RANCANGANRANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2015

RANCANGANRANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR

TAHUN 2016

TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a.

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, efisiensi, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian, guna mencapai Indonesia yang aman dan damai, adil dan demokratis, meningkatkan kesejahteraan rakyat serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;

b.

bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, telah terjadi perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro serta perubahan pokokpokok kebijakan fiskal yang mempunyai dampak cukup signifikan terhadap besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;

c.

bahwa untuk mengamankan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, perlu segera dilakukan penyesuaian terhadap sasaran pendapatan negara, belanja negara, defisit anggaran, serta kebutuhan dan sumber pembiayaan anggaran, agar menjadi lebih realistis dan mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan ekonomi tahun 2016 dan jangka menengah, baik dalam rangka mendukung kegiatan ekonomi nasional dalam memacu pertumbuhan, menciptakan dan memperluas lapangan kerja, serta

-2-

meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat dan mengurangi kemiskinan, di samping tetap menjaga stabilitas nasional sesuai dengan program pembangunan nasional; d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;

Mengingat : 1.

Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 33 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 42 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

4.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);

-3-

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANGUNDANG NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767) diubah sebagai berikut: 1.

Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 3 Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2016 diperkirakan sebesar Rp1.734.500.869.003.000,00 (satu kuadriliun tujuh ratus tiga puluh empat triliun lima ratus miliar delapan ratus enam puluh sembilan juta tiga ribu rupiah), yang diperoleh dari sumber: a. Penerimaan Perpajakan; b. PNBP; dan c. Penerimaan Hibah.

2.

Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 4 (1) Penerimaan Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diperkirakan sebesar Rp1.527.113.764.581.000,00 (satu kuadriliun lima

-4-

ratus dua puluh tujuh triliun seratus tiga belas miliar tujuh ratus enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas: a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri; dan b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional. (2) Pendapatan Pajak Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp1.491.242.264.581.000,00 (satu kuadriliun empat ratus sembilan puluh satu triliun dua ratus empat puluh dua miliar dua ratus enam puluh empat juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah), yang terdiri atas: a. pendapatan pajak penghasilan; b. pendapatan pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah; c. pendapatan pajak bumi dan bangunan; d. pendapatan cukai; dan e. pendapatan pajak lainnya. (3) Pendapatan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperkirakan sebesar Rp843.790.215.146.000,00 (delapan ratus empat puluh tiga triliun tujuh ratus sembilan puluh miliar dua ratus lima belas juta seratus empat puluh enam ribu rupiah) yang didalamnya termasuk pajak penghasilan ditanggung Pemerintah (PPh DTP) atas: a. komoditas panas bumi sebesar Rp1.848.688.290.000,00 (satu triliun delapan ratus empat puluh delapan miliar enam ratus delapan puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) termasuk di dalamnya kekurangan untuk tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; b. bunga, imbal hasil, dan penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada Pemerintah dalam penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran SBN di pasar internasional, tetapi tidak termasuk jasa konsultan hukum lokal, sebesar Rp7.731.753.210.000,00 (tujuh triliun tujuh ratus tiga puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh tiga

-5-

juta dua ratus sepuluh ribu rupiah) termasuk di dalamnya kekurangan untuk tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; c. penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang diterima atau diperoleh masyarakat yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007 sebesar Rp41.834.500.000,00 (empat puluh satu miliar delapan ratus tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; dan d. penghasilan dari penghapusan secara mutlak piutang negara nonpokok yang bersumber dari penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah yang diterima oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebesar Rp84.470.000.000,00 (delapan puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh juta rupiah) yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. (4) Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperkirakan sebesar Rp474.235.340.875.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat triliun dua ratus tiga puluh lima miliar tiga ratus empat puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). (5) Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diperkirakan sebesar Rp17.710.597.643.000,00 (tujuh belas triliun tujuh ratus sepuluh miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tiga ribu rupiah). (6) Pendapatan Cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diperkirakan sebesar Rp148.091.229.460.000,00 (seratus empat puluh delapan triliun sembilan puluh satu miliar dua ratus dua puluh sembilan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).

-6-

(7) Pendapatan Pajak Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diperkirakan sebesar Rp7.414.881.457.000,00 (tujuh triliun empat ratus empat belas miliar delapan ratus delapan puluh satu juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah). (8) Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp35.871.500.000.000,00 (tiga puluh lima triliun delapan ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas: a. pendapatan bea masuk; dan b. pendapatan bea keluar. (9) Pendapatan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a diperkirakan sebesar Rp33.371.500.000.000,00 (tiga puluh tiga triliun tiga ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus juta rupiah) yang didalamnya termasuk fasilitas bea masuk ditanggung Pemerintah (BM DTP) sebesar Rp529.493.000.000,00 (lima ratus dua puluh sembilan miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta rupiah) yang pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. (10) Pendapatan bea keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b diperkirakan sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah). (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Penerimaan Perpajakan Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (8) diatur dalam Peraturan Presiden. 3.

Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 5 (1) PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diperkirakan sebesar Rp205.411.931.762.000,00 (dua ratus lima triliun empat ratus sebelas miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:

-7-

a. b. c. d.

penerimaan SDA; pendapatan bagian laba BUMN; PNBP lainnya; dan pendapatan BLU.

(2) Penerimaan SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp50.277.049.498.000,00 (lima puluh triliun dua ratus tujuh puluh tujuh miliar empat puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas: a. penerimaan sumber daya alam minyak bumi dan gas bumi (SDA migas); dan b. penerimaan sumber daya alam non-minyak bumi dan gas bumi (SDA nonmigas). (3) Pendapatan bagian laba BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp34.164.000.000.000,00 (tiga puluh empat triliun seratus enam puluh empat miliar rupiah). (4) Untuk mengoptimalkan pendapatan bagian laba BUMN di bidang usaha perbankan, penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan dilakukan: a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Perseroan Terbatas (PT), BUMN, dan Perbankan; b. memperhatikan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan c. Pemerintah melakukan pengawasan penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan tersebut. (5) PNBP lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperkirakan sebesar Rp84.858.254.323.000,00 (delapan puluh empat triliun delapan ratus lima puluh delapan miliar dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh tiga ribu rupiah). (6) Pendapatan BLU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diperkirakan sebesar Rp36.112.627.941.000,00 (tiga puluh enam triliun seratus dua belas miliar enam

-8-

ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah). (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian PNBP Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan ayat (6) diatur dalam Peraturan Presiden. 4.

Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 6 Penerimaan Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diperkirakan sebesar Rp1.975.172.660.000,00 (satu triliun sembilan ratus tujuh puluh lima miliar seratus tujuh puluh dua juta enam ratus enam puluh ribu rupiah).

5.

Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 7 Anggaran Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 diperkirakan sebesar Rp2.047.841.425.980.000,00 (dua kuadriliun empat puluh tujuh triliun delapan ratus empat puluh satu miliar empat ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), yang terdiri atas: a. anggaran Belanja Pemerintah Pusat; dan b. anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

6.

Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 8 (1) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diperkirakan sebesar Rp1.289.537.590.698.000,00 (satu kuadriliun dua ratus delapan puluh sembilan triliun lima ratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).

-9-

(2) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk program pengelolaan hibah negara sebesar Rp8.537.306.455.000,00 (delapan triliun lima ratus tiga puluh tujuh miliar tiga ratus enam juta empat ratus lima puluh lima ribu rupiah), yang dihibahkan dan/atau diterushibahkan ke daerah. (3) Anggaran Belanja Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan atas: a. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi; b. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi; dan c. Belanja Pemerintah Pusat Menurut Program. (4) Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi, Fungsi, dan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran I Undang-undang ini. 7.

Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 9 (1) Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diperkirakan sebesar Rp758.303.835.282.000,00 (tujuh ratus lima puluh delapan triliun tiga ratus tiga miliar delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas: a. Transfer ke Daerah; dan b. Dana Desa. (2) Transfer ke Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp711.321.755.282.000,00 (tujuh ratus sebelas triliun tiga ratus dua puluh satu miliar tujuh ratus lima puluh lima juta dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas: a. Dana Perimbangan; b. Dana Insentif Daerah; dan c. Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

- 10 -

(3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp46.982.080.000.000,00 (empat puluh enam triliun sembilan ratus delapan puluh dua miliar delapan puluh juta rupiah). (4) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan kepada setiap kabupaten/kota dengan ketentuan: a. 90% (sembilan puluh persen) dialokasikan secara merata kepada setiap desa; dan b. 10% (sepuluh persen) dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa. 8.

Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 10 Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a diperkirakan sebesar Rp687.509.871.398.000,00 (enam ratus delapan puluh tujuh triliun lima ratus sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas: a. Dana Transfer Umum; dan b. Dana Transfer Khusus.

9.

Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 11 (1) Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a diperkirakan sebesar Rp486.833.482.600.000,00 (empat ratus delapan puluh enam triliun delapan ratus tiga puluh tiga miliar empat ratus delapan puluh dua juta enam ratus ribu rupiah), yang terdiri atas: a. DBH; dan b. DAU.

- 11 -

(2) DBH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp101.472.635.500.000,00 (seratus satu triliun empat ratus tujuh puluh dua miliar enam ratus tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), yang terdiri atas: a. DBH Pajak; dan b. DBH SDA. (3) DBH Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperkirakan sebesar Rp68.619.557.948.000,00 (enam puluh delapan triliun enam ratus sembilan belas miliar lima ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas: a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); b. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN); dan c. Cukai Hasil Tembakau (CHT). (4) DBH SDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperkirakan sebesar Rp32.853.077.552.000,00 (tiga puluh dua triliun delapan ratus lima puluh tiga miliar tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas: a. Minyak Bumi dan Gas Bumi; b. Mineral dan Batubara; c. Kehutanan; d. Perikanan; dan e. Panas Bumi. (5) Penggunaan DBH CHT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan DBH Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, diatur sebagai berikut: a. Penerimaan DBH CHT, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan dengan ketentuan: 1. Paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan

- 12 -

sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal; dan 2. Paling banyak 50% (lima puluh persen) untuk mendanai kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah. b. Penerimaan DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota digunakan sesuai kebutuhan dan prioritas daerah, kecuali tambahan DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Aceh digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. DBH Kehutanan dari Dana Reboisasi yang merupakan bagian kabupaten/kota, baik yang disalurkan pada tahun 2016 maupun tahun-tahun sebelumnya yang masih terdapat di kas daerah dapat digunakan untuk: 1) Pengelolaan taman hutan raya (tahura); 2) Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan; 3) Penataan batas kawasan; 4) Pengawasan dan pengendalian; 5) Pengembangan perbenihan; dan/atau 6) Penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan serta pemberdayaan masyarakat setempat dalam kegiatan rehabilitasi hutan. (6) DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan sebesar 27,7% (dua puluh tujuh koma tujuh persen) dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto atau diperkirakan sebesar Rp385.360.847.100.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima triliun tiga ratus enam puluh miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta seratus ribu rupiah). (7) PDN neto sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung berdasarkan penjumlahan antara Penerimaan Perpajakan dan PNBP, dikurangi dengan Penerimaan Negara yang Dibagihasilkan kepada Daerah.

- 13 -

(8) Dalam hal terjadi perubahan APBN menyebabkan PDN neto bertambah atau berkurang, besaran DAU sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mengalami perubahan. 10. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 12 diubah, dan di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 12 disisipkan 1(satu) ayat yakni ayat (2A) sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut: Pasal 12 (1) Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b diperkirakan sebesar Rp200.676.388.798.000,00 (dua ratus triliun enam ratus tujuh puluh enam miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) yang terdiri atas: a. DAK Fisik; dan b. DAK Nonfisik. (2) Pengalokasian DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan usulan daerah dengan memperhatikan prioritas nasional dan kemampuan keuangan negara. (2A)

DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), termasuk untuk penyelesaian atas kekurangan penyaluran DAK Tahun Anggaran 2015.

