UNDANG-UNDANG KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM MAHASISWA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KETUA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA Menimbang: a. Bahwa dalam rangka menciptakan organisasi mahasiswa yang demokratis di lingkungan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, maka perlu diadakan mekanisme pergantian pengurus organisasi mahasiswa melalui pemilihan umum mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta; b. Bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum mahasiswa, Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta belum memiliki undang-undang yang mengatur tentang penyelenggara pemilihan umum mahasiswa di tingkat fakultas, dan jurusan/program studi; c. Bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum mahasiswa yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik mahasiswa dibutuhkan penyelenggaraan pemilihan umum yang professional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan akuntanbilitas; d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang penyelenggara Pemilihan Umum Mahasiswa Mengingat: Peraturan Dasar Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA dan KETUA BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA KELUARGA MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA MEMUTUSKAN: Menetapkan: Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta
1
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. Pemilihan Umum Mahasiswa yang selanjutnya disebut Pemiluwa adalah sarana pelaksanaan kedaulatan anggota KM FE UNY berdasarkan Peraturan Dasar KM FE UNY; menuju organisasi mahasiswa yang demokratis di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta; 2. Pemiluwa KM FE UNY adalah untuk memilih; a. Ketua BEM dan Wakil Ketua BEM KM FE UNY; b. Ketua HIMA di tingkat jurusan/ program studi; c. 5 (lima) orang perwakilan jurusan/prodi di DPM KM FE UNY; 3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut KPU adalah penyelengara Pemilihan Umum Mahasiswa yang dibentuk dan dibubarkan oleh DPM KM FE UNY dan bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap pelaksanaan Pemiluwa kepada Ketua BEM KM FE UNY dengan diketahui Ketua DPM KM FE UNY; 4. Panitia Pemilihan Umum Mahasiswa yang selanjutnya disebut dengan PPU adalah pelaksana pemungutan suara tingkat jurusan/ program studi dan bertanggungjawab kepada KPU; 5. Panitia Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut dengan Panwaslu adalah panitia yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemiluwa yang dibentuk dan dibubarkan oleh DPM KM FE UNY dan bertanggung jawab kepada Ketua BEM KM FE UNY dengan diketahui Ketua DPM KM FE UNY; 6. Mahkamah adalah lembaga peradilan konstitusi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta; 7. Peserta Pemiluwa adalah perorangan yang menjadi calon anggota DPM KM FE UNY, pasangan perorangan untuk calon Ketua Umum – Wakil Ketua Umum BEM KM FE UNY, dan perorangan yang menjadi calon ketua HIMA; 8. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara; 9. Pemilih adalah seluruh mahasiswa aktif Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta; 10. Kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program masing-masing kandidat Pemiluwa; Pasal 2 Pemiluwa dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pasal 3 KM FE UNY memberikan otonomi kepada UKMF dalam pelaksanaan pemilihan ketua dan perwakilannya di DPM yang tidak bertentangan dengan Peraturan Dasar KM FE UNY. Pasal 4 1. Pemiluwa dilaksanakan di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta; 2. Pemiluwa dilaksanakan setiap satu tahun sekali; 3. Pemiluwa dilaksanakan untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua BEM, Ketua HIMA, dan 5 (lima) orang perwakilan jurusan/prodi di DPM FE yang dilaksanakan dalam satu rangkaian Pemiluwa KM FE UNY;
2
4. Pemiluwa harus sudah menghasilkan Ketua dan Wakil Ketua BEM, Ketua HIMA, dan 5 (lima) orang perwakilan jurusan/prodi di DPM FE selambat-lambatnya 10 hari sebelum masa jabatan Ketua BEM, Ketua HIMA, dan Perwakilan jurusan/prodi di DPM yang sedang menjabat berakhir; 5. Seluruh ormawa dalam KM FE UNY berkewajiban mendukung kesuksesan Pemiluwa sesuai dengan kapasitasnya.
