Kata Kunci : Esksistensi, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketatanegaraan

Zainal Abidin Pakpahan

ISSN Nomor 2337-7261

EKSISTENSI MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA SUATU TINJAUAN YURIDIS KONSTITUSIONAL

Oleh: Zainal Abidin Pakpahan, S.H., MH. Dosen Tetap STIH Labuhanbatu ([email protected]) ABSTRAK Majelis Permusyawratan Rakyat (MPR) sebagai sebuah nama dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia sudah ada sejak lahirnya negara ini. Pada awal disahkannya UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 MPR memiliki posisi sebagai lembaga negara tertinggi. Sebagai lembaga negara tertinggi saat itu MPR ditetapkan dalam UUD 1945 sebagai pemegang kedaulatan rakyat. Sebagai pemegang kedaulatan rakyat MPR mempunyai wewenang memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Oleh karena mempunyai wewenang memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden, maka MPR mempunyai wewenang pula memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden sebelum masa jabatannya berakhir apabila Presiden dan Wakil Presiden dianggap melanggar haluan negara. Berubahnya kedudukan MPR memang sering diartikan salah baik yang terkait dengan eksistensi lembaga maupun Pimpinan MPR, ia juga berimplikasi kepada tugas dan wewenang MPR. Sebagai lembaga negara yang mempunyai eksistensi dalam sebuah bangunan negara, MPR secara konstitusional diberikan fungsi dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 ayat (1), (2), dan (3), dan Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) UUD Negara RI Tahun 1945. Meskipun sebatas yang tercantum dalam pasal-pasal dan ayat-ayat itu, fungsi dan kewenangan MPR sekarang, substansinya adalah menyangkut hal-hal yang sangat penting dan mendasar dalam kehidupan bernegara. Kedudukan MPR setelah perubahan UUD 1945 adalah sebagai Lembaga negara sejajar dengan Lembaga Negara lainnya, tidak lagi sebagai Lembaga Tertinggi Negara. MPR yang sekarang bukan lagi sebagai satu-satunya lembaga yang melaksanakan kedaulatan rakyat. Lembagalembaga Negara yang mengemban tugas-tugas politik negara dan pemerintahan (tidak termasuk kekuasaan kehakiman) merupakan pelaksana kedaulatan rakyat yang harus tunduk dan bertanggung jawab kepada rakyat, karena lembaga-lembaga itu juga langsung dipilih oleh rakyat (Presiden, PDR, dan DPD). Kata Kunci : Esksistensi, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketatanegaraan singkat, supel, dan rigid1. Singkat;

I. PENDAHULUAN

karena

1.1 Latar Belakang Undang-Undang Dasar 1945

tidak

banyak

pasal

dan

ayatnya; supel, karena hanya memuat

(UUD 1945) sebelum

mengalami

aturan-aturan yang pokok-pokok saja

perubahan,

penjelasan

dan sekaligus terkandung sifat rigid di

umumnya antara lain menyebutkan

dalamnya, yaitu sulit diubah secara

bahwa, UUD 1945 adalah UUD yang

formal.

di

dalam

Sebelum

diubah,

materi

1

Istilah UUD 1945 Asli karena saat ini UUD 1945 sudah mengalami empat kali perubahan

Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 02. September 2016 81


muatan

UUD


dari

sepenuhnya kedaulatan rakyat menjadi

Pembukaan dan Batang Tubuh yang

Lembaga Tinggi Negara atau lazim

memuat 16 bab dan 37 pasal, 4 aturan

disebut sebagai Lembaga Negara saja.

peralihan

1945

serta

tambahan.

1

terdiri

(satu)

Kemudian

aturan

Kedudukan

pasal-pasal

MPR

setelah

perubahan UUD 1945 adalah sebagai

tersebut dilengkapi dengan penjelasan

Lembaga

yang

untuk

Lembaga Negara lainnya, tidak lagi

menginterpretasikan isi dari batang

sebagai Lembaga Tertinggi Negara.

tubuh tersebut. Adapun materi muatan

MPR

yang terdapat dalam UUD 1945,

sebagai satu-satunya lembaga yang

beberapa

melaksanakan

berfungsi

di

antaranya

adalah

negara

yang

sejajar

sekarang

dengan

bukan

kedaulatan

lagi

rakyat.

mengatur kedudukan dan kekuasaan

Lembaga-lembaga

lembaga-lembaga

secara

mengemban tugas-tugas politik negara

Majelis

dan pemerintahan (tidak termasuk

(MPR),

kekuasaan

keseluruhan

negara, seperti:

Permusyawaratan

Rakyat

Negara

kehakiman)

yang

merupakan

Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat

pelaksana kedaulatan rakyat yang

(DPR), Mahkamah Agung (MA),

harus tunduk dan bertanggung jawab

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

kepada

dan

lembaga itu juga langsung dipilih oleh

Dewan

Pertimbangan

Agung

(DPA).

rakyat,

karena

lembaga-

rakyat (Presiden, PDR, dan DPD). Rumusan Pasal 1 ayat (2)

Perubahan kedudukan MPR

naskah asli UUD 1945 mengatakan

yang semula sebagai Lembaga Tinggi

bahwa: “Kedaulatan adalah ditangan

Negara menjadi Lembaga Negara

rakyat, dan dilakukan sepenuhnya

yang sejajar dengan Lembaga Negara

oleh

Pemusyawaratan

lainnya (Presiden, DPR, DPD, MA

Rakyat”, namun setelah reformasi dan

dsb), merupakan penegasan bahwa

dilakukan Perubahan terhadap UUD

Negara Indonesia tidak lagi menganut

1945 Pasal 1 ayat (2) ini rumusannya

sistem

berubah menjadi: “Kedaulatan berada

(distribution

di tangan rakyat dan dilaksanakan

pemisahan kekuasaan (seperation of

menurut UndangUndang Dasar”, ini

power).

berarti rumusan pasal tersebut telah

Negara RI Tahun 1945 yang telah

mengubah kedudukan

menganut

Majelis

MPR

yang

pembagian of

kekuasaan

power),

Undang-Undang

teori

namun

Dasar

“pemisahan

semula merupakan Lembaga Tertinggi

kekuasaan” (seperation of power),

Negara

berarti dengan begitu maka prinsip

yang

melaksanakan




supremasi MPR telah berganti dengan

Majelis

Rakyat

yang

tertinggi

prinsip keseimbangan antar lembaga

(Supreme People’s Council) seperti di

negara (checks and balances). Dengan

Uni Soviyet dan RRC3.

prinsip checks and balances, maka

Selama diberlakukannya UUD

antar lembaga negara bisa saling

1945, ada yang menarik dengan

mengawasi dan mempunyai hubungan

struktur

yang bersifat horizontal2.

Indonesia, yaitu tentang keberadaan

ketatanegaraan

Republik

Dari lembaga-lembaga negara

MPR. Dimana dalam Pasal 1 ayat (2)

tersebut, menurut Jimly Ashiddiqie,

UUD 1945 dikatakan: “Kedaulatan

hanya

adalah di tangan rakyat dan dilakukan

MPR

saja

bersifat

khas

Indonesia. Lima lainnya berasal dari

sepenuhnya

cetak biru kelembagaan yang dicontoh

Permusyawaratan Rakyat” Ketentuan

dari zaman Hindia Belanda. DPR

tersebut secara otomatis menempatkan

dapat

MPR sebagai satu-satunya lembaga

dikaitkan

dengan

sejarah

oleh

Majelis

‘Yolksraad’ (Dewan Rakyat), Presiden

pemegang kedaulatan

adalah pengganti dari lembaga negara

dianggap sebagai penjelmaan seluruh

‘Gavernuur

rakyat Indonesia, berbeda dengan

Agung

General’,

sendiri

Mahkamah

berkaitan

dengan

lembaga-lembaga

rakyat atau

negara

lainnya.

‘Landraat’ dan ‘Raad van Justice’ di

Dengan kata lain, MPR RI didaulat

Hindia Belanda, serta ‘Hogeraad’

sebagai Lembaga Tertinggi Negara.

yang

Sebagai

ada

di

Negeri

Belanda.

Lembaga

Negara,

MPR

Sedangkan BPK berasal dari ‘Raad

dipandang sebagai lembaga negara

van Rakenkamer’ dan DPA berasal

yang

dari ‘Raad van NederlendscheIndie’

menafsirkan konstitusi (UUD 1945)

yang ada di Batavia atau ‘Raad van

dan

State’ yang ada di Negeri Belanda,

negara

yang

sedangkan MPR tidak ada contoh

melalui

pemilihan

sebelumnya, kecuali yang ada di

lembaga tinggi negara lain yang ada di

lingkungan

bawahnya. Namun dalam perjalanan

yang

negara-negara komunis

menerapkan

sistem

memiliki

otoritas

membagi-bagikan

untuk

kekuasaan

diamanatkan umum

rakyat kepada

partai

bangsa Indonesia, terutama pada masa

tunggal, dimana kedaulatan rakyat

Orde Baru, seringkali UUD 1945 tidak

disalurkan ke dalam pelembagaan

ditaati

2

3

Moh. Mahfud MD, “Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi” (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), Cet ke 1, Hal. 31

terutama

oleh

pemerintah.

Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005.), Cet. I, Hal. 37



Berbagai


penyimpangan

muncul

perubahan

terhadap

UUD

1945.

seperti pembagian kekuasaan yang

Tuntutan itu muncul sebagai reaksi

tumpang

biasa

atas dominannya kekuasaan eksekutif

karena

(executive heavy) dalam bingkai UUD

tindih,

dikatakan

bahkan

kacau-balau

melakukan

bahkan

balances antar lembaga negara serta

mengambil alih tugas, wewenang dan

beragamnya tafsir terhadap bunyi

fungsi lembaga-lembaga lainnya. Azas

pasal dalam UUD 1945. Selain itu,

lex superior derogate legi inferiori

banyak

dalam

Indonesia

pembuatan

undangan

perundang-

adanya

and

1945,

intervensi,

tidak

check

dominannya peran pemerintah dalam

persoalan yang

seringkali

tidak

sehingga

terjadi

sangat simpel.

tumpang-tindih peraturan yang lebih

Setelah

diindahkan4,

ketatanegaraan tidak

ditemukan

jawabannya karena desain UUD 1945

terjadi

Perubahan

rendah dengan peraturan yang lebih

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD

tinggi. Walaupun pada Pasal 37 UUD

1945) yang dimulai sejak tahun 2000

1945

untuk

hingga tahun 2002 dengan diawali

mengubah (amandemen) UUD 1945,

tuntutan reformasi di segala bidang,

namun pemerintah Orde Baru terkesan

membawa

mengenyampingkan

perubahan

struktur

organisasi

dengan alasan melaksanakan UUD

kenegaraan

Republik

Indonesia.

1945 secara murni dan konsekuen.

Struktur katatanegaraan yang semula

Dengan pengertian bahwa UUD 1945

terbagi

adalah amanat para pendiri bangsa

negara dan lembaga tinggi negara

yang harus dijaga dan dihormati

menjadikan tidak adanya lembaga

(disakralkan) sehingga tidak boleh

tertinggi

dikutak-katik. Hal ini dapat dilihat

Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang

dalam

semula berposisi sebagai lembaga

memberi

Ketetapan

I/MPR/1983

jo

peluang

hal

MPR Ketetapan

tersebut

Nomor MPR

tertinggi

dampak

dalam

pula

lembaga

pada

tertinggi

negara.

negara

Majelis

menjadi

sama

Nomor IV/MPR/1983. Namun setelah

posisinya dengan lembaga-lembaga

berakhirnya pemerintahan Orde Baru,

negara yang lain. Kesamaan posisi

21 Mei 1998, dan bergulirnya Era

dari lembaga-lembaga negara yang

Reformasi,

berbagai

elemen

ada menunjukkan adanya kewenangan

masyarakat

menuntut

adanya

satu dengan yang lain pada tugasnya masing-masing

yang

tidak

dapat

4

Sudikno Mertokusumo, “Penemuan Hukum”, (Yogyakarta: Liberty, 2009), Cet ke-9, Hal. 8

saling menjatuhkan satu terhadap yang




lain. Dalam posisi yang demikian

bila tidak ada gabungan tersebut.

nampaknya

Keberadaan

kewenangan

MPR

MPR

berdasarkan

menjadi lebih sempit dan kurang

perubahan UUD 1945 sebagai sebuah

strategis serta sangat terbatas, karena

lembaga

negara

apa yang menjadi kewenangannya

sistem

ketatanegaraan

ditegaskan dalam beberapa pasal yang

menjadi tidak jelas. Hal tersebut

ada dalam Perubahan UUD 1945

memunculkan

hanyalah satu kewenangan rutin yang

tentang sistem badan perwakilan yang

dilakukan sekali dalam lima tahun

dianut Indonesia yaitu, unikameral,

sebagai

penetapan

bikameral atau trikameral. Sedangkan

semata, sedangkan kewenangan yang

menyangkut keberadaannya sebagai

lain berupa kewenangan insidental

sebuah lembaga Negara yang berdiri

yang muncul seandainya ada kejadian-

sendiri juga patut diperdebatkan5.

kewenangan

kemudian

dalam

Indonesia

berbagai

perdebatan

kejadian yang sifatnya penyimpangan. Perubahan yang menyangkut

1.2 Perumusan Masalah

khusus tentang MPR, berimplikasi

1. Bagaimana susunan, kedudukan,

pula pada berkurangnya kewenangan

tugas

lembaga tersebut, di antaranya adalah

sebelum perubahan UUD 1945 ?

kewenangan

hal

wewenang

MPR

memilih

2. Bagaimana susunan, kedudukan,

presiden dan wakil presiden. Menurut

tugas dan wewenang MPR setelah

Pasal 3 UUD 1945, MPR hanya

perubahan UUD 1945 ?

berwenang:

dalam

dan

mengubah

dan

menetapkan UUD; melantik presiden dan/atau

wakil

II. PEMBAHASAN

presiden;

2.1 Tugas dan Wewenang MPR

memberhentikan presiden dan/ atau

Menurut UUD 1945 Sebelum

wakil presiden dalam masa jabatannya

Perubahan

menurut UUD; Mengingat kecilnya peran

MPR,

muncul

Majelis

berbagai

Permusyawratan

Rakyat (MPR) sebagai sebuah nama

pemikiran untuk tidak melembagakan

dalam

struktur

MPR sebagai organisasi tersendiri.

Republik Indonesia sudah ada sejak

Dengan demikian, MPR hanya sebagai

lahirnya

sidang gabungan (joint session) antara

disahkannya UUD 1945 pada tanggal

DPD dan DPR. Dengan demikian,

18 Agustus 1945 MPR memiliki posisi

negara

ketatanegaraan

ini.

Pada

awal

MPR tidak akan mempunyai pimpinan tersendiri dan lembaga ini tidak ada

5

Moh. Mahfud MD, Op.Cit, Hal. 68




sebagai lembaga negara tertinggi.

Pasal 2 ayat (1) UUD 1945 ini juga

Sebagai lembaga negara tertinggi saat

menimbulkan pertanyaan dikarenakan

itu MPR ditetapkan dalam UUD 1945

dalam penjelasan UUD 1945 tidak

sebagai pemegang kedaulatan rakyat6.

diuraikan

Sebagai pemegang kedaulatan rakyat

pertanyaan yang muncul adalah apa

MPR mempunyai wewenang memilih

yang dimaksud dengan daerah-daerah

dan mengangkat Presiden dan Wakil

dan golongan-golongan. Tidak ada

Presiden untuk jangka waktu 5 (lima)

satu pasal pun dalam UUD 1945 yang

tahun.

menjelaskan

Oleh

karena

mempunyai

secara

jelas,

hal

sehingga

tersebut,

namun

wewenang memilih dan mengangkat

dalam Penjelasan Pasal 2 UUD 1945

Presiden dan Wakil Presiden, maka

hanyalah

MPR mempunyai wewenang pula

golongan-golongan

memberhentikan Presiden dan Wakil

sebagai berikut: Maksudnya ialah

Presiden sebelum masa jabatannya

supaya

berakhir apabila Presiden dan Wakil

golongan,

Presiden dianggap melanggar haluan

mempunyai wakil dalam Majelis,

negara.

sehingga Majelis itu akan betul-betul Pasal 2 ayat (1) UUD 1945

sebelum

perubahan

menjelaskan

tentang

yang

seluruh

diuraikan

rakyat,

seluruh

seluruh

daerah

akan

dapat dianggap sebagai penjelmaan

menyatakan

rakyat.

”Yang

disebut

golongan-

bahwa MPR terdiri atas anggota-

golongan ialah badan-badan seperti

anggota

kooperasi, serikat pekerja dan lain-lain

DPR

ditambah

dengan

utusan-utusan dari daerah-daerah dan

badan

golongan-golongan, menurut aturan

memang sesuai dengan aliran zaman.

yang

Berhubung

ditetapkan

dengan

undang-

kolektif.

