MAJELIS MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS INDONESIA
UNDANG UNDANG BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG:
UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS INDONESIA,
Menimbang: a. bahwa diperlukan ketentuan yang mengatur mengenai pembentukan Badan Otonom (BO), Badan Semiotonom (BSO), dan Unit Kegiatan Fakultas (UKF), b. bahwa Unit Kegiatan Fakultas berhak untuk mengubah statusnya menjadi Badan Semiotonom, sehingga diperlukan suatu mekanisme tertentu, c. bahwa Badan Semiotonom berhak untuk mengubah statusnya menjadi Badan Otonom, sehingga diperlukan suatu mekanisme tertentu, d. bahwa diperlukan ketentuan detail tentang hak BPM FE UI untuk mengeluarkan Badan Otonom dari Majelis Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Mengingat:
a. Anggaran Dasar Majelis Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Pasal 10, b. Anggaran Rumah Tangga Majelis
Mahasiswa Fakultas
Universitas Indonesia Pasal 19, 30, dan 36 sampai 53.
Ekonomi
MEMUTUSKAN Menetapkan: UNDANG-UNDANG UNIT KEGIATAN MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS INDONESIA.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam ketetapan ini yang dimaksud dengan: 1. Majelis Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut MM FE UI adalah wadah formal mahasiswa FE UI yang bertempat dan berkedudukan di FE UI yang beranggotakan seluruh mahasiswa FE UI program S1 reguler, S1 paralel, dan S1 Kelas Khusus Internasional. 2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Majelis Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut AD/ART MM FE UI adalah peraturan dasar bagi seluruh kegiatan kemahasiswaan di MM FE UI. 3. Anggota MM FE UI adalah mahasiswa FE UI program S1 reguler, paralel, dan Kelas Khusus Internasional yang terdaftar secara akademik di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 4. Anggota Aktif MM FE UI adalah anggota MM FE UI yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam prosedur penerimaan Anggota Aktif. 5. Anggota Biasa MM FE UI adalah anggota MM FE UI yang tidak termasuk ke dalam Anggota Aktif MM FE UI. 6. Mahasiswa adalah seluruh mahasiswa FE UI program S1 reguler, S1 paralel, dan S1 Kelas Khusus Internasional. 7. Undang-undang dan Ketetapan BPM FE UI yang selanjutnya disebut sebagai UU dan TAP BPM FE UI adalah peraturan yang dibuat oleh BPM FE UI dan tidak bertentangan dengan AD/ART MM FE UI. 8. Lembaga Kemahasiswaan adalah lembaga dalam lingkungan MM FE UI yang beranggotakan mahasiswa FE UI program S1 reguler, S1 paralel, dan S1 Kelas Khusus Internasional dan terdiri atas Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Badan Otonom, Badan Semiotonom, dan Unit Kegiatan Fakultas.
9. Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonsia yang selanjutnya disebut BPM FE UI adalah lembaga tertinggi dalam struktur kelembagaan mahasiswa FE UI yang memiliki fungsi legislatif dan yudikatif. 10. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut BEM FE UI adalah lembaga eksekutif tertinggi dalam struktur MM FE UI. 11. Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut UKM FE UI, merupakan Lembaga Kemahasiswaan yang terdiri atas Badan Otonom, Badan Semiotonom, dan Unit Kegiatan Fakultas. 12. Badan Otonom yang selanjutnya disebut BO merupakan lembaga otonom di dalam struktur kelembagaan mahasiswa FE UI. 13. Badan Semiotonom yang selanjutnya disebut BSO merupakan lembaga semiotonom di dalam struktur kelembagaan mahasiswa FE UI. 14. Unit Kegiatan Fakultas yang selanjutnya disebut UKF merupakan lembaga kreasi dan permintaan mahasiswa di dalam struktur kelembagaan BEM FE UI yang berada di bawah departemen yang berkaitan. 15. Calon Badan Otonom yang selanjutnya disebut Calon BO merupakan BSO yang telah mendaftarkan diri untuk perubahan status menjadi BO dan belum melalui tahap verifikasi dan masa sttudi kelayakan dan pengesahan. 16. Calon Badan Semiotonom yang selanjutnya disebut Calon BSO merupakan UKF yang telah mendaftarkan diri untuk perubahan status menjadi BSO dan belum melalui tahap verifikasi dan masa studi kelayakan dan pengesahan atau BO yang telah mendaftarkan diri untuk perubahan status menjadi BSO dan belum melalui tahap verifikasi dan masa studi kelayakan dan pengesahan. 17. Calon Unit Kegiatan Fakultas yang selanjutnya disebut Calon UKF merupakan komunitas yang telah mendaftarkan diri untuk menjadi UKF dan belum melalui tahap verifikasi dan masa studi kelayakan dan pengesahan. 18. Economic Executive Forum yang selanjutnya disebut EEF merupakan forum pertemuan seluruh ketua lembaga kemahasiswaan dan/atau perwakilan yang ditunjuk oleh ketua lembaga kemahasiswaan.
