MPM. Produk Sidang Umum REMA UPI

Produk Sidang Umum

MPM

Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Garis-garis Program Kerja, Mekanisme Kerja Organisasi dan Rekomendasi SU MPM REMA UPI

REMA UPI

mpm.rema.upi.edu @MPMREMAUPI

Daftar Isi Anggaran Dasar REMA UPI.................................................................................................... 1 Anggaran Rumah Tangga REMA UPI .................................................................................... 5 Garis Besar Program Kerja REMA UPI ................................................................................ 15 Mekanisme Kerja Organisasi REMA UPI ............................................................................. 20 Rekomendasi Sidang Umum MPM REMA UPI ................................................................... 22

ANGGARAN DASAR REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 2013 PEMBUKAAN Mahasiswa memiliki potensi yang merupakan rahmat dari Allah SWT, yang harus diarahkan dan dikembangkan dengan baik dalam mempersiapkan dirinya agar mampu meneruskan cita-cita perjuangan bangsa menuju masyarakat madani yang diridhai oleh Allah SWT. Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia merupakan bagian integral bangsa yang memiliki tanggung jawab untuk selalu meningkatkan kualitas diri, mengembangkan ilmu kependidikan dan keprofesian, memperkokoh persatuan dan kesatuan serta ikut berpartisipasi aktif dalam pengabdian pada masyarakat. Oleh sebab itu, dalam rangka menyampaikan aspirasi dan mewujudkan cita-cita luhur, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia menghimpun diri dalam sebuah organisasi dengan berdasarkan Anggaran Dasar sebagai berikut: BAB I NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT Pasal 1 Nama Organisasi ini bernama Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia atau disingkat REMA UPI. Pasal 2 Waktu REMA UPI ditetapkan di Bandung pada tanggal 14 April 2007. Pasal 3 Tempat REMA UPI bertempat di kampus Universitas Pendidikan Indonesia. BAB II LANDASAN DAN ASAS Pasal 4 Landasan REMA UPI berlandaskan Pancasila, dan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Pasal 5 Asas REMA UPI berdasarkan asas kemahasiswaan, kemasyarakatan, kekeluargaan, kesejahteraan, persatuan, iman dan taqwa, kebenaran dan perjuangan dengan mengedepankan persatuan dan keadilan. AD REMA UPI – (Amandemen thn. 2013)

|1

BAB III KEDAULATAN Pasal 6 Kedaulatan REMA UPI berada di tangan mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia dan dilaksanakan menurut AD-ART REMA UPI. BAB IV SIFAT, STATUS, DAN FUNGSI Pasal 7 Sifat REMA UPI bersifat organisasi intra universiter. Pasal 8 Status REMA UPI adalah satu-satunya organisasi kemahasiswaan di Universitas Pendidikan Indonesia yang sah, berdaulat, dan merupakan kelengkapan non struktural di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia. Pasal 9 Fungsi REMA UPI berfungsi sebagai perwujudan kedaulatan mahasiswa untuk menghimpun, menyalurkan dan menjalankan aspirasi mahasiswa Univeristas Pendidikan Indonesia. BAB V TUJUAN Pasal 10 REMA UPI bertujuan untuk meningkatkan kualitas mahasiswa sebagai insan yang ilmiah, edukatif, dan religus serta ikut berpartisipasi dalam mewujudkan pembangunan nasional yang diridhoi Allah SWT. BAB VI KEANGGOTAAN Pasal 11 Anggota Anggota REMA UPI adalah seluruh mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia yang masih terdaftar sebagai mahasiswa. Pasal 12 Jenis Keanggotaan Anggota REMA UPI terdiri atas: 1. Anggota Muda 2. Anggota Biasa 3. Anggota Aktif

AD REMA UPI – (Amandemen thn. 2013)

|2

BAB VII PERUNDANGAN Pasal 13 Tata urut perundangan REMA UPI yaitu: 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 2. Ketetapan MPM REMA UPI. 3. Undang-Undang REMA UPI 4. Ketetapan Lembaga Eksekutif Mahasiswa. BAB VIII KEORGANISASIAN Pasal 14 Kelengkapan Organisasi Kelengkapan REMA UPI terdiri atas: 1. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa. 2. Lembaga Legislatif Tingkat Universitas. 3. Lembaga Eksekutif Tingkat Universitas. 4. Lembaga Legislatif Tingkat Jurusan atau Program Studi. 5. Lembaga Eksekutif Tingkat Jurusan atau Program Studi. 6. Unit Kegiatan Mahasiswa Tingkat Universitas. 7. Lembaga Eksekutif Kampus Daerah. 8. Lembaga Legislatif Kampus Daerah. 9. Unit Kegiatan Mahasiswa Kampus Daerah. Pasal 15 Lambang dan Atribut Mengenai lambang dan atribut akan diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB IX KEUANGAN Pasal 16 Dana organisasi REMA UPI didapat dari: 1. Iuran Dana Kemahasiswaan. 2. Sumbangan yang halal dan tidak mengikat. 3. Usaha lain yang tidak bertentangan dengan AD/ART. BAB X PENGUBAHAN AD DAN PEMBUBARAN ORGANISASI Pasal 17 Pengubahan Anggaran Dasar Pengubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan dalam Sidang Umum atau Sidang istimewa MPM REMA UPI. Pasal 18 Pembubaran Organisasi Pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan di Sidang Umum atau Sidang Istimewa MPM REMA UPI. AD REMA UPI – (Amandemen thn. 2013)

|3

BAB XI PENUTUP Pasal 19 1. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 2. Hal-hal yang belum diatur akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Ditetapkan pada Ditetapkan di

: Sidang Pleno V Pimpinan Sidang : Bandung, Gd. PKM UPI Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Bumi Siliwangi REMA UPI Hari dan Tanggal : Minggu, 6 Januari 2013 Ketua : M. Fadlian Amhar Wakil : Ermawati Mochammad Wahyu

AD REMA UPI – (Amandemen thn. 2013)

|4

ANGGARAN RUMAH TANGGA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 2013 BAB I KEANGGOTAAN Pasal 1 Anggota 1. Yang dimaksud terdaftar anggota adalah yang tercatat sebagai mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. 2. Yang dimaksud mahasiswa adalah orang yang belajar di jenjang D3 dan S1. Pasal 2 Jenis Keanggotaan 1. Anggota muda adalah anggota REMA UPI yang memenuhi syarat pasal 1 ayat 1 tersebut di atas. 2. Anggota biasa adalah anggota muda yang telah lulus salah satu jenjang pengaderan REMA UPI. 3. Anggota aktif adalah anggota biasa yang pernah atau sedang menjadi pengurus di salah satu bagian kelengkapan organisasi REMA UPI. Pasal 3 Mekanisme Pengangkatan Anggota Hal-hal tentang mekanisme pengangkatan anggota diatur lebih lanjut dalam Undang-undang kaderisasi REMA UPI. Pasal 4 Kewajiban dan Hak 1. Anggota berkewajiban untuk membayar iuran kemahasiswaan, menaati setiap peraturan organisasi, dan menjaga nama baik organisasi. 2. Anggota berhak untuk berpartisipasi dalam aktivitas organisasi, membela dan dibela, mengeluarkan pendapat dan mengajukan usul, pertanyaan secara tertulis atau lisan kepada pengurus, mengikuti program dan aktvitas organisasi serta mempunyai hak memilih dan dipilih. 3. Penggunaan hak memilih dan dipilih diatur berdasarkan peraturan tersendiri dalam peraturan pemilihan dan pembentukan badan kelengkapan REMA UPI. Pasal 5 Status Keanggotaan 1. Status keanggotaan REMA UPI diperoleh jika memenuhi syarat keanggotaan. 2. Status keanggotaan REMA UPI dapat hilang karena: a. Meningggal dunia b. Sudah tidak terdaftar lagi sebagai mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. ART REMA UPI – (Amandemen thn. 2013)

