DAFTAR ISI
1 Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia …………………….
2
2 UUD REMA UPI 2015 …………………...
5
3 Perubahan Pertama UUD REMA UPI 2015
47
4 Penjelasan Tentang UUD REMA UPI …...
88
5 MKO REMA UPI 2016 …………………..
103
6 GBPK REMA UPI 2016 …………………. 111
-1-
MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
-2-
Majelis Permusyawaratan Mahasiswa REMA UPI adalah
lembaga
kemahasiswaan
kedaulatan Universitas
tertinggi
organisasi
Pendidikan
Indonesia.
MPM REMA UPI memiliki tugas dan wewenang, diantaranya
yaitu
membahas
dan
menetapkan
amandemen Undang-Undang Dasar REMA UPI, GBPK REMA UPI, dan MKO REMA UPI dalam Sidang Umum MPM REMA UPI yang dihadiri oleh seluruh anggota MPM REMA UPI; selain itu, MPM REMA UPI juga mensosialisasikan konstitusi REMA UPI (Produk Sidang Umum MPM REMA) kepada anggota REMA UPI. MPM REMA UPI berkewajiban menjunjung tinggi dan menegakkan Undang-Undang Dasar REMA UPI . Pimpinan
MPM
REMA UPI merupakan
kesatuan pimpinan yang terdiri atas seorang ketua dan sebanyak-banyaknya
dua -3-
orang
wakil ketua dan
bersifat kolektif kolegial. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pimpinan MPM REMA UPI dibantu oleh sekretaris dan bendahara. Anggota MPM REMA UPI meliputi seluruh ketua ORMAWA yang ada di UPI, termasuk di dalamnya ketua-ketua BEM dan DPM HMD/HMP, ketua-ketua UKM, dan ketua-ketua BEM dan DPM KAMDA UPI.
Pimpinan MPM REMA UPI 2016 : Ketua
: Abdul Holid
Wakil Ketua 1
: Taufik Muhammad Solihin
Wakil Ketua 2
: Filda Husnawati
More Information : Facebook
: Mpm Rema Upi
Twitter
: @MPMREMAUPI
Email
:
[email protected]
Web
: mpm.rema.upi.edu
Line@
: @afh4655b
Instagram
: @mpmremaupi -4-
MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 2015
-5-
UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 2015
PEMBUKAAN Mahasiswa memiliki potensi yang merupakan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, yang harus diarahkan dan dikembangkan dengan baik dalam mempersiapkan dirinya agar mampu meneruskan citacita perjuangan bangsa menuju masyarakat madani yang diridhai oleh Tuhan Yang Maha Esa. Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia merupakan bagian integral bangsa yang memiliki tanggung jawab untuk selalu meningkatkan kualitas diri, mengembangkan ilmu kependidikan dan keprofesian, memperkokoh persatuan dan kesatuan serta ikut berpartisipasi aktif dalam pengabdian pada masyarakat. Oleh karena itu diperlukan sebuah wadah bersama yang menampung segala kegiatan yang berdasarkan asas -6-
kemahasiswaan, kesejahteraan,
kemasyarakatan, iman
dan
taqwa,
kekeluargaan, kebenaran
dan
perjuangan dengan mengedepankan persatuan dan keadilan. Dalam
rangka
menyampaikan
aspirasi
dan
mewujudkan cita-cita luhur, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia menghimpun diri dalam sebuah organisasi yang berlandaskan Pancasila dan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia.
BAB I BENTUK DAN KEDAULATAN Pasal 1 (1) Organisasi
ini
bernama
Republik
Mahasiswa
Universitas Pendidikan Indonesia atau disingkat REMA UPI. (2) REMA
UPI
adalah
satu-satunya
organisasi
kemahasiswaan di Universitas Pendidikan Indonesia -7-
yang sah, berdaulat, dan merupakan kelengkapan non struktural di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia. (3) Kedaulatan REMA UPI berada di tangan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar REMA UPI.
BAB II KELENGKAPAN ORGANISASI Pasal 2 Kelengkapan REMA UPI terdiri atas: 1. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa 2. Lembaga Legislatif Tingkat Universitas 3. Lembaga Eksekutif Tingkat Universitas 4. Lembaga
Legislatif
Tingkat
Departemen
atau
Tingkat
Departemen
atau
Program Studi 5. Lembaga
Eksekutif
Program Studi 6. Unit Kegiatan Mahasiswa Tingkat Universitas 7. Lembaga Legislatif Kampus Daerah -8-
8. Lembaga Eksekutif Kampus Daerah 9. Unit Kegiatan Mahasiswa Kampus Daerah
BAB III MAJELIS PEMUSYAWARATAN MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Pasal 3 MPM REMA UPI adalah lembaga kedaulatan tertinggi organisasi
kemahasiswaan
Universitas
Pendidikan
Indonesia.
Pasal 4 Tugas dan wewenang MPM REMA UPI adalah: a. Membahas dan menetapkan amandemen UndangUndang Dasar; b. Membahas dan menetapkan Garis-Garis Besar Program Kerja (GBPK) REMA UPI; c. Membahas dan menetapkan Mekanisme Kerja Organisasi (MKO) REMA UPI;
-9-
d. Mensosialisasikan konstitusi REMA UPI kepada anggota REMA UPI; e. Memilih dan menetapkan pimpinan MPM REMA Universitas Pendidikan Indonesia; f. Memilih dan menetapkan pimpinan DPM REMA Universitas Pendidikan Indonesia; g. Menetapkan presiden dan wakil presiden BEM REMA Universitas Pendidikan Indonesia; h. Memberikan
dan
menetapkan
sanksi
kepada
anggota REMA UPI yang tidak melaksanakan kewajiban; i. Mencabut hak keanggotaan REMA UPI; j. Menetapkan hal-hal yang dianggap perlu.
Pasal 5 (1) MPM REMA UPI mempunyai hak: a. Menerima laporan pengawasan dari lembaga legislatif tingkat universitas; b. Meminta pertanggungjawaban ketua lembaga eksekutif tingkat universitas; - 10 -
c. Menerima atau menolak pertanggungjawaban ketua lembaga eksekutif tingkat universitas; d. Menerima transparansi
laporan
dari
penggunaan
UKM dana
IUK
tentang secara
langsung atau melalui lembaga eksekutif tingkat universitas; e. Menerima ketetapan dan aturan perundangan REMA
UPI
yang
diperlukan
untuk dapat
mencapai tujuan organisasi; f. Menetapkan tata tertib MPM REMA UPI; g. Mengamandemen Undang-Undang Dasar REMA UPI. (2) MPM REMA UPI berkewajiban menjunjung tinggi dan menegakkan Undang-Undang Dasar REMA UPI serta menjalankan tugasnya sebagai wakil mahasiswa yang bertanggung jawab.
Pasal 6 (1) Alat Kelengkapan MPM REMA UPI terdiri dari: a. Pimpinan MPM REMA UPI; - 11 -
b. Anggota MPM REMA UPI; (2) Masa jabatan pimpinan dan anggota MPM adalah 1 (satu) periode kepengurusan.
Pasal 7 (1) Pimpinan
MPM
kelengkapan
REMA
MPM
UPI
sebagai
adalah satu
alat
kesatuan
pimpinan yang bersifat kolektif. (2) Pimpinan MPM terdiri atas seorang ketua dan sebanyak-banyaknya dua orang wakil ketua. (3) Pimpinan MPM mempunyai tugas: a. Memimpin
Sidang
Istimewa
REMA
peraturan
tata
Umum UPI
tertib
dan
sesuai serta
Sidang ketentuan
menyimpulkan
persoalan yang dibicarakan dalam sidang; b. Melaksanakan keputusan Sidang MPM REMA UPI sepanjang menjadi kewajibannya. (4) Dalam
melaksanakan
tugas
sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3), pimpinan MPM berhak
- 12 -
menunjuk sekretaris dan bendahara dari kelengkapan organisasi REMA UPI. (5) Apabila pimpinan MPM berhalangan, maka dibuat ketentuan sendiri.
Pasal 8 (1) Anggota MPM REMA UPI terdiri atas ketua legislatif dan ketua eksekutif tingkat departemen dan program studi, KAMDA dan ketua setiap UKM. (2) Kehilangan status anggota MPM REMA UPI karena: a. Meninggal dunia; b. Sudah tidak terdaftar lagi sebagai mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. (3) Pergantian anggota MPM REMA UPI akibat ayat (2) pasal ini, diatur dalam ketentuan tersendiri.
Pasal 9 (1) Macam-macam persidangan MPM REMA UPI terdiri dari Sidang Umum dan Sidang Istimewa MPM REMA UPI. - 13 -
(2) Sidang Umum dan Sidang Istimewa mempunyai kedudukan yang sama. (3) Agenda acara dan tata tertib sidang dirumuskan dalam persidangan MPM REMA UPI. (4) Fraksi dalam sidang terdiri dari: a. Fraksi Ilmu Pendidikan b. Fraksi Pendidikan Bahasa dan Sastra c. Fraksi Pendidikan Ekonomi dan Bisnis d. Fraksi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial e. Fraksi Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam f. Fraksi Pendidikan Olahraga dan Kesehatan g. Fraksi Pendidikan Seni dan Desain h. Fraksi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan i. Fraksi Kampus Daerah j. Fraksi Unit Kegiatan Mahasiswa
Pasal 10 (1) Sidang Umum merupakan forum tertinggi dalam MPM REMA UPI. - 14 -
(2) Sidang Umum dilaksanakan dalam satu periode kepengurusan REMA UPI. (3) Sidang Umum dianggap sah apabila dihadiri 2
sekurang-kurangnya anggota MPM REMA UPI. 3
(4) Jika pasal 10 ayat (3) tidak terpenuhi, maka Sidang Umum dianggap sah apabila dihadiri sekurangkurangnya lima fraksi. (5) Agenda perubahan Undang-Undang Dasar hanya dapat dilakukan apabila pengusulannya disepakati minimal 7 fraksi.
Pasal 11 (1) Kedudukan Sidang Istimewa adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2). (2) Hal-hal yang berlaku pada Sidang Umum berlaku juga pada Sidang Istimewa. (3) Sidang Istimewa dapat dilaksanakan apabila: a. Lembaga eksekutif tingkat universitas terbukti melanggar Undang-Undang Dasar, GBPK, dan atau MKO REMA UPI; - 15 -
b. Diusulkan
oleh
sekurang-kurangnnya
1
( n+1) 2
anggota MPM REMA UPI dengan n jumlah anggota MPM REMA UPI; c. Apabila ada usulan perubahan Undang-Undang Dasar, GBPK, dan atau MKO REMA UPI 1
yang disetujui ( n+1) anggota MPM REMA 2
UPI dengan n jumlah anggota MPM REMA UPI.
