BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MEREK
2.1
Pengertian Merek Secara yuridis definisi merek di dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyebutkan bahwa merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Penjelasan mengenai unsur-unsur merek itu antara lain : 1. Gambar Adalah semua obyek yang dapat dilukis/digambar, hasil karya berupa lukisan, gambar teknik baik dihasilkan dengan tangan atau elektronik. Dengan asas tidak terlalu rumit dan sederhana pada gambar dari jenis diagram, diagonal, diameter, dial, dan sirkel. 2. Nama Adalah meliputi segala jenis benda budaya, barang ekonomi, makhluk hidup atau benda mati, meliputi juga nama perorangan, keluarga dan badan hukum termasuk diambil dari geografi seperti gunung, kota, daerah, sungai atau nama tempat. Dari uraian di atas menunjukkan banyaknya macam nama antara lain. a. Nama keluarga (family name) sering dipergunakan sebagai unsur merek, merupakan hak yang melekat secara alami yang pada tahap
17
18
orang. Suatu nama juga ada mengandung berbagai ragam pengertian sesuai asas yang pertama nama yang tidak banyak mengandung pengertian. Macam nama berikutnya nama yang sangat umum dipakai masyarakat, nama dimaksud tidak boleh dijadikan merek karena potensial dapat mengaburkan identitas khusus seseorang sebab banyak nama yang sama. Nama orang terkenal bersifat relatif untuk memakai sebagai nama merek harus ada persetujuan tertulis terhadap yang mempunyai nama. Nama jenis (generic name) adalah mengandung kata-kata, tulisan maupun gambar yang dijadikan merek dengan jenis barang atau jasa; b. Nama dagang (trade name) identifikasi dari corporate name; c. Nama bisnis (business name); d. Nama badan hukum terdaftar (registered company names). 3. Kata Yang dimaksud kata adalah pengertian perkataan baik asing, nasional, maupun daerah, bisa kata sifat, kata kerja dan kata benda, diambil dalam bidang tertentu. Yang mempunyai patokan harus memiliki daya pembeda, cukup sederhana, susunan huruf dianggap perkataan, kata-kata keterangan barang atau jasa, perkataan sugestif dan perkataan yang mengandung fantasi. 4. Angka-Angka Angka-angka yang dimaksud adalah angka-angka bersifat majemuk tidak boleh terdiri dari satu angka saja, harus lebih dari dua angka memerlukan
19
kombinasi dengan unsur lain. Pada prinsipnya merek yang terdiri dari angkaangka saja tidak dapat dijadikan merek. Merek yang terdiri dari angka-angka saja tidak jelas akan daya pembedanya, tidak mampu untuk berdiri sendiri sebagai identitas mandiri yang terlalu umum. Merek yang hanya terdiri dari titik-titik, garis, angka-angka, huruf-huruf, lingkaran, segitiga dianggap tidak mempunyai daya pembeda karena terlampau sederhana bentuknya. 5. Susunan Warna Susunan warna adalah kombinasi gambar atau lukisan geometris, sirkel, diagonal yang melekat pada gambar persegi panjang, siku-siku atau bundaran. Dari uraian di atas unsur warna lebih mempunyai karakter identitas yang lebih potensial memiliki daya pembeda. Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, memberikan pengertian tentang merek yaitu : “Merek adalah tanda yang dikenakan oleh pengusaha (pabrik, produsen, dan lain sebagainya) pada barang-barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal, cap (tanda) yang menjadi pengenal untuk menyatakan nama dan sebagainya.” Dalam pasal 15 TRIPs dikatakan bahwa yang disebut suatu merek yakni : “Any sign, or any combination of sign, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of undertaking, shall be capable of constituting a trademark. Such signs, in particular words, including personal names, letters, numerals, figurative elements and combinations of colours as well any combination of such signs, shall be eligible for registration as trademark.”
