BUKU II HIMPUNAN HASIL RAPAT KERJA NASIONAL LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TAHUN 2012 (PERATURAN-PERATURAN ORGANISASI)

Himpunan Hasil Rakernas Lembaga Dakwah Islam Indonesia

ISBN 978-979-97289-9-9

BUKU II HIMPUNAN HASIL RAPAT KERJA NASIONAL LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TAHUN 2012 (PERATURAN-PERATURAN ORGANISASI)

Bogor, 11 - 12 April 2012

RAKERNAS LDII Tahun 2012

i


Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Jl. Arteri Tentara Pelajar No. 28 - Patal Senayan Telp : (021) 5799 2547 - 7060 4544 Fax : (021) 5799 2950, Jakarta Selatan 12210 E-mail : [email protected] ISBN 978-979-97289-9-9

ii



RAKERNAS LDII TAHUN 2012

TEMA: Pengembangan SDM Profesional Religius Untuk Indonesia Sejahtera, Demokratis, Berkeadilan dan Bermartabat


iii


Saran untuk penyitiran: DPP LDII. 2012. Himpunan Hasil Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2012 (RAKERNAS LDII tahun 2012). Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia, Jakarta. Buku II. ix, 292 halaman, 17,6 x 25 cm Copyright © Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), 2012-05-15 Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang Mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku dapat dilakukan dengan menyebutkan sumbernya sebagaimana dicontohkan di atas dan memberitahukan secara tertulis kepada Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). ISBN 978-979-97289-9-9

iv



KATA PENGANTAR

Alhamdullilahi robbil 'alamin, pertama-tama, perkenankan selaku Ketua Umum, mewakili jajaran pimpinan LDII, mengajak untuk secara sungguh-sungguh dan penuh khidmat memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala, karena berkat kesempatan, kesehatan yang prima, dan terutama ilham-ilham yang barokah yang dilimpahkan-Nya kepada seluruh peserta Rapat Kerja Nasional LDII 2012 selama dua hari penuh dapat dengan sukses menunaikan tugas-tugas mulia dalam Rakernas LDII Tahun 2012 ini. Kegiatan selama Rakernas dilaksanakan sebagian besar sudah dilaporkan pada BUKU I, dan khususnya pada BUKU II seluruh Keputusan Rakernas Tahun 2012 tentang Peraturan Organisasi dikumpulkan agar dalam mempelajarinya dapat lebih fokus. Dalam kesempatan ini, selaku Ketua Umum LDII melaporkan bahwa dalam Rakernas yang berlangsung tanggal 11 sampai 12 April 2012 di Bogor telah mewujudkan paling tidak ada lima (5) pencapaian yang spektakuler.


v


Pencapaian pertama yaitu Rakernas LDII Tahun 2012 telah meresmikan Majelis Al-Taujih Wa Al-Irsyad. Dengan Majelis ini, kita akan lebih proaktif memberikan pendapat dan hasil pengkajian LDII terhadap berbagai dimensi kehidupan umat, khususnya yang mengandung sisi-sisi dilematis. Kedua, selanjutnya telah menandatangani sejumlah Memorandum of Understanding dengan berbagai mitra LDII dalam berkarya. Dengan Memorandum of Understanding tersebut, maka jejaring kerja LDII semakin meluas, melebar dan mendalam, yang mengindikasikan bahwa tingkat adaptasi LDII kian hari kian meningkat. Ketiga, melaunching LDII TV. Sebuah media yang penggunaannya bukan hanya oleh LDII sendiri tetapi juga oleh organisasi lain yang visi dan misinya sejalan dengan LDII. Keempat, LDII telah memberikan penghargaan kepada sejumlah tokoh yang kami nilai memiliki prestasi tersendiri dalam pembangunan moralitas bangsa. Kelima, telah memutuskan 18 Keputusan dalam Rakernas ini, yang meliputi Program Kerja, Pengembangan SDM, Pengembangan Ekonomi Syariah, dan 13 Peraturan Organisasi (PO). Seluruh PO dikumpulkan dalam BUKU II ini. Secara rinci dapat dijelaskan bahwa Keputusan No. 01 sampai No. 05 dimuat pada Buku I, sedangkan Keputusan No. 06 sampai No. 18 berupa Peraturan Organisasi dimuat pada Buku II. Diharapkan baik BUKU I maupun BUKU II nantinya dapat dipelajari lebih lanjut oleh jajaran pengurus LDII pada setiap level organisasi dan dapat dipahami dengan baik oleh seluruh warga LDII pada umumnya.

vi



Dalam menghasilkan output-output Rakernas LDII 2012 ini, kita harus akui bahwa kita tidak sendiri menghasilkan output-output tersebut. Di belakang dan di samping kita, banyak pihak yang telah membantu. Kita telah berhutang budi kepada banyak pihak para Pembicara pada Rakernas LDII Tahun 2012 ini terutama arahan Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Prof. Dr. Boediono dan Sambutan Menteri Agama pada pembukaan Rakernas. Demikian kata pengantar disampaikan dan atas perhatiannya disampaikan ucapan terima kasih. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita serta kelancaran dan kebarokahan. Aamiiin.

Jakarta, 15 Mei 2012 Ketua Umum DPP LDII

Prof. Dr. Ir. KH. Abdullah Syam, M.Sc.


vii


DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR ……………………………….……………….......

v

DAFTAR ISI ………………..…………………………………………..... viii 1.

NOMOR : 06 TAHUN 2012 Tentang Peraturan Organisasi Prosedur Tetap Keanggotaan Lembaga Dakwah Islam Indonesia ............

2.

1

NOMOR : 07 TAHUN 2012 Tentang Peraturan Organisasi Pengisian Jabatan Antar Waktu Lembaga Dakwah Islam Indonesia ....................... 13

3.

NOMOR : 08 TAHUN 2012 Tentang Peraturan Organisasi Pembentukan Majelis, Badan, Kelompok Kerja dan Kelompok Kepakaran Lembaga Dakwah Islam Indonesia ..................................

4.

20

NOMOR : 09 TAHUN 2012 Tentang Peraturan Organisasi Peraturan Pembentukan Organisasi Otonom Lembaga Dakwah Islam Indonesia...

5.

59

NOMOR : 10 TAHUN 2012 Tentang Peraturan Organisasi Tata Cara Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga, Lembaga Dakwah Islam Indonesia .........................................................................

6.

73

NOMOR : 11 TAHUN 2012 Tentang Peraturan Organisasi Petunjuk Teknis

viii



Penyelenggaraan Musyawarah dan Rapat Lembaga Dakwah Islam Indonesia .................................................. 86 7.

NOMOR : 12 TAHUN 2012 Tentang Peraturan Organisasi Atribut dan Kelengkapan Organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia ................ 106

8.

NOMOR : 13 TAHUN 2012 Tentang Peraturan Organisasi Formatur dan Kepengurusan Sementara Lembaga Dakwah Islam Indonesia .......................................................................... 142

9.

NOMOR : 14 TAHUN 2012 Tentang Peraturan Organisasi Tata Naskah Lembaga Dakwah Islam Indonesia .................................................. 151

10.

NOMOR : 15 TAHUN 2012 Tentang Peraturan Organisasi Peraturan Hubungan Tata Kerja Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tahun 2011-2016 ................................... 218

11.

NOMOR : 16 TAHUN 2012 Tentang Peraturan Organisasi Prinsip-Prinsip Dakwah Lembaga Dakwah Islam Indonesia .................................. 260

12.

NOMOR : 17 TAHUN 2012 Tentang Peraturan Organisasi Pedoman Teknis Operasional Pimpinan Cabang dan Pimpinan Anak Cabang Lembaga Dakwah Islam Indonesia .................................. 275

13.

NOMOR : 18 TAHUN 2012 Tentang Peraturan Organisasi Pemanfaatan Telekomunikasi, Media, dan Informatika di Lembaga Dakwah Islam Indonesia .................................................. 284


ix


DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

(LDII)

Sekretariat: Jl. Arteri Tentara Pelajar No.28 - Patal Senayan Telp.: (021) 5799 2547; 0811 8604 544 Fax.: (021) 5799 2950, Jakarta Selatan 12210 E-mail: [email protected] Website: www.ldii.or.id

KEPUTUSAN RAPAT KERJA NASIONAL LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA NOMOR : 06 TAHUN 2012 tentang PERATURAN ORGANISASI PROSEDUR TETAP KEANGGOTAAN LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

RAPAT KERJA NASIONAL LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA, Menimbang: a.

1

bahwa untuk melaksanakan Pasal 13, Pasal 14 Anggaran Dasar dan Pasal 1 ayat (6) Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia hasil Keputusan MUNAS VII Tahun 2011 di Surabaya, Keputusan MUNAS VII Tahun 2011 Nomor : KEP-06 / MUNAS VII LDII / III / 2011 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia, maka perlu adanya tindak lanjut pelaksanaan dengan Keputusan Rapat Kerja



b.

c.

Mengingat :

1. 2. 3.

4.

5.

6.

7.

