Musyawarah Besar I Keluarga Mahasiswa Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya Penyusun
: Tim Ad Hoc MUBES I PPNS (Wynnie Zadah, Ayu Budi C., Alif , Atrasani B. W, Bayu Sukma C, Bradlee Y. A. N, Evan Rizal, Galuh Setiya U, Gemilang L, Gigih Alam P, Lilis N. R., Rendy A., Rizky Maulana F, I. Yudha A., Zulfikar I. R, Andreas E. G, Andre P. W, Dian, Fajar K.)
Editor
: Rengga, Bernard
Sampul Depan
: Rizky MF
Cetakan Pertama
:-
i
KATA PENGANTAR Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat-Nya juga KDKM dari hasil MUBES I PPNS dapat terbentuk. Terima kasih banyak untuk Badan Eksekutif Mahasiswa dari pariode 2012/2013 yang telah mencetuskan MUBES I hingga pariode 2013/2014 waktu terlaksanakannya MUBES I. Terima kasih untuk tim Ad Hoc yang telah bekerja keras dalam perumusan draf KDKM yang berujung terlaksanakannya MUBES I PPNS. Terimakasih untuk ormawa – ormawa yang bernaung dibawah PPNS yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan MUBES I beserta pihak – pihak lain yang mendukung jalannya MUBES I PPNS ini. Terimakasih juga untuk KM PPNS yang sangat mendukung terlaksanakannya MUBES I dan kontribusi berbentuk kawalan dari awal hingga akhir pelaksanaan. Harapan besar buku ini dapat menjadi dasar KM PPNS untuk menjalankan keorganisasian didalamnya. Berangkat dari kemandirian secara institusi yang awalnya PPNS merupakan bagian dari ITS, membuat struktur keorganisasian pada KM PPNS yang sebelumnya menjadi satu dengan KM ITS harus terpisah. Oleh karena itu lahirlah pemikiran – pemikiran jikalau KM PPNS sudah saatnya memiliki dasar sendiri untuk melaksanakan aktifitas keorganisasian didalamnya. Dan kemudian terwujudlah dasar yang KM PPNS butuhkan lahir melalui MUBES I PPNS. Namun kritik dan saran dari seluruh Keluarga Mahasiswa PPNS sangat dibutuhkan guna terciptanya kondisi yang ideal seiring berjalannya waktu demi mencapai kesejahteraan bersama.
ii
Vivat POLKA! Hidup PPNS! Hidup PPNS! Hidup PPNS!
Editor
iii
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ...................................... ii DAFTAR ISI ..................................................... iv SAMBUTAN PRESIDEN BEM ...................... 1 STRUKTUR ORGANISASI KM PPNS .......... 3 KETETAPAN TATIB SIDANG ...................... 4 KETETAPAN MUBES .................................... 6 BAGIAN I Mukadimah ....................................................... 8 BAGIAN II BAB I Ketentuan Umum ................................... 10 BAB II Eksekutif Mahasiswa............................ 12 BAB III Legislatif Mahasiswa .......................... 15 BAB IV Yudikatif Mahasiswa .......................... 18 BAB V Minat Bakat Mahasiswa ....................... 20 BAB VI Kerohanian Mahasiswa ....................... 23 BAB VII Pemilihan Umum Mahasiswa ............ 24 BAB VIII Kongres Mahasiswa ......................... 28 BAB IX Forum Evaluasi Bersama .................... 30 BAB X Musyawarah Besar Mahasiswa ............ 31 BAGIAN III BAB XI Aturan Peralihan ................................. 33 BAB XII Aturan Tambahan .............................. 33 BAB XIII Aturan Terkait .................................. 35 BAGIAN IV BAB XIV Pembubaran ..................................... 36 BAB XV Penutup .............................................. 37 TIM AD HOC MUBES I PPNS ....................... 38 PANITIA PENYELENGGARA ....................... 39
iv
SAMBUTAN PRESIDEN BEM PPNS 2013-2014 Bismillarihamanirrahim, Assalamualaikum wr. wb., Puji dan syukur kita panjatkan bersama kepada Allah SWT, karena berkat rahmat serta persetujuan-Nya lah kami semua dapat menyelesaikan amanah seluruh elemen organisasi mahasiswa Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya dalam membentuk sebuah konstitusi dasar Keluarga Mahasiswa PPNS yang dikemas dalam Musyawarah Besar Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya I (MUBES PPNS I). Tak lupa saya secara pribadi ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh representator dari tiap organisasi mahasiswa di PPNS, pihak panitia, Ad Hoc, serta pihak manejemen PPNS yang turut mendukung terealisasikannya MUBES PPNS I. Konstitusi merupakan hal yang mendesak dan sangat mendasar bagi mahasiswa di PPNS. Disebut mendesak dikarenakan PPNS sudah dalam status mandiri dan butuh sebuah konstitusi tertulis yang disepakati bersama, dan disebut mendasar karena segala sesuatu kegiatan keorganisasian harus mengacu pada sebuah aturan agar tidak menyalahi hak ataupun fungsi organisasi mahasiswa PPNS lainnya. Dengan melihat kedua hal tersebut, maka besar harapan kita semua bahwa Konstitusi Dasar Keluarga Mahasiswa Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (KDKM PPNS) ini dapat memenuhi segala pertanyaan dalam langkah pengembangan organisasi mahasiswa PPNS selanjutnya.
