RANCANGANRANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR... TAHUN... TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2016

RANCANGANRANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, guna mencapai Indonesia yang aman dan damai, adil dan demokratis, meningkatkan kesejahteraan rakyat serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;

b.

bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, telah terjadi perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro serta perubahan pokok-pokok kebijakan fiskal yang mempunyai dampak cukup signifikan terhadap besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;

-2-

c.

bahwa untuk mengamankan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, perlu segera dilakukan penyesuaian terhadap sasaran pendapatan negara, belanja negara, defisit anggaran, serta kebutuhan dan sumber pembiayaan anggaran, agar menjadi lebih realistis dan mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan ekonomi tahun 2017 dan jangka menengah, baik dalam rangka mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam memacu pertumbuhan, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, serta meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat dan mengurangi kemiskinan, di samping tetap menjaga stabilitas nasional sesuai dengan program pembangunan nasional;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1.

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

-3-

5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650); 5.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948); Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948) diubah sebagai berikut:

-4-

1.

Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 3 Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2017 diperkirakan sebesar Rp1.714.128.073.818.000,00 (satu kuadriliun tujuh ratus empat belas triliun seratus dua puluh delapan miliar tujuh puluh tiga juta delapan ratus delapan belas ribu rupiah), yang diperoleh dari sumber: a. Penerimaan Perpajakan; b. PNBP; dan c. Penerimaan Hibah.

2.

Ketentuan ayat (1) sampai dengan ayat (10) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 4 (1)

Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diperkirakan sebesar Rp1.450.938.961.675.000,00 (satu kuadriliun empat ratus lima puluh triliun sembilan ratus tiga puluh delapan miliar sembilan ratus enam puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas: a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri; dan b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional.

(2)

Pendapatan Pajak Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp1.414.959.961.675.000,00 (satu kuadriliun empat ratus empat belas triliun sembilan ratus lima puluh sembilan miliar sembilan ratus enam puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas: a. pendapatan pajak penghasilan; b. pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah;

-5-

c. pendapatan pajak bumi dan bangunan; d. pendapatan cukai; dan e. (3)

pendapatan pajak lainnya.

Pendapatan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperkirakan sebesar Rp762.199.370.000.000,00 (tujuh ratus enam puluh dua triliun seratus sembilan puluh sembilan miliar tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) yang di dalamnya termasuk pajak penghasilan ditanggung Pemerintah (PPh DTP) atas: a. komoditas panas bumi sebesar Rp1.646.361.470.000,00 (satu triliun enam ratus empat puluh enam miliar tiga ratus enam puluh satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) termasuk di dalamnya kekurangan untuk tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; b. bunga, imbal hasil, dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran SBN di pasar internasional, tetapi tidak termasuk jasa konsultan hukum lokal, sebesar Rp7.230.485.435.000,00 (tujuh triliun dua ratus tiga puluh miliar empat ratus delapan puluh lima juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; c. penghasilan dari penghapusan secara mutlak piutang negara nonpokok yang bersumber dari Pemberian Pinjaman, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah yang diterima oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebesar Rp59.269.019.000,00 (lima puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan belas ribu rupiah) termasuk di dalamnya kekurangan untuk tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; dan

-6-

d. pembayaran Recurrent Cost SPAN yang dibiayai oleh rupiah murni sebesar Rp614.786.000,00 (enam ratus empat belas juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah) yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. (4)

Pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperkirakan sebesar Rp475.483.491.675.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima triliun empat ratus delapan puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

(5)

Pendapatan pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diperkirakan sebesar Rp15.412.100.000.000,00 (lima belas triliun empat ratus dua belas miliar seratus juta rupiah).

(6)

Pendapatan cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diperkirakan sebesar Rp153.165.000.000.000,00 (seratus lima puluh tiga triliun seratus enam puluh lima miliar rupiah).

(7)

Pendapatan pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diperkirakan sebesar Rp8.700.000.000.000,00 (delapan triliun tujuh ratus miliar rupiah).

(8)

Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp35.979.000.000.000,00 (tiga puluh lima triliun sembilan ratus tujuh puluh sembilan miliar rupiah), yang terdiri atas: a. pendapatan bea masuk; dan b. pendapatan bea keluar.

(9)

Pendapatan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a diperkirakan sebesar Rp33.279.000.000.000,00 (tiga puluh tiga triliun dua ratus tujuh puluh sembilan miliar rupiah) yang didalamnya termasuk fasilitas bea masuk ditanggung Pemerintah (BM DTP) sebesar Rp500.000.000.000,00

-7-

(lima ratus miliar rupiah) yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. (10) Pendapatan bea keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b diperkirakan sebesar Rp2.700.000.000.000,00 (dua triliun tujuh ratus miliar rupiah). (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (8) diatur dalam Peraturan Presiden. 3.

Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 5 (1) PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diperkirakan sebesar Rp260.080.973.256.000,00 (dua ratus enam puluh triliun delapan puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas: a. penerimaan SDA; b. pendapatan bagian laba BUMN; c. PNBP lainnya; dan d. pendapatan BLU. (2) Penerimaan SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp95.596.119.163.000,00 (sembilan puluh lima triliun lima ratus sembilan puluh enam miliar seratus sembilan belas juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas: a. penerimaan sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi (SDA migas); dan b. penerimaan sumber daya alam nonminyak bumi dan gas bumi (SDA nonmigas). (3) Pendapatan bagian laba BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar

-8-

Rp41.000.000.000.000,00 rupiah).

(empat

puluh

satu

triliun

(4) Untuk mengoptimalkan pendapatan bagian laba BUMN di bidang usaha perbankan, penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan dilakukan: a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Perseroan Terbatas (PT), BUMN, dan Perbankan; b. memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan c. Pemerintah melakukan pengawasan penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan tersebut. (5) PNBP lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar Rp84.943.413.903.000,00 (delapan puluh empat triliun sembilan ratus empat puluh tiga miliar empat ratus tiga belas juta sembilan ratus tiga ribu rupiah). (6) Pendapatan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diperkirakan sebesar Rp38.541.440.190.000,00 (tiga puluh delapan triliun lima ratus empat puluh satu miliar empat ratus empat puluh juta seratus sembilan puluh ribu rupiah). (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian PNBP Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Presiden. 4.

Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 Penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diperkirakan sebesar sebesar Rp3.108.138.887.000,00 (tiga triliun seratus delapan miliar seratus tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

-9-

5.

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 diperkirakan sebesar Rp2.111.363.823.923.000,00 (dua kuadriliun seratus sebelas triliun tiga ratus enam puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas: a. anggaran Belanja Pemerintah Pusat; dan b. anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

6.

Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 8 (1) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diperkirakan sebesar Rp1.351.564.034.425.000,00 (satu kuadriliun tiga ratus lima puluh satu triliun lima ratus enam puluh empat miliar tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah). (2) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk program pengelolaan hibah negara sebesar Rp5.509.342.531.000,00 (lima triliun lima ratus sembilan miliar tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah), yang dihibahkan dan/atau diterushibahkan ke daerah. (3) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan atas: a. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi; b. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi; dan c. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Program. (4) Rincian anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi, Organisasi, dan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran I Undangundang ini.

- 10 -

7.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 9 (1) Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diperkirakan sebesar Rp759.799.789.498.000,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan triliun tujuh ratus sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas: a. Transfer ke Daerah; dan b. Dana Desa. (2) Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp699.799.789.498.000,00 (enam ratus sembilan puluh sembilan triliun tujuh ratus sembilan puluh sembilan miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas: a. Dana Perimbangan; b. DID; dan c. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp60.000.000.000.000,00 (enam puluh triliun rupiah). (4) Dana Desa dialokasikan ketentuan:

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada setiap kabupaten/kota dengan

a. 90% (sembilan puluh persen) dialokasikan secara merata kepada setiap desa; dan b. 10% (sepuluh persen) dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

- 11 -

8.

Ketentuan berikut:

Pasal 10 diubah

sehingga berbunyi sebagai

Pasal 10 Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a diperkirakan sebesar Rp672.307.737.238.000,00 (enam ratus tujuh puluh dua triliun tiga ratus tujuh miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas: a. Dana Transfer Umum; dan b. Dana Transfer Khusus. 9.

Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (5), angka 7 huruf c ayat (6), dan ayat (8) Pasal 11 diubah, ayat (7) dan ayat (13) Pasal 11 dihapus, diantara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5A), dan diantara ayat (13) dan ayat (14) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (13A), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut: Pasal 11 (1) Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diperkirakan sebesar Rp487.671.237.202.000,00 (empat ratus delapan puluh tujuh triliun enam ratus tujuh puluh satu miliar dua ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus dua ribu rupiah), yang terdiri atas: a. DBH; dan b. DAU. (2) DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan Rp95.369.930.684.000,00 (sembilan puluh lima triliun tiga ratus enam puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh juta enam ratus delapan puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas: a. DBH Pajak sebesar Rp58.091.244.137.000,00 (lima puluh delapan triliun sembilan puluh satu miliar dua ratus empat puluh empat juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), dengan rincian:

- 12 -

1) DBH Pajak tahun anggaran berjalan sebesar Rp51.003.606.587.000,00 (lima puluh satu triliun tiga miliar enam ratus enam juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah); dan 2) Kurang Bayar DBH Pajak sebesar Rp7.087.637.550.000,00 (tujuh triliun delapan puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah). b. DBH SDA sebesar Rp37.278.686.547.000,00 (tiga puluh tujuh triliun dua ratus tujuh puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh enam juta lima ratus empat puluh tujuh ribu rupiah), dengan rincian: 1) DBH SDA tahun anggaran berjalan sebesar Rp30.515.145.478.000,00 (tiga puluh triliun lima ratus lima belas miliar seratus empat puluh lima juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah); dan 2) Kurang Bayar DBH SDA sebesar Rp6.763.541.069.000,00 (enam triliun tujuh ratus enam puluh tiga miliar lima ratus empat puluh satu juta enam puluh sembilan ribu rupiah). (3) DBH Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas: a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); b. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN); dan c. Cukai Hasil Tembakau (CHT). (4) DBH SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yang terdiri atas: a. Minyak Bumi dan Gas Bumi; b. Mineral dan Batubara; c. Kehutanan; d. Perikanan; dan e. Panas Bumi.

- 13 -

(5) DBH Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, khusus Dana Reboisasi yang sebelumnya disalurkan ke kabupaten/kota penghasil, mulai Tahun Anggaran 2017 disalurkan ke provinsi penghasil dan digunakan untuk membiayai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang meliputi: a. Perencanaan; b. Pelaksanaan; c.

Monitoring;

d. Evaluasi; dan e.

Kegiatan pendukungnya.