BAB II KEDUDUKAN DAN KEANGGOTAAN
Pasal 2 UKM FE UI terdiri dari: 1. BO; 2. BSO; dan 3. UKF.
Pasal 3 BO merupakan lembaga otonom di dalam struktur kelembagaan mahasiswa FE UI dan bertanggung jawab secara semikomando terhadap BPM FE UI.
Pasal 4 BSO merupakan lembaga semiotonom di dalam struktur kelembagaan mahasiswa FE UI yang kedudukannya berada dibawah BPM FE UI dan berkoordinasi dengan BEM FE UI.
Pasal 5 Unit Kegiatan Fakultas merupakan sebuah lembaga kreasi dan perminatan dalam struktur kelembagaan mahasiswa FE UI yang kedudukannya dibawah BEM FE UI.
Pasal 6 Anggota UKM FE UI merupakan Anggota Aktif MM FE UI.
BAB III HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Pertama Hak dan Kewajiban BO Pasal 7 Kewajiban setiap BO adalah sebagai berikut: 1. Melaksanakan segala peraturan yang berlaku dalam MM FE UI; 2. Beranggotakan hanya Anggota Aktif MM FE UI; 3. Melakukan komunikasi dengan BPM FE UI dalam menjalankan kegiatannya, dalam bentuk pemberitahukan secara tertulis kegiatan-kegiatan BO yang melibatkan Anggota MM FE UI yang bukan merupakan anggota BO yang bersangkutan pada awal kepengurusan dan akhir kepengurusan;
4. Memberikan informasi rencana anggaran tahunan dan laporan keuangan organisasi pada awal kepengurusan dan laporan keuangan pada akhir masa kepengurusan kepada seluruh Anggota MM FE UI; 5. Mengomunikasikan kegiatan secara terbuka kepada seluruh Anggota MM FE UI; 6. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain di MM FE UI; dan 7. Menentukan peraturan internal organisasi yang tidak bertentangan dengan AD/ART MM FE UI dan peraturan lain yang berlaku dalam MM FE UI.
Pasal 8 Hak setiap BO adalah sebagai berikut: 1. Menentukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi dan Garis Besar Haluan Organisasi sepanjang tidak menyimpang dari AD/ART MM FE UI dan peraturan lain yang berlaku dalam MM FE UI; 2. Menentukan Program Kerja dan Anggaran Belanja Organisasi; 3. Mengajukan banding dan peninjauan kembali atas putusan hukum yang berlaku dalam MM FE UI kepada BPM FE UI; 4. Bekerja sama dengan lembaga lain dalam lingkungan FE UI; 5. Mendapatkan fasilitas melalui koordinasi dengan lembaga lain di lingkungan FE UI; dan 6. Mewakili FE UI sesuai kompetensinya dengan sepengetahuan BPM FE UI.
Bagian Kedua Hak dan Kewajiban BSO Pasal 9 Kewajiban setiap BSO adalah sebagai berikut: 1. Melaksanakan segala peraturan yang berlaku dalam MM FE UI; 2. Beranggotakan hanya Anggota Aktif MM FE UI; 3. Melakukan koordinasi dengan BEM FE UI dalam melakukan kegiatannya; 4. Memberikan laporan kegiatan secara terbuka setiap 4 (empat) bulan periode berjalan pada BPM FE UI; 5. Memberikan laporan keuangan setiap 4 (empat) bulan periode berjalan pada BPM FE UI; 6. Memberikan informasi rencana anggaran tahunan dan laporan keuangan organisasi pada awal kepengurusan dan laporan keuangan pada akhir masa kepengurusan kepada seluruh Anggota MM FE UI; 7. Mengajukan pengesahan rencana program kerja dan anggaran belanja pada awal masa kepengurusan kepada BPM FE UI;
8. Mengajukan pengesahan setiap proposal kegiatan yang melibatkan pihak eksternal FE UI kepada BPM FE UI; 9. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain di MM FE UI; dan 10.
Menentukan peraturan internal organisasi yang tidak bertentangan dengan AD/ART
MM FE UI dan peraturan lain yang berlaku dalam MM FE UI.