Aturan

demikian

dengan

anjuran

undang7. Dari ketentuan Pasal 2 ayat

mengadakan sistem kooperasi dalam

(1) UUD 1945 ini dapat dikatakan

ekonomi, maka ayat ini mengingat

bahwa MPR merupakan perluasan dari

akan

DPR setelah ditambah dengan utusan-

dalam

utusan

dan

Menurut Pasal 3 UUD 1945 sebelum

aturan

perubahan dinyatakan bahwa MPR

undang-

menetapkan UUD dan garis-garis

dari

daerah-daerah

golongan-golongan yang

ditetapkan

menurut dengan

undang. Namun demikian ketentuan

besar

adanya

golongan-golongan

badan-badan

dari

pada

ekonomi.”

haluan

negara.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6

M. Solly Lubis, “Serba-Serbi Politik Dan Hukum”, edisi 2 (Jakarta: PT. Sofmedia, 2011), Cet ke1, Hal. 86 7 Juniarto, Op.Cit, Hal. 46

3 UUD 1945 sebelum perubahan tersebut dapat diketahui siapa saja




anggota MPR itu dan apa kewenangan

berbulan-bulan, mulai dari persiapan

MPR itu, namun dari kedua pasal

samapai sidang pleno penutupan).

tersebut belumlah nampak kedudukan

Sidang MPR merupakan pelaksanaan

MPR itu sendiri. Hal ini akan nampak

kedudukan, tugas, dan wewenang

bila dikaitkan dengan ketentuan pasal-

MPR. Ketentuan ini tercantum dalam

pasal UUD 1945 yang lain, antara

ketetapan

lain:

II/MPR/1999 tentang peraturan tat

-

Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan

tertib, dalam Bab II nya diatur tentang

bahwa


-

Presiden

dan

Wakil

MPR

RI

Presiden dipilih oleh MPR dengan

MPR, sebagai berikut:

suara yang terbanyak.

1. Pasal 2 (Kedudukan)

Nomor

Pasal 1 ayat (2) yang menyatakan

Majelis adalah penjelmaan seluruh

bahwa kedaulatan adalah di tangan

rakyat indonesia dan merupakan

rakyat dan dilakukan sepenuhnya

lembaga

oleh

pemegang

Majelis

Permusyawaratan

Rakyat.

tertinggi dan

negara, pelaksana

sepenuhnya kedaulatan rakyat.

Dalam periode ini, MPR hasil pemilu

1997,

setelah

sidang

umum

maret

2. Pasal 3 (Tugas)

melakukan 1998,

Majelis mempunyai tugas:

juga

Menetapkan

1).

Undang-Undang

mengadakan sidang istimewa8 pada

Dasar, 2). Menetapkan Garis-Garis

november 1998 tetapi hasil pemilu

Besar Haluan Negara. 3). Memilih

1971,1977, 1982, 1987, 1992 hanya

dan mengangkat periden dan wakil

bersidang satu kali (satu kali bukan

presiden.

berarti satu hari tetapi satu masa

3. Pasal

4

(Wewenang)

persidangan yang memakan waktu

memiliki wewenang:

8

a) Membuat

Sidang istimewa di era reformasi terjai tahun 2001 ketika presiden abdurrahman wahid (Gus Dur) dianggap terlibat dalam kasus penyimpangan/penyalahgunaan dana BULOG sebesar 45 Miliyar dan bantuan Sultan Brunei yang kemudian membuatnya di impeacment MPR dan digantikan Megawati. Sidang istimewa adalah: 1). Sidang yang diselenggarankan majelis selain sidang Umum dan sidang Tahunan. 2). Sidang yang diselenggarkan majelis atas permintaan DPR untuk meminta dan menilai pertanggung jawaban presiden atas pelaksanaan putusan majelis, 3). Sidang yang diselenggarakan majelis untuk mengisi lowongan jabatan presiden dan/wakil presiden berhalangan tetap. Di kutip melalui Buku Abdi Yuhana, “Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945”. Hal. 86

Majelis

putusan-putusan

yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga-lembaga negara yang lain, termasuk penetapan GBHN yang pelaksanaannya ditugaskan

kepada

presiden/mandataris. b) Memberikan penjelasan yang bersifat

penafsiran terhadap

putusan-putusan majelis.




c) Menyelesaikan pemilihan dan selanjutnya

MPR No. 1/MPR/1983, tugas itu

mengangkat

meliputi:

presiden dan wakil presiden. d) Meminta

dan

1. Menetapkan UUD;

menilai

2. Menetapkan

pertanggung jawaban presiden/ mandataris

mengenai

3. Memilih dan mengangkat presiden dan wakil presiden.

dari pada haluan negara dan tanggung

Ketentuan kedudukan, tugas,

jawab

dan wewenang MPR seperti tersebut

tersebut. e) Mencabut

Besar

Haluan Negara;

pelaksanaan garis-garis besar

menilai

Garis-Garis

diatas adalah pengejewantahan pasal 3 mandat

memberhentikan

dan

UUD 1945 serta ketentuan dalam

presiden

penjelasan

tentang

UUD

dalam masa jabatannya apabila

menjelaskan

presiden/mandataris sungguh-

negara, bagian III berbunyi sebagai

sunggu melanggar garis-garis

berikut:

dari

tertinggi

pada

dan/atau

haluan

negara

kekuasaan

negara

ditangan

staatsgewalt

yang majelis

liegt

alien

bei

der

majelis)9.

Undang-Undang

Dasar. g) Menetapkan

pemerintahan

permusyawaratan rakyat (die gesamte

Undang-Undang

Dasar. f) Mengubah

sistem

RI,

Dengan demikian nampaklah peraturan

tata

bahwa MPR menurut UUD 1945

tertib majelis.

sebelum

perubahan

merupakan

h) Menetapkan pimpinan majelis

lembaga

negara

yang dipilih dari dan oleh

susunan

ketatanegaraan

anggota.

Indonesia. Bahkan Penjelasan UUD

i) Mengambil/memberi

tertinggi

dalam Republik

1945 dalam Sistem Pemerintahan

keputusan terhadap anggota

Negara angka Romawi III dinyatakan

yang melanggar sumpah/janji

bahwa ”Kekuasaan negara tertinggi

anggota.

ada di tangan MPR. Kedaulatan rakyat

Disamping itu dalam rangka

dipegang oleh badan bernama MPR

menjlankan kedaulatan rakyat tersebut

sebagai penjelmaan seluruh rakyat

MPR mempunyai tuga dan wewenang

Indonesia. Majelis ini menetapkan

. tugas dan wewenang tersebut diatur didalam pasal 3 dan pasal 6 ayat (2)

9

B.N. Marbun, DPR-RI Pertumbuhan dan cara kerjanya, edisi revisi, (Jakarta: depertemen pendidikan dan kebudayaan), 2000, Hal. 46-47.

UUD 1945 serta pasal 3 ketetapan




Undang-Undang Dasar (UUD) dan

penjelmaan seluruh rakyat Indonesia

menetapkan garis-garis besar haluan

dari Sabang sampai Merauke.

negara.

Majelis

ini

mengangkat

Dalam struktur ketetanegaraan

Kepala Negara (Presiden) dan Wakil

Republik

Kepala

Negara

(wakil

Presiden).

diatur dalam UUD 1945 sebelum

Majelis

inilah

yang

memegang

perubahan, MPR sebagai lembaga

tertinggi,

negara tertinggi menetapkan kebijakan

sedang Presiden harus menjalankan

tentang garis-garis besar dari pada

haluan negara menurut garis-garis

haluan negara10, dan melalui garis-

besar yang telah ditetapkan oleh

garis besar dari pada haluan negara ini

Majelis. Presiden yang diangkat oleh

pemerintahan dijalankan. Garis-garis

Majelis,

besar

kekuasaan

negara

yang

tunduk

dan

Indonesia

dari

pada

sebagaimana

haluan

bertanggungjawab kepada Majelis. Ia

merupakan

adalah ’mandataris’ dari majelis, ia

(Presiden) dalam menjalankan roda

wajib menjalankan putusan-putusan

pemerintahan. Jadi Presiden dalam

Majelis. Presiden tidak ’neben’, akan

menjalankan pemeritahan berpedoman

’untergeordnet’

tetapi

pedoman

negara

pemerintah

kepada

pada garis-garis besar haluan negara

Majelis”. Sebagai lembaga negara

yang ditetapkan oleh MPR. Apabila

tertinggi menjadikan kekuasaan MPR

Presiden melanggar garis-garis besar

berada di atas segala kekuasaan

haluan negara yang ditetapkan oleh

lembaga-lembaga negara yang ada di

MPR,

negara Republik Indonesia. Hal ini

diberhentikan oleh MPR. Hal ini

sebenarnya dapat dipahami, sebab

dianggap wajar sebab Presiden adalah

MPR

pemegang

mandataris MPR, maksudnya MPR

kedaulatan rakyat Republik Indonesia,

memberikan mandat kepada Presiden

dan sejak didirikan oleh founding

untuk menjalankan pemerintahan, bila

fathers

Presiden

merupakan

Republik

Indonesia

maka

Presiden

melanggar

mandat

dapat

yang

memanglah dikonstruksikan sebagai

diberikan oleh rakyat maka rakyat

negara demokrasi, yaitu bahwa negara

dapat memberhentikan Presiden.

dimana kekuasaan tertinggi ada di

Majelis

Permusyawaratan

tangan rakyat. Kekuasaan rakyat inilah

Rakyat merupakan lembaga

yang

dilontarkan oleh Ir. Soekarno pada

dijelmakan

karenanya

seluruh

MPR.