(3) DAK Fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp79.463.505.998.000,00 (tujuh puluh sembilan triliun empat ratus enam puluh tiga miliar lima ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas: a. DAK Reguler sebesar Rp51.996.376.160.000,00 (lima puluh satu triliun sembilan ratus sembilan puluh enam miliar tiga ratus tujuh puluh enam juta seratus enam puluh ribu rupiah); b. DAK Infrastruktur Publik Daerah sebesar Rp24.861.399.506.000,00 (dua puluh empat triliun delapan ratus enam puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam ribu rupiah); dan

- 14 -

c. DAK Afirmasi sebesar Rp2.605.730.332.000,00 (dua triliun enam ratus lima miliar tujuh ratus tiga puluh juta tiga ratus tiga puluh dua ribu rupiah). (4) DAK Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a digunakan untuk mendanai kegiatan: a. Bidang Pendidikan sebesar Rp2.665.340.000.000,00 (dua triliun enam ratus enam puluh lima miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah); b. Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana sebesar Rp 16.485.957.834.000,00 (enam belas triliun empat ratus delapan puluh lima miliar sembilan ratus lima puluh tujuh juta delapan ratus tiga puluh empat ribu rupiah); c. Bidang Infrastruktur Perumahan, Permukiman, Air Minum, dan Sanitasi sebesar Rp729.730.781.000,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah); d. Bidang Kedaulatan Pangan sebesar Rp7.381.729.960.000,00 (tujuh triliun tiga ratus delapan puluh satu miliar tujuh ratus dua puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah); e. Bidang Energi Skala Kecil sebesar Rp451.570.991.000,00 (empat ratus lima puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) f.

Bidang Kelautan dan Perikanan sebesar Rp1.146.811.913.000,00 (satu triliun seratus empat puluh enam miliar delapan ratus sebelas juta sembilan ratus tiga belas ribu rupiah);

g. Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp1.396.680.832.000,00 (satu triliun tiga ratus sembilan puluh enam miliar enam ratus delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah); h. Bidang Transportasi sebesar Rp19.578.235.878.000,00 (sembilan belas triliun lima ratus tujuh puluh delapan miliar dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

- 15 -

i.

Bidang Sarana Perdagangan, Industri Kecil dan Menengah, dan Pariwisata sebesar Rp1.294.870.118.000,00 (satu triliun dua ratus sembilan puluh empat miliar delapan ratus tujuh puluh juta seratus delapan belas ribu rupiah);

j.

Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah sebesar Rp291.932.782.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu rupiah); dan

k. Penyaluran atas kekurangan penyaluran DAK Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp573.515.071.000,00 (lima ratus tujuh puluh tiga miliar lima ratus lima belas juta tujuh puluh satu ribu rupiah). (5) DAK Infrastruktur Publik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b digunakan untuk mendanai kegiatan bidang infrastruktur publik sesuai dengan kebutuhan daerah. (6) DAK Afirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c digunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan/ penyediaan: a. Infrastruktur jalan dan transportasi pedesaan pada Bidang Transportasi sebesar Rp1.672.858.919.000,00 (satu triliun enam ratus tujuh puluh dua miliar delapan ratus lima puluh delapan juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah); b. Infrastruktur irigasi pada Bidang Kedaulatan Pangan sebesar Rp463.822.887.000,00 (empat ratus enam puluh tiga miliar delapan ratus dua puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah); dan c. Infrastruktur air minum dan sanitasi pada Bidang Infrastruktur Perumahan, Permukiman, Air Minum, dan Sanitasi sebesar Rp469.048.526.000,00 (empat ratus enam puluh sembilan miliar empat puluh delapan juta lima ratus dua puluh enam ribu rupiah). (7) DAK Nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp121.212.882.800.000,00 (seratus dua puluh satu triliun dua ratus dua belas miliar delapan ratus delapan

- 16 -

puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas: a. Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp43.923.573.800.000,00 (empat puluh tiga triliun sembilan ratus dua puluh tiga miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah); b. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) sebesar Rp2.281.900.000.000,00 (dua triliun dua ratus delapan puluh satu miliar sembilan ratus juta rupiah); c. Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah sebesar Rp69.762.710.000.000,00 (enam puluh sembilan triliun tujuh ratus enam puluh dua miliar tujuh ratus sepuluh juta rupiah); d. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNS Daerah sebesar Rp1.020.513.000.000,00 (satu triliun dua puluh miliar lima ratus tiga belas juta rupiah); e. Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2) sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah); f.

Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) sebesar Rp3.559.850.000.000,00 (tiga triliun lima ratus lima puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah); dan

g. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Ketenagakerjaan (PK2 UKM dan Naker) sebesar Rp264.336.000.000,00 (dua ratus enam puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh enam juta rupiah). (8) Daerah penerima pendamping.

DAK

tidak

menyediakan

dana

11. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 14 (1) Dana Otonomi Khusus dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c diperkirakan sebesar

- 17 -

Rp18.811.883.884.000,00 (delapan belas triliun delapan ratus sebelas miliar delapan ratus delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas: a. Dana Otonomi Khusus; dan b. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. (2) Dana Otonomi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperkirakan sebesar Rp18.264.433.884.000,00 (delapan belas triliun dua ratus enam puluh empat miliar empat ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas: a. Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp7.707.216.942.000,00 (tujuh triliun tujuh ratus tujuh miliar dua ratus enam belas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah) yang dibagi masing-masing dengan proporsi 70% (tujuh puluh persen) untuk Provinsi Papua dan 30% (tiga puluh persen) untuk Provinsi Papua Barat dengan rincian sebagai berikut: 1. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua sebesar Rp5.395.051.859.000,00 (lima triliun tiga ratus sembilan puluh lima miliar lima puluh satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu rupiah). 2. Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat sebesar Rp2.312.165.083.000,00 (dua triliun tiga ratus dua belas miliar seratus enam puluh lima juta delapan puluh tiga ribu rupiah). b. Alokasi Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh sebesar Rp7.707.216.942.000,00 (tujuh triliun tujuh ratus tujuh miliar dua ratus enam belas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah); dan c. Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebesar Rp2.850.000.000.000,00 (dua triliun delapan ratus lima puluh miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut: 1. Dana Tambahan Infrastruktur bagi Provinsi Papua sebesar Rp1.900.000.000.000,00 (satu triliun sembilan ratus miliar rupiah); dan

- 18 -

2. Dana Tambahan Infrastruktur bagi Provinsi Papua Barat sebesar Rp950.000.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh miliar rupiah). (3) Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperkirakan sebesar Rp547.450.000.000,00 (lima ratus empat puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh juta rupiah). 12. Ketentuan ayat (1) Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 16 (1) Program Pengelolaan Subsidi dalam Tahun Anggaran 2016 diperkirakan sebesar Rp188.668.470.321.000,00 (seratus delapan puluh delapan triliun enam ratus enam puluh delapan miliar empat ratus tujuh puluh juta tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah). (2) Anggaran untuk Program Pengelolaan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara tepat sasaran. (3) Anggaran untuk Program Pengelolaan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan berdasarkan perubahan parameter, realisasi harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude PriceICP), dan/atau nilai tukar rupiah. (4) Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kekurangan untuk tahun anggaran sebelumnya yang dibayarkan sesuai dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Program Pengelolaan Subsidi dalam Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden.

- 19 -

13. Ketentuan ayat (1) dan Ayat (2) Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 20 (1) Anggaran Pendidikan diperkirakan sebesar Rp409.747.236.329.000,00 (empat ratus sembilan triliun tujuh ratus empat puluh tujuh miliar dua ratus tiga puluh enam juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah). (2) Persentase Anggaran Pendidikan adalah sebesar 20,0% (dua puluh koma nol persen), yang merupakan perbandingan alokasi Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap total anggaran Belanja Negara sebesar Rp2.047.841.425.980.000,00 (dua kuadriliun empat puluh tujuh triliun delapan ratus empat puluh satu miliar empat ratus dua puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah). (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian Anggaran Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Presiden. 14. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 20A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 20A (1) Pemerintah memberikan Hibah kepada Pemerintah Daerah untuk digunakan sebagai Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dalam rangka mengoptimalkan upaya perbaikan kondisi keuangan PDAM dan penyelesaian piutang negara pada PDAM yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri, Rekening Dana Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah. (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam belanja Hibah sebesar Rp3.912.436.373.000,00 (tiga triliun sembilan ratus dua belas miliar empat ratus tiga puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) yang diberikan kepada 107 Pemerintah Daerah sebagai pemilik PDAM yang mempunyai utang kepada Pemerintah Pusat.

- 20 -

(3) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung dipotong dan diperhitungkan sebagai pelunasan kewajiban PDAM atas piutang negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dicatat sebagai Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp883.113.073.000,00 (delapan ratus delapan puluh tiga miliar seratus tiga belas juta tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp3.029.323.300.000,00 (tiga triliun dua puluh sembilan miliar tiga ratus dua puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah). (4) Atas penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemda melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM dalam bentuk nonkas. 15. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 21 diubah, berbunyi sebagai berikut:

sehingga

Pasal 21 (1) Jumlah anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2016, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, lebih kecil dari pada jumlah anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sehingga dalam Tahun Anggaran 2016 terdapat anggaran defisit sebesar Rp313.340.556.977.000,00 (tiga ratus tiga belas triliun tiga ratus empat puluh miliar lima ratus lima puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) yang akan dibiayai dari Pembiayaan Anggaran. (2) Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari sumber: a. Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp315.867.476.509.000,00 (tiga ratus lima belas triliun delapan ratus enam puluh tujuh miliar empat ratus tujuh puluh enam juta lima ratus sembilan ribu rupiah); dan b. Pembiayaan Luar Negeri Neto sebesar negatif Rp2.526.919.532.000,00 (dua triliun lima ratus dua puluh enam miliar sembilan ratus sembilan belas juta lima ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

- 21 -

(3) Pembiayaan Luar Negeri Neto sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mencakup pembiayaan utang luar negeri, namun tidak termasuk penerbitan SBN di pasar internasional. (4) Ketentuan mengenai alokasi Pembiayaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang ini. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian alokasi Pembiayaan Anggaran yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang ini diatur dalam Peraturan Presiden. 16. Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 30A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 30A (1) Untuk menjamin pelunasan pembelian atas tanah dan bangunan kepada masyarakat korban di dalam peta area terdampak lumpur Sidoarjo dialokasikan dana antisipasi sebesar Rp54.339.105.000,00 (lima puluh empat miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta seratus lima ribu rupiah). (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dana antisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Presiden. 17. Ketentuan ayat (2) Pasal 31 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 31 (1) Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari Daftar Isian Kegiatan (DIK)/Daftar Isian Proyek (DIP)/Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Negara/Lembaga yang dipergunakan dan/atau dioperasikan oleh BUMN dan telah tercatat pada laporan posisi keuangan BUMN sebagai BPYBDS atau akun yang sejenis, ditetapkan untuk dijadikan PMN pada BUMN tersebut. (2) BMN yang dihasilkan dari belanja modal pada DIPA Kementerian Negara/Lembaga yang akan dipergunakan oleh BUMN/Perseroan Terbatas yang didalamnya

- 22 -

terdapat saham milik negara sejak pengadaan BMN dimaksud, ditetapkan menjadi PMN pada BUMN/Perseroan Terbatas yang didalamnya terdapat saham milik negara yang menggunakan BMN tersebut. (3) Hasil proyek/kegiatan yang bersumber dari Bagian Anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Bendahara Umum Negara (BUN) yang telah digunakan oleh Perum Bulog dan Perum Produksi Film Negara (PFN) sebagaimana telah direviu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan tercantum dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) audited Tahun Anggaran 2014, dialihkan menjadi PMN pada BUMN tersebut. (4) Pelaksanaan PMN pada BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 18. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 37 (1) Dalam keadaan darurat, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut: a. proyeksi pertumbuhan ekonomi di bawah asumsi dan deviasi asumsi dasar ekonomi makro lainnya yang menyebabkan turunnya pendapatan negara dan/atau meningkatnya belanja negara secara signifikan; b. kondisi sistem keuangan gagal menjalankan fungsi dan perannya secara efektif dalam perekonomian nasional; dan/atau c. kenaikan biaya utang, khususnya imbal hasil SBN secara signifikan. Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan langkah-langkah: 1. pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam APBN Tahun Anggaran 2016;

- 23 -

2. pergeseran anggaran belanja antarprogram dalam satu bagian anggaran dan/atau antarbagian anggaran; 3. pengurangan pagu Belanja Negara dalam rangka peningkatan efisiensi, dengan tetap menjaga sasaran program prioritas yang tetap harus tercapai; 4. penggunaan SAL untuk menutup kekurangan pembiayaan APBN, dengan terlebih dahulu memperhitungkan ketersediaan SAL untuk kebutuhan anggaran sampai dengan akhir tahun anggaran berjalan dan awal tahun anggaran berikutnya; 5. penambahan utang yang berasal dari penarikan pinjaman dan/atau penerbitan SBN; dan/atau 6. pemberian pinjaman kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dalam hal LPS mengalami kesulitan likuiditas. (2) Dihapus. (3) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keputusan yang tertuang di dalam kesimpulan Rapat Kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dengan Pemerintah, yang diberikan dalam waktu tidak lebih dari 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah usulan disampaikan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat. (4) Apabila persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena suatu dan lain hal belum dapat ditetapkan, maka Pemerintah dapat mengambil langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (5) Pemerintah menyampaikan pelaksanaan langkah-langkah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2016 dan/atau Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016.