|5

Pasal 6 Sanksi Anggota yang tidak melaksanakan kewajiban akan diberikan sanksi dengan peraturan tersendiri yang ditetapkan kemudian oleh MPM REMA UPI. BAB II PERUNDANGAN Pasal 7 AD dan ART REMA UPI AD dan ART REMA UPI merupakan perundangan REMA UPI yang dibuat, diamandemen dan ditetapkan dalam Sidang Umum atau Sidang Istimewa MPM REMA UPI. Pasal 8 Ketetapan Sidang Umum atau Sidang Istimewa MPM REMA UPI Ketetapan Sidang Umum atau Sidang Istimewa MPM REMA UPI merupakan ketetapan MPM REMA UPI yang dibuat dan ditetapkan dalam Sidang Umum atau Sidang Istimewa MPM REMA UPI. Pasal 9 Undang-Undang REMA UPI Undang-undang REMA UPI merupakan suatu aturan perundangan REMA UPI yang dibuat dan ditetapkan secara bersama-sama oleh lembaga legislatif dan ketua lembaga eksekutif tingkat universitas. Pasal 10 Ketetapan Lembaga Eksekutif Tingkat Universitas Ketetapan lembaga eksekutif tingkat universitas merupakan aturan perundangan REMA UPI yang dibuat dan diputuskan oleh lembaga eksekutif tingkat universitas berdasarkan kesepakatan lembagalembaga eksekutif dan atau UKM. BAB III KEORGANISASIAN MPM REMA UPI Pasal 11 Kedudukan MPM REMA UPI adalah lembaga kedaulatan tertinggi organisasi kemahasiswaan Unversitas Pendidikan Indonesia. Pasal 12 Tugas dan Wewenang MPM REMA UPI Tugas dan wewenang MPM REMA UPI adalah: 1. Membahas dan menetapkan amandemen Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga REMA UPI. 2. Membahas dan menetapkan Garis-Garis Besar Program Kerja (GBPK) REMA UPI. 3. Membahas dan menetapkan Mekanisme Kerja Organisasi (MKO) REMA UPI. 4. Mensosialisasikan konstitusi REMA UPI kepada anggota REMA UPI. 5. Memilih dan menetapkan pimpinan MPM REMA Universitas Pendidikan Indonesia. 6. Memilih dan menetapkan pimpinan DPM REMA Universitas Pendidikan Indonesia. 7. Menetapkan presiden dan wakil presiden BEM REMA Universitas Pendidikan Indonesia. 8. Mencabut hak keanggotaan REMA UPI. 9. Menetapkan hal-hal yang dianggap perlu. ART REMA UPI – (Amandemen thn. 2013)

|6

Pasal 13 Hak dan Kewajiban MPM REMA UPI 1. MPM REMA UPI mempunyai hak: a. Menerima laporan pengawasan dari lembaga legislatif tingkat universitas. b. Meminta pertanggungjawaban ketua lembaga eksekutif tingkat universitas. c. Menerima atau menolak pertanggungjawaban ketua lembaga eksekutif tingkat universitas. d. Menerima laporan dari UKM tentang transparansi penggunaan dana IUK secara langsung atau melalui lembaga eksekutif tingkat universitas. e. Menerima ketetapan dan aturan perundangan REMA UPI yang diperlukan untuk dapat mencapai tujuan organisasi. f. Menetapkan tata tertib MPM REMA UPI. g. Mengamandemenkan AD/ART REMA UPI. 2. Dalam menjalankan tugas, wewenang, dan hak-hak MPM REMA UPI sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 12 dan pasal 13 ayat 1 Anggaran Rumah Tangga ini, MPM REMA UPI berkewajiban menjunjung tinggi dan menegakkan AD/ART REMA UPI serta menjalankan tugasnya sebagai wakil mahasiswa yang bertanggung jawab. Pasal 14 Keanggotaan MPM REMA UPI 1. Anggota MPM REMA UPI terdiri atas ketua legislatif dan ketua eksekutif tingkat jurusan dan program studi, KAMDA dan ketua setiap UKM sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar bab Kelengkapan Organisasi. 2. Kehilangan status anggota MPM REMA UPI karena: a. Meninggal dunia. b. Sudah tidak terdaftar lagi sebagai mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. 3. Pergantian anggota MPM REMA UPI akibat ayat (2) pasal ini, diatur dalam ketentuan tersendiri. 4. Masa Keanggotaan MPM REMA UPI adalah 1 (satu) periode kepengurusan. Pasal 15 Alat Kelengkapan MPM REMA UPI Alat kelengkapan MPM REMA UPI terdiri dari: 1. Pimpinan MPM REMA UPI. 2. Anggota MPM REMA UPI. 3. Kepanitiaan tertentu. Pasal 16 Pimpinan MPM REMA UPI 1. Pimpinan MPM REMA UPI adalah alat kelengkapan MPM sebagai satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif. 2. Masa jabatan pimpinan MPM sama dengan masa keanggotaan MPM sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (4) Anggaran Rumah Tangga ini. 3. Pimpinan MPM terdiri atas seorang ketua dan sebanyak-banyaknya dua orang wakil ketua. 4. Pimpinan MPM mempunyai tugas: a. Memimpin Sidang Umum dan Sidang Istimewa REMA UPI sesuai ketentuan peraturan tata tertib serta menyimpulkan persoalan yang dibicarakan dalam sidang. b. Melaksanakan keputusan Sidang MPM REMA UPI sepanjang menjadi kewajibannya. 5. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), pimpinan MPM berhak menunjuk sekretaris dari kelengkapan organisasi REMA UPI. 6. Apabila pimpinan MPM berhalangan, maka dibuat ketentuan sendiri. ART REMA UPI – (Amandemen thn. 2013)

|7

Pasal 17 Persidangan 1. Macam-macam persidangan MPM REMA UPI terdiri dari Sidang Umum dan Sidang Istimewa MPM REMA UPI. 2. Sidang Umum dan Sidang Istimewa mempunyai kedudukan yang sama. 3. Agenda acara dan tata tertib sidang dirumuskan dalam persidangan MPM REMA UPI. 4. Fraksi dalam sidang terdiri dari: a. Fraksi Ilmu Pendidikan b. Fraksi Pendidikan Bahasa dan Seni c. Fraksi Pendidikan Ekonomi dan Bisnis d. Fraksi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial e. Fraksi Pendidikan Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam f. Fraksi Pendidikan Olahraga dan Kesehatan g. Fraksi Pendidikan Teknologi dan Kejuruan h. Fraksi Kampus Daerah i. Fraksi Unit Kegiatan Mahasiswa 5. Pengajuan perubahan AD/ART dapat dilakukan sekurang-kurangnya disetujui oleh 7 fraksi.