20
Terjemahan : “Tanda-tanda, atau kombinasi dari tanda, yang mampu membedakan barang atau jasa dari salah satu usaha dari usaha, harus merupakan merek dagang. Tanda-tanda seperti di kata-kata tertentu, termasuk nama-nama pribadi, surat, angka, unsur figuratif dan kombinasi warna serta kombinasi dari tanda-tanda tersebut, harus memenuhi syarat untuk pendaftaran sebagai merek dagang.” Pengertian merek yang terdapat dalam persetujuan TRIPs tersebut pada umumnya telah dipakai oleh beberapa negara dalam berbagai peraturan perundangan-undangan di bidang merek, seperti yang terdapat dalam UndangUndang merek Australia yang termuat dalam Trade Marks Act 1955 yang kemudian pada tahun 1995 diganti dengan Trade Marks Act 1995. Demikian juga yang terdapat dalam Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek yang kemudian diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek. Dalam Pasal 6 ayat 1 Trade Mark Act 1955 Australia menyatakan : “A mark used or proposed to be used in relation to goods or services for the purpose of indicating, or so as to indicate, a connection in the course of trade between the goodsor services and a person who has the right, either as proprietor or as registered user to use the mark, whether with or without an indication of the identity of that person”18 Terjemahan : "Tanda yang digunakan atau diusulkan untuk digunakan dalam kaitannya dengan barang atau jasa untuk tujuan menunjukkan, atau lebih untuk menunjukkan, koneksi dalam perjalanan perdagangan antara layanan dan orang yang memiliki hak, baik sebagai pemilik atau sebagai pengguna terdaftar untuk menggunakan tanda, apakah dengan atau tanpa indikasi identitas orang itu.”
18
Mc Keough and Steward, 1991, Intellectual Property in Australia, Butterworths, Melbourne, h. 331.
21
2.2
Sejarah Merek Di Indonesia Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan
Intelektual di Indonesia telah ada sejak tahun 1840-an. Pemerintah Kolonial Belanda memperkenalkan Undang-Undang pertama mengenai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual pada tahun 1844. Indonesia yang pada waktu itu masih bernama Netherlands East-Indies telah menjadi anggota Paris Convention for the Protection of Industrial Property sejak tahun 1888 dan anggota Berne Convention for the Protection of Literary and Aristic Works sejak tahun 1914. Pada jaman pendudukan Jepang yaitu tahun 1942 sampai 1945, semua peraturan perundangundangan di bidang Hak Kekayaan Intelektual tersebut tetap berlaku. Pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peralihan UUD 1945, seluruh peraturan perundang-undangan peninggalan kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. Namun tidak demikian halnya dengan Undang-Undang Paten yang dianggap bertentangan dengan pemerintah Indonesia. Sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Paten peninggalan Belanda, permohonan paten dapat diajukan di kantor paten yang berada di Batavia, namun pemeriksaan atas permohonan paten tersebut harus dilakukan di Octrooiraad, Belanda. Pada tanggal 11 Oktober 1961 pemerintah RI mengundangkan UndangUndang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan untuk menggantikan Undang-Undang Merek kolonial Belanda. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang
22
merupakan Undang-Undang Indonesia pertama di bidang Hak Kekayaan Intelektual yang mulai berlaku tanggal 11 November 1961. Penetapan UndangUndang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari barang-barang tiruan/bajakan. Saat ini, setiap tanggal 11 November ditetapkan sebagai hari Hak Kekayaan Intelektual nasional. Pada tahun 1988 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 ditetapkan pembentukan Direktorat Jendral Hak Cipta, Paten dan Merek untuk mengambil alih fungsi dan tugas Direktorat Paten dan Hak Cipta yang merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman. Pada tanggal 28 Agustus 1992 Pemerintah RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek yang mulai berlaku tanggal 1 April 1993. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek menggantikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan. Pada tanggal 15 April 1994 Pemerintah RI menandatangani Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, yang mencakup Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. Tiga tahun kemudian, pada tahun 1997 Pemerintah RI merevisi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang HKI yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1989 tentang Paten 1989, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek.
