MAJELIS MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS INDONESIA

MAJELIS MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS INDONESIA

RANCANGAN UNDANG-UNDANG BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS INDONESIA NOMOR 03/UU/BPM FEUI/IV/2014

TENTANG:

PELAKSANAAN PROGRAM ORIENTASI MAHASISWA BARU FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BADAN PERWAKILAN MAHASISWA,

Menimbang: a. bahwa Majelis Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia wajib mengikuti Program Orientasi Mahasiswa Baru Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (POMB FEUI). b. bahwa diperlukan ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan Program Orientasi Mahasiswa Baru Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (POMB FEUI). c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a dan b, maka Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia perlu dibentuk Undang-Undang Pelaksanaan Program Mahasiswa Baru Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (POMB FEUI). d. bahwa Undang-Undang MM FEUI Nomor XX Tahun 2011 tentang Pelaksanaan POMB FEUI perlu diganti karena sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum;

Mengingat : a. Pasal 63, Pasal 70, Pasal 72 Undang-Undang Dasar Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia;

b. Pasal 2, pasal 7, pasal 8, pasal 14 Undang-Undang No.10 tahun 2008 tentang Pembinaan Anggota Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia; c. Pasal 3, pasal 8 Anggaran Dasar Majelis Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia; d. Pasal 4 dan Pasal 19 Anggaran Rumah Tangga Majelis Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

MEMUTUSKAN Menetapkan:UNDANG-UNDANG PROGRAM ORIENTASI MAHASISWA BARU FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS INDONESIA (POMB FEUI).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. Majelis Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesiayang selanjutnya disebut MM FEUI adalah wadah formal mahasiswa FEUI yang bertempat dan berdudukan di FEUI yang beranggotakan seluruh mahasiswa FEUI program S1 reguler, S1 paralel, dan S1 Kelas Khusus Internasional. 2. Mahasiswa FEUI sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) terdiri atas Anggota Aktif dan Anggota Biasa. 3. Anggota Aktif MM FEUI adalah anggota MM FEUI yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus dalam prosedur penerimaan Anggota Aktif. 4. Anggota Biasa MM FEUI adalah anggota MM FEUI yang tidak termasuk ke dalam Anggota Aktif MM FEUI. 5. Prosedur penerimaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1nomor 3 adalah Program Orientasi Mahasiswa Baru Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 6. Program Orientasi Mahasiswa Baru Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang selanjutnya disebut POMB FEUI adalah proses pengembangan anggota MM FEUI dari Anggota Biasa MM FEUI menjadi Anggota Aktif MM FEUI berdasarkan AD/ART

MM FEUI, dilakukan di tingkat fakultas yang terdiri dari berbagai rangkaian yang berkelanjutan untuk mencapai tujuan pembinaan anggota MM FEUI. 7. Mahasiswa adalah seluruh mahasiswa FEUI program S1 reguler, S1 paralel, dan S1 Kelas Khusus Internasional. 8. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Majelis Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesiayang selanjutnya disebut AD/ART MM FEUI adalah peraturan dasar bagi seluruh kegiatan kemahasiswaan di MM FEUI. 9. Badan Perwakilan MahasiswaFakultas Ekonomi Universitas Indonsiayang selanjutnya disebut BPM FEUI adalah lembaga tertinggi dalam struktur kelembagaan mahasiswa FEUI yang memiliki fungsi legislatif dan yudikatif. 10. Undang-undang dan Ketetapan BPM FEUI yang selanjutnya disebut sebagai UU dan TAP BPM FEUI adalah peraturan yang dibuat oleh BPM FEUI dan tidak bertentangan dengan AD/ART MM FEUI. 11. Badan Semi Otonom yang selanjutnya disebut sebagai BSO merupakan lembaga semi otonom di dalam struktur kelembagaan mahasiswa FEUI. 12. Dewan Penasihat dan Pengawas yang selanjutnya disebut sebagai DPP adalah dewan yang bertugas sebagai wadah konsultasi danpengawas kinerja panitia pelaksana POMB FEUI. 13. Panitia Pelaksana POMB FEUI yang selanjutnya disebut sebagai PanPel adalah pihak yang telah diamanatkan oleh MM FEUI melalui mekanisme yang diatur dalam TAP Pengangkatan Project OfficerPOMB FEUIuntuk menyelenggarakan POMB FEUI.

BAB II KEDUDUKAN POMB FEUI

Pasal 2 POMB FEUI adalah kegiatan yang sifatnya wajib diikuti oleh seluruh Anggota Biasa MM FEUI.

Pasal 3 POMB FEUI memiliki landasan sebagai berikut : 1.

AD/ART MM FEUI;

2.