BAB IV KEORGANISASIAN LEMBAGA EKSEKUTIF UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Pasal 12 Lembaga eksekutif tingkat Badan
Eksekutif
universitas
Mahasiswa
dinamakan
Republik Mahasiswa
Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disebut BEM REMA UPI.
Pasal 13 Tugas dan wewenang BEM REMA UPI adalah: - 16 -
a. Membuat keputusan-keputusan yang dianggap perlu dalam melaksanakan GBPK REMA UPI. b. BEM REMA UPI mewakili mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia baik ke dalam maupun ke luar Universitas Pendidikan Indonesia. c. BEM REMA UPI melakukan pembentukan panitia penyelenggara pemilu bersama DPM sesuai dengan Undang-Undang. d. BEM REMA UPI memiliki
komando
terpusat
dengan lembaga-lembaga eksekutif kampus daerah, departemen, dan atau program studi. e. BEM REMA UPI memiliki komando dalam kegiatan terpusat kepada UKM. f. Membuat surat keputusan BEM REMA UPI.
Pasal 14 (1) BEM REMA UPI mempunyai kewajiban: a. Menjunjung Undang-Undang Dasar REMA UPI dan segala ketetapan MPM REMA UPI.
- 17 -
b. Mengordinasikan setiap kebijakan kepada DPM REMA UPI. c. Mensosialisikan kebijakan-kebijakan BEM REMA UPI kepada ormawa UPI. d. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada MPM REMA UPI. e. Mengoptimalkan pelayanan terhadap anggota REMA UPI. (2) BEM REMA UPI mempunyai hak mengajukan rancangan Undang-Undang kepada DPM REMA UPI.
Pasal 15 (1) BEM
REMA
UPI
dipimpin
oleh
seorang
presiden dan dibantu oleh seorang wakil presiden. (2) Presiden dan wakil presiden BEM REMA UPI dipilih
melalui
pemilihan
umum
yang
mekanismenya diatur kemudian dalam UndangUndang Pemilu.
- 18 -
(3) Dalam menjalankan tugasnya presiden dan wakil presiden dibantu oleh anggota kabinet. (4) Anggota kabinet diangkat dan diberhentikan oleh Presiden BEM REMA UPI. (5) Anggota kabinet bertanggung jawab kepada Presiden BEM REMA UPI. (6) Jabatan BEM REMA UPI adalah satu periode kepengurusan sejak ditetapkannya presiden dan wakil
presiden
hingga
Desember
tahun
kepegurusannnya.
Pasal 16 Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA tidak diperkenankan merangkap jabatan ketua umum pada organisasi di lingkungan REMA UPI.
Pasal 17 BEM REMA UPI bertanggung jawab kepada MPM REMA
UPI
dan
disampaikan
Wakil Presiden BEM REMA UPI. - 19 -
oleh Presiden dan
Pasal 18 Mekanisme kerja BEM REMA UPI diatur dalam mekanisme keorganisasian BEM REMA UPI.
BAB V KEORGANISASIAN LEMBAGA LEGISLATIF UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Pasal 19 (1) Lembaga legislatif tingkat universitas dinamakan Dewan
Perwakilan
Mahasiswa
Republik
Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disebut DPM REMA UPI. (2) DPM REMA UPI sebagai lembaga perwakilan mahasiswa. (3) DPM REMA UPI sebagai lembaga legislatif tingkat universitas berkedudukan sejajar dengan lembaga eksekutif tingkat universitas.
- 20 -
Pasal 20 Tugas dan wewenang DPM REMA UPI adalah: (1) Mengawasi lembaga eksekutif tingkat universitas dalam melaksanakan hasil keputusan dan atau hasil ketetapan MPM REMA UPI. (2) Menampung,
menyerap,
merumuskan,
segala
aspirasi anggota REMA UPI dan menyalurkannya kepada pihak-pihak terkait. (3) Menyebarluaskan keputusan dan peraturan kepada pihak-pihak terkait. (4) Menjalankan setiap keputusan Sidang Umum MPM REMA UPI. (5) Memberikan usul, saran, atau pendapat kepada BEM REMA UPI baik diminta maupun tidak diminta. (6) Bersama dengan ketua lembaga eksekutif tingkat universitas
membentuk
dan
merevisi Undang-
Undang atau peraturan lainnya. (7) Melakukan pembentukan panitia penyelenggaraan pemilu bersama BEM REMA UPI sesuai dengan Undang-Undang. - 21 -
(8) Bila
dalam
pandangan
DPM
REMA
UPI,
lembaga eksekutif tingkat universitas terbukti tidak melaksanakan tugasnya atau menyimpang dari arah kebijakan REMA UPI, DPM REMA UPI berkewajiban untuk mengeluarkan Memorandum Pertama dengan batas waktu dua minggu. Setelah keputusan dikeluarkan, lembaga eksekutif tingkat universitas harus memperbaiki. lembaga
eksekutif
tingkat
melakukan kesalahan,
Kemudian universitas
DPM
jika masih
REMA
UPI
berkewajiban mengeluarkan Memorandum Kedua dengan batas waktu satu minggu. Setelah batas waktu tersebut jika lembaga eksekutif tingkat universitas tidak memperbaikinya maka DPM REMA UPI mengajukan usulan Sidang Istimewa kepada MPM REMA UPI. (9) Menjalin koordinasi dengan lembaga legislatif kampus daerah, departemen atau program studi. (10) Terdepan mewakili REMA UPI terkait dengan urusan legislatif tingkat universitas. - 22 -
(11) Mengikuti kegiatan yang bersifat lokal, regional dan nasional.
Pasal 21 (1) DPM REMA UPI mempunyai kewajiban: a. Menjunjung tinggi UUD REMA UPI; b. Mensosialisasilan
kebijakan-kebijakan
dan
keputusan-keputusan DPM REMA UPI kepada setiap
ormawa
di
Universitas
Pendidikan
Indonesia; c. Memberikan laporan pengawasan kepada MPM REMA UPI. (2) DPM REMA UPI mempunyai hak: a. Hak angket, interpelasi, dan anggaran. b. Meminta penjelasan kepada lembaga-lembaga legislatif kampus daerah, departemen, dan atau program studi juga UKM dalam upaya menyerap aspirasi; c. Penggunaan hak-hak DPM REMA UPI diatur oleh ketentuan sendiri; - 23 -
d. Meminta saran pada pihak terkait.
Pasal 22 (1) a. Anggota DPM REMA UPI merupakan utusan tiap-tiap lembaga, maksimal dua orang utusan dari tiap lembaga legislatif tingkat departemen atau program studi. b. Non delegasi yang mendapat rekomendasi dari Ketua
Lembaga
departemen/prodi
Legislatif dan
tingkat
atau
mendapatkan departemen-
dukungan
dari
mahasiswa
departemen
yang
jumlahnya
diatur
dalam
peraturan DPM REMA UPI (2) Pemberhentian anggota DPM REMA UPI, dilakukan karena : a. Meninggal dunia b. Sudah tidak terdaftar lagi sebagai Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (3) Keanggotaan DPM REMA UPI adalah satu periode kepengurusan - 24 -
Pasal 23 Alat Kelengkapan DPM REMA UPI terdiri dari: (1) Pimpinan DPM REMA UPI (2) Komisi-Komisi (3) Perangkat-perangkat khusus lainnya yang diperlukan.
Pasal 24 (1) Satu kepengurusan DPM REMA UPI merupakan tahun sidang (2) Tahun sidang berisi rapat-rapat yang terdiri dari : a. Rapat pleno b. Rapat pimpinan c. Rapat komisi d. Rapat dengar (3) Rapat Pleno a. Rapat Pleno merupakan persidangan yang dihadiri oleh seluruh anggota DPM REMA UPI; b. Rapat Pleno dapat dilakukan atas usulan Ketua DPM REMA UPI atau anggota DPM REMA UPI atau usulan lembaga eksekutif tingkat universitas; - 25 -
c. Putusan rapat pleno yang berkaitan dengan program
kerja
lembaga
eksekutif
tingkat
universitas dianggap sah bila disetujui oleh pimpinan lembaga legislatif tingkat universitas. (4) Rapat pimpinan Rapat yang dihadiri oleh Ketua DPM REMA UPI dan para ketua Komisi untuk mengagendakan dan merumuskan agenda persidangan dan kebijakan DPM REMA UPI. (5) Rapat komisi a. Rapat yang dilaksanakan oleh komisi untuk membahas agenda komisi b. Rapat komisi dipimpin oleh ketua komisi (6) Rapat dengar Rapat yang dilakukan untuk membahas program kerja kebijakan dengan lembaga eksekutif tingkat universitas.
- 26 -
BAB VI KEORGANISASIAN MAHASISWA TINGKAT DEPARTEMEN ATAU PROGRAM STUDI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Pasal 25 Penamaan ormawa diserahkan kepada masing-masing ormawa.
Pasal 26 Tugas dan wewenang diserahkan kepada masing-masing ormawa selama tidak bertentangan dengan UndangUndang Dasar REMA UPI.
Pasal 27 (1) Lembaga eksekutif mahasiswa tingkat departemen atau program studi memiliki kewajiban: a. Menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar REMA UPI dan segala ketetapan MPM REMA UPI;
- 27 -
b. Memberikan
laporan
pertanggungjawaban
mengenai kegiatan bersama REMA UPI kepada BEM REMA UPI; c. Memberikan informasi terkait pergantian periode kepengurusan
lembaga
eksekutif
tingkat
departemen atau program studi kepada BEM REMA UPI; d. Mengikuti kegiatan bersama yang dilaksanakan oleh BEM REMA UPI. (2) Lembaga legislatif tingkat departemen atau program studi berkewajiban: a. Menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar REMA UPI dan segala ketetapan MPM REMA UPI. b. Memberikan informasi terkait pergantian periode kepengurusan
lembaga
legislatif
tingkat
departemen atau program studi kepada DPM REMA UPI; c. Mengikuti kegiatan bersama yang dilaksanakan oleh DPM REMA UPI
- 28 -
(3) Ormawa departemen atau program studi memiliki hak: a. Mendapatkan alokasi dana Iuran Kemahasiswaan (IUK); b. Mendapatkan advokasi dari BEM REMA UPI.