BAB II PESERTA PEMILUWA Pasal 5 1. Peserta Pemiluwa adalah perorangan bukan lembaga; 2. Pengumuman peserta pemiluwa dilakukan setelah melalui tahap verifikasi oleh KPU. Pasal 6 1. Persyaratan umum peserta pemiluwa a. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Mencalonkan diri; c. Setiap kandidat pemiluwa wajib memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan KPU; d. Memiliki integritas dan berdedikasi tinggi kepada KM FE UNY dan Universitas; e. Menyatakan kesediaan tertulis untuk dipilih dan mematuhi segala peraturan yang ditetapkan; f. Memiliki pengalaman organisasi minimal 1(satu) tahun di lingkungan FE UNY; g. Sedang menempuh studi di FE UNY; h. Menyatakan kesediaan mengundurkan diri dari jabatan struktural di organisasi lain di FE UNY apabila terpilih (tidak rangkap jabatan) secara tertulis; i. Tidak sedang kehilangan hak pilih. 2. Persyaratan khusus peserta pemiluwa a. Peserta pemilihan Ketua dan wakil ketua BEM KM FE UNY adalah mahasiswa semester III atau lebih pada saat Pemiluwa dilaksanakan; b. Peserta pemilihan Ketua HIMA adalah mahasiswa yang duduk di semester III atau lebih jurusan dan/atau program studi bersangkutan pada saat Pemiluwa dilaksanakan; c. Peserta pemilihan perwakilan jurusan/prodi untuk DPM KM FE UNY adalah mahasiswa yang duduk di semester III atau lebih, jurusan dan/atau program studi bersangkutan pada saat Pemiluwa dilaksanakan. BAB III HAK MEMILIH Pasal 7 1. Mahasiswa aktif Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta memiliki hak memilih; 2. Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar oleh KPU KM FE UNY dalam daftar pemilih.
3
BAB IV PENYELENGGARA PEMILUWA Bagian Kesatu Umum Pasal 8 1. Pemiluwa KM FE UNY diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU); 2. Pemungutan suara tingkat jurusan/program studi dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Umum (PPU) 3. Pengawasan Pemiluwa KM FE UNY dilaksanakan oleh Pengawas Pemiluwa. 4. KPU, PPU, dan Pengawas Pemiluwa merupakan lembaga independen. 5. Dalam menyelenggarakan Pemiluwa, KPU, PPU, dan Pengawas Pemiluwa bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. 6. Masa jabatan KPU, PPU, dan Pengawas Pemiluwa adalah satu periode dan bertanggungjawab kepada Ketua BEM KM FE UNY dengan diketahui Ketua DPM KM FE UNY; Bagian Kedua Sumpah/Janji
1. 2. 3.
Pasal 9 Pelantikan anggota KPU dan Pengawas Pemiluwa dilakukan oleh Ketua BEM KM FE UNY yang diselenggarakan oleh DPM KM FE UNY Sebelum menjalankan tugas, anggota KPU dan Pengawas Pemiluwa mengucapkan sumpah/janji. Sumpah/janji anggota KPU dan Pengawas Pemiluwa sebagai berikut: “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPU/Panwaslu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Peraturan Dasar KM FE UNY. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguhsungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Mahasiswa, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau golongan.”