(5A) Kegiatan pendukung rehabilitasi hutan dan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:

lahan

a. Perlindungan dan pengamanan hutan; b. Teknologi rehabilitasi hutan dan lahan; c. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; d. Penataan batas kawasan; e. Pengembangan perbenihan; f. Penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan serta pemberdayaan masyarakat setempat dalam kegiatan reboisasi hutan; g. Pembinaan; dan/atau h. Pengawasan dan pengendalian. (6) Penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan DBH Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, diatur sebagai berikut: a. Penerimaan DBH CHT, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan dengan ketentuan: 1. Paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku,

- 14 -

pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal; dan 2. Paling banyak 50% (lima puluh persen) untuk mendanai kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah. b. Penerimaan DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota digunakan sesuai kebutuhan dan prioritas daerah, kecuali tambahan DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Aceh digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. DBH Kehutanan dari Dana Reboisasi yang merupakan bagian kabupaten/kota, baik yang disalurkan pada tahun 2016 maupun tahun-tahun sebelumnya yang masih terdapat di kas daerah dapat digunakan oleh organisasi perangkat daerah yang ditunjuk oleh bupati/wali kota untuk: 1. Pengelolaan taman hutan raya (tahura); 2. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan; 3. Penataan batas kawasan; 4. Pengawasan dan perlindungan; 5. Penanaman pohon pada daerah aliran sungai (DAS) kritis, penanaman bambu pada kanan kiri sungai (kakisu), dan pengadaan bangunan konservasi tanah dan air; 6. Pengembangan perbenihan; dan/atau 7. Penelitian dan pengembangan. (7)

Dihapus.

(8)

DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp392.301.306.518.000,00 (tiga ratus sembilan puluh dua triliun tiga ratus satu miliar tiga ratus enam juta lima ratus delapan belas ribu rupiah), yang terdiri atas: a. DAU murni yang dialokasikan berdasarkan formula sebesar Rp368.995.928.012.000,00 (tiga ratus enam

- 15 -

puluh delapan triliun sembilan ratus sembilan puluh lima miliar sembilan ratus dua puluh delapan juta dua belas ribu rupiah) atau setara dengan 28,7% (dua puluh delapan koma tujuh persen) dari PDN Neto; b. Tambahan DAU untuk provinsi sebagai akibat dari pengalihan kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi sebesar Rp18.468.933.728.000,00 (delapan belas triliun empat ratus enam puluh delapan miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu rupiah); dan c. Tambahan DAU untuk menghindari terjadinya penurunan alokasi DAU untuk kabupaten/kota sebesar Rp4.836.444.778.000,00 (empat triliun delapan ratus tiga puluh enam miliar empat ratus empat puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah). (9)

PDN neto dihitung berdasarkan penjumlahan antara Penerimaan Perpajakan dan PNBP, dikurangi dengan Penerimaan Negara yang Dibagihasilkan kepada Daerah.

(10) Pagu DAU nasional dalam APBN tidak bersifat final atau dapat diubah sesuai perubahan PDN neto dalam Perubahan APBN. (11) Dalam hal terjadi perubahan PDN neto yang mengakibatkan penurunan pagu DAU Nasional dan alokasi DAU per daerah, perlu perlakuan (perhatian) khusus terhadap daerah-daerah yang mempunyai kapasitas dan ruang fiskal yang sangat terbatas agar pagu alokasi daerah yang bersangkutan tetap, sehingga mampu membiayai belanja pegawai dan kebutuhan operasionalnya (tidak mengalami penurunan). (12) Pengalokasian DAU untuk provinsi memperhatikan adanya beban anggaran akibat pengalihan urusan/kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (13) Dihapus. (13A) Pengalokasian DAU untuk provinsi dan kabupaten/kota memperhatikan adanya beban anggaran akibat pengalihan

- 16 -

urusan/kewenangan konkuren kabupaten/kota ke pusat.

dari

provinsi

dan

(14) Alokasi Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah. (15) Dana Transfer Umum diarahkan penggunaannya, yaitu sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah. 10. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 12 diubah, di antara ayat (6) dan ayat (7) Pasal 12 disisipkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (6A), ayat (6B), dan ayat (6C), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut: Pasal 12 (1) Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diperkirakan sebesar Rp184.636.500.036.000,00 (seratus delapan puluh empat triliun enam ratus tiga puluh enam miliar lima ratus juta tiga puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas: a. DAK Fisik; dan b. DAK Nonfisik. (2) Pengalokasian DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan usulan daerah dengan memperhatikan prioritas nasional dan kemampuan keuangan negara. (3) DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp69.531.500.436.000,00 (enam puluh sembilan triliun lima ratus tiga puluh satu miliar lima ratus juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas: a. DAK Reguler sebesar Rp20.396.248.563.000,00 (dua puluh triliun tiga ratus sembilan puluh enam miliar

- 17 -

dua ratus empat puluh delapan juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah); b. DAK Penugasan sebesar Rp34.466.762.990.000,00 (tiga puluh empat triliun empat ratus enam puluh enam miliar tujuh ratus enam puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah); c. DAK Afirmasi sebesar Rp3.479.198.883.000,00 (tiga triliun empat ratus tujuh puluh sembilan miliar seratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah); dan d. Tambahan DAK Fisik sebesar Rp11.189.290.000.000,00 (sebelas triliun seratus delapan puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh juta rupiah). (4) DAK Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a digunakan untuk mendanai kegiatan: a. Bidang Pendidikan sebesar Rp6.107.100.000.000,00 (enam triliun seratus tujuh miliar seratus juta rupiah); b. Bidang Kesehatan sebesar Rp10.021.820.000.000,00 (sepuluh triliun dua puluh satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah); c. Bidang Perumahan dan Permukiman sebesar Rp654.890.000.000,00 (enam ratus lima puluh empat miliar delapan ratus sembilan puluh juta rupiah); d. Bidang Pertanian sebesar Rp1.650.038.563.000,00 (satu triliun enam ratus lima puluh miliar tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh tiga ribu rupiah); e. Bidang Kelautan dan Perikanan sebesar Rp926.500.000.000,00 (sembilan ratus dua puluh enam miliar lima ratus juta rupiah); f.

Bidang Sentra Industri Kecil dan Menengah sebesar Rp531.500.000.000,00 (lima ratus tiga puluh satu miliar lima ratus juta rupiah); dan

g. Bidang Pariwisata sebesar Rp504.400.000.000,00 (lima ratus empat miliar empat ratus juta rupiah).

- 18 -

(5) DAK Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk mendanai kegiatan: a. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan sebesar Rp1.951.802.990.000,00 (satu triliun sembilan ratus lima puluh satu miliar delapan ratus dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah); b. Bidang Kesehatan (Rumah Sakit Rujukan/Pratama) sebesar Rp4.831.260.000.000,00 (empat triliun delapan ratus tiga puluh satu miliar dua ratus enam puluh juta rupiah); c. Bidang Air Minum sebesar Rp1.200.300.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar tiga ratus juta rupiah); d. Bidang Sanitasi sebesar Rp1.250.200.000.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar dua ratus juta rupiah); e. Bidang Jalan sebesar Rp19.690.100.000.000,00 (sembilan belas triliun enam ratus sembilan puluh miliar seratus juta rupiah); f.

Bidang Pasar sebesar Rp1.035.700.000.000,00 (satu triliun tiga puluh lima miliar tujuh ratus juta rupiah);

g. Bidang Irigasi sebesar Rp4.005.100.000.000,00 (empat triliun lima miliar seratus juta rupiah); dan h. Bidang Energi Skala Kecil dan Menengah sebesar Rp502.300.000.000,00 (lima ratus dua miliar tiga ratus juta rupiah). (6)

DAK Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk mendanai kegiatan: a. Bidang Perumahan dan Permukiman sebesar Rp383.300.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus juta rupiah); b. Bidang Transportasi sebesar Rp844.100.000.000,00 (delapan ratus empat puluh empat miliar seratus juta rupiah); dan c. Bidang Kesehatan sebesar Rp2.251.798.883.000,00 (dua triliun dua ratus lima puluh satu miliar tujuh

- 19 -

ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah). (6A) Tambahan DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terutama digunakan untuk membayar kegiatan DAK Fisik Tahun Anggaran 2016 yang output-nya telah tercapai 100% (seratus persen), namun belum disalurkan oleh Pemerintah Pusat karena tidak terpenuhinya persyaratan penyaluran oleh Pemerintah Daerah. (6B) Dalam rangka menjaga capaian output DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c, Pemerintah Daerah menyampaikan rencana kegiatan anggaran sesuai dengan proposal DAK Fisik yang telah disepakati antara Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dan petunjuk teknis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. (6C) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan penyampaian rencana kegiatan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6B) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. (7)

DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp115.104.999.600.000,00 (seratus lima belas triliun seratus empat miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas: a. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp45.119.999.600.000,00 (empat puluh lima triliun seratus sembilan belas miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah); b. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) sebesar Rp3.581.700.000.000,00 (tiga triliun lima ratus delapan puluh satu miliar tujuh ratus juta rupiah); c. Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah sebesar Rp55.573.400.000.000,00 (lima puluh lima triliun lima ratus tujuh puluh tiga miliar empat ratus juta rupiah);

- 20 -

d. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah sebesar Rp1.400.000.000.000,00 (satu triliun empat ratus miliar rupiah); e. Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) sebesar Rp6.910.000.000.000,00 (enam triliun sembilan ratus sepuluh miliar rupiah); f.

Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PK2 UKM) sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

g. Tunjangan Khusus Guru PNS Daerah di Daerah Khusus sebesar Rp1.669.900.000.000,00 (satu triliun enam ratus enam puluh sembilan miliar sembilan ratus juta rupiah); dan h. Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar rupiah). (8) Daerah penerima pendamping.

DAK

tidak

menyediakan

dana

11. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 14 (1) Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c diperkirakan sebesar Rp19.992.052.260.000,00 (sembilan belas triliun sembilan ratus sembilan puluh dua miliar lima puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas: a. Dana Otonomi Khusus; dan b. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. (2) Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp19.192.052.260.000,00 (sembilan belas triliun seratus sembilan puluh dua miliar lima puluh dua juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), yang terdiri atas:

- 21 -

a. Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp7.846.026.130.000,00 (tujuh triliun delapan ratus empat puluh enam miliar dua puluh enam juta seratus tiga puluh ribu rupiah) yang dibagi masing-masing dengan proporsi 70% (tujuh puluh persen) untuk Provinsi Papua dan 30% (tiga puluh persen) untuk Provinsi Papua Barat dengan rincian sebagai berikut: 1. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua sebesar Rp5.492.218.291.000,00 (lima triliun empat ratus sembilan puluh dua miliar dua ratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); dan 2. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat sebesar Rp2.353.807.839.000,00 (dua triliun tiga ratus lima puluh tiga miliar delapan ratus tujuh juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah). b. Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebesar Rp7.846.026.130.000,00 (tujuh triliun delapan ratus empat puluh enam miliar dua puluh enam juta seratus tiga puluh ribu rupiah); dan c. Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp3.500.000.000.000,00 (tiga triliun lima ratus miliar rupiah), dengan rincian sebagai berikut: 1. Dana Tambahan Infrastruktur bagi Provinsi Papua sebesar Rp2.625.000.000.000,00 (dua triliun enam ratus dua puluh lima miliar rupiah); dan 2. Dana Tambahan Infrastruktur bagi Provinsi Papua Barat sebesar Rp875.000.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima miliar rupiah). (3) Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus miliar rupiah).