Pasal 10 Hak setiap BSO adalah sebagai berikut: 1. Menentukan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi dan Garis Besar Haluan Organisasi sepanjang tidak menyimpang dari AD/ART MM FE UI dan peraturan lain yang berlaku dalam MM FE UI; 2. Menentukan Program Kerja dan Anggaran Belanja Organisasi; 3. Mengajukan banding dan peninjauan kembali atas putusan hukum yang berlaku dalam MM FE UI kepada BPM FE UI; 4. Bekerja sama dengan lembaga lain dalam lingkungan FE UI; 5. Mendapatkan fasilitas melalui koordinasi dengan lembaga lain di lingkungan FE UI; 6. Memperoleh bantuan pendanaan dari fakultas yang difasilitasi BEM FE UI; 7. Mengajukan diri untuk menjadi BO setelah melalui mekanisme tertentu yang ditentukan oleh BPM FE UI dengan prasyarat bahwa BSO bersangkutan telah minimal 3 (tiga) tahun berturut-turut berjalan; dan 8. Mewakili FE UI sesuai kompetensinya dengan sepengetahuan BPM FE UI.
Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban UKF Pasal 11 Kewajiban setiap UKF adalah sebagai berikut: 1. Melaksanakan segala peraturan yang berlaku dalam MM FE UI; 2. Beranggotakan hanya Anggota Aktif MM FE UI; 3. Meminta persetujuan BEM FE UI dalam menjalankan kegiatannya; 4. Memberikan laporan kegiatan secara terbuka setiap 6 (enam) bulan sekali kepada seluruh Anggota MM FE UI dan/atau BPM FE UI yang dilaksanakan pada saat evaluasi paruh tahun BEM FE UI dan pertanggungjawaban akhir BEM FE UI; 5. Melaporkan rencana anggaran tahunan dan laporan keuangan organisasi pada awal kepengurusan dan laporan keuangan pada akhir masa kepengurusan kepada BPM FE UI yang dicantumkan pada rencana keuangan dan laporan keuangan BEM FE UI;
6. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain di MM FE UI; 7. Menentukan peraturan internal organisasi yang tidak bertentangan dengan Garis Besar Haluan Kerja BEM FE UI dan AD/ART MM FE UI serta peraturan lain yang berlaku dalam MM FE UI; dan 8. Mematuhi peraturan lain yang dibuat oleh BEM FE UI.
Pasal 12 Hak setiap UKF adalah sebagai berikut: (1)
Menentukan Garis Besar Haluan Organisasi sepanjang tidak menyimpang dari
AD/ART MM FE UI dan peraturan lain yang berlaku dalam MM FE UI; (2) Menentukan Program Kerja dan Anggaran Belanja Organisasi; (3) Memperoleh bantuan pendanaan dari BEM FE UI; (4) Mengajukan banding dan peninjauan kembali atas putusan hukum yang berlaku dalam MM FE UI kepada BPM FE UI; (5) Bekerja sama dengan lembaga lain dalam lingkungan FE UI; (6) Mendapatkan fasilitas melalui koordinasi dengan lembaga lain di lingkungan FE UI; (7) Mengajukan diri untuk menjadi BSO setelah melalui mekanisme tertentu yang ditentukan oleh BPM FE UI dengan prasyarat bahwa UKF bersangkutan telah paling singkat 3 (tiga) tahun berturut-turut berjalan; dan (8) Mewakili FE UI sesuai kompetensinya dengan sepengetahuan BEM FE UI dan BPM FE UI.
BAB IV SYARAT DAN ALUR PENDIRIAN UKF
Pasal 13 Pendaftaran pendirian UKF ditujukan kepada BEM FE UI dan atas sepengetahuan BPM FE UI.
Pasal 14 UKF yang akan didirikan harus memenuhi syarat sebagai berikut: 1. Mendapatkan dukungan paling sedikit dari 100 (seratus) orang Anggota Aktif MM FE UI yang bukan merupakan anggota komunitas yang akan berubah statusnya menjadi UKF tersebut;
2. Telah memiliki rencana program kegiatan sesuai bidang organisasi minimal 5 (lima) buah program kerja selama satu tahun periode kepengurusan; 3. Tidak memiliki bidang peminatan yang sama dengan lembaga kemahasiswaan lain di lingkungan MM FE UI; dan 4. Mendapat persetujuan dari BEM FE UI dan disahkan oleh BPM FE UI..
Pasal 15 Alur pembentukan UKF terdiri dari: 1. Pendaftaran; 2. Verifikasi dan masa studi kelayakan; dan 3. Persetujuan dan pengesahan.