Oleh

anggota

MPR

yang

10

Pasal 3 UUD 1945: “Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan UndangUndang Dasar dan garis-garis besar dari pada haluan negara”.

merupakan wakil-wakil rakyat sebagai




pidatonya tanggal 1 Juni 1945, sebuah

senantiasa mengetahui dan merasakan

keinginan untuk menjelmakan aspirasi

keadilan rakyat dan cita-cita rakyat12.

rakyat di dalam bentuk yang berupa perwakilan

yaitu

Majelis

2.2 Tugas dan wewenang MPR Pasca

Permusyawaratan Rakyat11. Soepomo

Perubahan UUD 1945

juga mengemukakan gagasannya yang mendasarkan

pada

Salah satu alasan perlunya

prinsip

diadakan perubahan terhadap UUD

musyawarah dengan istilah ”Badan

1945

Permusyawaratan”

dasar

tertinggi itu di tangan MPR dan

Indonesia merdeka. Indonesia yang

adanya kekuasaan yang sangat besar

akan

bersistem

pada Presiden sehingga prinsip checks

individualisme seperti pada negara-

and balances tidak dapat dijalankan.

negara Barat, tetapi berdasar pada

Perubahan UUD 1945 itu diantara

kekeluargaan.

mempunyai

berdiri

pada

tidak

Kekeluargaan

yang

adalah

karena

kekuasaan

tujuan

untuk

dimaksudkan Soepomo yakni bahwa

menyempurnakan

warganegara merupakan bagian yang

mengenai tatanan negara, kedaulatan

tak terpisahkan dengan pemegang

rakyat

kekuasaan di dalam negara atau

kekuasaan pemerintahan.

dan

aturan

penegasan

dasar

pembagian

dengan istilah ”manunggale kawulo

Untuk menjamin terlaksananya

gusti”. Warga negara tidak dalam

kedaualatan itu, maka UUD Negara RI

kedudukan bertanya apa hak saya

Tahun

dengan adanya negara tetapi yang

mengatur pemilihan Prsiden secara

harus selalu ditanyakan adalah apa

langsung dan menegaskan pembagian

kewajiban

negara.

kekuasaan yang dianut dalam UUD ini

demikian

dengan sistem pemisahan kekuasaan

penyelesaian

(seperation of power), bukan lagi

masalah-masalah yang terjadi dalam

dengan sistem pembagian kekuasaan

negara akan diselesaikan atas dasar

(distribution

kebersamaan dan musyawarah antara

dimaksudkan

untuk

rakyat dengan penguasa, dan badan

terlaksananya

prinsip

permusyawaratan sebagai wakil-wakil

balances

rakyat yang paling berperan dalam hal

negara itu mempunyai kedudukan

ini, sedangkan kepala negara akan

yang seimbang dan dapat saling

Dalam

saya

terhadap

konstruksi

diharapkan

dalam

yang

1945

(hasil

of

Perubahan)

power).

sehingga

Hal

itu

menjamin checks

antar

and

lembaga

11

Samsul Wahidin, “MPR RI dari Masa ke Masa”, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), Hal. 69.

12

Ibid, Hal. 71 - 72.



mengawasi


sehingga

(1) Dalam hal terjadi kekosongan

kedudukan

lembaga-lembaga negara itu saling

Wakil

kuat (terutama MPR dan Presiden)13.

lambatnya Dalam waktu enam

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka

puluh

sistem supremasi MPR sudah tidak

Permusyawaratan

ada

mengenai

menyelenggarakan sidang untuk

pemilihan Presiden secara langsung

memilih Wakil Presiden dari dua

yang diatur dalam perubahan UUD

calon

1945 itu berimplikasi terhadap tugas

Presiden.

lagi.

Sedangkan

Presiden,

selambat-

hari,

yang

Majelis Rakyat

diusulkan

oleh

dan wewenang MPR. Tugas dan

(2) Jika Presiden dan Wakil Presiden

wewenang MPR dalam UUD Negara

mangkat, berhenti, diberhentikan

RI Tahun 1945 (hasil perubahan)

atau

diatur dalam Pasal 3 yang berbunyi14:

kewajibannya

(1) Majelis Permusyawaratan Rakyat

jabatannya

berwenang menetapkan

mengubah

dan

tidak

adalah

Dasar. (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat

dalam

tugas

Menteri

Menteri

melakukan

secara

pelaksana

UndangUndang

dapat

bersamaan, kepresidenan

Luar

Dalam

Menteri

masa

Negeri,

Negeri,

Pertahanan

dan secara

melantik Presiden dan/ atau Wakil

bersama.

Presiden.

tigapuluh hari setelah itu, Majelis

(3) Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya

dapat

Selambat-lambatnya

Permusyawaratan

memberhentikan

Rakyat


Presiden dan/ atau Wakil Presiden

memilih

dalam masa jabatannya menurut

Presiden dari dua pasangan calon

UndangUndang Dasar.

Presiden dan Wakil Presiden yang

Selain itu tugas dan wewenang

Presiden

dan

Wakil

diusulkan oleh partai politik yang

MPR juga diatur Pada pasal 8 ayat (2)

pasangan

calon

Presiden

dan ayat (3). Adapun bunyi dari pasal

Wakil Presidennya meraih suara

tersebut adalah:

terbanyak

pertama

dalam

pemilihan

dan

dan

kedua umum

sebelumnya, sampai akhir masa

13

Abdy Yuhana, S.H, M.H, “Sistem Ketatanegaraan indonesia pasca perubahan UUD 1945 (Sistem perwakilan di indonesia dan masa depan MPR RI)”, ( Bandung: Fokusmedia, 2007), Cet ke-1, Hal. 121 14 Pasal 3 ayat (2) UUD 1945 Perubahan: “Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden”.

jabatannya. Dari pasal 3 dan pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) tersebut dapat dilihat




secara jelas tugas dan wewenang MPR

berwenang memilih dan mengangkat

yang meliputi:

presiden. Hubungan MPR terhadap

a) Mengubah

dan

menetapkan

Presiden dan kaitannya pemilihan

Undang-Undang Dasar (pasal 3

hanya sebatas mempunyai wewenang

ayat (1));

untuk melantik Presiden dan Wakil

b) Melantik Presiden dan/atauWakil

Presiden yang dipilih langsung oleh

Presiden (pasal 3 ayat (2)); c) Memberhentikan

rakyat.

Sedangkan

penghapusan

Presiden

wewenang MPR menetapkan Garis-

dan/atau Wakil Presiden dalam

Garis Besar Haluan Negara (GBHN)

masa jabatanya menurut UUD

itu sejalan dengan perubahan sistem

(pasal 3 ayat (3));

hubungan

d) Memilih Wakil Presiden dari dua

antara

MPR

dengan

Presiden. Menurut UUD Negara RI

calon yang diusulkan Presiden

Tahun

dalam

Presiden dipilih secara langsung oleh

hal

terjadi

kekosongan

Presiden

dan

(hasil

perubahan)

rakyat (direct popular vote), yang

Wakil Presiden (pasal 8 ayat (2)); e) Memilih

1945

Wakil

meniadakan

hubungan

tanggung

Presiden dari dua pasangan calon

jawab Presiden kepada MPR. Dengan

Presiden dan Wakil Presiden yang

begitu

diusulkan oleh partai politik atau

pertanggungjawaban Presiden tidak

gabungan

partai

politik

yang

diperlukan lagi.

pasangan

calon

Presiden

dan

pertama

dalam

pemilihan

dan

sebagai

pengukur

Ad. a) Mengubah dan menetapkan

Wakil Presidennya meraih suara terbanyak

GBHN

Undang-Undang Dasar

kedua

Wewenang MPR untuk

umum

mengubah

dan

menetapkan

sebelumnya sampai berakhir masa

UUD ini diatur secara lebih

jabatanya, jika Presiden dan Wakil

tegas,

Presiden

perubahan

mangkat,

berhenti,

karena

sebelum

UUD

1945

diberhentikan, atau tidak dapat

wewenang untuk mengubah

melakukan kewajibannya dalam

UUD dasar itu diatur secara

masa jabatanya secara bersamaan

implisit

(pasal 8 ayat (3)).

diinterprestasikan dari pasal 3

Menurut

UUD

RI

tentang wewenang menetapkan

Tahun 1945 (hasil perubahan) MPR

UUD dan pasal 37 tentang

tidak

lagi

mekanisme perubahan UUD.

besar

haluan

menetapkan negara

Negara

yang

garis-garis dan

tidak

Menurut

UUD

Negara

RI




Tahun 1945 (hasil perubahan) wewenang

MPR

mengubah

dan

Sebagai

untuk

wewenang

konsekuensi

mengubah

dan

menetapkan

menetapkan UUD yang diatur

UUD dirumuskan dalam satu

dalam UUD Negara RI Tahun

ayat, yaitu pasal 3 ayat (1).

