daftar Umum Merek. Jika tidak ada keberatan, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menerbitkan dan memberikan Sertifikat Merek dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhimya jangka waktu pengumuman. Mengenai pemeriksaan kembali diatur dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 27 UUM No. 15 Tahun 2001. 7. Permohonan Banding kepada Komisi Banding Merek Jika pemohon merek tidak puas dengan keputusan penolakan permohonan, pemohon dapat mengajukan banding ke Komisi Banding Merek dalam tempo paling lama 3 (tiga) bulan sejak pemberitahuan putusan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual untuk menerima atau menolak permohonan pendaftaran tersebut. Komisi Banding Merek harus membuat putusan dalam tempo paling lama 3 (tiga) bulan. Akan tetapi, jika pemohon berpendapat bahwa Komisi Banding Merek telah membuat suatu kekeliruan, pemohon atau kuasanya boleh mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga dan kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
52
Mengenai permohonan banding kepada Komisi Banding Merek diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 32 UUM No. 15 Tahun 2001.
D. Penghapusan dan Pembatalan Merek 1. Penghapusan Merek Penghapusan pendaftaran merek diatur dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 67 UUM No. 15 Tahun 2001. Pada Pasal 61 ayat (1) diatur bahwa terdapat dua cara untuk penghapusan pendaftaran suatu merek, yaitu: a. Atas prakarsa Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual b. Atas prakarsa sendiri, yaitu berdasarkan permohonan pemilik merek yang bersangkutan. Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa sendiri oleh pemilik merek atau kuasanya baik sebagian atau seluruh jenis barang dan/atau jasa, undangundang tidak menentukan persyaratannya. Nantinya permohonan pembatalan ini diajukan kepada Direktorat Jenderal dan penghapusan merek tersebut dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Sedangkan penghapusan pendaftaran merek atas Prakarsa Direktorat Jenderal dapat dilakukan jika memenuhi hal-hal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 61 ayat (2) dan (3), yaitu: a. Merek tidak digunakan (nonuse) selama tiga tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan/atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian
53
terakhir,71 kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh Direktorat Jenderal, yaitu: 1) Larangan impor; 2) Larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atau keputusan dari pihak yang berwenang yang bersifat sementara; 3) Larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah b. Merek digunakan untuk jenis barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimohonkan pendaftaran, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai dengan merek didaftar. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 61 UUM No. 15 Tahun 2001, penghapusan pendaftaran merek berdasarkan prakarsa Direktorat Jenderal dapat pula diajukan oleh pihak ketiga. Pengajuan permintaan tersebut dilakukan dengan gugatan melalui Pengadilan Jakarta Pusat atau Pengadilan Niaga. 72 Terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut tidak dapat diajukan permohonan banding. Apabila gugatan penghapusan pendaftaran merek tersebut diterima dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap maka Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan melaksanakan penghapusan merek yang bersangkutan.73 Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Direktorat Jenderal tersebut dapat dilakukan seluruhnya atau sebagian jenis barang atau jasa yang termasuk dalam satu kelas. Permintaan itu kemudian diajukan ke Direktorat Jenderal Hak 71
Pemakaian terakhir adalah penggunaan merek tersebut pada produksi barang atau jasa yang diperdagangkan. Saat pemakaian terakhir tersebut dihitung dari tanggal terakhir pemakaian sekalipun setelah itu barang yang bersangkutan masih beredar di masyarakat. 72 OK. Saidin, Op. Cit., hlm. 393. 73 Ibid.
54
Kekayaan Intelektual untuk kemudian dicatat dalam Daftar Umum Merek dan diumumkan dalam Berita Resmi Merek.74 Untuk semua penghapusan pendaftaran merek, dilakukan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek, untuk itu harus pula diberikan catatan tentang alasan dan tanggal penghapusan tersebut. Untuk selanjutnya diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya, dengan menyebutkan alasannya dan disertai dengan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek maka Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi.75 Penghapusan merek sebagaimana disebutkan di atas kemungkinan akan merugikan pemilik merek. Oleh karena itu, masih disediakan kesempatan bagi pemilik merek yang dihapus untuk mengajukan keberatan atas penghapusan merek tersebut. keberatan terhadap keputusan penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Direktorat Jenderal tersebut dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga. 2. Pembatalan Merek Mengenai pembatalan merek, Pasal 68 ayat (1) UUM No. 15 Tahun 2001 menyebutkan alasan-alasan tentang pengajuan pembatalan merek. Alasan-alasan itu ditentukan dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 UUM No. 15 Tahun 2001, yang menyangkut syarat-syarat material suatu merek. Dalam hal ini menurut UUM 2001 tersebut gugatan pembatalan dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan kecuali pemilik merek yang tidak terdaftar atau yang telah pernah 74 75
Ibid. hlm. 394. Ibid.