Pasal 16 Persyaratan yang harus dilengkapi pada masa pendaftaran adalah sebagai berikut: 1. Mengajukan permohonan pendirian UKF dalam bentuk tertulis kepada BEM FE UI dengan tembusan untuk BPM FE UI; 2. Melampirkan dokumen nama, tanda tangan, dan NPM yang sah dari minimal 100 (seratus) orang Anggota Aktif MM FE UI yang mendukung pendirian UKF tersebut; 3. Melampirkan rencana program kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 angka 2; dan 4. Memenuhi persyaratan lainnya yang diatur melalui peraturan BEM FE UI. . Pasal 17 (1) Masa verifikasi dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Calon UKF melengkapi seluruh dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 16. (2) Verifikasi dilakukan oleh BEM FE UI terkait keabsahan dan keaslian dokumen dan kelengkapan syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 angka 1 sampai pasal 14 angka 3 dan pasal 16. (3) Hasil verifikasi dari BEM FE UI dilaporkan kepada BPM FE UI dalam bentuk tertulis paling lambat 5 (lima) hari setelah proses verifikasi selesai. (4) Studi kelayakan terhadap Calon UKF dilakukan oleh BEM FE UI paling lama selama 45 (empat puluh lima) hari setelah proses proses verifikasi selesai. (5) Aspek penilaian selama masa studi kelayakan terdapat pada lampiran Lembar Penilaian yang akan diberitahukan kepada Calon UKF yang bersangkutan.
(6) Bidang penilaian dan metode lainnya yang digunakan dalam masa studi kelayakan Calon UKF ditentukan oleh BEM FE UI dengan berkonsultasi kepada BPM FE UI. (7) Hasil dari masa studi kelayakan dilaporkan kepada BPM FE UI dalam bentuk tertulis paling lambat 5 (lima) hari setelah masa studi kelayakan selesai.
Pasal 18 (1) Proses persetujuan pendirian UKF diatur melalui peraturan BEM FE UI. (2) Gugatan atas persetujuan dan penolakan pendirian UKF diatur melalui peraturan BEM FE UI. (3) Persetujuan yang dikeluarkan BEM FE UI wajib dikomunikasikan kepada BPM FE UI paling lambat 2 (dua) hari setelah Calon UKF bersangkutan disetujui. (4) BPM FE UI wajib mengadakan dengar pendapat dengan BEM FE UI paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan persetujuan pendirian UKF dikomunikasikan. (5) Dengar pendapat dilakukan terkait hasil verifikasi dan masa studi kelayakan yang dilakukan BEM FE UI dan dihadiri oleh BPM FE UI, BEM FE UI dan Calon UKF yang bersangkutan (6) Pengesahan pendirian UKF dilakukan melalui mekanisme sidang pleno BPM FE UI yang diadakan maksimal 1 (satu) hari setelah dengar pendapat. (7) Pengesahan hanya dapat dilakukan atas Calon UKF yang telah disetujui pendiriannya oleh BEM FE UI dengan catatan tidak ada pelanggaran terhadap AD/ART MM FE UI dan peraturan lainnya dalam MM FE UI yang diperiksa melalui dengar pendapat. (8) BPM FE UI berhak tidak mengesahkan pendirian UKF jika ditemukan pelanggaran terhadap AD/ART MM FE UI dan peraturan lainnya dalam MM FE UI. (9) BPM FE UI berkewajiban menyampaikan kepada Anggota MM FE UI atas hasil pengesahan UKF paling lambat 5 (lima) hari setelah pengesahan. (10) Gugatan atas hasil pengesahan UKF dapat dilakukan paling sedikit oleh 20 (dua puluh) orang Anggota MM FE UI paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak penyampaian hasil pengesahan UKF oleh BPM FE UI kepada MM FE UI. (11) Prosedur pengajuan dan hasil gugatan diatur melalui peraturan lain tentang gugatan.
BAB V SYARAT DAN ALUR PERUBAHAN STATUS UKF MENJADI BSO
Pasal 19
Pendaftaran perubahan status UKF menjadi BSO ditujukan kepada BPM FE UI.
Pasal 20 UKF yang akan berubah status menjadi BSO harus memenuhi syarat sebagai berikut: 1. Mendapat dukungan paling sedikit dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah seluruh Anggota Aktif MM FE UI yang bukan merupakan anggota dari UKF tersebut; 2. Beranggotakan paling sedikit 20 Anggota Aktif MM FE UI; 3. Telah menjadi UKF paling singkat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; 4. Tidak memiliki bidang peminatan yang sama dengan lembaga kemahasiswaan lain di lingkungan MM FE UI; dan 5. Mendapat persetujuan BEM FE UI dan pengesahan dari BPM FE UI.
Pasal 21 Alur perubahan status UKF menjadi BSO terdiri dari: 1. Pendaftaran pengajuan perubahan UKF menjadi BSO; 2. Verifikasi dan masa studi kelayakan; 3. Penetapan dan pengesahan; dan 4. Masa uji coba.
