Lampiran : SK No. 04/SK/KPU.REMA.UPI.H.40/X/2014
PERATURAN KPU REMA UPI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 2015
PERATURAN KPU REMA UPI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BEM REMA UPI
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 (1) Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat MPM REMA UPI adalah lembaga kedaulatan tertinggi organisasi kemahasiswaan Universitas Pendidikan Indonesia. (2) Dewan Perwakilan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat DPM REMA UPI adalah lembaga legislatif mahasiswa tingkat universitas. (3) Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat BEM REMA UPI adalah lembaga eksekutif mahasiswa tingkat universitas. (4) Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI adalah pimpinan tertinggi Lembaga Eksekutif Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. (5) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI adalah sarana pelaksanaan kedaulatan mahasiswa dalam berdemokrasi di REMA UPI. (6) Komisi Pemilihan Umum Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat KPU REMA UPI adalah lembaga yang dibentuk oleh BEM REMA UPI dan DPM REMA UPI, yang bertugas menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI. (7) Dewan Pengawas Pemilihan Umum Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat DPPU REMA UPI adalah lembaga yang dibentuk oleh BEM REMA UPI dan DPM REMA UPI yang bertugas mengawasi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI. (8) Mahkamah Pemilihan Umum Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat MPU REMA UPI adalah lembaga yang dibentuk oleh BEM REMA UPI dan DPM REMA UPI yang bertugas menyelesaikan persengketaan yang berhubungan dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI. (9) Panitia Teknis Pemilihan Umum Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat PTPU REMA UPI adalah panitia yang dibentuk oleh KPU REMA UPI dan bertugas melaksanakan teknis penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI. (10) Bakal calon Presiden dan Wakil Presiden adalah pasangan yang mendaftarkan diri kepada KPU REMA UPI sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI. (11) Calon Presdien dan Wakil Presiden BEM REMA UPI adalah bakal calon Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI yang telah lolos verifikasi KPU REMA UPI (12) Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat pemilih memberikan suara pada hari pemungutan suara. (13) Pemilih adalah seluruh mahasiswa reguler jenjang D3 dan S1 Universitas Pendidikan Indonesiayang masih terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan akademis. BAB II PTPU REMA UPI Pasal 2 (1) PTPU REMA UPI berkedudukan di tingkat pusat. (2) Pembentukan dan pembubaran PTPU REMA UPI ditetapkan melalui keputusan KPU REMA UPI. (3) Susunan kepanitiaan dan mekanisme perekrutan PTPU REMA UPI ditetapkan dalam keputusan KPU REMA UPI.
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
(1) (2) (3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3) (4) (5)
Pasal 3 Tugas dan Wewenang PTPU REMA UPI Mengkoordinasikan teknis kegiatan PTPU REMA UPI di tingkat pusat, fakultas, dan kampus (1) daerah. Melaksanakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI sesuai tahapan yang (2) telah ditetapkan oleh KPU REMA UPI. Mempublikasikan penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI (3) kepada seluruh mahasiswa melalui media-media publikasi yang memungkinkan. Menyediakan logistik dan media lain yang diperlukan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI. Menghitung seluruh hasil perolehan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI. Mensosialisasikan hasil pemungutan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI kepada seluruh mahasiswa. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI kepada KPU REMA UPI.
Pasal 6 Ketua PTPU REMA UPI Ketua PTPU REMA UPI berjumlah satu orang yang dipilih dari dan oleh anggota KPU REMA UPIyang telah disahkan oleh Ketua BEM REMA UPI dan Ketua DPM REMA UPI. Masa tugas Ketua PTPU REMA UPI sama dengan masa tugas anggota KPU REMA UPI lainnya. Ketua PTPU REMA UPI memiliki tugas dan wewenang untuk: a. melaksanakan Undang-undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI nomor 01 tahun 2014; b. memimpin, mengarahkan, dan mengoordinasikan semua fungsi PTPU REMA UPI yang dibawahinya untuk mencapai tujuan penyelenggaraan PemiluPresiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI; c. mengoordinasikan kegiatan PTPU REMA UPI di tingkat pusat, fakultas, dan kampus daerah; d. mengeluarkan kebijakan yang tidak bertentangan dengan Peraturan dan UndangUndang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI terkait teknis penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI; e. mengajukan usulan struktur PTPU REMA UPI yang diperlukan kepada Ketua KPU REMA UPI; dan f. mewakili PTPU REMA UPI untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI kepada KPU REMA UPI.
Pasal 4 Keanggotaan PTPU REMA UPI Keanggotaan PTPU REMA UPI merupakan perwakilan dari tiap-tiap jurusan dan kampus daerah. Mekanisme perekrutan anggota PTPU REMA UPI dilakukan melalui delegasi dan open recruitment dari setiap jurusan dan kampus daerah. Pasal 7 Jika pendaftaran PTPU REMA UPIbelum memenuhi kuota sampai batas waktu yang telah Sekretaris PTPU REMA UPI ditentukan oleh KPU REMA UPI, maka KPU REMA UPI dapat mengesahkan anggota PTPU REMA UPI yang sudah terdaftar. (1) Sekretaris PTPU REMA UPI berjumlah satu orang yang dipilih Ketua PTPU REMA UPI Masa kerja PTPU REMA UPI berakhir setelah PTPU REMA UPI mempertanggungjawabkan (2) Sekretaris PTPU REMA UPI memiliki tugas dan wewenang untuk: Laporan Kegiatan Teknis Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI kepada a. melaksanakan Undang-undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI KPU REMA UPI. nomor 01 tahun 2014; Anggota PTPU REMA UPI bukan merupakan pengurus BEM, DPM, atau MPM REMA UPI b. melaksanakan tugas dan wewenang Ketua PTPU REMA UPI apabila Ketua PTPU yang sedang menjabat. REMA UPI berhalangan hadir; c. memimpin, mengarahkan, dan mengkoordinasikan semua fungsi kesekretariatan PTPU Pasal 5 REMA UPI; Struktur PTPU REMA UPI d. mengagendakan aktivitas yang akan dilakukan oleh PTPU REMA UPI; dan Struktur PTPU REMA UPI minimal terdiri dari: e. mempertanggungjawabkan semua permasalahan kesekretariatan kepada Ketua PTPU a. Ketua PTPU REMA UPI; REMA UPI. b. Sekretaris PTPU REMA UPI; Pasal 8 c. Bendahara PTPU REMA UPI; dan Bendahara PTPU REMA UPI d. Divisi-divisi PTPU REMA UPI. Divisi-divisi PTPU REMA UPI terdiri dari: (1) BendaharaPTPU REMA UPI berjumlah satu orang berjumlah satu orang yang dipilih Ketua a. Divisi KPPS (Kampanye, Pemungutan, dan Penghitungan Suara); PTPU REMA b. Divisi Logistik; (2) Bendahara PTPU REMA UPI memiliki tugas dan wewenang untuk: c. Divisi HPD (Humas, Publikasi, dan Dokumentasi); a. melaksanakan Undang-undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA d. Divisi Kesekretariatan; UPI nomor 01 tahun 2014; e. Divisi Konsumsi; b. mengeluarkan kebijakan dalam hal keuangan di PTPU REMA UPI yang tidak f. Divisi Transportasi; dan bertentangan dengan Komisi Keuangan KPU REMA UPI dan Peraturan KPU REMA UPI g. Divisi Keamanan. tentang Penyelenggaraan Teknis Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden BEM Setiap divisi PTPU REMA UPI dipimpin oleh seorang ketua divisi yang dipilih oleh Ketua REMA UPI 2015; PTPU REMA UPI dari anggota divisi yang bersangkutan. c. mengatur anggaran keuangan PTPU REMA UPI; Pembentukan dan struktur PTPU REMA UPI disahkan oleh Ketua KPU REMA UPI. d. mengumpulkan, mengatur, dan menyusun secara sistematis berkas-berkas keuangan Setiap anggota PTPU REMA UPI berada di bawah Ketua PTPU REMA UPI secara struktural PTPU REMA UPI; dan fungsional. e. mencatat arus kas pemasukan dan pengeluaran PTPU REMA UPI; f. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan divisi lainnya dalam hal keuangan; dan
g. mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Ketua PTPU REMA UPI dalam hal keuangan.