4
Bagian Ketiga Tugas dan Wewenang Pasal 10 1. Tugas KPU: a. Mengkoordinasi, mengendalikan semua tahapan Pemiluwa KM FE UNY; b. Meneliti kelengkapan persyaratan peserta pemiluwa; c. Melakukan evaluasi dan melaporkan pelaksanaan Pemiluwa; d. Membentuk dan membubarkan PPU; e. Melaporkan penyelenggaaran Pemiluwa kepada Ketua BEM dengan diketahui Ketua DPM KM FE UNY selambat-lambatnya 30 hari setelah pelaksanaan Sidang Umum KM FE UNY 2. Wewenang KPU: a. Merencanakan program dan jadwal penyelenggaraan Pemiluwa; b. Membuat tata tertib pelaksanaan Pemiluwa; c. Menetapkan kandidat Pemiluwa; d. Menetapkan dan mengumumkan hasil Pemiluwa; e. Membuat berita acara penghitungan suara dan bukti penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi kandidat pemiluwa dan pengawas pemiluwa f. Membuat keputusan yang dianggap perlu demi kelancaran Pemiluwa. Pasal 11 1. Tugas PPU: a. Melaksanakan seluruh tugas yang dilimpahkan KPU; b. Melaksanakan dan mengkoordinasi kegiatan Pemiluwa ditingkat jurusan/program studi; c. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada KPU;
2. Wewenang PPU: a. Melaksanakan dan menetapkan hasil perhitungan suara ditingkat jurusan/ program studi dan melaporkannya langsung kepada KPU; b. Melaporkan setiap agenda Pemiluwa di tingkat Jurusan/ Prodi kepada KPU; Pasal 12 1. Tugas Panwaslu: a. Mengawasi seluruh tahapan Pemiluwa; b. Dalam hal peserta kampanye melakukan suatu pelanggaran maka Panwaslu bewenang untuk menindak dan melaporkan kepada KPU c. Dalam hal anggota KPU melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan dan tata tertib Pemiluwa, maka Panwaslu membuat surat rekomendasi kepada KPU; d. Dalam hal KPU melakukan kelalaian yang menyebabkan terganggunya tahapan pemiluwa maka Panwaslu membuat surat rekomendasi kepada KPU; e. Melaporkan hasil pengawasan secara keseluruhan kepada KPU. 2. Panwaslu berwenang menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan tata tertib Pemiluwa.
5
3. Setiap orang berhak memantau pelaksanaan Pemiluwa dan menyampaikan hasil pantauannya secara tertulis kepada Panwaslu. Bagian keempat Hak dan Kewajiban Panwaslu Pasal 13 Panwaslu mempunyai hak: 1. Mengamati dan mengumpulkan informasi proses penyelenggaraan Pemiluwa; 2. Memantau proses pemungutan dan penghitungan suara; 3. Mendapatkan akses informasi yang tersedia dari KPU; 4. Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemiluwa.
Pasal 14 Panwaslu mempunyai kewajiban: 1. Mematuhi Peraturan KM FE UNY dan menghormati kedaulatan Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta; 2. Melaporkan diri, mengurus proses pemberian keputusan dan tanda pengenal ke KPU sesuai dengan wilayah kerja pemantauan; 3. Menggunakan tanda pengenal selama menjalankan pemantauan; 4. Melaporkan jumlah dan keberadaan anggota Panwaslu serta PPU kepada KPU; 5. Menghormati kedudukan, tugas, dan wewenang penyelenggara Pemiluwa; 6. Bersikap netral dan objektif dalam melaksanakan pemantauan; 7. Menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasikan kepada KPU 8. Melaporkan hasil akhir pemantauan pelaksanaan Pemiluwa kepada KPU. Bagian Kelima Keanggotaan Pasal 15 Keanggotaan KPU, PPU dan Panwaslu: 1. Keanggotaan KPU dan Panwaslu terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota, 1 (satu) orang bendahara merangkap anggota dan beberapa bidang sesuai kebutuhan, teknis pembentukan diatur kemudian oleh DPM KM FE UNY; 2. Dalam hal ketua KPU berhalangan menjalankan tugas dan wewenangnya, maka Tugas dan Wewenang bisa dilimpahkan kepada salah seorang Anggota. 3. Keanggotaan PPU terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota, 1 (satu) orang bendahara merangkap anggota dan maksimal berjumlah 5 orang; 6
4. Anggota KPU, PPU dan Panwaslu tidak mempunyai hak mencalonkan diri sebagai kontestan Pemiluwa dan tidak diperkenankan mengkampanyekan kontestan pemiluwa; 5. Anggota KPU dan Panwaslu diangkat dan diberhentikan oleh DPM KM FE UNY bersama Ketua BEM FE UNY; 6. Apabila terjadi keadaan kekurangan sumber daya manusia yang sifatnya mendesak, maka akan dilakukan reshuffle; 7. Mekanisme reshuffle diatur oleh DPM KM FE UNY bersama Ketua BEM KM FE UNY berdasarkan rekomendasi KPU; 8. Keanggotaan KPU, PPU dan Panwaslu bersifat independen.