Pasal 18 Sidang Umum 1. Sidang Umum merupakan forum tertinggi dalam MPM REMA UPI. 2. Sidang Umum dilaksanakan dalam satu periode kepengurusan REMA UPI. 3. Sidang Umum dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPM REMA UPI. 4. Jika pasal 18 ayat (3) tidak terpenuhi, maka Sidang Umum dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lima fraksi. 5. Agenda perubahan AD/ART hanya dapat dilakukan apabila pengusulannya disepakati minimal 7 fraksi. Pasal 19 Sidang Istimewa 1. Kedudukan Sidang Istimewa adalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2). 2. Hal-hal yang berlaku pada Sidang Umum berlaku juga pada Sidang Istimewa. 3. Sidang Istimewa dapat dilaksanakan apabila: a. Lembaga eksekutif tingkat universitas terbukti melanggar AD/ART, GBPK, dan atau MKO REMA UPI. 1 b. Diusulkan oleh sekurang-kurangnnya ( n+1) anggota MPM REMA UPI dengan n jumlah 2 anggota MPM REMA UPI. c. Apabila ada usulan perubahan AD/ART, GBPK, dan atau MKO REMA UPI yang disetujui ( 1 n+1) anggota MPM REMA UPI dengan jumlah-jumlah anggota MPM REMA UPI. 2

ART REMA UPI – (Amandemen thn. 2013)

|8

BAB IV KEORGANISASIAN LEMBAGA LEGISLATIF UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Pasal 20 Nama Lembaga legislatif tingkat universitas dinamakan Dewan Perwakilan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disebut DPM REMA UPI. Pasal 21 Kedudukan 1. DPM REMA UPI sebagai lembaga perwakilan mahasiswa. 2. DPM REMA UPI sebagai lembaga legislatif tingkat universitas berkedudukan sejajar dengan lembaga eksekutif tingkat universitas. Pasal 22 Tugas dan Wewenang DPM REMA UPI 1. Mengawasi lembaga eksekutif tingkat universitas dalam melaksanakan hasil keputusan dan atau hasil ketetapan MPM REMA UPI. 2. Menampung, menyerap, merumuskan, segala aspirasi anggota REMA UPI dan menyalurkannya kepada pihak-pihak terkait. 3. Menyebarluaskan keputusan dan peraturan kepada pihak-pihak terkait. 4. Menjalankan setiap keputusan Sidang Umum MPM REMA UPI. 5. Memberikan usul, saran, atau pendapat kepada BEM REMA UPI baik diminta maupun tidak diminta. 6. Bersama dengan ketua lembaga eksekutif tingkat universitas membentuk dan merivisi undangundang atau peraturan lainnya. 7. Melakukan pembentukan panitia penyelenggaraan pemilu bersama BEM REMA UPI sesuai dengan undang-undang. 8. Bila dalam pandangan DPM REMA UPI, lembaga eksektif tingkat universitas tidak melaksanakan tugasnya atau menyimpang dari arah kebijakan REMA UPI. DPM REMA UPI berkewajiban untuk mengeluarkan Memorandum Pertama dengan batas waktu dua minggu. Setelah keputusan dikeluarkan, lembaga eksekutif tingkat universitas harus memperbaiki. Kemudian jika lembaga eksekutif tingkat universitas masih melakukan kesalahan, DPM REMA UPI berkewajiban mengeluarkan Memorandum Kedua dengan batas waktu satu minggu. Setelah batas waktu tersebut lembaga eksekutif tingkat universitas tidak memperbaikinya maka DPM REMA UPI mengajukan usulan Sidang Istimewa kepada MPM REMA UPI. 9. Menjalin koordinasi dengan lembaga legislatif kampus daerah, jurusan, atau program studi. 10. Mewakili REMA UPI secara ekstrem bila terkait dengan urusan legislatif tingkat universitas. 11. Mengikuti kegiatan yang bersifat lokal, regional, dan nasional. Pasal 23 Kewajiban dan Hak DPM REMA UPI 1. DPM REMA UPI mempunyai kewajiban: a. Menjunjung tinggi AD/ART REMA UPI b. Mensosialisasilan kebijakan-kebijakan dan keputusan-keputusan DPM REMA UPI kepada setiap ormawa di Universitas Pendidikan Indonesia. 2. DPM REMA UPI mempunyai hak: a. Hak angket, interpelasi, dan budget. b. Meminta penjelasan kepada lembaga-lembaga legislatif kampus daerah, jurusan, dan atau program studi juga UKM dalam upaya menyerap aspirasi. ART REMA UPI – (Amandemen thn. 2013)

|9

c. Penggunaan hak-hak DPM REMA UPI diatur oleh ketentuan sendiri. d. Meminta saran pada pihak terkait. Pasal 24 Keanggotaan DPM REMA UPI 1. a. Anggota DPM REMA UPI merupakan utusan dari tiap-tiap lembaga, maksimal dua orang utusan dari tiap lembaga legislatif tingkat jurusan atau program studi. b. Non delegasi yang mendapat rekomendasi dari Ketua Lembaga Legislatif tingkat jurusan/prodi dan atau mendapat dukungan dari mahasiswa jurusan-jurusan yang jumlahnya diatur dalam peraturan DPM REMA UPI. 2. Pemberhentian anggota DPM REMA UPI dilakukan karena: a. Meninggal dunia. b. Sudah tidak terdaftar lagi sebagai mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. 3. Keanggotaan DPM REMA UPI adalah satu periode kepengurusan. Pasal 25 Alat Kelengkapan DPM REMA UPI Alat kelengkapan DPM REMA UPI terdiri dari: 1. Pimpinan DPM REMA UPI. 2. Komisi-komisi 3. Perangkat khusus lainnya yang diperlukan. Pasal 26 Persidangan Rapat 1. Satu periode kepengurusan DPM REMA UPI merupakan tahun sidang. 2. Tahun sidang berisi rapat-rapat yang terdiri dari: a. Rapat pleno b. Rapat pimpinan c. Rapat komisi d. Rapat dengar 3. Rapat pleno a. Rapat pleno merupakan persidangan yang dihadiri oleh seluruh anggota DPM REMA UPI. b. Rapat pleno dapat dilakukan atas usulan ketua DPM REMA UPI atau anggota DPM REMA UPI atau usulan lembaga eksekutif tingkat universitas. c. Putusan dapat pleno yang berkaitan dengan program kerja lembaga eksekutif tingkat universitas dianggap sah jika disetujui oleh pimpinan lembaga legislatif tingkat universitas. 4. Rapat pimpinan Adalah rapat yang dihadiri oleh ketua DPM REMA UPI dan para ketua komisi untuk mengagendakan dan merumuskan agenda persidangan dan kebijakan DPM REMA UPI. 5. Rapat komisi a. Adalah rapat yang dilaksanakan oleh komisi untuk membahas agenda komisi. b. Rapat komisi dipimpin oleh ketua komisi. 6. Rapat dengar Adalah rapat yang dilakukan untuk membahas suatu program kerja kebijakan dengan lembaga eksekutif tingkat universitas.