- 22 -

12. Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 16 (1) Program Pengelolaan Subsidi dalam Tahun Anggaran 2017 diperkirakan sebesar Rp182.121.801.743.000,00 (seratus delapan puluh dua triliun seratus dua puluh satu miliar delapan ratus satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah). (2) Anggaran untuk Program Pengelolaan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara tepat sasaran. (3) Anggaran untuk Program Pengelolaan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan perubahan parameter, realisasi harga minyak mentah Indonesia, dan/atau nilai tukar rupiah. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Program Pengelolaan Subsidi dalam Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden. 13. Diantara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 18 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3A), dan ketentuan ayat 4 Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut. Pasal 18 (1) Perubahan anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa: a. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari PNBP; b. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari pinjaman dan hibah termasuk pinjaman dan hibah yang diterushibahkan; c. pergeseran Bagian Anggaran 999.08 (Bendahara Umum Negara Pengelola Belanja Lainnya) ke Bagian Anggaran kementerian negara/lembaga atau antar

- 23 -

subbagian anggaran dalam Bagian Anggaran 999 (BA BUN); d. perubahan anggaran belanja yang bersumber dari SBSN untuk pembiayaan kegiatan/proyek kementerian negara/lembaga; e. pergeseran anggaran antarprogram dalam 1 (satu) Bagian Anggaran yang bersumber dari rupiah murni untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional; f. pergeseran anggaran antarprogram dalam 1 (satu) Bagian Anggaran untuk memenuhi kebutuhan ineligible expenditure atas kegiatan yang dibiayai dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri; g. pergeseran anggaran antara program lama dan program baru dalam rangka penyelesaian administrasi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran sepanjang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan/atau h. pergeseran anggaran dalam rangka penyediaan dana untuk penyelesaian restrukturisasi kementerian negara/lembaga. ditetapkan oleh Pemerintah. (2) Perubahan lebih lanjut Pembiayaan Anggaran berupa perubahan pagu Pemberian Pinjaman akibat dari lanjutan, percepatan penarikan Pemberian Pinjaman, dan pengesahan atas Pemberian Pinjaman yang telah closing date, ditetapkan oleh Pemerintah. (3) Perubahan anggaran Belanja Pemerintah Pusat berupa perubahan pagu untuk pengesahan belanja dan penerimaan pembiayaan dan/atau pendapatan hibah yang bersumber dari pinjaman/hibah termasuk pinjaman/hibah yang diterushibahkan yang telah closing date, ditetapkan oleh Pemerintah. (3A) Pemerintah dapat melakukan proses perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) yang dapat mengakibatkan pagu rincian anggaran Belanja Pemerintah Pusat dan rincian Pembiayaan Anggaran dalam Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun

- 24 -

Anggaran 2017 melebihi pagu sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang ini. (4) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (3A) dilaporkan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2017 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017. 14. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21 diubah, sehingga

Pasal 21 (1) Anggaran Pendidikan diperkirakan sebesar Rp422.272.764.938.000,00 (empat ratus dua puluh dua triliun dua ratus tujuh puluh dua miliar tujuh ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah). (2) Persentase Anggaran Pendidikan adalah sebesar 20,0% (dua puluh koma nol persen), yang merupakan perbandingan alokasi Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap total anggaran Belanja Negara sebesar Rp2.111.363.823.923.000,00 (dua kuadriliun seratus sebelas triliun tiga ratus enam puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu rupiah). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Presiden. 15. Ketentuan ayat (1) Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 22 (1) Jumlah anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 lebih kecil dari pada jumlah anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sehingga dalam Tahun Anggaran

- 25 -

2017 terdapat defisit anggaran sebesar Rp397.235.750.105.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh triliun dua ratus tiga puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh juta seratus lima ribu rupiah) yang akan dibiayai dari Pembiayaan Anggaran. (2) Ketentuan mengenai alokasi Pembiayaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian alokasi Pembiayaan Anggaran yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang ini diatur dalam Peraturan Presiden. 16. Ketentuan berikut:

Pasal 31

diubah sehingga berbunyi sebagai Pasal 31

(1) Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari Daftar Isian Kegiatan (DIK)/Daftar Isian Proyek (DIP)/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kementerian negara/lembaga yang dipergunakan dan/atau dioperasikan oleh BUMN/Perseroan Terbatas yang di dalamnya terdapat saham milik negara dan telah tercatat pada laporan posisi keuangan BUMN/Perseroan Terbatas yang di dalamnya terdapat saham milik negara sebagai BPYBDS atau akun yang sejenis, ditetapkan untuk dijadikan PMN pada BUMN/Perseroan Terbatas yang di dalamnya terdapat saham milik negara tersebut menggunakan nilai realisasi anggaran yang telah direviu oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. (2) BMN yang dihasilkan dari belanja modal pada DIPA kementerian negara/lembaga yang akan dipergunakan oleh BUMN/Perseroan Terbatas yang di dalamnya terdapat saham milik negara sejak pengadaan BMN dimaksud, ditetapkan menjadi PMN pada BUMN/Perseroan Terbatas yang di dalamnya terdapat saham milik negara yang menggunakan BMN menggunakan nilai realisasi anggaran

- 26 -

yang telah direviu oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan. (2A) Bantuan

Pemerintah yang berasal dari DIK/DIP Departemen Penerangan, Badan Informasi dan Komunikasi Nasional (BIKN) dan Lembaga Informasi Nasional (LIN) dari Tahun 1991 sampai dengan Tahun 2002 yang telah digunakan untuk investasi pada Perum Produksi Film Negara sebagaimana telah direviu oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan tercantum dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Audited Tahun Anggaran 2016, dialihkan menjadi PMN pada Perum Produksi Film Negara.

(3) Pelaksanaan PMN pada BUMN/Perseroan Terbatas yang didalamnya terdapat saham milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (2A) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 17. Ketentuan berikut:

Pasal 40

diubah

sehingga berbunyi sebagai

Pasal 40 Postur APBN Perubahan Tahun Anggaran 2017 yang memuat rincian besaran Pendapatan Negara, Belanja Negara, Surplus/Defisit Anggaran, dan Pembiayaan Anggaran tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. 18. Ketentuan berikut:

Pasal 41

diubah

sehingga berbunyi sebagai

Pasal 41 Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lambat tanggal 31 Agustus 2017.

- 27 -

Pasal II Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal … PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal … MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR …

RANCANGAN PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR … TAHUN … TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017 I. UMUM Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 dilaksanakan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017, serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2017. Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, telah terjadi perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro yang cukup dinamis yang mempunyai dampak cukup signifikan terhadap besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017. Masih belum stabilnya perekonomian global akibat kebijakan negara-negara maju, moderasi perubahan struktur ekonomi Tiongkok, serta keadaan geopolitik memberikan tekanan pada perekonomian domestik. Namun, momentum pemulihan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2016 diperkirakan mampu dipertahankan pada tahun 2017. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2017 ditargetkan meningkat menjadi 5,2% (lima koma dua persen). Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan meningkatkan kredibilitas kebijakan fiskal, menjaga stabilitas ekonomi makro, dan iklim investasi sehingga dapat meningkatkan persepsi positif pelaku ekonomi.

-2Tingkat inflasi pada sepanjang tahun 2017 diperkirakan akan mencapai 4,3% (empat koma lima persen) atau lebih tinggi dari asumsi APBN 2017 sebesar 4,0% (empat koma nol persen). Tekanan tingkat inflasi tersebut antara lain dipengaruhi oleh pergerakan harga komoditas dunia terutama minyak bumi. Koordinasi kebijakan pengendalian inflasi akan terus ditingkatkan antara Pemerintah dan Bank Indonesia baik di tingkat pusat maupun daerah. Selain itu bauran kebijakan fiskal, moneter, serta sektor rill ditujukan untuk menjaga ketersediaan barang kebutuhan pokok masyarakat sehingga laju inflasi pada tahun 2017 tetap dapat berada pada rentang sasaran inflasi nasional tahun 2017 yaitu 4,0% ± 1,0% (empat koma nol plus minus satu koma nol persen). Sementara itu, rata-rata nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat pada tahun 2017 diperkirakan akan berada pada titik keseimbangan di kisaran Rp13.400,00 (tiga belas ribu empat ratus rupiah) per satu dolar Amerika Serikat atau relatif melemah dibandingkan asumsinya dalam APBN 2017 sebesar Rp13.300,00 (tiga belas ribu tiga ratus rupiah) per satu dolar Amerika Serikat. Penguatan Dolar AS terhadap nilai tukar Rupiah tersebut antara lain dipengaruhi oleh adanya risiko dari rencana kenaikan tingkat suku bunga bank sentral AS sejalan dengan menguatnya perekonomian Amerika Serikat, serta kebijakan protektif perdagangan Amerika Serikat. Sementara itu, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 (tiga) bulan pada tahun 2017 diperkirakan sebesar 5,2% (lima koma dua persen) atau lebih rendah dibandingkan asumsi APBN 2017 yaitu 5,3% (lima koma tiga persen). Pergerakan tingkat suku bunga SPN 3 bulan tersebut dipengaruhi oleh sentimen positif implementasi paket kebijakan Pemerintah dalam rangka meningkatkan investasi dan inflasi yang terkendali. Selanjutnya, harga minyak mentah Indonesia pada tahun 2017 diperkirakan meningkat meskipun dalam skala yang terbatas mencapai rata-rata USD50,0 (lima puluh dolar Amerika Serikat) per barel atau lebih tinggi dibandingkan dengan asumsi ICP APBN tahun 2017 sebesar USD45,0 (empat puluh lima dolar Amerika Serikat) per barel. Hal ini disebabkan tren peningkatan harga minyak dunia yang dipengaruhi oleh pembatasan produksi minyak oleh negara-negara OPEC. Realisasi lifting minyak pada tahun 2017 diperkirakan akan terealisasi sebesar 815,0 (delapan ratus lima belas) ribu barel per hari, sama dengan asumsi dalam APBN 2017. Sementara lifting gas bumi diperkirakan

-3mencapai 1.150 (seribu seratus lima puluh) ribu barel setara minyak per hari, sama dengan asumsi lifting gas bumi pada APBN tahun 2017. Pencapaian lifting migas tersebut akan diupayakan melalui optimalisasi produksi serta beroperasinya lapangan-lapangan baru. Perubahan asumsi dasar ekonomi makro, selanjutnya akan berdampak pada postur APBN, serta respon kebijakan fiskal Pemerintah yang ditujukan untuk menjaga kesinambungan dan kredibilitas APBN, antara lain melalui pengendalian defisit anggaran pada tingkat yang aman. Berdasarkan data empiris tahun-tahun sebelumnya, penyerapan beberapa komponen Belanja Negara, seperti belanja Kementerian Negera/Lembaga, DAK, dan Dana Desa diperkirakan pada kisaran 95%– 97% dari pagu yang ditetapkan. Sehingga realisasi defisit anggaran tahun 2017 diperkirakan sebesar 2,67% (dua koma enam puluh enam persen) dari PDB atau lebih rendah dari perkiraan defisit yang telah ditetapkan. Kondisi perekonomian domestik yang kondusif diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional pada tahun 2017 yaitu yang ditunjukkan antara lain dengan Indeks Pembangunan Manusia yang diharapkan dapat mencapai 70,1 (tujuh puluh koma satu) dan Gini Ratio sebesar 0,39 (nol koma tiga puluh sembilan). Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Nomor ...... tanggal …. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 perlu diatur dengan Undang-Undang. Pembahasan Undang-Undang ini dilaksanakan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013 tanggal 22 Mei 2014.