Bagian Keenam Pemberhentian
1.
2.
3.
Pasal 16 Anggota KPU dan Panwaslu berhenti karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima; c. berhalangan tetap lainnya; atau d. diberhentikan dengan tidak hormat. Anggota KPU dan Panwaslu diberhentikan dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila: a. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPU dan Panwaslu; b. Melanggar sumpah/janji jabatan; c. Melakukan perbuatan yang terbukti menghambat KPU dan Panwaslu dalam mengambil keputusan dan penetapan sebagaimana ketentuan peraturan perundangundangan. Pemberhentian anggota yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh DPM KM FE UNY bersama Ketua BEM KM FE UNY Bagian Ketujuh Surat Suara
Pasal 17 1. Pengadaan dan pendistribusian surat suara dan perlengkapan Pemiluwa dilakukan oleh KPU; 2. Jumlah, bentuk, ukuran, dan warna surat suara serta kelengkapan lainnya ditetapkan oleh KPU. Pasal 18 Surat suara beserta kelengkapan lainnya harus sampai kepada PPU maksimal 1 jam sebelum pelaksanaan pemungutan suara dengan alasan agar lebih aman.
7
BAB V SISTEM DAN TAHAPAN PEMILUWA Pasal 19 1. Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BEM dan Ketua HIMA dilaksanakan dengan sistem proporsional; 2. Pemilihan perwakilan jurusan/prodi sebagai anggota DPM dilaksanakan dengan sistem distrik; 3. Pemilihan ketua DPM dilaksanakan dalam Sidang Pleno DPM Pasal 20 Pemiluwa KM FE UNY dilaksanakan melalui beberapa tahap: 1. Sosialisasi Undang-undang Pemiluwa oleh KPU kepada seluruh mahasiswa dan organisasi mahasiswa yang ada dalam KM FE UNY; 2. Pengumuman Syarat pendaftaran Peserta Pemiluwa 3. Pendaftaran dan sosialisasi Peserta Pemiluwa; 4. Verifikasi calon Perserta Pemiluwa 5. Penetapan Peserta Pemiluwa; 6. Kampanye di fakultas dan jurusan/ program studi; 7. Hari tenang; 8. Pemungutan suara; 9. Penghitungan dan pengumuman perolehan hasil suara; 10. Sidang Pleno DPM FE UNY 11. Sidang Umum KM FE UNY; 12. Sidang Umum HIMA dan UKMF, keduanya diselenggarakan setelah Sidang Umum KM FE; 13. Sosialisasi hasil sidang; 14. Laporan penyelenggaraan Pemiluwa dilaporkan oleh KPU kepada Ketua BEM KM FE UNY dengan diketahui Ketua DPM KM FE UNY.
BAB VI PENCALONAN Pasal 21 Calon Peserta Pemiluwa mendaftarkan diri secara langsung kepada KPU. Pasal 22 Calon Peserta Pemiluwa wajib menyerahkan: 1. Biodata secara lengkap; 2. Surat pernyataan kesediaan secara tertulis untuk dipilih dan mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan; 3. Naskah visi dan misi calon peserta pemiluwa; 4. Kelengkapan persyaratan administratif lainnya yang ditetapkan oleh KPU. Pasal 23 Setiap calon peserta pemiluwa hanya berhak mencalonkan diri untuk satu jabatan.