BAB VII UNIT KEGIATAN MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Pasal 28 (1) Unit
Kegiatan
pengembangan
Mahasiswa potensi
diri
adalah bagi
wadah
mahasiswa
Universitas Pendidikan Indonesia. (2) Unit
Kegiatan
mahasiswa
dalam
Republik
Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia terbagi menjadi enam bidang: a. Unit Kegiatan Mahasiswa Bidang Keagamaan; b. Unit Kegiatan Mahasiswa Bidang Penalaran; c. Unit Kegiatan Mahasiswa Bidang Seni dan Budaya; - 29 -
d. Unit Kegiatan Mahasiswa Bidang Olahraga Bela diri; e. Unit Kegiatan Mahasiswa Bidang Olahraga Permainan; f. Unit Kegiatan Mahasiswa Bidang Minat Khusus.
BAB VIII KEORGANISASIAN MAHASISWA KAMPUS DAERAH UPI Pasal 29 Lembaga
kemahasiswaan
tingkat
kampus
daerah
sekurang-kurangnya terdiri dari BEM, DPM dan UKM.
Pasal 30 (1) Tugas dan wewenang diserahkan kepada masing masing ormawa selama tidak bertentangan dengan UUD REMA UPI (2) Lembaga kemahasiswaan tingkat kampus daerah memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi UUD REMA UPI dan segala ketetapan MPM REMA UPI. - 30 -
(3) Lembaga kemahasiswaan di tingkat kampus daerah berhak membuat peraturan sendiri yang tidak bertentangan dengan UUD REMA UPI dan sesuai dengan tata urut perundangan REMA UPI. (4) Lembaga eksekutif mahasiswa tingkat kampus daerah memiliki kewajiban: a. Memberikan laporan pertanggungjawaban mengenai kegiatan bersama REMA UPI kepada BEM REMA UPI; b. Memberikan informasi terkait pergantian periode kepengurusan lembaga eksekutif tingkat kampus daerah kepada BEM REMA UPI; c. Mengikuti kegiatan bersama yang dilaksanakan oleh BEM REMA UPI. (5) Lembaga
legislatif
tingkat
kampus
daerah
berkewajiban: a. Memberikan informasi terkait pergantian periode kepengurusan lembaga legislatif tingkat kampus daerah kepada DPM REMA UPI;
- 31 -
b. Mengikuti kegiatan bersama yang dilaksanakan oleh DPM REMA UPI (6) Ormawa kampus daerah memiliki hak: a. Mendapatkan alokasi dana Iuran Kemahasiswaan (IUK); b. Mendapatkan advokasi dari BEM REMA UPI.
BAB IX UNIT KEGIATAN MAHASISWA KAMPUS DAERAH UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Pasal 31 Unit Kegiatan Mahasiswa adalah wadah pengembangan potensi diri bagi mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia di tingkat kampus daerah.
BAB X MEKANISME PENDIRIAN ORMAWA TINGKAT DEPARTEMEN/PRODI Pasal 32 - 32 -
(1) Proses pembentukan di bawah koordinasi BEM REMA UPI yang diatur dalam Undang-Undang. (2) Pemilihan dan penentuan bentuk ormawa merupakan otonomi musyawarah mahasiswa departemen atau prodi yang bersangkutan, selama tidak bertentangan dengan konstitusi REMA UPI.
BAB XI OTONOMI ORMAWA REMA UPI Pasal 33 Segala urusan kelengkapan organisasi selain MPM REMA UPI, BEM REMA UPI, DPM REMA UPI, dan UKM diatur oleh lembaga masing-masing yang disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar, GBPK dan MKO REMA UPI.
BAB XII MEKANISME HUBUNGAN Pasal 34
- 33 -
(1) BEM REMA UPI memiliki jalur komando dengan lembaga-lembaga
eksekutif
kampus
daerah,
departemen atau program studi, dan UKM. (2) DPM REMA UPI memiliki jalur komando dengan lembaga-lembaga
legislatif
kampus
daerah,
departemen atau program studi, dan UKM (3) Dalam
pelaksanaan
kegiatan
terpusat
yang
dilaksanakan oleh BEM REMA UPI, lembagalembaga eksekutif kampus daerah, departemen atau program studi, dan UKM berada di dalam komando BEM REMA UPI dan wajib mendukung kegiatan tersebut. (4) Dalam
pelaksanaan
kegiatan
terpusat
yang
dilaksanakan oleh DPM REMA UPI, lembagalembaga legislative kampus daerah, departemen atau program studi, dan UKM berada di dalam komando DPM REMA UPI dan wajib mendukung kegiatan tersebut.
- 34 -
BAB XIII KEANGGOTAAN Pasal 35 (1) Anggota REMA UPI adalah seluruh mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia yang masih terdaftar sebagai mahasiswa. (2) Anggota REMA UPI terdiri atas: a. Anggota Muda; b. Anggota Biasa; c. Anggota Aktif.
Pasal 36 Yang dimaksud terdaftar anggota adalah yang tercatat sebagai mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia yang sedang melaksanakan studi pada jenjang D3 dan S1.
Pasal 37 (1) Anggota muda adalah anggota REMA UPI yang memenuhi syarat pasal 36. - 35 -
(2) Anggota biasa adalah anggota muda yang telah lulus salah satu jenjang pengaderan REMA UPI. (3) Anggota aktif adalah anggota biasa yang pernah atau sedang menjadi pengurus di salah satu bagian kelengkapan organisasi REMA UPI.
Pasal 38 Hal-hal tentang mekanisme pengangkatan anggota diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang kaderisasi REMA UPI.
Pasal 39 (1) Anggota
berkewajiban
untuk
membayar
iuran
kemahasiswaan, menaati setiap peraturan organisasi, dan menjaga nama baik organisasi. (2) Anggota berhak untuk berpartisipasi dalam aktivitas organisasi, membela dan dibela, mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul, pertanyaan secara tertulis atau lisan kepada pengurus, mengikuti
- 36 -
program dan aktvitas organisasi serta mempunyai hak memilih dan dipilih. (3) Penggunaan
hak
memilih
dan
dipilih
diatur
berdasarkan peraturan tersendiri dalam peraturan pemilihan dan pembentukan badan kelengkapan REMA UPI.
Pasal 40 (1) Status keanggotaan REMA UPI diperoleh jika memenuhi syarat keanggotaan. (2) Status keanggotaan REMA UPI dapat hilang karena: a. Meningggal dunia; b. Sudah tidak terdaftar lagi sebagai mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia.
Pasal 41 Anggota yang tidak melaksanakan kewajiban akan diberikan sanksi dengan peraturan tersendiri yang ditetapkan kemudian oleh MPM REMA UPI melalui Sidang Istimewa. - 37 -
BAB XIV KEUANGAN Pasal 42 Dana organisasi REMA UPI didapat dari: a. Iuran Kemahasiswaan; b. Sumbangan yang halal dan tidak mengikat; c. Usaha lain yang tidak bertentangan dengan UndangUndang Dasar.
Pasal 43 Iuran
Kemahasiswaan
didapat
dari
mahasiswa
Universitas Pendidikan Indonesia yang besarnya diatur kemudian dalam aturan tersendiri.
Pasal 44 (1) Distribusi
dan
kemahasiswaan
presentase diatur
dalam
alokasi
Undang-Undang
Keuangan tersendiri kecuali MPM REMA UPI.
- 38 -
iuran
(2) Alokasi dana MPM REMA UPI adalah sebesar 10% dari iuran kemahasiswaan yang dialokasikan untuk ormawa tingkat universitas. (3) UKM wajib memberikan transparansi penggunaan dana iuran kemahasiswaan yang didapatkannya kepada MPM REMA UPI secara langsung atau melalui BEM REMA UPI. (4) Mekanisme
penggunaan
kemahasiswaan
akan
diatur
dana
kegiatan
dalam
ketentuan
tersendiri.
Pasal 45 (1) BEM REMA UPI berkewajiban menyusun Anggaran Pendapatan
dan
Belanja
serta
berhak
untuk
mengadakan perubahan tersebut dengan kesepakatan DPM REMA UPI. (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja BEM REMA UPI wajib disosialisasikan secara transparan kepada lembaga-lembaga
legislatif
kampus
departemen atau program studi, dan UKM. - 39 -
daerah,
BAB XV PERUNDANGAN Pasal 46 Tata urut perundangan REMA UPI yaitu: (1) Undang-Undang Dasar REMA UPI (2) Ketetapan MPM REMA UPI (3) Undang-Undang REMA UPI (4) Peraturan Lembaga Eksekutif Mahasiswa (5) Peraturan Presiden REMA UPI (6) Peraturan Organaisasi Tingkat Departemen/Prodi, UKM dan KAMDA.
Pasal 47 Undang-Undang
Dasar
REMA
UPI
merupakan
perundangan REMA UPI yang disusun, diamandemen dan ditetapkan dalam Sidang Umum atau Sidang Istimewa MPM REMA UPI.
- 40 -
Pasal 48 Ketetapan Sidang Umum atau Sidang Istimewa MPM REMA UPI merupakan ketetapan MPM REMA UPI yang dibuat dan ditetapkan dalam Sidang Umum atau Sidang Istimewa MPM REMA UPI.
Pasal 49 Undang-Undang REMA UPI merupakan suatu aturan perundangan REMA UPI yang dibuat dan ditetapkan secara bersama-sama oleh lembaga legislatif dan ketua lembaga eksekutif tingkat universitas.
Pasal 50 Peraturan
lembaga
eksekutif
tingkat
universitas
merupakan aturan perundangan REMA UPI yang dibuat dan
diputuskan
oleh
lembaga
eksekutif
tingkat
universitas berdasarkan kesepakatan lembaga eksekutif tingkat Departemen/Prodi, UKM dan KAMDA.
- 41 -
Pasal 51 Peraturan Presiden merupakan peraturan perundangan REMA UPI yang dibuat dan diputuskan oleh presiden untuk menjalankan peraturan lembaga eksekutif tingkat universitas.
Pasal 52 Peraturan
Perundangan
Organisasi
Tingkat
Departemen/Prodi, UKM, dan KAMDA merupakan aturan perundangan REMA UPI yang dibuat dan diputuskan oleh organisasi tingkat Departemen/Prodi, UKM, dan KAMDA.
BAB XVI LAMBANG DAN ATRIBUT Pasal 53 (1) Lambang dan atribut yang digunakan oleh Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia sebaga berikut: a. Bendera - 42 -
b. Logo c. Stempel d. Dan atribut lain yang diperlukan (2) Lambang
dan
atribut
lain
yang
diperlukan
sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) akan diatur kemudian dalam peraturan lingkungan REMA UPI.
BAB XVII PEMBUBARAN ORGANISASI Pasal 54 Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan di Sidang Umum atau Sidang Istimewa MPM REMA UPI.