-4II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Angka 1 Pasal 3 Cukup jelas. Angka 2 Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Pihak ketiga yang pajak penghasilannya ditanggung Pemerintah adalah pihak ketiga yang memberikan jasa kepada Pemerintah dalam rangka penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran SBN di pasar internasional, yang antara lain jasa agen penjual dan jasa konsultan hukum internasional dan jasa agen penukar/pembeli. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas.

-5Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Cukup jelas. Ayat (10) Cukup jelas. Ayat (11) Cukup jelas. Angka 3 Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Penerimaan SDA nonmigas yang bersumber dari sektor kehutanan tidak

-6hanya ditujukan sebagai target penerimaan negara melainkan lebih ditujukan untuk pengamanan kelestarian hutan. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Sambil menunggu dilakukannya perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, dan dalam rangka mempercepat penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan, dapat dilakukan pengurusan piutangnya melalui mekanisme pengelolaan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perseroan terbatas dan di bidang perbankan. Sedangkan terkait dengan pemberian kewenangan kepada RUPS dan pengawasan Pemerintah dalam penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang BUMN. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas.

-7Angka 4 Pasal 6 Cukup jelas. Angka 5 Pasal 7 Cukup jelas. Angka 6 Pasal 8 Cukup jelas. Angka 7 Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Data jumlah desa, jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. Untuk desa yang belum tersedia data jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan luas wilayah dapat digunakan data desa induk secara proporsional sebesar 50% (lima puluh persen),

-8sedangkan untuk data tingkat kesulitan geografis digunakan data yang sama dengan desa induk atau data yang bersumber dari Pemerintah Daerah. Angka 8 Pasal 10 Cukup jelas. Angka 9 Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Kurang Bayar DBH Pajak sampai dengan Tahun Anggaran 2015. Huruf b Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Kurang Bayar DBH SDA sampai dengan Tahun Anggaran 2015.

-9Ayat (3) Huruf a Penerimaan PBB bagian Pusat sebesar 10% (sepuluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh kabupaten/kota. Bagian daerah yang berasal dari biaya pemungutan, digunakan untuk mendanai kegiatan sesuai kebutuhan dan prioritas daerah. Huruf b DBH ini termasuk DBH dari Pajak Penghasilan

Pasal

25

dan

Pasal

29

WPOPDN yang pemungutannya bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu. Dalam rangka pengendalian pelaksanaan APBN, penyaluran DBH dapat disalurkan tidak seluruhnya dari pagu alokasi, dan selanjutnya

diperhitungkan

kurang bayar DBH. Huruf c Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas.

sebagai

- 10 Ayat (5) Kebijakan ini merupakan konsekuensi dari perubahan kebijakan berupa pengalihan kewenangan di bidang kehutanan dari kabupaten/kota menjadi kewenangan provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 20l4 tentang Pemerintahan Daerah. Ayat (5A) Cukup jelas. Ayat (6) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Dengan ketentuan ini daerah tidak lagi diwajibkan untuk mengalokasikan DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk tambahan anggaran pendidikan dasar. Kebijakan penggunaan DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Aceh dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-

- 11 Undang, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Huruf c Yang dimaksud dengan “Penelitian dan pengembangan” antara lain pemanfaatan areal, penanaman pohon hutan unggulan lokal, dan penerapan sistem tebang pilih tanam jalur. Kebijakan ini merupakan konsekuensi dari perubahan kebijakan berupa pengalihan kewenangan di bidang kehutanan dari kabupaten/kota menjadi kewenangan provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 20l4 tentang Pemerintahan Daerah. Ayat (7) Dihapus. Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) PDN neto sebesar Rp1.285.700.097.603.000,00 (satu kuadriliun dua ratus delapan puluh lima triliun tujuh ratus miliar sembilan puluh tujuh juta enam ratus tiga ribu rupiah) dihitung berdasarkan penjumlahan antara Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.450.938.961.675.000,00 (satu kuadriliun empat ratus lima puluh triliun sembilan ratus tiga puluh delapan miliar

- 12 sembilan ratus enam puluh satu juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan PNBP sebesar Rp260.080.973.256.000,00 (dua ratus enam puluh triliun delapan puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) dikurangi dengan Penerimaan Negara yang Dibagihasilkan kepada Daerah, yang terdiri atas: a. Penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPDN dan PPh Pasal 21 sebesar Rp167.991.322.376.000,00 (seratus enam puluh tujuh triliun sembilan ratus sembilan puluh satu miliar tiga ratus dua puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah); b. Penerimaan PBB sebesar Rp15.412.100.000.000,00 (lima belas triliun empat ratus dua belas miliar seratus juta rupiah); c. Penerimaan CHT sebesar Rp147.487.222.498.000,00 (seratus empat puluh tujuh triliun empat ratus delapan puluh tujuh miliar dua ratus dua puluh dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah); d. Penerimaan SDA Migas sebesar Rp72.160.860.000.000,00 (tujuh puluh dua triliun seratus enam puluh miliar delapan ratus enam puluh juta rupiah); e. Penerimaan SDA Mineral dan Batubara sebesar Rp17.858.519.157.000,00 (tujuh belas triliun delapan ratus lima puluh delapan miliar lima

- 13 ratus sembilan belas juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah); f.

Penerimaan SDA Kehutanan sebesar Rp2.788.557.914.000,00 (dua triliun tujuh ratus delapan puluh delapan miliar lima ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah);

g. Penerimaan SDA Perikanan sebesar Rp950.000.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh miliar rupiah); dan h. Penerimaan SDA Panas Bumi sebesar Rp671.255.383.000,00 (enam ratus tujuh puluh satu miliar dua ratus lima puluh lima juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah). Ayat (10) Cukup jelas. Ayat (11) Cukup jelas. Ayat (12) Cukup jelas. Ayat (13) Dihapus. Ayat (13A) Cukup jelas. Ayat (14) Cukup jelas. Ayat (15) Cukup jelas.

- 14 Angka 10 Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Pengalokasian DAK Fisik bertujuan untuk membantu daerah tertentu, mendanai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat, dan percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional. Ayat (3) Huruf a DAK Reguler ditujukan untuk mendanai kegiatan dalam rangka pencapaian pemenuhan pelayanan publik. Besaran alokasi DAK Reguler untuk masing-masing daerah dihitung berdasarkan usulan daerah dan data teknis, dengan memperhatikan prioritas nasional, kebutuhan daerah, dan kemampuan keuangan negara. Huruf b DAK Penugasan ditujukan untuk mendanai kegiatan khusus dengan menu terbatas dan lokus yang ditentukan dalam rangka pencapaian sasaran prioritas nasional. Besaran alokasi DAK Penugasan untuk masing-masing daerah dihitung berdasarkan usulan daerah dan data teknis, dengan memperhatikan prioritas nasional dan kemampuan keuangan negara.

- 15 Huruf c DAK Afirmasi ditujukan untuk mendanai kegiatan percepatan penyediaan infrastruktur dan sarana/prasarana di daerah yang termasuk kategori daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal, daerah kepulauan, dan/atau daerah transmigrasi. Kabupaten/kota daerah perbatasan dengan Negara lain, daerah tertinggal, daerah kepulauan, dan daerah transmigrasi ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Besaran alokasi DAK Afirmasi masingmasing daerah dihitung berdasarkan usulan daerah dan data teknis dengan memperhatikan karakteristik daerah dan kemampuan keuangan negara. Huruf d Cukup jelas. Ayat (4) Penetapan pagu DAK Reguler per bidang didasarkan pada kebutuhan daerah dan pencapaian prioritas nasional. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (6A) Cukup jelas. Ayat (6B) Cukup jelas. Ayat (6C) Cukup jelas.

- 16 Ayat (7) Cukup jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Angka 11 Pasal 14 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Pembagian Dana Tambahan Infrastruktur dilakukan berdasarkan imbangan 75% (tujuh puluh lima persen) untuk Provinsi Papua dan 25% (dua puluh lima persen) untuk Provinsi Papua Barat berdasarkan perbandingan indikator jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah desa/kampung dan kelurahan) Ayat (3) Cukup jelas. Angka 12 Pasal 16 Cukup jelas.

- 17 Angka 13 Pasal 18 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Cukup jelas. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Cukup jelas. Huruf f Yang dimaksud dengan “ineligible expenditure” adalah pengeluaranpengeluaran yang tidak diperkenankan dibiayai dari dana pinjaman/hibah luar negeri karena tidak sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri. Huruf g Cukup jelas. Huruf h Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “perubahan pagu Pemberian Pinjaman” adalah peningkatan pagu Pemberian Pinjaman akibat adanya lanjutan Pemberian Pinjaman yang bersifat tahun jamak, percepatan penarikan Pemberian Pinjaman yang sudah disetujui dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan Pemberian Pinjaman dan/atau penambahan pagu Pemberian Pinjaman untuk penerbitan

- 18 Surat Perintah Pembukuan/Pengesahan (SP3) atas transaksi dokumen bukti penarikan Pinjaman dan/atau Hibah yang dikeluarkan oleh pemberi Pinjaman dan/atau Hibah (Notice of Disbursement-NOD). Perubahan pagu Pemberian Pinjaman tersebut tidak termasuk Pemberian Pinjaman baru yang belum dialokasikan dalam APBN Tahun Anggaran 2017. Yang dimaksud dengan “closing date” adalah tanggal batas akhir penarikan dana pinjaman/hibah luar negeri melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara. Ayat (3) Perubahan pagu ini dipergunakan untuk penerbitan SP3 atas transaksi dokumen bukti penarikan Pinjaman dan/atau Hibah yang dikeluarkan oleh pemberi Pinjaman dan/atau Hibah (Notice of Disbursement-NOD). Ayat (3A) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan “dilaporkan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2017” adalah melaporkan perubahan rincian/pergeseran anggaran Belanja Pemerintah Pusat yang dilakukan sebelum APBN Perubahan Tahun Anggaran 2017 kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang dimaksud dengan “dilaporkan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam Laporan Keuangan Pemerintah

- 19 Pusat (LKPP) tahun 2017” adalah melaporkan perubahan rincian/pergeseran anggaran Belanja Pemerintah Pusat yang dilakukan sepanjang tahun 2017 setelah APBN Perubahan Tahun Anggaran 2017 kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Angka 14 Pasal 21 Ayat (1) Selain alokasi Anggaran Pendidikan, Pemerintah mengelola Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN), yang merupakan bagian alokasi anggaran pendidikan tahuntahun sebelumnya yang sudah terakumulasi sebagai dana abadi pendidikan (endowment fund) yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Hasil pengelolaan dana abadi pendidikan dimaksud digunakan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi, antara lain dalam bentuk pemberian beasiswa, riset. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Angka 15 Pasal 22 Cukup jelas.