8
Pasal 24 1. Kewajiban masing-masing calon Peserta Pemiluwa sebagaimana yang tercantum dalam pasal 22 disampaikan kepada KPU selama masa pendaftaran; 2. KPU memeriksa syarat-syarat administratif tiap calon Peserta Pemiluwa; 3. Calon Peserta Pemiluwa yang memenuhi persyaratan berhak mengikuti tahap Pemiluwa selanjutnya; 4. Calon Peserta Pemiluwa berkewajiban mengikuti seluruh tahapan Pemiluwa; 5. Setiap calon Peserta Pemiluwa yang tidak memenuhi kewajiban dan mengikuti tahapan Pemiluwa dinyatakan gugur. BAB VII KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE Pasal 25 1. Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan Pemiluwa KM FE UNY; 2. Kampanye sebagaimana dimaksud ayat 1 dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan oleh KPU; 3. Kampanye sebagaimana ayat 1 dilakukan oleh masing-masing Peserta Pemiluwa dan tim suksesnya; 4. Pedoman dan jadwal pelaksanaan kampanye Peserta Pemiluwa ditentukan oleh KPU.
1.
2. 3. 4. 5. 6.
1.
2.
3. 4.
Pasal 26 Kampanye dapat dilaksanakan melalui: a. Kampanye tertulis, yaitu kampanye yang terdiri dari kampanye dengan menggunakan pamflet, brosur, buku dan alat peraga lainnya atau sejenisnya yang sifanya tertulis; b. Kampanye lisan, yaitu kampanye dalam bentuk lisan seperti debat Peserta Pemiluwa ataupun retorika didepan pemilih; c. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan dengan izin KPU. Para Peserta Pemiluwa wajib menyampaikan visi, misi, dan program pengembangan ormawa dalam kampanyenya; Penyebaran atribut kampanye ditujukan kepada seluruh mahasiswa KM FE UNY; Penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif; Penyelenggaraan kampanye dilakukan di wilayah FE UNY; Ketentuan lebih lanjut tentang kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh KPU. Pasal 27 Pemasangan alat dalam kampanye tertulis sebagaimana dimaksud pasal 24 ayat 1 huruf a oleh para Peserta Pemiluwa harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek etika dan estetika dilingkungan kampus FE UNY atas sepengetahuan dan izin KPU; Kampanye lisan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 24 ayat 1 huruf b oleh para Peserta Pemiluwa harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek etika dan estetika dilingkungan kampus FE UNY atas sepengetahuan dan izin KPU; KPU memfasilitasi pelaksanaan kampanye dalam bentuk debat terbuka kepada semua Peserta Pemiluwa; Jadwal pelaksanaan kampanye tertulis dan kampanye lisan ditentukan oleh KPU;
9
5. Selama hari tenang sampai dengan hari pemungutan suara Peserta Pemiluwa, tim sukses dan seluruh mahasiswa FE UNY dilarang untuk melakukan kampanye baik lisan ataupun tertulis melalui media apapun; 6. Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan ketentuan pasal ini ditetapkan oleh KPU. Pasal 28 Dalam kampanye dilarang: 1. Menghina seseorang dengan maksud menjatuhkan Peserta Pemiluwa yang lain dan menyinggung SARA; 2. Menghasut atau mengadu domba antar perseorangan, kelompok, maupun antar Peserta Pemiluwa; 3. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan menggunakan kekerasan kepada mahasiswa dan atau Peserta Pemiluwa lain; 4. Merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemiluwa lain. Pasal 29 1. Dana kampanye dapat diperoleh dari: a. Subsidi atau bantuan dari KPU; b. Para Peserta Pemiluwa; c. Sumbangan dari pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak mengikat, serta sesuai dengan etika mahasiswa. 2. Subsidi atau bantuan dari KPU sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a, ditetapkan oleh KPU. BAB VIII SANKSI Pasal 30 1. Pelanggaran atas ketentuan mengenai larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang merupakan pelanggaran tata cara kampanye akan dikenai sanksi: a. Peringatan lisan maupun tertulis untuk pelanggaran ringan; b. Penghentian kegiatan kampanye untuk pelanggaran sedang; c. Didiskualifikasi sebagai kandidat Pemiluwa untuk pelanggaran berat. 2. Perincian dan tata cara penjatuhan sanksi dirumuskan oleh Panwaslu dan KPU; 3. Tata cara penjatuhan sanksi terhadap penyelenggaraan kampanye lainnya ditetapkan dan dijalankan oleh KPU atas rekomendasi Panwaslu.