| 10

BAB V KEORGANISASIAN LEMBAGA EKSEKUTIF UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Pasal 27 Nama Lembaga eksekutif tingkat universitas dinamakan Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disebut BEM REMA UPI. Pasal 28 Tugas dan Wewenang BEM REMA UPI Tugas dan wewenang BEM REMA UPI adalah: 1. Membuat keputusan-keputusan yang dianggap perlu dalam melaksanakan GBPK REMA UPI. 2. BEM REMA UPI mewakili mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia baik ke dalam maupun ke luar Universitas Pendidikan Indonesia. 3. BEM REMA UPI melakukan pembentukan panitia penyelenggara pemilu bersama DPM sesuai dengan undang-undang. 4. BEM REMA UPI memiliki komando terpusat dengan lembaga-lembaga eksekutif kampus daerah, jurusan, dan atau program studi. 5. BEM REMA UPI memiliki komando dalam kegiatan terpusat kepada UKM. 6. Membuat surat keputusan BEM REMA UPI. Pasal 29 Kewajiban dan Hak BEM REMA UPI 1. BEM REMA UPI mempunyai kewajiban: a. Menjunjung AD/ART REMA UPI dan segala ketetapan MPM REMA UPI. b. Mengordinasikan setiap kebijakan kepada DPM REMA UPI. c. Mensosialisikan kebijakan-kebijakan BEM REMA UPI kepada ormawa UPI. d. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada MPM REMA UPI. e. Mengoptimalkan pelayanan terhadap anggota REMA UPI. 2. BEM REMA UPI mempunyai hak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPM REMA UPI. Pasal 30 Kepengurusan BEM REMA UPI 1. BEM REMA UPI dipimpin oleh seorang presiden dan dibantu oleh seorang wakil presiden. 2. Presiden dan wakil presiden BEM REMA UPI dipilih melalui pemilihan umum yang mekanismenya diatur kemudian dalam Undang-Undang Pemilu. 3. Dalam menjalankan tugasnya presiden dan wakil presiden dibantu oleh anggota kabinet. 4. Anggota kabinet diangkat dan diberhentikan oleh Presiden BEM REMA UPI. 5. Anggota kabinet bertanggung jawab kepada Presiden BEM REMA UPI. 6. Jabatan BEM REMA UPI adalah satu periode kepengurusan sejak ditetapkannya presiden dan wakil presiden hingga desember tahun kepegurusannnya. Pasal 31 Rangkap Jabatan Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA tidak diperkenankan merangkap jabatan ketua umum pada organisasi di lingkungan REMA UPI.


| 11

Pasal 32 Tanggung Jawab BEM REMA UPI BEM REMA UPI bertanggung jawab kepada MPM REMA UPI dan disampaikan oleh Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI. Pasal 33 Mekanisme Kerja Mekanisme kerja BEM REMA UPI diatur dalam mekanisme keorganisasian BEM REMA UPI. BAB VI LAMBANG DAN ATRIBUT Pasal 34 1. Lambang dan atribut yang digunakan oleh Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia sebaga berikut: a. Bendera b. Logo c. Stempel d. Dan atribut lain yang diperlukan 2. Lambang dan atribut lain yang diperlukan sebagaimana disebutkan dalam ayat 1 akan diatur kemudan dalam peraturan lingkungan REMA UPI.

BAB VII MEKANISME PENDIRIAN ORMAWA TINGKAT JURUSAN/PRODI Pasal 35 Tata Cara Pembentukan ORMAWA tingkat jurusan/prodi yang baru 1. Proses pembentukan di bawah koordinasi BEM REMA UPI yang diatur dalam undang-undang. 2. Pemilihan dan penentuan bentuk ormawa merupakan otonomi musyawarah mahasiswa atau prodi yang bersangkutan, selama tidak bertentangan dengan konstitusi REMA UPI.

BAB VIII KEORGANISASIAN MAHASISWA TINGKAT JURUSAN ATAU PROGRAM STUDI Pasal 36 Nama Penamaan ormawa diserahkan kepada masing-masing ormawa. Pasal 37 Tugas dan Wewenang Diserahkan kepada masing-masing ormawa selama tidak bertentangan dengan AD/ART REMA UPI.


| 12

Pasal 38 Kewajiban dan Hak 1. Lembaga eksekutif mahasiswa tingkat jurusan atau progam studi memiliki kewajiban: a. Menjunjung AD/ART REMA UPI dan segala ketetapan MPM REMA UPI. b. Memberikan laporan pertanggungjawaban mengenai kegiatan bersama REMA UPI kepada BEM REMA UPI. c. Memberikan informasi terkait pergantian periode kepengurusan lembaga eksekutif tingkat jurusan atau program studi kepada BEM REMA UPI. d. Mengikuti kegiatan bersama yang dilaksanakan oleh BEM REMA UPI. 2. Lembaga legislatif tingkat jurusan dan atau program studi berkewajiban menjunjung tinggi AD/ART dan ketetapan REMA UPI. 3. Ormawa jurusan dan atau program studi memiliki hak: a. Mendapatkan alokasi dana dari iuran kemahasiswaan (IUK). b. Mendapatkan advokasi dari BEM REMA UPI. BAB IX OTONOMI ORMAWA REMA UPI Pasal 39 1. Segala urusan kelengkapan organisasi selain MPM REMA UPI, BEM REMA UPI, DPM REMA UPI, dan UKM diatur oleh lembaga masing-masing yang disesuaikan dengan AD/ART, GBPK, dan MKO REMA UPI. BAB X MEKANISME HUBUNGAN Pasal 40 1. BEM REMA UPI memiliki jalur komando dengan lembaga-lembaga eksekutif kampus daerah, jurusan atau program studi, dan UKM. 2. DPM REMA UPI memiliki jalur komando dengan lembaga-lembaga legislatif kampus daerah, jurusan atau program studi, dan UKM. 3. Dalam pelaksanaan kegiatan terpusat yang dilaksanakan oleh BEM REMA UPI, lembagalembaga eksekutif kampus daerah, jurusan atau program studi, dan UKM berada di dalam komando BEM REMA UPI dan wajib mendukung kegiatan tersebut. BAB X KEUANGAN Pasal 41 Iuran Kemahasiswaan didapat dari mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia yang besarnya diatur kemudian dalam aturan tersendiri. Pasal 42 Dana Kegiatan Kemahasiswaan 1. Distribusi dan presentase alokasi iuran kemahasiswaan diatur dalam Undang-Undang Keuangan tersendiri kecuali MPM REMA UPI. 2. Alokasi dana MPM REMA UPI adalah sebesar 10% dari iuran dana kemahasiswaan yang dialokasikan untuk ormawa tingkat universitas. 3. UKM wajib memberikan transparansi pengguna dana iuran kemahasiswaan yang didapatkannya kepada MPM REMA UPI secara langsung atau melalui BEM REMA UPI. 4. Mekanisme penggunaan dana kegiatan kemahasiswaan akan diatur dalam ketentuan tersendiri.


| 13

Pasal 43 Anggaran 1. BEM REMA UPI berkewajiban menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja serta berhak untuk mengadakan perubahan tersebut dengan kesepakatan DPM REMA UPI. 2. Anggaran dan Belanja BEM REMA UPI wajib disosialisasikan secara transparan kepada lembaga-lembaga legislatif kampus daerah, jurusan atau program studi, dan UKM.

BAB XII ATURAN PERALIHAN Pasal 44 1. Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut AD/ART ini. 2. Semua kelengkapan organisasi REMA UPI yang ada masih tetap berlaku sepanjang untuk melaksanakan ketentuan AD/ART ini dan belum diadakan yang baru menurut AD/ART ini.

BAB XIII PENUTUP DAN KETENTUAN LAINNYA Pasal 45 1. Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. 2. Hal-hal yang belum diatu 3. r dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur kemudian.