- 20 Angka 16 Pasal 31 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “Barang Milik Negara” yaitu berupa tanah dan/atau bangunan serta selain tanah dan/atau bangunan. Penetapan BPYBDS sebagai PMN pada BUMN meliputi antara lain BPYBDS sebagaimana tercatat dalam laporan keuangan PT PLN (Persero) yang telah diserahterimakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menjadi tambahan PMN bagi PT PLN (Persero). Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (2A) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Angka 17 Pasal 40 Cukup jelas. Angka 18 Pasal 41 Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR …

-1-

LAMPIRAN I RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR..... TAHUN.... TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017

RINCIAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN DALAM RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017 Semula (Ribuan Rupiah) I. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 II. 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4 2.3.5 2.3.6 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4 2.4.5 2.4.6 2.4.7 2.4.8 2.5 2.5.1 2.5.2

RINCIAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI Pelayanan Umum Pertahanan Ketertiban dan Keamanan Ekonomi Perlindungan Lingkungan Hidup Perumahan dan Fasilitas Umum Kesehatan Pariwisata Agama Pendidikan Perlindungan Sosial RINCIAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI DAN PROGRAM MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MPR Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MPR Program Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR dan Alat Kelengkapannya DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal DPR RI Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan Program Penguatan Kelembagaan DPR RI Program Pelaksanaan Fungsi DPR RI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPK Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPK Program Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah, Pengembangan dan Pelayanan Hukum Di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara Program Peningkatan Mutu Kelembagaan, Aparatur dan Pemeriksaan KeuanganPemeriksaan Negara Program Keuangan Negara MAHKAMAH AGUNG Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN) Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Mahkamah Agung RI KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI

Menjadi (Ribuan Rupiah)

355.818.489.012 108.293.807.733 121.576.147.392 310.559.911.661 11.919.009.898 29.683.396.497 61.724.513.207 5.394.211.862 9.726.577.443 143.140.877.241 157.689.162.030

347.796.943.557 116.572.833.736 122.160.405.585 338.370.873.284 13.164.782.233 30.556.439.996 62.815.328.131 5.381.470.691 9.763.071.483 145.102.451.872 159.879.433.858

902.803.014 100.077.428

902.803.014 100.077.428

47.174.656 755.550.930

47.174.656 755.550.930

4.257.708.210 1.039.194.732

4.761.562.620 1.039.194.732

37.515.694 2.632.407.324 548.590.460 2.744.038.635 1.612.213.621

37.515.694 2.984.448.843 700.403.351 2.768.213.049 1.612.213.621

410.521.934 14.085.314 10.780.830

434.696.348 14.085.314 10.780.830

21.779.098 674.657.838 8.181.335.295 7.105.265.754 592.342.491 157.270.100 110.368.121 66.643.906 21.210.123

21.779.098 674.657.838 8.181.335.295 7.105.265.754 592.342.491 157.270.100 110.368.121 66.643.906 21.210.123

96.834.800 31.400.000

96.834.800 31.400.000

4.104.707.642 3.447.579.630

4.930.893.950 3.680.218.605

67.831.269

466.926.272

-2-

2.5.3 2.5.4 2.5.5 2.5.6 2.5.7 2.5.8 2.6 2.6.1 2.6.2 2.7 2.7.1 2.7.2 2.7.3 2.7.4 2.7.5 2.7.6 2.7.7 2.7.8 2.7.9 2.7.10 2.7.11 2.7.12 2.8 2.8.1 2.8.2 2.8.3 2.8.4 2.8.5 2.8.6 2.8.7 2.8.8 2.8.9 2.8.10 2.8.11 2.8.12 2.9 2.9.1 2.9.2 2.9.3 2.9.4 2.9.5 2.9.6 2.9.7 2.9.8 2.9.9 2.9.10 2.9.11 2.9.12 2.9.13 2.9.14 2.9.15 2.9.16

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, Pelanggaran Ham yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada KEMENTERIAN DALAM NEGERI Presiden dan Wakil Presiden Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Dalam Negeri Program Pendidikan Kepamongprajaan Program Pengawasan Internal Kementerian Dalam Negeri dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Program Bina Administrasi Kewilayahan Program Bina Pemerintahan Desa Program Bina Pembangunan Daerah Program Bina Otonomi Daerah Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri KEMENTERIAN LUAR NEGERI Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Luar Negeri Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Luar Negeri Program Pelaksanaan Diplomasi dan Kerjasama Internasional pada Perwakilan RI di Luar Hubungan Negeri Program Pemantapan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri Serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri Melalui Kerjasama ASEAN Program Peningkatan Peran dan Kepemimpinan Indonesia di Bidang Kerja Sama Multilateral Program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik Program Optimalisasi Diplomasi Terkait Dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Luar Negeri Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri KEMENTERIAN PERTAHANAN Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertahanan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pertahanan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertahanan Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan Program Pendidikan dan Pelatihan Kemhan/TNI Program Strategi Pertahanan Program Perencanaan Umum dan Penganggaran Pertahanan Program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan Program Potensi Pertahanan Program Kekuatan Pertahanan Program Pembinaan Instalasi Strategis Nasional Program Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integratif Program Modernisasi Alutsista/Non-Alutsista/ Sarpras Integratif Program Profesionalisme Prajurit Integratif Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Integratif Program Dukungan Kesiapan Matra Darat

Semula (Ribuan Rupiah) 20.654.624

Menjadi (Ribuan Rupiah) 21.579.089

115.600.628 41.288.627

115.600.628 223.493.547

196.609.836 200.240.499

205.637.836 200.240.499

14.902.529

17.197.474

1.688.063.708 1.645.291.186

1.734.576.841 1.687.968.872

42.772.522 3.303.516.075 365.244.212

46.607.969 3.213.976.075 355.344.467

567.061.974 71.181.254

551.692.069 69.251.925

162.835.402 198.428.094 229.560.249 204.398.552 136.993.653 999.474.593 90.121.958 54.770.070 223.446.064

158.421.837 193.049.809 223.338.144 198.858.441 133.280.515 972.384.380 87.679.251 53.285.557 217.389.680

7.417.354.604 4.932.162.662 718.006.257

7.167.954.604 4.766.324.377 693.864.124

620.054.253 87.301.008

599.205.643 84.365.612

48.592.568

46.958.699

61.826.171

59.747.337

622.082.542 97.505.113 42.210.799 125.110.051 34.163.124 28.340.056 108.011.806.716 1.628.689.691 16.942.324.216

601.165.734 94.226.616 40.791.510 120.903.370 33.014.428 27.387.154 109.283.194.623 1.628.689.691 17.103.254.216

63.134.922 1.093.120.524 275.577.768 113.377.749 76.905.139 1.950.000.000 262.090.310 164.474.185 38.547.619 2.388.101.577 1.365.212.355 400.755.200 3.768.249.707 2.114.502.299

63.134.922 1.093.120.524 275.577.768 113.377.749 76.905.139 1.950.000.000 262.090.310 164.474.185 38.547.619 3.420.992.763 1.365.212.355 400.755.200 3.768.249.707 2.140.773.564

-3-

2.9.17 2.9.18 2.9.19 2.9.20 2.9.21 2.9.22 2.9.23 2.9.24 2.9.25 2.9.26 2.9.27 2.10 2.10.1 2.10.2 2.10.3 2.10.4 2.10.5 2.10.6 2.10.7 2.10.8 2.10.9 2.10.10 2.10.11 2.10.12 2.11 2.11.1 2.11.2 2.11.3 2.11.4 2.11.5 2.11.6 2.11.7 2.11.8 2.11.9 2.11.10 2.11.11 2.12 2.12.1 2.12.2 2.12.3 2.12.4 2.12.5 2.12.6 2.12.7 2.12.8 2.12.9 2.12.10 2.12.11 2.12.12 2.13 2.13.1 2.13.2 2.13.3

Program Modernisasi Alutsista dan Non Alutsista/Sarana dan Prasarana Matra Darat Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Darat Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Darat Program Dukungan Kesiapan Matra Laut Program Modernisasi Alutsista (Alat Utama Sistem Pertahanan) dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Matra Laut Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Laut Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Laut Program Dukungan Kesiapan Matra Udara Program Modernisasi Alutsista Dan Non Alutsista Serta Pengembangan Fasilitas Dan Sarpras Matra Udara Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Udara Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Udara KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Hukum dan HAM Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan HAMUmum Program Administrasi Hukum Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual Program Pembentukan Hukum Program Pemajuan HAM Program Pembinaan Hukum Nasional Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM KEMENTERIAN KEUANGAN Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan Program Pengelolaan Anggaran Negara Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak Program Pengawasan, Pelayanan, dan Penerimaan di Bidang Kepabeanan dan Cukai Program Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Program Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Keuangan Negara Program Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan KEMENTERIAN PERTANIAN Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian Program Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan Program Peningkatan Penyuluhan dan Pelatihan Pertanian Program Pendidikan Pertanian Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN Pengawasan Keamanan Hayati Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perindustrian Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro

Semula (Ribuan Rupiah) 4.763.093.455

Menjadi (Ribuan Rupiah) 4.764.619.765

1.592.616.922 38.001.644.917 3.105.362.764 3.245.065.794

1.610.012.083 38.021.784.822 3.108.362.764 3.245.065.794

421.505.000 10.519.336.762 5.323.866.441 2.314.111.252

421.535.000 10.519.636.762 5.323.866.441 2.314.111.252

504.448.301 5.575.691.847 9.371.789.548 2.459.058.768

504.448.301 5.584.595.927 11.008.889.548 2.489.088.768

23.218.500

23.218.500

31.677.286 649.864.932 3.846.229.209 1.911.687.718 174.154.874 40.610.135 35.812.229 68.858.346 29.671.407 100.946.144

31.677.286 649.864.932 5.426.099.209 1.916.867.718 174.154.874 40.610.135 35.812.229 90.878.346 29.671.407 100.946.144

40.774.119.423 16.590.334.317 112.181.558

40.541.464.301 16.651.235.322 109.381.558

142.406.290 6.684.461.066 3.227.403.970

149.847.884 6.518.659.345 3.156.593.970

132.039.294 123.567.910 12.176.941.222 691.994.155

128.069.294 120.847.910 12.160.795.222 677.604.155

734.157.567 158.632.074 22.107.123.492 1.462.092.425 92.439.375

714.927.567 153.502.074 24.146.411.929 1.452.571.581 90.911.388

6.642.339.180

7.861.543.537

928.413.758 490.963.166

1.616.257.300 486.884.581

1.729.626.593 7.091.397.278 1.436.209.813

2.090.424.541 6.932.502.496 1.419.617.612

763.948.573 277.526.423 451.885.901 740.281.007 2.827.886.999 941.608.078 10.041.781 181.700.928