BAB IX PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA Pasal 31 Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemiluwa KM FE UNY ditetapkan oleh KPU. Pasal 32 1. Pemungutan suara dilakukan dengan mencoblos surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama Peserta Pemiluwa; 2. Nomor urut Peserta Pemiluwa ditetapkan oleh KPU berdasarkan undian.
10
Pasal 33 1. Penghitungan suara dilakukan oleh masing-masing PPU dengan jujur dan adil serta disaksikan oleh KPU, Panwaslu, dan saksi dari masing-masing kandidat, dan kemudian melaporkannya kepada KPU; 2. Penghitungan suara dimulai dengan menghitung: a. Jumlah pemilih yang memberikan suara; b. Jumlah suara yang sah; c. Jumlah suara yang tidak sah; d. Jumlah suara abstain; e. Jumlah surat suara yang tidak terpakai; f. Jumlah surat suara yang rusak yang dikembalikan oleh pemilih. 3. Penghitungan suara dilakukan di depan KPU, saksi, dan Panwaslu; 4. Saksi dan/atau Peserta Pemiluwa dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara apabila terdapat kecurangan dan hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; 5. Penandatanganan berita acara oleh Ketua PPU dan saksi-saksi dilakukan setelah penghitungan suara; 6. PPU menyerahkan berita acara, surat suara, dan alat kelengkapan pemungutan suara kepada KPU setelah selesai penghitungan suara untuk diteruskan rekapitulasi oleh KPU. Pasal 35 Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dilakukan KPU berdasarkan berita acara yang diserahkan oleh PPU. BAB X PENETAPAN PESERTA PEMILUWA TERPILIH Pasal 36 1. Penetapan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan pengumuman hasil Pemiluwa dilakukan oleh KPU selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pelaksanaan pemungutan suara; 2. Setiap pejabat struktural organisasi yang terpilih wajib mengundurkan diri dari jabatannya selambat-lambatnya lima hari setelah penetapan hasil Pemiluwa; 3. Peraih suara terbanyak berhak untuk dilantik; 4. Berita acara hasil rekapitulasi akhir diserahkan oleh KPU kepada Ketua BEM KM FE UNY dengan diketahui Ketua DPM KM FE UNY selambat-lambatnya tiga hari setelah pelaksanaan pemungutan suara. Pasal 37 Keberatan atas hasil Pemiluwa hanya dapat diajukan oleh Peserta Pemiluwa kepada KPU maksimal 1 x 24 jam setelah penetapan hasil Pemiluwa.
11
BAB XII DANA PEMILUWA Pasal 38 Dana Pemiluwa berasal dari anggaran Pemiluwa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta BAB XIII MAHKAMAH Pasal 39 1. Dalam hal terjadi sengketa hasil pemiluwa yang tidak bisa diselesaikan oleh KPU, maka sengketa hasil pemiluwa dibawa kedalam mahkamah pemiluwa. 2. Mahkamah pemiluwa terdiri dari anggota DPM KM FE dan Ketua BEM KM FE yang tidak mencalonkan diri sebagai Peserta Pemiluwa. BAB XIV PENUTUP Pasal 40 1. Apabila dikemudian hari terjadi kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diubah dan dibenarkan sebagaimana mestinya; 2. ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan.
Ditetapkan di : Yogyakarta 2 Oktober 2014
Ketua DPM KM FE UNY
Ketua BEM KM FE UNY
Wahyudin NIM. 11404241030
Arizqi Nurhamsyah NIM. 11402241033
12