(1) (2)
(3)
(1) (2)
(1) (2)
Pasal 12 Divisi Kesekretariatan Pasal 9 (1) Anggota Divisi Kesekretariatan berjumlah minimal tiga orang yang dipilih oleh Ketua PTPU Divisi KPPS REMA UPI. Divisi KPPS terdiri dari KPPS pusat, KPPS fakultas, dan KPPS kampus daerah yang (2) Divisi Kesekretariatan memiliki tugas dan wewenang untuk: beranggotakan masing-masing minimal tiga orang yang dipilih oleh Ketua PTPU REMA UPI. a. melaksanakan Undang-undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI Divisi KPPS pusat memiliki tugas dan wewenang untuk: nomor 01 tahun 2014; a. melaksanakan Undang-undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI b. melaksanakan dan mengoordinasikan fungsi kesekretariatan PTPU REMA UPI dengan nomor 01 tahun 2014; arahan dan koordinasi dari Sekretaris PTPU REMA UPI; dan b. merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan proses kampanye dan c. mempertanggungjawabkan semua fungsi kesekretariatan kepada Ketua PTPU REMA penghitungan suara ditingkat pusat; UPI melalui Sekretaris PTPU REMA UPI. c. mengkoordinir KPPS fakultas dan KPPS kampus daerah; dan Pasal 13 d. mempertanggungjawabkan semua persiapan dan penyelenggaraan kampanye, Divisi Konsumsi pemungutan, dan penghitungan suara kepada Ketua PTPU REMA UPI. Divisi KPPS fakultas dan KPPS kampus daerah memiliki tugas dan wewenang untuk: (1) Anggota Divisi Konsumsi berjumlah minimal tiga orang yang dipilih oleh Ketua PTPU REMA a. melaksanakan Undang-undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI UPI. nomor 01 tahun 2014; (2) Divisi Konsumsi memiliki tugas dan wewenang untuk: b. merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan proses kampanye, a. melaksanakan Undang-undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI pemungutan, dan penghitungan suara di tingkat fakultas dan kampus daerah; nomor 01 tahun 2014; c. berkoordinasi dengan KPPS pusat; dan b. merencanakan dan menyediakan konsumsi untuk kegiatan kampanye dan pemungutan d. mempertanggungjawabkan semua persiapan dan penyelenggaraan kampanye, suara; dan pemungutan, dan penghitungan suara kepada Ketua PTPU REMA UPI. c. mempertanggungjawabkan semua persiapan dan penyediaan konsumsi kepada Ketua PTPU REMA UPI. Pasal 10 Divisi Logistik Pasal 14 Divisi Transportasi Anggota Divisi Logistik berjumlah minimal tiga orang yang dipilih oleh Ketua PTPU REMA UPI. (1) Anggota Divisi Transportasi berjumlah minimal tiga orang yang dipilih oleh Ketua PTPU Divisi Logistik memiliki tugas dan wewenang untuk: REMA UPI. a. melaksanakan Undang-undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI (2) Divisi Transportasi memiliki tugas dan wewenang untuk: nomor 01 tahun 2014; a. melaksanakan Undang-undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI b. merencanakan dan menyediakan peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam nomor 01 tahun 2014; setiap tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI; b. mempersiapkan dan menyediakan transportasi untuk kepentingan kampanye, distribusi c. merencanakan dan menyediakan logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM logistik dan aktivitas PTPU REMA UPI lainnya; dan REMA UPI, yang meliputi: kartu suara, kotak suara, tinta, dan logistik lainnya yang c. mempertanggungjawabkan semua persiapan dan penyediaan transportasi kepada diperlukan pada saat pemungutan dan penghitungan suara; Ketua PTPU REMA UPI. d. mendistribusikan logistik PemiluPresiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPIuntuk Pasal 15 semua TPS, paling lambat satu hari sebelum proses pemungutan suara dilakukan; dan Divisi Keamanan e. mempertanggungjawabkan semua persiapan dan penyediaan logistik kepada Ketua PTPU REMA UPI. (1) Divisi Keamanan berjumlah minimal tiga orang yang dipilih oleh ketua PTPU REMA UPI. (2) Divisi Keamanan memiliki tugas dan wewenang: Pasal 11 a. melaksanakan Undang-undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI Divisi HPD (Humas, Publikasi, dan Dokumentasi) nomor 01 tahun 2014; Anggota Divisi HPD berjumlah minimal tiga orang yang dipilih oleh Ketua PTPU REMA UPI. b. mengamankan setiap kegiatan yang berkaitan dengan Pemilu Presiden dan Wakil Divisi HPD memiliki tugas dan wewenang untuk: Presiden BEM REMA UPI; a. melaksanakan Undang-undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI c. melakukan koordinasi dengan divisi lainnya dalam hal keamanan; dan nomor 01 tahun 2014; d. mempertanggungjawabkan keamanan selama Pemilu Presiden dan Wakil Presiden b. melakukan komunikasi dengan pihak-pihak yang penting atau berkepentingan dalam BEM REMA UPIberlangsung kepada Ketua PTPU REMA UPI. penyelenggaraan PemiluPresiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI; c. memublikasikan semua bentuk aktivitas, proses, dan hasil penyelenggaraan Pasal 16 PemiluPresiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI; Permusyawaratan PTPU REMA UPI d. mendokumentasikan semua aktivitas dan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPIdalam bentuk audio, visual, dan audiovisual; dan (1) Jenis-jenis permusyawaratan PTPU REMA UPI terdiri dari: rapat pimpinan, rapat divisi, dan e. mempertanggungjawabkan semua persiapan dan penyelenggaraan humas, publikasi, rapat panitia. dan dokumentasi kepada Ketua PTPU REMA UPI. (2) Setiap jenis permusyawaratan dapat dihadiri oleh anggota KPU REMA UPI.
Pasal 17 Pasal 23 Rapat Pimpinan Mekanisme Pencalonan (1) Rapat pimpinan adalah rapat yang dihadiri oleh ketua, sekretaris, bendahara, dan ketua (1) Waktu pendaftaran dan verifikasi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA divisi yang ada di dalam PTPU REMA UPI. UPIditetapkan oleh KPU REMA UPI. (2) Rapat pimpinan dianggap sah apabila minimal dihadiri oleh Ketua PTPU REMA UPI dan 2/3 (2) Mahasiswa yang berminat menjadi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA ketua atau delegasidari jumlah divisi PTPU REMA UPI. UPI mendaftarkan diri kepada KPU REMA UPI dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh KPU REMA UPI sesuai waktu yang Pasal 18 ditetapkan secara bersamaan. Rapat Divisi (3) Bakal calon Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI Seluruh bakal calon Presiden dan (1) Rapat divisi adalah rapat yang dihadiri oleh anggota divisi penyelenggara yang ada di dalam Wakil Presiden BEM REMA UPI harus melewati mekanisme verifikasi yang ditentukan oleh PTPU REMA UPI untuk membahas hal-hal yang bersifat spesifik untuk tiap-tiap divisi. KPU REMA UPI. (2) Rapat divisi dianggap sah apabila minimal dihadiri oleh dua anggota divisi atas (4) Bakal calon Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI yang lolos verifikasi akan sepengetahuan ketua divisi. berubah statusnya menjadi calon Presiden dan Wakil PresidenBEM REMA UPI. (3) Rapat divisi dapat dihadiri oleh Ketua PTPU REMA UPI. (5) Apabila hingga batas waktu yang telah ditetapkan, bakal calon Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI kurang dari dua pasang calon dan/atau tidak ada satu pun yang lolos Pasal 19 verifikasi, maka KPU REMA UPI membuka kembali pendaftaran bakal calon Presiden dan Rapat Panitia Wakil Presiden BEM REMA UPI dengan waktu yang ditentukan oleh KPU REMA UPI. (1) Rapat panitia adalah rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota PTPU REMA UPI untuk Pasal 24 membahas hal-hal yang bersifat umum dan berlaku untuk semua anggota PTPU REMA UPI. Mekanisme Verifikasi (2) Rapat panitia dianggap sah apabila minimal dihadiri oleh Ketua PTPU REMA UPI atau yang mewakilinya dan perwakilan masing-masing divisi. (1) Verifikasi sekurang-kurangnya dihadiri oleh Ketua KPUREMA UPI atau yang mewakili, perwakilan Komisi Konstitusi, dan perwakilan Komisi Administrasi. Pasal 20 (2) Seluruh persyaratan calon yang ditetapkan KPU REMA UPI bersifat wajib. Pengambilan Keputusan PTPU REMA UPI (3) Dalam proses verifikasi, KPU REMA UPI meneliti dan menyeleksi seluruh persyaratan bakal (1) Pengambilan keputusan permusyawaratan PTPU REMA UPI pada dasarnya diusahakan calon Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPIdan menetapkan bakal calon Presiden dengan cara musyawarah untuk mufakat. dan Wakil Presiden BEM REMA UPI yang sudah melengkapi persyaratan sebagai calon (2) Apabila usaha sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (1) tidak berhasil mencapai Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI. kesepakatan, maka keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. (4) Seorang bakal calon Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI dinyatakan lolos verifikasi jika memenuhi persyaratan sebagai berikut: Pasal 21 a) Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, yang dinyatakan secara lisan dan Keuangan PTPU REMA UPI tertulis; (1) Keuangan PTPU REMA UPI berasal dari alokasi dana KPU REMA UPI dan sumber lainnya b) mahasiswa UPI jenjang D3 atau S1 minimal tingkat tiga yang dibuktikan dengan fotokopi yang halal dan tidak mengikat. KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) bolak-balik dan KRS (Kartu Rencana Studi) terbaru; (2) Sumber keuangan yang dimaksud pada ayat (1) adalah bukan berasal dari perusahaan c) memahami Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dapat dibuktikan dengan esai dalam rokok, partai politik,dan pihak asing. bahasa Indonesia dan bahasa Inggris (masing-masing minimal satu halaman) serta uji (3) Setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan PTPU REMA UPI harus dilaporkan kepada kelayakan dengan tema “Optimalisasi Peran BEM REMA UPI sebagai Bentuk Bakti Komisi Keuangan KPU REMA UPI dan akan diaudit secara rutin setiap pekan oleh Komisi Mahasiswa dalam Mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi.”; Supervisi