748.728.844 273.091.670 442.325.650 731.552.729 2.601.371.152 870.423.169 9.043.201 160.135.018

-4-

2.13.4

2.13.6

Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

2.13.7 2.13.8 2.13.9

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perindustrian Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri Program Percepatan Penyebaran dan Pemerataan Pembangunan Industri

2.13.10

Program Peningkatan Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian ESDM Program Peningkatan

2.13.5

2.14 2.14.1 2.14.2 2.14.3 2.14.4 2.14.5 2.14.6 2.14.7 2.14.8 2.14.9 2.14.10 2.14.11 2.14.12 2.15 2.15.1 2.15.2 2.15.3 2.15.4 2.15.5 2.15.6 2.15.7 2.15.8 2.15.9 2.16 2.16.1 2.16.2 2.16.3 2.16.4 2.16.5 2.16.6 2.16.7 2.16.8 2.17 2.17.1 2.17.2 2.17.3 2.17.4 2.17.5 2.17.6 2.17.7 2.17.8 2.17.9 2.18 2.18.1 2.18.2 2.18.3

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ESDM Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi Program Pengelolaan Ketenagalistrikan Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Dewan Energi Nasional Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian ESDM Program Pengembangan Sumber Daya Manusia ESDM Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi KEMENTERIAN PERHUBUNGAN Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perhubungan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perhubungan Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Program Pengelolaan Transportasi Jabodetabek KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Program Pendidikan Dasar dan Menengah Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra Program Pelestarian Budaya Program Guru dan Tenaga Kependidikan KEMENTERIAN KESEHATAN Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia KEMENTERIAN AGAMA Kesehatan (PPSDMK) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama Umat Beragama Program Kerukunan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama

Semula (Ribuan Rupiah) 125.720.970

Menjadi (Ribuan Rupiah) 113.050.499

130.355.734

117.099.622

307.815.805

269.474.912

40.016.227 552.468.929 490.265.976

36.629.191 520.784.121 461.155.325

47.892.571

43.576.094

7.027.234.669 364.141.972 26.400.000

6.566.958.112 335.727.822 26.400.000

79.690.724

73.922.920

2.540.109.538 175.438.754 319.456.938 63.911.144 597.188.192 557.678.477 775.538.466 206.900.236

2.451.192.526 161.499.365 296.289.442 58.983.965 556.579.104 517.708.220 713.216.723 190.006.686

1.320.780.228 45.983.683.726 526.832.963

1.185.431.339 44.601.902.142 487.208.487

90.310.512 4.272.264.301 11.562.267.615 8.916.554.525 16.022.981.642 124.163.000 4.347.865.168 120.444.000 39.823.127.018 1.868.729.615

82.985.849 3.954.434.091 11.044.709.394 8.568.171.859 15.973.412.523 112.337.558 4.263.700.587 114.941.794 37.965.097.991 1.632.359.749

194.197.187

185.963.970

22.478.361.054 1.853.571.781 1.099.443.458

21.848.234.943 1.656.096.044 1.074.052.644

403.437.274 1.927.057.813 9.998.328.836 58.267.137.647 3.566.904.793 25.558.110.090 114.153.583 2.330.521.324 14.735.829.533 3.140.486.832 2.978.429.542 829.510.330 5.013.191.620 60.166.293.314 2.352.197.469 83.422.957 126.126.912

374.448.400 1.615.730.754 9.578.211.487 56.369.552.638 3.277.004.793 25.536.590.090 75.463.583 2.048.355.915 14.570.109.533 2.796.206.832 2.906.309.542 611.410.330 4.548.102.020 63.486.855.937 2.352.197.469 83.422.957 126.126.912

-5-

2.18.4 2.18.5 2.18.6 2.18.7 2.18.8 2.18.9 2.18.10 2.18.11 2.19 2.19.1 2.19.2 2.19.3 2.19.4 2.19.5 2.19.6 2.19.7 2.20 2.20.1 2.20.2 2.20.3 2.20.4 2.20.5 2.20.6 2.20.7 2.21 2.21.1 2.21.2 2.21.3 2.21.4 2.21.5 2.21.6 2.21.7 2.21.8 2.21.9 2.21.10 2.21.11 2.21.12 2.21.13 2.22 2.22.1 2.22.2 2.22.3 2.22.4 2.22.5 2.22.6 2.22.7 2.22.8 2.22.9 2.22.10 2.23 2.23.1 2.23.2 2.23.3 2.23.4 2.23.5 2.23.6 2.23.7 2.23.8

Program Bimbingan Masyarakat Islam Program Pendidikan Islam Program Bimbingan Masyarakat Kristen Program Bimbingan Masyarakat Katolik Program Bimbingan Masyarakat Hindu Program Bimbingan Masyarakat Buddha Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan Kementerian Agama KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Ketenagakerjaan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Ketenagakerjaan Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Program Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas KEMENTERIAN SOSIAL Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Program Pengawasan Kementerian Sosial Program Pemberdayaan Sosial Program Rehabilitasi Sosial Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Program Penanganan Fakir Miskin Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan dan Penyuluhan Sosial KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian LHK Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Usaha Kehutanan Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Program Planologi dan Tata Lingkungan Program Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Program Pengendalian Perubahan Iklim Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KKP Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur KKP Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Program Pengelolaan Ruang Laut Program Penelitian dan Pengembangan Iptek Kelautan dan Perikanan Program Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Program Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT Perikanan Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR Program Pengawasan Dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR Program Penyelenggaraan Jalan Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman Program Pengelolaan Sumber Daya Air Program Pengembangan Perumahan Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan

Semula (Ribuan Rupiah) 5.090.917.736 46.968.727.682 1.882.271.258 948.722.422 791.845.005 265.709.491 1.073.272.401 583.079.981

Menjadi (Ribuan Rupiah) 5.090.917.736 50.229.278.414 1.882.271.258 948.722.422 791.845.005 265.709.491 1.133.284.292 583.079.981

3.467.860.165 249.776.034

3.231.964.028 242.356.034

57.866.344 795.795.105 204.599.153 287.118.633 98.137.321

54.696.344 725.105.105 187.979.153 266.898.633 92.457.321

1.774.567.575 17.525.288.529 270.802.171 35.342.714

1.662.471.438 17.318.913.957 266.970.210 34.842.600

415.610.356 932.070.067 13.362.403.331 2.173.536.041 335.523.849

450.885.558 919.339.827 13.173.320.096 2.142.779.617 330.776.049

6.772.367.622 524.183.393 61.401.402

6.463.271.982 482.803.207 57.960.355

489.724.426 1.062.595.012 1.811.768.570 333.666.163 281.529.922 307.831.468 165.173.896 235.719.413 392.723.314 129.864.608 976.186.035 9.299.605.431 547.788.952 78.855.369 2.024.271.696 1.088.284.446 855.375.357

448.567.583 1.102.881.250 1.744.518.130 315.542.383 274.132.856 288.732.094 166.185.481 222.910.482 361.383.044 118.728.282 878.926.835 9.138.308.737 541.778.952 74.455.369 1.992.071.696 1.067.284.446 766.059.713

1.323.323.937 1.006.994.473 736.544.958 1.116.965.993 521.200.250 101.496.515.110 287.822.060 281.552.940 107.653.000

1.238.323.937 996.994.473 736.755.472 1.204.384.429 520.200.250 104.172.823.312 282.148.160 276.226.840 104.653.000

41.393.834.333 15.935.472.895 33.263.992.082 8.280.813.000 240.813.000

43.774.736.264 16.443.224.489 33.099.398.569 8.148.813.000 237.113.000

-6-

2.23.9 2.23.10 2.23.11 2.23.12 2.23.13

2.24.1 2.24.2

Program Penelitian Dan Pengembangan Kementerian PUPR Program Pembinaan Konstruksi Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Program Pembinaan dan Pengembangan Penataan Bangunan dan Lingkungan KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KemenkoPeningkatan Polhukam Sarana dan Prasarana Aparatur Kemenko Polhukam Program

2.24.3

Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

2.25 2.25.1 2.25.2 2.26 2.26.1 2.26.2 2.27 2.27.1 2.27.2

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KemenkoKoordinasi Perekonomian Program Kebijakan Bidang Perekonomian KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KemenkoKoordinasi PMK Program Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan KEMENTERIAN PARIWISATA Kebudayaan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pariwisata Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pariwisata Program Pengembangan Kepariwisataan KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian BUMN BUMN Program Pembinaan KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Dikti Program Penguatan Riset dan Pengembangan Program Penguatan Inovasi KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan UKM Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Koperasi dan UKM Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi Program Penguatan Kelembagaan Koperasi Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis Usaha Mikro KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PP&PA Gender dan Pemberdayaan Perempuan Program Kesetaraan Program Perlindungan Anak Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN Perempuan dan Perlindungan Anak APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PAN dan RBAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Program Pendayagunaan Program Pengawasan Pelaksanaan Sistem Merit ASN (KASN) BADAN INTELIJEN NEGARA Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Intelijen Negara Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Intelijen Negara Program Pengembangan Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan LEMBAGA Negara SANDI NEGARA Keamanan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lembaga Pengembangan Sandi Negara Persandian Nasional Program DEWAN KETAHANAN NASIONAL Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Wantanas Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional

2.24

2.27.3 2.28 2.28.1 2.28.2 2.29 2.29.1 2.29.2 2.29.3 2.29.4 2.29.5 2.29.6 2.29.7 2.30 2.30.1 2.30.2 2.30.3 2.30.4 2.30.5 2.31 2.31.1 2.31.2 2.31.3 2.31.4 2.32 2.32.1 2.32.2 2.32.3 2.33 2.33.1 2.33.2 2.33.3 2.34 2.34.1 2.34.2 2.35 2.35.1 2.35.2

Semula (Ribuan Rupiah) 632.700.000 330.022.528 263.263.528 478.575.744 -

Menjadi (Ribuan Rupiah) 614.720.830 320.422.528 256.263.528 453.575.744 161.527.360

281.111.952

282.946.426

145.101.652 12.082.400

135.601.652 24.497.386

123.927.900

122.847.388

350.435.653 121.187.284 229.248.369 381.535.133 134.206.833 247.328.300 3.823.958.059 310.800.943 8.787.200

463.774.266 160.179.251 303.595.015 321.535.133 113.101.542 208.433.591 3.567.229.812 311.467.693 8.787.200

3.504.369.916 243.865.072 144.571.656 99.293.416 39.732.339.575 28.356.191.549

3.246.974.919 198.865.072 134.571.656 64.293.416 39.487.605.345 28.288.330.414

55.581.068

40.447.429

1.202.089.187 6.647.914.190 1.356.867.774 1.730.126.673 383.569.134 971.273.348 229.332.658

844.202.629 7.251.749.368 1.153.867.855 1.635.340.799 273.666.851 960.773.348 228.022.928