BAB XVIII PENGUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR REMA UPI Pasal 55 (1) Pengubahan Undang-Undang Dasar hanya dapat dilakukan
dalam
Sidang
Istimewa MPM REMA UPI. - 43 -
Umum atau
Sidang
(2) Pengubahan Undang-Undang Dasar dapat dilakukan sekurang-kurangnya dihadiri 6 fraksi.
BAB XIX ATURAN PERALIHAN Pasal 56 (1) Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. (2) Semua kelengkapan organisasi REMA UPI yang ada masih tetap berlaku sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar ini dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.
BAB XX PENUTUP DAN KETENTUAN LAINNYA Pasal 57 (1) Undang-Undang Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. - 44 -
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang Dasar ini akan diatur kemudian.
Ditetapkan pada : Sidang Pleno VII Ditetapkan di
: Bumi Siliwangi
Hari, Tanggal
: Minggu, 22 Februari 2015
Pimpinan Sidang MPM REMA UPI Ketua : Ali Rohman Wakil 1 : M. Muas Fuadillah Wakil 2 : Widi Setiadi
- 45 -
- 46 -
MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
PERUBAHAN PERTAMA UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 2015
- 47 -
PERUBAHAN PERTAMA UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 2015
PEMBUKAAN Mahasiswa memiliki potensi yang merupakan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa, yang harus diarahkan dan dikembangkan dengan baik dalam mempersiapkan dirinya agar mampu meneruskan citacita perjuangan bangsa menuju masyarakat madani yang diridhai oleh Tuhan Yang Maha Esa. Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia merupakan bagian integral bangsa yang memiliki tanggung jawab untuk selalu meningkatkan kualitas diri, mengembangkan ilmu kependidikan dan keprofesian, memperkokoh persatuan dan kesatuan serta ikut berpartisipasi aktif dalam pengabdian pada masyarakat. Oleh karena itu diperlukan sebuah wadah bersama yang - 48 -
menampung segala kegiatan yang berdasarkan asas kemahasiswaan, kesejahteraan,
kemasyarakatan, iman
dan
taqwa,
kekeluargaan, kebenaran
dan
perjuangan dengan mengedepankan persatuan dan keadilan. Dalam
rangka
menyampaikan
aspirasi
dan
mewujudkan cita-cita luhur, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia menghimpun diri dalam sebuah organisasi yang berlandaskan Pancasila dan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia.
BAB I BENTUK DAN KEDAULATAN Pasal 1 (1) Organisasi
ini
bernama
Republik
Mahasiswa
Universitas Pendidikan Indonesia atau disingkat REMA UPI yang berbentuk kesatuan.
- 49 -
(2) REMA
UPI
adalah
satu-satunya
organisasi
kemahasiswaan di Universitas Pendidikan Indonesia yang sah, berdaulat, dan merupakan kelengkapan non struktural di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia. (3) Kedaulatan REMA UPI berada di tangan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar REMA UPI.
BAB II KELENGKAPAN ORGANISASI Pasal 2 Kelengkapan REMA UPI terdiri atas: 1. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa 2. Lembaga Legislatif Tingkat Universitas 3. Lembaga Eksekutif Tingkat Universitas 4. Lembaga Legislatif Tingkat Departemen atau Program Studi 5. Lembaga Eksekutif Tingkat Departemen atau Program Studi - 50 -
6. Unit Kegiatan Mahasiswa Tingkat Universitas 7. Lembaga Legislatif Kampus Daerah 8. Lembaga Eksekutif Kampus Daerah 9. Unit Kegiatan Mahasiswa Kampus Daerah
BAB III MAJELIS PEMUSYAWARATAN MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Pasal 3 MPM REMA UPI adalah lembaga kedaulatan tertinggi organisasi
kemahasiswaan
Universitas
Pendidikan
Indonesia.
Pasal 4 Tugas dan wewenang MPM REMA UPI adalah: a. Membahas dan menetapkan amandemen UndangUndang Dasar; b. Membahas dan menetapkan Garis-Garis Besar Program Kerja (GBPK) REMA UPI;
- 51 -
c. Membahas dan menetapkan Mekanisme Kerja Organisasi (MKO) REMA UPI; d. Mensosialisasikan konstitusi REMA UPI kepada anggota REMA UPI; e. Memilih dan menetapkan pimpinan MPM REMA Universitas Pendidikan Indonesia; f. Memilih dan menetapkan pimpinan DPM REMA Universitas Pendidikan Indonesia; g. Menetapkan presiden dan wakil presiden BEM REMA Universitas Pendidikan Indonesia; h. Memberikan
dan
menetapkan
sanksi
kepada
anggota REMA UPI yang tidak melaksanakan kewajiban; i. Mencabut hak keanggotaan REMA UPI; j. Menetapkan hal-hal yang dianggap perlu.
Pasal 5 (1) MPM REMA UPI mempunyai hak: a. Menerima laporan pengawasan dari lembaga legislatif tingkat universitas; - 52 -
b. Meminta pertanggungjawaban ketua lembaga eksekutif tingkat universitas; c. Menerima
atau menolak
pertanggungjawaban
ketua lembaga eksekutif tingkat universitas; d. Menerima transparansi
laporan
dari
penggunaan
UKM dana
IUK
tentang secara
langsung atau melalui lembaga eksekutif tingkat universitas; e. Menerima ketetapan dan aturan perundangan REMA
UPI
yang
diperlukan
untuk dapat
mencapai tujuan organisasi; f. Menetapkan tata tertib MPM REMA UPI; g. Mengamandemen Undang-Undang Dasar REMA UPI. (2) MPM REMA UPI berkewajiban menjunjung tinggi dan menegakkan Undang-Undang Dasar REMA UPI serta menjalankan tugasnya sebagai wakil mahasiswa yang bertanggung jawab.
- 53 -
Pasal 6 (1) Alat Kelengkapan MPM REMA UPI terdiri dari: a. Pimpinan MPM REMA UPI; b. Anggota MPM REMA UPI; (2) Masa jabatan pimpinan dan anggota MPM adalah 1 (satu) periode kepengurusan.
Pasal 7 (1) Pimpinan
MPM
kelengkapan
REMA
MPM
UPI
sebagai
adalah satu
alat
kesatuan
pimpinan yang bersifat kolektif. (2) Pimpinan MPM terdiri atas seorang ketua dan sebanyak-banyaknya dua orang wakil ketua. (3) Pimpinan MPM mempunyai tugas: a. Memimpin
Sidang
Istimewa
REMA
peraturan
tata
Umum UPI
tertib
dan
sesuai serta
Sidang ketentuan
menyimpulkan
persoalan yang dibicarakan dalam sidang; b. Melaksanakan keputusan Sidang MPM REMA UPI sepanjang menjadi kewajibannya. - 54 -
(4) Dalam
melaksanakan
tugas
sebagaimana
dimaksud dalam ayat (3), pimpinan MPM berhak menunjuk sekretaris dan bendahara dari kelengkapan organisasi REMA UPI. (5) Apabila pimpinan MPM berhalangan, maka dibuat ketentuan sendiri.
Pasal 8 (1) Anggota MPM REMA UPI terdiri atas ketua legislatif dan ketua eksekutif tingkat departemen dan program studi, KAMDA dan ketua setiap UKM. (2) Kehilangan status anggota MPM REMA UPI karena: a. Meninggal dunia; b. Sudah tidak terdaftar lagi sebagai mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. (3) Pergantian anggota MPM REMA UPI akibat ayat (2) pasal ini, diatur dalam ketentuan tersendiri.
- 55 -
Pasal 9 (1) Macam-macam persidangan MPM REMA UPI terdiri dari Sidang Umum dan Sidang Istimewa MPM REMA UPI. (2) Sidang Umum dan Sidang Istimewa mempunyai kedudukan yang sama. (3) Agenda acara dan tata tertib sidang dirumuskan dalam persidangan MPM REMA UPI. (4) Fraksi dalam sidang terdiri dari: a. Fraksi Ilmu Pendidikan b. Fraksi Pendidikan Bahasa dan Sastra c. Fraksi Pendidikan Ekonomi dan Bisnis d. Fraksi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial e. Fraksi Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam f. Fraksi Pendidikan Olahraga dan Kesehatan g. Fraksi Pendidikan Seni dan Desain h. Fraksi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan i. Fraksi Kampus Daerah j. Fraksi Unit Kegiatan Mahasiswa - 56 -
Pasal 10 (1) Sidang Umum merupakan forum tertinggi dalam MPM REMA UPI. (2) Sidang Umum dilaksanakan dalam satu periode kepengurusan REMA UPI. (3) Agenda perubahan Undang-Undang Dasar hanya dapat dilakukan apabila pengusulannya disepakati minimal 7 fraksi.
Pasal 11 (1) Sidang Istimewa adalah sidang yang dilaksanakan pada kondisi tertentu. (2) Sidang Istimewa dilaksanakan dengan kondisi: a. Lembaga eksekutif tingkat universitas dan/atau anggota MPM REMA UPI terbukti melanggar Undang-Undang Dasar, GBPK, dan/atau MKO REMA UPI. b. Apabila
ada
usulan
perubahan Undang-
Undang Dasar, GBPK, dan/atau MKO REMA UPI. - 57 -
(3) Sidang Istimewa yang dimaksud pada ayat 1 dapat dilaksanakan
jika
diusulkan
oleh
sekurang-
1
kurangnya ( n+1) anggota MPM REMA UPI. 2
(4) Kedudukan Sidang Istimewa adalah sebgaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2). (5) Hal-hal yang berlaku pada Sidang Umum berlaku juga pada Sidang Istimewa.
BAB IV KEORGANISASIAN LEMBAGA EKSEKUTIF UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Pasal 12 Lembaga eksekutif tingkat Badan
Eksekutif
universitas
Mahasiswa
dinamakan
Republik Mahasiswa
Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disebut BEM REMA UPI.
Pasal 13 Tugas dan wewenang BEM REMA UPI adalah:
- 58 -
a. Membuat keputusan-keputusan yang dianggap perlu dalam melaksanakan GBPK REMA UPI. b. BEM REMA UPI mewakili mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia baik ke dalam maupun ke luar Universitas Pendidikan Indonesia. c. BEM REMA UPI melakukan pembentukan panitia penyelenggara pemilu bersama DPM sesuai dengan Undang-Undang. d. BEM REMA UPI memiliki
komando
terpusat
dengan lembaga-lembaga eksekutif kampus daerah, departemen, dan/atau program studi. e. BEM REMA UPI memiliki komando dalam kegiatan terpusat kepada UKM. f. Membuat surat keputusan BEM REMA UPI.