55
mengajukan pandangan atau keberatan tersebut namun tidak diterima. Pemilik merek yang tidak terdaftar dapat mengajukan gugatan tersebut setelah mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal. Gugatan pembatalan tersebut diajukan kepada Pengadilan Niaga. Dalam hal Penggugat atau Tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indoonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Niaga di Jakarta.76 Keharusan mengajukan pendaftaran merek kepada Direktorat Jenderal sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga karena pendaftaran merek di Indonesia menganut sistem konstitutif sehingga apabila pihak tergugat dikalahkan, permohonan pendaftaran merek tersebut harus didaftarkan. Oleh karena itu, jika tidak didaftarkan, pemilik merek tersebut tidak dilindungi.77 Gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu lima tahun sejak tanggal pendaftaran merek. Gugatan pembatalan merek dapat diajukan tanpa batas waktu apabila merek yang bersangkutan bertentangan dengan moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum.78 Hal ini menunjukkan bahwa yang tidak dibatasi waktu pengajuan gugatan pembatalannya hanya gugatan pembatalan yang tergolong merek yang seharusnya “tidak dapat didaftar” tetapi tetap didaftarkan, bukan merek yang seharusnya “ditolak” tetapi tetap didaftarkan karena merek yang bertentangan dengan moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum adalah merek yang “tidak dapat didaftar”.79
76
Ibid, hlm. 395. Ahmadi Miru, Op. Cit., hlm. 85. 78 OK. Saidin, Op.Cit, hlm. 395. 79 Ahmadi Miru, Op. Cit., Loc. Cit. 77
56
Terhadap
putusan
Pengadilan
Niaga
yang
memutuskan
gugatan
pembatalan hanya dapat diajukan kasasi. Isi putusan badan peradilan itu segera disampaikan oleh panitera yang bersangkutan kepada Direktorat Jenderal setelah tanggal putusan diucapkan. Direktorat Jenderal melaksanakan pembatalan pendaftaran merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek setelah putusan badan peradilan diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap.80 Pembatalan pendaftaran merek dilakukan oleh Direktorat Jenderal dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan tersebut. Pembatalan pendaftaran itu diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasan pembatalan dan penegasan bahwa sejak tanggal pencoretan dari Daftar Umum Merek, Sertifikat Merek yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Pencoretan pendaftaran suatu merek dari Daftar Umum Merek diumumkan dalam Berita Resmi Merek. Pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.81
E. Berakhirnya Perlindungan Merek Dengan merek yang telah terdaftar menunjukkan bahwa merek tersebut telah dilindungi oleh hukum. Perlindungan hukum terhadap merek sifatnya terbatas. 80 81
Ketentuan
Pasal
Ibid, hlm. 395-396. Ibid.
28
UUM
2001
memberikan
jangka
waktu
57
perlindungannya selama sepuluh tahun ini dihitung sejak ditetapkannya filling date.82 Pemilik merek dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan untuk jangka waktu yang sama, biasanya Direktorat Jenderal tidak lagi melakukan penelitian (examination) atas merek tersebut pada saat pemilik merek mengajukan perpanjangan untuk perlindungan. Prosedur permohonan perpanjangan waktu dilakukan secara tertulis oleh pemilik merek, atau kuasanya dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan bagi merek terdaftar tersebut.83 Permohonan perpanjangan jangka waktu perlindungan ini dapat disetujui jika merek yang bersangkutan masih dipakai pada barang atau jasa sebagaimana diproduksi dan diperdagangkan oleh pemilik merek atau kuasanya. Permohonan perpanjangan waktu perlindungan merek terdaftar juga dapat ditolak, yaitu dengan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Alasan penolakan itu antara lain karena telah melewati atau kurang dari jangka waktu yang ditetapkan untuk pengajuan kembali, tidak membayar biaya pengajuan, merek tersebut sudah tidak dipakai pada barang atau jasa sebagaimana disebut dalam sertifikat merek atau karena barang atau jasa tersebut sudah tidak diproduksi dan diperdagangkan lagi.84
82
Gatot Supramono, Op. Cit., hlm. 41. Ita Gambiro,Hukum Merek Beserta Peraturan Perundang-undangan di Bidang Merek, CV Sebelas Printing, Jakarta, 2000, hlm. 67. 84 Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 44 . 83