Nasional; bahwa untuk menyelenggarakan mekanisme dan guna mewujudkan visi organisasi diperlukan prosedur tetap keanggotaan, perlindungan hak, pelaksanaan kewajiban dan sanksi disiplin yang terpadu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rapat Kerja Nasional tentang Prosedur Tetap Keanggotaan Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan; Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Undang - undangan; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang pelaksanaan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986 tentang Ruang Lingkup, Tata Kerja, Pemberitahuan Kepada Pemerintah, tentang Papan Nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan; Keputusan Musyawarah Nasional VII Nomor: KEP/06/MUNAS VII LDII/III/2011 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia; Keputusan Musyawarah Nasional VII Nomor: KEP/07/MUNAS VII LDII/III/2011 tentang Rencana Strategis Lembaga Dakwah Islam Indonesia; Keputusan Musyawarah Nasional VII Nomor:


2


KEP/08/MUNAS VII LDII/III/2011 tentang Sumber Daya Manusia Lembaga Dakwah Islam Indonesia; 8. Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU18.A.H.01.06. Tahun 2008 tentang Pengesahan Akte Pendirian Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagai badan Hukum. Memperhatikan: a. Usul, saran dan pendapat yang berkembang dalam rapat-rapat komisi yang membahas materi tentang Prosedur Tetap Keanggotaan Lembaga Dakwah Islam Indonesia; b. Usul, saran, pendapat dan tanggapan atas laporan hasil sidang komisi dalam rapat paripurna. MEMUTUSKAN Menetapkan:

KEPUTUSAN RAPAT KERJA NASIONAL LEMBAGA D A K WA H I S L A M I N D O N E S I A T E N T A N G PERATURAN PROSEDUR TETAP KEANGGOTAAN LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA. BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Pertama Keanggotaan LDII Pasal 1

Prosedur Tetap Keanggotaan LDII merupakan Peraturan Organisasi

3



yang mengatur mengenai ketentuan dan tata cara menjadi anggota, perlindungan hak anggota, pelaksanaan kewajiban dan sanksi disiplin anggota LDII. Pasal 2 Keanggotaan LDII merupakan suatu ikatan antara perorangan Warga Negara Indonesia dengan LDII sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Anggaran Dasar LDII. Pasal 3 (1) Keanggotaan LDII bersifat sukarela dan tidak mengikat, serta terbuka untuk setiap Warga Negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar LDII. (2) Setiap anggota LDII memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar, serta Pasal 2 dan 3 Anggaran Rumah Tangga LDII. Pasal 4 Disiplin Organisasi LDII yang selanjutnya dalam Peraturan Organisasi ini disebut "Disiplin Organisasi" merupakan tata aturan, sistem nilai dan norma yang berlaku, baik yang tersurat maupun tersirat, yang wajib ditaati dan dijalankan oleh seluruh anggota LDII, baik oleh Pengurus maupun bukan Pengurus. Pasal 5 Sanksi organisasi merupakan suatu tindakan berupa hukuman yang diambil organisasi, baik langsung maupun tidak langsung, yang dijatuhkan kepada personil Pengurus dan/atau anggota LDII yang dengan sengaja maupun tidak sengaja telah melanggar Disiplin Organisasi.


4


Pasal 6 Kategori pelanggaran terhadap Disiplin Organisasi, meliputi: a. merusak, mencemarkan dan/atau merendahkan nama baik dan kewibawaan LDII dengan sengaja maupun tidak sengaja; b. telah melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan MUNAS, keputusan-keputusan Rakernas dan semua Peraturan Organisasi LDII dengan sengaja maupun tidak sengaja; c. telah melanggar keputusan yang telah diambil oleh LDII dengan sengaja maupun tidak sengaja; d. telah melakukan tindakan yang secara moral dan/atau material merugikan LDII dengan sengaja maupun tidak sengaja; e. tidak memenuhi panggilan dan/atau undangan rapat-rapat yang wajib dihadiri oleh Pengurus LDII di semua tingkatan dalam waktu 3 (tiga) bulan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu maupun alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 7 (1) Personil pengurus dan/atau anggota LDII yang telah melanggar disiplin organisasi dijatuhi sanksi. (2) Pelanggaran terhadap Disiplin Organisasi dinyatakan dengan keputusan. (3) Penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran disiplin organisasi diputuskan dalam rapat pleno pengurus yang diadakan khusus untuk itu. Pasal 8 (1) Keanggotaan LDII diklasifikasikan dalam 2 (dua) kategori yaitu Anggota Tetap dan Anggota Tidak Tetap. (2) Anggota Tetap adalah anggota LDII yang aktif dalam kepengurusan maupun yang telah purna dari struktur kepengurusan LDII di

5



semua tingkatan, lembaga/badan yang dibentuk LDII, atau anggota yang ditugaskan pada organisasi atau Lembaga Swadaya Masyarakat. (3) Anggota Tidak Tetap atau yang lazim disebut dengan istilah "warga" adalah anggota LDII yang tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), namun aktif mengikuti kegiatan dakwah keagamaan dan pendidikan kemasyarakatan yang diselenggarakan oleh LDII. (4) Anggota Tetap maupun Anggota Tidak Tetap harus memenuhi syarat- syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Anggaran Dasar LDII. Bagian Kedua Tata Cara Menjadi Anggota Pasal 9 (1) Untuk menjadi Anggota Tetap LDII yaitu dengan menyampaikan permohonan kepada Pengurus LDII setempat sesuai dengan domisili yang bersangkutan. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas setidaknya harus memenuhi persyaratan, seperti: a. telah menjadi Anggota Tidak Tetap sekurang-kurangnya selama 1 (satu) Tahun; b. direkomendasi oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Anggota Tetap LDII setempat; c. persyaratan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LDII. (3) Anggota Tidak Tetap LDII tidak perlu menyampaikan permohonan menjadi anggota LDII sebagaimana dimaksud pada ayat (1).


6


Bagian Ketiga Berhenti dari Keanggotaan Pasal 10 (1) Yang dimaksud dengan berhenti dari keanggotaan adalah lepasnya ikatan antara perorangan anggota dengan LDII. (2) Ketentuan mengenai berhenti dari keanggotaan LDII yang diatur dalam Peraturan Organisasi ini tidak diberlakukan bagi Anggota Tidak Tetap. Pasal 11 Sebab-sebab berhenti dari keanggotaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 di atas telah diatur dalam Pasal 5 Anggaran Rumah Tangga LDII. Pasal 12 Berhenti dari keanggotaan atas permintaan sendiri diajukan secara tertulis kepada Pengurus LDII sesuai dengan tingkatannya. Pasal 13 Sanksi pemberhentian sebagai akibat dari pelanggaran Pasal 5 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga diatur dalam Pasal 23 Peraturan Organisasi ini. Pasal 14 Pengisian jabatan yang lowong karena personil Pengurus yang bersangkutan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 di atas diatur lebih Ianjut dalam Peraturan Organisasi tersendiri yang mengatur mengenai Pengisian Jabatan antar Waktu.

7



Bagian Keempat Laporan Perkembangan Keanggotaan Pasal 15 Semua tingkat kepengurusan LDII berkewajiban menghimpun dan memelihara daftar Anggota Tetap yang berada di bawah koordinasi masing-masing. BAB III DISIPLIN DAN SANKSI ORGANISASI Bagian Pertama Pasal 16 (1) Penilaian atas pelanggaran Disiplin Organisasi yang dilakukan oleh Anggota Tetap yang tidak duduk dalam kepengurusan LDII dapat langsung diambil pada Rapat Pleno Pengurus pada semua tingkat kepengurusan. (2) Kepada yang melakukan pelanggaran dapat dimintakan keterangan secara lisan dan/atau tertulis, yang disampaikan pada Rapat Pleno Pengurus Diperluas yang diadakan untuk itu. (3) Diterima atau tidaknya keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atas diputuskan dalam rapat tersebut. (4) Apabila yang melakukan pelanggaran tidak dapat dan/atau tidak bersedia memberikan keterangan pada Rapat Pleno Pengurus Diperluas, maka penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas dapat dilaksanakan. Pasal 17 (1) Penilaian atas pelanggaran Disiplin Organisasi yang dilakukan oleh Anggota Tetap yang duduk dalam struktur kepengurusan


8


dan/atau lembaga diambil dalam Rapat Pleno Pengurus pada semua tingkat kepengurusan. (2) Kepada yang melakukan pelanggaran diberi hak jawab secara lisan dan/atau tertulis, yang langsung disampaikan pada Rapat Pleno Pengurus tersebut. (3) Diterima atau tidaknya hak jawab tersebut diputuskan pada Rapat Pleno Pengurus tersebut. (4) Apabila hak jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas tidak dipergunakan, maka penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas dapat dilaksanakan. Pasal 18 (1) Penilaian atas pelanggaran Disiplin Organisasi yang dilakukan oleh Ketua DPW Provinsi, Ketua DPD Kota/Kabupaten, Pimpinan Cabang dan Pimpinan Anak Cabang dapat diambil dalam Rapat Pleno Pengurus pada tingkat kepengurusan di atasnya setelah memperoleh dan mempelajari dengan cermat masukan tentang pelanggaran tersebut, serta memperhatikan dan mempertimbangkan dengan seksama pandangan dan penilaian Dewan Penasihat dan Majelis Kehormatan LDII sesuai dengan tingkatannya. (2) Kepada yang melakukan pelanggaran diberi hak jawab secara lisan dan/ atau tertulis, yang disampaikan pada Rapat Pleno Pengurus satu tingkat di atasnya yang khusus diadakan untuk itu. (3) Diterima atau tidaknya hak jawab tersebut diputuskan dalam Rapat Pleno tersebut. (4) Apabila hak jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas tidak digunakan, maka penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas dapat dilaksanakan. Pasal 19 (1) Penilaian atas pelanggaran Disiplin Organisasi yang dilakukan