23
Di penghujung tahun 2000, disahkan 3 (tiga) Undang-Undang baru di bidang HKI yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Dalam upaya untuk menyelaraskan semua peraturan perundangundangan di bidang HKI dengan Persetujuan TRIPS, pada tahun 2001 pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Pada tahun 2014, diterbitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2015 tentang Hak Cipta yang menggantikan Undang-Undang yang lama.
2.3
Jenis Merek Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek sebagaimana
tercantum dalam Pasal 1 yaitu merek dagang dan merek jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya. Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, disamping merek dagang dan merek jasa, ada juga merek kolektif. Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, merek kolektif adalah
24
merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersamasama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya. Khusus untuk merek kolektif sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai jenis merek yang baru, oleh karena merek kolektif ini sebenarnya juga terdiri dari merek dagang dan merek jasa. Disamping jenis merek sebagaimana ditentukan di atas ada juga pengklasifikasian lain yang didasarkan kepada bentuk atau wujudnya. Menurut Suryatin, bentuk atau wujud merek dimaksudkan untuk membedakannya dari barang sejenis milik orang lain. Oleh karena adanya pembedaan itu, maka terdapat beberapa jenis merek yakni : 1. Merek lukisan (beel mark); 2. Merek kata (word mark); 3. Merek bentuk (form mark); 4. Merek bunyi-bunyian (klank mark); 5. Merek judul (title mark).19 Jenis merek yang paling baik untuk Indonesia adalah merek lukisan. Adapun jenis merek lainnya, terutama merek kata dan merek judul kurang tepat untuk Indonesia, mengingat bahwa abjad Indonesia tidak mengenal beberapa huruf ph, sh. Dalam hal ini merek kata dapat juga menyesatkan masyarakat banyak umpamanya “sphinx” dapat ditulis secara fonetis (menurut pendengaran), menjadi “sfinks” atau “svinks”. R.M. Suryodiningrat mengklasifikasikan merek dalam tiga jenis, yaitu :
19
Suryatin, 1980, Hukum Dagang I dan II, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 81.
25
1. Merek kata yang terdiri dari kata-kata saja. Misalnya Good Year, Dunlop, sebagai merek untuk ban mobil dan ban sepeda; 2. Merek lukisan adalah merek yang terdiri dari lukisan saja yang tidak pernah, setidak-tidaknya jarang sekali dipergunakan; 3. Merek kombinasi kata dan lukisan, banyak sekali dipergunakan. Misalnya rokok putih merek “Escort” yang terdiri dari lukisan iringiringan kapal laut dengan tulisan dibawahnya “Escort”, teh wangi merek “Pendawa” yang terdiri dari lukisan wayang kulit Pendawa dengan perkataan dibawahnya “Pendawa Lima”.20
2.4
Persyaratan Merek Merek
harus
memiliki
daya
pembeda
yang
cukup
(capable
of
distinguishing) artinya memiliki kekuatan untuk membedakan barang atau jasa produk suatu perusahaan lainnya. Merek ini harus merupakan suatu tanda. Tanda ini dapat dicantumkan pada barang bersangkutan atau bungkusan dari barang itu. Jika suatu barang hasil produksi suatu perusahaan tidak mempunyai kekuatan pembedaan dianggap sebagai tidak cukup mempunyai kekuatan pembedaan dan karenanya bukan merupakan merek. Misalnya bentuk, warna atau ciri lain dari barang atau pembungkusnya.
20
15.
R.M. Suryodiningrat, 1981, Aneka Milik Perindustrian, Edisi Pertama, Tarsito, Bandung, h.
