MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN KETETAPAN MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN No. 05/MPM/VIII/2014 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN Menimbang :

bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 8 Keputusan Rektor Universitas Katolik Parahyangan Nomor III/PRT/2008-01/04 tentang Organisasi Kemahasiswaan, maka perlu menetapkan Ketetapan Majelis Perwakilan Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja.

Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.155/U/Kep/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;

4.

Statuta Universitas Katolik Parahyangan 2005;

5.

Peraturan Rektor Universitas Katolik Parahyangan No.III/PRT/201406/046 tentang Kegiatan Inisiasi dan Adaptasi bagi Mahasiswa Baru Tahun Akademik 2014/2015 di Universitas Katolik Parahyangan;

6.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persatuan Mahasiswa Unversitas Katolik Parahyangan periode 2013/2014;

-------------------------------------------- MEMUTUSKAN -------------------------------------------Menetapkan :

KETETAPAN

MAJELIS

PERWAKILAN

MAHASISWA

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN TENTANG SUSUNAN ORGANISASI

DAN

TATA

KERJA

MAJELIS

PERWAKILAN

MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

Sekretariat : Jl. Ciumbuleuit No. 94 Bandung 40141 Tlp.: (022) 2032655 psw. 107 Fax : (022) 2031110, E-mail : [email protected]

MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam ketetapan ini yang dimaksud dengan: 1.

Majelis Perwakilan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan yang selanjutnya disingkat dengan MPM UNPAR adalah lembaga tertinggi dalam Persatuan Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan yang memiliki fungsi legislasi dan yudisial; BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2

1.

MPM Unpar adalah lembaga tertinggi yang ada di PM Unpar ;

2.

MPM dipimpin oleh Ketua MPM dan Internal Inspector.

Pasal 3 MPM Unpar mempunyai tugas menyelenggarakan urusan legislatif dan yudikatif dalam PM Unpar. Pasal 4 Dalam

melaksanakan

tugas

sebagaimana

dimaksud

dalam

Pasal

2,

MPM

Unpar

menyelenggarakan fungsi : 1. perumusan dan penetapan peraturan yang berlaku di lingkungan PM Unpar; 2. pengawasan pelaksanaan peraturan yang berlaku di lingkungan PM Unpar; 3. pengenaan sanksi atas pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di lingkungan PM Unpar. Pasal 5 Susunan organisasi MPM terdiri atas : a. Ketua MPM; b. Internal Inspector; c. Badan Urusan Rumah Tangga; d. Sekretaris Jenderal;


MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN e. Komisi Kelembagaan dan Sumberdaya; f. Komisi Penelitian dan Pengembangan; g. Komisi Hubungan Masyarakat. BAB III KETUA MPM UNPAR Pasal 6 Ketua MPM Unpar adalah pemimpin MPM Unpar dalam menjalankan fungsi legislatif MPM Unpar. Pasal 7 Ketua MPM Unpar mempunyai tugas sebagai penanggungjawab fungsi legislatif MPM unpar dan bertanggung jawab atas segala kegiatan MPM Unpar Pasal 8 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Ketua MPM Unpar menyelenggarakan fungsi : a. perumusan dan penetapan peraturan di lingkungan PM Unpar; b. pembuat kebijakan teknis di dalam MPM Unpar; c. penanggungjawab atas seluruh pelaksanaan program kerja MPM Unpar. BAB IV INTERNAL INSPECTOR Pasal 9 Internal Inspector adalah pemimpin MPM Unpar dalam menjalankan fungsi yudikatif MPM Unpar. Pasal 10 Internal

Inspector

memiliki

tugas

melaksanakan

fungsi

yudikatif

MPM

Unpar,

bertanggungjawab atas segala bentuk pengawasan, dan pengenaan sanksi di lingkungan PM Unpar. Pasal 11


MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Internal Inspector menyelenggarakan fungsi : a. pengawasan langsung dan tidak langsung seluruh kegiatan lembaga di dalam PM Unpar; b. pengenaan sanksi atas pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di lingkungan PM Unpar; c. penanggungjawab atas seluruh pengawasan dan pengenaan sanksi di lingkungan PM Unpar; d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan peraturan, program kerja seluruh lembaga dalam PM Unpar. BAB V BADAN URUSAN RUMAH TANGGA Pasal 12 Badan Urusan Rumah Tangga bersuboorfinasi dan bertanggungjawab kepada Ketua MPM Unpar. Pasal 13 Badan Urusan Rumah Tangga memiliki tugas pelaksanaan urusan administrasi kesekretariatan, keuangan, dan kerumahtanggan di dalam MPM Unpar. Pasal 14 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13, Badan Urusan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi : a. pelaksana urusan persuratan dan kearsipan MPM Unpar; b. pengelola urusan keuangan dan barang inventaris milik MPM Unpar; c. penyedia dan pengatur penggunaan fasilitas sarana dan prasarana MPM Unpar;

BAB VI SEKRETARIS JENDERAL Pasal 15 Sekretaris Jenderal bersuboordinasi dan bertanggungjawab kepada Ketua MPM Unpar. Pasal 16


MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN Sekretaris Jenderal memiliki tugas melaksanakan sebagai koordinator dan pembina seluruh komisi yang ada di dalam MPM Unpar. Pasal 17 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, Sekretaris Jenderal menyelenggarakan fungsi : a. koordinasi perencanaan pelaksanaan dan pengawasan program kerja komisi-komisi MPM Unpar; b. pembinaan dalam bentuk pengarahan dan pemberi saran, kritik, serta evaluasi atas pelaksanaan program kerja seluruh komisi MPM Unpar.