- 24 -

19. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 40 Peraturan Presiden mengenai Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 yang merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang ini harus ditetapkan paling lambat tanggal 31 Juli 2016. Pasal II Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta pada tanggal PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 00

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR

TAHUN 2016

TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016 I. UMUM Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2016 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 dilaksanakan mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016, serta Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2016. Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, telah terjadi perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro yang cukup dinamis yang mempunyai dampak cukup signifikan terhadap besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016. Masih melemahnya perekonomian global memberikan tekanan pada ekonomi domestik. Namun, dengan kebijakan yang tepat, kinerja perekonomian 2016 diharapkan dapat terjaga dengan baik. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 akan dipertahankan pada tingkat 5,3% (lima koma tiga persen). Untuk mencapai target tersebut Pemerintah akan mengoptimalkan dukungan belanja yang lebih produktif pada sektor-sektor strategis. Tingkat inflasi pada sepanjang tahun 2016 diperkirakan akan mencapai 4,0% (empat koma nol persen) atau lebih rendah dari asumsi APBN tahun 2016 sebesar 4,7% (empat koma tujuh persen). Lebih rendahnya inflasi

-2tersebut antara lain didukung oleh kebijakan stabilisasi harga dan harga minyak yang masih rendah. Pemerintah dan Bank Indonesia melalui sinergi kebijakan serta koordinasi pengendalian inflasi di tingkat pusat dan daerah senantiasa berupaya mengendalikan laju inflasi pada tahun 2016 agar tetap dapat berada pada rentang sasaran inflasi tahun 2016 sebesar 4,0% ± 1,0% (empat koma nol persen dengan deviasi satu koma nol persen). Sementara itu, rata-rata nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada tahun 2016 diperkirakan akan berada pada titik keseimbangan di kisaran Rp13.500,00 (tiga belas ribu lima ratus rupiah) per satu dolar Amerika Serikat atau menguat dibandingkan asumsinya dalam APBN tahun 2016 sebesar Rp13.900,00 (tiga belas ribu sembilan ratus rupiah) per satu dolar Amerika Serikat. Sejalan dengan kondisi tersebut, suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 (tiga) bulan pada tahun 2016 diperkirakan dapat dipertahankan sesuai dengan asumsi APBN tahun 2016 yaitu 5,5% (lima koma lima persen). Penguatan terhadap nilai tukar rupiah dipengaruhi oleh kebijakan stimulus moneter di Eropa, Jepang, dan Tiongkok pada tahun 2016. Selanjutnya, harga minyak mentah Indonesia pada tahun 2016 diperkirakan mencapai rata-rata USD35 (tiga puluh lima dolar Amerika Serikat) per barel atau lebih rendah dibandingkan dengan asumsi ICP APBN tahun 2016 sebesar USD50 (lima puluh dolar Amerika Serikat) per barel. Hal ini disebabkan penurunan harga minyak dunia yang cukup signifikan, sehubungan dengan pasokan minyak yang masih berlebih dan turunnya permintaan. Realisasi lifting minyak pada tahun 2016 diperkirakan hanya akan terealisasi sebesar 810 (delapan ratus sepuluh) ribu barel per hari, lebih rendah dibandingkan dengan asumsi dalam APBN tahun 2016 yang ditetapkan sebesar 830 (delapan ratus tiga puluh) ribu barel per hari. Penyebab utama atas hal ini adalah penurunan alamiah kapasitas produksi dan belum optimalnya produksi lapangan minyak baru. Sementara lifting gas bumi diperkirakan mencapai 1.115 (seribu seratus lima belas) ribu barel setara minyak per hari, lebih rendah bila dibandingkan dengan asumsi lifting gas bumi pada APBN tahun 2016 yang ditetapkan sebesar 1.155 (seribu seratus lima puluh lima) ribu barel setara minyak per hari.

-3Perubahan asumsi dasar ekonomi makro, pada gilirannya akan berpengaruh pada postur APBN, serta akan diikuti dengan berbagai kebijakan fiskal yang ditujukan untuk menyehatkan APBN, antara lain melalui pengendalian defisit anggaran pada tingkat yang aman. Kondisi perekonomian domestik yang kondusif diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional pada tahun 2016 yaitu yang ditunjukkan antara lain dengan Indeks Pembangunan Manusia yang diharapkan dapat mencapai 70,1 (tujuh puluh koma satu) dan Gini Ratio sebesar 0,39 (nol koma tiga sembilan). Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Nomor .... tanggal …. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara juncto Pasal 29 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 perlu diatur dengan Undang-Undang. Pembahasan Undang-Undang ini dilaksanakan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XI/2013 tanggal 22 Mei 2014. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I

Angka 1 Pasal 3 Cukup jelas. Angka 2 Pasal 4 Ayat (1)

-4Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan ”pihak ketiga yang pajak penghasilannya ditanggung Pemerintah” adalah pihak ketiga yang memberikan jasa kepada Pemerintah dalam rangka penerbitan dan/atau pembelian kembali/penukaran SBN di pasar internasional, yang antara lain jasa agen penjual dan jasa konsultan hukum internasional dan jasa agen penukar/pembeli. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas.

-5Ayat (8) Cukup jelas. Ayat (9) Cukup jelas. Ayat (10) Cukup jelas. Ayat (11) Cukup jelas. Angka 3 Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Penerimaan SDA nonmigas yang bersumber dari sektor kehutanan tidak hanya ditujukan sebagai target penerimaan negara melainkan lebih ditujukan untuk pengamanan kelestarian hutan. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Sambil menunggu dilakukannya perubahan atas Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara, dan dalam rangka mempercepat penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan, dapat

-6dilakukan pengurusan piutangnya melalui mekanisme pengelolaan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perseroan terbatas dan di bidang perbankan. Sedangkan terkait dengan pemberian kewenangan kepada RUPS dan pengawasan Pemerintah dalam penyelesaian piutang bermasalah pada BUMN di bidang usaha perbankan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang BUMN. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Angka 4 Pasal 6 Cukup jelas. Angka 5 Pasal 7 Cukup jelas. Angka 6 Pasal 8 Cukup jelas. Angka 7 Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas.

-7Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Data jumlah desa, jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik. Untuk desa yang belum tersedia data jumlah penduduk, angka kemiskinan, dan luas wilayah dapat digunakan data desa induk secara proporsional sebesar 50% (lima puluh persen), sedangkan untuk data tingkat kesulitan geografis digunakan data yang sama dengan desa induk atau data yang bersumber dari Pemerintah Daerah. Angka 8 Pasal 10 Cukup jelas. Angka 9 Pasal 11 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas.

-8Ayat (3) Huruf a Bagian daerah yang berasal dari biaya pemungutan, digunakan untuk mendanai kegiatan sesuai kebutuhan dan prioritas daerah. Huruf b DBH ini termasuk DBH dari Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPDN yang pemungutannya bersifat final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu. Dalam rangka pengendalian pelaksanaan APBN, penyaluran DBH dapat disalurkan tidak seluruhnya dari pagu alokasi, dan selanjutnya diperhitungkan sebagai kurang bayar DBH. Huruf c Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Dengan ketentuan ini daerah tidak lagi diwajibkan untuk mengalokasikan DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi sebesar 0,5% (nol koma lima persen) untuk tambahan anggaran pendidikan dasar. Kebijakan penggunaan DBH Minyak Bumi dan Gas Bumi untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Aceh dilaksanakan

-9sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi UndangUndang, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Huruf c Kebijakan ini merupakan konsekuensi dari perubahan kebijakan berupa pengalihan kewenangan di bidang kehutanan dari kabupaten/kota menjadi kewenangan provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) PDN neto sebesar Rp1.391.194.393.862.000,00 (satu kuadriliun tiga ratus sembilan puluh satu triliun seratus sembilan puluh empat miliar tiga ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah) dihitung berdasarkan penjumlahan antara Penerimaan Perpajakan sebesar Rp1.546.664.648.856.000,00 (satu kuadriliun lima ratus empat puluh enam triliun enam ratus enam puluh empat miliar enam ratus empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan PNBP sebesar Rp273.849.407.620.000,00 (dua ratus tujuh puluh tiga triliun delapan ratus empat puluh sembilan miliar empat ratus tujuh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) dikurangi dengan Penerimaan Negara yang Dibagihasilkan kepada Daerah, yang terdiri atas:

- 10 a. Penerimaan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WPOPDN dan PPh Pasal 21 sebesar Rp146.200.250.000.000,00 (seratus empat puluh enam triliun dua ratus miliar dua ratus lima puluh juta rupiah); b. Penerimaan PBB sebesar Rp19.408.001.816.000,00 (sembilan belas triliun empat ratus delapan miliar satu juta delapan ratus enam belas ribu rupiah); c. Penerimaan CHT sebesar Rp139.817.757.500.000,00 (seratus tiga puluh sembilan triliun delapan ratus tujuh belas miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); d. Penerimaan SDA Migas sebesar Rp78.617.410.000.000,00 (tujuh puluh delapan triliun enam ratus tujuh belas miliar empat ratus sepuluh juta rupiah); e. Penerimaan SDA Mineral dan Batubara sebesar Rp40.820.154.505.000,00 (empat puluh triliun delapan ratus dua puluh miliar seratus lima puluh empat juta lima ratus lima ribu rupiah); f.

Penerimaan SDA Kehutanan sebesar Rp3.030.257.341.000,00 (tiga triliun tiga puluh miliar dua ratus lima puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

g. Penerimaan SDA Perikanan sebesar Rp693.000.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh tiga milyar rupiah); dan h. Penerimaan SDA Panas Bumi sebesar Rp732.831.452.000,00 (tujuh ratus tiga puluh dua miliar delapan ratus tiga puluh satu juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah). Ayat (8) Cukup jelas.

- 11 Angka 10 Pasal 12 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (2A) Kebijakan ini dimaksudkan untuk penyelesaian/kompensasi terhadap kekurangan penyaluran DAK Tahun Anggaran 2015 yang output kegiatannya telah tercapai 100% (seratus persen) dan memenuhi persyaratan penyaluran. Ayat (3) Penyesuaian alokasi DAK Fisik, khususnya untuk DAK Reguler dan DAK Infrastruktur Publik Daerah dilakukan sehubungan dengan turunnya rencana penerimaan negara dan realokasi dari DAK Nonfisik. Huruf a Daerah provinsi/kabupaten/kota penerima DAK Reguler masing-masing bidang ditetapkan berdasarkan usulan daerah kepada Kementerian Negara/Lembaga sesuai bidang yang menjadi prioritas nasional. Besaran alokasi DAK Reguler dihitung berdasarkan data teknis dengan memperhatikan kebutuhan daerah. Huruf b DAK Infrastruktur Publik Daerah dialokasikan untuk mendukung penyediaan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang konektivitas antardaerah, peningkatan kegiatan ekonomi, dan pelayanan publik.