Ditetapkan pada : Sidang Pleno V Ditetapkan di : Bumi Siliwangi Hari dan Tanggal : Sabtu, 9 Maret 2013 16.35 WIB

Pimpinan Sidang Majelis Permusyawaratan Mahasiswa REMA UPI Ketua : Muhammad Fadlian Amhar Wakil : Ermawati Mochamad Wahyu


| 14

GARIS-GARIS BESAR PROGRAM KERJA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 2013 BAB I PENDAHULUAN 1. Pengertian a. Garis-garis Besar Program Kerja (GBPK) adalah suatu haluan secara garis besar sebagai pedoman kerja bagi organisasi REMA UPI yang ditetapkan oleh MPM REMA UPI. b. Pola umum program kerja merupakan rangkaian kegiatan yang menyeluruh, terarah, dan berlangsung terus menerus secara berkesinambungan. c. Rangkaian kegatan tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan organisasi sesuai dengan AD/ART REMA UPI. 2. Maksud dan Tujuan GBPK ini dibuat untuk memberikan arah dan kerangka dasar bagi setiap kegiatan yang sesuai dengan AD/ART REMA UPI untuk mewujudkan tujuan organisasi. 3. Landasan GBPK ini disusun berlandaskan Pancasila, dan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Asas a. Kemahasiswaan Setiap usaha dan aktivitas REMA UPI harus dijiwai oleh semangat kemahasiswaan yang progresif, objektif, kritis, dinamis, demokratis, jujur, dan independen. b. Kemasyarakatan Setiap usaha dan aktivitas REMA UPI harus mencerminkan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari masyarakat. c. Kekeluargaan Setiap usaha dan aktivitas REMA UPI harus merupakan usaha bersama yang dapat melibatkan secara aktif dan mampu menanamkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan. d. Kesejahteraan Setiap usaha dan aktivitas REMA UPI harus mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh anggota REMA UPI. e. Persatuan Setiap usaha dan aktivitas REMA UPI harus dijiwai oleh semangat persatuan. f. Iman dan Taqwa Setiap usaha dan aktivitas REMA UPI harus mencerminkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. g. Kebenaran Setiap usaha dan aktivitas REMA UPI harus mencerminkan nila-nilai kebenaran sesuai dengan pancasila. GBPK REMA UPI – (thn. 2013)

| 15

h. Perjuangan Setiap usaha dan aktivitas REMA UPI harus merupakan perjuangan dengan idealisme mahasiswa. i. Keadilan Setiap usaha dan aktivitas REMA UPI harus merupakan usaha untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh anggota REMA UPI 5. Sistematika GBPK REMA UPI disajikan dengan sistematika sebagai berikut: I. PENDAHULUAN II. POLA DASAR PROGRAM KERJA III. POLA UMUM PROGRAM KERJA IV. PENUTUP

BAB II POLA DASAR PROGRAM KERJA 1. Pengertian Pola Dasar Program Kerja adalah suatu pola yang mendasar semua program kerja organisasi yang berdasarkan AD/ART REMA UPI. 2. Modal Dasar Modal dasar dimaksudkan sebagai suatu potensi yang dapat dimanfaatkan menjadi penggerak organisasi dalam meakukan aktivitas dan usahanya. Modal tersebut adalah: a. Mahasiswa UPI sebagai kelompok intelektual muda dapat melahirkan sifat-sifat dan nilai luhur, pandangan atau jangkauan yang luas serta idealisme yang kuat dan berpikir kritis, dan peka terhadap lingkungan sekitar. b. Dosen UPI sebagai bagian dari civitas akademika UPI dapat membantu agar usaha dan aktvitas organisasi dengan memberikan sumbangan pemikiran dan dukungan lainya. c. Alumni sebagai bagian dari civitas akademika UPI dapat membantu agar usaha dan aktivitas organisasi dengan memberikan sumbangan pemikiran dan dukungan lainnya. d. Institusi UPI sebagai tempat tujuan keberadaan organsasi merupakan landasan hkum atau legalitas formal organisasi. 3. Kondisi Objektif Kondisi objektif dimaksudkan sebagai suatu kondisi yang ada serta berkembang di UPI yang secara langsung atau tidak langsung akan berpengaruh terhadap setiap usaha dan aktivitas organisasi yang dipengaruhi oleh aspek-aspek: a. Akademik b. Eksistensi c. Kultur Kemahasiswaan d. Kemitraan e. Manajemen f. Kaderisasi g. Persatuan dan Kesatuan

GBPK REMA UPI – (thn. 2013)

| 16

BAB III POLA UMUM PROGRAM KERJA 1. Pengertian Pola umum program kerja merupakan rangkaian aktivitas organisasi yang terencana, berkesinambungan, dan terpadu. 2. Sasaran Program Kerja Sasaran program kerja REMA UPI terbagi atas: a. Sasaran Umum 1. Pengembangan mekanisme pengaderan kepemimpinan mahasiswa yang terarah, berjenjang, dan berkesinambungan dalam meningkatkan kepemimpinan mahasiswa untuk meningkatkan peran mahasiswa. 2. Mengembangkan peran organisasi mahasiswa untuk memperjuangkan asprasi mahasiswa UPI. 3. Penyadaran potensi dan peran mahasiswa dalam kehidupan masyarakat. b. Sasaran Khusus 1. Pembentukan pengurus dan mekanisme organisasi yang stabil, terarah, dan mandiri untuk mendukung pembelajaran kepemimpinan mahasiswa. 2. Melaksanakan hasil-hasil Sidang Umum MPM REMA UPI. 3. Menjaring dan kemudian memperjuangkan aspirasi mahasiswa UPI. 3. Periode Program Kerja Periode program kerja adalah satu periode kepengurusan. 4. Program Kerja REMA UPI a. Bidang Pengkajian Kebijakan dan Strategi Gerakan 1. Merumuskan strategi-strategi berdasarkan realitas kemahasiswaan dalam upaya dinamisasi peran dan fungsi ormawa. 2. Melakukan penyikapan terhadap kebijakan-kebijakan pimpinan UPI yang berkaitan dengan kemahasiswaan maupun keberlangsungan institusi UPI secara umum. 3. Melakukan penyikapan terhadap kebijakan-kebijakan nasional, sebagai wujud nyata peran kontrol sosial. 4. Menjalin hubungan-hubungan strategis kemahasiswaan dalam bidang pengkajianpengkajian kebijakan, baik dengan pihak internal maupun eksternal. 5. Melakukan kegiatan advokasi untuk setiap permasalahan baik intern maupun ekstern. b. Bidang Pengabdian Masyarakat 1. Melakukan pengkajian atau analisis kritis terhadap pelaksanaan pembangunan nasional, sebagai landasan perumusan strategis pengabdian pada masyarakat. 2. Memberikan kontribusi positif terhadap pelaksanaan pembangunan politik, ekonomi, dan sosial budaya bangsa dan Negara Indonesia melalui pembinaan yang kontinu terhadap masyarakat. 3. Melakukan pengkajian dan analisis terhadap dinamika struktur dan kultur masyarakat dan bangsa Indonesia. 4. Melakukan koordinasi terhadap kegiatan pengabdian mahasiswa terhadap masyarakat. 5. Melakukan hubungan dan kerja sama dengan lembaga lain demi kepentingan dan peningkatan kualitas organisasi kemahasiswaan dan institusi UPI.