9



oleh Ketua Umum dan/atau Sekretaris Umum DPP LDII diambil dalam Rapat Pimpinan yang dihadiri oleh utusan dari sekurangkurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah seluruh DPW Provinsi. (2) Kepada Ketua Umum dan/atau Sekretaris Jenderal diberi hak jawab secara lisan dan/atau tertulis yang disampaikan pada Rapat Pimpinan, diadakan untuk itu. (3) Diterima atau tidaknya hak jawab dimaksud diputuskan dalam Rapat Pimpinan tersebut. (4) Apabila hak jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas dipergunakan, maka penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di dapat dilaksanakan. Pasal 20 (1) Penilaian atas pelanggaran Disiplin Organisasi yang dilakukan oleh anggota Dewan Penasihat dapat diambil dalam Rapat Pleno Pengurus sesuai dengan tingkatannya. (2) Kepada yang melakukan pelanggaran diberi hak jawab secara lisan atau tertulis yang disampaikan pada Rapat Pleno Pengurus Diperluas diadakan untuk itu. (3) Diterima atau tidaknya hak jawab tersebut diputuskan dalam Rapat Pleno tersebut. (4) Apabila hak jawab tersebut tidak digunakan, maka penilaian sebagain dimaksud pada ayat (3) di atas dapat dilaksanakan. Bagian Kedua Mekanisme Sanksi Pasal 21 Mekanisme sanksi yang dikenakan terhadap pelaku pelanggaran adalah sebagai berikut: a. peringatan tertulis pertama diberikan kepada yang bersangkutan oleh Pimpinan LDII sesuai dengan tingkatannya.


10


b. peringatan tertulis kedua diberikan apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari yang bersangkutan mengabaikan peringatan tertulis pertama sebagaimana dimaksud pada butir (a) di atas. c. apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diberikan peringatan tertulis kedua, yang bersangkutan tetap tidak mengindahkan, maka masalah tersebut akan dibahas sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 16 - 20 Peraturan Organisasi ini. Pasal 22 Apabila rapat yang membahas mengenai mekanisme sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 huruf (c) di atas tidak dapat mengambil keputusan secara musyawarah - mufakat, maka keputusan diambil dengan suara terbanyak. Pasal 23 Bentuk sanksi organisasi yang dapat dikenakan kepada pelaku pelanggaran adalah sebagai berikut: a. diberhentikan sementara dari kepengurusan; b. diberhentikan sementara dari keanggotaan; c. diberhentikan dari kepengurusan; d. diberhentikan dari keanggotaan. Pasal 24 (1) Pembelaan diri adalah hak dan kesempatan yang diberikan kepada Anggota untuk mengemukakan alasan serta sanggahan terhadap hal-hal yang merugikan dirinya di dalam menjalankan profesinya ataupun kaitannya dengan organisasi profesi. (2) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengurus organisasi dapat melakukan pembelaan secara mandiri dan/atau meminta bantuan hukum.

11



BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 25 Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan DPP LDII. BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 26 (1) Dengan berlakunya Peraturan Organisasi ini maka Keputusan Organisasi Nomor: PO-01/DPP-LDII/X/2000 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Ketentuan teknis yang tidak bertentangan dengan Peraturan Organisasi ini dinyatakan masih berlaku. Peraturan Organisasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Bogor Pada tanggal : 12 April 2012 Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Ketua Umum,



Sekretaris Umum,

H. Dody Taufiq Wijaya, Ak., M.Com.

12



(LDII)


KEPUTUSAN RAPAT KERJA NASIONAL LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA NOMOR : 07 TAHUN 2012 tentang PERATURAN ORGANISASI PENGISIAN JABATAN ANTAR WAKTU LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

RAPAT KERJA NASIONAL LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA,

Menimbang: a.

bahwa untuk melaksanakan Pasal 24 Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia hasil Keputusan MUNAS VII Tahun 2011 di Surabaya, khususnya Keputusan MUNAS VII Tahun 2011 Nomor: KEP - 06/MUNAS VII LDII/III/2011 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia, maka perlu adanya tindak lanjut pelaksanaan dengan Keputusan Rapat Kerja Nasional;

13



b.

bahwa untuk memberikan pedoman kepada seluruh tingkat kepengurusan organisasi dalam mengisi jabatan antar waktu perlu diatur mekanisme yang jelas dan pasti yang dituangkan dalam peraturan organisasi;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rapat Kerja Nasional tentang Pengisian Jabatan Antar Waktu Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

Mengingat :

1.

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

2.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Undang - undangan;

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

4.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986 tentang Ruang Lingkup, Tata Kerja, Pemberitahuan Kepada Pemerintah, tentang Papan Nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan;

5.

Keputusan Musyawarah Nasional VII Nomor: KEP/6/MUNAS VII LDII/III/2011 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia;

6.

Keputusan Musyawarah Nasional VII Nomor: KEP/07/MUNAS VII LDII/III/2011 tentang Rencana Strategis Lembaga Dakwah Islam Indonesia;


14


7. Keputusan Musyawarah Nasional VII Nomor: KEP/08/MUNAS VII LDII/III/2011 tentang Sumber Daya Manusia Lembaga Dakwah Islam Indonesia; 8. Keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-18.A.H.01.06. Tahun 2008 tentang Pengesahan Akte Pendirian Lembaga Dakwah Islam Indonesia Sebagai Badan Hukum. Memperhatikan: a. Usul, saran dan pendapat yang berkembang dalam rapat-rapat komisi yang membahas materi tentang pengisian jabatan antar waktu Lembaga Dakwah Islam Indonesia; b. Usul, saran, pendapat dan tanggapan atas laporan hasil sidang komisi dalam rapat paripurna. MEMUTUSKAN Menetapkan:

KEPUTUSAN RAPAT KERJA NASIONAL LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TENTANG PERATURAN ORGANISASI PENGISIAN JABATAN ANTAR WAKTU. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

(1) Pengisian jabatan antar waktu dalam kepengurusan LDII pada

15



semua tingkatan adalah penetapan personil pengganti pada jabatan tertentu dalam kepengurusan LDII karena adanya kekosongan jabatan. (2) Keputusan yang menyatakan kosongnya suatu jabatan dalam kepengurusan LDII adalah keputusan yang diambil dalam rapat pleno Pengurus sesuai tingkatan yang diadakan khusus untuk itu. (3) Pengurus LDII adalah merupakan struktur kepengurusan sesuai jenjang kepengurusan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Anggaran Dasar LDII. Pasal 2 (1) Suatu jabatan kepengurusan LDII dinyatakan dan diputuskan kosong apabila personil yang bersangkutan: a. kehilangan keanggotaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Anggaran Dasar dan Pasal 5 ayat (1), (2), (3) dan 4, Pasal 24 Anggaran Rumah Tangga LDII; b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; c. meninggalkan domisili atau tempat kedudukan kepengurusan secara tetap; d. sebab lain sebagaimana diatur dalam Keputusan Rapat Kerja Nasional 2012 No. 01 Tahun 2012 tentang Prosedur Tetap Keanggotaan LDII. (1) meninggalkan domisili atau tempat kedudukan kepengurusan secara tetap sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf c jika telah melakukan: a. jabatan telah ditinggalkan secara berturut-turut selama 3 (tiga) bulan lamanya; b. domisili tetap pengurus yang dimaksud telah berpindah diluar wilayah tingkat kepengurusannya.


16


Pasal 3 (1) Kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a, dan huruf b, maka Rapat Pleno Pengurus dapat langsung memutuskan dan menetapkan kosongnya jabatan tersebut. (2) Untuk menetapkan lowongnya jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilakukan prosedur sesuai aturan organisasi. (3) Prosedur aturan organisasi sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah: a. dilaksanakan anggaran rumah tangga pasal 5 ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c; b. kepengurusan melaksanakan rapat pleno; c. rapat pleno menentukan jabatan kosong. Pasal 4 (1) Pengisian jabatan kosong dan penetapan personil pengganti diputuskan dalam Rapat Pleno Pengurus. (2) Dalam pengisian jabatan antar waktu kepengurusan menurut tingkatannya melakukan: a. rapat Pleno untuk menentukan calon pengurus antar waktu; b. mengusulkan secara tertulis calon pengurus antar waktu kepada kepengurusan setingkat di atasnya atau kepengurusan yang berwenang; c. pengurus setingkat di atasnya atau pengurus yang berwenang menetapkan calon pengurus antar waktu menjadi pengurus antar waktu; d. kepengurusan yang berwenang menetapkan pengurus antar waktu menyerahkan keputusan kepada kepengurusan pengusul pengurus antar waktu; e. kepengurusan pengusul mengumumkan dan/atau

17



membacakan keputusan pengurus antar waktu dalam rapat pleno dan/atau rapat-rapat resmi lainnya. (3) Setelah melalui prosedur dan mekanisme di atas, maka pengurus antar waktu dinyatakan resmi dan sah sebagai pengurus antar waktu. Pasal 5 Khusus untuk DPP LDII, pengisian jabatan antar waktu dan penetapan personil pengganti dilakukan secara langsung dalam Rapat Pleno Pengurus. Pasal 6 (1) Masa jabatan pengurus antar waktu tidak serta merta sampai berakhirnya masa jabatan kepengurusan. (2) Kinerja pengurus antar waktu akan dievaluasi secara berkala dan apabila hasil evaluasi kinerjanya rendah maka status kepengurusannnya dapat ditinjau kembali. (3) Indikator dan pengukuran kinerja pengurus antar waktu diputuskan dalam Rapat Pleno. (4) Dalam hal capaian kinerja tidak tercapai, maka pengurus antar waktu dapat dimutasi. BAB III KETENTUAN PERALIHAN Pasal 7 Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan DPP LDII.