Pasal 22 Persyaratan yang harus dilengkapi pada masa pendaftaran adalah sebagai berikut: 1. Mengajukan perubahan status UKF menjadi BSO dalam bentuk tertulis dengan melampirkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang tidak bertentangan dengan AD/ART MM FE UI dan peraturan lainnya dalam MM FE UI; 2. Melampirkan surat pernyataan persetujuan perubahan status UKF menjadi BSO dari BEM FE UI dengan dibubuhkan materai Rp 6.000 (enam ribu rupiah); 3. Melampirkan identitas paling sedikit 20 (dua puluh) anggota UKF bersangkutan yang merupakan Anggota Aktif MM FE UI; 4. Melampirkan dokumen nama, tanda tangan, dan NPM yang sah paling sedikit dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah seluruh Anggota Aktif MM FE UI yang mendukung pengubahan status; dan 5. Memenuhi persyaratan lainnya yang diatur melalui peraturan BEM FE UI.
Pasal 23
(1) Verifikasi dilakukan oleh BPM FE UI terkait keaslian dan keabsahan seluruh dokumen yang diberikan pada saat pendaftaran dan kesesuaian dengan pasal 20. (2) BPM FE UI dapat mengumpulkan dan meminta keterangan serta pendapat terkait verifikasi dokumen kepada semua pihak yang dianggap perlu. (3) Masa verifikasi berlangsung paling lama 7 (tujuh) hari termasuk hari libur sejak lengkapnya dokumen pengajuan yang dikumpulkan kepada BPM FE UI. (4) Bila hingga lebih dari 7 (tujuh) hari masa verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Calon BSO yang bersangkutan tidak juga lulus verifikasi, Calon BSO tersebut dapat mengulang kembali proses pengajuan dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari termasuk hari libur sejak keluarnya pernyataan tidak lulus dari BPM FE UI. (5) BPM FE UI berkewajiban memberikan penjelasan atas tidak lulusnya verifikasi dengan melandaskan alasannya pada aturan yang berlaku. (6) Masa studi kelayakan terhadap Calon BSO yang sudah lulus verifikasi dilakukan oleh BPM FE UI paling lama selama 45 (empat puluh lima) hari setelah proses verifikasi selesai. (7) Aspek penilaian selama masa studi kelayakan terdapat pada lampiran Lembar Penilaian yang akan diberitahukan kepada Calon BSO yang bersangkutan. (8) Bidang penilaian yang digunakan dalam masa studi kelayakan adalah sebagai berikut: a) Pengurus; b) Program kerja; c) Keuangan; dan d) Relasi dan kelembagaan. (9) Dalam masa studi kelayakan, BPM FE UI berhak dan wajib mengadakan paling sedikit 1 (satu) kali dengar pendapat terhadap Calon BSO terkait penilaian pada masa studi kelayakan. (10) Penetapan hasil dari masa studi kelayakan ditentukan melalui rapat komisi terkait paling lambat 5 (lima) hari setelah selesainya masa studi kelayakan. (11) Hasil dari masa studi kelayakan diinformasikan kepada Calon BSO yang bersangkutan paling lambat 1 (satu) hari setelah penetapan hasil dari masa studi kelayakan. (12) Bagi Calon BSO yang dinyatakan tidak lulus studi kelayakan, Calon BSO tersebut dapat meminta kembali diadakan masa studi kelayakan paling banyak 1 (satu) kali dalam periode kepengurusan tahun yang berjalan dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari termasuk hari libur sejak keluarnya pernyataan tidak lulus dari BPM FE UI. (13) BPM FE UI berkewajiban memberikan penjelasan atas tidak lulusnya Calon BSO dalam masa studi kelayakan.
Pasal 24 (1) Penetapan UKF menjadi BSO dilakukan melalui EEF dan disahkan melalui mekanisme sidang anggota independen BPM FE UI. (2) Pengesahan hanya dapat dilakukan atas Calon BSO yang lulus proses verifikasi dan masa studi kelayakan. (3) BPM FE UI berkewajiban menyampaikan kepada Anggota MM FE UI atas hasil pengesahan BSO paling lambat 5 (lima) hari setelah pengesahan. (4) Gugatan atas hasil pengesahan BSO dapat dilakukan paling sedikit oleh 20 (dua puluh) orang Anggota MM FE UI paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak penyampaian pengesahan BSO oleh BPM FE UI kepada MM FE UI. (5) Prosedur pengajuan dan hasil gugatan diatur melalui peraturan lain tentang gugatan.
Pasal 25 (1) Masa uji coba dilakukan selama 2 (dua) tahun terhitung setelah tanggal pengesahan atas perubahan status UKF menjadi BSO. (2) Jika dalam waktu 2 (dua) tahun masa uji coba tersebut BSO yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka status BSO tersebut akan dikembalikan menjadi UKF.