| 17

c. Bidang Penalaran 1. Merumuskan strategi pengembangan penalaran mahasiswa dalam upaya peningkatan kualitas lulusan UPI. 2. Melakukan hubungan-hubungan edukatif lembaga-lembaga penalaran internal maupun eksternal. 3. Melakukan sistematika pembinaan intelektualitas dalam rangka mengembangkan pola pikir rasional. 4. Melakukan aktivitas-aktivitas koordinasi dengan berbagai pihak dalam bidang penalaran. 5. Mengadakan aktivitas-aktivitas peningkatan kekritisan mahasiswa sebagai wujud kebebasan akademik. d. Bidang Penelitian dan Pengembangan Organisasi 1. Mengidentifikasi masalah dan kebutuhan dasar mahasiswa UPI yang meliputi kebutuhan tentang nilai-nilai keagamaan dan kesejahteraan. 2. Merumuskan dan melaksanakan program pembinaan aktivitas yang berkaitan dengan peningkatan kualitas identifikasi di atas. 3. Merumuskan dan melaksanakan pola pembinaan aktivitas yang berkaitan dengan peningkatan kualitas mahasiswa dalam hal keorganisasian. 4. Menumbuhkembangkan budaya menulis karya ilmiah dan aplikasi ilmu-ilmu bidang studi yang digeluti. e. Bidang Humas dan Pers 1. Merumuskan strategi pengembangan hubungan eksternal dengan perguruan tinggi lain, organisasi-organisasi kemasyarakatan dan elemen masyarakat lainnya. 2. Melaksanakan fungsi informatif yang netral, objktif, dan konstruktif sebagai alternatif informasi mahasiswa UPI. 3. Melakukan sosialisasi kebijakan-kebijakan ormawa dan pengembangan jaringan nasional. 4. Melakukan koordinasi terhadap kegiatan humas dan pers dengan elemen-elemen kemahasiswaan di lingkungan UPI. f. Bidang Keuangan 1. Merumuskan pola-pola keuangan yang membawahi keuangan deluruh elemen kemahasiswaan. 2. Melakukan hubungan-hubungan komersil yang ada dan tidak mengikat dengan lembaga-lembaga eksternal maupun lembaga-lembaga keuangan eksternal maupun lembaga-lembaga non keuangan. 3. Melakukan aktivitas tawar-menawar otonomi pengelolaan keuangan dengan pihak pimpinan UPI atas iuran kemahasiswaan. g. Bidang Kesejahteraan 1. Merumuskan dan memperjuangkan regulasi permanen mahasiswa UPI yang tidak mampu secara transparan dan akuntabel kepada pihak terkait. 2. Melayani permasalahan advokasi anggota REMA UPI. 3. Melakukan koordinasi yang intensif dengan ormawa tingkat jurusan dan atau prodi untuk menjaring permasalahan-permasalahan ditingkat jurusan dan atau prodi.


| 18

BAB IV PENUTUP 1. Demikian Garis-Garis Besar Program Kerja REMA UPI disusun untuk dijadikan dasar dan pedoman bagi penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan di UPI. 2. Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan adanya penyempurnaan pada GBPK REMA UPI akan diatur kemudian. Ditetapkan pada : Sidang Pleno V Ditetapkan di : Bumi Siliwangi Hari dan Tanggal : Sabtu, 9 Maret 2013

Pimpinan Sidang Majelis Permusyawaratan Mahasiswa REMA UPI Ketua : M. Fadlian Amhar Wakil : Ermawati Mochamad Wahyu


| 19

MEKANISME KERJA ORGANISASI REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 2013 BAB I PENDAHULUAN Setiap organisasi pada hakekatnya merupakan sistem kerja, yang terjalin secara komponenkomponen pembentuk, agar masing-masing komponen mampu melaksanakan fungsinya dengan baik. Untuk itu maka perlu disusun mekanisme kerja organisasi yang harus dijadikan pegangan pengurus dalam pencapaian tujuan organisasi. 1. Pengertian Mekanisme kerja organisasi adalah aturan yang memuat pola kerja dan tata tertib organisasi bagi pengurus dalam melaksanakan usaha dan aktivitas organsasi yang berdasarkan AD/ART REMA UPI. 2. Tujuan Mekanisme kerja organisas ini adalah untuk menentukan aturan kerja bagi pengurus REMA UPI dalam pencapaian tujuan organisasi. 3. Asas-asas Dalam melaksanakan kerja-kerja organisasi, maka mekanisme kerja organisasi harus mencerminkan niai-nilai kemahasiswaan. Oleh karena itu, mekanisme kerja organisasi ini dsusun atas asas-asas sebagai berikut: a. Asas Misi Dalam pelaksanaannya, organisasi harus mampu memberikan peluang sebesar-besarnya untuk mengemban misi organisasi dalam memperjuangkan aspirasi bagi anggota. b. Asas Fleksibilitas Dalam pelaksanaanya, organisasi harus menunjukkan adannya fleksibilitas untuk menghasilkan daya guna organisasi secara optimal. c. Asas Mobilitas Dalam pelaksanaanya, organisasi harus mampu memberikan peluang, ruang lingkup, dan daya gerak organisasi sehingga tercapainya suasana yang progresif dan dinamis. d. Asas Keterbukaan Dalam pelaksanaanya, organisasi harus bisa mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan kepada mahasiswa UPI. e. Asas Moralitas Dalam pelaksanaanya, organisasi harus dapat menjunjung martabat mahasiswa UPI.

MKO REMA UPI – (thn. 2013) |

20

BAB II MEKANISME KERJA ORGANISASI 4. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa REMA UPI Mekanisme kerja dan tata tertib Majelis Permusyawaratan Mahasiswa REMA UPI ditetapkan dalam Sidang Umum MPM REMA UPI. 5. Dewan Perwakilan Mahasiswa REMA UPI Mekanisme kerja dan tata tertib Dewan Perwakilan Mahasiswa REMA UPI ditetapkan dalam forum tertinggi Dewan Perwakilan Mahasiswa REMA UPI dan tidak bertentangan dengan AD/ART REMA UPI. 6. Badan Eksekutif Mahasiswa REMA UPI Mekanisme kerja Badan Eksekutif Mahasiswa UPI merupakan hak prerogatif Presiden BEM REMA UPI yang tidak bertentangan dengan AD/ART REMA UPI sebagai mandataris MPM REMA UPI. 7. Kelengkapan Organisasi Mekanisme kerja dan tata tertib kelengkapan organisasi REMA UPI lainnya sesuai urusan rumah rangga organisasi yang bersangkutan. BAB III PENUTUP 3. Demikian mekanisme kerja organisasi REMA UPI untuk dijadikan pedoman dalam memacu gerak organisasi. 4. Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan adanya penyempurnaan pada mekanisme kerja organisasi REMA UPI ini diatur kemudian.