- 12 Huruf c Daerah kabupaten/kota penerima DAK Afirmasi adalah daerah kabupaten/kota yang termasuk dalam kategori daerah perbatasan dengan negara lain, daerah tertinggal, dan/atau daerah kepulauan. Kabupaten/kota daerah perbatasan, tertinggal, dan kepulauan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran alokasi DAK Afirmasi untuk kabupaten/kota tertinggal dan daerah perbatasan dihitung berdasarkan data teknis masing-masing bidang dengan memperhatikan kebutuhan daerah. Ayat (4) Penetapan pagu DAK Reguler per bidang didasarkan pada kebutuhan daerah dan pencapaian prioritas nasional. Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Cukup Jelas. Huruf c Cukup Jelas. Huruf d Cukup Jelas. Huruf e Cukup Jelas. Huruf f Cukup Jelas. Huruf g Cukup Jelas.

- 13 Huruf h Cukup Jelas. Huruf i Cukup Jelas. Huruf j Cukup Jelas. Huruf k Penyaluran atas alokasi anggaran ini dilakukan sekaligus bersamaan dengan penyaluran DAK Fisik

secara

Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Penyesuaian alokasi DAK Nonfisik dilakukan untuk Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah serta Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB). Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Cukup Jelas. Huruf c Penyesuaian alokasi anggaran untuk Dana Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah disebabkan adanya perubahan data guru Tunjangan Profesi Guru PNS Daerah.

- 14 Huruf d Cukup Jelas. Huruf e Cukup Jelas. Huruf f Penyesuaian alokasi anggaran untuk Dana BOK dan BOKB dilakukan karena: 1) Adanya kelebihan alokasi dana BOK karena sebagian besar ditanggung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS); dan 2) Realokasi sebagian dana BOK ke DAK Reguler Bidang Kesehatan. Huruf g Cukup Jelas. Ayat (8) Cukup jelas. Angka 11 Pasal 14 Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) Huruf a Cukup Jelas. Huruf b Cukup Jelas.

- 15 Huruf c Penambahan alokasi anggaran untuk Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat dimaksudkan dalam rangka percepatan pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Ayat (3) Cukup Jelas. Angka 12 Pasal 16 Cukup jelas. Angka 13 Pasal 20 Ayat (1) Selain alokasi Anggaran Pendidikan, Pemerintah mengelola Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN), yang merupakan bagian alokasi anggaran pendidikan tahun-tahun sebelumnya yang sudah terakumulasi sebagai dana abadi pendidikan (endowment fund) yang dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Pendidikan. Hasil pengelolaan dana abadi pendidikan dimaksud digunakan untuk menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi, antara lain dalam bentuk pemberian beasiswa, riset, dan dana cadangan pendidikan guna mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam. Ayat (2) Cukup jelas.

- 16 Ayat (3) Cukup jelas. Angka 14 Pasal 20 A Cukup Jelas.

Angka 15 Pasal 21 Cukup Jelas Angka 16 Pasal 30A Ayat (1) Dana antisipasi direncanakan sebagai pemenuhan kekurangan atas alokasi Tahun Anggaran 2015 yang digunakan untuk pembayaran kepada masyarakat yang memiliki tanah dan bangunan yang terkena luapan lumpur Sidoarjo dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007, yang bila digunakan akan menjadi tambahan pinjaman Lapindo Brantas Inc./PT Minarak Lapindo Jaya kepada Pemerintah. Dana antisipasi dibayarkan setelah dilakukan verifikasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atas pelaksanaan pembayaran dana antisipasi Tahun Anggaran 2015. Ayat (2) Sebagai dasar pelaksanaan pembayaran dana antisipasi, akan dilakukan revisi atas Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2015 tentang Pemberian Dana Antisipasi untuk Melunasi Pembelian Tanah dan Bangunan Milik Masyarakat Yang Terkena Luapan Lumpur Sidoarjo Dalam Peta Area Terdampak 22 Maret 2007.

- 17 Angka 17 Pasal 31 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “Barang Milik Negara” yaitu berupa tanah dan/atau bangunan serta selain tanah dan/atau bangunan. Penetapan BPYBDS sebagai PMN pada BUMN meliputi antara lain BPYBDS sebagaimana tercatat dalam laporan keuangan PT PLN (Persero) yang telah diserahterimakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menjadi tambahan PMN bagi PT PLN (persero) sesuai hasil reviu BPKP. Ayat (2) Cukup Jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Angka 18 Pasal 37 Ayat (1) Huruf a Yang dimaksud dengan “proyeksi” dalam ketentuan ini adalah proyeksi pertumbuhan ekonomi paling rendah 1% (satu persen) di bawah asumsi dan/atau proyeksi asumsi ekonomi makro lainnya mengalami deviasi paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen) dari asumsi yang telah ditetapkan, kecuali prognosis lifting dengan deviasi paling rendah 5% (lima persen). Huruf b Yang dimaksud dengan “sistem keuangan gagal” dalam ketentuan ini ditunjukkan dengan terjadinya kesulitan likuiditas, masalah solvabilitas, kegagalan program penjaminan

- 18 untuk memenuhi kewajiban pembayaran simpanan, dan/atau penurunan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan. Yang dimaksud dengan “sistem keuangan” mencakup lembaga keuangan dan pasar keuangan termasuk pasar SBN domestik. Huruf c Kenaikan biaya utang yang bersumber dari kenaikan imbal hasil (yield) SBN adalah terjadinya peningkatan imbal hasil secara signifikan yang menyebabkan krisis di pasar SBN, yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan parameter dalam Protokol Manajemen Krisis (Crisis Management ProtocolCMP) pasar SBN. Keadaan darurat tersebut menyebabkan prognosis penurunan Pendapatan Negara yang berasal dari Penerimaan Perpajakan dan PNBP, dan adanya perkiraan tambahan beban kewajiban negara yang berasal dari pembayaran pokok dan bunga utang, subsidi BBM dan listrik, serta belanja lainnya. Ayat (2) Dihapus. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud “karena suatu dan lain hal belum dapat dilakukan” adalah apabila Badan Anggaran belum dapat melakukan rapat kerja dan/atau mengambil kesimpulan di dalam rapat kerja, dalam waktu 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah usulan disampaikan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Ayat (5) Cukup jelas. Angka 19 Pasal 40 Cukup jelas.

- 19 Pasal II

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR

LAMPIRAN I RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016 RINCIAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMBIAYAAN ANGGARAN DALAM RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2016 SEMULA (Ribuan Rupiah) I.

RINCIAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT FUNGSI

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11

Pelayanan Umum Pertahanan Ketertiban dan Keamanan Ekonomi Perlindungan Lingkungan Hidup Perumahan dan Fasilitas Umum Kesehatan Pariwisata Agama Pendidikan Perlindungan Sosial

II.

RINCIAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MENURUT ORGANISASI DAN PROGRAM

2.1

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

2.1.1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

316.532.552.972 99.648.906.413 109.794.003.671 360.226.703.842 12.087.785.528 34.651.116.220 67.213.699.328 7.432.749.570 9.785.100.003 150.089.964.208 158.088.795.541

MENJADI (Ribuan Rupiah)

312.081.137.876 100.047.154.549 111.543.706.712 347.261.421.206 11.048.159.159 37.822.125.677 65.819.779.328 6.341.489.916 9.778.368.546 139.511.121.623 148.283.126.106

953.302.827

768.254.903

Teknis Lainnya MPR

68.345.366

68.345.366

2.1.2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MPR

36.083.948

36.083.948

2.1.3

Program Pelaksanaan Tugas Konstitusional MPR dan Alat Kelengkapannya

2.2

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

2.2.1

Program Dukungan Manajemen Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal DPR RI

2.2.2

Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan

2.2.3

Program Penguatan Kelembagaan DPR RI

2.2.4

Program Pelaksanaan Fungsi DPR RI

2.3

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

2.3.1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

848.873.513

663.825.589

5.223.295.696

4.722.693.041

1.751.072.453

1.250.469.798

39.478.555

39.478.555

2.713.718.411

2.713.718.411

719.026.277

719.026.277

3.471.229.450

3.439.174.829

Lainnya BPK

1.566.892.800

1.566.892.800

2.3.2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPK

1.117.290.893

1.040.722.513

2.3.3

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPK

21.841.210

21.841.210

2.3.4

Program Kepaniteraan Kerugian Negara/Daerah, Pengembangan dan 17.434.254

17.434.254

Pelayanan Hukum di Bidang Pemeriksaan Keuangan Negara 2.3.5

Program Peningkatan Mutu Kelembagaan, Aparatur dan Pemeriksaan Keuangan Negara

2.3.6

Program Pemeriksaan Keuangan Negara

2.4

MAHKAMAH AGUNG

2.4.1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

2.4.2

36.549.527

34.557.907

711.220.766

757.726.145

8.964.879.492

8.795.715.309

7.371.445.992

7.193.281.809

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.100.000.000

1.100.000.000

2.4.3

Mahkamah Agung Program Penyelesaian Perkara Mahkamah Agung

162.270.100

162.270.100

2.4.4

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

112.141.000

116.141.000

2.4.5

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

67.956.600

71.956.600

2.4.6

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN)

21.831.000

22.831.000

2.4.7

Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Mahkamah Agung

97.834.800

97.834.800

2.4.8

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur 31.400.000

31.400.000

Mahkamah Agung

-2SEMULA (Ribuan Rupiah) 2.5

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

2.5.1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kejaksaan RI

2.5.2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kejaksaan RI

2.5.3

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kejaksaan RI

2.5.4

Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kejaksaan RI

2.5.5

Program Penyelidikan/Pengamanan/Penggalangan Permasalahan

MENJADI (Ribuan Rupiah)

4.527.592.621

4.993.717.658

3.665.812.709

3.570.735.411

95.350.092

95.350.092

19.675.243

19.675.243

110.644.053

110.644.053

Hukum di Bidang IPOLEKSOSBUD Hukum dan Hankam

227.981.599

227.981.599

2.5.6

Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Umum

180.946.175

513.789.371

2.5.7

Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Pidana Khusus, 211.678.723

440.037.862

Pelanggaran Ham yang Berat dan Perkara Tindak Pidana Korupsi 2.5.8

Program Penanganan dan Penyelesaian Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara

2.6

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

2.6.1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara

2.6.2

38.617.711

54.214.636

49.479.615

77.739.016

69.125.129

7.825.569

6.714.191

25.342.257

23.712.652

35.096.000

32.195.673

43.870.000

41.521.500

90.400.000

82.929.360

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara

2.6.13

41.135.175

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara

2.6.12

418.058.728

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara

2.6.11

459.534.585

Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan Kepada Presiden dan Wakil Presiden

2.6.10

19.695.620

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara

2.6.9

21.817.343

Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden

2.6.8

487.773.909

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Sekretariat Negara

2.6.7

454.859.305

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara

2.6.6

678.619.381

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara

2.6.5

687.542.372

Program Penyelenggaraan Pelayanan Dukungan Kebijakan kepada Presiden dan Wakil Presiden

2.6.4

15.504.027 2.092.917.048

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Sekretariat Negara

2.6.3

15.504.027 2.158.501.491

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sekretariat Negara

2.7

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

2.7.1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

159.125.233

144.473.579

5.124.503.315

3.736.872.285

Lainnya Kementerian Dalam Negeri

385.575.716

307.425.716

2.7.2

Program Pendidikan Kepamongprajaan

634.773.257

588.773.257

2.7.3

Program Pengawasan Internal Kementerian Dalam Negeri dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