18


BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 (1) Dengan berlakunya Peraturan Organisasi ini maka Keputusan Organisasi Nomor: PO-02/DPP-LDII/X/2000 tentang Pengisian Jabatan Antar Waktu Lembaga Dakwah Islam Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Ketentuan teknis yang tidak bertentangan dengan Peraturan Organisasi ini dinyatakan masih berlaku. Peraturan Organisasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor Pada tanggal : 12 April 2012 Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Ketua Umum,


19

Sekretaris Umum,





(LDII)


KEPUTUSAN RAPAT KERJA NASIONAL LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA NOMOR : 08 TAHUN 2012 tentang PERATURAN ORGANISASI PEMBENTUKAN MAJELIS, BADAN, KELOMPOK KERJA DAN KELOMPOK KEPAKARAN LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

RAPAT KERJA NASIONAL LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA, Menimbang : a.

bahwa untuk melaksanakan pasal 26 hasil Keputusan MUNAS VII Tahun 2011 di Surabaya, khususnya Keputusan MUNAS VII Tahun 2011 Nomor : KEP - 06 / MUNAS VII LDII / III / 2011 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia;

b.

bahwa untuk mengimplementasikan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dibentuk majelis, badan, kelompok kerja, dan kelompok kepakaran Lembaga Dakwah Islam Indonesia;


20


c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan

huruf b perlu

menetapkan Keputusan Rapat Kerja Nasional tentang pembentukan majelis, badan, kelompok kerja, dan kelompok kepakaran Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

2.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Undang-undangan;

3.


4.


5.


6.


7.

Keputusan Musyawarah Nasional VII Nomor: KEP/08/MUNAS VII LDII/III/2011 tentang Sumber Daya Manusia Lembaga Dakwah Islam Indonesia;

8.

Keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU18.A.H.01.06. T ahun 2008 tentang pengesahan Lembaga Dakwah Islam Indonesia Sebagai Badan Hukum.

21



Memperhatikan: a. Usul, saran dan pendapat yang berkembang dalam rapat-rapat komisi yang membahas materi tentang pembentukan majelis, badan, kelompok kerja, dan kelompok kepakaran Lembaga Dakwah Islam Indonesia; b. Usul, saran, pendapat dan tanggapan atas laporan hasil sidang komisi dalam rapat paripurna. MEMUTUSKAN Menetapkan :

KEPUTUSAN RAPAT KERJA NASIONAL LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TENTANG

PERATURAN

ORGANISASI

PEMBENTUKAN MAJELIS, BADAN, KELOMPOK KERJA

DAN

KELOMPOK

KEPAKARAN

LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam pembentukan majelis, badan, kelompok kerja, dan kelompok kepakaran Lembaga Dakwah Islam Indonesia, yang dimaksud: 1. Negara adalah seluruh wilayah hukum pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang selanjutnya disingkat DPP LDII adalah Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang berkedudukan di Jakarta. 3. Peraturan Organisasi tentang pembentukan majelis, badan,


22


kelompok kerja dan kelompok kepakaran yang selanjutnya disebut PO MB2K adalah mekanisme dan prosedur yang harus dilalui untuk mempersiapkan melaksanakan dan memproses sampai dengan terbentuknya kepengurusan beserta tugas pokok fungsinya. 4. Organisasi adalah perkumpulan Badan Hukum LDII sesuai jenjang kepengurusan yang ditetapkan dengan cara dan menurut konstitusi yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah ditetapkan dalam Munas dan disyahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. 5. Majelis Al-Taujih Wa Al-Irsyad selanjutnya disebut Majelis adalah organ yang dibentuk DPP LDII dan/atau Pengurus sesuai tingkatannya untuk melaksanakan salah satu tugas organisasi bidang ibadah mahdhoh dan ghoiru mahdhoh serta dapat membuat keputusan, dan bertugas membahas, meneliti, mengkaji dan mengistimbatkan masalah Agama, dalam rangka menetapi dan menjalankan ibadah yang sesuai dengan sumber aslinya, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW, yang mengedepankan pertimbangan akal sehat, untuk menghasilkan ijtihad sebagai sumber hukum agama. 6. Badan adalah organ yang dibentuk DPP LDII dan/atau Pengurus sesuai tingkatannya untuk melaksanakan salah satu tugas pokok dan fungsi organisasi serta dapat membuat keputusan yang menunjang optimalisasi kinerja organisasi. 7. Kelompok Kerja atau disebut Pokja adalah organ yang dibentuk DPP LDII dan/atau Pengurus sesuai tingkatannya untuk melaksanakan tugas tertentu dalam upaya percepatan pencapaian target kinerja terkait dengan program organisasi. 8. Kelompok Kepakaran adalah organ yang dibentuk DPP LDII

23



dan/atau Pengurus sesuai tingkatannya untuk menjalankan tugas khusus sesuai dengan kepakarannya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI Pasal 2 (1) Maksud ditetapkannya pembentukan PO. MB2K LDII untuk memfasilitasi agar terbentuk organ penunjang kinerja organisasi menurut kompetensi, profesi, keilmuan dan bidang kepakaran sehingga mampu memberikan kontribusi yang optimal dalam rangka percepatan pencapaian target program-program organisasi. (2) Tujuan ditetapkannya PO. MB2K LDII agar semua instrumen organisasi yang dibentuk dapat lebih berdayaguna dan berhasilguna secara optimal dalam menjalankan sebagian tugas khusus menurut bidangnya sehingga mampu secara terus menerus berkontribusi meningkatkan pencitraan LDII sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusankeputusan MUNAS VII, Peraturan Organisasi, dan Program Kerja LDII. (3) Fungsi ditetapkannya PO. MB2K untuk memberi pedoman dan petunjuk teknis pembentukan instrumen organisasi penunjang sesuai tingkat kepengurusan mulai dari persiapan, tata cara pelaksanaan, dan pengisian formasi struktur dan personalia organisasi penunjang.


24


BAB III PENGANGKATAN DAN PENGESAHAN Pasal 3 (1) Pengangkatan dan pembentukan MB2K dilaksanakan oleh DPP LDII dan/atau tingkat kepengurusan. (2) Pengesahan MB2K dilaksanakan oleh DPP LDII dan/atau oleh kepengurusan satu tingkat di atasnya. BAB IV PEMBENTUKAN MAJELIS, BADAN, KELOMPOK KERJA DAN KEPAKARAN Bagian Kesatu Pembentukan Majelis Pasal 4 (1) Majelis dapat dibentuk di semua tingkat kepengurusan sesuai kebutuhan dengan memperhatikan situasi dan kondisi masingmasing tingkat kepengurusan. (2) Majelis sebagaimana dimaksud ayat (1) diusulkan oleh DPP LDII dan/atau kepengurusan di semua tingkatan. (3) Pembentukan dan usulan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan sungguh-sungguh saran, masukan dan pendapat Dewan Penasihat.

25



Syarat-syarat Pengangkatan Majelis Pasal 5 (1) Untuk dapat diangkat sebagai keanggotaan Majelis harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. menjadi pengurus LDII minimal dua periode berturut-turut; b. menguasai bahasa Arab, yang meliputi Ilmu Nahwu dan Shorof; c. menguasai Ulumul Qur'an; d. menguasai Ulumul Hadist; e. menguasai Ilmu Ushul Fiqh; f.

menguasai Madzhab dalam Islam;

g. berahlaqul karimah. (2) Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, keanggotaan Majelis juga harus memiliki sifat sukarela, tidak mengikat dan terbuka bagi warga negara Indonesia yang: a. beragama Islam, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT; b. setia kepada Pancasila, UUD 1945 dan NKRI; c. menyatakan diri dengan sukarela menjadi anggota LDII; d. menerima, menyetujui dan sanggup taat terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, seluruh keputusan musyawarah dan rapat-rapat serta peraturan organisasi; e. bersedia mengikuti segala kegiatan sesuai program kerja organisasi.