Ditetapkan pada : Sidang Pleno V Ditetapkan di : Bumi Siliwangi Hari dan Tanggal : Sabtu, 9 Maret 2013

Pimpinan Sidang Majelis Permusyawaratan Mahasiswa REMA UPI Ketua : M. Fadlian Amhar Wakil : Ermawati Mochamad Wahyu

MKO REMA UPI – (thn. 2013) |

21

Lampiran PRESIDIUM PENETAPAN REKOMENDASI SU 2013 FPMIPA

 BEM membuat daftar sponsor yang dapat diakses dan update oleh ormawa se-UPI

FPOK

 Dioptimalisasikan kumpulan DPM jurusan dan DPM universitas

FIP

 Segala keterangan mengenai SU harus disosialiasikam maksimal sebulan setelah SU  Tingkatkan pelayanan dan inklusifitas  BEM, DPM, MPM menyosialisasikan kepengurusannya  Menegakan konstitusi REMA UPI

FPEB

 BEM dan DPM memperjelas jalur koordinasi  Optimalisasi duta fakultas  Membuat undang-undang tentang mekanisme pembentukan ormawa

FPBS FPTK

 Komunikasi dengan tiap ormwa intensif  Optimalisasi pengiriman surat pastikan sampai tujuan  Kebijakan baru dan mendadak dalam acara terpusat langsung disosialisasikan ke setiap ormawa  Training-training untuk menambah ilmu organisasi ditingkatkan

UKM

-

FPIPS

-

Rekomendasi SU MPM REMA UPI – (2013)

| 22

----------------Lampiran---------------ANGGARAN DASAR REPUBLIK MAHASISWA

(tidak ada perubahan)

UNIVERSITAS PENDIDIKAN

Pasal 5 Asas

INDONESIA


2012 (menjadi 2013) PEMBUKAAN Mahasiswa memiliki potensi yang merupakan rahmat dari Allah SWT, yang harus diarahkan dan dikembangkan dengan baik dalam mempersiapkan dirinya agar mampu meneruskan cita-cita perjuangan bangsa menuju masyarakat madani yang diridhai oleh Allah SWT. Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia merupakan bagian integral bangsa yang memiliki tanggung jawab untuk selalu meningkatkan kualitas diri, mengembangkan ilmu kependidikan (ditambahkan kata : dan keprofesian), memperkokoh persatuan dan kesatuan serta ikut berpartisipasi aktif dalam pengabdian pada masyarakat. Oleh sebab itu, dalam rangka menyampaikan aspirasi dan mewujudkan citacita luhur, mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia menghimpun diri dalam sebuah organisasi dengan berdasarkan Anggaran Dasar sebagai berikut:

BAB I NAMA, WAKTU, DAN TEMPAT Pasal 1 Nama (tidak ada perubahan) Pasal 2 Waktu (tidak ada perubahan) Pasal 3 Tempat (tidak ada perubahan) BAB II LANDASAN DAN ASAS Pasal 4 Landasan

BAB III KEDAULATAN Pasal 6 (tidak ada perubahan) BAB IV SIFAT, STATUS, DAN FUNGSI Pasal 7 Sifat (tidak ada perubahan) Pasal 8 Status (tidak ada perubahan) Pasal 9 Fungsi REMA UPI berfungsi sebagai perwujudan kedaulatan mahasiswa untuk menghimpun dan menyalurkan (kata ‘menghimpun dan menyalurkan’ diubah menjadi : ‘menghimpun, menyalurkan dan menjalankan’) aspirasi mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. BAB V TUJUAN Pasal 10 (tidak ada perubahan) BAB VI KEANGGOTAAN Pasal 11 Anggota (tidak ada perubahan) Pasal 12 Jenis Keanggotaan (tidak ada perubahan) BAB VII PERUNDANGAN Pasal 13 (tidak ada perubahan) Perubahan Konstitusi REMA UPI – (Amandemen thn. 2013)

| 23

----------------Lampiran---------------BAB VIII KEORGANISASIAN Pasal 14 Kelengkapan Organisasi

PENGUBAHAN AD DAN PEMBUBARAN ORGANISASI Pasal 17 Pengubahan Anggaran Dasar



Pasal 15 Lambang dan Atribut

Pasal 18 Pembubaran Organisasi



BAB IX KEUANGAN Pasal 16 (tidak ada perubahan)

BAB XI PENUTUP Pasal 19

BAB X


Ditetapkan pada Ditetapkan di

: Sidang Pleno V Pimpinan Sidang : Bandung, Gd. FPMIPA C Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Ruang IK-206 (diganti menjadi REMA UPI Bandung, Gd. PKM UPI Bumi Siliwangi) Hari dan Tanggal : Sabtu, 25 Februari 2012 (diganti menjadi Minggu, 6 Januari 2013) Ketua : Adisty Dwi Anggani (diganti menjadi M. Fadlian Amhar) Wakil : Okti Farriha (diganti menjadi Ermawati) Julhayadi (diganti menjadi Mochammad Wahyu)

Perubahan Konstitusi REMA UPI – (Amandemen thn. 2013)

| 24

------------------Lampiran-----------------ANGGARAN RUMAH TANGGA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

Pasal 8 Ketetapan Sidang Umum atau Sidang Istimewa MPM REMA UPI (tidak ada perubahan)

2013

Pasal 9 Undang-Undang REMA UPI

BAB I KEANGGOTAAN Pasal 1 Anggota

(tidak ada perubahan) Pasal 10 Ketetapan Lembaga Eksekutif Tingkat


Universitas

Pasal 2 Jenis Keanggotaan (tidak ada perubahan)


Pasal 3 Mekanisme Pengangkatan Anggota

BAB III KEORGANISASIAN MPM REMA UPI Pasal 11 Kedudukan



Pasal 4 Kewajiban dan Hak (tidak ada perubahan)

Pasal 12 Tugas dan Wewenang MPM REMA UPI (tidak ada perubahan)

Pasal 5 Status Keanggotaan (tidak ada perubahan)

Pasal 13 Hak dan Kewajiban MPM REMA UPI (tidak ada perubahan)

Pasal 6 Sanksi Anggota yang tidak melaksanakan kewajiban akan diberikan sanksi dengan peraturan tersendiri yang ditetapkan kemudian oleh (MPM REMA UPI) BAB II PERUNDANGAN Pasal 7 AD dan ART REMA UPI AD dan ART REMA UPI merupakan perundangan REMA UPI yang dibuat, (diamandemen) dan ditetapkan dalam Sidang Umum atau Sidang Istimewa MPM REMA UPI.

Pasal 14 Keanggotaan MPM REMA UPI (tidak ada perubahan)

Pasal 15 Alat Kelengkapan MPM REMA UPI (tidak ada perubahan) Pasal 16 Pimpinan MPM REMA UPI (tidak ada perubahan)

Perubahan Konstitusi REMA UPI – (Amandemen thn. 2013) |

24

------------------Lampiran-----------------Pasal 17 Persidangan (tidak ada perubahan) Pasal 18 Sidang Umum (tidak ada perubahan) Pasal 19 Sidang Istimewa (tidak ada perubahan)

BAB IV KEORGANISASIAN LEMBAGA LEGISLATIF UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Pasal 20 Nama (tidak ada perubahan) Pasal 21 Kedudukan (tidak ada perubahan) Pasal 22 Tugas dan Wewenang DPM REMA UPI 1. Mengawasi lembaga eksekutif tingkat universitas dalam melaksanakan hasil keputusan dan atau hasil ketetapan MPM REMA UPI. 2. Menampung, menyerap, merumuskan, segala aspirasi anggota REMA UPI dan menyalurkannya kepada pihak-pihak terkait. 3. Menyebarluaskan keputusan dan peraturan kepada pihak-pihak terkait. 4. Menjalankan setiap keputusan Sidang Umum MPM REMA UPI. 5. Memberikan usul, saran, atau pendapat kepada BEM REMA UPI baik diminta maupun tidak diminta. 6. Bersama dengan ketua lembaga eksekutif tingkat universitas membentuk dan merivisi undang-undang atau peraturan lainnya.