Pasal 14 (1) BEM REMA UPI mempunyai kewajiban: a. Menjunjung Undang-Undang Dasar REMA UPI dan segala ketetapan MPM REMA UPI.
- 59 -
b. Mengordinasikan setiap kebijakan kepada DPM REMA UPI. c. Mensosialisikan
kebijakan-kebijakan
BEM
REMA UPI kepada ormawa UPI. d. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada MPM REMA UPI. e. Mengoptimalkan pelayanan terhadap anggota REMA UPI. f. Menjaga nama baik organisasi. g. Menjalankan ketetapan SU MPM REMA UPI. (2) BEM REMA UPI mempunyai hak mengajukan rancangan Undang-Undang kepada DPM REMA UPI.
Pasal 15 (1) BEM
REMA
UPI
dipimpin
oleh
seorang
presiden dan dibantu oleh seorang wakil presiden. (2) Presiden dan wakil presiden BEM REMA UPI dipilih
melalui
pemilihan
- 60 -
umum
yang
mekanismenya diatur kemudian dalam UndangUndang Pemilu. (3) Dalam menjalankan tugasnya presiden dan wakil presiden dibantu oleh anggota kabinet. (4) Anggota kabinet diangkat dan diberhentikan oleh Presiden BEM REMA UPI. (5) Anggota kabinet bertanggung jawab kepada Presiden BEM REMA UPI. (6) Jabatan BEM REMA UPI adalah satu periode kepengurusan sejak ditetapkannya presiden dan wakil
presiden
hingga
Desember
tahun
kepegurusannnya.
Pasal 16 Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA tidak diperkenankan merangkap jabatan ketua umum dan aktif sebagai pengurus pada organisasi dilingkungan REMA UPI.
- 61 -
Pasal 17 BEM REMA UPI bertanggung jawab kepada MPM REMA
UPI
dan
disampaikan
oleh Presiden dan
Wakil Presiden BEM REMA UPI.
Pasal 18 Mekanisme kerja BEM REMA UPI diatur dalam mekanisme keorganisasian BEM REMA UPI.
BAB V KEORGANISASIAN LEMBAGA LEGISLATIF UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Pasal 19 (1) Lembaga legislatif tingkat universitas dinamakan Dewan
Perwakilan
Mahasiswa
Republik
Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disebut DPM REMA UPI. (2) DPM REMA UPI sebagai lembaga perwakilan mahasiswa.
- 62 -
(3) DPM REMA UPI sebagai lembaga legislatif tingkat universitas berkedudukan sejajar dengan lembaga eksekutif tingkat universitas.
Pasal 20 Tugas dan wewenang DPM REMA UPI adalah: (1) Mengawasi lembaga eksekutif tingkat universitas dalam melaksanakan hasil keputusan dan/atau hasil ketetapan MPM REMA UPI. (2) Menampung, menyerap, merumuskan, segala aspirasi anggota REMA UPI dan menyalurkannya kepada pihak-pihak terkait. (3) Menyebarluaskan keputusan dan peraturan kepada pihak-pihak terkait. (4) Menjalankan setiap keputusan Sidang Umum MPM REMA UPI. (5) Memberikan usul, saran, atau pendapat kepada BEM REMA UPI baik diminta maupun tidak diminta.
- 63 -
(6) Bersama dengan ketua lembaga eksekutif tingkat universitas
membentuk
dan
merevisi Undang-
Undang atau peraturan lainnya. (7) Melakukan pembentukan panitia penyelenggaraan pemilu bersama BEM REMA UPI sesuai dengan Undang-Undang. (8) Bila
dalam
lembaga
pandangan
eksekutif
tingkat
DPM
REMA
universitas
UPI,
terbukti
tidak melaksanakan tugasnya atau menyimpang dari arah kebijakan REMA UPI, DPM REMA UPI berkewajiban untuk mengeluarkan Memorandum. (9) Menjalin koordinasi dengan lembaga legislatif kampus daerah, departemen atau program studi. (10) Terdepan mewakili REMA UPI terkait dengan urusan legislatif tingkat universitas. (11) Mengikuti kegiatan yang bersifat lokal, regional dan nasional.
Pasal 21 (1) DPM REMA UPI mempunyai kewajiban: - 64 -
a. Menjunjung tinggi UUD REMA UPI; b. Mensosialisasilan
kebijakan-kebijakan
dan
keputusan-keputusan DPM REMA UPI kepada setiap
ormawa
di
Universitas
Pendidikan
Indonesia; c. Memberikan laporan pengawasan kepada MPM REMA UPI. d. Menjaga nama baik organisasi. (2) DPM REMA UPI mempunyai hak: a. Hak angket, interpelasi, dan anggaran. b. Meminta penjelasan kepada lembaga-lembaga legislatif kampus daerah, departemen, dan/atau program studi juga UKM dalam upaya menyerap aspirasi; c. Penggunaan hak-hak DPM REMA UPI diatur oleh ketentuan sendiri; d. Meminta saran pada pihak terkait.
Pasal 22 (1) a. Anggota DPM REMA UPI merupakan utusan - 65 -
tiap-tiap lembaga, maksimal dua orang utusan dari tiap lembaga legislatif tingkat departemen atau program studi. b. Non delegasi yang mendapat rekomendasi dari Ketua
Lembaga
Legislatif
tingkat
departemen/prodi
dan/atau
mendapatkan
dukungan
dari
mahasiswa
departemen-
departemen
yang
jumlahnya
diatur
dalam
peraturan DPM REMA UPI (2) Pemberhentian anggota DPM REMA UPI, dilakukan karena : a. Meninggal dunia b. Sudah tidak terdaftar lagi sebagai Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia (3) Keanggotaan DPM REMA UPI adalah satu periode kepengurusan
Pasal 23 Alat Kelengkapan DPM REMA UPI terdiri dari: (1) Pimpinan DPM REMA UPI - 66 -
(2) Komisi-Komisi (3) Perangkat-perangkat khusus lainnya yang diperlukan.
Pasal 24 (1) Satu kepengurusan DPM REMA UPI merupakan tahun sidang (2) Tahun sidang berisi rapat-rapat yang terdiri dari : a. Rapat pleno b. Rapat pimpinan c. Rapat komisi d. Rapat dengar
BAB VI KEORGANISASIAN MAHASISWA TINGKAT DEPARTEMEN ATAU PROGRAM STUDI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Pasal 25 Penamaan ormawa diserahkan kepada masing-masing ormawa.
- 67 -
Pasal 26 Tugas dan wewenang diserahkan kepada masing-masing ormawa selama tidak bertentangan dengan UndangUndang Dasar REMA UPI.
Pasal 27 (1) Lembaga eksekutif mahasiswa tingkat departemen atau program studi memiliki kewajiban: a. Menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar REMA UPI dan segala ketetapan MPM REMA UPI; b. Memberikan
laporan
pertanggungjawaban
mengenai kegiatan bersama REMA UPI kepada BEM REMA UPI; c. Memberikan informasi terkait pergantian periode kepengurusan
lembaga
eksekutif
tingkat
departemen atau program studi kepada BEM REMA UPI; d. Mengikuti kegiatan bersama yang dilaksanakan oleh BEM REMA UPI.
- 68 -
(2) Lembaga legislatif tingkat departemen atau program studi berkewajiban: a. Menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar REMA UPI dan segala ketetapan MPM REMA UPI. b. Memberikan informasi terkait pergantian periode kepengurusan
lembaga
legislatif
tingkat
departemen atau program studi kepada DPM REMA UPI; c. Mengikuti kegiatan bersama yang dilaksanakan oleh DPM REMA UPI (3) Ormawa departemen atau program studi memiliki hak: a. Mendapatkan alokasi dana Iuran Kemahasiswaan (IUK); b. Mendapatkan advokasi dari BEM REMA UPI.
BAB VII UNIT KEGIATAN MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Pasal 28 - 69 -
(1) Unit
Kegiatan
pengembangan
Mahasiswa potensi
diri
adalah bagi
wadah
mahasiswa
Universitas Pendidikan Indonesia. (2) Unit
Kegiatan
mahasiswa
dalam
Republik
Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia terbagi menjadi enam bidang: a. Unit Kegiatan Mahasiswa Bidang Keagamaan; b. Unit Kegiatan Mahasiswa Bidang Penalaran; c. Unit Kegiatan Mahasiswa Bidang Seni dan Budaya; d. Unit Kegiatan Mahasiswa Bidang Olahraga Bela diri; e. Unit Kegiatan Mahasiswa Bidang Olahraga Permainan; f. Unit Kegiatan Mahasiswa Bidang Minat Khusus.
BAB VIII KEORGANISASIAN MAHASISWA KAMPUS DAERAH UPI Pasal 29 - 70 -
Lembaga
kemahasiswaan
tingkat
kampus
daerah
sekurang-kurangnya terdiri dari BEM, DPM dan UKM.
Pasal 30 (1) Tugas dan wewenang diserahkan kepada masing masing ormawa selama tidak bertentangan dengan UUD REMA UPI (2) Lembaga kemahasiswaan tingkat kampus daerah memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi UUD REMA UPI dan segala ketetapan MPM REMA UPI. (3) Lembaga kemahasiswaan di tingkat kampus daerah berhak membuat peraturan sendiri yang tidak bertentangan dengan UUD REMA UPI dan sesuai dengan tata urut perundangan REMA UPI. (4) Lembaga eksekutif mahasiswa tingkat kampus daerah memiliki kewajiban: a. Memberikan laporan pertanggungjawaban mengenai kegiatan bersama REMA UPI kepada BEM REMA UPI;
- 71 -
b. Memberikan informasi terkait pergantian periode kepengurusan lembaga eksekutif tingkat kampus daerah kepada BEM REMA UPI; c. Mengikuti kegiatan bersama yang dilaksanakan oleh BEM REMA UPI. (5) Lembaga
legislatif
tingkat
kampus
daerah
berkewajiban: a. Memberikan informasi terkait pergantian periode kepengurusan lembaga legislatif tingkat kampus daerah kepada DPM REMA UPI; b. Mengikuti kegiatan bersama yang dilaksanakan oleh DPM REMA UPI (6) Ormawa kampus daerah memiliki hak: a. Mendapatkan alokasi dana Iuran Kemahasiswaan (IUK); b. Mendapatkan advokasi dari BEM REMA UPI.
- 72 -
BAB IX UNIT KEGIATAN MAHASISWA KAMPUS DAERAH UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Pasal 31 Unit Kegiatan Mahasiswa adalah wadah pengembangan potensi diri bagi mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia di tingkat kampus daerah.