26


Prosedur Pengangkatan Majelis Pasal 6 (1) DPP LDII dan organisasi sesuai tingkat kepengurusan membentuk tim yang berjumlah 9 (sembilan) orang dalam rangka melaksanakan penjaringan calon keanggotaan Majelis. (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. mempersiapkan penjaringan calon keanggotaan Majelis; b. menerima usulan calon keanggotaan Majelis yang disampaikan oleh DPP LDII dan/atau tingkat kepengurusan organisasi; c. memverifikasi usulan berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan; d. melaksanakan penyaringan calon keanggotaan Majelis; e. memfasilitasi pemilihan dan penentuan Ketua Majelis; f.

bersama-sama dengan Ketua Majelis terpilih menyusun komposisi personalia Majelis;

g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Umum DPP LDII dan/atau Ketua sesuai tingkat kepengurusan yang selanjutnya untuk diajukan dan dilaksanakan pengesahan. (3) Majelis sebagaimana yang dimaksud ayat (2) beranggotakan dengan jumlah ganjil/sekurang-kurangnya sembilan orang. Pasal 7 (1) Hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) huruf g selambat-lambatnya 14 hari sejak terbentuknya kepengurusan Majelis harus diajukan kepada DPP LDII dan/atau tingkat kepengurusan, untuk dapat ditetapkan sebagai keputusan organisasi.

27



(2) Dalam jangka waktu 14 hari sejak diterimanya pengajuan sebagaimana dimaksud ayat (1) DPP LDII dan/atau tingkat kepengurusan berkewajiban mengesahkan dan melakukan pelantikan terhadap calon terpilih. Pelantikan Majelis Pasal 8 (1) Majelis terpilih yang telah mendapatkan pengesahan dilantik oleh DPP LDII dan/atau tingkat kepengurusan satu tingkat di atasnya. (2) Mekanisme, tata cara dan tata laku pelantikan sedikitnya memenuhi unsur yang meliputi: persiapan, pelaksanaan, pembacaan keputusan, tanya jawab dalam proses pelantikan, penyampaian kata-kata pelantikan oleh pengurus yang melantik, pemberian ucapan selamat pada kepengurusan dan sambutan/ pengarahan, doa serta penutup. Masa Bakti Pasal 9 Masa jabatan Majelis 5 tahun terhitung sejak pelantikan dan dapat dipilih kembali dalam masa jabatan berikutnya. Pemberhentian Majelis Pasal 10 (1) Majelis dapat diberhentikan karena :


28


a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; c. diberhentikan karena sesuatu alasan yang sah dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pada pasal 5. (2) Pemberhentian Majelis sebagaimana ayat (1) dituangkan dalam penetapan tertulis DPP LDII dan/atau tingkat kepengurusan satu tingkat di atasnya sesuai peraturan organisasi. Penggantian Antar Waktu Pasal 11 (1) Majelis yang tidak dapat melaksanakan tugasnya sampai dengan akhir masa jabatannya dapat dilakukan penggantian kepengurusan Majelis antar waktu. (2) Mekanisme perekrutan pengganti Majelis sebagaimana ayat (1) diusulkan oleh Majelis dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan organisasi. Bagian Kedua Pembentukan Badan Pasal 12 (1) Badan dapat dibentuk di semua tingkat kepengurusan sesuai kebutuhan dengan memperhatikan situasi dan kondisi masingmasing tingkat kepengurusan. (2) Badan sebagaimana dimaksud ayat (1) diusulkan oleh DPP LDII dan/atau kepengurusan di semua tingkatan.

29



(3) Pembentukan dan usulan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan sungguh-sungguh saran, masukan dan pendapat Dewan Penasihat. Syarat-syarat Pengangkatan Badan Pasal 13 (1) Untuk dapat diangkat sebagai keanggotaan Badan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. menjadi pengurus LDII minimal dua periode berturut-turut; b. berahlaqul karimah. (2) Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, keanggotaan Badan juga harus memiliki sifat sukarela, tidak mengikat dan terbuka bagi warga negara Indonesia yang: a. beragama Islam, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT; b. setia kepada Pancasila, UUD 1945 dan NKRI; c. menyatakan diri dengan sukarela menjadi anggota LDII; d. menerima, menyetujui dan sanggup taat terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, seluruh keputusan musyawarah dan rapat-rapat serta peraturan organisasi; e. bersedia mengikuti segala kegiatan sesuai program kerja organisasi. Prosedur Pengangkatan Badan Pasal 14 (1) DPP LDII dan organisasi sesuai tingkat kepengurusan membentuk tim yang berjumlah 9 (sembilan) orang dalam rangka melaksanakan penjaringan calon keanggotaan Badan.


30


(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. mempersiapkan penjaringan calon keanggotaan Badan; b. menerima usulan calon keanggotaan Badan yang disampaikan oleh DPP LDII dan/atau tingkat kepengurusan organisasi; c. memverifikasi usulan berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan; d. melaksanakan penyaringan calon keanggotaan Badan; e. memfasilitasi pemilihan dan penentuan Ketua Badan; f.

bersama-sama dengan Ketua Badan terpilih menyusun komposisi personalia Badan;

g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Umum DPP LDII dan/atau Ketua sesuai tingkat kepengurusan yang selanjutnya untuk diajukan dan dilaksanakan pengesahan. (3) Badan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) beranggotakan dengan jumlah ganjil/sekurang-kurangnya sembilan orang. Pasal 15 (3) Hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pasal 14 ayat (2) huruf g selambat-lambatnya 14 hari sejak terbentuknya kepengurusan Badan harus diajukan kepada DPP LDII dan/atau tingkat kepengurusan, untuk dapat ditetapkan sebagai keputusan organisasi. (4) Dalam jangka waktu 14 hari sejak diterimanya pengajuan sebagaimana dimaksud ayat (1) DPP LDII dan/atau tingkat kepengurusan berkewajiban mengesahkan dan melakukan pelantikan terhadap calon terpilih.

31



Pelantikan Badan Pasal 16 (1) Badan terpilih yang telah mendapatkan pengesahan dilantik oleh DPP LDII dan/atau tingkat kepengurusan satu tingkat di atasnya. (2) Mekanisme, tata cara dan tata laku pelantikan sedikitnya memenuhi unsur yang meliputi: persiapan, pelaksanaan, pembacaan keputusan, tanya jawab dalam proses pelantikan, penyampaian kata-kata pelantikan oleh pengurus yang melantik, pemberian ucapan selamat pada kepengurusan dan sambutan/ pengarahan, doa serta penutup. Masa Bakti Pasal 17 Masa jabatan Badan akan ditentukan dan diatur dengan Keputusan DPP sesuai jangka waktu penyelesaian tugas dan pekerjaaannya. Pemberhentian Badan Pasal 19 (1) Badan dapat diberhentikan karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; c. diberhentikan karena sesuatu alasan yang sah dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pada pasal 13.


32


(2) Pemberhentian Badan sebagaimana ayat (1) dituangkan dalam penetapan tertulis DPP LDII dan/atau tingkat kepengurusan satu tingkat diatasnya sesuai peraturan organisasi. Penggantian Antar Waktu Pasal 20 (1) Badan yang tidak dapat melaksanakan tugasnya sampai dengan akhir masa jabatannya dapat dilakukan penggantian kepengurusan Badan antar waktu. (2) Mekanisme perekrutan pengganti Badan sebagaimana ayat (1) diusulkan oleh Badan dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Organisasi. Bagian Ketiga Pembentukan Kelompok Kerja Pasal 21 (1) Kelompok Kerja dapat dibentuk disemua tingkat kepengurusan sesuai kebutuhan dengan memperhatikan situasi dan kondisi masing-masing tingkat kepengurusan. (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) diusulkan oleh DPP LDII dan/atau kepengurusan di semua tingkatan. (3) Pembentukan dan usulan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan sungguh-sungguh saran, masukan dan pendapat Dewan Penasihat.

33



Syarat-syarat Pengangkatan Kelompok Kerja Pasal 22 (1) Untuk dapat diangkat sebagai keanggotaan Kelompok Kerja harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. menjadi pengurus LDII minimal dua periode berturut-turut; b. berahlaqul karimah; (2) Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, keanggotaan Kelompok Kerja juga harus memiliki sifat sukarela, tidak mengikat dan terbuka bagi warga negara Indonesia yang: a. beragama Islam, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT; b. setia kepada Pancasila, UUD 1945 dan NKRI; c. menyatakan diri dengan sukarela menjadi anggota LDII; d. menerima, menyetujui dan sanggup taat terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, seluruh keputusan musyawarah dan rapat-rapat serta peraturan organisasi; e. bersedia mengikuti segala kegiatan sesuai program kerja organisasi. Prosedur Pengangkatan Kelompok Kerja Pasal 23 (1) DPP LDII dan organisasi sesuai tingkat kepengurusan membentuk tim yang berjumlah 9 (sembilan) orang dalam rangka melaksanakan penjaringan calon keanggotaan kelompok kerja. (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. mempersiapkan penjaringan calon keanggotaan Kelompok Kerja; b. menerima usulan calon keanggotaan Kelompok Kerja yang disampaikan oleh DPP LDII dan/atau tingkat kepengurusan organisasi;


34


c. memverifikasi usulan berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan; d. melaksanakan penyaringan calon keanggotaan Kelompok Kerja; e. memfasilitasi pemilihan dan penentuan Ketua Kelompok Kerja; f.