KPU REMA UPI. d) pernah mengikuti Masa Orientasi Kampus yang dibuktikan oleh sertifikat kelulusan atau surat pernyataan pernah mengikuti kegiatan tersebut yang bermaterai Rp 6.000,- dan BAB III ditandatangani oleh dua orang saksi; BAKAL CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BEM REMA UPI e) telah mengikuti kegiatan pengaderan minimal tingkat jurusan yang dibuktikan oleh Pasal 22 sertifikat kelulusan atau surat keterangan dari lembaga penyelenggara; KETENTUAN UMUM f) mendapatkan dukungan minimal sebanyak 5 mahasiswa yang berasal dari setiap (1) Bakal calon Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI adalah mahasiswa yang kampus UPI daerah dan minimal 30 mahasiswa yang terdiri dari minimal 60% jumlah mendaftarkan diri sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI dalam himpunan di setiap fakultas yang tidak sama dengan calon lain dan dibuktikan dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI atas nama pribadi. lembar dukungan yang berisi nama, nim, jurusan, tanda tangan dan dilengkapi foto copy (2) CalonPresiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI adalah bakal calon Presiden dan Wakil KTM bolak-balik. Presiden BEM REMA UPIyang telah lolosverifikasi yang dilakukan oleh KPU REMA UPI. g) sehat jasmani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang terbaru; (3) Verifikasi adalah proses pemeriksaan yang dilakukan oleh KPU REMA UPI terhadap bakal h) membuat surat pernyataan tidak akan menjabat sebagai ketua umum dalam organisasi calon Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI dalam rangka penyaringan bakal calon manapunsetelah terpilih menjadi Presiden atau Wakil presiden BEM REMA UPI, dan Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI untuk menjadi calon Presiden dan Wakil ditandatangani di atas materai Rp 6000,-; Presiden BEM REMA UPI. i) tidak tercatat sebagai anggota perangkat Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI atau perangkat lain yang dibentuk oleh perangkat Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI;
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(1) (2) (3) (4)
(1)
(2)
j) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan MPM REMA UPI, yang (1) Mekanisme pengunduran diri pra-verifikasi: dibuktikan dengan surat keterangan dari Ketua MPM REMA UPI; a) mekanisme pengunduran diri pra-verifikasi bakal calon Presiden dan Wakil Presiden k) memiliki visi dan misi yang jelas dan dibuktikan dengan rencana program secara tertulis; BEM REMA UPI sebelum lulus verifikasi dilakukan dengan membuat surat pengunduran l) bersedia untuk dipilih dan mematuhi segala peraturan REMA UPI yang dinyatakan diri secara resmi kepada KPU REMA UPI; dan secara tertulis; b) bakal calon Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI yang tidak mengikuti m) memiliki IPK minimal 2,75 yang dibuktikan dengan transkip nilai. verifikasi pada waktu yang telah ditetapkan oleh KPU REMA UPI, dianggap n) menandatangani surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai calon Presiden mengundurkan diri. dan Wakil Presiden BEM REMA UPI di atas materai Rp 6.000,-,. (2) Mekanisme pengunduran diri pasca-verifikasi: a) mekanisme pengunduran diri calon Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI Pasal 25 setelah lulus verifikasi dilakukan dengan membuat surat pengunduran diri secara resmi Mekanisme Pasca Verifikasi dan tertulis kepada KPU REMA UPI; Seluruh bakal calon Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI yang lulus verifikasi b) ajuan pengunduran diri calon Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI diterima wajib menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) mengenai seluruh peraturan apabila disertai dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan disepakati oleh Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI. KPU REMA UPI; MoU yang dimaksud pada ayat (1) ditandatangani di atas materai dengan nilai nominal c) calon Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI yang mengundurkan diri wajib sebesar Rp 6000,- dan dilakukan secara terbuka dihadapan perwakilan KPU REMA UPI, membuat surat terbuka berupa pemohonan maaf kepada seluruh mahasiswa UPI MPU REMA UPI, dan DPPU REMA UPI. dengan ketentuan: Setelah ayat (2) dilakukan, KPU REMA UPI menetapkan seluruh bakal calon Presiden dan i. dilaksanakan di tiap fakultas dengan dihadiri oleh minimal tiga puluh orang pada fakultas tersebut yang tercantum pada form pendukung; dan Wakil Presiden BEM REMA UPI yang lulus verifikasi sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI. ii. dipenuhi dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah memenuhipada pasal (28) Setelah ayat (3) dilakukan, KPU REMA UPI mengadakan pengundian nomor urut calon ayat (2) poin (b). Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI dihadapan seluruh calon Presiden dan Wakil d) calon Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI yang mengundurkan diri setelah Presiden BEM REMA UPI, MPU REMA UPI, dan DPPU REMA UPI. memenuhi ayat (2) poin (a), (b), dan (c), wajib membayar denda sebesar Rp 2.000.000,KPU REMA UPI mengumumkan seluruh calon Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA (dua juta rupiah) kepada KPU REMA UPI; dan UPI kepada seluruh mahasiswa UPI pada waktu yang telah ditentukan oleh KPU REMA e) surat yang dimaksud dalam pasal (28) ayat (2) poin (c) tersebut harus disertakan Surat UPI. Keputusan KPU REMA UPI. Bakal calon Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPIyang lulus verifikasi wajib hadir BAB IV dalam acara penetapan dan pengumuman calon Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA TIM SUKSES CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BEM REMA UPI UPI kepada seluruh mahasiswa UPI. Pasal 29 Apabila bakal calon Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI yang telah lulus verifikasi tidak hadir tepat waktu tanpa konfirmasi pada saat penetapan dan pengumuman calon (1) Tim sukses adalah sekelompok mahasiswa UPI yang terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI yang telah ditetapkan oleh KPU REMA UPI, akademis jenjang D3 dan S1 UPI yang membantu calon Presiden dan Wakil Presiden BEM maka bakal calon Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI tersebut dianggap REMA UPI untuk memperoleh suara sebanyak-banyaknya. mengundurkan diri. (2) Tim sukses dibentuk dan didaftarkan oleh calon Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI. Pasal 26 (3) Nama-nama anggota tim sukses harus terdaftar secara resmi dan disahkan oleh KPU REMA Hak Calon Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI UPI. Membentuk tim sukses yang didaftarkan secara resmi di KPU REMA UPI pada waktu yang (4) Tim sukses harus mempunyai tujuan yang berkesesuaian dengan asas Pemilu Presiden dan telah ditentukan. Wakil Presiden BEMREMA UPI yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil Mengutus saksi dalam proses pemungutan dan penghitungan suara yang didaftarkan secara dibuktikan secara tertulis oleh koordinator atau ketua tim sukses. resmi di KPU REMA UPI paling lambat tiga hari sebelum proses pemungutan suara. (5) Jumlah anggota tim sukses tidak ditentukan. Berkampanye sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh KPU REMA UPI. Pasal 30 Dapat menghadiri rekapitulasi penghitungan suara. Syarat Pembentukan Tim Sukses Pasal 27 Tim sukses calon Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI harus memenuhi persyaratan Kewajiban Calon Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI sebagai berikut: Calon Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI wajib menaati seluruh Peraturan dan a) dibentuk oleh calon Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI yang kemudian disahkan Undang-undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI nomor 01 Tahun dan ditetapkan oleh KPU REMA UPI; 2014 dan mengikuti rangkaian kegiatan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA b) dipimpin oleh seorang koordinator atau ketua yang tidak merangkap sebagai calonPresiden UPI yang telah ditetapkan oleh KPU REMA UPI. dan Wakil Presiden BEM REMA UPI; Menjamin segala kebutuhan saksi dan tim sukses serta bertanggung jawab atas segala c) memiliki sekretariat tetap yang tidak sama dengan tim pemantau atau tim sukses calon aktivitas yang dilakukan oleh saksi dan tim sukses yang telah dibentuknya. Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI yang lain; dan d) seluruh anggota tim sukses tidak menjadi anggota salah satu tim sukses calon Presiden Pasal 28 dan Wakil Presiden BEM REMA UPI yang lainnya. Mekanisme Pengunduran Diri
Pasal 31 Tata Cara Pendaftaran Tim sukses Setiap calon tim sukses didaftarkan oleh calon Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI kepada KPU REMA UPI pada waktu yang ditentukan. Calon tim sukses mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh KPU REMA UPI. Calon tim sukses mengembalikan formulir pendaftaran kepada KPU REMA UPI dengan menyertakan persyaratan berupa: a. nama tim sukses; b. nama, alamat lengkap, dan selembar pas foto terbaru berukuran 3X4 dari setiap anggota tim sukses; c. fotokopi KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) bolak-balik dan KRS (Kartu Rencana Studi) terbaru anggota tim sukses; dan d. alamat lengkap sekretariat tim sukses. e. surat pernyataan seperti yang disebutkan di pasal (29) ayat (4) KPU REMA UPI memberikan persetujuan kepada tim sukses yang memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam ayat (3) dengan memberikan SK (Surat Keterangan) mengenai tim sukses yang bersangkutan dan tanda pengenal (name tag) tim sukses.