Tridharma Perguruan Tinggi:

a. Fungsi Pendidikan; b. Fungsi Penelitian;dan c. Pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 4 Muatan yang disampaikan dalam POMB FEUI meliputi 1.

Pengenalan medan;

2.

Akademis profesi;

3.

Kerohanian;

4.

Nilai sosial kemasyarakatan.

Pasal 5 POMB FEUI merupakan sebuah rangkaian kegiatan yang terdiri dari: 1.

Orientasi Pengenalan Kampus FEUI yang selanjutnya disebut dengan OPK FEUI;

2.

Social Act yang selanjutnya disebut dengan SocAct;

3.

Orientasi Jurusan yang selanjutnya disebut dengan OsJur;

4.

Orientasi Keagamaan yang selanjutnya disebut dengan OsGam.

BAB III RANGKAIAN POMB FEUI

Bagian Pertama OPK FEUI

Pasal 6 Tujuan OPK FEUI adalah : 1.

Memperkenalkan MM FEUI sebagai wadah bersama mahasiswa FEUI, beserta perangkat-perangkat yang ada di dalamnya kepada peserta POMB FEUI;

2.

Memberikan pemahaman kepada peserta POMB FEUI untuk mengaplikasikan AD/ART MM FEUI, dan aturan-aturan lain yang terdapat dalam MM FEUI;

3.

Membangun semangat kebersamaan peserta POMB FEUI terhadap semua komponen sivitas akademika FEUI.

Bagian Kedua Social Act

Pasal 7 Tujuan SocAct adalah : 1.

Membangun semangat kebersamaan diantara peserta POMBFEUI;

2.

Menamkan jiwa kepedulian sosial kepada peserta POMB FEUI sesuai dengan salah satu Tridharma Perguruan Tinggi yakni pengabdian kepada masyarakat.

Bagian Ketiga Orientasi Jurusan

Pasal 8 Tujuan OsJur adalah : 1.

Memberi pemahaman dan pengenalan kepada peserta POMB FEUI tentang jurusan, program studi, bidang pekerjaan dan/atau profesi yang relevan;

2.

Memberikan peserta POMB FEUI kiat-kiat beradaptasi sesuai dengan jurusan dan program studi masing-masing;

3.

Memberikan media interaksi positif antara mahasiswa baru, mahasiswa senior, alumni, dan dosen.

Bagian Keempat Orientasi Keagamaan

Pasal 9 Tujuan OsGam adalah : 1.

Menanamkan nilai-nilai keagamaan kepada peserta POMB FEUI;

2.

Menumbuhkan kehidupan kampus yang seimbang baik secara duniawi dan rohani;

3.

Mendukung arah dan tujuan pendidikan Indonesia, pendidikan berkarakter yang menitik beratkan pada moral dan akhlak mulia dengan basis keagamaan.

BAB IV PENANGGUNG JAWAB

Pasal 10 (1) POMB FEUI diselenggarakan dengan tanggung jawab dan arahan konsep dari BPM FEUI. (2) Sebagai penanggung jawab, BPM FEUI berhak menentukan segala hal yang berkaitan dengan POMB FEUI tanpa bisa diganggu gugat pihak manapun dengan tetap memperhatikan asas transparansi dan keadilan.

Pasal 11 PanPel adalah mereka yang ditunjuk dan disahkan oleh BPM FEUI.

Pasal 12 PanPel bertanggung jawab kepada BPM FEUI.

BAB V DEWAN PENASIHAT DAN PENGAWAS

Pasal 13 DPP terdiri dari anggota BPM FEUI.

Pasal 14 DPP bertugas: 1.

membuat gambaran umum POMB FEUI;

2.

menentukan muatan filosofis yang harus terkandung dalam POMB FEUI;

3.

mengangkat dan menunjuk PanPel disetiap kegiatan POMB FEUI;

4.

memberikan arahan dan konsultasi kepada PanPel baik diminta maupun tidak diminta;

5.

mengawasi kinerja dari PanPel;

6.

mengawasi seluruh rangkaian POMB FEUI dari awal hingga akhir;

7.

memastikan kegiatan POMB FEUI sesuai dengan muatan yang telah ditentukan

oleh BPM FEUI.

Pasal 15 DPP berwenang: 1.

menegur secara lisan maupun tulisan kepada PanPel yang telah melanggar ketentuan yang berlaku;

2.

memanggil PanPel untuk meminta keterangan dan klarifikasi;

3.

mengundang perwakilan tiap lembaga kemahasiswaan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia untuk hadir dalam tiap kegiatan POMB FEUI.