bersama-sama dengan Ketua Kelompok Kerja terpilih menyusun komposisi personalia Kelompok Kerja;

g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Umum DPP LDII dan/atau ketua sesuai tingkat kepengurusan yang selanjutnya untuk diajukan dan dilaksanakan pengesahan. (3) Kelompok Kerja sebagaimana yang dimaksud ayat (2) beranggotakan dengan jumlah ganjil/sekurang-kurangnya sembilan orang. Pasal 24 (1) Hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pasal 23 ayat (2) huruf g selambat-lambatnya 14 hari sejak terbentuknya kepengurusan kelompok kerja harus diajukan kepada DPP LDII dan/atau tingkat kepengurusan, untuk dapat ditetapkan sebagai keputusan organisasi. (2) Dalam jangka waktu 14 hari sejak diterimanya pengajuan sebagaimana dimaksud ayat (1) DPP LDII dan/atau tingkat kepengurusan berkewajiban mengesahkan dan melakukan pelantikan terhadap calon terpilih. Pelantikan Kelompok Kerja Pasal 25 (1) Kelompok Kerja terpilih yang telah mendapatkan pengesahan dilantik oleh DPP LDII dan/atau tingkat kepengurusan satu

35



tingkat di atasnya. (2) Mekanisme, tata cara dan tata laku pelantikan sedikitnya memenuhi unsur yang meliputi: persiapan, pelaksanaan, pembacaan keputusan, tanya jawab dalam proses pelantikan, penyampaian kata-kata pelantikan oleh pengurus yang melantik, pemberian ucapan selamat pada kepengurusan dan sambutan/pengarahan, doa serta penutup. Masa Bakti Pasal 26 Masa jabatan Kelompok Kerja akan ditentukan dan diatur dengan Keputusan DPP sesuai jangka waktu penyelesaian tugas dan pekerjaaannya. Pemberhentian Kelompok Kerja Pasal 27 (1) Kelompok Kerja dapat diberhentikan karena: a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; c. diberhentikan karena sesuatu alasan yang sah dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pada pasal 22. (2) Pemberhentian Kelompok Kerja sebagaimana ayat (1) dituangkan dalam penetapan tertulis DPP LDII dan/atau tingkat kepengurusan satu tingkat di atasnya sesuai Peraturan Organisasi.


36


Penggantian Antar Waktu Pasal 28 (3) Kelompok Kerja yang tidak dapat melaksanakan tugasnya sampai dengan akhir masa jabatanya dapat dilakukan penggantian kepengurusan Kelompok Kerja antar waktu. (4) Mekanisme perekrutan pengganti Kelompok Kerja sebagaimana ayat (1) diusulkan oleh Kelompok Kerja dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Organisasi. Bagian Keempat Pembentukan Kelompok Kepakaran Pasal 29 (1) Kelompok Kepakaran dapat dibentuk di semua tingkat kepengurusan sesuai kebutuhan dengan memperhatikan situasi dan kondisi masing-masing tingkat kepengurusan. (2) Kelompok Kepakaran sebagaimana dimaksud ayat (1) diusulkan oleh DPP LDII dan/atau kepengurusan di semua tingkatan. (3) Pembentukan dan usulan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan sungguh-sungguh saran, masukan dan pendapat Dewan Penasihat. Syarat-syarat Pengangkatan Kelompok Kepakaran Pasal 30 (1) Untuk dapat diangkat sebagai keanggotaan Kelompok Kepakaran harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

37



a. menjadi pengurus LDII minimal dua periode berturut-turut; b. mempunyai keilmuan dan keahlian dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi; c. berahlaqul karimah. (2) Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, keanggotaan Kelompok Kepakaran juga harus memiliki sifat sukarela, tidak mengikat dan terbuka bagi warga negara Indonesia yang : a. beragama Islam, beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT; b. setia kepada Pancasila, UUD 1945 dan NKRI; c. menyatakan diri dengan sukarela menjadi anggota LDII; d. menerima, menyetujui dan sanggup taat terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, seluruh keputusan musyawarah dan rapat-rapat serta peraturan organisasi; e. bersedia mengikuti segala kegiatan sesuai program kerja organisasi. Prosedur Pengangkatan Kelompok Kepakaran Pasal 31 (1) DPP LDII dan organisasi sesuai tingkat kepengurusan membentuk tim yang berjumlah 9 (sembilan) orang dalam rangka melaksanakan penjaringan calon keanggotaan Kelompok Kepakaran. (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. mempersiapkan penjaringan calon keanggotaan Kelompok Kepakaran; b. menerima usulan calon keanggotaan Kelompok Kepakaran yang disampaikan oleh DPP LDII dan/atau tingkat kepengurusan organisasi; c. memverifikasi usulan berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan;


38


d. melaksanakan penyaringan calon keanggotaan Kelompok Kepakaran; e. memfasilitasi pemilihan dan penentuan Ketua Kelompok Kepakaran; f.

bersama-sama dengan Ketua Kelompok Kepakaran terpilih menyusun komposisi personalia Kelompok Kepakaran;

g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Umum DPP LDII dan/atau Ketua sesuai tingkat kepengurusan yang selanjutnya untuk diajukan dan dilaksanakan pengesahan. (3) Kelompok Kepakaran sebagaimana yang dimaksud ayat (2) beranggotakan dengan jumlah ganjil/sekurang-kurangnya sembilan orang. Pasal 32 (1) Hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pasal 32 ayat (2) huruf g selambat-lambatnya 14 hari sejak terbentunya kepengurusan kelompok kepakaran harus diajukan kepada DPP LDII dan/atau tingkat kepengurusan, untuk dapat ditetapkan sebagai keputusan organisasi. (2) Dalam jangka waktu 14 hari sejak diterimanya pengajuan sebagaimana dimaksud ayat (1) DPP LDII dan/atau tingkat kepengurusan berkewajiban mengesahkan dan melakukan pelantikan terhadap calon terpilih. Pelantikan Kelompok Kepakaran Pasal 33 (1) Kelompok Kepakaran terpilih yang telah mendapatkan pengesahan dilantik oleh DPP LDII dan/atau tingkat kepengurusan satu

39



tingkat di atasnya. (2) Mekanisme, tata cara dan tata laku pelantikan sedikitnya memenuhi unsur yang meliputi: persiapan, pelaksanaan, pembacaan keputusan, tanya jawab dalam proses pelantikan, penyampaian kata-kata pelantikan oleh pengurus yang melantik, pemberian ucapan selamat pada kepengurusan dan sambutan/ pengarahan, doa serta penutup. Masa Bakti Pasal 34 Masa jabatan Kelompok Kepakaran akan ditentukan dan diatur dengan Keputusan DPP sesuai jangka waktu penyelesaian tugas dan pekerjaaannya. Pemberhentian Kelompok Kepakaran Pasal 35 (1) Kelompok Kepakaran dapat diberhentikan karena : a. meninggal dunia; b. mengundurkan diri; c. diberhentikan karena sesuatu alasan yang sah dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pada pasal 30. (2) Pemberhentian Kelompok Kepakaran sebagaimana ayat (1) dituangkan dalam penetapan tertulis DPP LDII dan/atau tingkat kepengurusan satu tingkat di atasnya sesuai Peraturan Organisasi.


40


Penggantian Antar Waktu Pasal 36 (1) Kelompok Kepakaran yang tidak dapat melaksanakan tugasnya sampai dengan akhir masa jabatanya dapat dilakukan penggantian kepengurusan Kelompok Kepakaran antar waktu. (2) Mekanisme perekrutan pengganti Kelompok Kepakaran sebagaimana ayat (1) diusulkan oleh Kelompok Kepakaran dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Organisasi. Pasal 37 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan diatur lebih lanjut oleh DPP LDII. Peraturan Organisasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Bogor Pada tanggal : 12 April 2012 Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Ketua Umum,


41

Sekretaris Umum,




Lampiran I

: Peraturan Organisasi Pembentukan Majelis, Badan, Kelompok Kerja dan Kelompok Kepakaran Lembaga Dakwah Islam Indonesia Peraturan Organisasi Nomor : 08 Tahun 2012 Tanggal : 12 April 2012


42


43




44


45




46


Lampiran II

: Peraturan Organisasi Pembentukan Majelis, Badan, Kelompok Kerja dan Kelompok Kepakaran Lembaga Dakwah Islam Indonesia Peraturan Organisasi Nomor : 08 Tahun 2012 Tanggal : 12 April 2012

47




48


49




50


51




52


53



Lampiran III : Peraturan Organisasi Pembentukan Majelis, Badan, Kelompok Kerja dan Kelompok Kepakaran Lembaga Dakwah Islam Indonesia Peraturan Organisasi Nomor : 08 Tahun 2012 Tanggal : 12 April 2012


54


55




56


57




58



(LDII)


KEPUTUSAN RAPAT KERJA NASIONAL LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA NOMOR : 09 TAHUN 2012 tentang PERATURAN ORGANISASI PERATURAN PEMBENTUKAN ORGANISASI OTONOM LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA


bahwa untuk melaksanakan pasal 27 hasil Keputusan MUNAS VII Tahun 2011 di Surabaya, khususnya Keputusan MUNAS VII Tahun 2011 Nomor : KEP - 06 / MUNAS VII LDII/III/2011 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia, untuk itu perlu pengaturan pembentukan organisasi otonom;

b.

bahwa untuk melaksanakan seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu

59



dibentuk Organisasi Otonom Lembaga Dakwah Islam Indonesia; c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan

huruf b, perlu

menetapkan Keputusan Rapat Kerja Nasional tentang pembentukan Organisasi Otonom Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Mengingat :

1.