(9)
Pasal 32 Syarat Keanggotaan Tim sukses (1) Mahasiswa UPI yang masih aktif dalam perkuliahan, yang dibuktikan dengan fotokopi KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) bolak-balik yang masih berlaku serta fotokopi KRS (Kartu Rencana Studi) yang terbaru. (2) Anggota tim sukses bukan merupakan calon Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI, anggota tim pemantau, anggota PTPU REMA UPI, perangkat Pemilu REMA UPI atau anggota tim sukses dari calon Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI yang lain.
1)
(1) (2) (3)
(4)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
(1) (2)
(3) (4) (5) (6) (7) (8)
Pasal 33 Hak Tim sukses Membantu calon untuk memperoleh suara sebanyak-banyaknya dengan cara yang tidak melanggar peraturan pemilu yang berlaku. Mempublikasikan calon dalam segala bentuk media publikasi dan informasi. Mendapatkan legitimasi dari KPU REMA UPI. Menjadi saksi dalam proses penghitungan suara dengan surat mandat dari calon Presiden dan/atau Wakil Presiden BEM REMA UPI. Membela calonnya dalam suatu proses hukum acara. Melaporkan setiap pelanggaran dan kejanggalan yang terjadi dalam rangkaian proses Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI kepada DPPU REMA UPI.
Tim sukses wajib menyerahkan rencana anggaran keuangan kampanye calon Presiden dan Wakil Presiden Kepada KPU REMA UPI paling lambat empat hari sebelum masa kampanyedan laporan realisasi anggaran dana kampanye calon Presiden dan Wakil Presiden kepada KPU REMA UPI paling lambat empat hari setelah masa kampanye.
Pasal 35 Pergantian Koordinator atau Anggota Tim sukses (1) Tim sukses yang sudah didaftarkan oleh calon dan disetujui oleh KPU REMA UPI tidak diperbolehkan untuk mengganti koordinator atau anggotanya kecuali jika koordinator atau anggota tersebut berhalangan tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan resmi. (2) Surat keterangan resmi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisikan nama dan NIM (Nomor Induk Mahasiswa) orang yang digantikan dan yang menggantikan. (3) Orang yang berposisi sebagai koordinator atau anggota pengganti wajib melengkapi persyaratan administratif berupa: nama, alamat lengkap, fotokopi KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) bolak–balik,dan satu lembar pas foto terbaru berukuran 3x4.
2)
(1) (2) (3) (4)
Pasal 36 Penambahan dan Pengurangan Anggota Tim Sukses Penambahan jumlah anggota tim sukses dapat dilakukan setelah mendapat izin dari KPU REMA UPI dengan memberikan surat keterangan resmi dari calon Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI dan orang-orang yang bersangkutan serta memenuhi persyaratan sebagaimana yang tercantum pada pasal (31). Pengurangan jumlah anggota tim sukses dapat dilakukan setelah mendapat izin dari KPU REMA UPI dengan memberikan surat keterangan resmi dari calon dan orang-orang yang bersangkutan. Pasal 37 Keuangan Tim Sukses Keuangan tim sukses dapat berasal dari calon atau sumber lainnya yang halal dan tidak mengikat. Sumber keuangan yang dimaksud pada ayat (1) adalah bukan berasal dari perusahaan rokok, partai politik, dan pihak asing. Setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan tim sukses harus dilaporkan kepada KPU REMA UPI. Tim sukses wajib menyerahkan rencana anggaran keuangan kampanye calon Presiden dan Wakil Presiden kepada KPU REMA UPI paling lambat empat hari sebelum masa kampanye dan laporan realisasi anggaran dana kampanye calon Presiden dan Wakil Presiden kepada KPU REMA UPI paling lambat empat hari setelah masa kampanye.
Pasal 38 Pasal 34 Larangan-larangan Kewajiban Tim sukses Tim sukses calon Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI dilarang: Menaati dan mematuhi Undang-undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA (1) melakukan aktivitas yang mengganggu jalannya pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil UPI nomor 01 tahun 2014 dan segala ketentuan yang telah ditetapkan KPU REMA UPI. Presiden BEM REMA UPI, seperti: Menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilu Presiden dan a. melakukan kampanye di masa tenang; Wakil Presiden BEM REMA UPI serta menunjukan sikap hormat dan sopan kepada b. mengganggu kemanan dan ketertiban umum; penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI. c. merusak logistik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI; Mempersiapkan dan melancarkan proses kampanye calonnya. (2) melakukan hal-hal yang merugikan calon Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI Memakai kartu tanda pengenal tim sukses yang diberikan oleh KPU REMA UPI pada setiap yang lain, seperti: aktivitas sebagai tim sukses. a. melakukan kampanye negatif terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA Berada di wilayah kampanye pada saat kampanye lisan calonnya berlangsung. UPI tertentu; Bertanggungjawab atas segala resiko dari kegiatan kampanye calonnya. b. menyampaikan berita atau pernyataan yang menyudutkan calon Presiden dan Wakil Menghormati calon Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI dan tim sukses yang Presiden BEM REMA UPI tertentu; dan lain. Membersihkan wilayah kampanye dari segala bentuk media kampanye saat masa kampanye berakhir atau ketika memasuki masa sunyi kampanye.
c. merusak atau menutupi media kampanye calon Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI yang lain. (3) menerima anggaran atau bantuan dana dari partai politik, perusahaan rokok, atau pihak asing; dan (4) melakukan hal-hal lain yang dilarang dalam peraturan kampanye calon Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI. Pasal 39 Pelanggaran dan Sanksi Keputusan mengenai pelanggaran dan penjatuhan sanksi atas ketentuan-ketentuan mengenai larangan-larangan tim sukses dalam melakukan aktivitasnya pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI diatur dan ditetapkan oleh MPU REMA UPI BAB V KAMPANYE PEMILIHAN UMUM CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BEM REMA UPI Pasal 40 Definisi (1) Kampanye adalah serangkaian aktivitas terencana dengan tujuan untuk mempromosikan seseorang atau kelompok. (2) Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI adalah aktivitas calon Presiden dan Wakil Presiden beserta Tim Suksesnya untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi misi serta program-programnya dengan mematuhi aturan yang telah dibuat KPU REMA UPI. Pasal 41 Penyelenggaraan Kampanye (1) Dalam penyelenggaraan kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI , setiap mahasiswa mempunyai kebebasan untuk menghadirinya. (2) Etika, peraturan, waktu, dan tema kampanye diatur oleh KPU REMA UPI. (3) Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI antara lain berupa : a. kampanye tulisan; dan b. kampanye lisan.
c. d. e. f. g. h. i. j. k.
melibatkan pihak di luar REMA UPI; mengganggu aktivitas kampanye kandidat lain; menghasut dan memecah belah mahasiswa; melakuakan kampanye negatif dengan menghina SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan) mengganggu keamanan dan ketertiban umum; mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan menggunakan kekerasan; melakukan tindakan-tindakan yang melanggar tata susila dan norma-norma yang berlaku di masyarakat; melakukan tindakan-tindakan yang melanggar tata susila dan norma-norma yang berlaku di masyarakat; atau menggunakan hal-hal yang melanggar tata susila dan norma-norma yang berlaku di masyarakat sebagai media kampanye
Pasal 44 Pelaksanaan Kampanye (1) Pelaksanaan kegiatan kampanye Pemilihan Umum REMA UPI dilakukan sejak tanggal yang ditentukan oleh KPU REMA UPI. (2) Jadwal waktu dan tempat berkampanye calon Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI diatur kemudian oleh KPU REMA UPI. Pasal 45 Tema Kampanye (1) Tema kampanye tidak boleh menjatuhkan calon Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI yang lain dan menyinggung masalah suku, agama, ras, dan antar golongan. (2) Tema kampanye lisan ditentukan oleh KPU REMA UPI. (3) Kampanye lisan berisiprogram masing-masing calon Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI.
