UNDANG-UNDANG UNIT KEGIATAN MAHASISWA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 1. Unit Kegiatan Mahasiswa (disingkat UKM) adalah wadah aktivitas kemahasiswaan untuk mengembangkan minat, bakat dan keahlian tertentu bagi para anggotanya. lembaga ini merupakan partner organisasi kemahasiswaan intra kampus lainnya baik yang berada di tingkat program studi dan pusat. Lembaga ini bersifat terpusat di lingkungan Poltekkes Kemenkes Surabaya Unit kegiatan mahasiswa terdiri dari tiga kelompok minat : A. Unit Kegiatan Mahasiswa bidang olahraga. B. Unit kegiatan Mahasiswa bidang kesenian. C. Unit kegiatan Mahasiswa bidang khusus. 2. Keanggotaan Unit Kegiatan Mahasiswa berasal dari mahasiswa yang berstatus aktif di Poltekkes Kemenkes Surabaya 3. Peninjauan keanggotaan Unit Kegiatan Mahasiswa dalam Lingkungan Poltekkes Kemenkes Surabaya dilakukan oleh BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya 4. Pelaporan administrasi dan kegiatan UKM diselenggarakan melalui Rapat Koordinasi Setiap Periodenya 5. Setiap Unit Kegiatan Mahasiswa memiliki Garis Besar Halauan UKM ( disingkat GBHU ) untuk mengatur keberlangsungan Unit Kegiatan Mahasiswa tersebut 6. Semua Unit Kegiatan Mahasiswa Pusat bertanggung jawab ke BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya untuk keberlangsungan rumah tangga Unit Kegiatan Mahasiswa. BAB II PRINSIP, MAKSUD, DAN TUJUAN Pasal 2 1. Prinsip penyelenggaraan UKM di Poltekkes Kemenkes Surabaya adalah: a. Terbuka, artinya UKM terbuka bagi semua kalangan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Surabaya. b. Tidak diskriminatif, UKM tidak membedakan mahasiswa berdasarkan SARA c. Mandiri, UKM tidak tergantung kepada UKM lainnya dan bersifat Independen. d. Adil, UKM tidak memihak, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang, tidak pilih kasih, dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. e. Kekeluargaan, UKM harus mengembangkan kesetiakawanan dan solidaritas sosial. f. Transparan, UKM harus bersifat terbuka dalam penyelenggaraan manajemen organisasi kepada publik. g. Akuntabel, UKM harus dapat mempertanggungjawabkan program kerja dan pengelolaan keuangan.
2. Peraturan UKM tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku umum di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peraturan yang berlaku di Poltekkes Kemenkes Surabaya. 3. Peraturan ini diterbitkan dengan maksud sebagai pedoman bagi mahasiswa dalam membentuk UKM dan pedoman bagi UKM dalam menyelenggarakan kegiatannya. 4. Peraturan ini diterbitkan dengan tujuan agar mahasiswa dalam menyusun kegiatan dapat mendukung pencapaian visi dan misi Poltekkes Kemenkes Surabaya. BAB III GARIS BESAR HALAUAN UNIT KEGIATAN MAHASISWA Pasal 3 1. GBHU beserta penjelasannya yang disusun oleh UKM melalui musyawarah harus memuat norma, kaidah, ketentuan, dan aturan organisasi yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh semua anggota UKM. 2. GBHU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak bertentangan dengan AD dan ART BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya dan Instansi Poltekkes Kemenkes Surabaya. 3. Perubahan GBHU hanya dapat dilakukan melalui musyawarah tersebut. BAB IV BENTUK DAN KEPENGURUSAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN Bagian Kesatu Bentuk Organisasi Pasal 4 1. Unit Kegiatan Mahasiswa bidang olahraga di Poltekkes Kemenkes Surabaya terdiri : Futsal, Basket, Bulu Tangkis, Voli, dan Bela Diri. 2. Unit Kegiatan Mahasiswa bidang kesenian di Poltekkes Kemenkes Surabaya terdiri : Tari, Drama, dan Musik. 3. Unit Kegiatan Mahasiswa bidang khusus di Poltekkes Kemenkes Surabaya terdiri Unit Kerohanian Islam dan Unit Kegiatan MahasiswaJurnalistik. Bagian Kedua Kepengurusan, Keanggotaan, dan Masa Bakti Pasal 5 1. Kepengurusan UKM dibentuk melalui tata cara dan mekanisme yang ditetapkan oleh mahasiswa sesuai GBHU. 2. Keanggotaan UKM adalah semua mahasiswa yang terdaftar dan aktif dalam kegiatan akademik dalam lingkup UKM masing-masing. 3. Masa bakti pengurus UKM pada masing-masing tingkat adalah 1 (satu) tahun. .
BAB V KEGIATAN DAN PEMBIAYAAN Bagian Satu Kegiatan Pasal 6 1. Kegiatan UKM adalah wadah pembelajaran non akademik untuk pembentukan karakter, kreativitas, inovasi, kepemimpinan, manajerial, dan kerjasama sebagai upaya membangun pribadi yang unggul dan berbudi luhur. 2. Segala kegiatan UKM harus mendukung pencapaian visi dan misi Poltekkes Kemenkes Surabaya. 3. Semua kegiatan UKM harus dengan persetujuan dan dipertanggungjawabkan kepada BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya. Bagian Kedua Pembiayaan Pasal 7 1. Pembiayaan UKM bersumber dari : a. dana organisasi mahasiswa. b. iuran anggota. c. usaha organisasi yang dilakukan secara sah dan legal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. d. dana lainnya yang tidak mengikat. 2. Dana organisasi mahasiswa di kelola oleh BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya. 3. Penggunaan dana dalam kegiatan UKM harus dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya. 4. Setiap UKM harus membuat laporan tertulis setelah melaksanakan kegiatan maksimal tiga minggu setelah kegiatan terlaksana 5. Laporan kegiatan harus diketahui dan disetujui oleh BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya. 6. Laporan penggunaan Dana Organisasi Mahasiswa harus dilaporkan kepada BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya minimal 2 kali dalam satu tahun periode kepengurusan BAB VI HAK, KEWAJIBAN, DAN SYARAT-SYARAT DALAM UKM Bagian Kesatu Kebebasan Berkegiatan yang Bertanggung Jawab Pasal 8 1. Mahasiswa memiliki hak kebebasan untuk berorganisasi dan bergabung dengan UKM di Poltekkes Kemenkes Surabaya untuk mengembangkan diri, bakat, minat, dan penalaran sesuai peraturan yang berlaku 2. Keanggotaan, kebijakan, dan kegiatan UKM ditentukan oleh anggota di dalam yang bersangkutan dengan cara yang tidak melanggar peraturan Poltekkes Kemenkes Surabaya. 3. Anggota UKM adalah mahasiswa aktif yang terdaftar secara sah dan keanggotaannya dijamin kerahasiaannya untuk kepentingan pihak tertentu dari luar Poltekkes Kemenkes Surabaya. 4. Setiap UKM harus di koordinatori dari setiap Kementerian BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya.
5. Pengurus UKM terdiri atas mahasiswa yang terdaftar pada semester yang sedang berjalan dan tidak sedang menjalani sanksi dari Poltekkes Kemenkes Surabaya atau jenis sanksi akademik lainya 6. Mahasiswa yang menjadi pengurus UKM diutamakan mahasiswa yang mempunyai Prestasi Akademik yang baik, berpengalaman di lingkungan UKM, dan tidak pernah atau sedang menjalani sanksi dari Poltekkes Kemenkes Surabaya dan atau jenis sanksi lainnya Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Organisasi UKM Pasal 9 1. UKM Poltekkes Kemenkes Surabaya mempunyai hak : a. Memperoleh pelayanan berorganisasi. b. Memperoleh izin penggunaan fasilitas Poltekkes Kemenkes Surabaya. c. Memperoleh perlindungan jika mendapat ancaman atau gangguan dari pihak manapun. 2. UKM Poltekkes Kemenkes Surabaya mempunyai kewajiban: a. memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peraturan di Poltekkes Kemenkes Surabaya. b. melaksanakan kegiatan secara bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab serta bermanfaat bagi mahasiswa, baik perorangan maupun kelompok/organisasi, serta bermanfaat bagi kegiatan pendidikan di Poltekkes Kemenkes Surabaya. c. mendukung suasana dan proses pembelajaran yang menunjang keberhasilan proses pendidikan. d. menjaga dan menegakkan nama baik dan wibawa serta kehormatan Poltekkes Kemenkes Surabaya. e. memberikan laporan kegiatan secara tertulis kepada BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya. Bagian Ketiga Pencabutan Hak Beroganisasi UKM Pasal 10 BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya berwenang mencabut hak UKM apabila terbukti : a. melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban pelaksanaan proses pendidikan serta hal-hal lain yang merugikan Poltekkes Kemenkes Surabaya. b. melakukan kegiatan ilegal atau kegiatan yang tidak mendapat izin dari yang berwenang; dan/atau c. melanggar ketentuan dan peraturan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peraturan di Poltekkes Kemenkes Surabaya. d. tidak melakukan aktivitas selama satu tahun kepengurusan berjalan. e. Tidak melaporkan penggunaan dana yang didapat dari Dana Organisasi Mahasiswa Bagian Keempat Izin dan Rekomendasi Kegiatan Pasal 11 Seluruh izin kegiatan UKM melalui BEM Poltekkes Kemenkes Surabaya.
Bagian Kelima Persyaratan Kegiatan Pasal 12 1. Kegiatan UKM dapat diizinkan apabila sesuai dengan pedoman sebagai berikut: a. Tidak mengganggu kegiatan resmi b. Tidak merusak citra Poltekkes kemenkes Surabaya c. Memberikan manfaat nyata pada pendidikan dan pengembangan mahasiswa sesuai dengan visi dan misi Poltekkes kemenkes Surabaya. 2. Kegiatan UKM yang melibatkan (kerjasama) pihak luar Poltekkes kemenkes Surabaya harus mendapat izin tertulis dari BEM Poltekkes kemenkes Surabaya. 3. Kegiatan UKM di luar kampus harus mengindahkan norma, aturan, dan adat yang berlaku di lingkungan setempat. 4. Kegiatan di luar kampus yang mengatasnamakan Poltekkes kemenkes Surabaya harus mendapat izin dari Direktur Poltekkes kemenkes Surabaya melalui BEM Poltekkes kemenkes Surabaya. Bagian Keenam Kegiatan di Luar Kampus Pasal 13 1. Kegiatan yang diselenggarakan oleh UKM didampingi oleh Koordinator Kementerian BEM Poltekkes kemenkes Surabaya 2. Perihal izin kegiatan harus di ketehui oleh Koordinator Kementerian BEM Poltekkes kemenkes Surabaya Bagian Ketujuh Penghargaan Pasal 14 1. UKM yang memiliki prestasi dapat diberi penghargaan. 2. Mekanisme pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur datam peraturan tersendiri. BAB VII LAPORAN TAHUNAN Pasal 15 Tujuan Tujuan dilakukan laporan Tahunan yaitu 1. Mengetahui kondisi terbaru UKM Pusat Poltekkes kemenkes Surabaya 2. Pengarsipan ulang terhadap perubahan-perubahan yang mungkin terjadi di UKM Pusat Poltekkes kemenkes Surabaya. 3. Meningkatkan hubungan yang baik antar sesama.
Pasal 16 Sanksi UKM yang tidak melakukan Laporan Tahunan akan mendapatkan konsekuensi penundaan pencairan dana UKM sampai UKM tersebut melakukan Laporan Tahunan. Apabila UKM tersebut tidak melaporkan laporan tahunan 2 periode berturut turut akan divakumkan.
BAB VIII PENUTUP Ketetapan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Hal-hal yang belum diatur dalam ketetapan akan ditetapkan kemudian.