26
Pasal 5 Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek menyebutkan bahwa merek tidak dapat didaftar apabila merek tersebut mengandung salah satu unsur, antara lain : 1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum; 2. Tidak memiliki daya pembeda; 3. Telah menjadi milik umum; atau 4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Memperjelas apa yang disebutkan oleh pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Prof Sudargo Gautama mengemukakan sebagai berikut : a. Bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum Dalam merek bersangkutan tidak boleh terdapat lukisan atau katakata yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik dan ketertiban umum. Di dalam lukisan-lukisan ini kiranya tidak dapat dimasukkan juga berbagai gambaran-gambaran yang dari segi kesusilaan maupun dari segi politis dan ketertiban umum. Lukisan-lukisan yang tidak memenuhi norma-norma susila, juga tidak dapat digunakan sebagai merek jika tanda-tanda
atau
kata-kata
yang
terdapat
dalam
suatu
yang
diperkenankan sebagai merek dapat menyinggung atau melanggar
27
perasaan, kesopanan, ketentraman atau keagamaan, baik dari khalayak umumnya maupun suatu golongan masyarakat tertentu.21 b. Tanda-tanda yang tidak mempunyai daya pembeda Tanda-tanda yang tidak mempunyai daya pembeda atau yang dianggap kurang kuat dalam pembedaanya tidak dapat dianggap sebagai merek. Misalnya lukisan suatu sepeda untuk barang-barang sepeda atau kata-kata yang menunjukan suatu sifat barang, seperti misalnya istimewa, super, sempurna. Semua ini menunjukan pada kualitas sesuatu barang. Juga nama barang itu sendiri tidak dipakai sebagai merek. Misalnya “kecap” untuk barang kecap, merek “sabun” untuk sabun, dan sebagainya. Misalnya perkataan super itu menunjukan suatu kualitas atau propaganda kualitas barangnya, maka tidak mempunyai cukup daya pembeda untuk diterima sebagai merek.22
c. Tanda milik umum Tanda-tanda yang kerena telah dikenal dan dipakai secara luas serta bebas di kalangan masyarakat tidak lagi cukup untuk dipakai sebagai tanda pengenal bagi keperluan pribadi dari orang-orang tetentu. Misalnya disimpulkan di dalam kategori ini tanda lukisan mengenai tengkorak manusia dengan di bawahnya ditaruh tulang bersilang, yang secara umum dikenal dan juga dalam dunia internasional sebagai tanda bahaya racun. 21 Sudargo Gautama, 1994, Komentar Atas Undang-Undang Merek Baru 1992 dan PeraturanPeraturan Pelaksanaannya, Alumni, Bandung, h.35. 22 Ibid.
28
d. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang diminta pendafataran Pengertian dari merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang diminta pendaftaran seperti merek kopi atau gambar kopi untuk produk kopi. Ini dimaksudkan agar pihak konsumen tidak keliru, sebab jika hal itu dibenarkan ada kemungkinan akan menggunakan merek yang sama oleh karena bendanya, produknya atau gambarnya sama dengan mereknya.