1
Akhir kata, saya kembali ucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan yang bersama-sama berjuang memajukan keorganisasian di PPNS, dan saya meminta maaf sebesar-besarnya bila terdapat kesalahan selama pembentukan KDKM ini dan bila terdapat perkataan atau perbuatan pribadi saya yang salah. Wassalamualaikum wr. wb., Surabaya, Juni 2014
Azhar Muhammad Fuad (6611040005) Presiden BEM PPNS 2013-2014
2
STRUKTUR ORGANISASI KM PPNS
3
KETETAPAN MUSYAWARAH BESAR Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya TENTANG TATA TERTIB SIDANG MUSYAWARAH BESAR PPNS Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, Hasil kesepakatan forum Musyawarah Besar Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya dengan ini: Mengingat : 1. Hasil kesepakatan Musyawarah Besar PPNS 2. Perlu adanya tata tertib Musyawarah Besar PPNS Menimbang : 1. Keputusan Direktur PPNS Memperhatikan : Hasil Musyawarah Besar PPNS di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya MEMUTUSKAN Menetapkan : Tata Tertib Sidang Musyawarah Besar Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya Ketetapan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan catatan apabila terdapat kesalahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
4
Ditetapkan di : Surabaya Pada tanggal : 15 Maret 2014 Pukul : 10.30 WIB
Presidium 1
Presidium 2
Gemilang Luhung Prihatma M. Faisal Arifqy
Presidium 3
Bernadita Suryawati
5
KETETAPAN MUSYAWARAH BESAR Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya Dengan Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, Hasil kesepakatan forum Musyawarah Besar Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya dengan ini: Mengingat
: Hasil kesepakatan Musyawarah Besar PPNS Menimbang : Keputusan Direktur PPNS Memperhatikan : 1. Aspirasi Mahasiswa Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya 2. Hasil Musyawarah Besar PPNS di Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya MEMUTUSKAN Menetapkan : Konstitusi Dasar Keluarga Mahasiswa Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya Ketetapan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan dengan catatan apabila terdapat kesalahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Surabaya Pada tanggal : 16 Juni 2014
6
Pukul
: 16.10 WIB
Presidium 1
Presidium 2
Presidium 3
Gemilang Luhung P.
Azhar Muhammad F.
Bernadita Suryawati
7
KONSTITUSI DASAR KELUARGA MAHASISWA POLITEKNIK PERKAPALAN NEGERI SURABAYA BAGIAN I MUKADIMAH Bahwa sesungguhnya kemerdekaan bangsa Indonesia yang diberikan oleh Tuhan YME dan perjuangan bela negara harus tetap berlanjut seiring dengan peningkatan kualitas SDM Indonesia. Mahasiswa PPNS berperan aktif sebagai generasi penerus yang memiliki fungsi pengontrol sosial, sumber moral dan agen perubahan masa depan bangsa dan negara. Terdapatnya hal yang melatarbelakangi terjadinya pembuatan KDKM di PPNS salah satunya untuk memperjelas ranah dan arah suatu organisasi. KDKM ini berisikan informasi yang luas dan mendalam dengan perspektif yang bersifat fundamental. KDKM (Konstitusi Dasar Keluarga Mahasiswa) adalah aturan dasar yang harus dipahami dan dipatuhi pada setiap kegiatan keorganisasian mahasiswa PPNS. Selanjutnya, mahasiswa dilihat dari satu sisi adalah generasi terdidik dalam masyarakat yang menempati kedudukan luhur, sebagai kekuatan pendukung bagi kelangsungan dan kesinambungan organisasi tersebut. Di sisi lain menjadi bagian integral dari pertumbuhan dan perkembangan sebuah organisasi yang menginginkan terciptanya kesejahteraan dengan
8
berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Sebagai generasi penerus bangsa mahasiswa memangku mandat sosial sebagai garda depan perubahan suatu masyarakat. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, mahasiswa dituntut untuk senantiasa mengembangkan potensi akademis dan menumbuhkan kepekaan sosial melalui kegiatan dan gerakan terpadu serta berkesinambungan demi terlaksananya tanggung jawab memenuhi harapan masyarakat. Sudah menjadi rumusan bersama, bahwa perjalanan suatu organisasi dapat berkembang dan mencapai tujuannya melalui proses evaluasi dan pengembangan sumber daya manusia. Evaluasi ini menjadi titik tolak generasi baru dalam memunculkan insan-insan kreatif dan inovatif. Sementara regenerasi merupakan syarat bagi kesinambungan dalam berinovasi dan berkarya demi kemajuan dan eksistensi organisasi. Pondasi yang kuat dan regenerasi yang bagus menjadi dua hal yang tak terpisahkan bagi eksistensi organisasi untuk dapat bekerja optimal dalam menggali potensi tiap individu yang pada gilirannya nanti dapat mengambil peran yang signifikan dalam masyarakat.
9
BAGIAN II BAB I KETENTUAN UMUM PASAL 1 Keluarga Mahasiswa PPNS yang selanjutnya disebut KM PPNS adalah sistem yang menaungi seluruh aktifitas organisasi kemahasiswaan dalam lingkup institusi pendidikan PPNS. PASAL 2 KM PPNS didirikan di Surabaya pada tanggal 15 Maret 2014 hingga waktu yang tidak ditentukan. PASAL 3 KM PPNS berkedudukan di kampus Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. PASAL 4 KM PPNS diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan untuk mahasiswa PPNS. PASAL 5 KM PPNS terdiri dari Organisasi Kemahasiswaan yang meliputi Eksekutif Mahasiswa, Legislatif Mahasiswa, Yudikatif Mahasiswa, dan Lembaga Minat Bakat.
10
PASAL 6 Kedaulatan tertinggi KM PPNS terletak pada mahasiswa PPNS dan dilaksanakan sesuai dengan Konstitusi Dasar Keluarga Mahasiswa PPNS. Visi KM PPNS Terwujudkannya kedinamisan keluarga mahasiswa PPNS yang profesional serta demokratis dalam kemandirian berorientasi pada nilai – nilai Pancasila dan Tri dharma perguruan tinggi, dalam rangka melopori pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi kemaritiman, beserta teknologi penunjangnya bagi kesejahteraan masa depan almamater, bangsa dan Negara. Misi KM PPNS 1. 2. 3. 4.
5.
6. 7.
Meningkatkan keimanan & ketaqwaan kepada Tuhan YME serta kemuliaan akhlak bagi seluruh mahasiswa. Membina keluarga mahasiswa PPNS yang solider dan terbuka. Membentuk mahasiswa yang cerdas dan berkarisma mulia yang berlandaskan kejujuran dan keadilan. Menumbuhkembangkan sikap kepemimpinan, keorganisasian dan keterampilan manajemen bagi seluruh mahasiswa. Membudayakan demokrasi edukatif dalam rangka penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi kemaritiman beserta teknologi penunjangnya. Meningkatkan kepekaan mahasiswa PPNS terkait sosial kemasyarakatan. Meningkatkan potensi mahasiswa melalui penelusuran minat bakat dan kreatifitas.
11
BAB II EKSEKUTIF MAHASISWA PASAL 7 Eksekutif Mahasiswa 1.
2.
Eksekutif mahasiswa PPNS terdiri atas Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan Himpunan Mahasiswa Program Studi (Hima Prodi). Eksekutif mahasiswa PPNS wajib menjunjung tinggi KDKM PPNS, GBHK, dan Haluan Dasar Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa PPNS. PASAL 8 BEM
1.
2. 3.
Badan Eksekutif Mahasiswa PPNS yang selanjutnya disebut BEM ialah lembaga eksekutif tertinggi di KM PPNS. BEM terdiri dari presiden sebagai pemimpin eksekutif dan perangkat lain yang dianggap perlu. BEM wajib menjunjung tinggi KDKM PPNS dalam setiap aktifitasnya. PASAL 9 Tugas BEM
1. 2. 3.
Mengkoordinasikan aktifitas kemahasiswaan dilingkup eksekutif mahasiswa PPNS. Wajib menjunjung tinggi KDKM PPNS. Melakukan koordinasi dengan Lembaga Minat Bakat (LMB) dalam hal pengembangan minat bakat SDM PPNS dan keselarasan pelaksanaan program kerja.
12
PASAL 10 Wewenang BEM 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Menyampaikan keberatan atas Rancangan UndangUndang (RUU) yang disampaikan oleh DPM. Berkoordinasi dengan DPM guna mengesahkan RUU menjadi Undang-Undang (UU) pada Kongres PPNS. Memberikan instruksi yang kemudian dikoordinasikan dengan hima prodi. Menjalankan aktifitas kemahasiswaan dalam bidang sosial dan politik . Mewakili KM PPNS di luar kampus PPNS atas persetujuan DPM dalam bidang sosial dan/atau politik. Mengambil keputusan-keputusan yang dianggap perlu dalam menerjemahkan GBHK dan Rencana Strategis (Renstra) yang telah ditetapkan dalam Kongres. PASAL 11 Presiden BEM
1.
2. 3.
Presiden BEM dipilih langsung oleh mahasiswa PPNS dengan masa jabatan selama 1 tahun periode kepengurusan dan setelah itu tidak dapat dipilih kembali. Presiden BEM bertanggung jawab kepada mahasiswa PPNS melalui Kongres PPNS. Jika Presiden BEM tidak dapat lagi melaksanakan tugasnya maka diadakan Kongres Luar Biasa PPNS untuk menunjuk pejabat pelaksana tugas Presiden BEM sampai akhir kepengurusan. PASAL 12 Presidium Eksekutif
13
1.
2. 3.
4.
5. 6.
Presidium Eksekutif adalah pimpinan Eksekutif Mahasiswa diantaranya Presiden BEM dan seluruh pimpinan Hima Prodi. Presidium Eksekutif dapat mengadakan Forum Presidium Eksekutif sewaktu-waktu. Anggota Presidium Eksekutif terikat kepada kesepakatan – kesepakatan yang dihasilkan dalam Forum Presidium Eksekutif. Forum Presidium Eksekutif memiliki wewenang yakni melakukan proses pengambilan kebijakan yang akan dijalankan oleh Eksekutif Mahasiswa . Apabila dianggap perlu, Presidium Eksekutif dapat mengundang elemen terkait ke dalam forum. Merumuskan GBHK yang kemudian ditetapkan dalam Kongres. PASAL 13 Himpunan Mahasiswa Program Studi
1.
2.
3.
Himpunan Mahasiswa Program Studi yang selanjutnya disebut Hima Prodi adalah lembaga yang menaungi aktifitas kemahasiswaan di tingkat program studi di bidang keprofesian dan penunjangnya. Pimpinan Hima Prodi bertanggung jawab langsung kepada anggotanya sesuai dengan mekanisme internal masing-masing Hima Prodi tersebut. Hima Prodi wajib menjunjung tinggi KDKM PPNS dalam setiap aktifitasnya. PASAL 14 Tugas Hima Prodi
1.
Harus melaksanakan instruksi dari BEM yang telah dikoordinasikan dengan Hima Prodi.
14
2. 3.
Berkontribusi kepada BEM serta KM PPNS dalam mewujudkan PPNS SUCCESS. Wajib menjunjung tinggi KDKM PPNS. PASAL 15 Wewenang Hima Prodi
1. 2. 3. 4. 5.
6.
Menyampaikan keberatan atas RUU yang disampaikan oleh DPM. Berhak mengatur rumah tangga organisasinya yang diwujudkan dalam landasan gerak oleh hima prodi. Berhak menyelenggarakan aktifitas di keprofesian sesuai dengan Program Studi masing-masing. Berhak menyelenggarakan aktifitas pengembangan sumber daya mahasiswa Hima Prodi. Berhak menyelenggarakan kerjasama dengan Organisasi Mahasiswa perguruan tinggi lain yang memiliki dasar keprofesian yang sama. Berhak menyampaikan keberatan atas instuksi BEM berdasarkan alasan-alasan dengan mempertimbangkan kepentingan bersama.
BAB III LEGISLATIF MAHASISWA PASAL 16 Dewan Perwakilan Mahasiswa 1.
2.
Dewan perwakilan mahasiswa PPNS yang selanjutnya disebut DPM merupakan lembaga legislatif di KM PPNS. DPM bertanggung jawab kepada KM PPNS.
15
PASAL 17 Struktur DPM DPM terdiri dari ketua DPM dan perangkat lain sesuai kebutuhan. PASAL 18 Tugas DPM 1.
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Melakukan kontrol terhadap eksekutif mahasiswa berdasarkan KDKM PPNS dan mengacu pada aspirasi mahasiswa. Mengumpulkan aspirasi KM PPNS dan selanjutnya melakukan evaluasi untuk merumuskan RUU. Mengesahkan RUU menjadi UU di Kongres PPNS. Melakukan penjaringan dan uji kelayakan kandidat anggota Mahkamah Mahasiswa (MM). Melakukan penjaringan uji kelayakan dan pembentukan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU). Wajib memberikan laporan terkait progres yang terjadi di KM PPNS melalui Forum Evaluasi Bersama (FEB). Menyelenggarakan Kongres, FEB dan Mubes PPNS. Wajib menjunjung tinggi KDKM PPNS. PASAL 19 Wewenang DPM
1. 2. 3. 4.
Meminta penjelasan kepada Presiden BEM atas kebijakan – kebijakan yang diambil oleh BEM. Menjatuhkan memorandum kepada Presiden BEM. Memberikan usulan – usulan kepada BEM dengan memperhatikan aspirasi mahasiswa PPNS. Berhak mengatur rumah tangganya sendiri.
16
5.
Menghimpun, menyerap, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dari KM PPNS tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. PASAL 20 Keanggotaan dan Masa Jabatan DPM
1. 2. 3. 4.
5.
6.
7.
Anggota DPM dipilih melalui pemilihan umum tingkat prodi. Anggota DPM tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai pengurus Ormawa PPNS lainnya. DPM melaksanakan tugasnya selama 1 tahun kepengurusan. Struktur organisasi DPM terdiri dari satu orang dari perwakilan setiap hima prodi. Termasuk didalamnya satu orang ketua dan perangkat lain yang dianggap perlu. DPM memiliki kewenangan penuh dalam pembuatan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya sendiri. Keanggotaan DPM berakhir apabila : 1) Mengundurkan diri 2) Tahun kepengurusan berakhir 3) Berhalangan tetap 4) Tidak melaksanakan kewajibannya dengan maksimal dan penuh tanggung jawab 5) Hasil keputusan FEB Anggota DPM yang harus mengakhiri status keanggotaan bukan karena tahun kepengurusan berakhir, dapat diganti dengan calon pengganti yang diambil dari : 1) Daftar calon DPM yang berasal dari program studi yang sama.
17
8.
9.
2) Memiliki suara terbanyak berikutnya dalam Pemira periode yang sama. 3) Telah melalui uji verifikasi oleh KPU. Calon pengganti disahkan oleh Ketua DPM menjadi anggota DPM, yang kemudian melanjutkan tugas legislatif anggota yang digantikan sampai akhir masa kepengurusan. Jika Ketua DPM tidak dapat lagi melaksanakan tugasnya maka diadakan musyawarah internal DPM untuk menunjuk Ketua DPM sampai akhir kepengurusan.
BAB IV YUDIKATIF MAHASISWA PASAL 21 Mahkamah Mahasiswa Mahkamah mahasiswa PPNS yang selanjutnya disebut MM adalah lembaga yang menjalankan fungsi yudikatif mahasiswa PPNS yang memegang kekuasaan kehakiman. PASAL 22 Struktur MM MM terdiri dari ketua dan perangkat lain yang dianggap perlu. PASAL 23 Keanggotaan dan Masa Jabatan 1.
Kriteria keanggotaan MM tambahan dalam KDKM.
diatur
dalam
aturan
18
2. 3. 4.
5. 6.
7.
8.
Jumlah anggota MM adalah 5 orang dengan deskripsi 1 ketua dan 4 anggota lainnya. Anggota MM ditetapkan oleh DPM. Struktur organisasi MM terdiri dari satu orang dari perwakilan setiap jurusan. Termasuk didalamnya satu orang ketua dan perangkat lain yang dianggap perlu. Anggota MM melaksanakan tugasnya dalam 1 tahun kepengurusan. Keanggotaan MM berakhir apabila : 1) Mengundurkan diri 2) Tahun jabatan berakhir 3) Berhalangan tetap 4) Tidak melaksanakan kewajibannya dengan maksimal dan penuh tanggung jawab 5) Hasil keputusan FEB Anggota MM yang harus mengakhiri status keanggotaan bukan karena tahun kepengurusan berakhir, dapat diganti dengan calon pengganti yang memenuhi : 1) Berasal dari jurusan yang sama dengan anggota yang digantikan. 2) Telah melalui uji kelayakan yang dilakukan oleh DPM Calon pengganti disahkan oleh Ketua MM menjadi anggota MM, yang kemudian melanjutkan tugas yudikatif anggota yang digantikan sampai akhir masa kepengurusan. PASAL 24 Tugas MM
1. Melakukan interpretasi terhadap perundang-undangan KM PPNS berdasarkan data dan informasi yang
19
2.
3.
4. 5.
6.
diperlukan jika terjadi konflik pemahaman antar lembaga. Melakukan hak uji materi terhadap undang-undang, hasil pemilu dan aturan-aturan yang dianggap bertentangan dengan KDKM PPNS. Menyampaikan pelaporan kronologis dan hasil putusan persidangan kepada mahasiswa PPNS dalam rangka mewujudkan mekanisme peradilan yang adil dan transparan. Memberikan fatwa atas laporan KPU PPNS. 1. MM akan bekerja bilamana ada laporan masalah dari KM PPNS ataupun Ormawa 2. MM akan menindak lanjuti laporan langsung tersebut bilamana laporan bersangkutan terkait dengan KDKM PPNS. MM wajib menjunjung tinggi KDKM PPNS. PASAL 25 Wewenang MM
1.
2. 3.
Memiliki kewenangan penuh dalam pembuatan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangganya sendiri. Mengadili lembaga terhadap penyimpangan KDKM PPNS. MM berwenang untuk mengadili tanpa intervensi dari pihak manapun dan keputusannya bersifat final.
BAB V MINAT DAN BAKAT MAHASISWA PASAL 26 Lembaga Minat dan Bakat
20
Lembaga minat bakat yang selanjutnya disebut sebagai LMB adalah lembaga mahasiswa yang mengkoordinasikan serta menaungi Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dalam bidang minat bakat dan kreatifitas di PPNS. PASAL 27 Struktur LMB LMB terdiri dari seorang ketua dan perangkat lain yang dianggap perlu. PASAL 28 Tugas LMB 1. 2.
3. 4. 5. 6.
Ketua LMB bertanggung jawab kepada seluruh UKM melalui musyawarah internal LMB. LMB dan BEM saling berkoodinasi dalam hal pengembangan sumber daya mahasiswa guna menciptakan keselarasan program kerja yang akan dilaksanakan. Bertugas menjaring aspirasi dari tingkat UKM. Mengadakan musyawarah internal dengan seluruh perwakilan UKM secara rutin. Membantu koordinasi antara pihak UKM dan Direksi. Wajib menjunjung tinggi KDKM PPNS dalam setiap aktifitasnya. PASAL 29 Wewenang LMB
1.
Menyampaikan keberatan disampaikan oleh DPM.
atas
(RUU)
yang
21
2.
3.
4. 5.
LMB berhak menyelenggarakan acara dengan berkoordinasi bersama UKM-UKM di PPNS yang bertujuan mengembangkan kualitas SDM. LMB berhak menyampaikan aspirasi kepada DPM terkait permasalahan yang dialami baik internal LMB maupun tingkat UKM. LMB berkontribusi dalam kesejahteraan seluruh UKM di PPNS. LMB mempunyai kewenangan penuh dalam mengatur rumah tangga organisasinya sendiri. PASAL 30 Keanggotaan LMB
1. 2.
LMB dibentuk dalam musyawarah internal seluruh UKM PPNS. Struktur dan jumlah anggota LMB diatur dalam musyawarah internal seluruh UKM PPNS. PASAL 31 Unit Kegiatan Mahasiswa
Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disebut UKM adalah wadah pengembangan diri mahasiswa dalam bentuk eksplorasi kreativitas dari segi minat dan bakat. PASAL 32 TugasUKM 1. 2.
UKM harus melaksanakan instruksi dari LMB yang telah dikoordinasikan sebelumnya. UKM harus menjunjung tinggi hasil musyawarah internal LMB.
22
3.
UKM harus menjunjung tinggi KDKM PPNS dalam setiap aktifitasnya.
PASAL 33 Wewenang UKM 1.
2.
3.
Berhak menyelenggarakan aktifitas yang berkaitan dengan peningkatan kualitas mahasiswa di bidang kreatifitas, minat dan bakat. Berhak menyampaikan keberatan atas instruksi LMB berdasarkan alasan-alasan dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh UKM. Berhak mengatur rumah tangga organisasinya sendiri.
BAB VI KEROHANIAN MAHASISWA PASAL 34 Kerohanian Mahasiswa 1. 2.
Kerohanian Mahasiswa merupakan wadah pengembangan diri mahasiswa pada bidang kerohanian. Kerohanian Mahasiswa terdiri atas beberapa organisasi kemahasiswaan yang masing-masing memiliki anggota dengan keyakinan atau agama yang sama.
1.
PASAL 35 Tugas Kerohanian Mahasiswa Seluruh Organisasi Kerohanian Mahasiswa wajib menjunjung tinggi KDKM PPNS dalam setiap aktifitasnya.
23
2. 3.
Wajib memfasilitasi kegiatan kerohanian mahasiswa berdasarkan keyakinan atau agama masing-masing. Setiap organisasi kerohanian mahasiswa wajib melakukan koordinasi dengan organisasi kerohanian mahasiswa yang lain untuk mewujudkan kerukunan beragama di PPNS. PASAL 36 Wewenang Organisasi Kerohanian Mahasiswa
1. 2.
Berhak mengatur rumah tangga organisasinya sendiri. Berhak menyelenggarakan aktifitas yang berkaitan dengan peningkatan kualitas mahasiswa di bidang kerohanian.
BAB VII PEMILIHAN UMUM MAHASISWA PASAL 37 Asas Prinsip dasar yang harus diterapkan dan dipegang teguh dalam pelaksanaan pemilihan umum mahasiswa antara lain: 1. Langsung, artinya setiap pemilih yang memenuhi kriteria dapat menggunakan haknya secara langsung dan tidak diwakilkan. 2. Umum, artinya proses pemilihan dapat diikuti secara umum oleh seluruh mahasiswa aktif PPNS. 3. Bebas, artinya pemilih bebas menentukan pilihan sesuai haknya tanpa mendapat tekanan. 4. Rahasia, artinya dalam menggunakan haknya setiap pemilih dijamin kerahasiaannya.
24
5. 6. 7.
Jujur, artinya dilakukan sesuai dengan kebenaran dan hati nurani. Adil, artinya berpihak pada kebenaran dan aturan yang berlaku. Transparan, artinya proses dan hasilnya dapat diketahui oleh semua pihak. PASAL 38 Hak Memilih
1.
2.
Seluruh mahasiswa aktif PPNS yang sudah memenuhi kriteria memiliki hak untuk memilih dalam proses Pemilihan Umum Mahasiswa. Kriteria pemilih diatur dalam ketetapan KPU yang mengacu pada undang – undang pemilihan umum mahasiswa. PASAL 39 Hak Dipilih
1.
2.
3.
Anggota KM PPNS yang memenuhi kriteria, memiliki hak untuk dipilih menjadi calon anggota DPM dan calon Presiden BEM. Mahasiswa program studi yang memenuhi kriteria, memiliki hak untuk dipilih menjadi calon Ketua Hima Prodi. Syarat dan kriteria calon anggota DPM, calon Ketua Hima Prodi, dan calon Presiden BEM diatur dalam ketetapan Kongres. PASAL 40 Pemilihan Umum Raya (PEMIRA)
25
Merupakan proses pemilihan wakil mahasiswa yang akan menjabat sebagai Presiden BEM, Ketua Hima Prodi, dan Anggota DPM, yang dilakukan oleh seluruh mahasiswa aktif PPNS. PASAL 41 Komisi Pemilihan Umum 1.
2.
Komisi Pemilihan Umum PPNS yang selanjutnya disebut KPU, merupakan tim independen yang bersifat khusus dan sementara. KPU bertanggung jawab kepada DPM. PASAL 42 Struktur KPU
KPU terdiri dari ketua KPU dan perangkat lain sesuai kebutuhan. PASAL 43 Tugas KPU 1.
2. 3. 4. 5.
6.
Menyelenggarakan Pemilihan Umum Raya (PEMIRA) untuk Presiden BEM, Ketua Hima Prodi, dan seluruh anggota DPM. Bertindak sebagai panitia pengarah pada proses PEMIRA. Membuat ketentuan KPU. Menetapkan peserta PEMIRA. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan PEMIRA dengan seluruh perwakilan Ormawa di PPNS. Melakukan Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan PEMIRA kepada DPM.
26
PASAL 44 Hak dan Wewenang KPU 1. 2. 3. 4.
5.
Mengatur jalannya PEMIRA dan semua pihak yang berkontribusi didalamnya. Menjatuhkan memorandum kepada semua pihak yang melanggar ketentuan KPU. Menjatuhkan keputusan untuk mencabut status kepesertaan dari Peserta PEMIRA. Memberikan usulan – usulan kepada semua pihak yang berkontribusi dalam PEMIRA demi menjaga kestabilan sistem PEMIRA. Membentuk Panitia Pengawasan Pemilu (PANWASLU) dan Panitia penyelenggara Pemilu (PPU). PASAL 45 Keanggotaan KPU
1. 2.
Anggota KPU dipilih melalui musyawarah internal tingkat prodi. Anggota KPU tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai pengurus Ormawa lainnya. PASAL 46 Panitia Pemilihan Umum
1.
2.
Panitia Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut PPU, berfungsi sebagai fasilitator pada proses pemilu dan bertanggung jawab kepada KPU. Anggota PPU ialah mahasiswa PPNS yang merupakan perwakilan tiap-tiap Hima Prodi dengan jumlah yang sama.
27
3.
Anggota PPU ditetapkan oleh KPU dengan difasilitasi oleh DPM. PASAL 47 Panitia Pengawas Pemilu
1.
2. 3.
4.
5.
Panitia Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Panwaslu berfungsi melakukan pengawasan terhadap jalannya Pemilu. Anggota Panwaslu terdiri dari dua orang perwakilan tiap-tiap Hima Prodi. Panwaslu berhak memberikan peringatan kepada PPU dan pelaku pelanggaran secara langsung apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pemilu. Panwaslu berhak mengeluarkan rekomendasi kepada KPU yang didasarkan atas fakta kronologis yang ditemukan sebagai pertimbangan pengambilan keputusan. Panwaslu wajib melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada KPU.
BAB VIII KONGRES PPNS PASAL 48 Kongres PPNS Merupakan forum musyawarah wakil – wakil mahasiswa yang duduk dalam DPM, perwakilan BEM, perwakilan setiap Hima Prodi dan perwakilan LMB serta undangan terkait.
28
PASAL 49 Tugas Dan Wewenang Kongres PPNS 1.
Memutuskan tata tertib kongres PPNS. 2. Mengesahkan RUU menjadi UU. 3. Menetapkan Garis – garis Besar Haluan Kerja yang selanjutnya disebut GBHK bagi eksekutif mahasiswa. 4. Menetapkan syarat dan kriteria calon anggota DPM dan calon Presiden BEM. 5. Mengesahkan pertanggung jawaban Presiden BEM di akhir kepengurusan. 6. Mengukuhkan Presidium eksekutif, Ketua LMB dan DPM yang baru untuk kepengurusan selanjutnya. 7. Mengesahkan anggota Mahakamah Mahasiswa PPNS berdasarkan hasil penilaian uji kelayakan oleh DPM. 8. Menetapkan hal – hal lain yang dianggap perlu. PASAL 50 Kongres Luar Biasa PPNS 1. Kongres Luar Biasa yang selanjutnya disebut KLB dapat diselenggarakan apabila presiden BEM tidak mampu melaksanakan tugasnya. 2. KLB diselenggarakan oleh DPM. 3. Syarat-syarat pelaksanaan KLB ditetapkan dalam aturan selanjutnya yang disepakati Presidium Eksekutif mahasiswa. PASAL 51 Tugas Kongres Luar Biasa 1. Melantik pejabat pelaksana tugas untuk menggantikan posisi dan tanggung jawab Presiden BEM sampai akhir kepengurusannya.
29
2. Menetapkan hal-hal lain yang dianggap perlu. PASAL 52 Kepesertaan Kongres 1. Peserta Kongres terdiri dari peserta utama, peserta peninjau dan peserta undangan. 2. Peserta utama memiliki hak suara dan hak bicara terdiri dari seluruh anggota DPM, Presidium Eksekutif dan Ketua LMB. 3. Peserta peninjau memiliki hak bicara terdiri dari satu orang perwakilan setiap Hima Prodi, satu orang perwakilan BEM dan satu orang perwakilan LMB. 4. Peserta undangan memiliki hak bicara setelah mendapatkan ijin dari forum.
BAB IX FORUM EVALUASI BERSAMA PASAL 53 Forum Evaluasi Bersama 1. Forum Evaluasi Bersama yang selanjutnya disebut FEB merupakan forum yang dihadiri oleh perwakilan DPM, MM, BEM, Hima Prodi dan LMB. 2. FEB dilaksanakan oleh DPM. 3. FEB sekurang – kurangnya 1 kali selama 6 bulan. PASAL 54 Tugas dan Wewenang FEB 1.
Memutuskan tata tertib FEB.
30
2. 3. 4. 5.
Melakukan evaluasi mengenai perkembangan yang terjadi di KM PPNS terkait KDKM PPNS. Merumuskan dan mengevaluasi rencana strategis KM PPNS kedepannya. Berhak mengusulkan untuk diselenggarakannya MUBES dan atau KLB. Menetapkan hal – hal lain yang dianggap perlu. PASAL 55 Kepesertaan FEB
1. Peserta FEB terdiri dari peserta utama, peserta peninjau, dan peserta undangan 2. Peserta utama memiliki hak bicara dan hak suara terdiri dari presiden BEM, seluruh anggota DPM, 1 orang perwakilan LMB, dan 1 orang perwakilan setiap Hima Prodi. 3. Peserta peninjau mempunyai hak bicara terdiri dari 1 orang perwakilan MM. 4. Peserta Undangan memiliki hak bicara setelah mendapatkan ijin dari forum.
BAB X MUSYAWARAH BESAR MAHASISWA PPNS PASAL 56 Musyawarah Besar Mahasiswa Musyawarah Besar Mahasiswa PPNS yang selanjutnya disebut MUBES merupakan forum musyawarah tertinggi dalam lingkup KM PPNS.
31
PASAL 57 Mekanisme Penyelenggaraan MUBES 1. MUBES diselenggarakan oleh BEM. 2. Pelaksanaan MUBES PPNS diselenggarakan berdasarkan rujukan dari FEB. 3. Tim Penyusun materi MUBES dibentuk oleh DPM. 4. Penetapan Tim Penyusun materi dilakukan dalam FEB.
PASAL 58 Tugas dan Wewenang MUBES 1. 2. 3. 4.
Memutuskan tata tertib MUBES. Menetapkan perubahan Konstitusi Dasar KM PPNS. Menetapkan pembubaran KM PPNS. Menetapkan hal-hal yang dianggap perlu. PASAL 59 Kepesertaan MUBES
1. Peserta MUBES ialah wakil-wakil mahasiswa dalam lingkup KM PPNS. 2. Peserta MUBES terdiri dari peserta penuh, peserta peninjau dan peserta undangan. 3. Peserta penuh mempunyai hak bicara dan hak suara terdiri dari seluruh anggota DPM, presiden BEM, seluruh anggota MM, satu orang perwakilan setiap Hima Prodi, satu orang perwakilan Kerohanian Mahasiswa, dan satu orang perwakilan setiap UKM. 4. Peserta peninjau mempunyai hak bicara terdiri dari satu orang perwakilan BEM, satu orang perwakilan setiap Hima Prodi, satu orang perwakilan LMB dan panitia penyusun materi.
32
5. Peserta undangan mempunyai hak bicara setelah mendapat izin dari forum.
BAGIAN III BAB XI ATURAN PERALIHAN PASAL 60 Aturan Peralihan 1. 2. 3.
4.
KM PPNS awalnya berada dibawah naungan KM ITS dan diatur dalam MUBES IV ITS KM PPNS telah memiliki BEM dan Hima Prodi seperti yang sudah diatur dalam MUBES IV ITS. Setelah diberlakukannya MUBES I PPNS ini, maka KDKM MUBES I PPNS akan berlaku dan menggantikan naungan MUBES IV ITS pada KM PPNS. Dalam MUBES I PPNS akan diatur pembentukan 4 Ormawa baru yakni : DPM, MM, LMB dan Kerohanian Mahasiswa; dan 3 jenis pertemuan baru yakni : Kongres, FEB, dan MUBES.
BAB XII ATURAN TAMBAHAN PASAL 61 Pembentukan Hima Prodi Baru 1.
Hima Prodi baru disahkan dalam Kongres PPNS.
33
2. 3. 4.
5.
Hima Prodi baru harus memiliki Anggaran Dasar – Anggaran Rumah Tangganya sendiri. Aturan dan ketetapan berlaku berdasarkan kondisi dan kesiapan mahasiswa program studi yang bersangkutan. Struktur dan keanggotaan Hima Prodi baru untuk periode dan generasi pertama di pilih melalui musyawarah internal mahasiswa program studi baru yang bersangkutan. Kewajiban pelaksanaan instruksi BEM PPNS dan keanggotaan dalam Forum Evaluasi Bersama (FEB), Kongres, dan Mubes di jalankan dalam bimbingan BEM dan DPM, sampai waktu yang di tentukan dalam musyawarah internal mahasiswa program studi yang bersangkutan. PASAL 62 Pembentukan DPM
1. 2.
3.
DPM dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Presiden BEM PPNS dan disahkan dalam Kongres I PPNS. Setiap hima prodi berhak mengajukan satu nama anggota DPM untuk periode dan generasi pertama yang merupakan hasil musyawarah internal ditingkat hima prodi tersebut Struktur keanggotaan DPM untuk periode dan generasi pertama dipilih melalui musyawarah yang dihadiri oleh perwakilan seluruh Ormawa PPNS. PASAL 63 Pembentukan MM
MM dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Presiden BEM PPNS dan disahkan dalam Kongres I PPNS.
34
PASAL 64 Aturan Eksternal 1.
2.
3.
Aturan Eksternal mengatur hubungan elemen KM PPNS dengan pihak eksternal PPNS. Aturan ini dibahas dan ditetapkan dalam Kongres. Seluruh ormawa PPNS dapat menjalin koordinasi dengan pihak eksternal PPNS sesuai dengan wewenangnya dan demi menjaga nama baik PPNS. Ormawa PPNS dilarang mencampurkan antara kepentingan Organisasi Mahasiswa Eksternal Kampus dalam bentuk apapun dengan kepentingan internal KM PPNS, terutama yang berpotensi sampai melanggar KDKM dan UU yang berlaku.
BAB XIII PERATURAN TERKAIT Terkait Pasal 7 Mengenai Eksekutif Mahasiswa Haluan dasar pengembangan sumber daya mahasiswa dirumuskan oleh presidium eksekutif, kemudian diajukan kepada DPM untuk dirancang sebagai undang-undang dan disahkan dalam Kongres PPNS. Terkait Pasal 19 dan 40 Mengenai Memorandum Memorandum adalah surat peringatan resmi yang dihasilkan melalui rapat internal DPM (atau KPU) yang ditujukan kepada Presiden BEM (atau Peserta Pemilu). Bila memorandum yang diberikan oleh DPM tidak ditanggapi atau memenuhi harapan setelah dua kali dijatuhkan, maka DPM berhak membawa permasalahan ini ke FEB. Bila memorandum yang diberikan oleh KPU tidak ditanggapi
35
atau memenuhi harapan, maka KPU berhak memberikan sanksi. Terkait Pasal 20 Mengenai Keanggotaan DPM : Mahasiswa yang menjabat sebagai DPM untuk periode dan generasi pertama tidak diperbolehkan merangkap jabatan di Ormawa lain Terkait Pasal 23 Mengenai Kenggotaan MM Kriteria anggota MM : - Tidak diperkenankan merangkap jabatan di Ormawa yang lain di PPNS - Mampu menjadi individu yang bertanggung jawab dan bersih - Memiliki kompeten tinggi dan mampu berkontribusi maksimal pada PPNS
BAGIAN IV BAB XIV PEMBUBARAN PASAL 65 Pembubaran KM PPNS 1.
2. 3.
Pembubaran KM PPNS dilakukan bila sebelumnya DPM telah mengajukan referendum pada FEB dan kemudian dibahas dalam MUBES PPNS. Referendum berisi mekanisme jajak pendapat antar seluruh mahasiswa PPNS. Keputusan pembubaran KM PPNS dianggap sah bila seluruh mahasiswa PPNS menggunakan hak suaranya,
36
dan 2/3 dari seluruh mahasiswa PPNS menyatakan setuju. PASAL 66 Pembubaran Ormawa 1.
2. 3.
Pembubaran Ormawa dilakukan bila sebelumnya DPM telah mengajukan referendum pada FEB dan kemudian dibahas dalam MUBES PPNS. Referendum berisi mekanisme jajak pendapat antar seluruh mahasiswa PPNS. Keputusan pembubaran Ormawa dianggap sah bila seluruh peserta MUBES PPNS menggunakan hak suaranya kecuali ormawa terkait, dan 2/3 dari peserta MUBES PPNS menyatakan setuju
BAB XV PENUTUP PASAL 67 Ketentuan Penutup 1.
Teknis pelaksanaan ketentuan pada pasal-pasal di atas, diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Presiden BEM, UU, Ketetapan-ketetapan, dan Anggaran DasarAnggaran Rumah Tangga masing-masing Ormawa.
2.
Peraturan ini disebut “Konstitusi Dsar Keluarga Mahasiswa Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya” dan mulai berlaku pada hari disahkan
37
TIM AD HOC MUBES I PPNS Koordinator : Anggota
Winnie Zaddah
6511040006
Ayu Budi C. M. Alif Ramadhan Atrasani B. W. Bayu Sukma C Bradlee Y. A. N Evan Rizal Galuh Setiya U Gemilang L Gigih Alam P Lilis N. R. Rendy A. Rizky Maulana F I. Yudha A. Zulfikar I. R Andreas E. G Andre P. W Dian Nafi’ A. Fajar K.
6912040048 6912040011 6813040008 6211030003 6512040099 6712040054 6511040062 6712040039 6413030050 6113030016 6211030028 6711040001 6212030029 6913040006 6811040024 6411030014 6211030027 6113030023
:
38
PANITIA PENYELENGGARA MUBES I PPNS Ketua Panitia
: Rengga Andryastama S. (6212030015) Sekretaris : Presti Try Mahanani (6611040013) Bendahara : Deni Intan Manggar S. (6611040014) Sie Perizinan : Aditya Dito Bagaskoro (6612040056) Anggun Dherti Veta Y (6513040002) Sie Perlengkapan : Ryan Fitranto Kurniawan (661240009) Nur Kholis Ghozali (6813040007) Diga Rachmat Novandra (6613040012) Sie Acara : Reza Kholis Hatul Hasanah (6512040033) Aga Audi Permana (6513040004) Sie Korlap : Mohammad Nur Rifai (6513040071) Sie Konsumsi : Reza Firmawan (6611040011) Anggun Anggraeni Putri (6213030031) Sie Dokumentasi : Wahyu Adi Nuryono (6812040024) Vesti Triana Dewi (6513040118)
39