Pasal 46 Mekanisme Pra-kampanye (1) Setiap calon Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI mendaftarkan media kampanye kepada KPU REMA UPI, serta menyerahkan perencanaananggaran dana kampanye kepada KPU REMA UPI paling lambat empat hari sebelum pelaksanaan kampanye. Pasal 42 (2) Media kampanye berupa buletin, pamflet, poster, leaflet, booklet, spanduk, baliho, atau Ketentuan Kampanye media lain yang memungkinkan harus diserahkan terlebih dahulu kepada KPU REMA UPI (1) Kampanye secara lisan dapat dilakukan dengan cara monolog, dialog, iklan media untuk dibubuhi logo asli KPU REMA UPI. elektronik, dan debat terbuka. (2) Kampanye tulisan dapat menggunakan media berupa buletin, pamflet, poster, leaflet, Pasal 47 booklet, spanduk, baliho, surat kabar, atau media lain yang memungkinkan. Masa Tenang (3) Media kampanye berupa buletin, pamflet, poster, leaflet, booklet, spanduk, dan baliho wajib (1) Masa tenang adalah waktu di saat tidak ada lagi kampanye dalam bentuk apapun. dibubuhi stempel oleh KPU REMA UPI. (2) Rentang masa tenang dimulai satu hari setelah kampanye berakhir sampai batas waktu (4) Kampanye yang dilakukan melalui berbagai mediaharus diketahui dan disetujui oleh KPU yang ditetapkan oleh KPU REMA UPI. REMA UPI. (3) Selama masa tenang, seluruh media kampanye harus sudah dibersihkan oleh tim sukses (5) Media kampanye yang tidak dibubuhi stempel asli KPU REMA UPI tidak diperkenankan calon yang bersangkutan. untuk dipakai sebagai media kampanye. (4) Apabila pada masa tenang masih terdapat media kampanye, maka calon yang bersangkutan (6) Pemasangan media kampanye berupa pamflet, poster, spanduk, dan baliho tidak boleh akan mendapatkan sanksi sesuai dengan ketetapan MPU REMA UPI. menutupi media kampanye calon Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI yang lain. (7) Tempat pemasangan media kampanye tulisan harus berada di dalam Kampus UPI. Pasal 48 Pelanggaran dan Sanksi Pasal 43 Keputusan mengenai pelanggaran dan penjatuhan sanksi atas ketentuan mengenai laranganLarangan Kampanye larangan dalam pelaksanaan kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI Dalam kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI dilarang : diatur dan ditetapkan oleh MPU REMA UPI. a. Menggunakan atribut parpol atau ormas tertentu; b. menggunakan iklan atau gambar rokok;
Pasal 49 Ketentuan Tambahan Setiap bentuk pengeluaran dana yang terpakai untuk kepentingan kampanye calon Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI harus dilaporkan kepada KPU REMA UPI pada waktu yang akan ditentukan kemudian oleh KPU REMA UPI, yaitu selambat-lambatnya empat hari setelah masa kampanye.
BAB VI PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BEM REMA UPI
e) f) g) h) i) j) k) l)
meja dan tempat duduk saksi; meja dan tempat duduk pemilih; meja dan tempat duduk pengawas; meja dan tempat duduk pemantau; lembar daftar pemilih tetap; tabel turus hasil penghitungan suara; lembar berita acara; dan papan atau poster daftar calon Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI dan tata cara pemilihan. (2) Pengaturan lokasi penempatan kelengkapan TPS diatur oleh PTPU REMA UPI atau KPPS fakultas atau KPPS kampus daerah disesuaikan dengan lokasi pemungutan suara. (3) Apabila di lapangan ada beberapa kelengkapan TPS yang tidak terpenuhi, maka pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI tetap dilaksanakan selama kelengkapan yang tidak ada tersebut tidak menghalangi jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara.
Pasal 50 (1) Pemungutan suara adalah proses pengambilan suara yang difasilitasi oleh PTPU REMA UPI dengan memberikan kesempatan kepada setiap pemilih untuk memberikan suaranya dengan mencoblos kartu suara yang telah disediakan di tempat pemungutan suara. Pasal 54 (2) Kartu suara adalah kartu yang dikeluarkan oleh KPU REMA UPI, yang akan digunakan Kartu Suara dalam proses pengambilan suara pada saat pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil (1) Kartu suara dibuat dengan memenuhi ketentuan: Presiden BEM REMA UPI, yang mempunyai ciri-ciri tertentu. a) bahan kertas minimal kertas HVS 60 gram; (3) Area pencoblosan adalah persegi empat pada kartu suara yang berisi nomor urut, foto, dan b) komposisi gambar multiwarna yang terdiri dari area pencoblosan, logo KPU REMA UPI; nama calon Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI. logo UPI, dan identitas kartu suara; dan (4) Penghitungan suara adalah proses evaluasi dan penjumlahan hasil pemungutan suara yang c) ketentuan lain mengenai kartu suara disesuaikan dengan kebutuhan. dilakukan oleh PTPU REMA UPI di tempat pemungutan suara. (2) Cara pelipatan kartu suara ditentukan oleh KPU REMA UPI secara teknis. (5) Hak pilih adalah hak untuk memberikan suara pada proses pemungutan suara sesuai (3) Setiap TPS akan mendapatkan jumlah kartu suara sebanyak 20% sampai 80% dari seluruh dengan peraturan yang telah ditentukan oleh KPU REMA UPI. pemilih disesuaikan dengan peluang penggunaan hak suara oleh pemilih di wilayah masing(6) Saksi adalah utusan calon yang di perkuat dengan adanya mandat dari calon, yang masing. dibuktikan secara tertulis. (4) Apabila terjadi kekurangan kartu suara di satu atau beberapa TPS, maka KPPS fakultas atau KPPS kampus daerah dapat mengambil kekurangannya di PTPU REMA UPI. Pasal 51 Pemungutan suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI dilaksanakan diseluruh daerah pemungutan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh KPU REMA UPI. Pasal 55
(1)
(2) (3) (4) (5)
Pasal 52 Tempat Pemungutan Suara TPS dibangun oleh KPPS di tempat yang terbuka dan mudah dihadiri oleh seluruh mahasiswa yang memiliki hak pilih di fakultas atau kampus daerah masing-masing, kecuali terjadi kondisi khusus yang mengharuskan TPS dibangun di tempat yang lebih aman dan nyaman. Jumlah TPS di setiap fakultas atau kampus daerah disesuaikan dengan kebutuhan TPS, terutama berdasarkan letak geografis dan pusat aktivitas mahasiswa. Setiap TPS dipimpin oleh Ketua KPPS atau Koordinator TPS. Nama TPS disesuaikan dengan nama fakultas atau kampus daerah masing-masing. Apabila terdapat fakultas atau kampus daerah yang mendirikan lebih dari satu TPS, maka urutan nama TPS di wilayah tersebut menggunakan angka romawi. Pasal 53 Kelengkapan TPS
Kertas Segel (1) Kertas segel dibuat dengan memenuhi ketentuan: a) bahan stiker berukuran 15 cm x 3 cm (Tipe A) dan 5 cm x 3 cm (Tipe B); b) komposisi gambar multiwarna yang terdiri dari logo KPU REMA UPI dan identitas SEGEL berwarna merah; dan c) toleransi kesalahan ukuran 5%. (2) Setiap TPS memperoleh 40 lembar segel. (3) Aturan penggunaan segel: a) tipe A dipergunakan untuk kotak suara dan tipe B untuk map kartu suara, kunci gembok, kotak suara, dan logistik lainnya; dan b) setiap logistik yang dikirim oleh PTPU REMA UPI harus menggunakan segel. (4) Apabila terjadi kekurangan atau kerusakan segel sebelum dipergunakan, maka KPPS fakultas atau KPPS kampus daerah dapat meminta penggantinya kepada PTPU REMA UPI.
(1) (1) Kelengkapan TPS terdiri atas: (2) a) logistik pemungutan suara, paku diantaranya: kartu suara, kertas segel, tinta, kotak suara, dan bilik suara; (3) b) pengeras suara; (4) c) alat tulis untuk KPPS fakultas atau KPPS kampus daerah; d) meja dan tempat duduk KPPS fakultas atau KPPS kampus daerah;
Pasal 56 Tinta Tinta dipergunakan sebagai tanda bahwa pemilih telah menggunakan hak pilihnya. Pemakaian tinta dilakukan dengan cara menempelkan sebagian dari salah satu ujung jari tangan kiri ke dalam botol / bak tinta. Jenis tinta adalah tinta stempel berwarna ungu gelap. Setiap TPS akan mendapatkan satu botol tinta dengan dilengkapi bak tinta.