2.5
Pendaftaran Merek Pendaftaran sebuah merek dapat diartikan sebagai usaha untuk mendapatkan
hak eksklusif merek yang akan didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual agar dapat menggunakan merek tersebut. Adapun pihak yang dapat mendaftarkan merek antara lain : 1. Orang atau individu; 2. Badan hukum; 3. Beberapa orang atau beberapa badan hukum yang mempunyai kepemilikan bersama. Pendaftaran merek sangat berfungsi bagi pemilik merek tersebut, adapun fungsi pendaftaran merek yaitu : 1. Sebagai alat bukti bagi pemilik merek atas merek yang didaftarkan;
29
2. Sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama pada pokoknya atau sama pada keseluruhannya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang/jasa sejenis; 3. Sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama pada keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran untuk barang/atau jasa sejenis. Selain itu permohonan pendaftaran merek dapat ditolak Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dikarenakan alasan yang antara lain : 1. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak; 2. Merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lembaga atau simbol atau emblem negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; 3. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau sempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak berwenang. Dalam peraturan perundang-undangan mengenai merek di Indonesia terdapat dua sistem pendaftaan merek. Dua sistem tersebut yaitu sistem konstitutif dan sistem deklaratif. Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
30
19 Tahun 1992 tentang Merek menganut sistem konstitutif. Sebelumnya UndangUndang Merek Indonesia menggunakan sistem deklaratif yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan Dan Merek Perniagaan. Pada sistem deklaratif orang yang berhak atas merek bukanlah orang yang secara formal saja terdaftar mereknya tetapi haruslah orang yang sungguhsungguh menggunakan atau memakai merek tersebut. Orang yang sungguhsungguh memakai suatu menggunakan merek tersebut tidak dapat menghentikan pemakaiaannya oleh orang lain secara begitu saja, meskipun orang yang disebut terakhir ini kemudian mendaftarkan mereknya. Dalam sistem deklaratif orang yang tidak mendaftarkan mereknya pun tetap dilindungi. Hak atas merek dalam sistem konstitutif muncul apabila pendaftar telah mendaftarkan permohonan merek. Oleh karena itu pendaftaran dalam sistem ini adalah sebuah keharusan. Sistem konstitutif ini tidak bertitik tolak kepada pemakaian pertama sebuah merek, ini membawa lebih banyak kepastian. Sistem yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek dalam Pasal 27, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual menerbitkan dan memberikan sertifikat merek kepada pemohon pendaftaran merek sebagai bukti kepemilikan hak atas merek sehingga orang lain tidak berhak memakai merek yang sama untuk barang-barang yang sejenis pula. Sistem konstitutif ini memberikan banyak kepastian hukum. Secara Internasional dikenal empat sistem pendaftaran merek yaitu :
31
1. Pendaftaran merek tanpa pemeriksaan merek terlebih dahulu. Menurut sistem ini merek yang dimohonkan pendaftarannya segera didaftarkan asal syarat-syarat permohonannya telah dipenuhi antara lain pembayaran biaya permohonan, pemeriksaan dan pendaftaran. Tidak diperiksa apakah merek tersebut memenuhi syarat-syarat lain yang diterapkan dalam Undang-Undang, misalnya tidak diperiksa apakah merek tersebut pada keseluruhannya atau pada pokoknya ada persamaan dengan merek yang telah didaftarkan untuk barang sejenis atas nama orang lain. Sistem ini dipergunakan misalnya oleh negara Perancis, Belgia, Luxemburg, dan Rumania. 2. Pendaftaran dengan permeriksaan merek terlebih dahulu. Sebelum didaftarkan merek yang bersangkutan terlebih dahulu diperiksa mengenai syarat-syarat mengenai merek itu sendiri. Hanya merek yang memenuhi syarat dan tidak mempunyai persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek yang telah didaftarkan untuk barang sejenis atas nama orang lain dapat didaftarkan. Misalnya sistem ini dianut oleh Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Jepang, dan Indonesia. 3. Pendaftaran dengan pengumuman sementara. Sebelum merek yang bersangkutan didaftarkan, merek itu diumumkan lebih dahulu untuk memberi kesempatan kepada pihak lain mengajukan keberatan-kebaratan tentang pendaftaran merek tersebut. Sistem ini dianut oleh antara lain negara Spanyol, Kolombia, Meksiko, Brazil, dan Australia.
32
4. Pendaftaran merek dengan pemberitahuan terlebih dahulu tentang adanya merek-merek
terdaftar
lain
yang
ada
persamaannya.
Pemohon
pendaftaran merek diberitahu bahwa mereknya mempunyai persamaan pada keseluruhan atau pada pokoknya dengan merek yang telah didaftarkan terlebih dahulu untuk barang sejenis atau nama orang lain. Walaupun demikian, jika pemohon tetap menghendaki pendaftaran mereknya, maka mereknya itu didaftarkan juga. Sistem ini misalnya dipakai oleh negara Swiss dan Australia.23
23
Soegondo Soemodiredjo, 1963, Merek Perusahaan dan Perniagaan, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta, h. 10.
