MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA ------------
LAPORAN KEGIATAN DENGAR PENDAPAT DENGAN MASYARAKAT TENTANG PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA
DENGAN DINAS PENDIDIKAN KOTA BINJAI DI SMA NEGERI 1 BINJAI SUMATERA UTARA TANGGAL 11 DESEMBER 2014
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia 2014
LAPORAN KEGIATAN DENGAR PENDAPAT DENGAN MASYARAKAT TENTANG PANCASILA, UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA, DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA TAHUN 2014 A. PENDAHULUAN MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, MPR, mempunyai tugas: a. b.
c. d.
Memasyarakatkan ketetapan MPR; Memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Tunggal Ika; Mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, serta pelaksanaannya; dan Menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Republik Bhinneka Kesatuan Undang-
Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Anggota MPR berkewajiban melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat yang salah kegiatannya adalah dengar pendapat dengan masyarakat di daerah pemilihannya. Kegiatan dengar pendapat yang dilakukan oleh setiap Anggota MPR dengan masyarakat, merupakan wadah untuk dialog dengan masyarakat agar Anggota MPR lebih dekat dengan masyarakat serta sebagai wadah untuk menampung saran dan pendapat dari masyarakat mengenai pelaksanaan nilai-nilai luhur bangsa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebagaimana terdapat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. B. DASAR HUKUM a. b. c.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Peraturan MPR Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
1
C. TUJUAN 1.
Untuk mendapatkan masukan dan saran dari masyarakat terhadap pelaksanaan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan masyarakat;
2.
Lebih memasyarakatkan dan membudayakan pentingnya membangun komukasi antara masyarakat dengan wakilnya dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
D. PELAKSANAAN 1.
Nama Instansi/ Organisasi/Dapil
: SMA Negeri 1 BINJAI
2.
Provinsi/Kab./Kota
:
3.
Tempat Pelaksanaan
: JL. WR MONGONSIDI NO.10 KEL. SATRIA
4.
Tanggal Pelaksanaan
: 11 DESEMBER 2014
5.
Narasumber Anggota
: H. M. ALI UMRI, SH.MKn ( A – 05 )
KOTA BINJAI PROVINSI SUMATERA UTARA
Prof. SAMSUL ARIFIN,SH.MHum 6. E.
Jumlah Peserta
: 100 (seratus) orang
PERTANYAAN PESERTA 1.
Apakah UUD 1945 sebagai dasar negara harus setiap waktu harus diamandemen?
2.
UU MD3 tidak mencerminkan pasal 1 ayat 2 dalam UUD 1945? Apakah bisa dibatalkan.
3.
Dapatkah generasi 100 tahun yang akan datang menikmati seluruh kekayaan dan sumber alam yang ada, sementara banyaknya kerusakan akibat terjadinya korupsi di Indonesia ?
4.
Kenapa sekarang di Indonesia banyak sekali terjadi bentrok antar masyarakat?
5.
Bagaimana Fungsi negara menjaga Kedaulatan NKRI ?
2
F.
MASUKAN DAN SARAN 1. Agar kiranya Perubahan ( Amandemen ) UUD 1945 sebagai dasar negara dilandasi atas dasra kepentingan masyarakat dan tututan zaman bukan dasar untuk kepentingan golongan atau partai politik semata. 2. Meminta agar Pemilukada dikembalikan kepada pemilihan langsung yang mana masyakat dapat mengenal Pimpinan di daerahnya masing-masing. 3. Perlunya ditanamkan sejak dini kepada generasi muda agar kiranya menjaga kelestarian lingkungan dan alam sehingga dapat diarasakan manfaatnya kepada yang akan datang untuk kesehteraan bersama. 4. Pendidikan formal dan Informal untuk lebin menekankan kepada tenggang rasa kepada sesama didalam bermasyarakat sehingga dapat mewujudkan suasana yang lebih kondusif ditengah masyarakat tanpa memandang suku,RAS dan Golongan. 5. Agar diharapkan kepada Negara dan Pemerintah lebih peka terhadap situasi yang terjadi agar harga diri bangsa dapat dipertahankan sejak dini.
PENUTUP Dengan terlaksananya kegiatan dengar pendapat dengan masyarakat diharapkan sebagai umpan balik bagi anggota dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika,sehingga dapat diimplementasikan dalam kehidupan seharihari. Demikian laporan kegiatan ini dibuat dengan harapan laporan ini dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan kegiatan dengar pendapat dengan masyarakat. BINJAI, 12 Desember 2014 Anggota MPR RI,
H.M. ALI UMRI, SH.MKn ANGGOTA A - 05
3
LAMPIRAN: -
Dokumentasi kegiatan (foto kegiatan minimal 4 foto kegiatan disertai keterangan). Contoh:
PESERTA RAPAT DENGAR PENDAPAT SOSIALISASI PANCASILA, UUD 1945 ,NKRI DAN BHINEKA TUNGGAL IKA
4
5
6