1945, maka dalam UUD ini

Perumusan

juga

mengenai

wewenang

MPR

untuk

diatur

mekanisme

mengubah UUD yang diatur

terhadap

secara

perubahan

tegas

dalam

mengenai

UUD

perubahan

UUD.

Mekanisme

terhadap

UUD

Negara RI Tahun 1945 itu

Negara RI Tahun 1945 diatur

dimaksudkan

dalam

untuk

Pasal

37.

Adapun

memberikan fungsi konstitusi

mekanisme yang diatur dalam

yang penuh kepada lembaga

pasal

ini.

berikut:

“Majelis

Permusyawaratan berwenang menetapkan Dasar”.

Dasar

dapat diagendakan dalam

dan

UndangUndang Rumusan

sebagai

Undang-Undang

Rakyat

mengubah

adalah

(1) Usul perubahan pasal-pasal

Pasal 3 ayat (1) yang berbunyi:

37

Majelis

Permusyawaratan

Rakyat

diajukan

oleh

demikian, mempunyai makna

sekurang-kurangnya

1/3

bahwa

dari

wewenang

yang

sidang

apabila

untuk

menetapkan UUD merupakan

Majelis

tindakan yuridis sebagai tindak

Rakyat.

lanjut

setelah

perubahan

(2) Setiap

dilakukan

terhadap

anggota

Permusyawaratan

usul

perubahan

pasal-pasal

Undang-

1945. Wewenang menetapkan

Undang

diajukan

UUD ini hanya mempunyai

secara

makna

ditunjukkan dengan jelas

tunggal

UUD

jumlah

yaitu

Dasar tertulis

merupakan tindak lanjut dari

bagian

yang

wewenang mengubah, tidak

untuk

diubah

lagi

alasannya.

mempunyai

makna

(3) Untuk

menetapkan UUD dasar untuk mengatasi

sifat

pasal

kesementaraannya.

Dasar,

dan

diusulkan

mengubah

beserta

pasal-

Undang-Undang sidang

Majelis




Permusyawaratan dihadiri

Rakyat

perubahan,

sekurang-

yaitu

terhadap

pembukaan UUD 1945 dan

kurangnya 2/3 dari jumlah

terhadap

anggota

Kesatuan Republik Indonesia.

Majelis

Permusyawaratan Rakyat.

Negara

Pembukaan UUD 1945

(4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal

bentuk

yang merupakan dasar kaidah

Undang-

hukum

yang

fundamental

Undang Dasar dilakukan

memuat dasar filosofis dan

dengan

dasar normatif yang mendasari

persetujuan

sekurang-kurangnya

lima

seluruh

pasal-pasal

dalam

puluh persen ditambah satu

UUD 1945. Pembukaan UUD

anggota

seluruh

1945

Majelis

staatsidee (ideologi) berdirinya

dari

anggota

Permusyawaratan Rakyat.

juga

Negara

(5) Khusus mengenai bentuk

mengandung

Kesatuan

Indonesia,

Republik

maka

jika

negara Kesatuan Republik

pembukaan UUD 1945 itu

Indonesia

diubah,

tidak

dapat

dilakukan perubahan.

berarti

sama

membubarkan

hal

Negara

Dari mekainsme yang

Indonesia.

diatur dalam pasal 37 tersebut

mengenai

bentuk

negara

dapat

kesatuan

yang tidak

dapat

dilihat

bahwa

UUD

Sedangkan

Negara RI Tahun 1945 juga

dilakukan perubahan, karena

mempunyai sifat yang flexible

hal itu sesuai dengan jiwa dan

karena

oleh

kepribadian bangsa Indonesia

dengan

untuk hidup bersatu dalam

MPR,

dapat tidak

diubah harus

referendum.

Prosedur

wadah

perubahannya pun tidak begitu

Negara

Republik Indonesia.

sulit, hanya harus dihadiri

Ad.

sekurang-kurangnya 2/3 dari

atauWakil Presiden

b)

Melantik

disetujui

sekurang-kurangnya

UUD Negara RI tahun 1945

50% ditambah satu anggota

(hasil perubahan) Presiden dan

MPR.

ada

Wakil Presiden dipilih dalam

beberapa hal yang secara tegas

satu pasangan secara langsung

tidak

oleh

dapat

Menurut

dan/

MPR

saja

harus

Presiden

seluruh

Namun,

dan

Kesatuan

dilakukan

rakyat

ketentuan

(Pasal

6A).




Sehingga

wewenang

untuk

memilih

MPR

merupakan

salah

satu

ciri

dan

dalam sistem parlemen, yang

mengangkat Presiden dan/atau

hal ini menunjukan kedudukan

Wakil Presiden sudah tidak

eksekutif lebih lemah dari pada

ada lagi. Karena dipilih secara

parlemen,

langsung oleh rakyat, maka

sistem

Presiden

kedudukan

juga

bertanggung MPR,

tidak

jawab

namun

lagi

padahal

dalam

presidensiil

itu

eksekutif

dan

kepada

legislatif itu harus sama-sama

langsung

kuat. Di satu sisi Presiden

bertanggung

jawab

kepada

selain sebagai Kepala Negara

pemilihnya

yaitu

rakyat.

sekaligus

Sejalan

dengan

Kepala

maka

Pemerintahan merupakan satu

untuk

ciri dalam sistem pemerintahan

menetapkan GBHN sebagai

presidensiil, sehingga dalam

bentuk

pertanggungjawaban

keadaan yang demikian tidak

Presiden kepada MPR juga

dapat dikatakan Indonesia itu

telah dihapus.

menganut sistem pemerintahan

wewenang

itu,

sebagai

MPR

Penghapusan terhadap wewenang

MPR

presidensiil,

untuk

dikatakan

akan

tetapi

sebagai

sistem

menetapkan GBHN sebagai

presidensiil yang semu/tidak

bahan

murni (quasi presidensiil) atau

pengukur

disebut

“quasi

dan

adapula

mengatakan

sistem

pertanggungjawaban Presiden,

juga

terkait

parlementer”

dengan

sistem

antara

Presiden

hubungan

yang

bisa

dengan MPR, dimana Presiden

supremasi

harus tunduk dan bertanggung

setelah Peubahan UUD 1945

jawab

sistem

kepada

MPR,

suatu

langkah

merupakan untuk

menegaskan

pemerintahan menurut Tahun

yang

UUD 1945

Presidensiil.

Presiden

Namun

pemerintahan

presidensiil itu dianut secara

sistem

murni

dianut

Presiden dipilih langsung oleh

Negara yaitu

MPR.

atau

utuh,

karena

RI

rakyat sehingga ia tidak lagi

sistem

tunduk dan bertanggung jawab

yang

kepada

harus tunduk dan betanggung

MPR,

akan

tetapi

betanggung jawab langsung

jawab kepada MPR (parlemen) Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 02. September 2016 95



kepada

pemilihnya

yaitu

peraturannya dengan selurus-

rakyat.