BAB X MEKANISME PENDIRIAN ORMAWA TINGKAT DEPARTEMEN/PRODI Pasal 32 (1) Proses pembentukan di bawah koordinasi BEM REMA UPI yang diatur dalam Undang-Undang. (2) Pemilihan dan penentuan bentuk ormawa merupakan otonomi musyawarah mahasiswa departemen atau prodi yang bersangkutan, selama tidak bertentangan dengan konstitusi REMA UPI.
- 73 -
BAB XI OTONOMI ORMAWA REMA UPI Pasal 33 (1) Segala urusan kelengkapan organisasi selain MPM REMA UPI, BEM REMA UPI dan DPM REMA UPI diatur oleh lembaga masing-masing yang disesuaikan dengan Undang-Undang Dasar, GBPK dan MKO REMA UPI. (2) Adapun yang diatur oleh lembaga masing-masing kecuali MPM REMA UPI, BEM REMA UPI dan DPM REMA UPI adalah Kaderisasi, PPM dan Keuangan.
BAB XII MEKANISME HUBUNGAN Pasal 34 (1) BEM REMA UPI memiliki jalur komando terpusat dengan lembaga-lembaga eksekutif kampus daerah, departemen atau program studi, dan UKM.
- 74 -
(2) DPM REMA UPI memiliki jalur koordinasi dengan lembaga-lembaga
legislatif
kampus
daerah,
departemen atau program studi, dan UKM. (3) Dalam
pelaksanaan
kegiatan
terpusat
yang
dilaksanakan oleh BEM REMA UPI, lembagalembaga eksekutif kampus daerah, departemen atau program studi, dan UKM berada di dalam komando terpusat BEM REMA UPI dan wajib mendukung kegiatan tersebut. (4) Dalam
pelaksanaan
kegiatan
terpusat
yang
dilaksanakan oleh DPM REMA UPI, lembagalembaga legislative kampus daerah, departemen atau program studi, dan UKM berada di dalam koordinasi DPM REMA UPI dan wajib mendukung kegiatan tersebut.
BAB XIII KEANGGOTAAN Pasal 35
- 75 -
(1) Anggota REMA UPI adalah seluruh mahasiswa Universitas
Pendidikan
Indonesia
yang
masih
terdaftar sebagai mahasiswa. (2) Anggota REMA UPI terdiri atas: a. Anggota Muda; b. Anggota Biasa; c. Anggota Aktif.
Pasal 36 Yang dimaksud terdaftar anggota adalah yang tercatat sebagai mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia yang sedang melaksanakan studi pada jenjang D3 dan S1.
Pasal 37 (1) Anggota muda adalah anggota REMA UPI yang memenuhi syarat pasal 36. (2) Anggota biasa adalah anggota muda yang telah lulus salah satu jenjang pengaderan REMA UPI.
- 76 -
(3) Anggota aktif adalah anggota biasa yang pernah atau sedang menjadi pengurus di salah satu bagian kelengkapan organisasi REMA UPI.
Pasal 38 Hal-hal tentang mekanisme pengangkatan anggota diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang kaderisasi REMA UPI.
Pasal 39 (1) Anggota
berkewajiban
untuk
membayar
iuran
kemahasiswaan, menaati setiap peraturan organisasi, dan menjaga nama baik organisasi. (2) Anggota berhak untuk berpartisipasi dalam aktivitas organisasi, membela dan dibela, mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul, pertanyaan secara tertulis atau lisan kepada pengurus, mengikuti program dan aktvitas organisasi serta mempunyai hak memilih dan dipilih.
- 77 -
(3) Penggunaan
hak
memilih
dan
dipilih
diatur
berdasarkan peraturan tersendiri dalam peraturan pemilihan dan pembentukan badan kelengkapan REMA UPI.
Pasal 40 (1) Status keanggotaan REMA UPI diperoleh jika memenuhi syarat keanggotaan. (2) Status keanggotaan REMA UPI dapat hilang karena: a. Meningggal dunia; b. Sudah tidak terdaftar lagi sebagai mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia.
Pasal 41 (1) Anggota
MPM
REMA
UPI
yang
tidak
melaksanakan kewajiban akan diberikan sanksi dengan
peraturan
tersendiri
yang
ditetapkan
kemudian oleh MPM REMA UPI melalui Sidang Istimewa.
- 78 -
(2) Angggota REMA UPI yang tidak melaksanakan kewajiban diberikan sanksi oleh lembaga himpunan.
BAB XIV KEUANGAN Pasal 42 Dana organisasi REMA UPI didapat dari: a. Iuran Kemahasiswaan; b. Sumbangan yang halal dan tidak mengikat; c. Usaha lain yang tidak bertentangan dengan UndangUndang Dasar.
Pasal 43 Iuran
Kemahasiswaan
didapat
dari
mahasiswa
Universitas Pendidikan Indonesia yang besarnya diatur kemudian dalam aturan tersendiri.
- 79 -
Pasal 44 (1) Distribusi
dan
kemahasiswaan
presentase diatur
alokasi
dalam
iuran
Undang-Undang
Keuangan tersendiri. (2) Mekanisme
penggunaan
kemahasiswaan
akan
diatur
dana
kegiatan
dalam
ketentuan
tersendiri.
Pasal 45 (1) BEM REMA UPI berkewajiban menyusun Anggaran Pendapatan
dan
Belanja
serta
berhak
untuk
mengadakan perubahan tersebut dengan kesepakatan DPM REMA UPI. (2) Anggaran Pendapatan dan Belanja BEM REMA UPI wajib disosialisasikan secara transparan kepada lembaga-lembaga
legislatif
kampus
departemen atau program studi, dan UKM.
- 80 -
daerah,
BAB XV PERUNDANGAN Pasal 46 Tata urut perundangan REMA UPI yaitu: (1) Undang-Undang Dasar REMA UPI (2) Ketetapan MPM REMA UPI (3) Undang-Undang REMA UPI (4) Peraturan Lembaga Eksekutif Mahasiswa (5) Peraturan Presiden REMA UPI (6) Peraturan Organaisasi Tingkat Departemen/Prodi, UKM dan KAMDA.
Pasal 47 Undang-Undang
Dasar
REMA
UPI
merupakan
perundangan REMA UPI yang disusun, diamandemen dan ditetapkan dalam Sidang Umum atau Sidang Istimewa MPM REMA UPI.
- 81 -
Pasal 48 Ketetapan Sidang Umum atau Sidang Istimewa MPM REMA UPI merupakan ketetapan MPM REMA UPI yang dibuat dan ditetapkan dalam Sidang Umum atau Sidang Istimewa MPM REMA UPI.
Pasal 49 Undang-Undang REMA UPI merupakan suatu aturan perundangan REMA UPI yang dibuat dan ditetapkan secara bersama-sama oleh lembaga legislatif dan ketua lembaga eksekutif tingkat universitas.
Pasal 50 Peraturan
lembaga
eksekutif
tingkat
universitas
merupakan aturan perundangan REMA UPI yang dibuat dan
diputuskan
oleh
lembaga
eksekutif
tingkat
universitas berdasarkan kesepakatan lembaga eksekutif tingkat Departemen/Prodi, UKM dan KAMDA.
- 82 -
Pasal 51 Peraturan Presiden merupakan peraturan perundangan REMA UPI yang dibuat dan diputuskan oleh presiden untuk menjalankan peraturan lembaga eksekutif tingkat universitas.
Pasal 52 Peraturan
Perundangan
Organisasi
Tingkat
Departemen/Prodi, UKM, dan KAMDA merupakan aturan perundangan REMA UPI yang dibuat dan diputuskan oleh organisasi tingkat Departemen/Prodi, UKM, dan KAMDA.
BAB XVI LAMBANG DAN ATRIBUT Pasal 53 (1) Lambang dan atribut yang digunakan oleh Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia sebaga berikut: a. Bendera - 83 -
b. Logo c. Stempel d. Dan atribut lain yang diperlukan (2) Lambang
dan
atribut
lain
yang
diperlukan
sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) akan diatur kemudian dalam peraturan lingkungan REMA UPI.
BAB XVII PEMBUBARAN ORGANISASI Pasal 54 Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan di Sidang Umum atau Sidang Istimewa MPM REMA UPI.
BAB XVIII PENGUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR REMA UPI Pasal 55 (1) Pengubahan Undang-Undang Dasar hanya dapat dilakukan dalam Sidang Umum atau Sidang Istimewa MPM REMA UPI. - 84 -
(2) Pengubahan Undang-Undang Dasar dapat dilakukan sekurang-kurangnya dihadiri 6 fraksi.
BAB XIX ATURAN PERALIHAN Pasal 56 (1) Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. (2) Semua kelengkapan organisasi REMA UPI yang ada masih tetap berlaku sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar ini dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.
BAB XX PENUTUP DAN KETENTUAN LAINNYA Pasal 57 (1) Undang-Undang Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. - 85 -
(2) Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-Undang Dasar ini akan diatur kemudian.
Ditetapkan pada
: Sidang Pleno VII
Ditetapkan di
: Bumi Siliwangi
Hari, Tanggal
: Minggu, 6 Maret 2015
Pimpinan Sidang MPM REMA UPI Ketua : Abdul Holid Wakil 1 : Taufik Muhammad Solihin Wakil 2 : Filda Husnawati
- 86 -
- 87 -
MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
PENJELASAN TENTANG UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
- 88 -
PENJELASAN TENTANG UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
Undang-Undang Dasar REMA UPI merupakan perundangan REMA UPI yang disusun, diamandemen dan ditetapkan dalam Sidang Umum atau Sidang Istimewa MPM REMA UPI. Undang-Undang Dasar REMA UPI ditetapkan pada tanggal 22 Februari 2015 dalam pelaksanaan Sidang Umum MPM REMA UPI dan telah mengalami amandemen pertama pada tahun 2016 dalam pelaksanaan Sidang Umum yang ditetapkan pada tanggal 6 Maret 2016. Undang-Undang Dasar REMA UPI ini merupakan transformasi dari AD/ART REMA UPI yang merupakan aturan dasar dalam berorganisasi di lingkungan REMA UPI.
- 89 -
BAB I BENTUK DAN KEDAULATAN Pasal 1 Republik Mahasiswa adalah nama dari organisasi kemahasiswaan
di
lingkungan
Universitas
Pendidikan Indonesia yang sah, berdaulat, dan merupakan kelengkapan non struktural di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia. Republik berasal dari dua kata yaitu res- (kembali) dan -publica (publik), segala keputusan kembali kepada mahasiswa. Republik
Mahasiswa
Universitas
Pendidikan
Indonesia berbentuk kesatuan. Untuk menuju student government yang ideal, bentuk kesatuan menjadi acuan untuk semangat persatuan. Namun didalamnya tetap memberikan otoritas kepada setiap Ormawa baik itu pada tingkap Departemen/Prodi, KAMDA, dan UKM.