BAB VI SYARAT DAN ALUR PERUBAHAN STATUS BSO MENJADI BO
Pasal 26 Pendaftaran perubahan status BSO menjadi BO ditujukan kepada BPM FE UI.
Pasal 27 BSO yang akan berubah status menjadi BO harus memenuhi syarat sebagai berikut: 1. Mendapat dukungan paling sedikit dari 40 (empat puluh) orang Anggota Aktif MM FE UI; 2. Telah menjadi BSO paling singkat selama 3 (tiga) tahun berturut-turut. 3. Telah memiliki kemandirian dalam
hal pendanaan organisasi dalam arti tidak
memperoleh subsidi / dana dalam bentuk a. Dana fakultas yang disalurkan melalui BEM FE UI; atau
b.Hasil keuntungan proyek yang berada dibawah naungan BEM FE UI. 4. Memiliki dana cadangan minimal Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan menyerahkan laporan keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir; dan 5. Mendapat pengesahan dari BPM FE UI.
Pasal 28 Alur perubahan status BSO menjadi BO terdiri dari: 1. Pendaftaran pengajuan perubahan BSO menjadi BO; 2. Masa verifikasi; 3. Penetapan dan pengesahan; dan 4. Masa uji coba
Pasal 29 Persyaratan yang harus dilengkapi pada masa pendaftaran adalah sebagai berikut: 1. Mengajukan perubahan status BSO menjadi BO dalam bentuk tertulis dengan melampirkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang tidak bertentangan dengan AD/ART MM FE UI dan peraturan lainnya dalam MM FE UI; 2. Melampirkan surat pernyataan kemandirian yang mencantumkan hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 dengan dibubuhkan materai Rp 6.000 (enam ribu rupiah); 3. Melampirkan surat pernyataan dari BEM FE UI yang membenarkan dokumen sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dengan dibubuhkan materai Rp 6.000 (enam ribu rupiah); 4. Melampirkan identitas paling sedikit 20 (dua puluh) anggota BSO bersangkutan yang merupakan Anggota Aktif MM FE UI; 5. Melampirkan dokumen nama, tanda tangan, dan NPM yang sah paling sedikit dari 40 (empat puluh) orang Anggota Aktif MM FE UI yang mendukung pengubahan status; dan 6. Melampirkan laporan keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir hingga tahun pengajuan perubahan status yang sudah di audit oleh BPM FE UI dan/atau lembaga kemahasiswaan di lingkungan MM FE UI yang bertugas melakukan fungsi audit.
Pasal 30 (1) Verifikasi dilakukan oleh BPM FE UI terkait keaslian dan keabsahan dokumen-dokumen yang diberikan pada saat pendaftaran.
(2) BPM FE UI dapat mengumpulkan dan meminta keterangan serta pendapat terkait verifikasi dokumen kepada semua pihak yang dianggap perlu. (3) Masa verifikasi berlangsung paling lama 15 (lima belas) hari termasuk hari libur sejak lengkapnya dokumen pengajuan yang dikumpulkan kepada BPM FE UI. (4) Bila hingga lebih dari 15 (lima belas) hari masa verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Calon BO yang bersangkutan tidak juga lulus verifikasi, Calon BO tersebut dapat mengulang kembali proses pengajuan dengan jangka waktu 15 (lima belas) hari termasuk hari libur sejak keluarnya pernyataan tidak lulus dari BPM FE UI. (5) BPM FE UI berkewajiban memberikan penjelasan atas tidak lulusnya verifikasi dengan melandaskan alasannya pada aturan yang berlaku.
Pasal 31 (1) Penetapan BSO menjadi BO dilakukan melalui EEF dan disahkan melalui mekanisme sidang anggota independen BPM FE UI. (2) Pengesahan hanya dapat dilakukan atas Calon BO yang lulus proses verifikasi. (3) BPM FE UI berkewajiban menyampaikan kepada Anggota MM FE UI atas hasil pengesahan BO paling lambat 5 (lima) hari setelah pengesahan. (4) Gugatan atas hasil pengesahan BO dapat dilakukan paling sedikit oleh 20 (dua puluh) orang Anggota MM FE UI paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak penyampaian pengesahan BO oleh BPM FE UI kepada MM FE UI. (5) Prosedur pengajuan dan hasil gugatan diatur melalui peraturan lain tentang gugatan.
Pasal 32 (1) Masa uji coba dilakukan selama 2 (dua) tahun terhitung setelah tanggal pengesahan atas perubahan status BSO menjadi BO. (2) Jika dalam waktu 2 (dua) tahun masa uji coba tersebut BO yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka status BO tersebut akan dikembalikan menjadi BSO.