2.


3.


4.


5.


6.


7.


8.

Keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak


60


Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU18.A.H.01.06. T ahun 2008 tentang Pengesahan Lembaga Dakwah Islam Indonesia Sebagai Badan Hukum. Memperhatikan: a. Usul, saran dan pendapat yang berkembang dalam rapat-rapat komisi yang membahas materi tentang pembentukan Organisasi Otonom Lembaga Dakwah Islam Indonesia; b. Usul, saran, pendapat dan tanggapan atas laporan hasil sidang komisi dalam rapat paripurna. MEMUTUSKAN Menetapkan: :


PERATURAN

ORGANISASI

PEMBENTUKAN ORGANISASI OTONOM LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Negara adalah seluruh wilayah hukum pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang

61



selanjutnya disingkat DPP LDII adalah Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang berkedudukan di Jakarta. 3. Organisasi adalah perkumpulan Badan Hukum LDII sesuai tingkatan kepengurusan yang ditetapkan dengan cara dan menurut konstitusi yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga telah berbadan hukum dan disyahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU18.A.H.01.06. Tahun 2008 tentang pengesahan Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagai Badan Hukum. 4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disebut dengan AD/ART adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi otonom yang dibentuk oleh LDII sesuai dengan Keputusan Musyawarah Nasional VII Nomor : KEP/6/MUNAS VII LDII/III/2011 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia. 5. Organisasi Otonom adalah organisasi yang dibentuk dalam rangka pemenuhan kebutuhan strategis dan memperkuat pelaksanaan program dan kegiatan organisasi induk. 6. Organisasi induk adalah Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang selanjutnya disebut LDII. BAB II AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Organisasi Otonom berazaskan sama dengan azas organisasi induk. (2) Maksud pembentukan Organisasi Otonom LDII adalah untuk


62


mewadahi kumpulan masyarakat yang mempunyai visi dan misi yang sejalan dengan organisasi induk. (3) Tujuan pembentukan Organisasi Otonom LDII adalah untuk memenuhi kebutuhan strategis dan memperkuat pelaksanaan program dan kegiatan organisasi induk. BAB III SYARAT-SYARAT ORGANISASI OTONOM Pasal 3 Organisasi Otonom dibentuk dengan syarat-syarat sebagai berikut: a. mempunyai AD/ART, tingkatan struktur kepengurusan dan otonom pengelolaan organisasi sendiri; b. seluruh mekanisme penyusunan AD/ART tidak bertentangan dengan AD/ART organisasi induk; c. kepengurusan pleno dalam semua tingkatan organisasi otonom harus mendapat persetujuan dari organisasi induk; d. memiliki nama sesuai dengan visi dan misi organisasi; e. memiliki keleluasaan dalam menjalankan program kerjanya sesuai dengan kebijakan organisasi induk. BAB IV MEKANISME PEMBENTUKAN ORGANISASI OTONOM Pasal 4 (1) Organisasi Otonom tingkat pusat dibentuk oleh DPP LDII dengan cara: a. departemen atau gabungan departemen yang memiliki

63



kesamaan peran dan fungsi mengusulkan pembentukan organisasi otonom; b. usul pembentukan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus telah dibahas dalam rapat departemen dan/atau gabungan departemen; c. usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diajukan secara tertulis dengan melampirkan rancangan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga untuk dibahas dalam rapat pleno organisasi induk; d. pembentukan Organisasi Otonom harus mendapatkan persetujuan rapat pleno dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan organisasi induk; e. organisasi induk menyampaikan surat keputusan sebagaimana dimaksud huruf d kepada departemen atau gabungan departemen pengusul; f.

departemen pengusul menyusun alat kelengkapan kepengurusan pleno Organisasi Otonom untuk disahkan oleh organisasi induk;

g. keputusan pengesahan alat kelengkapan kepengurusan Organisasi Otonom disampaikan kepada ketua terpilih Organisasi Otonom; h. surat keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf g dibacakan dalam rapat pleno Organisasi Otonom atau pada rapat-rapat resmi setingkat rapat pleno. (2) Evaluasi kinerja Organisasi Otonom yang terbentuk dilakukan enam bulan sejak ditetapkan oleh organisasi induk. (3) Evaluasi kinerja organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpenuhi maka Organisasi Otonom berkewajiban mengurus status badan hukum ke instansi yang berwenang.


64


Tingkatan Kepengurusan Pasal 5 (1) Organisasi Otonom tingkat pusat yang telah memperoleh pengesahan badan hukum, membentuk struktur satu tingkat di bawah kepengurusannya; (2) Kepengurusan sebagaimana ayat (1) dapat membentuk kepengurusan satu tingkat di bawahnya; (3) Kepengurusan yang terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang membentuk dan mengesahkan tingkat kepengurusan sampai dengan yang terbawah. Pasal 6 (1) Selambat-lambatnya satu tahun setelah masa kepengurusan berakhir masing-masing tingkat kepengurusan berkewajiban melaksanakan musyawarah sebagai forum tertinggi organisasi. (2) Seluruh kepengurusan periode selanjutnya dipilih dan disahkan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pasal 7 (1) Organisasi yang sudah terbentuk secara historis mempunyai visi dan misi yang sejalan dengan organisasi induk secara serta merta menjadi Organisasi Otonom. (2) Serta merta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pembentukan Organisasi Otonom oleh organisasi induk dengan tanpa melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1). (3) Organisasi Otonom dapat memisahkan diri hanya dengan persetujuan organisasi induk.

65



BAB V PENUTUP Pasal 8 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan DPP LDII. Peraturan Organisasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Bogor Pada tanggal : 12 April 2012 Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Ketua Umum,



Sekretaris Umum,


66


Lampiran I : Peraturan Organisasi Peraturan Pembentukan Organisasi Otonom Lembaga Dakwah Islam Indonesia Peraturan Organisasi Nomor : 09 Tahun 2012 Tanggal : 12 April 2012

67




68


69




70


71




72



(LDII)


KEPUTUSAN RAPAT KERJA NASIONAL LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA NOMOR : 10 TAHUN 2012 tentang PERATURAN ORGANISASI TATA CARA KERJASAMA DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA


bahwa untuk melaksanakan Pasal 35 Anggaran Dasar dan Pasal 29 Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia, hasil Keputusan MUNAS VII tahun 2011 di Surabaya, khususnya Keputusan MUNAS VII tahun 2011 Nomor : KEP - 06 / MUNAS VII LDII / III / 2011 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia, maka perlu adanya tindak lanjut

73



pelaksanaan dengan Keputusan Rapat Kerja Nasional; b.

bahwa untuk memberikan pedoman kepada seluruhan tingkat kepengurusan organisasi dalam melakukan kerjasama dan hubungan antar lembaga perlu pengaturan mekanisme kerjasama antar lembaga di Lembaga Dakwah Islam Indonesia;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rapat Kerja Nasional tentang Tata Cara Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

Mengingat :

1.


2.


3.


4.


5.



74


6. Keputusan Musyawarah Nasional VII Nomor: KEP/07/MUNAS VII LDII/III/2011 tentang Rencana Strategis Lembaga Dakwah Islam Indonesia; 7. Keputusan Musyawarah Nasional VII Nomor: KEP/08/MUNAS VII LDII/III/2011 tentang Sumber Daya Manusia Lembaga Dakwah Islam Indonesia; 8. Keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU18.A.H.01.06. Tahun 2008 tentang Pengesahan Akte Pendirian Lembaga Dakwah Islam Indonesia Sebagai Badan Hukum. Memperhatikan: a. Usul, saran dan pendapat yang berkembang dalam rapat-rapat komisi yang membahas materi tentang Tata Cara Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga Lembaga Dakwah Islam Indonesia; b. Usul, saran, pendapat dan tanggapan atas laporan hasil sidang komisi dalam rapat paripurna. MEMUTUSKAN Menetapkan :

KEPUTUSAN RAPAT KERJA NASIONAL LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TENTANG PERATURAN ORGANISASI TATA CARA KERJASAMA DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA, LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA.

75



BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan: 1. Kerjasama antara LDII dengan instansi atau lembaga pemerintah maupun organisasi kemasyarakatan dilakukan dalam rangka mendapatkan manfaat kedua belah pihak, baik secara kelembagaan maupun keanggotaan. 2. Dalam pelaksanaan kerja sama, posisi kedua belah pihak adalah sederajat dan mandiri. Satu pihak tidak dapat mencampuri urusan internal organisasi pihak lain yang menjalin kerjasama. 3. Para pihak sama-sama mengetahui dan mengerti bahwa Azas, Tujuan dan Program Organisasi memiliki arah dan misi yang selaras untuk mewujudkan tujuan bersama. BAB II KERJASAMA Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan Pasal 2 Maksud dilaksanakannya kerjasama antar lembaga untuk mewujudkan visi organisasi. Pasal 3 Tujuan kerjasama antar lembaga untuk meningkatkan kinerja organisasi.