(5) Apabila terjadi kerusakan atau kekurangan tinta sebelum masa pemungutan suara berakhir, maka KPPS fakultas atau KPPS kampus daerah dapat meminta pengganti atau tambahannya kepada PTPU REMA UPI. (1)
(1)
(2) (3)
(1)
(2) (3)
Pasal 57 Kotak Suara Kotak suara dibuat dengan memenuhi ketentuan: a) kerangka kotak terbuat dari kayu dan sisi kotak terbuat dari triplek berukuran 30 cm x 30 cm x 40 cm; b) sisi kotak dicat berwarna coklat; c) bagian atas kotak terdapat lubang kartu suara berukuran 15 cm x 1 cm; d) bagian depan kotak terdapat gambar multiwarna dengan komposisi logo KPU REMA UPI dan bertuliskan “KOTAK SUARA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BEM REMA UPI 2015” dengan ukuran 20 cm x 26 cm; e) setiap kotak suara dilengkapi dengan sebuah kunci gembok yang bersegel; dan f) toleransi kesalahan ukuran sebesar 5%. Setiap TPS akan mendapatkan satu kotak suara. Apabila terjadi kerusakan kotak suara sebelum masa pemungutan suara berakhir, maka KPPS fakultas atau KPPS kampus daerah dapat meminta penggantinya kepada PTPU REMA UPI. Pasal 58 Bilik Suara Bilik suara dibuat dengan memenuhi ketentuan: a) bilik suara terbuat dari gabungan beberapa lembar triplek berukuran berukuran 60 cm x 60 cm yang dibentuk menyerupai huruf U; b) kelengkapan minimal yang ada dalam bilik suara diantaranya: alat pencoblos berupa sebuah paku; c) toleransi kesalahan ukuran sebesar 5%; dan d) bilik suara diletakkan di atas meja dengan ketinggian standar meja kelas. e) bagian depan bilik suara terdapat gambar multiwarna dengan komposisi logo KPU REMA UPI dan bertuliskan “BILIK SUARA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BEM REMA UPI 2015” dengan ukuran 20 cm x 26 cm; Setiap TPS akan mendapatkan minimal satu bilik suara beserta kelengkapannya. Apabila terjadi kerusakan bilik suara sebelum masa pemungutan suara berakhir, maka KPPS fakultas atau KPPS kampus daerah dapat meminta penggantinya kepada PTPU REMA UPI.
(2)
(3)
(4)
(5) (6)
(7)
(1)
(2) (3)
(4) Pasal 59 Pemilih (5) (1) Pemilih adalah setiap mahasiswa regular jenjang D3 dan S1 UPI yang masih terdaftar dan (6) aktif mengikuti kegiatan akademis. (2) Mahasiswa yang telah dinyatakan sebagai pemilih melakukan pemilihan di TPS fakultas atau kampus daerahnya masing-masing. (3) Pemilih harus memilih sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU REMA UPI.
(1) (2) (3) (4)
Pasal 61 Persiapan Pemungutan Suara Pemungutan suara dilakukan secara aktif di TPS yang telah ditetapkan oleh KPU REMA UPI, yakni disetiap fakultas dan kampus daerah. Pemungutan suara dimulai pada pukul 08.00 WIB dan secara resmi dibuka oleh ketua KPPS fakultas atau KPPS kampus daerah atau koordinator TPS masing-masing fakultas atau kampus daerah, kecuali jika terjadi kondisi khusus yang tidak memungkinkan pemungutan suara dilaksanakan tepat pada waktunya yang disaksikan oleh tim pemantau dan saksi. Ketua KPPS fakultas atau KPPS kampus daerah atau Koordinator TPS menunjukkan kepada Saksi dan Pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI, bahwa kotak suara dan perlengkapan lainnya masih disegel. Ketua KPPS fakultas atau KPPS kampus daerah atau Koordinator TPS membuka kotak suara dan menunjukkan kepada Saksi dan Pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI mengenai perlengkapan pemungutan suara (kartu suara, kertas segel, lembar berita acara, lembar daftar pemilih tetap, dan tinta) yang masih disegel. Apabila pada waktu yang telah ditetapkan, tidak ada saksi atau pemantau, maka pemungutan suara tetap dibuka. Ketua KPPS fakultas atau KPPS kampus daerah atau Koordinator TPS menghitung dan mengumumkan jumlah perlengkapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI yang diterima. Ketua KPPS fakultas atau KPPS kampus daerah atau Koordinator TPS menunjukkan pada Saksi dan Pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPIbahwa kotak suara benar-benar kosong.
Pasal 62 Pelaksanaan Pemungutan Suara Sebelum melakukan pemilihan, pemilih wajib menunjukkan KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) kepada KPPS fakultas atau KPPS kampus daerah yang sedang bertugas di TPS sebagai syarat untuk melakukan pemilihan. Pemilih membubuhkan tandatangan pada lembar daftar pemilih tetap di hadapan KPPS fakultas atau KPPS kampus daerah. Setiap pemilih mendapatkan satu lembar kartu suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI yang telah diberi nomor dan paraf Ketua KPPS fakultas atau KPPS kampus daerah atau Koordinator TPS. Pemilih memilih salah satu calon Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI didalam bilik TPS dengan mencoblos kartu suara sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kartu suara yang telah dicoblos, dilipat dan dimasukkan ke dalam kotak suara. Pemilih menempelkan sebagian dari salah satu ujung jari tangan kirinya ke dalam bak tinta sebagai bukti telah menggunakan hak pilihnya.
Pasal 63 Pasca-pemungutan Suara Pasal 60 (1) Proses pemungutan suara ditutup pada pukul 16.30 WIB oleh Ketua KPPS fakultas atau Hak Pilih KPPS kampus daerah atau Koordinator TPS, kecuali apabila terjadi kondisi khusus yang Setiap pemilih mempunyai satu hak suara. tidak memungkinkan, sehingga acara ditutup lebih awal atau lebih sore. Setiap pemilih hanya diberi kesempatan satu kali untuk memanfaatkan hak pilihnya atau (2) Setelah acara pemungutan suara selesai, KPPS fakultas atau KPPS kampus daerah melakukan pemilihan terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI. langsung menghitung jumlah suara yang berhasil diperoleh. Hak pilih setiap pemilih tidak dapat diganti, diwakilkan, atau ditukar dengan pemilih yang (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas dilakukan di hadapan lain. Saksi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI, tim Pemantau, tim Pengawas Apabila pemilih tidak menggunakan hak pilihnya pada waktu yang telah ditentukan, maka pemilukecuali apabila terjadi kondisi khusus yang tidak memungkinkan penghitungan pemilih yang bersangkutan dinyatakan kehilangan hak pilihnya, kecuali apabila ada dilakukan di hadapan saksi. perpanjangan waktu pemungutan suara karena kondisi-kondisi khusus.
(4) KPPS fakultas atau KPPS kampus daerah mengisi lembar berita acara pemungutan suara yang ditetapkan oleh KPU REMA UPI yang berisi : a. jumlah pemilih; b. jumlah total kartu suara; c. jumlah total Kartu Suara yang Rusak (KSR); d. jumlah total Kartu Suara yang Sah (KSS) ; e. jumlah total Kartu Suara yang Tidak Sah (KSTS); f. jumlah total Kartu Suara yang Tersisa atau Belum Terpakai (KSBT); dan g. jumlah total Kartu Suara yang Abstain (KSA). (5) KPPS fakultas atau KPPS kampus daerah memasukkan kertas suara ke dalam map terpisah yang disediakan untuk masing-masing kategori kartu suara dan menyegelnya, untuk kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara kembali dan menyegelnya, serta menunjukkan kepada saksi dan/atau pemantau bahwa kotak suara sudah benar-benar tersegel. (6) Informasi hasil pemungutan suara harus dikirim oleh KPPS fakultas atau KPPS kampus daerah kepada Divisi KPPS pusat dalam interval waktu selama 1 x 24 jam terhitung semenjak penghitungan suara. (7) Seluruh berkas dan logistik pemilihan harus dikembalikan kepada Divisi Logistik PTPU REMA UPI dalam interval waktu 3 x 24 jam terhitung semenjak penghitungan suara. (8) Apabila saksi dan pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPItidak hadir pada saat pemungutan dan penghitungan suara, maka Saksi dan Pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPIharus menyetujui jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara yang telah dilaksanakan.
(3) Penghitungan suara calon Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI dilakukan di setiap TPS. (4) Penghitungan suara calon Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI dapat dihadiri oleh Saksi, Pemantau, dan/atau Tim Pengawas Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI, serta mahasiswa UPI lainnya. (5) Hasil penghitungan suara di tiap TPS diakumulasikan secara terpusat oleh PTPU REMA UPI. (6) Apabila terdapat dua atau lebih calon Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI yang memperoleh suara terbanyak dalam jumlah yang sama, maka pelaksanaan pemungutan suara diulang untuk calon-calon yang memiliki kesamaan dalam jumlah suara tersebut hingga mendapatkan selisih dalam perolehan suara diantara calon-calon yang memiliki kesamaan dalam jumlah suara tersebut. (7) Apabila saksi, pemantau, dan/atau tim pengawas pemilu tidak hadir pada proses penghitungan suara, maka penghitungan suara tetap dapat dilanjutkan dan harus diterima sepenuhnya oleh saksi, pemantau dan/atau tim pengawas Pemilu Presiden dan Wakil PresidenBEM REMA UPI. (8) Hasil total penghitungan suara diserahkan kepada KPU REMA UPI dan ditetapkan oleh KPU REMA UPI sebagai hasil akhir Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI. (9) Semua gugatan atau pengaduan atas hasil penghitungan diajukan kepada MPU REMA UPI untuk diproses lebih lanjut.