BAB VII SYARAT DAN ALUR PERUBAHAN STATUS BO MENJADI BSO
Pasal 33 Pendaftaran perubahan status BO menjadi BSO ditujukan kepada BPM FE UI.
Pasal 34 BO yang akan berubah status menjadi BSO harus memenuhi syarat sebagai berikut: 1. Mendapat dukungan paling sedikit dari 100 (seratus) orang Anggota Aktif MM FE UI yang bukan merupakan anggota BO tersebut; 2. Tidak memiliki bidang peminatan yang sama dengan lembaga kemahasiswaan lain di lingkungan MM FE UI; dan 3. Mendapat pengesahan dari BPM FE UI.
Pasal 35 Alur perubahan status BO menjadi BSO terdiri dari: 1. Pendaftaran pengajuan perubahan BO menjadi BSO; 2. Masa verifikasi dan studi kelayakan; 3. Penetapan dan pengesahan; dan 4. Masa uji coba.
Pasal 36 Persyaratan yang harus dilengkapi pada masa pendaftaran adalah sebagai berikut: 1. Mengajukan perubahan status BO menjadi BSO dalam bentuk tertulis dengan melampirkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang tidak bertentangan dengan AD/ART MM FE UI dan peraturan lainnya dalam MM FE UI; 2. Melampirkan surat pernyataan yang mencantumkan pertimbangan dan alasan perubahan status; 3. Melampirkan identitas paling sedikit 20 (dua puluh) anggota BO bersangkutan yang merupakan Anggota Aktif MM FE UI; 4. Melampirkan dokumen nama, tanda tangan, dan NPM yang sah paling sedikit dari 100 (seratus) orang Anggota Aktif MM FE UI yang mendukung pengubahan status; dan 5. Melampirkan laporan keuangan selama 3 (tiga) tahun terakhir hingga tahun pengajuan perubahan status yang sudah di audit oleh lembaga kemahasiswaan di lingkungan MM FE UI yang bertugas melakukan fungsi audit. 6. Memenuhi persyaratan lainnya yang diatur melalui peraturan BEM FE UI dan BPM FE UI.
Pasal 37 (1) Verifikasi dilakukan oleh BPM FE UI terkait keaslian dan keabsahan dokumendokumen yang diberikan pada saat pendaftaran.
(2) BPM FE UI dapat mengumpulkan dan meminta keterangan serta pendapat terkait verifikasi dokumen kepada semua pihak yang dianggap perlu. (3) Masa verifikasi berlangsung paling lama 15 (lima belas) hari termasuk hari libur sejak lengkapnya dokumen pengajuan yang dikumpulkan kepada BPM FE UI. (4) Bila hingga lebih dari 15 (lima belas) hari masa verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), Calon BSO yang bersangkutan tidak juga lulus verifikasi, Calon BSO tersebut dapat mengulang kembali proses pengajuan dengan jangka waktu 15 (lima belas) hari termasuk hari libur sejak keluarnya pernyataan tidak lulus dari BPM FE UI. (5) BPM FE UI berkewajiban memberikan penjelasan atas tidak lulusnya verifikasi dengan melandaskan alasannya pada aturan yang berlaku. (6) Masa studi kelayakan terhadap Calon BSO yang sudah lulus verifikasi dilakukan oleh BPM FE UI paling lama selama 45 (empat puluh lima) hari setelah proses verifikasi selesai. (7) Aspek penilaian selama masa studi kelayakan terdapat pada lampiran Lembar Penilaian yang akan diberitahukan kepada Calon BSO yang bersangkutan. (8) Bidang penilaian yang digunakan dalam masa studi kelayakan adalah sebagai berikut: a)
Pengurus;
b)
Program kerja;
c)
Keuangan; dan
d)
Relasi dan kelembagaan.
(9) Dalam masa studi kelayakan, BPM FE UI berhak dan wajib mengadakan paling sedikit 1 (satu) kali dengar pendapat terhadap Calon BSO terkait penilaian pada masa studi kelayakan. (10) Penetapan hasil dari masa studi kelayakan ditentukan melalui rapat komisi terkait paling lambat 5 (lima) hari setelah selesainya masa studi kelayakan. (11) Hasil dari masa studi kelayakan diinformasikan kepada Calon BSO yang bersangkutan paling lambat 1 (satu) hari setelah penetapan hasil dari masa studi kelayakan. (12) Bagi Calon BSO yang dinyatakan tidak lulus studi kelayakan, Calon BSO tersebut dapat meminta kembali diadakan masa studi kelayakan paling banyak 1 (satu) kali dalam periode kepengurusan tahun yang berjalan dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari termasuk hari libur sejak keluarnya pernyataan tidak lulus dari BPM FE UI. (13) BPM FE UI berkewajiban memberikan penjelasan atas tidak lulusnya Calon BSO dalam masa studi kelayakan.
Pasal 38
(1) Penetapan BO menjadi BSO dilakukan melalui EEF dan disahkan melalui mekanisme sidang anggota independen BPM FE UI. (2) Pengesahan hanya dapat dilakukan atas Calon BSO yang lulus proses verifikasi dan masa studi kelayakan. (3) BPM FE UI berkewajiban menyampaikan kepada Anggota MM FE UI atas hasil pengesahan BSO paling lambat 5 (lima) hari setelah pengesahan. (4) Gugatan atas hasil pengesahan BSO dapat dilakukan paling sedikit oleh 20 (dua puluh) orang Anggota MM FE UI paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak penyampaian pengesahan BSO oleh BPM FE UI kepada MM FE UI. (5) Prosedur pengajuan dan hasil gugatan diatur melalui peraturan lain tentang gugatan.
Pasal 39 (1) Masa uji coba dilakukan selama 2 (dua) tahun terhitung setelah tanggal pengesahan atas perubahan status BO menjadi BSO. (2) Jika dalam waktu 2 (dua) tahun masa uji coba tersebut BSO yang bersangkutan tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka status BSO tersebut akan dikembalikan menjadi BO.
BAB VIII SANKSI
Pasal 40 (1) Sanksi diberikan kepada UKM FE UI yang tidak melaksanakan kewajibannya. (2) Ketentuan mengenai sanksi yang diberikan kepada BO dan BSO yang tidak melaksanakan kewajibannya diputuskan oleh BPM FE UI. (3) Ketentuan mengenai sanksi yang diberikan kepada UKF yang tidak melaksanakan kewajibannya diputuskan oleh BEM FE UI.
BAB IX PENGELUARAN BO DARI MM FE UI
Pasal 41 (1) BO dapat dikeluarkan dari MM FE UI apabila:
a. Atas permintaan BO yang bersangkutan; atau b. Tidak mengindahkan sebanyak 3 (tiga) kali surat peringatan BPM FE UI dalam satu periode kepengurusan terkait pelanggaran terhadap aturan yang berlaku dalam MM FE UI dan peraturan dalam Republik Indonesia (2) Pengeluaran BO dari MM FE UI diputuskan melalui sidang pleno BPM FE UI dan ditetapkan melalui EEF. (3) Terkait putusan pengeluaran yang ditetapkan melalui EEF, BO yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui BPM FE UI sesuai prosedur aturan gugatan yang berlaku dengan jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari termasuk hari libur setelah keluar ketetapan EEF. (4) BO yang dinyatakan keluar dari MM FE UI tetap dapat menyelenggarakan kegiatannya dalam lingkungan FE UI, tetapi tidak berhak dan tidak berkewajiban mengikuti segala kegiatan dan peraturan yang berada di bawah wewenang MM FE UI. (5) BO yang dinyatakan keluar dari MM FE UI tidak boleh menggunakan kata FE UI dalam penamaan organisasinya (6) BO yang dinyatakan keluar dari MM FE UI tidak berhak memosisikan dirinya sebagai perwakilan FE UI di dalam dan/atau di luar lingkungan FE UI. (7) BO yang telah dinyatakan keluar dapat bergabung kembali dalam MM FE UI dengan cara mengajukan permohonan tertulis untuk bergabung kembali kepada BPM FE UI. (8) BO yang telah bergabung kembali dalam MM FE UI akan secara otomatis berstatus kembali sebagai BO. (9) Penerimaan kembali BO ke dalam MM FE UI diputuskan melalui sidang anggota independen BPM FE UI dan ditetapkan melalui EEF.
BAB X KEKOSONGAN KEKUASAAN
Pasal 42 Suatu BO atau BSO akan dibubarkan jika hingga 2 (dua) tahun berturut-turut terjadi kekosongan kekuasaan.
BAB XI PEMBUBARAN
Pasal 43 Pembubaran UKM FE UI mengacu kepada Anggaran Rumah Tangga MM FE UI.
BAB XII PENUTUP
Pasal 44 Segala sesuatu yang belum diatur dalam undang-undang ini akan diatur kemudian.
Pasal 44 Undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal pengesahan.
Disahkan di Depok tanggal 25 November 2014 pukul 20:44 WIB Ketua Umum BPM FE UI,
Andhika Putra Pratama NPM:
Ketua 1 BPM FE UI,
Ketua 2 BPM FE UI,
Abi Zulfahmi
Ayu Ariandini
NPM:
NPM:
