TATA TERTIB SIDANG UMUM MAJELIS PERMUSYAWARATAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2015-2016 BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 Dalam tata tertib ini yang dimaksud dengan: 1. REMA UPI adalah Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. 2. MPM adalah Majelis Permusyawaratan Mahasiswa sebagai lembaga kedaulatan tertinggi Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. 3. DPM adalah Dewan Perwakilan Mahasiswa sebagai lembaga legislatif mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. 4. BEM adalah Badan Eksekutif Mahasiswa sebagai lembaga eksekutif mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. 5. Sidang umum adalah sidang yang diselenggarakan oleh Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. 6. Tata tertib adalah peraturan Sidang Umum Majelis permusyawaratan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia.
BAB II Nama dan Kedudukan Sidang Pasal 2 Nama Sidang ini dinamakan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disebut SU MPM REMA UPI. Pasal 3 Kedudukan SU MPM REMA UPI merupakan forum tertinggi dalam REMA UPI.
BAB III Persidangan Pasal 4 1. Persidangan dalam SU MPM REMA UPI berupa sidang pleno dan sidang paripurna. 2. Sidang Pleno adalah sidang yang dihadiri oleh anggota MPM REMA UPI, sebagaimana tercantum dalam UUD REMA UPI yang dipimpin oleh Ketua MPM REMA UPI atau yang dimandatkan oleh Ketua MPM REMA UPI atas persetujuan peserta sidang. 3. Sidang Paripurna adalah sidang pleno yang dilakukan di akhir SU MPM REMA UPI.
1. 2. 3. 4.
Pasal 5 Peserta Sidang Peserta sidang terdiri atas anggota MPM REMA UPI sebagaimana tercantum dalam UUD REMA UPI dan peninjau sidang. Apabila anggota MPM REMA UPI berhalangan hadir maka berhak mendelegasikan disertakan surat delegasi dan cap yang sah. Peserta sidang memiliki hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam tata tertib ini. Delegasi dari anggota MPM REMA UPI yang berhalangan hadir wajib menyerahkan bukti delegasinya. Pasal 6 Hak dan Kewajiban Peserta
1. Hak peserta Setiap anggota fraksi mempunyai hak suara dan hak bicara, sedangkan peninjau hanya memiliki hak bicara. 2. Kewajiban Peserta Setiap peserta sidang wajib menaati tata tertib sidang. Pasal 7 Fraksi 1. Fraksi adalah pengelompokan anggota MPM atau delegasi berdasarkan fakultas, kampus daerah, dan UKM. 2. Setiap anggota MPM adalah anggota salah satu fraksi. Pasal 8 Peninjau Sidang 1. Peninjau adalah anggota REMA UPI yang hadir dalam sidang dengan atau tanpa undangan pimpinan MPM REMA UPI. 2. Peninjau disediakan tempat tersendiri. 3. Peninjau wajib menaati tata tertib SU MPM REMA UPI dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh MPM REMA UPI.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. 2. 3. 4. 5.
Pasal 9 Tata cara persidangan Sebelum menghadiri sidang, setiap anggota MPM harus menandatangani daftar hadir sidang. Para peninjau disediakan daftar hadir tersendiri. Peserta sidang yang akan meninggalkan ruang sidang harus memberitahukan pada pimpinan sidang. Setiap peserta sidang wajib menaati tata tertib SU MPM REMA UPI dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh MPM REMA UPI selama persidangan berlangsung. Sidang dibuka oleh pimpinan sidang apabila sidang telah mencapai kuorum. Kuorum yang dimaksud adalah 2/3 anggota MPM REMA UPI Jika ayat 6 (enam) tidak terpenuhi maka sidang dianggap sah apabila dihadiri sekurangkurangnnya 5 fraksi.
Pasal 10 Tata Cara Pembicaraan Untuk kelancaran jalannya persidangan, pimpinan sidang dapat menentukan babak dan pokok pembicaraan. Peserta dapat berbicara setelah mendapatkan izin dari pimpinan sidang. Pembicara setelah mendapatkan izin berbicara, tidak boleh diganggu selama berbicara. Pimpinan sidang lebih mendahulukan hak bicara fraksi dibanding hak bicara peninjau. Peninjau menggunakan hak bicaranya yang bersifat informatif dan solutif.
Pasal 11 Pimpinan sidang hanya berbicara untuk menyelesaikan masalah yang menjadi pokok pembicaraan dan menyimpulkan pembicaraan dalam persidangan. Pasal 12 1. Peserta sidang dipersilahkan berbicara sesuai dengan jenis urutan berbicara. 2. Untuk kepentingan sidang, pimpinan sidang dapat menentukan kebijakan urutan pembicaraan. Pasal 13 1. Pimpinan sidang dapat memperingatkan pembicara, apabila pembicaraannya menyimpang dari pokok pembicaraan atau bertentangan dengan tata tertib sidang. 2. Pada saat seorang peserta sidang sedang berbicara, maka peserta sidang yang lain dengan seizin pimpinan sidang dapat menyampaikan pembicaraan sela (interupsi) untuk: i. Meminta penjelasan mengenai kedudukan persoalan yang sebenarnya mengenai halhal yang sedang dibicarakan serta hal-hal yang berrkaitan. ii. Apabila pembicaraan menyinggung pribadi peserta sidang yang lain. iii. Menyampaikan usulan untuk menunda persidangan. 3. Permasalahan mengenai hal-hal yang dibicarakan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua) butir ii pasal ini tidak diadakan perdebatan.