Pasal 67 Penyelenggaraan Pasal 64 (1) Seluruh penyelenggaraan teknis pemungutan dan penghitungan suara dilakukan oleh PTPU Tata cara Pencoblosan REMAUPI. (1) Kartu suara yang telah diperoleh pemilih dari petugas TPS dibuka di dalam bilik suara. (2) Seluruh biaya penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara menjadi (2) Pemilih mencoblos salah satu calon Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI pada tanggungjawab Komisi Keuangan KPU REMA UPI. area pencoblosan yang berisi nomor, foto, dan nama calon dengan menggunakan alat (3) Proses penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI dapat tetap pencoblosan yang tersedia di dalam bilik suara. berjalan seiring dilaksanakannya persidangan-persidangan yang dilaksanakan oleh MPU (3) Kartu suara yang telah dicoblos dilipat kembali seperti semula di dalam bilik suara dan REMA UPI. dimasukkan ke dalam kotak suara yang tersedia di luar bilik suara. BAB VII Pasal 65 SAKSI PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BEM REMA UPI Kartu Suara Pasal 69 Saksi (1) Kartu suara dinyatakan sah apabila: hasil pencoblosan berada di dalam atau di batas satu area pencoblosan. (1) Saksi adalah utusan calon yang diperkuat dengan adanya mandat dari calon, yang (2) Kartu suara dinyatakan tidak sah apabila : dibuktikan secara tertulis. (a) hasil pencoblosan berada pada dua atau lebih area pencoblosan; (2) Saksi boleh merangkap sebagai tim sukses dari calon yang bersangkutan. (b) hasil pencoblosan berada di luar area pencoblosan; (3) Saksi bertugas memantau proses pemungutan dan penghitungan suara. (c) kartu suara rusak, sehingga menimbulkan keraguan dalam menentukan hasil (4) Nama-nama saksi harus tercatat secara resmi di PTPU REMA UPI paling lambat tiga hari pencoblosan; sebelum penyelenggaraan pemungutan suara. (d) kartu suara palsu; (5) Saksi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI harus mempunyai tujuan yang (e) kartu suara yang tidak dibubuhi tanda tangan petugas TPS; dan berkesesuaian dengan asas Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPIyang (f) terdapat tulisan yang menghina unsur-unsur SARA (Suku, Agama, Ras, dan Adat langsung,umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil. Istiadat) (3) Kartu suara dinyatakan abstain apabila kondisi kertas suara yang digunakan pemilih tetap Pasal 70 dalam keadaan semula, atau tidak terdapat bekas coblosan pada kartu suara. Syarat-syaratSaksi Saksi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI harus memenuhi persyaratan Pasal 66 sebagai berikut: Penghitungan Suara a) mendaftarkan diri kepada PTPU REMA UPI pada waktu yang telah ditentukan oleh KPU (1) Pelaksanaan penghitungan suara dilakukan segera setelah proses pemungutan suara REMA UPI atau paling lambat tiga hari sebelum hari pertama pelaksanaan pemungutan berakhir atau ditutup pada setiap harinya. suara; dan (2) Penghitungan suara dilakukan ditempat yang cukup pencahayaannya dan terbuka untuk b) bukan merupakan anggota atau pengurus salah satu tim sukses calon Presiden dan Wakil seluruh mahasiswa UPI. Presiden BEM REMA UPI lainnya.
Pasal 71 Tata Cara Pendaftaran Saksi Setiap Saksi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI harus mendaftarkan diri kepada PTPU REMA UPI sebelum memulai kegiatannya pada waktu yang telah ditentukan oleh KPU REMA UPI. Saksi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh PTPU REMA UPI. Saksi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI mengembalikan formulir pendaftaran kepada PTPU REMA UPI dengan menyertakan persyaratan berupa: a. surat mandat daricalon Presiden BEM REMA UPI; b. fotokopi KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) bolak-balik; dan c. pas foto terbaru 3X4 sebanyak dua lembar. PTPU REMA UPI memberikan persetujuan kepada saksi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal (3) dengan memberikan Surat Keterangan Saksi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI yang dibuat oleh KPU REMA UPI dan tanda pengenal Saksi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI.
Pasal 74 Larangan Saksi Saksi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI dilarang: a) melakukan perbuatan yang mengganggu jalannya pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara; b) memutarbalikkan hasil penyaksian yang mengakibatkan kerancuan atas informasi tentang data pemungutan dan penghitungan suara; c) melakukan provokasi yang secara langsung dapat mempengaruhi dan mencampuri hak dan kewajiban pemilih dan penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI pada saat proses pemungutan suara berlangsung;
Pasal 72 Hak Saksi Dalam melaksanakan tugasnya, saksi memiliki hak untuk: a) mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pemungutan suara; b) berperan sebagai saksi pada saat penghitungan suara; c) berada di TPS pada saat pemungutan suara dan mengawasi seluruh proses pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan; d) melaporkan pelanggaran yang terjadi pada saat pemungutan dan penghitungan suara kepada DPPUREMA UPI; e) menyampaikan hasil penghitungan suara kepada publik kampus, khususnya mahasiswa; dan f) mendapatkan atribut saksi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI berupa kartu tanda pengenal dan Surat Keterangan Saksi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI.
Pasal 76 Pergantian Saksi Saksi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI Tahun 2015 yang sudah mendapatkan SK (Surat Keterangan) dari KPU REMA UPI tidak dapat digantikan posisinya, kecuali jika saksi yang bersangkutan berhalangan tetap yang diperkuat dengan surat keterangan dari calon Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI yang mengutusnya. Surat keterangan berhalangan tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diketahui oleh KPU REMA UPI. Calon Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI memberikan surat keterangan tentang pergantian saksi yang berisi nama & NIM (Nomor Induk Mahawsiswa) saksi yang digantikan dan yang menggantikan, beserta persyaratan administrasi berupa fotokopi KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) bolak-balik dan pas foto terbaru ukuran 3x4. Mekanisme pergantian saksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) akan diatur kemudian oleh KPU REMA UPI.
(1)
(2) (3)
(4)
Pasal 73 Kewajiban Saksi Kewajiban Saksi Pemilu Presiden dan Wakil PresidenBEM REMA UPI: a) menaati dan mematuhi Undang-undang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI dan segala ketentuan yang telah ditetapkan KPU REMA UPI dalam melaksanakan tugas sebagai Saksi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI; b) menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI, serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada seluruh perangkat Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI; c) melaksanakan peranannya sebagai saksi secara bertanggungjawab; d) mengumpulkan, menyusun, dan melaporkan informasi yang didapatkan secara akurat, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan; e) mengenakan kartu tanda Saksi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI yang diberikan oleh KPU REMA UPI dalam melaksanakan tugas sebagai saksi; f) menunjukkan Surat Keterangan Saksi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI pada saat yang dibutuhkan; g) melaporkan indikasi adanya pelanggaran pada saat saat berjalannya pemungutan dan penghitungan suara kepada DPPU REMA UPI; dan h) bertanggungjawab atas segala resiko dari kegiatan penyaksian.
Pasal 75 Pelanggaran dan Sanksi Keputusan mengenai pelanggaran dan penjatuhan sanksi atas ketentuan-ketentuan mengenai larangan-larangan saksi dalam pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI diatur dan ditetapkan oleh MPU REMA UPI.
(1)
(2) (3)
(4)
(1)
(2) (3) (4)
Pasal 77 Tanda Pengenal Saksi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI dan tim sukses calon Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI 2015 akan diberikan tanda pengenal oleh KPU REMA UPI. Tanda pengenal hanya diperuntukkan untuk orang yang bersangkutan dan tidak boleh dipergunakan oleh orang lain. Apabila tanda pengenal hilang maka wajib langsung melaporkan kepada KPU REMA UPI. Tanda pengenal wajib dipakai pada saat menjalankan tugas.
Pasal 78 Pelaporan Pelaporan yang dimaksud dalam pasal ini dibuat dalam bentuk deskripsi kegiatan yang ditulis dalam berita acara kepada DPPU REMA UPI. BAB VIII PEMANTAUAN PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BEM REMA UPI Pasal 79 Pemantauan Pemantauan adalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan memantau penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil PresidenBEM REMA UPI pada setiap tahapan yang dilakukan secara objektif dan tidak memihak.