BAB VII KOMISI KELEMBAGAAN DAN SUMBERDAYA Pasal 18 1. Komisi Kelembagaan dan Sumberdaya bersuboordinasi dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal; 2. Komisi Kelembagaan dan Sumberdaya dipimpin oleh Ketua Komisi Kelembagaan dan Sumberdaya. Pasal 19 Komisi Kelembagaan dan Sumberdaya memiliki tugas pengembangan mutu lembaga dan pembinaan kepada sumberdaya yang ada di dalam PM Unpar. Pasal 20 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, Komisi Kelembagaan dan Sumberdaya menyelenggarakan fungsi : a. pengembangan kualitas lembaga-lembaga dalam PM Unpar; b. pembinaan kualitas sumberdaya yang ada di lembaga dalam PM Unpar; c. pelaksanaan urusan pengangkatan pengurus inti PM Unpar; d. pelaksanaan urusan kaderisasi pengurus inti PM Unpar.

BAB VIII KOMISI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN


MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN Pasal 21 1. Komisi Penelitian dan Pengembangan bersuboordinasi dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal; 2. Komisi Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh Ketua Komisi Penelitian dan Pengembangan. Pasal 22 Komisi Penelitian dan Pengembangan memiliki tugas penelitian dan pengkajian fenomena dan aturan yang ada di dalam PM Unpar. Pasal 23 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22, Komisi Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi : a. penelitian fenomena-fenomena yang terjadi di dalam maupun luar PM Unpar; b. pengkajian berbagai aturan yang berlaku di lingkungan Unpar; c. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan.

BAB IX KOMISI HUBUNGAN MASYARAKAT Pasal 24 1. Komisi Hubungan Masyarakat bersuboordinasi dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal; 2. Komisi Hubungan Masyarakat dipimpin oleh Ketua Komisi Hubungan Masyarakat. Pasal 25 Komisi Hubungan Masyarakat memiliki tugas pengelolaan informasi dan publikasi serta menjalin kemitraan dengan pihak baik di dalam maupun di luar MPM Unpar. Pasal 26 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 25, Komisi Hubungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi : a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi terkait segala kebijakan yang dikeluarkan MPM Unpar ;


MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN b. pengembangan kemitraan dengan lembaga, media, dan masyarakat khususnya mahasiswa Unpar; c. koordinasi pelaksanaan publikasi kegiatan dan kebijakan MPM Unpar; d. pemberian layanan informasi dan sarana penyampaian aspirasi bagi Mahasiswa Unpar. BAB X SUSUNAN KEPENGURUSAN Pasal 27 Susunan kepengurusan MPM Unpar terdiri dari : a. pengurus inti ; b. staff. Pasal 28 1. Susunan pengurus inti sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf a terdiri dari: a. Ketua MPM Unpar ; b. Internal Inspector; c. Badan Urusan Rumah Tangga; d. Sekretaris Jenderal; e. Ketua Komisi. 2. Di luar yang disebutkan dalam pasal 28 ayat 1 adalah susunan staff.

BAB XI TATA KERJA Pasal 29 Setiap satuan kerja membantu pemimpin MPM dalam melaksanakan tugas di bidang tugasnya masing-masing sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan. Pasal 30 Dalam melaksanakan tugas, setiap anggota MPM Unpar menerapakan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronasi baik satuan organisasi di dalam MPM Unpar serta dengan lembaga lain di luar MPM Unpar sesuai dengan tugasnya masing-masing. Pasal 31


MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN 1. Pemimpin MPM Unpar wajib mengawasi bawahannya masing-masing sesuai tugas dan fungsinya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila terjadi penyimpangan; 2. Pemimpin MPM Unpar saling berkoordinasi menjalankan tugas dan fungsinya. Pasal 32 Dalam melaksanakan tugasnya, Internal Inspector dibantu staf di bawahnya dan Internal Inspector wajib mengadakan rapat secara berkala. Pasal 33 Sekretaris Jenderal wajib mengawasi dan mengkoordinir komisi-komisi yang ada di bawahnya, memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan program komisi, dan menyampaikan laporan berkala pada Ketua MPM Unpar. Pasal 34 Setiap Ketua Komisi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dari atasannya dan menyampaikan laporan berkala pada Sekretaris Jenderal tepat pada waktunya. Pasal 35 Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Ketua Komisi dibantu staf yang ada di dalam komisinya dan Ketua Komisi wajib mengadakan rapat secara berkala. BAB XII KETENTUAN LAIN Pasal 36 Hal-hal lain yang belum diatur terkait susunan organisasi dan tata kerja dalam peraturan ini, akana diatur melalui keputusan yang dihasilkan dalam rapat MPM Unpar.

BAB XIII PENUTUP Pasal 37 Perubahanatas susunan organisasi dan tata kerja menurut ketetapan ini, ditetapkan oleh Ketua MPM Unpar melalui Ketetapan MPM Unpar setelah mendapat persetujuan dari anggota MPM Unpar. Pasal 38


MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN Ketetapan MPM UNPAR ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung Tanggal 25 Agustus 2014 MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN Ketua Majelis Perwakilan Mahasiswa

Robertus Bambang 2011200035


MAJELIS PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

Recommend Documents