lurusnya. Hubungan

Presiden

antara

dan/atau

Ad. c) Memberhentikan Presiden

Wakil

dan/atau

Wakil

Presiden dengan MPR yang

dalam

masih

menurut UUD

ada

adalah

hanya

sebatas

bahwa

Presiden

dan/atau

Wakil

Presiden

Presiden

masa

jabatanya

Meskipun

wewenang

untuk

menetapkan

MPR

terpilih itu sebelum memangku

GBHN sebagai suatu bahan

jabatannya bersumpah menurut

untuk menilai kebijakan yang

agamanya,

ditempuh pemerintah , yang

atau

berjanji

dengan sungguh-sungguh di

dari

hadapan

muncul wewenang lain yaitu

Majelis

wewenang

itu

Permusyawaratan Rakyat atau

mencabut

Dewan

memberhentikan

Presiden

(Pasal 9 ayat (1)). Lebih lanjut

dan/atau

Presiden

Pasal 9 ayat (2) mengatur

apabila Majelis dalam Sidang

dalam hal MPR dan DPR tidak

Istimewa MPR yang diminta

sedang

Presiden

DPR, menilai bahwa Presiden

Presiden

dengan

sungguh-sungguh

melanggar

haluan

dan/

Perwakilan

Rakyat

bersidang, atau

terpilih

Wakil bersumpah

atau

mandat

juga

Wakil

dan

negara

berjanji dihadapan Pimpinan

dan/atau UUD 1945 itu sudah

MPR

pimpinan

tidak ada lagi. Namun dalam

Mahkamah Agung. Dalam hal

keadaan tertentu Majelis juga

ini berarti MPR menjalankan

masih mempunyai wewenang

fungsi

untuk

disaksikan

perwakilan,

yaitu

memberhentikan

menjadi wakil seluruh rakyat

Presiden

Indonesia untuk menjadi saksi

Presiden dalam masa jabatanya

sekaligus mengambil sumpah

menurut UUD (Pasal 3 ayat

dan janji Presiden dan Wakil

(3)). Ketentuan itu sejalan

Presiden terpilih bahwa ia akan

dengan

memenuhi

kewajibannya

menyatakan:

sesuai

dan

“Presiden

UUD

undang-undang

segala serta

dan/atau

Pasal

7A

dan/atau

Wakil

yang

Wakil

Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh




Majelis Rakyat

Permusyawaratan atas

usul

Perwakilan

Dewan

Rakyat,

apabila

terbukti

mengambil

tindakan

untuk

memberhentikan

baik

Presiden

dan/atau

telah

Presiden

dari

melakukan pelanggaran hukum

sebagai

berupa pengkhianatan terhadap

pelanggaran

negara, korupsi, penyuapan,

dilakukannya.

tindak pidana berat lainnya,

nyata

Wakil

jabatannya konsekuensi yang

Mengenai

mekanisme

atau perbuatan tercela maupun

pemberhentian

apabila

dan/atau Wakil Presiden secara

terbukti

memenuhi Presiden

tidak

lagi

syarat

sebagai

dan/atau

Wakil

konstitusional

Tahun

Jadi apabila Presiden Wakil

terbukti

telah

pelanggaran

diatur

dalam

pasal 7B UUD Negara RI

Presiden”.

dan/atau

Presiden

1945

yang

dapat

dijabarkan sebagai berikut:

Presiden

a. Menurut Pasal 7A ayat (1)

melakukan

Presiden dan/atau Wakil

hukum

pengkhianatan

berupa

Presiden

terhadap

dapat

diberhentikan

apabila

negara, korupsi, penyuapan,

terbukti telah melakukan

tindak pidana berat lainnya,

pelanggaran hukum berupa

atau perbuatan tercela maupun

pengkhianatan

terhadap

apabila

negara,

korupsi,

terbukti

memenuhi

tidak

lagi

syarat

sebagai

Presiden

dan/atau

Wakil

Presiden,

maka

MPR

perbuatan tercela maupun

mempunyai wewenang untuk

apabila terbukti tidak lagi

memberhentikan Presiden dan/

memenuhi syarat sebagai

atau Wakil Presiden atas usul


DPR.

Presiden.

Wewenang

penyuapan, tindak pidana berat

ini

lainnya,

atau

merupakan suatu tindak lanjut

b. Kemudian menurut Pasal

dari fungsi pengawasan yang

7B ayat (3) jika ingin

dipegang oleh DPR. Sehingga

memberhentikan Presiden

secara langsung MPR juga

dan/atau Wakil Presiden

melaksanakan

fungsi

maka DPR harus bersidang

berhak

yang

pengawasan,

yaitu

dihadiri

sekurang-




kurangnya 2/3 dari semua

Dewan Perwakilan Rakyat

anggota

dan

tersebut paling lambat tiga

2/3

puluh hari sejak Majelis

DPR

sekurang-kurangnya

yang hadir menyetujuinya.

Permusyawaratan

(proses politik)

menerima

c. Selanjutnya DPR

kesimpulan

itu

disampaikan

usul

7B

(Pasal

Rakyat tersebut

ayat

(6)).

(proses politik).

kepada

Mahkamah

Konstitusi.

Mahkamah


Konstitusi

wajib


memeriksa, mengadili, dan

jika dalam sidang untuk itu

memutus dengan seadil-

dihadiri

adilnya terhadap pendapat

kurangnya ¾ dari seluruh

DPR tersebut paling lama

anggota

90 hari setelah permintaan

sekurang-kurangnya

DPR

diterima

yang hadir menyetujui usul

Konstitusi

pembehentian itu (Pasal

itu

Mahkamah 7B

(Pasal

ayat

f. MPR

dapat

sekurang-

MPR

2/3

7B ayat (7))15.

(4)).

Terkait

(proses hukum) d. Jika Mahkmah Konstitusi memutuskan

dan

dengan

hal

tersebut diatas, Pasal 24C ayat

bahwa

(2)

mengatur

bahwa:


“Mahkamah Konstitusi wajib

Presiden benar-benar telah

memberikan

terbukti

pendapat Dewan Perwakilan

melakukan

perbuatan tercela, apalagi

Rakyat

melanggar hukum, seperti

pelanggaran

dituduhkan

maka

dan/atau

bersidang

menurut

menyampaikan

Dasar”.

DPR

DPR

segera

untuk

putusan

mengenai oleh Wakil

atas

dugaan Presiden Presiden

UndangUndang Pasal

tersebut

kepada MPR (Pasal 7B

menegaskan bahwa Mahkamah

ayat (5)).

Konstitusi

e. Majelis

Permusyawaratan

Rakyat

wajib

mempunyai

kewenangan untuk melibatkan 15

Miriam, Budiardjo, “Dasar-Dasar Ilmu Politik”, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), Cet. ke 27, Hal. 88


memutuskan

usul




diri

dalam

proses

Ad. d) Memilih Wakil Presiden dari

pemberhentian

Presiden

dua calon yang diusulkan

dan/atau

Presiden

Presiden dalam hal terjadi

Wakil

sebagai proses hukum yang

kekosongan Wakil Presiden

harus dilalui terlebih dulu.

Sistem

Berdasarkan Pasal 7B dan

Pasal

ayat

dan/atau

wakil

(2)

Presiden yang dipilih secara

atau

langsung oleh rakyat, seperti

proses pemberhentian Presiden

yang diatur dalam Pasal 6 ayat

dan/atau Wakil Presiden di

(2), tidak menghapus fungsi

Indonesia

menganut

sistem

perwakilan

gabungan

yaitu

melalui

tersebut,

24C

Presiden

pemilihan

mekanisme

mekanisme mekanisme

politik hukum.

MPR

secara

keseluruhan, terutama terkait

dan Proses

dengan

tugasnya

memilih

Wakil

Presiden.

Dalam

pemberhentian itu dimulai dari

keadaan tertentu MPR masih

arena politik di DPR yang

menjalankan fungsi perwakilan

berpendapat Presiden dan/atau

untuk memilih Wakil Presiden

Wakil

telah

seperti diatur dalam Pasal 8

pelanggaran,

ayat (2) yang menyatakan:

selanjutnya kasus pelanggaran

“Dalam hal terjadi kekosongan

itu dibawa ke arena yuridis

Wakil

yaitu di Mahkamah Konstitusi

lambatnya dalam waktu enam

untuk

puluh

Presiden

melakukan

di

putus.

Setelah

Presiden,

selambat-

hari,

Majelis

Konstitusi

Permusyawaratan

Rakyat

memutuskan bahwa Presiden

menyelenggarakan

sidang

dan/atau Wakil Presiden telah

untuk memilih Wakil Presiden

terbukti

maka

dari dua calon yang diusulkan

kembali ke arena politik yaitu

oleh Presiden”. Jadi dalam hal

dibawa ke sidang MPR untuk

terjadi

diputuskan. Ditangan MPR lah

presiden,

sebagai arena politik keputusan

mempunyai wewenang untuk

pemberhentian

Presiden

memilih Wakil Presiden yang

dan/atau Wakil Presiden itu

diusulkan oleh Presiden untuk

ditentukan.

mengatasi kekosongan jabatan

Makamah

bersalah,

kekosongan MPR

Wakil masih

tersebut. Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 04. No. 02. September 2016 99



Dalam

hal

terjadi

melalui

kekosongan Wakil Presiden,

pemilihan

secara

langsung.