89.079.292

87.893.493

518.930.216 54.766.072 79.165.110 573.120.662

512.042.899 54.047.132 78.766.896 503.084.190

122.572.062 227.621.400 186.683.600 36.243.600 203.504.700 107.804.700 69.000.000 26.700.000 5.349.055.605 3.705.623.613 17.167.992

122.572.062 187.602.900 156.665.628 36.243.600 184.304.700 105.814.700 59.770.000 18.720.000 5.349.055.605 3.705.623.613 17.167.992

1.626.264.000 1.128.013.308 252.363.510 875.649.798 168.653.282 57.483.282

1.626.264.000 1.061.941.676 229.392.878 832.548.798 168.653.282 57.483.282

111.170.000

111.170.000

-7-

2.36 2.36.1 2.36.2 2.36.3 2.36.4 2.37 2.37.1 2.37.2 2.37.3 2.37.4 2.38 2.38.1 2.38.2 2.38.3 2.38.4 2.38.5 2.38.6 2.38.7 2.38.8 2.38.9 2.38.10 2.38.11 2.39 2.39.1 2.39.2 2.39.3 2.40 2.40.1 2.40.2 2.40.3 2.40.4 2.40.5 2.40.6 2.40.7 2.40.8 2.41 2.41.1 2.41.2 2.41.3 2.41.4 2.41.5 2.41.6 2.41.7 2.41.8 2.41.9 2.41.10 2.41.11 2.41.12 2.41.13 2.42 2.42.1 2.42.2 2.42.3 2.43 2.43.1

Semula (Ribuan Rupiah) 4.301.458.210 2.635.270.771

Menjadi (Ribuan Rupiah) 4.137.998.603 2.532.638.330

182.449.326 7.341.660 1.476.396.453 1.360.767.958 268.909.700

175.343.711 7.055.734 1.422.960.828 1.358.939.289 259.196.151

37.000.000 4.000.000

35.663.487 3.855.512

Program Perencanaan Pembangunan Nasional KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPNSarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Program Peningkatan ATR/BPN Program Pengelolaan Pertanahan Daerah Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ATR/BPN Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Program Pengembangan Infrastruktur Keagrariaan Program Penataan Hubungan Hukum Keagrariaan Program Penataan Agraria Program Pengadaan Tanah Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah Program Penanganan Masalah Agraria dan Tata Ruang PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Perpustakaan NasionalSarana dan Prasarana Aparatur Perpustakaan Program Peningkatan Nasional Program Pengembangan Perpustakaan KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Komunikasi dan Daya Informatika Program Pengelolaan Sumber dan Perangkat Pos dan Informatika

1.050.858.258 5.487.764.234 3.380.249.341 430.576.005

1.060.224.139 6.607.638.825 3.355.639.341 430.576.005

1.387.329.596 11.276.500

2.534.312.187 11.143.500

74.329.795 83.722.526 30.913.054 14.468.042 12.694.856 54.693.183 7.511.336 563.810.997 160.660.365 3.820.000

73.145.795 83.567.526 30.823.054 14.307.042 12.603.856 54.112.183 7.408.336 614.560.997 160.660.365 3.820.000

399.330.632 4.753.585.503 310.215.512

450.080.632 4.916.731.229 282.865.512

500.000 26.109.004 756.973.568

500.000 25.039.004 747.133.568

Program Pengembangan Aplikasi Informatika Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Polri Program Penelitian dan Pengembangan Polri Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Polri Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban Program Kerjasama Keamanan dan Ketertiban Program Pemberdayaan Potensi Keamanan Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Program Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Berkadar Tinggi Program Pengembangan Hukum Kepolisian BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPOM Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM Program Pengawasan Obat dan Makanan LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lemhannas

386.654.307 2.830.820.849 261.466.700 180.845.563 84.007.735.387 37.550.856.920

370.254.807 2.841.375.575 233.587.200 415.975.563 84.012.761.061 37.442.789.464

28.071.941.408 443.326.616 17.578.519 1.311.096.672 514.068.785 1.127.149.901 115.020.247 1.098.392.813 8.183.308.194 2.818.585.865 2.723.983.851

28.110.692.978 441.688.446 17.513.563 1.306.251.939 512.169.210 1.122.984.884 114.595.227 1.094.534.058 8.294.746.568 2.808.570.694 2.713.918.252

32.425.596 1.796.783.895 439.402.607

32.305.778 1.670.011.283 439.402.607

35.347.940 1.322.033.348 298.296.886 176.717.886

35.347.940 1.195.260.736 232.048.405 159.718.405

BADAN PUSAT STATISTIK Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BAPPENAS Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bappenas Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bappenas

-8-

2.43.2 2.43.3 2.44 2.44.1 2.44.2 2.45 2.45.1 2.45.2 2.46 2.46.1 2.46.2 2.46.3 2.46.4 2.46.5 2.46.6 2.46.7 2.46.8 2.46.9 2.47 2.47.1 2.47.2 2.47.3 2.47.4 2.48 2.48.1 2.48.2 2.49 2.49.1 2.49.2 2.50 2.50.1 2.50.2 2.50.3 2.51 2.51.1 2.51.2 2.51.3 2.51.4 2.52 2.52.1 2.52.2 2.53 2.53.1 2.53.2 2.54 2.54.1 2.54.2 2.55 2.55.1

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Lemhanas Program Pengembangan Ketahanan Nasional BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKPM Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal BADAN NARKOTIKA NASIONAL Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN Gelap Narkoba (P4GN) TRANSMIGRASI Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Desa, PDT dan dan Pemberdayaan Transmigrasi Masyarakat Desa Program Pembangunan Program Pembangunan Kawasan Perdesaan Program Pengembangan Daerah Tertentu Program Pembangunan Daerah Tertinggal Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi Program Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan serta Informasi Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Kementerian BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL Desa, PDT dan Transmigrasi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN Program Pelatihan, penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komnas HAM Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BMKG Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika KOMISI PEMILIHAN UMUM Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik MAHKAMAH KONSTITUSI RI Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI Program Penanganan Perkara Konstitusi Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PPATK Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LIPI Program Penelitian, Penguasaan, dan Pemanfaatan Iptek BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Batan Program Penelitian Pengembangan dan Penerapan Energi Nuklir, Isotop dan Radiasi BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPPT

Semula (Ribuan Rupiah) 2.500.000 119.079.000 524.569.440 233.121.940

Menjadi (Ribuan Rupiah) 1.800.000 70.530.000 453.739.151 214.995.443

291.447.500 1.339.807.721 764.793.307

238.743.708 1.706.316.940 770.608.550

575.014.414 4.852.686.206 56.500.000 2.695.408.163 321.540.655 260.953.983 314.944.463 373.434.149

935.708.390 4.673.388.937 53.372.681 2.570.517.930 303.743.127 246.509.975 297.512.039 352.764.275

319.443.669 210.461.124

301.762.211 198.811.935

300.000.000 3.410.591.665

348.394.764 2.728.591.665

768.753.274

718.753.274

17.600.000 296.011.100 2.328.227.291 84.965.028 60.222.428

17.600.000 276.011.100 1.716.227.291 88.952.858 60.222.428

24.742.600 1.592.960.074 485.640.972

28.730.430 1.546.760.074 476.426.135

1.107.319.102

1.070.333.939

1.850.515.430 1.758.369.158

3.288.570.557 1.861.106.205

20.000.000 72.146.272 264.274.483 140.343.796

21.844.841 1.405.619.511 312.368.954 140.343.796

9.536.500

9.536.500

95.071.687 19.322.500 117.169.305 79.819.305

143.166.158 19.322.500 117.169.305 79.819.305

37.350.000

37.350.000

1.124.723.606 170.864.773

1.163.398.198 170.864.773

953.858.833 743.996.436 132.736.346

992.533.425 705.899.781 124.681.196

611.260.090

581.218.585

1.140.177.699 455.264.284

1.100.177.699 435.204.034

-9-

2.55.2 2.55.3 2.56 2.56.1 2.56.2 2.57 2.57.1 2.57.2 2.58 2.58.1 2.58.2 2.59 2.59.1 2.59.2 2.60 2.60.1 2.60.2 2.60.3 2.61 2.61.1 2.61.2 2.61.3 2.62 2.62.1 2.62.2 2.62.3 2.63 2.63.1 2.63.2

2.64 2.64.1 2.64.2 2.64.3 2.64.4 2.64.5 2.64.6 2.64.7 2.64.8 2.64.9 2.64.10 2.65 2.65.1 2.65.2 2.65.3 2.65.4 2.66 2.66.1 2.66.2 2.67 2.67.1 2.67.2 2.67.3 2.68 2.68.1

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bppt Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lapan Program Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa BADAN INFORMASI GEOSPASIAL Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Informasi Geospasial Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial BADAN STANDARDISASI NASIONAL Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BSN Program Pengembangan Standardisasi Nasional BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BAPETEN Program Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Arsip Nasional Republik Indonesia Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ANRI Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKN Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKN Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah KEMENTERIAN PERDAGANGAN Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri Program Perundingan Perdagangan Internasional Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan Program Pengembangan Ekspor Nasional Program Perdagangan Berjangka Komoditi Program Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan Program Peningkatan Perlindungan Konsumen KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pemuda dan Olahraga Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Keolahragaan Program Kepemudaan Program Pembinaan Olahraga Prestasi KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPK Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya DPD RI Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DPD RI Program Penguatan Kelembagaan Dpd Dalam Sistem Demokrasi KOMISI YUDISIAL RI Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial

Semula (Ribuan Rupiah) 8.068.500 676.844.915 698.660.593 126.550.593

Menjadi (Ribuan Rupiah) 7.218.733 657.754.932 807.460.593 126.550.593

572.110.000 844.974.593 190.147.432 654.827.161 184.522.097 97.485.602

680.910.000 764.196.437 190.147.432 574.049.005 164.522.097 90.249.553

87.036.495 181.942.516 112.300.782

74.272.544 176.242.516 112.300.782

69.641.734 300.060.979 196.414.095

63.941.734 285.560.979 191.344.095

8.070.000 95.576.884 227.320.826 111.388.355

7.200.000 87.016.884 227.320.826 111.388.355

32.000.000 83.932.471 625.750.089 424.581.483

32.000.000 83.932.471 596.196.054 403.078.983

40.788.400 160.380.206 1.439.852.715 1.051.280.856

40.788.400 152.328.671 1.429.852.715 1.048.280.856

388.571.859

381.571.859

3.440.573.441 673.331.519 5.000.000

3.274.366.048 621.764.589 4.405.354

1.931.274.147 150.931.822 135.870.119 43.628.163 163.983.847 72.890.891 36.695.681 226.967.252 3.140.802.079 262.373.016

1.886.526.474 137.447.188 123.231.676 40.304.614 149.527.763 66.898.124 34.239.062 210.021.204 4.640.802.079 262.373.016