2.7.4

Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

2.7.5

Program Bina Administrasi Kewilayahan

2.7.6

Program Bina Pemerintahan Desa

2.7.7

69.860.709

64.860.709

215.206.916

160.206.916

276.024.380

193.024.380

1.076.357.205

376.257.205

Program Bina Pembangunan Daerah

332.029.260

212.629.260

2.7.8

Program Bina Otonomi Daerah

208.105.867

131.105.867

2.7.9

Program Penataan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1.549.727.582

1.404.496.552

2.7.10

Program Peningkatan Kapasitas Keuangan Pemerintah Daerah

97.534.258

82.034.258

2.7.11

Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri

55.904.831

47.654.831

2.7.12

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri

2.8

KEMENTERIAN LUAR NEGERI

2.8.1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Luar Negeri

2.8.2

168.403.334 6.954.856.681

4.973.764.555

4.820.792.649

667.870.470

576.240.965

675.335.035

553.908.607

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Luar Negeri

2.8.3

223.403.334 7.331.311.770

Program Pelaksanaan Diplomasi dan Kerjasama Internasional pada Perwakilan RI di Luar Negeri

-3SEMULA (Ribuan Rupiah) 2.8.4

Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika

2.8.5

Multilateral Program Optimalisasi Informasi dan Diplomasi Publik

2.8.9

Program Optimalisasi Diplomasi terkait dengan Pengelolaan Hukum dan Perjanjian Internasional

44.954.705

66.661.344

62.661.663

472.561.992

483.811.903

98.371.806

94.271.806

43.457.295

41.719.003

133.962.753

126.715.753 32.441.758

Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Keprotokolan dan Kekonsuleran

2.8.11

46.345.059

Program Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang

2.8.8

2.8.10

87.785.694

Program Peningkatan Hubungan dan Politik Luar Negeri melalui Kerjasama ASEAN

2.8.7

89.292.843

Program Pemantapan Hubungan dan Politik Luar Negeri serta Optimalisasi Diplomasi di Kawasan Amerika dan Eropa

2.8.6

MENJADI (Ribuan Rupiah)

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Luar Negeri

33.136.443

2.8.12

Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Luar Negeri

30.552.175

29.552.175

2.9

KEMENTERIAN PERTAHANAN

99.462.051.493

99.883.774.900

2.9.1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 1.991.281.309

1.864.738.645

9.617.743.786

10.978.601.286

Lainnya Kementerian Pertahanan 2.9.2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pertahanan

2.9.3

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertahanan

57.110.921

57.110.921

1.397.929.788

1.397.929.788

Program Pendidikan dan Pelatihan Kemhan/TNI

254.742.083

254.742.083

Program Strategi Pertahanan

107.579.948

107.579.948

2.9.4

Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan

2.9.5 2.9.6 2.9.7

Program Perencanaan Umum dan Penganggaran Pertahanan

2.9.8

Program Pengembangan Teknologi dan Industri Pertahanan

2.9.9 2.9.10 2.9.11

Program Pembinaan Instalasi Strategis Nasional

2.9.12

70.291.262

70.291.262

3.100.000.000

3.100.000.000

Program Potensi Pertahanan

262.610.556

262.610.556

Program Kekuatan Pertahanan

231.799.810

231.799.810

26.083.804

26.083.804

Program Penggunaan Kekuatan Pertahanan Integratif

2.350.165.164

2.350.165.164

2.9.13

Program Modernisasi Alutsista/Nonalutsista/ Sarpras Integratif

2.059.326.579

2.059.326.579

2.9.14

Program Profesionalisme Prajurit Integratif

2.9.15

399.255.180

399.255.180

Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Integratif

3.521.042.289

4.122.133.797

2.9.16

Program Dukungan Kesiapan Matra Darat

2.531.469.026

2.531.469.026

2.9.17

Program Modernisasi Alutsista dan Nonalutsista/Sarana dan 6.139.313.245

Prasarana Matra Darat

6.139.313.245

2.9.18

Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Darat

1.415.265.935

1.415.265.935

2.9.19

Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Darat

34.397.943.876

33.989.062.964

2.9.20

Program Dukungan Kesiapan Matra Laut

2.780.101.470

2.780.101.470

2.9.21

Program Modernisasi Alutsista (Alat Utama Sistem Pertahanan) dan 3.333.909.624

3.333.909.624

Nonalutsista Serta Pengembangan Fasilitas dan Sarana Prasarana Matra Laut 2.9.22

Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Laut

421.505.048

2.9.23

421.505.048

Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Laut

9.309.344.363

8.870.086.148

2.9.24

Program Dukungan Kesiapan Matra Udara

3.192.324.718

3.192.324.718

2.9.25

Program Modernisasi Alutsista dan Nonalutsista serta 5.002.131.889

5.002.131.889

Pengembangan Fasilitas dan Sarpras Matra Udara 2.9.26

Program Peningkatan Profesionalisme Personel Matra Udara

2.9.27

Program Penyelenggaraan Manajemen dan Operasional Matra Udara

2.10

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

2.10.1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Hukum dan HAM

2.10.2

596.945.688

4.894.834.132

4.329.290.322

9.531.863.581

10.552.506.611

2.224.135.226

2.224.135.226

30.000.000

30.000.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Hukum dan HAM

2.10.3

596.945.688

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Hukum dan HAM

37.442.406

37.442.406

630.850.638

630.850.638

Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasyarakatan

3.548.591.226

4.848.591.226

Program Peningkatan Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian

2.533.375.709

2.254.018.739

179.029.987

179.029.987

Program Pembentukan Hukum

56.950.641

56.950.641

2.10.9

Program Pemajuan HAM

40.553.552

40.553.552

2.10.10

Program Pembinaan Hukum Nasional

107.460.286

107.460.286

2.10.4

Program Administrasi Hukum Umum

2.10.5 2.10.6 2.10.7

Program Pembinaan/Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual

2.10.8

-4SEMULA (Ribuan Rupiah) 2.10.11

Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Hukum dan HAM

2.10.12

Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM

2.11

KEMENTERIAN KEUANGAN

2.11.1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Keuangan

2.11.2

27.895.710

MENJADI (Ribuan Rupiah) 27.895.710

115.578.200

115.578.200

39.278.335.504

38.070.590.847

14.504.663.984

14.413.894.875 104.253.813

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Keuangan

108.792.511

2.11.3

Program Pengelolaan Anggaran Negara

145.977.686

141.335.152

2.11.4

Program Peningkatan dan Pengamanan Penerimaan Pajak

8.124.566.560

7.462.497.314

2.11.5

Program Pengawasan Pelayanan dan Penerimaan di Bidang 3.475.569.429

3.274.006.195 126.078.440

Kepabeanan dan Cukai 2.11.6

Program Peningkatan Kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

133.641.167

2.11.7

Program Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko

109.080.791

98.803.892

2.11.8

Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara

11.076.072.334

10.968.476.562

2.11.9

Program Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian Pengurusan 624.959.851

580.180.081 676.421.478

Piutang Negara dan Pelayanan Lelang 2.11.10

Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Keuangan Negara

734.177.924

2.11.11

Program Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan

240.833.267

224.643.045

2.12 2.12.1

KEMENTERIAN PERTANIAN Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

31.507.186.127

27.580.931.063

1.634.662.112

1.596.362.112

100.393.898

100.393.898

Lainnya Kementerian Pertanian 2.12.2

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian

2.12.3

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan

7.731.256.407

6.814.756.407

2.12.4

Program Peningkatan Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura

1.240.515.926

1.128.515.926

2.12.5

Program Peningkatan Produksi Komoditas Perkebunan Berkelanjutan

1.917.993.750

1.175.967.492

2.12.6

Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan 2.297.093.874

1.497.093.874

11.069.300.141

10.068.871.335

Rakyat 2.12.7

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

2.12.8

Program Penciptaan Teknologi dan Inovasi Pertanian Bio-Industri Berkelanjutan

2.079.989.941

1.979.989.941

2.12.9

Program Peningkatan Penyuluhan, Pendidikan dan Pelatihan Pertanian

1.606.830.420

1.535.694.389

2.12.10

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

783.064.320

713.064.320

2.12.11

Program Peningkatan Kualitas Pengkarantinaan Pertanian dan 976.685.338

909.685.338

Pengawasan Keamanan Hayati 2.12.12

Program Pendidikan Menengah Pertanian

2.13

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

2.13.1

Program Pengembangan SDM Industri dan Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian

2.13.2

Kementerian Perindustrian Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro

2.13.4

Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka

Kementerian Perindustrian Program Pengembangan Teknologi dan Kebijakan Industri

2.13.9

Program Percepatan Penyebaran dan Pemerataan Pembangunan Industri

15.923.000

9.438.000

251.423.000

172.780.234

205.704.000

175.130.772

190.956.000

152.145.619

432.868.000

389.050.103

49.569.000

46.925.395

571.876.027

558.420.488

513.493.000

436.469.050

Program Peningkatan Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional

2.14

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

2.14.1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ESDM

2.14.2

890.472.900

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur

2.13.8

2.13.10

966.404.715

Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

2.13.7

2.887.191.045

Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika

2.13.6

60.536.031

3.256.691.742

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.13.3

2.13.5

69.400.000

58.475.000

56.358.484

8.563.883.834

7.741.806.105

411.866.775

411.866.775

42.547.894

42.547.894

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian ESDM

-5SEMULA (Ribuan Rupiah) 2.14.3

MENJADI (Ribuan Rupiah)

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ESDM

77.446.476

77.446.476

2.972.459.103

2.298.710.000

Program Pengelolaan Ketenagalistrikan

194.517.967

194.517.967

Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral dan Batubara

190.493.388

140.287.437

2.14.4

Program Pengelolaan dan Penyediaan Minyak dan Gas Bumi

2.14.5 2.14.6 2.14.7

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 67.553.922

67.553.922

2.14.8

Lainnya Dewan Energi Nasional Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian ESDM

857.026.350

828.056.220

2.14.9

Program Pendidikan dan Pelatihan ESDM

669.811.292

653.406.125

2.14.10

Program Penelitian, Mitigasi dan Pelayanan Geologi

759.036.573

759.036.573

2.14.11

Program Pengaturan dan Pengawasan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa

2.14.12

Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

2.15

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

2.15.1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perhubungan

2.15.2

118.000.000 2.150.376.716

48.465.647.322

42.902.481.785

884.289.420

840.283.077

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perhubungan

100.311.699

100.159.772

3.811.622.954

3.513.101.562

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Laut

14.437.683.298

13.199.346.169

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Udara

10.307.839.602

9.496.812.875

13.209.109.945

10.400.705.363

2.15.3

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Darat

2.15.4 2.15.5 2.15.6

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Transportasi Perkeretaapian

2.15.7

Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Perhubungan

2.15.8

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan

2.16

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

2.16.1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

2.16.2

170.747.378 2.150.376.716

217.259.108

206.259.234

5.497.531.296

5.145.813.733

49.232.799.474

42.605.863.439

2.902.381.429

2.556.799.696

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

195.941.727

166.550.467

2.16.3

Program Pendidikan Dasar dan Menengah

27.505.148.662

24.070.688.489

2.16.4

Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

2.248.879.612

1.776.883.710

2.16.5

Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pendidikan 1.424.077.809

1.253.314.938

dan Kebudayaan 2.16.6

Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra

2.16.7

Program Pelestarian Budaya

2.16.8

Program Guru dan Tenaga Kependidikan

2.17

KEMENTERIAN KESEHATAN

2.17.1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kesehatan

2.17.2

Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional

2.17.3

Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Kesehatan

499.170.918

415.666.040

1.885.553.886

1.547.274.729

12.571.645.431

10.818.685.370

63.481.597.001

62.470.934.203

4.331.053.061

4.016.890.263

25.616.725.009

25.614.025.009

105.000.000

105.000.000

3.017.856.573

2.858.636.573

15.971.813.965

15.821.813.965

4.098.559.756

3.879.575.756

Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan

3.165.850.646

3.141.738.646

2.17.8

Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan

1.109.145.938

1.054.145.938

2.17.9

Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya

2.17.4

Program Pembinaan Kesehatan Masyarakat

2.17.5

Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

2.17.6

Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

2.17.7

Manusia Kesehatan (PPSDMK) 2.18

KEMENTERIAN AGAMA

2.18.1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Agama

2.18.2

Program Kerukunan Umat Beragama

2.18.3

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Agama

6.065.592.053

5.979.108.053

57.120.500.963

55.748.638.067

2.545.578.082

2.543.899.873

90.647.210

89.678.272

140.097.161

139.810.164

4.996.788.082

4.994.993.700

44.511.655.452

43.224.907.621

1.412.494.456

1.388.338.195

Program Bimbingan Masyarakat Katolik

824.450.417

817.111.400

2.18.8

Program Bimbingan Masyarakat Hindu

624.951.268

610.793.640

2.18.9

Program Bimbingan Masyarakat Buddha

299.972.777

286.572.845

2.18.10

Program Penyelenggaraan Haji Dan Umrah

1.069.710.167

1.068.486.741

2.18.11

Program Penelitian, Pengembangan, dan Pendidikan Pelatihan 604.155.891

584.045.616

2.18.4

Program Bimbingan Masyarakat Islam

2.18.5

Program Pendidikan Islam

2.18.6

Program Bimbingan Masyarakat Kristen

2.18.7

Kementerian Agama

-6SEMULA (Ribuan Rupiah) 2.19

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

2.19.1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Ketenagakerjaan

2.19.2

Kementerian Ketenagakerjaan Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja

2.19.4

Program Pengembangan Hubungan Industrial dan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Program Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas

2.20

KEMENTERIAN SOSIAL

2.20.1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Sosial

2.20.2

Kementerian Sosial Program Pemberdayaan Sosial

2.20.4

Program Rehabilitasi Sosial

2.20.5

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

2.20.6

Program Penanganan Fakir Miskin

2.20.7

Program Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, dan Pengembangan, dan Penyuluhan Sosial

2.21

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

2.21.1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

57.354.396

48.319.479

1.089.201.468

858.380.381

318.400.998

239.497.430

494.106.712

375.631.741

84.137.555

71.275.259

1.421.110.961

1.078.800.844

14.680.987.843

13.098.933.208

468.215.742

412.809.319

34.774.276

29.811.654

519.682.925

459.318.384

1.519.780.002

1.342.658.747

10.733.943.717

9.613.250.546

1.030.803.790

910.733.564

373.787.391

330.350.994

6.113.936.955

5.845.654.124

900.414.369

823.185.866

71.171.368

65.795.221 329.503.298

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan

2.21.3

292.122.884

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur

2.20.3

2.21.2

337.372.209

Program Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan

2.19.7

2.964.028.018

Program Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan

2.19.6

3.801.684.299

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur

2.19.3

2.19.5

MENJADI (Ribuan Rupiah)

Program Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Usaha Kehutanan

347.100.000

2.21.4

Program Pengendalian DAS dan Hutan Lindung

939.807.027

903.660.651

2.21.5

Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem

1.317.378.000

1.274.525.625

2.21.6

Program Planologi dan Tata Lingkungan

344.930.000

323.973.949

2.21.7

Program Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan

318.259.500

307.844.109

2.21.8

Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan SDM

360.838.691

345.691.545

2.21.9

Program Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan

219.173.000

204.581.368

2.21.10

Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

241.800.000

226.479.497

2.21.11

Program Pengendalian Perubahan Iklim

857.105.000

855.132.144

2.21.12

Program Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3

2.21.13

Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

2.22

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

2.22.1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Kelautan dan Perikanan

2.22.2

88.880.000

83.418.823

107.080.000

101.862.028

13.801.192.731

11.167.543.740

442.557.657

388.585.218

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur 98.966.176

81.043.378

2.22.3

Kementerian Kelautan dan Perikanan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

3.513.629.229

2.881.876.750

2.22.4

Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya

1.676.038.704

1.292.544.022

2.22.5

Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

1.838.304.293

1.534.924.687

2.22.6

Program Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan

1.814.669.841

1.404.824.293

2.22.7

Program Pengelolaan Ruang Laut

1.411.472.567

986.788.940

2.22.8

Program Penelitian dan Pengembangan Iptek Kelautan dan Perikanan

888.929.232

697.602.315

2.22.9

Program Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat Kelautan 1.446.679.775

1.293.145.054

dan Perikanan 2.22.10

Program Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan

2.23

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

2.23.1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian PUPR

2.23.2

606.209.083 97.073.068.654

233.348.834

233.348.834

202.082.451

202.082.451

105.813.829

105.813.829

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PUPR

2.23.3

669.945.257 104.080.698.865

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian PUPR

-7SEMULA (Ribuan Rupiah)

MENJADI (Ribuan Rupiah)

2.23.4

Program Penyelenggaraan Jalan

45.200.871.601

40.622.249.003

2.23.5

Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Permukiman

17.855.312.951

16.753.445.684

2.23.6

Program Pengelolaan Sumber Daya Air

30.427.440.685

28.601.377.079

2.23.7

Program Pengembangan Perumahan

7.697.759.159

8.305.362.419

2.23.8

Program Pengembangan Pembiayaan Perumahan

224.171.215

224.171.215

2.23.9

Program Penelitian dan Pengembangan Kementerian PUPR

500.647.513

530.167.513

2.23.10

Program Pembinaan Konstruksi

681.971.765

633.571.765

2.23.11

Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah

500.312.500

410.512.500

2.23.12

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

450.966.362

450.966.362

2.24

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK HUKUM DAN 292.678.497

240.915.962

2.24.1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 153.042.339

138.409.579

20.696.604

19.862.479

KEAMANAN Lainnya Kemenko Polhukam 2.24.2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kemenko Polhukam

2.24.3

Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

2.25

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

2.25.1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

118.939.554

82.643.904

361.614.997

359.230.685

Lainnya Kemenko Perekonomian

129.130.445

127.686.350

2.25.2

Program Koordinasi Kebijakan Bidang Perekonomian

232.484.552

231.544.335

2.26

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN 487.378.446

393.487.191

2.26.1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 149.216.063

143.052.637

MANUSIA DAN KEBUDAYAAN Lainnya Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2.26.2

Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

2.27

KEMENTERIAN PARIWISATA

2.27.1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pariwisata

2.27.2

250.434.554 4.624.362.267

344.970.543

339.742.518

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pariwisata

2.27.3

338.162.383 5.409.025.863

Program Pengembangan Kepariwisataan

2.28

KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA

2.28.1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

35.716.256

23.616.256

5.028.339.064

4.261.003.493

345.000.000

249.922.667 120.149.121

Lainnya Kementerian BUMN

165.857.092

2.28.2

Program Pembinaan BUMN

179.142.908

129.773.546

2.29

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

40.627.378.612

38.755.374.148

2.29.1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 28.539.264.876

28.516.365.475

Lainnya Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi 2.29.2

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

50.475.000

43.589.184

953.570.229

926.877.222

Program Pembelajaran dan Kemahasiswaan

6.162.976.061

6.178.134.890

Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Iptek dan Dikti

3.202.731.542

1.384.537.522

2.29.6

Program Penguatan Riset dan Pengembangan

1.527.752.004

1.515.260.955

2.29.7

Program Penguatan Inovasi

2.30

KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH

2.30.1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas

2.29.3

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Iptek dan Dikti

2.29.4 2.29.5

Teknis Lainnya Kementerian Koperasi dan UKM 2.30.2

190.608.900

190.608.900

1.233.184.526

1.065.438.716

231.289.216

219.347.626

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian 99.000.000

96.059.500

2.30.3

Koperasi dan UKM Program Peningkatan Daya Saing UMKM dan Koperasi

617.844.165

503.738.152

2.30.4

Program Penguatan Kelembagaan Koperasi

120.935.417

98.330.380

2.30.5

Program Peningkatan Penghidupan Berkelanjutan Berbasis 164.115.728

147.963.058

769.331.578

707.635.020

Usaha Mikro 2.31

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

2.31.1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

PERLINDUNGAN ANAK Lainnya Kementerian PP&PA

167.289.578

272.346.683

2.31.2

Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

340.400.000

197.938.821

2.31.3

Program Perlindungan Anak

261.642.000

178.618.960

2.31.4

Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan -

58.730.556

Perempuan dan Perlindungan Anak

-8SEMULA (Ribuan Rupiah) 2.32

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN

2.32.1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

REFORMASI BIROKRASI Lainnya Kementerian PAN dan RB 2.32.2

Birokrasi BADAN INTELIJEN NEGARA

2.33.1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Intelijen Negara

124.103.227

109.172.168

16.268.746

15.641.141

65.014.254

55.771.335

2.018.260.108

2.425.308.451

981.947.180

1.006.211.706

10.426.745

403.060.562

1.025.886.183

1.016.036.183

905.446.595

790.784.452

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Intelijen Negara

2.33.3

180.584.644

Program Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

2.33

2.33.2

205.386.227

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian PAN dan RB

2.32.3

MENJADI (Ribuan Rupiah)

Program Pengembangan, Penyelidikan, Pengamanan dan Penggalangan Keamanan Negara

2.34

LEMBAGA SANDI NEGARA

2.34.1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lembaga Sandi Negara

233.535.749

204.496.304

2.34.2

Program Pengembangan Persandian Nasional

671.910.846

586.288.148

2.35

DEWAN KETAHANAN NASIONAL

45.958.904

43.706.737

2.35.1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 30.356.220

Lainnya Wantanas

31.072.355

2.35.2

Program Pengembangan Kebijakan Ketahanan Nasional

14.886.549

13.350.517

2.36

BADAN PUSAT STATISTIK

5.439.733.201

4.866.426.875

2.36.1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 2.247.784.198

2.140.707.441

270.562.488

147.147.783

Lainnya BPS 2.36.2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS

2.36.3

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS

2.36.4

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik

2.37

KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/

2.37.1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

BAPPENAS Lainnya Bappenas 2.37.2

Program Perencanaan Pembangunan Nasional

2.38

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BPN

2.38.1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian ATR/BPN

2.38.2

1.463.944.435

1.423.699.508

309.080.000

309.080.000

127.238.140

65.000.522

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Bappenas

2.37.4

5.951.868 2.572.619.783

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas

2.37.3

9.219.463 2.912.167.052

5.000.000

5.000.000

1.022.626.295

1.044.618.986

6.387.870.051

6.023.609.763

3.104.150.053

3.071.324.468

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian ATR/BPN

2.38.3

Program Pengelolaan Pertanahan Daerah

2.38.4

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian ATR/BPN

829.490.556

754.773.324

1.658.641.128

1.527.492.523

10.500.000

9.961.364

2.38.5

Program Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang

346.476.976

308.875.109

2.38.6

Program Pengembangan Infrastruktur Keagrariaan

190.165.320

123.213.397

2.38.7

Program Penataan Hubungan Hukum Keagrariaan

11.881.980

12.979.790

2.38.8

Program Penataan Agraria

24.310.371

20.930.429

2.38.9

Program Pengadaan Tanah

17.512.309

16.191.681

2.38.10

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan Tanah

179.663.295

165.499.544

2.38.11

Program Penanganan Masalah Agraria dan Tata Ruang

2.39

PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

2.39.1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Perpustakaan Nasional

2.39.2

Program Pengembangan Perpustakaan

2.40

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.40.1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Komunikasi dan Informatika

2.40.2

12.368.134 612.268.752

137.248.076

121.060.992

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Perpustakaan Nasional

2.39.3

15.078.063 701.101.136

2.747.081

2.143.631

561.105.979

489.064.129

5.174.314.243

5.117.949.816

271.879.116

292.657.514

100.000

100.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika

-9SEMULA (Ribuan Rupiah) 2.40.3

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Komunikasi dan Informatika

2.40.4

MENJADI (Ribuan Rupiah)