BAB VI PANITIA PELAKSANA

Bagian Pertama Kedudukan dan Persyaratan

Pasal 16 (1) Kegiatan POMB FEUI diselenggarakan oleh PanPel disetiap rangkaian kegiatan. (2) Panpel sekurang-kurangnya terdiri dari ketua dan anggota. (3) Pengajuan nama calon PanPel dilakukan melalui mekanisme pendaftaran terbuka, atau tertutup apabila tidak memungkinkan. (4) Calon PanPel dipilih melalui mekanisme tes uji kelayakan dan kepatutan yang ditetapkan oleh BPM FEUI. (5) Pengangkatan PanPel dilaksanakan dengan ketetapan BPM FEUI.

Pasal 17 (1) Jika tidak ada calon PanPel disetiap kegiatan POMB FEUI, maka calon PanPel di setiap kegiatan POMB FEUI ditunjuk dengan mekanisme internal BPM FEUI. (2) Jika hanya terdapat satu calon PanPel, maka BPM FEUI dapat tetap melaksanakan mekanisme tes uji kelayakan dan kepatutan. (3) Jika tidak ada calon PanPel yang lolos tes uji kelayakan dan kepatutan, maka PanPel ditunjuk dengan mekanisme internal BPM FEUI.

Pasal 18 Calon Panitia Pelaksana dapat mencalonkandiri atau dicalonkan ketika memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 19 Syarat untuk menjadi Ketua Panitia Pelaksana OPK FEUI dan/atauSocAct adalah: 1.

Anggota Aktif MM FEUI dan minimal merupakan mahasiswa tingkat ketiga;

2.

Memiliki IPK minimal 3,00 yang dibuktikan dengan menyerahkan transkrip nilai akademis terakhir;

3.

Menyerahkan daftar riwayat hidup;

4.

Membuat dan menyerahkan pre-proposal, alasan pencalonan diri, dan daftar riwayat hidup anggota panitia yang lain;

5.

Bersedia untuk tidak lulus hingga penyerahan LPJ kepada BPM FEUI;

6.

Bukan pengurus dan/atau terafiliasi dengan partai politik;

7.

Tidak sedang cuti kuliah atau terancam Drop Out.

Pasal 20 Syarat untuk menjadi Ketua Panitia Pelaksana OsJur adalah: 1.

Anggota Aktif MM FEUI;

2.

Memiliki IPK minimal 3,00 yang dibuktikan dengan menyerahkan transkrip nilai akademis terakhir;

3.

Ditunjuk oleh ketua BSO keilmuan yang berada dalam lingkungan FEUI yang disertai bukti surat tugas;

4.

Apabila terdapat program studi yang belum memiliki BSO keilmuan, penanggung jawab penyelenggaraan OsJur program studi tersebut dipegang oleh suatu pihak yang diberi amanat oleh BPM FEUI;

5.

Menyerahkan daftar riwayat hidup;

6.

Membuat dan menyerahkan pre-proposal acara kepada BPM FEUI;

7.

Bukan pengurus dan/atau terafiliasi dengan partai politik;

8.

Tidak sedang cuti kuliah dan terancam Drop Out.

Pasal 21 Syarat untuk menjadi Ketua Panitia Pelaksana OsGam: 1.

Anggota Aktif MM FEUI;

2.

Memiliki IPK minimal 3,00 yang dibuktikan dengan menyerahkan transkrip nilai akademis terakhir;

3.

Ditunjuk oleh ketua BSO keagamaan yang berada dalam lingkungan FEUI yang disertai bukti surat tugas;

4.

Menyerahkan daftar riwayat hidup;

5.

Membuat dan menyerahkan pre-proposal acara kepada BPM FEUI;

6.

Bukan pengurus dan/atau terafiliasi dengan partai politik;

7.

Tidak sedang cuti kuliah dan terancam Drop Out;

8.

Untuk OsGam yang tidak memiliki BSO keagamaan di lingkungan FEUI,peserta OsGam yang berkaitan diwajibkan untukmengikuti rangkaian kegiatan mahasiswa baru yang diselenggarakan oleh organisasi keagamaan mahasiswa di tingkat universitas yang difasilitasi oleh BPM FEUI.

BagianKedua Tugas, Wewenang dan Kewajiban PanPel

Pasal 22 PanPel bertugas: 1.

membuat parameter keberhasilan setiap kegiatan POMB FEUI sesuai persetujuan DPP;

2.

membuat petunjuk pelaksanaan setiap kegiatan;

3.

mencapai parameter kegiatan keberhasilan yang telah disetujui oleh DPP;

4.

melaksanakan petunjuk pelaksanaan setiap kegiatan.

Pasal 23 PanPel berwenang: 1.

membuat ketentuan yang tidak bertentangan dengan ketetapan ini, dan aturan lain yang terkait;

2.

menjatuhkan sanksi yang wajar kepada peserta sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan, dengan berdasar ketentuan yang telah ditetapkan BPM FEUI;

3.

Berhubungan dengan pihak-pihak lain yang dianggap perlu dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ada di FEUI.

Pasal 24 PanPel berkewajiban: 1.

mentaati seluruh ketentuan yang berkaitan dengan kegiatan masing-masing yang telah ditetapkan oleh BPM FEUI dan ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan AD/ART MM FEUI;

2.

melaksanakan POMB FEUI sesuai dengan muatan yang terkandung dalam pasal 4;

3.

melaksanakan POMB FEUI tanpa adanya unsur kekerasan fisik yang dilakukan terhadap peserta POMB FEUI;

4.

memfasilitasi DPP dalam menjalankan tugasnya;

5.

melarang pihak-pihak yang tidak berkepentingan dan/atau berafiliasi terhadap partai politik tertentu terlibat dalam kegiatan bersangkutan;

6.

menyerahkan LPJ tertulis kepada BPM FEUI selambat-lambatnya 40 hari setelah pelaksanaan;

7.

menjelaskan kepada peserta kegiatan masing-masing akan hak dan kewajibannya.

Bagian Ketiga Sanksi dan Pembelaan

Pasal 25 Sanksi diberikan apabila PanPel melanggar ketentuan yang telah ditetapkan BPM FEUI.

Pasal 26 DPP berhak memberikan sanksi kepada PanPel apabila melanggar AD/ART MM FEUI dan/atau pasal 22, 23, dan/atau 24 Undang-Undang ini.

Pasal 27 Jenis sanksi yang dapat dijatuhkan : a.

lisan, jika melanggar pasal 22 dan 23 Undang-Undang ini;

b.

tertulis dan denda, jika mengabaikan pasal 24 Undang-Undang ini.

Pasal 28 PanPel dapat mengajukan pembelaan kepada DPP atas sanksi yang dijatuhkan DPP kepadanya.

Pasal 29 Pembelaan dapat dilakukan jika pihak yangmendapatkan sanksi mengajukan pembelaan secara lisan dan tertulis atas sanksi dijatuhkan dengan dilengkapi bukti-bukti yang ada.

BAB VII PESERTA

Bagian Pertama Kelulusan POMB FEUI

Pasal 30 (1) Peserta POMB FEUI dinyatakan lulus POMB FEUI dengan ketentuan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan POMB FEUI dan memenuhi standar minimum kelulusan yang disyaratkan. (2) Anggota Biasa MM FEUI yang tidak mengikuti seluruh rangkaian POMB FEUI dinyatakan tidak lulus POMB FEUI.

Pasal 31 Seorang peserta POMB FEUI dapat lulus dari POMB FEUI, jika : a.

Minimum Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dalam POMB FEUI yang harus dicapai adalah 2,00;

b.

Tidak ada nilai 0 (nihil) di masing-masing kategori kegiatan POMB FEUI;

c.

Ketentuan lebih rinci akan diatur dalam ketetapan selanjutnya.

Pasal 32 BPM FEUI adalah pihak yang berhak menetapkanhasil akhir penilaian terhadap peserta POMB FEUI.

Pasal 33

Peserta POMB FEUI yang dinyatakan tidak lulus POMB FEUI tidak mendapatkan status Anggota Aktif MM FEUI dan tidak memperoleh hak-hak Anggota Aktif MM FEUI.

Pasal 34 Anggota Biasa MMFEUI yang dinyatakan tidak lulus POMB FEUI dapat mendapatkan status Anggota Aktif MM FEUIapabilamengikuti dan lulus POMB FEUI tahun berikutnya.

Bagian Kedua Sanksi dan Pembelaan

Pasal 35 Sanksi diberikan apabila Peserta POMB FEUI melanggar ketentuan yang telah ditetapkan PanPel.

Pasal 36 PanPel berhak memberikan sanksi kepada peserta POMB FEUI sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh PanPel atas persetujuan BPM FEUI.

Pasal 37 Pembelaan dapat dilakukan jika pihak yang mendapatkan sanksi mengajukan pembelaan secara lisan dan tertulis atas sanksi dijatuhkan dengan dilengkapi bukti-bukti yang ada.

Pasal 38 Peserta POMB FEUI dapat mengajukan pembelaan kepada DPP atas sanksi yang dijatuhkan PanPel kepadanya.

Pasal 39 Peserta POMB FEUI dapat mengajukan pembelaan kepada BPM FEUI atas hasil yang diberikan oleh PanPel.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40 Segala sesuatu yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian.

Pasal 41 Undang-Undang ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Diundangkan di Depok tanggal 14 April 2014 pukul 21.10 Presidium 1,

Andhika Putra Pratama

Presidium 2,

Presidium 3,

Abi Zulfahmi

Ayu Ariandini