Presiden berhak mengusulkan

Sebagaimana Manan16,

dua calon Wakil Presiden.

dijelaskan

Kekosongan itu bisa terjadi

calon Wakil Presiden untuk

karena

Presiden

mengisi kekosongan diajukan

berhenti,

oleh Presiden. Jalan pikiran

diberhentikan, dan tidak dapat

dari penuyusunan ketentuan ini

melakukan

adalah untuk menjamin kerja

Wakil

mangkat,

kewajibannya

Bagir

(Bagir Manan, 2003: 93). Ini

sama

berarti jika Wakil Presiden

Wakil

mangkat,

Pernahkah terpikirkan, bahaya

berhenti,

antara

Presiden

Presiden

baru.

diberhentikan, dan tidak dapat

yang

melakukan

dibandingkan menjamin kerja

kewajibannya,

lebih

dan

Wakil Presiden itu tidak dipilih

sama

secara langsung oleh rakyat,

Presiden. Presiden tidak hanya

karena hanya diusulkan oleh

memilih

Presiden dan dipilih oleh MPR

bekerja sama, tetapi yang akan

sehingga hal itu dirasa tidak

tunduk pada kemauan Presiden

mencerminkan demokrasi. Hal

belaka (Bagir Manan, 2003:

itu

95).

mungkin

Wakil jabatan

dikarenakan

Presiden

merupakan

yang

bertugas

Presiden

potensial

calon

dan

Wakil

yang

dapat

Jadi dalam hal terjadi kekosongan

jabatan

mendampingi Presiden, maka

Presiden,

ia harus dapat bekerjasama

mengusulkan dua calon Wakil

dengan

Presiden.

Presiden

menjalankan

dalam

Presiden

Wakil

Hal

itu

berhak

untuk

pemerintahan.

menjamin adanya kerja sama

Selain itu, sepertinya tidak

antara Presiden dengan Wakil

mungkin diadakan pemilihan

Presiden baru, karena tanpa

umum hanya untuk memilih

adanya kerja sama maka akan

seorang Wakil Presiden saja,

menganggu

karena pada dasarnya Presiden

penyelenggaraan

jalannya

dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan calon

16

Bagir Manan, “ DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru “, (yogyakarta: UII Press, 2003), Hal. 95




pemerintahan. Kemudian MPR

Luar Negeri, Menteri Dalam

memilih satu dari dua calon

Negeri,

dan

yang diusulkan oleh Presiden

Pertahanan

secara bersama-

itu. Meskipun hal itu dirasa

sama. Selambat-lambatnya tiga

tidak

puluh hari setelah itu, Majelis

mencerminkan

Menteri

demokrasi, namun wewenang

Permusyawaratan

Rakyat

ini

menyelenggarakan

sidang

dirasa

perlu

mengatasi

untuk

terjadinya

untuk memilih Presiden dan

kekosongan Wakil Presiden.

Wakil

Presiden

dari

dua

Ad. e) Memilih Presiden dan Wakil

pasangan calon Presiden dan

Presiden dari dua pasangan

Wakil Presiden yang diusulkan

calon Presiden dan Wakil

oleh

Presiden

dalam

masa

pasangan calon Presiden dan

jabatanya

jika

terjadi

Wakil

secara

suara terbanyak pertama dan

kekosongan

politik

Presidennya

yang

meraih

kedua dalam pemilihan umum

bersamaan Wewenang menunjukkan masih

partai

ini

juga

bahwa

MPR

melaksanakan

fungsi

sebelumnya,

akhir

masa jabatannya”. Presiden

perwakilan yang sangat kuat.

Presiden

Dalam

dipilih

terjadi

sampai

kekosongan

dan

yang oleh

Wakil

seharusnya

rakyat

secara

jabatan Presiden dan Wakil

langsung, namun hak yang

Presiden

bersamaan,

diatur secara tegas dalam Pasal

maka MPR berwenang untuk

6 ayat (2) UUD Negara RI

memilih Presiden dan Wakil

tahun 1945 tersebut tidak dapat

Presiden. Pasal 8 ayat (3) yang

dilaksanakan jika Presiden dan

mengatur mengenai wewenang

Wakil

ini menyatakan:

berhenti, diberhentikan, atau

“Jika

secara

Presiden

dan

Wakil

Presiden

tidak

dapat

mangkat,

melakukan

Presiden mangkat, berhenti,

kewajibannya

diberhentikan atau tidak dapat

jabatanya secara bersamaan.

melakukan

Untuk

kewajibannya

dalam

masa

menyelenggarakan

dalam masa jabatannya secara

pemilihan

bersamaan,

tugas

Presiden dan Wakil Presiden

kepresidenan adalah Menteri

secara langsung memerlukan

pelaksana

umum

memilih




persiapan yang cukup lama,

Pasal 8 ayat (2) itu timbul

padahal kekosongan jabatan

karena


jabatan Wakil Presiden saja

harus segara diisi. Sehingga

sedang mekanisme pengisian

konstitusi

itu

memberikan

terjadi

dilakukan

kekosongan

dengan

cara

mengusulkan

dua

wewenang itu kepada MPR

Presiden

sebagai salah satu lembaga

calon

perwakilan

kemudian MPR memilih satu

yang

dianggap

lebih dapat mewakili kehendak

diantara

seluruh

diajukan

rakyat

dengan

pertimbangan keanggotaannya

terdiri

Wakil

dua

Presiden,

calon

itu.

yang

Sedangkan

unsur

wewenang yang diatur dalam

dari

pasal 8 ayat (3) itu muncul

anggota DPR dan DPD yang

karena

lebih


mencerminkan

kedaulatan rakyat.

terjadi

kekosongan

secara bersamaan, sedangkan

Sementara

untuk

untuk pengisian dua jabatan itu

mengatasi kekosongan selama

dilakukan

belum dipilih Presiden dan

memilih

Wakil

baru,


pelaksana tugas kepresidenan

yang diusulkan oleh partai

adalah Menteri Luar Negeri,

politik yang pasangan calon

Menteri Dalam Negeri, dan

Presiden

dan

Menteri

Presidennya

meraih

Presiden

Pertahanan

bersama-sama.

secara

Penunjukan

dengan dua

jalan pasangan

Wakil suara

terbanyak pertama dan kedua

ketiga menteri itu dirasa cukup

dalam

untuk mewakili tugas pokok

sebelumnya. Jadi MPR itu

Presiden dalam urusan dalam

menjalankan fungsi perwakilan

negeri,

dalam hal terjadi kekosongan

luar

negeri

dan

pertahanan.

Wakil

pemilihan

Presiden

umum

saja

dan

Sebenarnya wewenang

terjadinya kekosongan jabatan

ini sama dengan wewenang


yang diatur dalam pasal Pasal

secara

8 ayat (2), hanya saja kasus

dilakukan

dan mekanismenya berbeda.

kekosongan jabatan tersebut yg

Wewenang yang diatur dalam

harus segera diisi.

bersamaan, untuk

hal

itu

mengatasi




Dari uraian mengenai

untuk

mengakomodir

tugas dan wewenang setelah

kehendak

rakyat

Perubahan UUD 1945 tersebut,

mungkin

dapat dilihat fungsi Majelis

sewaktu-waktu

sebagai salah satu lembaga

dengan

yang melaksanakan kedaulatan

zaman. Selain itu juga

rakyat. Fungsi Majelis sebelum

untuk

dan setelah Perubahan UUD

kelemahan-kelemahan

1945, sebenarnya adalah sama,

terhadap

hanya saja wewenang yang

ketentuan

menjadi subtansi dari fungsi

Negara RI Tahun 1945

itu

yang dirasa perlu dilakukan

yang

membedakannya.

akan

perkembangan

mengatasi

ketentuandalam

perbaikan

mengubah

penyempurnaan

wewenang

MPR,

dan sehingga

muncul sesuai

Perubahan UUD 1945 telah tugas

yang

UUD

atau untuk

menjamin penyelenggaraan

fungsi MPR yang tercermin

negara

dari

serta terjaminnya HAM18.

tugas

dan

wewenang

dalam hal subtansinya juga berubah.

Menurut

yang

demokratis

(2) Fungsi Pengawasan

UUD

Fungsi pengawasan

Negara RI Tahun 1945 (hasil

tercermin dari tugas dan

perubahan)

wewenang

MPR

melaksanakan

untuk

MPR

untuk

kedaulatan


rakyat tetap memegang tiga


fungsi, adapun ketiga fungsi

dalam

itu adalah sebagai berikut17:

menurut UUD. Fungsi ini

(1) Fungsi Konstitusi

merupakan tindak lanjut

Fungsi ini tercermin

dari

masa

fungsi

pengawasan

dari tugas dan wewenang

DPR,

MPR untuk mengubah dan

mengambil

menetapkan

Undang-

terhadap usulan DPR untuk

Undang Dasar (pasal 3 ayat


(1)).

dan Wakil

Hal

ini

bertujuan

MPR

jabatanya

berwenang keputusan

Presiden di

17

.http://brikjon.blogspot.com/2012/05/pengar uh-politik-terhadap-penegakan.html+ Fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat Setelah Perubahan UUD 1945, Kamis, 8 Oktober 2012.