23.606.100

22.606.100

1.139.306.001

995.506.001

Program Pengelolaan Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika

2.40.5

Program Pengembangan Aplikasi Informatika

2.40.6

Program Penyelenggaraan Pos dan Informatika

2.40.7

Program Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan

110.190.797

280.090.797

3.293.958.132

3.195.058.062 190.134.880

Informatika

197.134.880

2.40.8

Program Pengembangan Informasi dan Komunikasi Publik

138.139.217

141.796.462

2.41

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

73.002.916.309

72.425.631.306

2.41.1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Polri

31.806.049.791

31.727.102.114

2.41.2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Polri

23.454.184.474

24.100.144.788

2.41.3

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur 384.642.855

384.631.386

Polri 2.41.4

Program Penelitian dan Pengembangan Polri

2.41.5

Program Pendidikan dan Latihan Aparatur Polri

2.41.6

Program Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Polri

2.41.7

Program Pengembangan Strategi Keamanan dan Ketertiban

2.41.8

Program Kerjasama Keamanan dan Ketertiban

188.711.516

184.803.821

2.41.9

Program Pemberdayaan Potensi Keamanan

1.056.841.479

1.056.841.479

2.41.10

Program Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

8.753.128.980

7.624.653.150

2.41.11

Program Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana

2.321.649.999

2.316.296.786

2.41.12

Program Penanggulangan Gangguan Keamanan Dalam Negeri 2.282.218.235

2.282.093.165

Berkadar Tinggi

16.995.457

16.899.645

1.196.319.285

1.190.573.255

425.642.962

425.590.441

1.083.830.975

1.083.300.975

2.41.13

Program Pengembangan Hukum Kepolisian

32.700.301

32.700.301

2.42

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

1.617.444.585

1.539.275.409

2.42.1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 377.934.864

403.789.984

Lainnya BPOM 2.42.2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPOM

2.42.3

Program Pengawasan Obat dan Makanan

2.43

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL

2.43.1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Lemhanas

2.43.2

48.500.000

36.761.360

1.191.009.721

1.098.724.065

314.258.703

293.035.599

223.095.076

206.739.393

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Lemhanas

2.000.000

1.895.890

Program Pengembangan Ketahanan Nasional

89.163.627

84.400.316

2.44

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

520.901.324

488.465.562

2.44.1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 225.228.598

216.682.598

2.43.3

Lainnya BKPM 2.44.2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKPM

2.44.3

Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal

2.45

BADAN NARKOTIKA NASIONAL

2.45.1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN

2.45.2

3.076.189

1.226.189

292.596.537

270.556.775

1.367.802.022

2.134.035.529

782.751.333

1.104.116.340

585.050.689

1.029.919.189

8.554.507.853

8.085.187.497

Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)

2.46

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

2.46.1

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur

DAN TRANSMIGRASI

50.768.405

40.517.542

2.46.2

Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

2.891.390.000

2.901.116.094

2.46.3

Program Pembangunan Kawasan Perdesaan

1.093.629.700

1.004.865.578

2.46.4

Program Pengembangan Daerah Tertentu

1.066.840.919

999.868.440

2.46.5

Program Pembangunan Daerah Tertinggal

961.507.900

887.855.245

2.46.6

Program Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman 770.432.600

706.279.037

1.005.937.841

921.848.457

220.663.700

191.338.033

493.336.788

431.499.071

Transmigrasi 2.46.7

Program Pembangunan Dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

2.46.8

Program Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan serta Informasi

2.46.9

Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi

-10SEMULA (Ribuan Rupiah) 2.47

BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

2.47.1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKKBN

2.47.2

3.559.569.716

676.264.415

659.382.878

18.500.000

16.686.062

Program Pelatihan, penelitian dan Pengembangan serta Kerjasama Internasional BKKBN

2.47.4

3.864.657.742

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BKKBN

2.47.3

MENJADI (Ribuan Rupiah)

Program Kependudukan, KB, dan Pembangunan Keluarga

2.48

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

2.48.1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

286.701.063

253.953.832

2.883.192.264

2.629.546.944

93.956.146

77.818.699 60.420.195

Lainnya Komnas HAM

69.671.726

2.48.2

Program Peningkatan Pemajuan dan Penegakan HAM

24.284.420

17.398.504

2.49

BADAN METEOROLOGI KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

1.554.480.621

1.395.574.116

2.49.1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 504.433.915

462.964.996

Lainnya BMKG 2.49.2

Program Pengembangan dan Pembinaan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika

2.50

KOMISI PEMILIHAN UMUM

2.50.1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU

2.50.2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU

2.50.3

Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

2.51

MAHKAMAH KONSTITUSI RI

2.51.1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI

2.51.2

1.050.046.706

932.609.120

1.648.147.842

1.917.696.746

1.560.647.842

1.830.196.746

7.500.000

7.500.000

80.000.000

80.000.000

250.368.908

288.303.201

147.764.408

155.993.036

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI

15.382.000

22.721.030

2.51.3

Program Penanganan Perkara Konstitusi

68.919.900

83.636.535

2.51.4

Program Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

2.52

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

2.52.1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

18.302.600

25.952.600

190.000.000

204.208.366

Lainnya PPATK

56.636.587

71.034.731

2.52.2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur PPATK

97.155.133

98.839.136

2.52.3

Program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dan Pendanaan Terorisme

2.53

LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

2.53.1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

36.208.280

34.334.499

1.178.233.339

1.182.337.451 189.483.113

Lainnya LIPI

209.698.715

2.53.2

Program Penelitian Penguasaan dan Pemanfaatan Iptek

968.534.624

992.854.338

2.54

BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL

814.880.249

760.280.735

2.54.1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 118.854.156

110.343.751

Lainnya Batan 2.54.2

Program Penelitian Pengembangan dan Penerapan Energi Nuklir, Isotop, dan Radiasi

2.55

BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

2.55.1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPPT

2.55.2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPPT

2.55.3

Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi

2.56

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

2.56.1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

696.026.093

649.936.984

977.094.382

899.556.214

432.569.737

432.569.737

37.967.046

37.967.046

506.557.599

429.019.431

777.498.642

702.246.906 106.281.906

Lainnya Lapan

114.402.642

2.56.2

Program Pengembangan Teknologi Penerbangan dan Antariksa

663.096.000

595.965.000

2.57

BADAN INFORMASI GEOSPASIAL

865.537.644

685.231.100

2.57.1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 182.025.057

Lainnya Badan Informasi Geospasial

207.825.736

2.57.2

Program Penyelenggaraan Informasi Geospasial

657.711.908

503.206.043

2.58

BADAN STANDARISASI NASIONAL

246.877.155

126.178.139

2.58.1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 74.855.388

72.173.790

Lainnya BSN 2.58.2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BSN

2.58.3

Program Pengembangan Standardisasi Nasional

106.500.000

4.405.196

65.521.767

49.599.153

-11SEMULA (Ribuan Rupiah) 2.59

BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR

2.59.1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BAPETEN

2.59.2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BAPETEN

2.59.3

Program Pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir

2.60

LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

2.60.1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LAN

2.60.2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LAN

2.60.3

Program Pengkajian Administrasi Negara dan Diklat Aparatur Negara

2.61

ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

2.61.1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Arsip Nasional Republik Indonesia

MENJADI (Ribuan Rupiah)

190.772.897

167.279.433

105.197.388

99.569.662

979.273

851.273

84.596.236

66.858.498

273.146.483

273.997.797

173.301.361

166.429.554

13.450.000

12.841.586

86.395.122

94.726.657

206.687.386

171.387.819

106.284.225

102.433.753

2.61.2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ANRI

33.194.783

18.695.255

2.61.3

Program Penyelenggaraan Kearsipan Nasional

67.208.378

50.258.811

2.62

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

555.214.115

528.536.232

2.62.1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 399.591.030

395.608.002

2.62.2

Lainnya BKN Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BKN

67.980.641

57.404.594

2.62.3

Program Penyelenggaraan Manajemen Kepegawaian Negara

87.642.444

75.523.636

2.63

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

1.633.413.914

1.613.479.031

2.63.1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 1.140.168.940

1.133.968.286

Lainnya BPKP 2.63.2

Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional serta Pembinaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

2.64

KEMENTERIAN PERDAGANGAN

2.64.1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Perdagangan

2.64.2

479.510.745 3.469.632.657

643.270.742

525.723.442

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Perdagangan

60.010.000

52.601.370

2.064.410.000

1.878.858.433

Program Peningkatan Perdagangan Luar Negeri

202.170.000

181.170.038

Program Peningkatan Kerja Sama Perdagangan Internasional

124.350.000

102.501.110

2.64.3

Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri

2.64.4 2.64.5 2.64.6

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Perdagangan

45.920.000

41.662.955

421.098.726

359.514.425

Program Peningkatan Perdagangan Berjangka Komoditi

76.210.000

62.202.925

Program Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Perdagangan

64.370.000

55.391.470

250.900.000

210.006.489

3.302.254.708

2.749.166.661

262.372.968

262.372.968

2.64.7

Program Pengembangan Ekspor Nasional

2.64.8 2.64.9 2.64.10

Program Peningkatan Perlindungan Konsumen

2.65

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

2.65.1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pemuda dan Olahraga

2.65.2

493.244.974 3.952.709.468

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga

37.376.394

26.128.821

1.931.161.173

1.651.932.639

2.65.3

Program Kepemudaan dan Keolahragaan

2.65.4

Program Pembinaan Olahraga Prestasi

1.071.344.173

808.732.233

2.66

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

1.061.469.984

991.867.988

2.66.1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 637.912.309

Lainnya KPK

639.912.309

2.66.2

Program Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

421.557.675

353.955.679

2.67

DEWAN PERWAKILAN DAERAH

1.027.015.034

801.155.436

2.67.1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 517.294.539

480.101.986

Lainnya DPD RI 2.67.2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur DPD RI

2.67.3

Program Penguatan Kelembagaan DPD RI dalam Sistem Demokrasi

2.68

KOMISI YUDISIAL RI

2.68.1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Yudisial RI

2.68.2

57.720.495

27.861.698

452.000.000

293.191.752

148.874.879

110.343.626

95.438.879

77.200.927

Program Rekrutmen, Peningkatan Kapasitas, Advokasi, Pengawasan Perilaku Hakim Agung dan Hakim

2.69

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

2.69.1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPB

53.436.000

33.142.699

1.186.902.448

1.603.901.084

195.671.672

184.171.672

-12SEMULA (Ribuan Rupiah) 2.69.2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BNPB

2.69.3

Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BNPB

2.69.4

Program Penanggulangan Bencana

2.70

BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA

2.70.1

Program Peningkatan Fasilitasi Penempatan dan Perlindungan TKI

2.71

BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO

2.71.1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

KERJA INDONESIA

Lainnya Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo 2.71.2

Program Penanggulangan Bencana Lumpur Sidoarjo

2.72

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

2.72.1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

123.902.465

MENJADI (Ribuan Rupiah) 98.902.465

14.000.000

13.000.000

853.328.311

1.307.826.947

415.046.706

346.470.278

415.046.706

346.470.278

500.048.585

458.299.665

28.181.401

28.181.401

471.867.184

430.118.264

240.792.573

176.589.557

Lainnya LKPP

80.964.293

70.220.700

2.72.2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LKPP

18.788.000

15.799.240

2.72.3

Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2.73

BADAN SAR NASIONAL

2.73.1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan SAR Nasional

2.73.2

Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan Penyelamatan

2.74

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

2.74.1

Program Pengawasan Persaingan Usaha

2.75

BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU

2.75.1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPWS

2.75.2

Program Percepatan Pengembangan Wilayah Suramadu

2.76

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

2.76.1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ombudsman Republik Indonesia