4. Lamanya kesempatan berbicara sebagaimana dmaksud ayat 2 (dua) pasal ini ditentukan oleh pimpinan sidang. Pasal 14 1. Apabila peserta sidang menggunakan perkataan yang tidak sopan dan atau melakukan perbuatan yang mengganggu peserta sidang lainnya dan atau jalannya persidangan, pimpinan sidang dapat memberikan peringatan supaya peserta sidang yang tidak sopan dapat berbicara dan atau berprilaku yang sopan agar sidang tertib kembali. 2. Pimpinan sidang memberikan kesempatan kepada peserta sidang yang tidak sopan untuk meminta maaf kemudian berbicara dan atau berprilaku sopan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini untuk menghadiri sidang dengan permasalahan yang sama atau dikeluarkan dari SU MPM REMA UPI sampai sidang selesai. 3. Apabila peserta sidang yang tidak sopan menggunakan kesempatan sebagaimana dimaksud ayat 2 (dua), maka perkataan dan atau perbuatan seperti tercantum pada ayat 1 (satu) pasal ini tidak dimuat dalam notula sidang. Pasal 15 1. Apabila peserta sidang yang tidak sopan tidak memenuhi peringatan pimpinan sidang seperti dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 (satu) dan ayat 2 (dua) tata tertib atau mengulangi hal yang sama setelah diberi peringatan sebanyak tiga kali, maka pimpinan sidang dapat melarang yang bersangkutan untuk meneruskan perkataan dan atau perbuatannya. 2. Apabila dipandang perlu, pimpinan sidang dengan persetujuan peserta sidang dapat melarang peserta sidang yang tidak sopan sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini untuk tidak menghadiri sidang yang membicarakan permasalahan yang sama atau dikeluarkan dari SU MPM REMA UPI sampai sidang selesai Pasal 16 Apabila terjadi peristiwa dimaksud dalam pasal 15 tata tertib ini dan pimpinan sidang berpendapat bahwa sidang tidak mungkin untuk dilanjutkan, maka pimpinan sidang dapat menunda sidang sesuai dengan kesepakatan seluruh peserta sidang yang hadir.
1. 2. 3.
4.
Pasal 17 Notula Untuk setiap sidang terdapat notula resmi yang harus diketahui dan ditandatangani oleh pimpinan sidang. Notula merupakan catatan sidang secara lengkap memuat jalannya persidangan. Selama sidang berlangsung sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini, maka notulis sidang menyusun notula sidang untuk dijadikan dokumen dan diinformasikan kepada anggota MPM REMA UPI dan pihak terkait jika diperlukan. Setelah semua proses sebagaimana dimaksud ayat 3 (tiga) pasal ini selesai, pimpinan sidang segera mendapatkan notula sidang resmi.
1. 2. 3. 4.
BAB IV Pengambilan Keputusan Pasal 18 Tata Cara Pengambilan keputusan sidang MPM dilakukan melalui musyawarah mufakat. Apabila yang dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini tidak tercapai maka dilakukan lobbying. Apabila yang dimaksud ayat 2 (dua) pasal ini tidak tercapai, maka keputusan dilakukan voting (pengambilan suara terbanyak). Nilai satu suara sama dengan satu ormawa.
Pasal 19 Hasil dan Penetapan Keputusan 1. Hasil sidang umum MPM berbentuk keputusan yang akan menjadi ketetapan MPM. 2. Ketetapan MPM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini ditetapkan melalui sidang pleno SU MPM REMA UPI.
BAB V Peninjauan Kembali Pasal 20 Peninjauan kembali terhadap hal-hal yang sudah diputuskan atau ditetapkan dapat dilakukan jika diusulkan sekurang-kurangnya oleh 1 (satu) ormawa dan disepakati oleh seluruh ormawa yang hadir.
BAB VI Ketentuan Penutup 1. Hal yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur kemudian. 2. Tata tertib ini mulai berlaku sejak waktu penetapan hingga ditetapkannya tata tertib yang baru. 3. Dengan berlakunya tata tertib ini semua peserta sidang harus menaatinya tanpa kecuali.
Ditetapkan pada Ditetapkan di Hari, Tanggal Waktu
: Sidang Pleno I : Bumi Siliwangi : Sabtu, 6 Februari 2016 : 09.49 WIB
Pimpinan Sidang Majelis Permusyawaratan Mahasiswa REMA UPI Ketua : Ali Rohman Wakil 1 : M. Muas Fuadillah Wakil 2 : Widi Setiadi