18

Lili Rasyidi, & Ira Rasyidi, “Pengantar Filsafat dan Teori Hukum”, (Bandung: PT Citra Adtya Bakti, 2001), Cet. Ke-8, Hal. 56




tengah

masa

jabatannya

pasangan calon Presiden

setelah

Mahkamah

dan

Konstitusi

memeriksa,

meraih

Wakil

Presidennya

suara

terbanyak

mangadili, dan memutus

pertama dan kedua dalam

usulan DPR tentang usul

pemilihan

umum

pemberhentian

sebelumnya

sampai

Presiden

dan/atau Wakli Presiden.

berakhir masa jabatanya,

Jadi

jika Presiden dan Wakil

MPR

berhak

mengambil untuk

keputusan

Presiden

mangkat,

memberhentikan

berhenti,

diberhentikan,


atau tidak dapat melakukan

Presiden jika MPR menilai

kewajibannya dalam masa


jabatanya

Presiden telah melakukan

bersamaan.

pelanggaran sebagai sanksi

secara

Fungsi ini juga disebut fungsi electoral, karena dalam

yang dapat diambil. (3) Fungsi Perwakilan (fungsi

hal ini MPR bertugas dan

electoral)

berwenang memilih

Fungsi perwakilan

pejabat

publik, yaitu Presiden dan

tercermin dari tugas dan

Wakil

wewenang

MPR masih tetap mempunyai

MPR

untuk

Presiden.

Meskipun

melantik

Presiden

fungsi

dan/atauWakil

Presiden,

berarti membawa konsekuensi

Memilih Wakil Presiden

Presiden harus tunduk dan

dari

bertanggung

dua

calon

yang

electoral

diusulkan Presiden dalam

MPR,

hal

sifatnya

terjadi

Wakil

kekosongan

jawab

karena tidak

tidak

kepada

fungsi rutin

ini hanya

dan

berlaku jika terjadi kekosongan

dan


Wakil Presiden dari dua

secara bersamaan atau terjadi

pasangan calon Presiden

kekosongan Wakil Presiden

dan Wakil Presiden yang

saja

diusulkan

jabtannya.

memilih

politik partai

Presiden,

ini

Presiden

oleh atau politik

partai

sebelum

habis MPR

masa hanya

gabungan

menjalankan fungsi ini dalam

yang

hal terjadi kekosongan jabatan




Presiden

dan/atau

Wakil

dan

wewenang

sebagaimana

Presiden, baik terjadi karena

tercantum dalam Pasal 3 ayat (1), (2),

Presiden

Wakil

dan (3), dan Pasal 8 ayat (1), (2) dan

Presiden mangkat, berhenti,

(3) UUD Negara RI Tahun 1945.

diberhentikan atau tidak dapat

Meskipun sebatas yang tercantum

melakukan

dalam pasal-pasal dan ayat-ayat itu,

dan/atau

kewajibannya

dalam masa jabatannya yang

fungsi

harus segera diisi. Akan tetapi

sekarang,

substansinya

adalah

jika

menyangkut

hal-hal

sangat

jabatan

Presiden

dan

dan

kewenangan

yang

Wakil Presiden telah habis,

penting

maka rakyatlah yang memilih

kehidupan bernegara. Sebagai contoh


adalah adalah wewenang MPR dalam

secara

hal terjadinya impeachment yang tentu

langsung

melalui

pemilihan umum.

dan

MPR

mendasar

dalam

saja memperkuat sistem presidensial kita.

III. KESIMPULAN DAN SARAN

Dengan demikian perubahan


3.1 Kesimpulan Perubahan UUD 1945 telah membawa

terhadap

eksistensi MPR dan Pimpinannya


serta peran penting MPR dalam sistem

MPR. Dimana MPR yang dahulu

ketatanegaraan Indonesia, MPR masih

berkedudukan

mempunyai

tertinggi

implikasi

MPR tidak berarti menghilangkan

sebagai

negara,

pelaksana

lembaga

pemegang

sistem

penting

ketatanegaraan

dalam

Indonesia.

kedaulatan

Peran keseharian MPR lainnya juga

berkedudukan

terlihat dari upaya MPR mengelola

sebagai lembaga negara yang setara

setiap wacana usul perubahan UUD

dengan lembaga negara lainnya.

Negara

rakyat,

sepenuhnya

dan

peran

kini

MPR

Berubahnya kedudukan MPR

RI

Tahun

peningkatan pemahaman

dan

konstitusi

memang sering diartikan salah baik

dalam

yang

bernegara melalui sosialisasi UUD

terkait

dengan

eksistensi

lembaga maupun Pimpinan MPR, ia

kehidupan

1945

berbangsa

dan

Negara Republi Indonesia 1945.

juga berimplikasi kepada tugas dan

3.2 Saran

wewenang MPR. Sebagai lembaga

Dari

berbagai

penulisan

negara yang mempunyai eksistensi

makalah yang simpel ini mungkin

dalam sebuah bangunan negara, MPR

masih jauh dari kebenaran yang dapat

secara konstitusional diberikan fungsi

untuk di kaji kembali dalam dunia




Marbun, B.N., “DPR-RI Pertumbuhan dan cara kerjanya”, edisi revisi, (Jakarta: depertemen pendidikan dan kebudayaan, 2000)

perkuliahan. Oleh karena itu penulis tidak

bosan-bosannya

menawarkan

kepada para pihak pembaca yang budiman

dan

khususnya

kepada

Mertokusumo, Sudikno, “Penemuan Hukum”, (Yogyakarta: Liberty, 2009), Cet ke-9,

bapak/ ibu dosen pembimbing berupa kritik maupun saran-saranya yang sifatnya

membangun

makalah

ini

Rasyidi, Lili & Rasyidi, Ira, “Pengantar Filsafat dan Teori Hukum”, (Bandung: PT Citra Adtya Bakti, 2001), Cet. ke VIII

kedepannya. DAFTAR PUSTAKA Buku Asshiddiqie, Jimly, “Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi”, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005.), Cet. I.

Riyanto, Astim Kapita Selekta Hukum Dalam Dinamika, (Bandung: YAPEMDO, 2007) Thaib, Dahlan, et. all, “Teori dan Hukum Konstitusi” (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)

Budiardjo, Miriam, “Dasar-Dasar Ilmu Politik”, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), Cet. ke 27.

Soemantri M, Sri, Tentang LembagaLembaga Negara Menurut UUD 1945, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993)

Budiman, Arif, “Rambu-rambu Demokrasi, pengantar buku dari jack snyder, dari pemungutan suara ke pertumbuhan darah demokratisasi dan konflik nasionalis”, (Jakarta: kepustakaan populer gramedia (KPG), 2003), tanpa halaman. Juniarto, Demokrasi dan Pemerintahan Negara, Rineka Cipta, 1990),

Wahidin, Samsul MPR RI dari Masa ke Masa, (Jakarta. Bina Aksara, 1986) Yuhana, Abdy, “Sistem Ketatanegaraan indonesia pasca perubahan UUD 1945 (Sistem perwakilan di indonesia dan masa depan MPR RI)”, ( Bandung: Fokusmedia, 2007), Cet ke1

Sistem (Jakarta:

Lubis, M. Solly, “Serba-Serbi Politik Dan Hukum”, edisi 2 (Jakarta: PT. Sofmedia, 2011), Cet ke-1

Undang-Undang/Peraturan: Undang-Undang Dasar Negara Indonesia 1945 perubahan

Mahfud MD, Moh, “Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi” (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), Cet ke 1.

Republik sebelum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 setelah perubahan

--------------, “Dasar Dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia”, (yogyakarta: UII Press, 1993)

ketetapan MPR RI Nomor II/MPR/1999 tentang peraturan tata tertib

Manan, Bagir, “ DPR, DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru “, (yogyakarta: UII Press, 2003)

Internet: http//:www.geogle: I gde pantja, “Identifikasi Masalah Atas Hasil Perubahan Uud 1945 Yang Dilakukan Oleh MPR Dan Komisi




Konstitusi”, seminar FH UNPAD bekerjasama dengan PERSAHI, 2004. Di akses, Senin 5 Oktober 2012. http://brikjon.blogspot.com/2012/05/pengaruh -politik-terhadap-penegakan.html+ Fungsi Majelis Permusyawaratan Rakyat Setelah Perubahan UUD 1945, Kamis, 8 Oktober 2012.


Kata Kunci : Esksistensi, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketatanegaraan

Recommend Documents