2.76.2

Program Pengawasan Pelayanan Publik

2.77

BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN

2.77.1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNPP

2.77.2

90.569.617 2.238.874.706

516.601.575

510.281.825

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Badan SAR Nasional

2.73.3

141.040.280 2.432.366.156

104.994.395

104.344.395

1.810.770.186

1.624.248.486

116.460.861

114.452.216

116.460.861

114.452.216

318.550.954

281.542.345

39.500.500

35.811.610

279.050.454

245.730.735

146.332.581

111.056.252

113.010.846

91.681.567

33.321.735

19.374.685

200.599.529

179.752.175

71.152.929

66.894.562

129.446.600

112.857.613

1.169.799.756

1.157.111.132 455.981.376

Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan

2.78

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN

2.78.1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

PELABUHAN BEBAS BATAM Lainnya BP-Batam

468.670.000

2.78.2

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan PBPB-Batam

701.129.756

701.129.756

2.79

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

531.914.878

712.445.606

2.79.1

Program Penanggulangan Terorisme

2.80

SEKRETARIAT KABINET

2.80.1

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Kabinet

2.80.2

531.914.878

712.445.606

222.786.973

197.247.364

181.786.973

161.247.364

Program Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

2.81 2.81.1

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bawaslu

2.81.2

Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu

2.82 2.82.1

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

41.000.000

36.000.000

446.928.781

463.131.563

98.771.656

112.189.369

348.157.125

350.942.194

864.423.065

1.021.615.389 873.579.963

Lainnya LPP RRI

673.060.608

2.82.2

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Siaran Radio Publik

191.362.457

148.035.426

2.83 2.83.1

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

930.262.532

861.855.736

Lainnya LPP TVRI

565.967.905

544.600.172

Program Pengelolaan dan Penyelenggaraan Siaran TV Publik

364.294.627

317.255.564

2.83.2

-13SEMULA (Ribuan Rupiah) 2.84

BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN

2.84.1

PELABUHAN BEBAS SABANG Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS)

2.84.2

261.385.354

240.166.124

33.898.748

32.317.668

227.486.606

207.848.456

334.830.911

326.164.938 224.774.234

Program Perencanaan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Kawasan Sabang

2.85 2.85.1

MENJADI (Ribuan Rupiah)

BADAN KEAMANAN LAUT Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bakamla

230.771.925

2.85.2

Program Peningkatan Keamanan dan Keselamatan Di Laut

104.058.986

101.390.704

2.86 2.86.1

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

500.000.000

413.225.267 195.964.317

Lainnya Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

202.020.000

2.86.2

Program Koordinasi Pengembangan Kebijakan Kemaritiman

297.980.000

217.260.950

2.87 2.87.1

BADAN EKONOMI KREATIF Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis

1.113.831.257

1.023.904.891 113.863.708

Lainnya Badan Ekonomi Kreatif

115.644.467

2.87.2

Program Pengembangan Ekonomi Kreatif

998.186.790

910.041.183

2.88

BAGIAN ANGGARAN BENDAHARA UMUM NEGARA

541.425.709.247

545.989.452.222

2.88.1

Program Pengelolaan Utang Negara

184.940.409.000

191.731.581.000

2.88.2

Program Pengelolaan Subsidi

182.571.082.096

188.668.470.321

2.88.3

Program Pengelolaan Hibah Negara

2.88.4

Program Pengelolaan Belanja Lainnya

2.88.5

Program Pengelolaan Transaksi Khusus

III 3.1 3.1.1 3.1.1.1 3.1.1.2 3.1.2 3.1.2.1 3.1.2.2 3.1.2.3 3.1.2.3.1 3.1.2.3.2 3.1.2.4 3.1.2.4.1 3.1.2.4.1.1 3.1.2.4.2 3.1.2.4.2.1 3.1.2.4.2.1.1 3.1.2.4.2.1.2 3.1.2.4.2.1.3 3.1.2.4.2.1.4 3.1.2.4.2.1.5 3.1.2.4.2.1.6 3.1.2.4.2.1.7 3.1.2.4.2.1.8 3.1.2.4.2.1.9 3.1.2.4.2.1.10 3.1.2.4.2.1.11 3.1.2.4.2.1.12 3.1.2.4.2.1.13 3.1.2.4.2.1.14 3.1.2.4.2.1.14.1 3.1.2.4.2.1.14.2 3.1.2.4.2.1.15 3.1.2.4.2.1.16 3.1.2.4.2.1.17 3.1.2.4.2.1.17.1 3.1.2.4.2.1.17.2 3.1.2.4.2.1.18 3.1.2.4.2.1.19 3.1.2.4.2.1.20 3.1.2.4.2.1.21. 3.1.2.4.2.1.22 3.1.2.4.2.1.23 3.1.2.4.2.1.24 3.1.2.4.2.2

ALOKASI PEMBIAYAAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DALAM NEGERI Perbankan Dalam Negeri Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman Saldo Anggaran Lebih Nonperbankan Dalam Negeri Hasil Pengelolaan Aset Surat Berharga Negara (neto) Pinjaman Dalam Negeri (neto) Penarikan Pinjaman Dalam Negeri (bruto) Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri Dana Investasi Pemerintah Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir BLU BPJT Penyertaan Modal Negara (PMN) PMN kepada BUMN PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia PT Sarana Multigriya Finansial PT Sarana Multi Infrastruktur PT Hutama Karya Perum Bulog PT Pertani PT Perikanan Nusantara (konversi utang pokok RDI/SLA) PT Rajawali Nusantara Indonesia (konversi utang pokok RDI) PT Angkasa Pura II PT Pelayaran Nasional Indonesia (konversi utang pokok SLA) PT Barata Indonesia PT Wijaya Karya PT Pembangunan Perumahan Perum Perumnas Tunai Konversi utang pokok RDI PT Industri Kereta Api PT. Pelindo III PT Krakatau Steel Tunai Konversi Dividen BUMN PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia PT Perusahaan Perdagangan Indonesia PT Perusahaan Listrik Negara PT Asuransi Kredit Indonesia Perum Jamkrindo PT Amarta Karya (konversi utang pokok SLA) PT Jasa Marga PMN kepada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional

3.965.448.350

8.537.306.455

59.913.343.430

46.490.680.112

110.035.426.371

110.561.414.334

273.178.850.688 272.780.657.271 5.498.309.778 5.498.309.778 0 267.282.347.493 325.000.000 327.224.357.000 3.262.210.000 3.710.000.000 -447.790.000 -57.611.209.507 0 0 -48.383.278.507 -40.420.779.324 -1.000.000.000 -1.000.000.000 -4.160.000.000 -3.000.000.000 -2.000.000.000 -500.000.000 -29.396.787 -692.527.720 -2.000.000.000 -564.807.589 -500.000.000 -4.000.000.000 -2.250.000.000 -485.405.467 -250.000.000 -235.405.467 -1.000.000.000 -1.000.000.000 -2.456.493.260 -1.500.000.000 -956.493.260 -500.000.000 -1.000.000.000 -10.000.000.000 -500.000.000 -500.000.000 -32.148.501 -1.250.000.000 -3.904.678.933

313.340.556.977 315.867.476.509 25.360.731.260 6.349.669.260 19.011.062.000 290.506.745.249 325.000.000 384.983.584.000 3.389.000.000 3.710.000.000 -321.000.000 -92.484.825.646 1.401.910.000 1.401.910.000 -68.658.804.646 -53.980.779.324 -1.000.000.000 -1.000.000.000 -4.160.000.000 -3.000.000.000 -2.000.000.000 -500.000.000 -29.396.787 -692.527.720 -2.000.000.000 -564.807.589 -500.000.000 -4.000.000.000 -2.250.000.000 -485.405.467 -250.000.000 -235.405.467 -1.000.000.000 -1.000.000.000 -2.456.493.260 -1.500.000.000 -956.493.260 -500.000.000 -1.000.000.000 -23.560.000.000 -500.000.000 -500.000.000 -32.148.501 -1.250.000.000 -3.792.314.072

-14-

3.1.2.4.2.2.1 3.1.2.4.2.2.2 3.1.2.4.2.2.3 3.1.2.4.2.2.4 3.1.2.4.2.2.5 3.1.2.4.2.3 3.1.2.4.2.3.1 3.1.2.4.2.3.2 3.1.2.4.2.3.3 3.1.2.4.2.3.4 3.1.2.4.3 3.1.2.4.3.1 3.1.2.4.4 3.1.2.5 3.1.2.6 3.1.2.7 3.2 3.2.1 3.2.1.1 3.2.1.2

Islamic Development Bank International Finance Corporation International Fund for Agricultural Development International Development Association Asian Infrastructure Investment Bank PMN lainnya Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia PT Perkebunan Nusantara I (konversi utang pokok SLA) PT Perkebunan Nusantara VIII (konversi utang pokok SLA) BPJS Kesehatan Dana Bergulir Badan Layanan Umum Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Pembiayaan Investasi kepada BLU Lembaga Manajemen Aset Negara Kewajiban Penjaminan Cadangan Pembiayaan untuk Dana Antisipasi Pembayaran kepada Masyarakat Terdampak Lumpur Sidoarjo Dana Pengembangan Pendidikan Nasional PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO) Penarikan Pinjaman Luar Negeri (bruto) Pinjaman Program Pinjaman Proyek

3.2.1.2.1 3.2.1.2.1.1

Pinjaman Proyek Pemerintah Pusat Pinjaman Proyek Kementerian Negara/Lembaga

3.2.1.2.1.2

Pinjaman Proyek Diterushibahkan

3.2.1.2.2 3.2.2 3.2.3

Penerimaan Penerusan Pinjaman Penerusan Pinjaman kepada BUMN/Pemda Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri

SEMULA (Ribuan Rupiah) -80.146.753 -180.700 -41.700.000 -45.592.000 -3.737.059.480 -4.057.820.250 -4.000.000.000 -25.045.323 -32.774.927 0 -9.227.931.000 -9.227.931.000 0 -918.010.000

MENJADI (Ribuan Rupiah) -77.840.372 -175.500 -40.500.000 -44.280.000 -3.629.518.200 -10.885.711.250 -4.000.000.000 -25.045.323 -32.774.927 -6.827.891.000 -9.227.931.000 -9.227.931.000 -16.000.000.000 -651.674.000

0 -5.000.000.000 398.193.417 75.091.890.741 36.835.000.000 38.256.890.741

-54.339.105 -5.000.000.000 -2.526.919.532 72.959.118.228 35.775.000.000 37.184.118.228

32.347.233.417 29.942.899.417

31.350.465.468 28.465.163.610

2.404.334.000

2.885.301.858

5.909.657.324 -5.909.657.324 -68.784.040.000

5.833.652.760 -5.833.652.760 -69.652.385.000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

LAMPIRAN II RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016 POSTUR RAPBN PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2016 SEMULA (Ribuan Rupiah) A.

PENDAPATAN NEGARA I.

II. B.

1.822.545.849.136

1.734.500.869.003

PENERIMAAN DALAM NEGERI

1.820.514.056.476

1.732.525.696.343

1.

PENERIMAAN PERPAJAKAN

1.546.664.648.856

1.527.113.764.581

2.

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

273.849.407.620

205.411.931.762

2.031.792.660

1.975.172.660

2.095.724.699.824

2.047.841.425.980

1.325.551.377.296

1.289.537.590.698

770.173.322.528

758.303.835.282

-88.238.241.688

-121.608.975.977

-273.178.850.688

-313.340.556.977

-2,15%

-2,48%

273.178.850.688

313.340.556.977

2,15%

2,48%

272.780.657.271

315.867.476.509

5.498.309.778

25.360.731.260

267.282.347.493

290.506.745.249

398.193.417

-2.526.919.532

PENERIMAAN HIBAH

BELANJA NEGARA I.

BELANJA PEMERINTAH PUSAT

II.

TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

C.

KESEIMBANGAN PRIMER

D.

SURPLUS/ (DEFISIT) ANGGARAN (A - B) % Defisit Anggaran terhadap PDB

E.

PEMBIAYAAN ANGGARAN (I + II) % Pembiayaan Anggaran terhadap PDB I.

II.

MENJADI (Ribuan Rupiah)

PEMBIAYAAN DALAM NEGERI 1.

PERBANKAN DALAM NEGERI

2.

NONPERBANKAN DALAM NEGERI

PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO