PERATURAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM KELUARGA MAHASISWA POLITEKNIK NEGERI SRIWIJAYA
1. 2.
3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
13. 14.
BAB1 KETENTUAN UMUM PASAL 1 POLSRI adalah Politeknik Negeri Sriwijaya. Pemilihan Umum atau PEMILU adalah sarana suksesi lembaga kemahasiswaan untuk memilih Anggota Majelis Permusyawaratan Mahasiswa, Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa, serta Gubernur Mahasiswa dan Wakil gubernur Mahasiswa, dan. Panitia Kerja dan Pengawas Pemilu atau PANJAPANWASLU adalah tim dalam PEMILU yang bertugas menyeleksi serta pengawas dalam jalannya PEMILU. Komisi Pemilihan Umum atau KPU merupakan perwakilan dari MPM, BEM, UKM, dan HMJ adalah panitia yang telah disahkan sebagai penyelenggara PEMILU. Peserta PEMILU merupakan mahasiswa aktif dalam masa pendidikan yang bersedia mengikuti proses PEMILU. Tim Sukses adalah tim pendukung peserta PEMILU yang didaftarkan pada KPU. Pemilih adalah mahasiswa POLSRI yang tidak sedang cuti ketika pemungutan suara. Kampanye PEMILU merupakan kegiatan memperkenalkan para peserta PEMILU kepada mahasiswa POLSRI dalam rangka meyakinkan para pemilih. Bentuk kampanye berupa kampanye lisan, media cetak dan media social/elektronik. Dana kampanye adalah biaya yang digunakan calon untuk melakukan kampanye. Pelanggaran adalah setiap bentuk kegiatan calon yang tidak sesuai dengan peratura PEMILU. Money Politic adalah semua tindakan yang disengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Sanksi adalah konsekuensi yang harus ditanggung oleh peserta PEMILU karena telah melakukan pelanggaran. Pakaian formal untuk Peserta Pemilu dan Tim Sukses - Kemeja dan celana non jeans bagi laki – laki. - Kemeja atau blouse dan rok bahan non jeans panjang bagi perempuan. - Menggunakan jaket almamater. - Bersepatu.
PASAL 2 1. Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap satu periode kepengurusan. 2. Pemilu dilaksanakan untuk memilih anggota MPM, Presma, Wapresma sertaGubma, Wagubma.
BAB II TEKNIS KAMPANYE PASAL 3 1. Kampanye dilaksanakan dengan prinsip bertanggung jawab sebagai bagian pendidikan politik bagi mahasiswa dan peyelenggaraan PEMILU KM-POLSRI 2. Masa kampanye kandidat Anggota MPM, Presiden Mahasiswa/Wakil Presiden Mahasiswa serta Gubernur Mahasiswa Wakil Gubernur Mahasiswa akan ditentukan oleh KPU.
3. Jika Kandidat tidak mengikuti kampanye tanpa alasan yang jelas penambahan,pengurangan ataupun penggantian jadwal kampanye. 4. Untuk penggantian jadwal kampanye akan ditentukan kembali oleh KPU.
maka tidak
ada
PASAL 4 Media kampanye terdiri dari kampanye media cetak, media lisan dan media elektronik.
1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
12. 13. 14. 15.
PASAL 5 Kandidat bertanggung jawab atas seluruh materi Kampanye masing-masing. Kandidat harus menjaga kebersihan selama masa Kampanye. Kandidat hanya boleh melakukan kampanye di tempat dan waktu berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan. Dalam kampaye, dilarang melakukan Black Campaignmoney politics, kekerasan, ancaman, provokasi, intervensi, menganggu, menggunakan , memojokkan, meyindir, menghina, atau bahkan membandingkan calon lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk media apapun Panjapanwaslu berhak menindaklanjuti bentuk-bentuk kampanye yang dilarang pada pasal 5 ayat 4 yang dilakukan oleh orang yang bukan kandidat dan atau Tim Sukses Materi kampanye tidak boleh mengandung unsur provokasi, pornografi, dan SARA. Kampanye media cetak harus berupa benda yang dapat disahkan. Kampanye media cetak akan sah apabila mendapat stempel atau paraf Panitia KPU Penempelan atribut kampanye hanya boleh pada tempat yang telah ditentukan oleh Panitia sesuai porsinya masing-masing dan telah disahkan. Kandidat wajib menyerahkansoft Copy dari tiap media cetak yang digunakan dalam kampanye media sebagai arsip Panitia Pemilu KM-POLSRI. Kandidat dilarang melakukan kampanye media cetak di: a. Tempat ibadah b. Perpustakaan c. Laboratorium/Bengkel d. Ruang lembaga formal kemahasiswaan. e. Ruang formal lainya. Pemasangan dan penempelan atribut kampanye media cetak merupakan tanggung jawab kandidat bersangkutan. Selama menjalankan kampanye lisan, kandidat wajib mengenakan pakaian formal dan almamater. Segala konsep kampanye lisan dan media merupakan tanggung jawab dari tim sukses kandidat bersangkutan. KPUmerupakan fasilitator dan Panwaslu adalah pengawas dalam pelaksanaan kampanye. PASAL 6
1. Media cetak : - Spanduk/banner maksimal ukuran 3x2 meter jumlah 3 buah 1. 1 buah di samping laboratorium energi 2. 1 buah di parkiran Elektro 3. 1 buah di sekitar jurusan M.informatika sampai bengkel Mesin. - Mading berukuran Kertas Karton dengan jumlah Max. 3 buah pada saat kampanye Lisan dan Terbuka - Poster berukuran A3 dengan jumlah 1 buah tiap-tiap mading umum - Pamphlet maksimal 1 lembar ukuran kertas A4 di tiap-tiap mading jurusan - Brosur - Xbanner maksimal 1 buah (bagi gubernur mahasiswa) diletakan di Ruang Lobby
- Tidak mencantumkan organisasi pendukung 2. Media Lisan dilasanakan melalui mekanisme, orasi tiap kelas, kampanye terbuka dan debat kandidat. a. Untuk Presiden Mahasiswa/Wakil Presiden Mahasiswa - Orasi tiap kelas akan dilaksanakan dan ditentukan oleh KPU. - Materi orasi tidak boleh melanggar ketentuan di bagian pertama - Orasi dilakukan saat dikelas dengan jadwal yang telah di tentukan oleh panitia Pemilu KMPOLSRI tanpa menggangu kegiatan belajar mengajar. - Kampanye terbuka akan dilaksanakan pada tanggal - Materi kampanye tidak boleh melanggar ketentuan di bagian pertama - Kampanye terbuka dilakukan dengan jadwal dan tempat yang telah di tentukan panitia Pemilu KM-POLSRI - Debat kandidat akan dilaksanakan Debat Cagubma/waguma : 24 Mei 2016 Debat Capresma/wapresma : 25 Mei 2016 - Debat kandidat tidak boleh melanggar ketentuan di bagian pertama - Debat kandidat dilakukan dengan jadwal dan tempat yang telah di tentuka panitia Pemilu KMPOLSRI b. Untuk Calon Gubernur Mahasiswa dan Wakil gubernur Mahasiswa Debat kandidat akan dilakukan di aula jurusan masing-masing atau tempat yang disediakan yang dikoordinir oleh tim panitiaKPU. - Debat kandidat tidak boleh melanggar ketentuan di bagian pertama - Debat kandidat hanya dilakukan apabila kandidat lebih dari 1 pasang Calon c. Selama menjalankan kampanye media lisan, kandidat wajib mengenakan pakaian formal dan almamater. 3. Media Elektronik : a. Jenis kampanye elektronik yang diperbolehkan hanya: a. Facebook g. Path b. Twitter h. Blog c. Web i. BBM d. Radio j. Whatsapp e. Tv k. Line f. Instagram l. Wechat b. Ketentuan kampanye Elektronik: a. Konten sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan b. Wajib melaporkan Link yang jelas ( Media Sosial) c. Wajib melaporkan nama – nama admin terkait akun media sosial. d. Melaporkan akun resmi kandidat e. Meneruskan ke akun resmi KPU f. Tidak menggunakan akun resmi ORMAWA KM POLSRI
PASAL 7 1. Dana kampanye PEMILU KM-POLSRI bersumber dari: a. Peserta PEMILU KM-POLSRI b. Timses dari sumber yang jelas dan tidak mengikat ,serta non partai politik 2. Dana kampanye sebagaimana dimaksud dapat berupa uang, barang dan/atau jasa.
3. Paling lambat 1hari sebelum kampanye selesai, pembukuan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang berupa uang serta bukti pemasukan dana berupa kwitansi dengan di tanda tangan oleh kedua belah pihak. Bukti pengeluaran berupa nota bercap diserahkan kepada panitia Pemilu KM-POLSRI 4. Para peserta PEMILU KM-POLSRI dilarang menerima sumbangan yang berasal dari: a. Partai Politik b. Penyumbang yang tidak jelas identitasnya c. Perusahaan rokok, minuman keras dan alat kontrasepsi d. Organisasi diluar kampus 5. Peserta PEMILU KM POLSRI yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud poin 4 tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPU dan menyerahkan sumbangan tersebut setelah 3 hari. 6. Peserta PEMILU KM POLSRI yang tidak memenuhi sebagaimana dimaksud poin 5 dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam ketetapan panitia Pemilu KM-POLSRI . 7. Dana max. 1 juta untuk calon Presma dan 500rb untuk Calon Gubma. PASAL 8 Kandidat diperbolehkan untuk tidak mengikuti rangkaian kegiatan kampanye apabila : 1. Sakit yang dibuktikan dengan surat izin keterangan dokter. 2. Pemberitahuan untuk tidak mengikuti sebuah kegiatan Kampanye harus sudah diterima Panitia selambatlambatnya 1×24 jam sebelum sebuah kegiatan Kampanye dimulai. BAB III TIM SUKSES PASAL 9 Keanggotaan Tim Sukes adalah 1. Memilih anggota sekurang-kurangnya 5 (lima) orang untuk tim sukses kandidat Presiden/Wakil Presiden dan Gubma/Wagubma; 2. Tim sukses didaftarkan oleh peserta pemilu mahasiswa dan disahkan oleh KPU; 3. Tim Sukses pasangan calon presma dan wapresma Mahasiswa serta Gubma dan Wakil Gubma POLSRI dibuktikan dengan fotokopi KTM dan pas foto 4 x 6 berwarna 4. Keanggotaan bersifat tetap selama berlangsungnya tahapan Pemilu; 5. Struktur Tim sukses terdiri dari pimpinan dan anggota. 6. Nama-nama tim sukses kandidat harus didaftarkan kepada panitia paling lambat hari Minggu tanggal 08 Mei 2016 Pukul 08.00 – 12.00 WIB dikumpulkan di sekretariatan KPU. 7. Kandidat berhak memutuskan sendiri Anggota tim suksesnya 8. Anggota Tim Sukses untuk Cagubma dan CaWagubma maks. 40 dan Capresma dan Cawapresma maks. 80 orang lengkap dengan data mahasiswa 9. Anggota tim sukses tidak boleh berasal dari Panitia KPU dan Panjapanwaslu 10. Anggota tim sukses kandidat tidak boleh sama dengan kandidat lainnya. 11. Setiap tim sukses harus mempunyai ketua tim sukses dan bendahara timsukses. 12. timses tidak boleh berasal dari unsur pimpinan ormawa km-polsri tanpa terkecuali
PASAL 10 1. Hak Tim sukses adalah : a. Mendukung salah satu kandidat. b. Membagikan media kampanye dengan atau tanpa kandidat. c. Membantu kandidat dalam kegiatan kampanye kecuali yang telah diatur tentang kewajiban tim sukses.
d. Mendapat kartu identitas yang disahkan oleh panitia. 2. Kewajiban Tim sukses adalah: a. Menaati dan melaksanakan segala peraturan tentang PEMILU KM POLSRI sertai memakai pakaian formal( Kemeja, Kaos Berkerah dan Almamater ). b. Tidak diperbolehkan membantu kandidat ketika sedang mengikuti kampanye lisan. c. Tidak boleh melakukan tindakan yang dilarang dalam kampanye sebagaimana diatur di bagian pertama peraturan kampanye. d. Meyerahkan sekurang-kurangnya satu contoh dari setiap media cetak yang digunakan dalam kampanye sebagai arsip panitia Pemilu KM-POLSRI dalam pengesahan media kampanye kepada Panitia dalam bentuk softcopy dan hardcopy dan selambat – lambatnya 3 hari sebelum kampanye terbuka. e. Setiap tim sukses wajib menggunakan tanda identitas . f. Tim sukses wajib menyerahkan contoh tanda identitas yang digunakan dalam kampanye sebagai arsip panitia (softcopy & hardcopy). g. Tim sukses wajib memakai identitas yang telah disahkan. h. Mensosialisasikan PEMILU KM POLSRI i. Ketentuan lanjut diatur KPU dan Panjapanwaslu. BAB IV PELANGGARAN
1. 2.
3.
4.
PASAL 11 Pelanggaran dibagi menjadi tiga jenis, yaitu pelanggaran ringan, sedang dan pelanggaran berat. Yang termasuk pelanggaran ringan antara lain: a. Kandidat dan Timses tidak mengenakan pakaian formal sebagaimana diatur dalam BAB 1 b. Kandidat terlambat menghadiri rangkaian acara PEMILU KM POLSRI c. Kandidat tidak mengikuti rangkaian kegiatan kampanye, kecuali berdasarkan ketentuan BAB 3. d. Tidak menyerahkan contoh dari setiap bentuk kampanye media cetak dan elektronik. e. Tidak melaporkan Kampanye Media Elektronik. Yang termasuk pelanggaran sedang antara lain : a. Memasang atribut melebihi dan diluar tempat yang disediakan . b. Kandidat melanggar ketentuan pendanaan kampanye pada pasal 7 c. Tim sukses kandidat tidak menggunakan kartu identitas yang telah disahkan. d. Kandidat melanggar ketentuan kampanye pada pasal 5 ayat 11 e. Kandidat melanggar ketentuan media pada pasal 6 f. Terlibat dalam kegiatan program kerja internal organisasi kemahasiswaannya masing-masing bagi kandidat persma, wapresma dan gubma, wagubma. Yang termasuk pelanggaran berat antara lain: a. Kandidat dan Tim melakukan kampanye di luar tanggal yang ditentukan. b. Kandidat dan Tim Mengganggu ketertiban, ketentraman, dan keamanan umum c. Kandidat dan Tim melanggar ketentuan pada pasal 5 ayat 4 dan 6 d. Pemaksaan kampanye kepada satu lembaga atau organisasi mahasiswa baik yang bersifat Internal atau Eksternal kampus. e. Tidak membersihkan atribut kampanye pada masa tenang f. Tidak memperhatikan tempat pemasangan kampanye media yang telah ditentukan Panitia Pemilu KM-POLSRI g. Menghina seseorang, agama, suku, dan ras,golongan atau organisasi kandidat lain. h. Kandidat mengkonsumsi Miras, Narkoba dan Merokok pada masa kampanye.
i. j.
Menghilangkan atribut kandidat yang lain Menghasut, memfitnahatau mengadu domba antar perseorangan maupun antar kelompok mahasiswa k. Melanggar surat pernyataan bagi kandidat. l. Anggota KPU, Panjapanwalu dan Pimpinan Ormawa terbukti menjadi tim sukses selama masa kampanye kandidat m. Kandidat melanggar masa tenang pasal 14 n. Kandidat melanggar mekanisme perhitungan suara pasal 16 BAB V SANKSI PASAL 12 1. Segala jenis pelanggaran akan dikenakan sanksi dari Panjapanwaslu 2. Setiap peserta pemilu akan dikenakan sanksi sebagai berikut: a. Peringatan tertulis dan atau teguran lisan oleh Panjapanwaslu; b. Mengganti dan atau memperbaiki media kampanye peserta Pemilu lainnya yang dirusak atau yang dihilangkan; c. Menghentikan kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran; d. Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran Pemilu mahasiswa dan tata cara yang lainnya Ditetapkan oleh KPU. e. Pelanggaran berat yang termaktub pada Pasal 11 ayat 4 maka dikenai sanksi berupa surat tiga dan maksimal 1 jam harus ada tindak lanjut, apabila tidak ada tidak lanjut maka sanksi berupa diskualifikasi tanpa adanya toleransi yang diputuskan oleh KPU; 3. Setiap peserta pemilu yang ditetapkan sebagai peserta pemilu oleh KPU akan dikenakna sanksi apabila melakukan pelanggaran sebagaimana termaktub dalam pasal 11 4. Sanksi yang diberikan berupa surat peringatan satu untuk pelanggaran ringan, surat peringatan dua untuk pelanggaran sedang, dan surat peringatan tiga untuk pelanggaran berat. 5. Pelanggaran berat akan dikenakan sanksi pemberian surat peringatan tiga 6. Pelanggaran sedang akan dikenakan sanksi pemberian surat peringatan dua 7. Pelanggaran ringan akan dikenakan sanksi pemberian surat peringatan satu 8. apabila peserta pemilu yang termaktub pada ayat (5) maka di diskualifikasi 9. Apabila seluruh kandidat presma dan wapresma serta gubma dan wagubma telah mendapatkan surat peringatan tiga maka mekanisme selanjutnya akan ditentukan oleh MPM berdasarkan usulan panjapanwaslu. . BAB VI Pelaporan Pasal 13 1. Pelaporan pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu mahasiswa dan/atau tim sukses pada masa pemilu mahasiswa yang ditemukan panjapanwaslu atau pihak lainnya diterima oleh KPU dalam waktu selambat-lambatnya 1 x 24 jam setelah pelanggaraan tersebut terjadi; 2. Jika pelaporan pelanggaraan melebihi waktu yang telah tetapkan pada ayat (1), maka laporan tersebut tidak dapat diterima.
Pasal 14 1. Laporan pelanggaran dapat diajukan oleh: a. Pemilih tetap; b. Peserta Pemilu. 2. Laporan disampaikan secara tertulis yang berisi: a. Nama dan alamat pelapor; b. Waktu dan tempat kejadian perkara; c. Nama dan alamat pelanggar; d. Nama dan alamat saksi; e. Uraian kejadian. f. Bukti otentik BAB VII MASA TENANG PASAL 15 1. Masa tenang berlangsung pada tanggal 26 – 29 Mei 2016 2. Kandidat bertanggung jawab atas pembersihan seluruh materi kampanye masing-masing sebelum masa tenang. 3. Dalam masa tenang dilarang melakukan kampanye.
1. 2. 3. 4. 5.
6. 7.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
BAB VIII MEKANISME PEMILIHAN PASAL 16 Pemilihan hanya dilakukan di lingkungan polsri Pemilih adalah mahasiswa POLSRI yang aktif. Tidak boleh diwakilkan Surat suara dianggap sah apabila terdapat bekas pencoblosan pada kolom kandidat dan memiliki no register dan cap asli dari KPU Ketentuan surat suara : Presma dan Wapresma berwarna putih,bernomor dan memiliki foto serta cetak (print). Gubernur Mahasiswa berwarna kuning dan Anggota MPM berwarna biru,bernomor dan memiliki foto Pemilihan kandidat dilakukan di kolom kandidat yang telah di sediakan pada surat suara. Pemilhan hanya dilakukan di lingkungan POLSRI pada Senin, 30 Mei 2016 Jam 07.00 - 17.00. BAB IX MEKANISME PERHITUNGAN SUARA PASAL 16 Perhitungan dilakukan di lingkungan polsri Penghitungan suara hanya boleh di ikuti oleh Civitas Akademika POLSRI Dilarang membawa senjata tajam dan sejenisnya. Dilarang melakukan tindakan kekerasan,intervensi,provokasi dan tindakan kriminal lainnya yang dapat merugikan orang lain serta mengganggu jalannya perhitungan suara. Dilarang menggunakan rokok,narkoba,miras dan sejenisnya. Perhitungan suara akan dilaksanakan pada Selasa, 31 Mei 2016 di Graha Pendidikan Apabila terjadi kehilangan surat suara maka: - Surat suara yang hilang tidak akan dihitung apabila tidak berpengaruh pada hasil perhitungan (tidak membantu jumlah surat suara kandidat yang kalah). - Sebaliknya,apabila surat suara tersebut berpengaruh pada hasil perhitungan maka akan di cari dan dihitung, jika tidak ditemukan maka surat suara di anggap hangus.
8. Suara terbanyak dinyatakan sebagai kandidat terpilih. 9. Apabila suara sama maka akan dilakukan pemilihan ulang. 10. Keputusan yang telah ditetapkan tidak dapat diganggu gugat.
Palembang, 03 Mei 2016 TTD . TIM PANJA PANWASLU.