7. Melakukan pembentukan panitia penyelenggaraan pemilu bersama BEM (REMA UPI) sesuai dengan undangundang. 8. Bila dalam pandangan DPM REMA UPI, lembaga eksektif tingkat universitas tidak melaksanakan tugasnya atau menyimpang dari arah kebijakan REMA UPI. DPM REMA UPI berkewajiban untuk mengeluarkan Memorandum Pertama dengan batas waktu dua minggu. Setelah keputusan dikeluarkan, lembaga eksekutif tingkat universitas harus memperbaiki. Kemudian jika lembaga eksekutif tingkat universitas masih melakukan kesalahan, DPM REMA UPI berkewajiban mengeluarkan Memorandum Kedua dengan batas waktu satu minggu. Setelah batas waktu tersebut lembaga eksekutif tingkat universitas tidak memperbaikinya maka DPM REMA UPI mengajukan usulan Sidang Istimewa kepada MPM REMA UPI. 9. Menjalin koordinasi dengan lembaga legislatif kampus daerah, jurusan, atau program studi. 10. Mewakili REMA UPI secara ekstrem bila terkait dengan urusan legislatif tingkat universitas. 11. Mengikuti kegiatan yang bersifat lokal, regional, dan nasional. Pasal 23 Kewajiban dan Hak DPM REMA UPI (tidak ada perubahan) Pasal 24 Keanggotaan DPM REMA UPI (tidak ada perubahan) Pasal 25 Alat Kelengkapan DPM REMA UPI (tidak ada perubahan) Pasal 26 Persidangan Rapat (tidak ada perubahan)


25

------------------Lampiran------------------

BAB V KEORGANISASIAN LEMBAGA EKSEKUTIF UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA Pasal 27 Nama

BAB VII MEKANISME PENDIRIAN ORMAWA TINGKAT JURUSAN/PRODI Pasal 35 Tata Cara Pembentukan ORMAWA tingkat jurusan/prodi yang baru (tidak ada perubahan)

(tidak ada perubahan) Pasal 28 Tugas dan Wewenang BEM REMA UPI (tidak ada perubahan) Pasal 29 Kewajiban dan Hak BEM REMA UPI

BAB VIII KEORGANISASIAN MAHASISWA TINGKAT JURUSAN ATAU PROGRAM STUDI Pasal 36 Nama (tidak ada perubahan)

(tidak ada perubahan) Pasal 30 Kepengurusan BEM REMA UPI

Pasal 37 Tugas dan Wewenang (tidak ada perubahan)

(tidak ada perubahan) Pasal 31 Rangkap Jabatan Presiden dan Wakil Presiden BEM REMA UPI (tidak ada perubahan)

Pasal 32 Tanggung Jawab BEM REMA UPI BEM REMA UPI bertanggung jawab kepada MPM REMA UPI dan disampaikan oleh Presiden dan Wakil Presiden REMA UPI. (ditambahkan kata BEM setelah kata Wakil Presiden pada tanggal 9 Maret 2013) Pasal 33 Mekanisme Kerja (tidak ada perubahan) BAB VI LAMBANG DAN ATRIBUT Pasal 34 (tidak ada perubahan)

Pasal 38 Kewajiban dan Hak 1. Lembaga eksekutif mahasiswa tingkat jurusan atau progam studi memiliki kewajiban: a. Menjunjung AD/ART REMA UPI dan segala ketetapan MPM REMA UPI. b. Memberikan laporan pertanggungjawaban mengenai kegiatan bersama REMA UPI kepada BEM REMA UPI. c. Memberikan laporan tertulis sebagai tembusan mengenai kegiatan lembaga eksekutif tingkat jurusan atau program studi kepada BEM REMA UPI. (kata laporan tertulis diganti menjadi informasi, sebagai tembusan mengenai kegiatan diganti menjadi terkait pergantian periode kepengurusan) d. Mengikuti kegiatan bersama yang dilaksanakan oleh BEM REMA UPI. 2. Lembaga legislatif tingkat jurusan dan atau program studi berkewajiban menjunjung tinggi AD/ART dan ketetapan REMA UPI. 3. Ormawa jurusan dan atau program studi memiliki hak: Perubahan Konstitusi REMA UPI – (Amandemen thn. 2013) | 26

------------------Lampiran-----------------c. Mendapatkan alokasi dana dari iuran kemahasiswaan (IUK). d. Mendapatkan advokasi dari BEM REMA UPI.

Dana Kegiatan Kemahasiswaan (tidak ada perubahan) Pasal 43 Anggaran

BAB IX OTONOMI ORMAWA REMA UPI Pasal 39 (tidak ada perubahan)


BAB X MEKANISME HUBUNGAN Pasal 40 (tidak ada perubahan)

BAB XII ATURAN PERALIHAN Pasal 44 (tidak ada perubahan)

BAB X KEUANGAN Pasal 41 (tidak ada perubahan)

BAB XIII PENUTUP DAN KETENTUAN LAINNYA Pasal 45 (tidak ada perubahan)

Pasal 42

Ditetapkan pada : Sidang Pleno V Ditetapkan di : Bumi Siliwangi Hari dan Tanggal : Minggu, 26 Februari 2012 15.24 WIB (diganti menjadi Sabtu, 9 Maret 2013 16.35)

Pimpinan Sidang Majelis Permusyawaratan Mahasiswa REMA UPI Ketua : Adisty Dwi Anggani (diganti menjadi Muhammad Fadlian Amhar) Wakil : Okti Farriha (diganti menjadi Ermawati) Julhayadi (diganti menjadi Mochamad Wahyu)


27

------------------Lampiran-----------------GARIS-GARIS BESAR PROGRAM KERJA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 2013 BAB I PENDAHULUAN 1. Pengertian

Setiap usaha dan aktivitas REMA UPI harus mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh anggota REMA UPI. e. Persatuan Setiap usaha dan aktivitas REMA UPI harus dijiwai oleh semangat persatuan. f. Iman dan Taqwa Setiap usaha dan aktivitas REMA UPI harus mencerminkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. g. Kebenaran Setiap usaha dan aktivitas REMA UPI harus mencerminkan nila-nilai kebenaran sesuai dengan (pancasila).


2. Maksud dan Tujuan (tidak ada perubahan)

3. Landasan GBPK ini disusun berlandaskan Pancasila, dan Tri Dharma Perguruan Tinggi. 4. Asas a. Kemahasiswaan Setiap usaha dan aktivitas REMA UPI harus dijiwai oleh semangat kemahasiswaan yang progresif, objektif, kritis, dinamis, demokratis, jujur, dan independen. b. Kemasyarakatan Setiap usaha dan aktivitas REMA UPI harus mencerminkan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari masyarakat. c. Kekeluargaan Setiap usaha dan aktivitas REMA UPI harus merupakan usaha bersama yang dapat melibatkan secara aktif dan mampu menanamkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan. d. Kesejahteraan Ditetapkan pada : Sidang Pleno V Ditetapkan di : Bumi Siliwangi Hari dan Tanggal : Sabtu, 9 Maret 2013

h. Perjuangan Setiap usaha dan aktivitas REMA UPI harus merupakan perjuangan dengan idealisme mahasiswa. i. Keadilan Setiap usaha dan aktivitas REMA UPI harus merupakan usaha untuk mewujudkan keadilan bagi seluruh anggota REMA UPI 5. Sistematika (tidak ada perubahan)

BAB II POLA DASAR PROGRAM KERJA (tidak ada perubahan) BAB III POLA UMUM PROGRAM KERJA (tidak ada perubahan) BAB IV PENUTUP (tidak ada perubahan) Pimpinan Sidang Majelis Permusyawaratan Mahasiswa REMA UPI Ketua : M. Fadlian Amhar Wakil : Ermawati Perubahan Konstitusi REMA UPI – (Amandemen thn. 2013) |

28

MPM. Produk Sidang Umum REMA UPI

Recommend Documents