Pasal 84 Pasal 80 Tata Cara Pendaftaran Pemantau Syarat-Syarat Pemantau (1) Setiap Lembaga Pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPIharus Pemantau Pemilu Presiden dan Wakil PresidenBEM REMA UPI harus memenuhi persyaratan mendaftarkan diri kepada KPU REMA UPI pada waktu yang telah ditentukan oleh KPU sebagai berikut: REMA UPI. a) berbentuk lembaga internal kampus yang bersifat independen; (2) Pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPImengisi formulir b) memiliki anggota minimal tiga orang, dengan satu orang sebagai penanggung jawab pendaftaran yang disediakan oleh KPU REMA UPI. lembaga; (3) Pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPImengembalikan formulir c) mendaftarkan lembaga pemantauan kepada KPU REMA UPI pada waktu yang telah pendaftaran kepada KPU REMA UPI dengan menyertakan persyartan berupa: ditentukan oleh KPU REMA UPI; dan a. fotokopi KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) bolak-balik anggota pemantau; d) seluruh anggota lembaga pemantau tidak menjadi anggota salah satu tim sukses salah satu b. nama, alamat, dan pas foto terbaru 3X4 sebanyak dualembar dari setiap anggota calon. Pemantau PEMILUPresiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI; c. alamat lengkap sekretariat Lembaga Pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pasal 81 BEM REMA UPI; dan Lembaga pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPIsebagaimana d. nama Lembaga Pemantau PemiluPresiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI. dimaksud dalam pasal (84) point (a) harus mempunyai tujuan yang berkesesuaian dengan asas (4) KPU REMA UPI memilih dan memberikan persetujuan kepada pemantau yang memenuhi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPIyanglangsung, umum, bebas, rahasia, persyaratan sebagaimana tersebut dimaksud dalam ayat (3) dengan memberikan Surat serta jujur dan adil. Keterangan lembaga Pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI dan tanda pengenal Pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI. Pasal 82 Hak Pemantau Pasal 85 Pergantian Anggota/Koordinator Dalam melaksanakan tugasnya pemantau memiliki hak untuk: a) mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses penyelenggaraan Pemilu Presiden (1) Lembaga Pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI Tahun 2015 dan Wakil Presiden BEM REMA UPI; yang sudah ditetapkan KPU REMA UPI tidak diperbolehkan untuk mengganti b) mendapat akses informasi dari KPU REMA UPI dan PTPU REMA UPI; anggota/koordinator kecuali jika koordiantor/anggotanya berhalangan tetap, yang dibuktikan c) berada di TPS pada saat pemungutan suara dan mengawasi seluruh proses dengan surat keterangan resmi dari lembaga pemantaunya, dan diketahui oleh KPU REMA penghitungansuara sesuai ketentuan; UPI. d) melaporkan setiap pelanggaran Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI (2) Di dalam surat keterangan resmi tersebut juga berisikan nama dan NIM (Nomor Induk kepada DPPU REMA UPI; Mahasiswa) koordinator atau anggota yang digantikan dan yang menggantikan. e) menyampaikan hasil penghitungan suara kepada publik kampus, khususnya mahasiswa; dan (3) Anggota yang menggantikannya wajib melengkapi administrasi berupa fotokopi KTM (Kartu f) mendapatkan atribut Pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI berupa Tanda Mahasiswa)bolak-balik dan dua lembar pas foto terbaru ukuran 3x4. tanda pengenal dan Surat Keterangan Lembaga Pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI yang diberikan oleh KPU REMA UPI. Pasal 86 Pasal 83 Penambahan dan Pengurangan Anggota Kewajiban Pemantau (1) Penambahan dan pengurangan anggota Pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Kewajiban Pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI: BEM REMA UPI 2015 dapat dilakukan dengan disertai surat keterangan resmi dari lembaga a) mendaftarkan lembaga pemantauan kepada KPU REMA UPI pada waktu yang telah pemantauan yang bersangkutan, dan diketahui oleh KPU REMA UPI. ditentukan oleh KPU REMA UPI; (2) Di dalam surat keterangan resmi tersebut juga berisikan nama dan NIM (Nomor Induk b) menaati dan mematuhi segala ketentuan yang telah ditetapkan KPU REMA UPI dalam Mahasiswa) anggota yang ditambahkan atau dikurangkan. melaksanakan pemantauan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI; (3) Anggota yang ditambahkan wajib melengkapiadministrasi berupa fotokopi KTM (Kartu Tanda c) menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilu Presiden dan Mahasiswa)bolak-balik dan dua lembar pas foto terbaru ukuran 3x4. Wakil Presiden BEM REMA UPI, serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada (4) Apabila terdapat pengunduran diri, jumlah anggota Pemantau PemiluPresiden dan Wakil seluruh perangkat Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI; Presiden BEM REMA UPI harus bersisa minimal tiga orang, dan apabila jumlahnya kurang d) melaksanakan peranannya sebagai pemantau secara objektif; dari tiga orang, maka Pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI e) mengumpulkan, menyusun dan melaporkan informasi yang didapatkan secara akurat, tersebut dinyatakan gugur dan tidak diakui sebagai Pemantau Pemilu Presiden dan Wakil sistematis; dan dapat dipertanggungjawabkan; Presiden BEM REMA UPI lagi, dan Surat Keterangan Lembaga Pemantau PemiluPresiden f) mengenakan kartu tanda Pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA dan Wakil Presiden BEM REMA UPIdari KPU REMA UPI akan dicabut. UPIyang diberikan oleh KPU REMA UPI dalam melaksanakan tugas pemantauan; Pasal 87 g) menunjukkan Surat Keterangan Lembaga Pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tanda Pengenal BEM REMA UPI pada saat yang dibutuhkan; dan h) bertanggungjawab atas segala resiko dari kegiatan pemantauan. (1) Seluruh koordinator dan anggota Pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI 2015 akan diberikan tanda pengenal oleh KPU REMA UPI. (2) Tanda pengenal hanya diperuntukkan untuk orang yang bersangkutan dan tidak boleh dipergunakan oleh orang lain.
(3) Apabila tanda pengenal hilang, maka wajib langsung melaporkan kepada KPU REMA UPI. (4) Apabila koordinator/anggota ada yang tergantikan/mengundurkan diri, maka wajib langsung melaporkan dan menyerahkan tanda pengenal kepada KPU REMA UPI. (5) Tanda pengenal wajib dipakai pada saat menjalankan tugas.
BAB XI SOSIALISASI HASIL PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BEMREMA UPI Pasal 93 (1) Pengumuman hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI dilakukan oleh Pasal 88 KPU REMA UPI kepada mahasiswa selambat-lambatnya satu minggu setelah ditetapkan. Pelaporan (2) Sosialisasi hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPIdilakukan melalui Pelaporan yang dimaksud pada bab ini adalah deskripsi kegiatan dalam bentuk berita acara yang media cetak dan elektronik. dilaporkan kepada DPPU REMA UPI. Pasal 89 Larangan Pemantau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPIdilarang: a) melakukan provokasi yang secara langsung dapat mempengaruhi dan mencampuri hak dan kewajiban pemilih dan penyelenggara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI; b) melakukan pemantauan yang mengganggu jalannya pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI; c) memutarbalikkan hasil pemantauan yag mengakibatkan kerancuan atas informasi tentang data pemungutan suara; d) menunjukkan sikap dan prilaku yang memihak kepada calonPresiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI; e) menggunakan atribut yang memberi kesan mendukung atau menolak salah satu calonPresiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI; f) menerima fasilitas atau hadiah apapun dari calonPresiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI;dan g) menyampaikan berita/pernyataan yang bersifat memihak pada salah satu calonPresiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI.
BAB XII GUGATAN HASIL PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BEMREMA UPI Pasal 94 (1) Calon berhak untuk melakukan gugatan terhadap hasil penetapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI pada waktu yang telah ditentukan oleh KPU REMA UPI. (2) Gugatan dilakukan melalui MPU REMA UPI dengan melampirkan berkas gugatan yang disertai bukti-bukti penunjang dan saksi-saksi. (3) Ketika gugatan gugur dimata hukum, maka penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. BAB XIII PERUBAHAN PERATURAN Pasal 95 (1) Perubahan peraturan ini hanya dapat diajukan oleh komisi konstitusi KPU REMA UPI. (2) Pembahasan perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam Rapat Pleno KPU REMA UPI yang khusus diselenggarakan untuk kepentingan tersebut.
Pasal 90 BAB XIV Pelanggaran dan Sanksi PENUTUP Pasal 96 Keputusan mengenai pelanggaran dan penjatuhan sanksi atas ketentuan-ketentuan mengenai larangan-larangan pemantauan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh diatur dan ditetapkan oleh MPU REMA UPI. KPU REMA UPI. (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak ditetapkan. BAB IX PENETAPAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BEM REMA UPI Pasal 91 (1) Hasil penghitungan suara ditetapkan oleh KPU REMA UPI. (2) Apabila KPU REMA UPI tidak dapat mencapai kesepakatan terhadap penetapan hasil keseluruhan penghitungan suara, maka MPU REMA UPI berhak menetapkan hasil penghitungan suara.
BAB X PENETAPAN PEMENANG PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN BEM REMA UPI Pasal 92 (1) Calon yang ditetapkan sebagai pemenang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI adalah calon yang meraih suara terbanyak. (2) Penetapan pemenang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI ditetapkan oleh KPU REMA UPI melalui Surat Keputusan Penetapan Pemenang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI.
Ditetapkan di Bumi Siliwangi Pada tanggal : 22 Oktober 2014 Pukul : 17.18 WIB Ketua Komisi Pemilihan Umum REMA UPI 2015
Farhan Firmansyah Kasim NIM. 1100232