30.526.700 1.543.570.318 1.304.332.045 734.218.331 503.516.210

30.526.700 1.543.570.318 2.804.332.045 734.218.331 503.516.210

230.702.121 958.774.583 189.872.463

230.702.121 958.774.583 189.872.463

26.931.728 741.970.392 113.567.890 77.206.490

26.931.728 741.970.392 113.567.890 77.206.490

-10-

2.68.2 2.69 2.69.1 2.69.2 2.69.3 2.70 2.70.1 2.71 2.71.1 2.71.2 2.72 2.72.1 2.72.2 2.72.3 2.73 2.73.1 2.73.2 2.73.3 2.74 2.74.1 2.75 2.75.1 2.75.2 2.76 2.76.1 2.76.2 2.77 2.77.1 2.77.2 2.78 2.78.1 2.78.2 2.79 2.79.1 2.80 2.80.1 2.80.2 2.81 2.81.1 2.81.2 2.82 2.82.1 2.82.2 2.83 2.83.1 2.83.2 2.84 2.84.1 2.84.2

Program Rekrutmen, Peningkatan Kapasitas, Advokasi, Pengawasan Perilaku Hakim Agung dan Hakim BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPB Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BNPB Program Penanggulangan Bencana BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan TKI BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO (BPLS) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo Program Penanggulangan Bencana Lumpur Sidoarjo LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LKPP Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LKPP Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah BADAN SAR NASIONAL Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan SAR Nasional Sarana dan Prasarana Aparatur Badan SAR Nasional Program Peningkatan Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan Penyelamatan KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA Program Pengawasan Persaingan Usaha BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPWS Program Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ombudsman Republik Indonesia Program Pengawasan Pelayanan Publik BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPP Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBASManajemen BATAM Program Dukungan dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPBatam Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan PBPB-Batam BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME Program Penanggulangan Terorisme SEKRETARIAT KABINET Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet Pengelolaan Manajemen Kabinet Kepada Presiden dan Program Dukungan Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bawaslu Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LPP RRI Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Siaran Radio Publik LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LPP TVRI Program Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Siaran TV Publik BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBASManajemen SABANG Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Program Dukungan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS) Program Perencanaan, Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Kawasan Sabang

Semula (Ribuan Rupiah) 36.361.400

Menjadi (Ribuan Rupiah) 36.361.400

1.185.820.834 359.037.529

1.787.403.421 308.280.508

13.070.000 813.713.305 417.665.142 417.665.142 458.498.922 28.714.022

11.222.298 1.467.900.615 367.665.142 367.665.142 448.498.922 27.974.356

429.784.900 213.810.029 72.113.029

420.524.566 190.203.129 64.150.984

11.166.800 130.530.200 2.215.888.955 559.908.508 164.855.810 1.491.124.637 137.267.057 137.267.057 277.469.252 29.853.252

9.933.867 116.118.278 2.542.288.955 538.164.518 564.667.592 1.439.456.845 110.404.167 110.404.167 277.469.252 29.853.252

247.616.000 131.221.531 84.776.631

247.616.000 131.221.531 84.776.631

46.444.900 186.348.626 63.329.226

46.444.900 173.248.626 58.877.286

123.019.400 1.750.805.429 780.589.597

114.371.340 1.750.805.429 780.589.597

970.215.832 505.592.273 505.592.273 219.679.229 166.756.229 52.923.000

970.215.832 724.959.368 724.959.368 214.679.229 162.960.781 51.718.448

485.034.246 119.748.690

1.917.516.530 122.798.690

365.285.556 929.242.882 294.160.982

1.794.717.840 950.347.534 297.750.982

635.081.900 762.481.114 226.649.888

652.596.552 761.281.114 218.009.888

535.831.226 249.655.176 44.012.576

543.271.226 249.655.176 44.012.576

205.642.600

205.642.600

-11-

2.85 2.85.1 2.85.2 2.86 2.86.1 2.86.2 2.87 2.87.1 2.87.2 2.88 2.88.1 2.88.2 2.88.3 2.88.4 2.88.5 III 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.2.1 3.1.2.1.1 3.1.2.1.2 3.1.2.2 3.1.2.2.1 3.1.2.2.1.1 3.1.2.2.1.2 3.1.2.2.1.2.1 3.1.2.2.1.2.1.1 3.1.2.2.1.2.1.2 3.1.2.2.1.2.2 3.1.2.2.2 3.2 3.2.1 3.2.1.1 3.2.1.2 3.2.1.3 3.2.1.4 3.2.1.5 3.2.2 3.2.2.1 3.2.2.2 3.2.3 3.2.3.1 3.2.3.1.1 3.2.3.1.2 3.2.3.1.3 3.2.3.1.4 3.2.3.2 3.2.3.3 3.2.3.4 3.2.4 3.2.4.1 3.2.4.2 3.2.4.3 3.2.4.4 3.2.4.5

BADAN KEAMANAN LAUT Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bakamla Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan di Laut KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN Program Dukungan Managemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kemaritiman BADAN EKONOMI KREATIF Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Ekonomi Kreatif Ekonomi Kreatif Program Pengembangan BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA Program Pengelolaan Utang Negara Program Pengelolaan Subsidi Program Pengelolaan Hibah Negara Program Pengelolaan Belanja Lainnya Program Pengelolaan Transaksi Khusus ALOKASI PEMBIAYAAN ANGGARAN Pembiayaan Utang Surat Berharga Negara (Neto) Pinjaman (Neto) Pinjaman Dalam Negeri (Neto) Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (Bruto) Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri Pinjaman Luar Negeri (Neto) Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto) Pinjaman Tunai Pinjaman Kegiatan Pinjaman Kegiatan Pemerintah Pusat Pinjaman Kegiatan Kementerian Negara/Lembaga Pinjaman Kegiatan Diterushibahkan Pinjaman Kegiatan kepada BUMN/Pemda Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Luar Negeri Pembiayaan Investasi Investasi Kepada BUMN PMN kepada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) PMN kepada PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) PMN kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) PMN kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) PMN kepada PT Djakarta Lloyd (Persero) Investasi Kepada Lembaga/Badan Lainnya PMN kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia PMN kepada BPJS Kesehatan untuk Program DJS Kesehatan Investasi Kepada BLU Dana Bergulir Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM Pusat Investasi Pemerintah Dana Pengembangan Pendidikan Nasional Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Pusat Investasi Pemerintah Investasi kepada Organisasi/ Lembaga Keuangan Internasional/Badan Usaha Internasional Islamic Development Bank (IDB) The Islamic Corporation for the Development of Private Sector (ICD) International Fund for Agricultural Development (IFAD) International Development Association (IDA) Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)

Semula (Ribuan Rupiah) 955.825.832 682.085.527

Menjadi (Ribuan Rupiah) 767.519.049 646.345.744

273.740.305 350.532.233 167.428.033

121.173.305 300.532.233 147.791.734

183.104.200 906.395.058 174.018.649 732.376.409 551.950.976.320 221.194.587.670 160.055.480.773 2.199.074.000 60.450.031.928 108.051.801.949 330.167.788.571 384.690.492.775 399.992.586.000 -15.302.093.225 1.486.800.000 2.500.000.000 -1.013.200.000 -16.788.893.225 48.293.174.075 13.300.000.000 34.993.174.075 24.921.745.787 23.905.481.787 1.016.264.000 10.071.428.288 -65.082.067.300 -47.488.928.936 -4.000.000.000 -1.000.000.000 -1.000.000.000 -2.000.000.000 0 0 -6.800.000.000 -3.200.000.000 -3.600.000.000 -34.700.000.000 -10.700.000.000 -9.700.000.000 -500.000.000 -500.000.000 0 -2.500.000.000 -20.000.000.000 -1.500.000.000

152.740.499 702.395.058 142.369.115 560.025.943 578.478.770.909

-1.988.928.936

-2.003.883.289

-75.923.436 -41.030.500 -39.900.000 -44.289.000 -1.787.786.000

-76.494.289 -41.339.000 -40.200.000 -44.622.000 -1.801.228.000

219.196.342.938

182.121.801.743 5.532.197.004 63.521.751.426 108.106.677.798 397.235.750.105 461.343.622.875 467.314.304.000 -5.970.681.125 1.733.027.719 2.500.000.000 -766.972.281 -7.703.708.844 57.500.276.256 20.100.000.000 37.400.276.256 29.684.178.989 27.208.548.900 2.475.630.089 7.716.097.267 -65.203.985.100 -59.733.761.381 -6.379.318.092 -1.000.000.000 -1.000.000.000 -2.000.000.000 -2.000.000.000 -379.318.092 -3.200.000.000 -3.200.000.000 0 -48.150.560.000 -5.600.000.000 -3.100.000.000 -500.000.000 -500.000.000 -1.500.000.000 -10.500.000.000 -32.050.560.000 0

-12-

3.3 3.3.1 3.3.1.1 3.3.1.1.1 3.3.1.1.2 3.4 3.5 3.5.1

Pemberian Pinjaman Pinjaman kepada BUMN/Pemda/Lembaga/ Badan Lainnya Pinjaman kepada BUMN/Pemda (Neto) Pinjaman kepada BUMN/Pemda (Bruto) Penerimaan cicilan pengembalian pinjaman kepada BUMN/Pemda Kewajiban Penjaminan Pembiayaan Lainnya Hasil Pengelolaan Aset

Semula (Ribuan Rupiah) -6.409.651.268 -6.409.651.268 -6.409.651.268 -10.071.428.288 3.661.777.020 -924.124.000 300.000.000 300.000.000

Menjadi (Ribuan Rupiah) -3.668.737.389 -3.668.737.389 -3.668.737.389 -7.716.097.267 4.047.359.878 -1.005.374.000 300.000.000 300.000.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

LAMPIRAN II RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR..... TAHUN..... TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2017 POSTUR RAPBN PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017

Semula (Ribuan Rupiah) A.

PENDAPATAN NEGARA I.

II. B.

PENERIMAAN DALAM NEGERI 1.

PENERIMAAN PERPAJAKAN

2.

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

PENERIMAAN HIBAH

BELANJA NEGARA I.

BELANJA PEMERINTAH PUSAT

II.

TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

Menjadi (Ribuan Rupiah)

1.750.283.380.176

1.714.128.073.818

1.748.910.718.574

1.711.019.934.931

1.498.871.646.935

1.450.938.961.675

250.039.071.639

260.080.973.256

1.372.661.602

3.108.138.887

2.080.451.168.747

2.111.363.823.923

1.315.526.103.976

1.351.564.034.425

764.925.064.771

759.799.789.498

C.

KESEIMBANGAN PRIMER

-108.973.200.901

-178.039.407.167

D.

SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B)

-330.167.788.571

-397.235.750.105

-2,41

-2,92

330.167.788.571

397.235.750.105

% Defisit Anggaran terhadap PDB E.

PEMBIAYAAN ANGGARAN (I + II+III+IV+V) I.

PEMBIAYAAN UTANG

384.690.492.775

461.343.622.875

II.

PEMBIAYAAN INVESTASI

-47.488.928.936

-59.733.761.381

-6.409.651.268

-3.668.737.389

-924.124.000

-1.005.374.000

300.000.000

300.000.000

III. PEMBERIAN PINJAMAN IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN V.

PEMBIAYAAN LAINNYA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO