BAB I PENDAHULUAN
A.
LATAR BELAKANG Pajak merupakan salah satu pemasukan tertinggi bagi negara, yang digunakan untuk
pembangunan Negara dan mensejahterakan masyarakat. Menurut Undang Undang nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Pajak dapat dibedakan menjadi pajak pusat dan pajak Daerah. Pajak pusat ,merupakan pajak yang di pungut oleh Pemerintah Pusat yang digunakan untuk pembangunan berskala nasional. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, dimana hasil pemungutan pajak itu digunakan untuk pembangunan ditingkat Daerah bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah sendiri berdasarkan kewenangannya masih dibedakan menjadi 2 yaitu pajak provinsi dan pajak Kabupaten/kota. Menurut Undang Undang 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut dengan UU PDRD, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, selanjutnya disebut dengan PBB-P2, merupakan pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Pada awalnya sebelum UU PDRD dibentuk PBB-P2 dipungut berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan pada Pasal 18 di sebutkan bahwa “hasil
penerimaan pajak merupakan penerimaan Negara yang dibagi antara Pemerintahan pusat dan Pemerintahan Daerah dengan imbalan pembagian sekurang kurangnya 90% (Sembilan puluh persen) untuk Pemerintah Daerah Tingat II dan Pemerintah Daerah Tingkat I sebagai pendapatan Daerah yang bersangkutan”.1 Hal ini berarti bahwa menurut undang undang tersebut PBB merupakan pajak pusat yang dipungut oleh Pemerintah Pusat pusat sebagai pemasukan negara yang akan di bagikan kepada Pemerintah Daerah tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II. Namun dengan dibentuknya UU PDRD terdapat pengalihan kewenangan di beberapa jenis pemungutan pajak. Salah satunya adalah PBB-P2. PBB-P2 yang awal mulanya merupakan pajak pusat diganti menjadi pajak Daerah Kabupaten atau kota. Dalam sistem Pemerintahan pembagian kekuasaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dikenal adanya asas Desentralisai yaitu asas yang menyatakan penyerahan sejumlah urusan Pemerintah dari Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah yang lebih tinggi kepada Pemerintah Daerah yang lebih rendah sehingga menjadi urusan rumah tangga Daerah.2 PBBP2 merupakan salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah Kabupetan/Kota. Pemungutan PBB-P2 yang dulu menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, sejak diundangkannya UU PDRD telah berubah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Dalam Pasal 182 Undang Undang ini ditetapkan bahwa paling lambat tanggal 31 Desember 2013 Pemerintah Daerah harus membuat Perda yang berisi tentang pemungutan PBB-P2. Kabupaten
Magetan
telah
menjalankan
asas
Desentralisasi,
dengan
mengimplementasikan UU PDRD sejak tahun 2011 dengan Perda Kabupaten Magetan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang selanjutnya disebut dengan Perda PD. Objek pajak PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh
1
Pasal 18 Undang Undang Nomor 12 Tahun 1985 jo perubahan UU No 12 tahun 1999 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 2 C. S. T, Kansil, 2001, Pemerintahan Daerah di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 4
orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.3 Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.4 Pemungutan PBB-P2 dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Magetan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang bertugas di bidang pendapatan Daerah. Adapun PBB-P2 di Kabupaten Magetan tersebar di 18 Kecamatan dan 235 Desa/Kelurahan. Target PBB-P2 di Wilayah Kabupaten Magetan pada Tahun 2014 adalah senilai Rp. 17.892.905.374,00 dan Tahun 2015 adalah senilai Rp. 17.416.469.240,00. Setelah 3 tahun berjalan menjadi kewenangan Daerah, terdapat beberapa kasus tunggakan pembayaran PBB-P2 di beberapa Kecamatan. Adapun pada tahun pajak 2014, dari data yang diperoleh di Kabupaten Magetan beberapa tunggakan pembayaran PBB-P2 kurang bayar diantaranya adalah di Kecamatan Plaosan yang memiliki hutang PBB-P2 sebesar Rp. 29.054.764,00 baru terbayar 78,23% masih tersisa Rp. 28.099.397,00. Kecamatan Ngariboyo yang memiliki hutang PBB-P2 sebesar Rp. 96.806.988,00 baru terbayar 75.58% masih kurang bayar sebesar Rp. 23.643.164,00, dan masih ada beberapa Kecamatan lainnya. Jatuh tempo pembayaran PBB-P2 adalah tanggal 30 September 2014, namun demikian, sampai sekarang kasus kurang bayar PBB-P2 belum terselesaikan. Setelah ditelusuri lebih lanjut diketahui bahwa tunggakan ini tidak terjadi di tahun pajak 2014 saja, namun juga terjadi
3 4
Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
di tahun tahun sebelumnya. Bahkan tunggakam pajak kurang bayar ini juga terjadi sejak sebelum pemindahan kekuasaan pemungutan PBB-P2. Hal ini terjadi di beberapa Kecamatan yang memang tercatat tidak pernah lunas setoram PBB-P2 nya. Sebut saja salah satunya adalah Kecamatan Plaosan. Kecamatan Plaosan adalah salah satu Kecamatan di Kabupaten Magetan yang berada di bagian Barat Kabupaten Magetan yang memiliki kawasan wisata Kabupaten Magetan. Kecamatan Plaosan memiliki 13 Desa dan 2 Kelurahan, dengan target PBB-P2 tahun 2014 senilai Rp. 1.001.200.184,00 dan tahun 2015 senilai Rp. 1.001.200.184,00 Tanah di Kecamatan Plaosan merupakan salah satu lahan potensial di Kabupaten Magetan karena disana terdapat Wisata Telaga Sarangan yang merupakan wisata andalan Kabupaten Magetan. Wisata Telaga Sarangan tidak hanya terkenal bagi wisatawan dalam negeri namun juga wisatawan luar negeri. Selain itu juga dikarenakan dari potensi wisata Sarangan ini merupakan salah satu penyumbang PAD terbesar di Kabupaten Magetan. Kurangnya setoran pajak disana terjadi karena tanah disana banyak dimiliki oleh orang yang berdomisili di luar wilayah Kabupaten Magetan. Kebanyakan terjadi karena adanya villa pribadi yang dimiliki oleh orang yang bertujuan untuk berinvestasi di wilayah Kawasan Wisata Sarangan. Namun pemilik asli dari villa tersebut tidak pernah berada di tempat, yang berada disana hanyalah penjaga villa yang pada dasarnya tidak mengetahui tentang masalah pembayaran PBB-P2 tersebut, ataupun bahkan villa tersebut kosong, tidak berpenghuni. Alasan lainnya adalah karena di Plaosan terdapat lahan yang dimiliki oleh TNI. Hal ini juga terjadi di Kecamatan Maospati. TNI menganut adanya perintah jabatan yang sangat ketat. Oleh karena itu, mereka menganggap tidak perlu membayar PBB-P2 karena memang tidak diberikan oleh atasan mereka untuk membayar PBB-P2. Dengan adanya kurangnya setoran
pajak yang terjadi sampai saat ini, Pemerintah sebagai fiskus belum melakukan tindakan apapun. Perlu dipahami bahwa lahan yang dipergunakan untuk kepentingan pertahanan negara pada dasarnya tidak dipungut pajak. Hal ini tertera dalam Perda PD. Jika dilihat lebih lanjut, yang termasuk Objek PBB-P2 yang tidak dipungut PBB-P2 adalah:5 1. Digunakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan Pemerintahan; 2. Digunakan semata mata untuk melayani kepentingan umum dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; 3. Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenisnya dengan itu; dan 4. Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak. Jika dilihat dari penjelasan tersebut diatas jelas bahwa lahan yang dimiliki oleh TNI yang digunakan untuk kepentingan pertahanan negara tidak dipungut pajak. Namun demikian, lahan yang dimiliki oleh TNI yang berada dikawasan wisata Sarangan dipergunakan untuk kepentingan individu yaitu diantaranya dipergunakan untuk perhotelan, villa dan restauran. Hal ini jelas berbeda dengan pengecualian yang terdapat pada Perda PD dan bukanlah menjadi objek PBB-P2 yang dikecualikan karena peruntukan tanah tersebut telah berbeda. Namun demikian pemilik tanah tersebut adalah TNI tidak pernah membayar PBB-P2 atas tanah yang telah dipergunakan untuk hotel, villa dan restauran tersebut. Dengan alasan
5
Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
pemilik tanah menganggap semua tanah milik TNI tidaklah dipungut pajak. Sementara itu yang berada di sana adalah penjaga villa, restauran atau hotel tersebut yang pada dasarnya tidak mengetahui tentang masalah pembayaran PBB-P2 tersebut. Pemerintah Daerah perlu mengupayakan kebijakan perpajakan yang adil dan efisien. Ketegasan Pemerintah Daerah juga diperlukan dalam hal pemungutan pajak. Terjadinya kurang setoran pajak bisa terjadi dari faktor Pemerintah sebagai fiskus, dalam hal ini Pemerintah kurang tegas dalam memberikan sanksi terhadap Wajib Pajak kurang bayar, maupun juga dapat terjadi karena faktor masyarakat sebagai Wajib Pajak, yaitu kurangnya kesadaran Wajib Pajak atas tanggung jawab untuk membayar pajak. Penetapan dan pemungutan pajak harus didukang dengan sistem Pemeriksaan Lapangan yang efisien. Keterlambatan dalam pembayaran pajak seringkali dikenakan dengan tindakan mengenakan denda dalam bentuk presentase atas jumlah pajak terutang. Sanksi apabila tidak membayar pajak dapat dikenakan dalam bentuk:6 1. tindak pidana menyangkut harta kekayaan melalui penahanan dan hukum penjara; 2. tindakan perdata yang sama dengan pengembalian utang pribadi yang dilakukan melaluipenyitaan dan penjualan kekayaan; 3. penyitaan dan penjualan langsung atas kekayaan; 4. menghentikan pelayanan, missal pemutusan air minum, telpon, atau listrik, pengusiran dari rumah sewa penolakan untuk mengikuti pendidikan atau pengobatan; atau 5. tidak ada tindakan sama sekali.
6
Pasal 70 Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
Dalam hal hal tertentu Bupati dapat mengeluarkan STPD (Surat Tagihan Pajak Daerah). STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda, yang diberikan ketika:7 1. Pajak dalam satu tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; 2. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; 3. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda. Sanksi administrasi ini dikenakan berupa denda sebesar 2% untuk paling lama 15 bulan sejak terutangnya pajak. Sementara itu, tagihan yang sudah jatuh tempo untuk pajak kurang bayar atau tidak dibayar dikenakan denda 2% setiap bulannya. Jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak ditetapkan oleh bupati paling lama 30 hari sejak terutangnya pajak dan paling lama 6 bulan sejak SPPT diterima Wajib Pajak. Dalam hal mengoptimalkan pemungutan PBB-P2 di Daerah, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah, yaitu : 1. Pemeriksaan Lapangan terhadap pemungutan PBB-P2 mulai dari tingkat desa sampai tingkat Kabupaten; 2. kepatuhan Wajib Pajak dalam hal pembayaran PBB-P2 di wilayah Kabupaten Magetan; 3. langkah langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Magetan dalam hal pajak kurang bayar. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian secara mendalam tentang Pemeriksaan Lapangan pemungutan dan kepatuhan Wajib Pajak dalam hal pembayaran PBB-P2 yang terhitung baru sebagai pajak Daerah Kabupaten Magetan.
7
Pasal 77 Perda Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
B. Rumusan Masalah Merujuk pada uraian latar belakang diatas maka isu dalam penelitian ini mengenai Pemeriksaan Lapangan Pemerintah Magetan terhadap pemungutan PBB-P2 dan juga kepatuhan masyarakat Kabupaten Magetan sebagai Wajib Pajak PBB-P2 dalam judul penelitian : “PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN UNTUK MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KABUPATEN MAGETAN” Isu sentral tersebut, memiliki beberapa permasalahan, yaitu permasalahan empiris dan normatif. Berikut beberapa masalah yang dirumuskan oleh penulis : 1. Perumusan Hukum Empiris a. Bagaimanakah tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran PBB-P2 di wilayah Kabupaten Magetan untuk Tahun Pajak 2014 dan 2015? b. Apa sajakah langkah yang dilakukan Dispenda dan Pemerintah Kabupaten Magetan untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran PBB-P2 di wilayahnya untuk Tahun Pajak 2014 dan 2015?
C. Tujuan Penelitian Sasaran yang hendak dicapai dalam penyusunan Penulisan Hukum ini antara lain : 1. Untuk mengetahui kepatuhan masyarakat terhadap pembayaran PBB-P2 diwilayah Kabupaten Magetan untuk Tahun Pajak 2014 dan 2015 2. Untuk mengetahui langkah yang dilakukan Dispenda dan Pemerintah Kabupaten Magetan untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran PBB-P2 di wilayahnya untuk Tahun Pajak 2014 dan 2015
D. Keaslian Penelitian Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan penelusuran menggunakan internet, penulis menemukan penelitian sejenis yang membahas mengenai PBB-P2, namun penulis belum menemukan penelitian yang spesifik membahas mengenai Pemeriksaan Lapangan pemungutan PBB-P2 untuk peningkatan kepatuhan Wajib Pajak. Adapun penelitian tersebut antara lain : 1. Puja Dimas Riyadi, pada tahun 2014, Skripsi dengan judul PENGARUH PERALIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
(PBB-P2)
PENGENAAN
PAJAK
MENJADI UNTUK
PAJAK
LAHAN
DAERAH
PERTANIAN
TERHADAP DAN
NON
PERTANIAN DI KABUPATEN SLEMAN, Fakultas Hukum, UNIVERSITAS GADJAH MADA, Yogyakarta. Penelitian ini mengangkat tiga rumusan permasalahan, yakni : 1) Apakah perbedaan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dapat mempengaruhi konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian di Kabupaten Sleman terhadap petani? 2) Bagaimana pengaruh peralihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi pajak Daerah terhadap pengenaan pajak untuk lahan pertanian dan non pertanian di Kabupaten Sleman? 3) Apakah ada kesesuaian antara Perda Provinsi DIY Nomor 10 tahun 2011 Tentang Perindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan Perda Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terkait pengendalian laju konversi lahan pertanian di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. SRI SAPTALIA SUMARJAN, Tahun 2014, Skripsi dengan Judul INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN
PAJAK
BUMI
DAN
BANGUNAN
PEDESAAN
DAN
PERKOTAAN DALAM ASAS KEADILAN DI KOTA YOGYAKARTA, Fakultas Hukum, UNIVERSITAS GADJAH MADA, Yogyakarta. Peneliti mengangkat dua permasalahan penelitian, yaitu : 1) Bagaimana realisasi intensifikasi pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kota Yogyakarta? 2) Apakah Perda Kota Yogyakarata Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai dasar pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Yogyakarta telah memenuhi asas keadilan?
3. Sri
Sulistyowati,
Tahun
2010,
Skripsi
dengan
judul
PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DALAM MENJALANKAN FUNGSINYA SEBAGAI APARAT PENGELOLA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, Jawa Timur. Peneliti mengangkat dua permasalahan penelitian, yaitu: 1) Bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan yang dilakukan oleh KPP Pratama Klaten di sektor perdesaan dan perkotaan ? 2) Hambatan-hambatan dan solusi-solusi yang dihadapi KPP Pratama Klaten dalam melakukan pelaksanaan pemungutan PBB tersebut di sektor perdesaan dan perkotaan ? E. Manfaat penelitian Hasil penelitian ini dapat bermanfaat baik untuk kepentingan akademis maupun praktis berupa :
1. Manfaat Akademik a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai pentingnya Pemeriksaan Lapangan pemungutan PBB-P2 berkaitan dengan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak terutama dalam hal pembayaran PBB-P2 b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta pengetahuan secara ilmiah dan juga memberikan kontribusi dalam bidang ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pajak.
2. Manfaat praktis Hasil penelitian ini dapat diharapkan menjadi bahan acuan untuk penelitian sejenis berikutnya yang objek bahannya tentang PBB-P2.