- 90 -
BAB II KELENGKAPAN ORGANISASI Pasal 2 (sudah cukup jelas) BAB III MAJELIS PEMUSYAWARATAN MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Pasal 3 (sudah cukup jelas) Pasal 4 (sudah cukup jelas) Pasal 5 (sudah cukup jelas) Pasal 6 (sudah cukup jelas) Pasal 7 Pimpinan
MPM
REMA
UPI
bersifat kolektif
kolegial, yang berarti setiap pengambilan keputusan harus disetujui dan diputuskan secara bersama-sama oleh pimpinan MPM. - 91 -
Pasal 8 Anggota MPM REMA UPI terdiri atas ketua legislatif dan ketua eksekutif tingkat Departemen/ Prodi, KAMDA dan ketua setiap UKM yang memiliki hak suara dan hak bicara dalam Sidang Umum dan Sidang Istimewa. Pasal 9 Fraksi yang dimaksud dalam Sidang Umum ini adalah pemetaan/pengelompokan peserta sidang berdasarkan rumpun ilmu, letak geografis, ataupun minat bakat. Pasal 10 (sudah cukup jelas) Pasal 11 (sudah cukup jelas)
- 92 -
BAB IV KEORGANISASIAN LEMBAGA EKSEKUTIF UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Pasal 12 (sudah cukup jelas) Pasal 13 (sudah cukup jelas) Pasal 14 (sudah cukup jelas) Pasal 15 (sudah cukup jelas) Pasal 16 (sudah cukup jelas) Pasal 17 (sudah cukup jelas) Pasal 18 (sudah cukup jelas)
- 93 -
BAB V KEORGANISASIAN LEMBAGA LEGISLATIF UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Pasal 19 (sudah cukup jelas) Pasal 20 (sudah cukup jelas) Pasal 21 (sudah cukup jelas) Pasal 23 (sudah cukup jelas) Pasal 24 (sudah cukup jelas)
BAB VI KEORGANISASIAN MAHASISWA TINGKAT DEPARTEMEN ATAU PROGRAM STUDI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Pasal 25 (sudah cukup jelas) - 94 -
Pasal 26 (sudah cukup jelas) Pasal 27 (sudah cukup jelas)
BAB VII UNIT KEGIATAN MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Pasal 28 Unit
Kegiatan
kemahasiswaan
Mahasiswa
adalah
di
universitas
tingkat
organisasi yang
didalamnya terdiri dari bidang-bidang sebagi wadah pengembangan
potensi
diri
Universitas Pendidikan Indonesia.
- 95 -
bagi
mahasiswa
BAB VIII KEORGANISASIAN MAHASISWA KAMPUS DAERAH UPI Pasal 29 Organisasi kemahasiswaan di tingkat kampus daerah yang terdiri dari kampus daerah Cibiru, kampus daerah Sumedang, kampus daerah Purwakarta, kampus daerah Tasikmalaya, dan kampus daerah Serang. Pasal 30 Sesuai kesepakatan pada kegiatan Temu Solusi Ormawa KAMDA UPI pada tanggal 4 Oktober 2015: Penamaan Ormawa KAMDA BEM/DPM UPI Kampus Daerah ………… Penamaan Pimpinan Ormawa KAMDA Ketua BEM/DPM UPI Kampus Daerah …………
- 96 -
BAB IX UNIT KEGIATAN MAHASISWA KAMPUS DAERAH UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Pasal 31 (sudah cukup jelas)
BAB X MEKANISME PENDIRIAN ORMAWA TINGKAT DEPARTEMEN/PRODI Pasal 32 (sudah cukup jelas)
BAB XI OTONOMI ORMAWA REMA UPI Pasal 33 Kewenangan dari setiap Ormawa yang ada di lingkungan REMA UPI untuk membuat peraturan, dan urusan lainnya yang bersangkutan dengan Ormawa
baik
di
tingkat - 97 -
Departemen/Prodi,
KAMDA, dan UKM yang tidak bertentangan dengan UUD REMA UPI.
BAB XII MEKANISME HUBUNGAN Pasal 34 BEM REMA UPI memiliki dengan
lembaga-lembaga
komando
terpusat
eksekutif kampus
daerah, departemen, dan/atau program studi dan UKM. Dalam hal ini komando terpusat yang dimaksud
adalah
dalam
urusan
keuangan,
kaderisasi, pengabdian, dan gerakan. DPM REMA UPI memiliki jalur koordinasi dengan lembaga-lembaga
legislatif
kampus
daerah,
departemen atau program studi, dan UKM karena didalamnya ada perwakilan dari setiap Ormawa.
- 98 -
BAB XIII KEANGGOTAAN Pasal 35 (sudah cukup jelas) Pasal 36 (sudah cukup jelas) Pasal 37 (sudah cukup jelas) Pasal 38 (sudah cukup jelas) Pasal 39 (sudah cukup jelas) Pasal 40 (sudah cukup jelas) Pasal 41 (sudah cukup jelas)
- 99 -
BAB XIV KEUANGAN Pasal 42 (sudah cukup jelas) Pasal 43 (sudah cukup jelas) Pasal 44 (sudah cukup jelas) Pasal 45 (sudah cukup jelas)
BAB XV PERUNDANGAN Pasal 46 Konstitusi yang berada dan berlaku di lingkungan REMA UPI. Aturan yang ada tidak boleh bertentangan dengan aturan
yang
ada
diatasnya
perundangan REMA UPI.
- 100 -
sesuai
tata
urut
Pasal 47 (sudah cukup jelas) Pasal 48 (sudah cukup jelas) Pasal 49 (sudah cukup jelas) Pasal 50 (sudah cukup jelas) Pasal 51 (sudah cukup jelas) Pasal 52 (sudah cukup jelas)
BAB XVI LAMBANG DAN ATRIBUT Pasal 53 (sudah cukup jelas)
- 101 -
BAB XVII PEMBUBARAN ORGANISASI Pasal 54 (sudah cukup jelas)
BAB XVIII PENGUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR REMA UPI Pasal 55 (sudah cukup jelas)
BAB XIX ATURAN PERALIHAN Pasal 56 (sudah cukup jelas)
BAB XX PENUTUP DAN KETENTUAN LAINNYA Pasal 57 (sudah cukup jelas) - 102 -
MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
MEKANISME KERJA ORGANISASI REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 2016
- 103 -
MEKANISME KERJA ORGANISASI REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 2016
BAB I PENDAHULUAN Setiap organisasi pada hakekatnya merupakan sistem kerja, yang terjalin secara komponen komponen pembentuk, agar masing-masing komponen mampu melaksanakan fungsinya dengan baik. Untuk itu maka perlu disusun mekanisme kerja organisasi yang harus dijadikan pegangan pengurus dalam pencapaian tujuan organisasi.
1. Pengertian Mekanisme kerja organisasi adalah aturan yang memuat pola kerja dan tata tertib organisasi bagi
- 104 -
pengurus dalam melaksanakan usaha dan aktivitas organsasi yang berdasarkan UUD REMA UPI.
2. Tujuan Mekanisme kerja organisasi ini adalah untuk menentukan aturan kerja bagi pengurus REMA UPI dalam pencapaian tujuan organisasi.
3. Asas-asas Dalam melaksanakan kerja-kerja organisasi, maka mekanisme kerja organisasi harus mencerminkan niai-nilai
kemahasiswaan.
Oleh
karena
itu,
mekanisme kerja organisasi ini dsusun atas asas-asas sebagai berikut: a. Asas Misi Dalam pelaksanaannya, organisasi harus mampu memberikan peluang sebesar-besarnya untuk mengemban
misi
organisasi
memperjuangkan aspirasi bagi anggota.
- 105 -
dalam
b. Asas Fleksibilitas Dalam
pelaksanaanya,
menunjukkan menghasilkan
adannya daya
guna
organisasi
harus
fleksibilitas
untuk
organisasi
secara
optimal. c. Asas Mobilitas Dalam pelaksanaanya, organisasi harus mampu memberikan peluang, ruang lingkup, dan daya gerak organisasi sehingga tercapainya suasana yang progresif dan dinamis. d. Asas Keterbukaan Dalam pelaksanaanya, organisasi harus bisa mempertanggungjawabkan
kegiatan
yang
dilaksanakan kepada mahasiswa UPI. e. Asas Moralitas Dalam pelaksanaanya, organisasi harus dapat menjunjung martabat mahasiswa UPI.
- 106 -
BAB II MEKANISME KERJA ORGANISASI 1. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa REMA UPI Mekanisme
kerja
dan
tata
tertib
Majelis
Permusyawaratan Mahasiswa REMA UPI ditetapkan dalam Sidang Umum MPM REMA UPI.
2. Dewan Perwakilan Mahasiswa REMA UPI Mekanisme kerja dan tata tertib Dewan Perwakilan Mahasiswa REMA UPI ditetapkan dalam forum tertinggi Dewan Perwakilan Mahasiswa REMA UPI dan tidak bertentangan dengan UUD REMA UPI.
3. Badan Eksekutif Mahasiswa REMA UPI Mekanisme kerja Badan Eksekutif Mahasiswa UPI merupakan hak prerogatif Presiden BEM REMA UPI yang tidak bertentangan dengan UUD REMA UPI sebagai mandataris MPM REMA UPI.
- 107 -
4. Kelengkapan Organisasi Mekanisme kerja dan tata tertib kelengkapan organisasi REMA UPI lainnya sesuai urusan rumah tangga organisasi yang bersangkutan.
BAB III PENUTUP 1. Demikian mekanisme kerja organisasi REMA UPI untuk dijadikan pedoman dalam memacu gerak organisasi. 2. Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan adanya penyempurnaan pada mekanisme kerja organisasi REMA UPI ini diatur kemudian.
- 108 -
Ditetapkan pada
: Sidang Pleno VII
Ditetapkan di
: Bumi Siliwangi
Hari, Tanggal
: Minggu, 6 Maret 2015
Pimpinan Sidang MPM REMA UPI Ketua : Abdul Holid Wakil 1 : Taufik Muhammad Solihin Wakil 2 : Filda Husnawati
- 109 -
- 110 -
MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
GARIS-GARIS BESAR PROGRAM KERJA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 2016
- 111 -
GARIS-GARIS BESAR PROGRAM KERJA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 2016
BAB I PENDAHULUAN 1. Pengertian Garis-Garis Besar Program Kerja (GBPK) adalah suatu haluan secara garis besar sebagai pedoman kerja bagi organisasi REMA UPI yang ditetapkan oleh MPM REMA UPI.
2. Maksud dan Tujuan GBPK ini dibuat untuk memberikan arah dan kerangka dasar bagi setiap kegiatan yang sesuai dengan UUD REMA UPI untuk mewujudkan tujuan organisasi.
- 112 -
3. Landasan GBPK ini disusun berlandaskan Pancasila dan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
4. Asas a. Kemahasiswaan Setiap usaha dan aktivitas REMA UPI harus dijiwai oleh semangat kemahasiswaan yang progresif, objektif, kritis, dinamis, demokratis, jujur, dan independen. b. Kemasyarakatan Setiap usaha dan aktivitas REMA UPI harus mencerminkan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari masyarakat. c. Kekeluargaan Setiap usaha dan aktivitas REMA UPI harus merupakan usaha bersama yang dapat melibatkan secara aktif dan mampu menanamkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan.
- 113 -
d. Kesejahteraan Setiap usaha dan aktivitas REMA UPI harus mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh anggota REMA UPI. e. Iman dan Taqwa Setiap usaha dan aktivitas REMA UPI harus mencerminkan
nilai-nilai
keimanan
dan
ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. f. Kebenaran Setiap usaha dan aktivitas REMA UPI harus mencerminkan nila-nilai kebenaran sesuai dengan pancasila dan Tri Dharma Perguruan Tinggi. g. Perjuangan Setiap usaha dan aktivitas REMA UPI harus merupakan
perjuangan
dengan
idealisme
mahasiswa. h. Persatuan Setiap usaha dan aktivitas REMA UPI harus dijiwai oleh semangat persatuan.
- 114 -
i. Keadilan Setiap usaha dan aktivitas REMA UPI harus merupakan usaha untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh anggota REMA UPI.
5. Sistematika GBPK REMA UPI disajikan dengan sistematika sebagai berikut: I. PENDAHULUAN II. POLA DASAR PROGRAM KERJA III. POLA UMUM PROGRAM KERJA IV.
PENUTUP
BAB II POLA DASAR PROGRAM KERJA 1. Pengertian Pola Dasar Program Kerja adalah suatu pola yang mendasar semua program kerja organisasi yang berdasarkan UUD REMA UPI.
- 115 -
2. Modal Dasar Modal dasar dimaksudkan sebagai suatu potensi yang
dapat
dimanfaatkan
menjadi
penggerak
organisasi dalam melakukan aktivitas dan usahanya. Modal tersebut adalah: a. Mahasiswa UPI sebagai kelompok intelektual muda dapat melahirkan sifat-sifat dan nilai luhur, pandangan atau jangkauan yang luas serta idealisme yang kuat dan berpikir kritis, dan peka terhadap lingkungan sekitar. b. Dosen dan karyawan UPI sebagai bagian dari civitas akademika UPI dapat membantu agar usaha dan aktvitas organisasi dengan memberikan sumbangan pemikiran dan dukungan lainya. c. Alumni sebagai bagian dari civitas akademika UPI dapat membantu agar usaha dan aktivitas organisasi
dengan
memberikan
pemikiran dan dukungan lainnya.
- 116 -
sumbangan
d. Institusi UPI sebagai tempat tujuan keberadaan organsasi
merupakan
landasan
hkum
atau
legalitas formal organisasi.
3. Kondisi Objektif Kondisi objektif dimaksudkan sebagai suatu kondisi yang ada serta berkembang di UPI yang secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap setiap usaha dan aktivitas organisasi yang dipengaruhi oleh aspek-aspek: a. Akademik b. Eksistensi c. Kultur Kemahasiswaan d. Kemitraan e. Manajemen f. Kaderisasi g. Persatuan dan Kesatuan
- 117 -
BAB III POLA UMUM PROGRAM KERJA 1. Pengertian Pola umum program kerja merupakan rangkaian aktivitas
organisasi
yang
terencana
berkesinambungan, dan terpadu.
2. Sasaran Program Kerja Sasaran program kerja REMA UPI terbagi atas: a. Sasaran Umum 1) Pengembangan kepemimpinan
mekanisme mahasiswa
pengaderan yang
terarah,
berjenjang, dan berkesinambungan dalam meningkatkan
kepemimpinan
mahasiswa
untuk meningkatkan peran mahasiswa kepada nahasiswa UPI. 2) Pengembangan peran organisasi mahasiswa untuk mengakomodasi dan memperjuangkan asprasi mahasiswa UPI.
- 118 -
3) Penyadaran potensi dan peran mahasiswa dalam kehidupan masyarakat. b. Sasaran Khusus 1) Pembentukan
pengurus
dan
mekanisme
organisais yang stabil, terarah, dan mandiri untuk
mendukung
pembelajaran
kepemimpinan mahasiswa. 2) Pelaksanakan hasil-hasil Sidang Umum MPM REMA UPI. 3) Penjaringan dan pengakomodasian kemudian memperjuangkan aspirasi mahasiswa UPI.
3. Periode Pelaksanaan Program Kerja Periode pelaksanaan program kerja adalah satu periode kepengurusan.
- 119 -
4. Bidang Garapan REMA UPI a. Bidang Pengkajian Kebijakan dan Strategi Gerakan 1) Merumuskan realitas
strategi-strategi
kemahasiswaan
berdasarkan
dalam
upaya
dinamisasi peran dan fungsi ormawa. 2) Melakukan
pengkajian
dan
penyikapan
terhadap kebijakan-kebijakan pimpinan UPI yang
berkaitan
dengan
kemahasiswaan
maupun keberlangsungan institusi UPI secara umum. 3) Melakukan
pengkajian
dan
penyikapan
terhadap kebijakan-kebijakan nasional, sebagai wujud nyata peran kontrol sosial. 4) Menjalin
hubungan-hubungan
strategis
kemahasiswaan dalam bidang pengkajianpengkajian kebijakan, baik dengan pihak internal maupun eksternal. 5) Melakukan kegiatan advokasi untuk setiap permasalahan baik intern maupun ekstern. - 120 -
b. Bidang Pengabdian Pada Masyarakat 1) Melakukan pengkajian atau analisis kritis terhadap pelaksanaan pembangunan nasional, sebagai
landasan
perumusan
strategis
pengabdian pada masyarakat. 2) Memberikan
kontribusi
positif
terhadap
pelaksanaan ekonomi, sosial budaya, dan pembangunan politik bangsa dan Negara Indonesia melalui pembinaan yang kontinu terhadap masyarakat. 3) Melakukan pengkajian dan analisis terhadap dinamika struktur dan kultur masyarakat dan bangsa Indonesia. 4) melakukan
koordinasi
dengan
organisasi
mahasiswa yang ada di UPI mengenai pengabdian pada masyarakat. 5) Melakukan hubungan dan kerja sama dengan lembaga
lain
peningkatan
demi
kepentingan
kualitas
kemahasiswaan dan institusi UPI. - 121 -
dan
organisasi
c. Bidang Penalaran 1) Merumuskan strategi pengembangan penalaran mahasiswa
dalam upaya peningkatan kualitas
mahasiswa UPI. 2) Melakukan hubungan-hubungan edukatif dengan lembaga-lembaga penalaran internal maupun eksternal. 3) Melakukan
pembinaan
intelektualitas
yang
sistematis dalam rangka mengembangkan pola pikir rasional. 4) Melakukan aktivitas-aktivitas koordinasi dengan berbagai pihak dalam bidang penalaran. 5) Mengadakan
aktivitas-aktivitas
peningkatan
kekritisan mahasiswa sebagai wujud kebebasan akademik. 6) Menumbuhkembangkan budaya menulis karya ilmiah dan aplikasi ilmu-ilmu bidang studi yang digeluti.
- 122 -
d. Bidang Penelitian dan Pengembangan Organisasi 1) Mengidentifikasi masalah dan kebutuhan dasar mahasiswa UPI yang meliputi kebutuhan tentang nilai-nilai keagamaan dan kesejahteraan. 2) Merumuskan
dan
melaksanakan
program
pembinaan aktivitas yang berkaitan dengan peningkatan kualitas identifikasi di atas. 3) Merumuskan dan melaksanakan pola pembinaan aktivitas yang berkaitan dengan peningkatan kualitas mahasiswa dalam hal keorganisasian.
e. Bidang Humas dan Pers 1) Merumuskan strategi pengembangan hubungan eksternal
dengan
perguruan
organisasi-organisasi
tinggi
lain,
kemasyarakatan,
dan
elemen masyarakat lainnya. 2) Melaksanakan fungsi informatif yang netral, objektif,
dan
konstruktif
informasi mahasiswa UPI.
- 123 -
sebagai
alternatif
3) Melakukan
sosialisasi
kebijakan-kebijakan
ormawa dan pengembangan jaringan nasional. 4) Melakukan koordinasi terhadap kegiatan humas dan pers dengan elemen-elemen kemahasiswaan di lingkungan UPI serta pihak terkait.
f. Bidang Keuangan 1) Merumuskan pola-pola keuangan yang dijadikan sebagai
landasan
keuangan
seluruh
elemen
kemahasiswaan. 2) Melakukan hubungan-hubungan komersial yang ada dan tidak mengikat dengan lembaga-lembaga eksternal; lembaga-lembaga keuangan maupun lembaga-lembaga non keuangan. 3) Melakukan
negosiasi
otonomi
pengelolaan
keuangan dengan pihak pimpinan UPI mengenai iuran kemahasiswaan.
- 124 -
g. Bidang Kesejahteraan 1) Merumuskan
dan
memperjuangkan
regulasi
permanen secara transparan dan bertanggung jawab kepada pihak terkait untuk mahasiswa UPI yang tidak mampu secara finansial dan atau berkebutuhan khusus. 2) Melayani permasalahan anggota REMA UPI melalui advokasi. 3) Melakukan koordinasi yang intensif dengan ormawa yang ada di UPI untuk menjaring dan menyelesaikan
permasalahan-permasalahan
anggota REMA UPI.
BAB IV PENUTUP 1) Demikian Garis-Garis Besar Program Kerja REMA UPI disusun untuk dijadikan dasar dan pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan di UPI.
- 125 -
2) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan adanya penyempurnaan pada GBPK REMA UPI akan diatur kemudian.
Ditetapkan pada
: Sidang Pleno VII
Ditetapkan di
: Bumi Siliwangi
Hari, Tanggal
: Minggu, 6 Maret 2016
Pimpinan Sidang MPM REMA UPI Ketua : Abdul Holid Wakil 1 : Taufik Muhammad Solihin Wakil 2 : Filda Husnawati
- 126 -
- 127 -