76


Bagian Kedua Bentuk-bentuk Kerjasama Pasal 4 Bentuk-bentuk kerjasama LDII dengan instansi atau lembaga vertikal maupun horisontal dapat berupa: 1. Pelaksanaan program-program kerja organisasi: a. LDII dapat mendistribusikan program kepada instansi atau lembaga, dan sebaliknya instansi atau lembaga dapat menawarkan usul program kepada LDII; b. pembiayaan pelaksanaan program yang menjadi lingkup kerja sama menjadi beban LDII dan instansi atau lembaga yang bersangkutan dengan porsi sesuai kesepakatan bersama. 2. Pelaksanaan peningkatan kualitas SDM: a. sebagai lembaga dakwah keagamaan dan pendidikan kemasyarakatan, LDII dapat bekerja sama meningkatkan kualitas SDM sesuai lingkup dan kompetensi LDII dengan instansi atau lembaga yang memiliki azas, tujuan dan kepedulian yang selaras dengan bidang kegiatan LDII; b. guna peningkatan profesionalitas dan kompetensi personil organisasi LDII, sesuai dengan program ini dapat dilakukan kerjasama dengan instansi atau lembaga, baik secara reguler maupun sesuai kebutuhan. 3. Pelaksanaan rekrutmen kepemimpinan, perwakilan pada lembaga legislatif, eksekutif dan lembaga-lembaga lainnya. a. LDII memperhatikan sungguh-sungguh permintaan untuk duduk pada lembaga legislatif, eksekutif atau rekrutmen kepemimpinan pada lembaga-lembaga lainnya, dan apabila diperlukan LDII aktif menyampaikan usulan untuk rekrutmen kepemimpinan tersebut;

77



b. proses seleksi, kriteria dan prosedur rekrutmen menggunakan mekanisme dan hasil musyawarah sesuai tingkatan; c. keputusan tentang kader yang akan mendapatkan penugasan dari LDII, sepenuhnya menjadi kewenangan Dewan Pimpinan LDII. Pasal 5 Bentuk-bentuk kerjasama LDII dengan organisasi sosial politik untuk tujuan dan waktu tertentu ditetapkan secara khusus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bagian Ketiga Tingkatan Kerjasama Pasal 6 Pelaksanaan kerjasama LDII dengan instansi atau lembaga vertikal maupun horisontal dilakukan dengan tingkatan sebagai berikut: (1) Kerjasama tingkat Pusat dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat LDII dengan pengurus tingkat pusat organisasi kemasyarakatan dan lembaga, untuk hal-hal yang bersifat strategis dan berlingkup nasional, regional maupun internasional; (2) Kerjasama tingkat Provinsi dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Wilayah Provinsi LDII dengan pengurus organisasi kemasyarakatan dan lembaga tingkat Daerah Provinsi, untuk hal-hal yang bersifat strategis maupun teknis operasional dalam lingkup wilayah Daerah Provinsi yang bersangkutan; (3) Kerjasama tingkat Kota/Kabupaten dilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Daerah Kota/Kabupaten LDII dengan pengurus


78


organisasi kemasyarakatan dan lembaga tingkat Daerah Kota/Kabupaten, untuk hal-hal yang bersifat strategis maupun teknis operasional dalam lingkup wilayah Daerah Kota/Kabupaten yang bersangkutan; (4) Kerjasama tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh Pimpinan Cabang LDII dengan pengurus organisasi kemasyarakatan dan lembaga tingkat Kecamatan, untuk hal-hal yang bersifat teknis operasional dalam lingkup wilayah Kecamatan yang bersangkutan; (5) Kerjasama tingkat Kelurahan/Desa dilaksanakan oleh Pimpinan Anak Cabang LDII dengan pengurus organisasi kemasyarakatan dan lembaga tingkat Kelurahan/Desa, untuk hal-hal yang bersifat teknis operasional dalam lingkup wilayah Kelurahan/Desa yang bersangkutan. Pasal 7 (1) Dewan Pimpinan dibawah struktur Dewan Pimpinan Pusat dapat melakukan kerjasama dan hubungan luar negeri. (2) Tata cara kerjasama dan hubungan antar lembaga luar negeri sebagaimana dimaksud pasal (1) dilakukan sejauh mendapat persetujuan Dewan Pimpinan Pusat. Bagian Keempat Tata Cara Kerjasama Pasal 8 Tata cara kerjasama diatur sebagai berikut: (1) Kesimpulan akhir yang dilakukan dalam hubungan antar lembaga dibahas dalam rapat pleno;

79



(2) Rapat pleno memutuskan bentuk kerjasama yang sesuai dengan kebutuhan, dapat dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman tertulis maupun komitmen (tidak tertulis); (3) Rapat pleno menetapkan tim pelaksana kerjasama; (4) Rapat pleno menetapkan sistem dan mekanisme pembiayaan kerjasama; (5) Pimpinan pelaksana kerjasama tersebut adalah pimpinan organisasi sesuai tingkatannya. Pasal 9 (1) Organisasi lain dapat membangun kerjasama dengan Lembaga Dakwah Islam Indonesia sesuai tingkat kepengurusan organisasi. (2) Tata cara membangun kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan berikut: a. rapat pleno membahas kelayakan kerjasama; b. rapat pleno memutuskan bentuk kerjasama yang sesuai dengan kebutuhan, kemudian dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman tertulis maupun komitmen (tidak tertulis); c. rapat pleno menetapkan tim pelaksana kerjasama; d. rapat pleno menetapkan sistem dan mekanisme pembiayaan kerjasama; e. pimpinan pelaksana kerjasama tersebut adalah pimpinan organisasi sesuai tingkatannya. Bagian Kelima Penghentian Kerjasama Pasal 10 Pada prinsipnya kerjasama dapat berhenti apabila para pihak yang


80


bekerja sama bersepakat untuk menghentikan kerjasama. Pasal 11 Disamping karena kesepakatan para pihak sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 di atas, kerjasama dapat dihentikan apabila: (1) Salah satu pihak mengusulkan kepada pihak lainnya untuk menghentikan kerjasama dengan disertai alasan-alasan tertentu. (2) Pihak yang menerima usul penghentian kerjasama dapat menerima atau menolak usul penghentian kerjasama dimaksud. (3) Apabila pihak yang menerima usul penghentian kerjasama tersebut menyetujui usul penghentian kerjasama, maka pihak penerima usul harus menyampaikan persetujuan tertulis kepada pengusul. (4) Apabila pihak yang menerima usul penghentian kerjasama tersebut menolak usul penghentian kerjasama, maka pihak penerima usul harus menyampaikan alasan penolakannya. Pasal 12 (1) Dalam hal para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan untuk menghentikan kerjasama, maka ditempuh upaya musyawarah untuk mufakat. (2) Apabila langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak tercapai, maka ditempuh penyelesaian melalui keputusan tertinggi organisasi yang bersangkutan.

81



BAB III HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan Pasal 13 Maksud dilaksanakannya kerjasama antar lembaga adalah untuk membangun jejaring kerja guna meningkatkan adaptabilitas (adaptasi) dan akseptabilitas (diterima) Lembaga Dakwah Islam Indonesia di lingkungan nasional, regional maupun internasional. Pasal 14 Tujuan hubungan antar lembaga untuk : (1) Meningkatkan ukhuwah dengan berlandaskan ta'aruf (saling mengenal), tafahum (saling memahami), ta'awun (saling menolong) dan takaful (saling menjamin). (2) Meningkatkan solidaritas, kerukunan, kepekaan dan kesetiakawanan sosial. (3) Meningkatkan intensitas pertukaran ilmu pengetahuan, teknologi, keahlian dan ketrampilan untuk membangun masyarakat madani yang maju. Bagian Kedua Jenis Hubungan Antar Lembaga Pasal 15 Jenis-jenis hubungan antar lembaga terdiri:


82


(1) Hubungan vertikal yaitu hubungan dengan instansi atau lembaga negara. (2) Hubungan horisontal yaitu hubungan dengan organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, organisasi profesi, organisasi sosial politik dan lembaga-lembaga lainnya. Bagian Ketiga Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Pasal 16 (1) Dalam melakukan hubungan antar lembaga, organisasi menempuh tata cara: a. pengurus organisasi sesuai tingkatannya yang mengenal secara komprehensif keunggulan suatu lembaga melaporkan kepada rapat pleno; b. rapat pleno menugaskan pengurus organisasi tersebut untuk mengidentifikasi keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh lembaga tersebut; c. keunggulan kompetitif lembaga dianalisa oleh sebuah tim, dan melaporkan kelayakan mengadopsi keunggulan kompetitif tersebut; d. rapat pleno memutuskan mengadopsi keunggulan tersebut dan menugaskan pengurus yang bersangkutan untuk mendalami, dan membangun hubungan dengan lembaga tersebut. (2) Tata cara hubungan antar lembaga sebagaimana ayat (1) dapat dilakukan secara formal, informal, personal ataupun institusional.

83



Pasal 17 (1) Lembaga lain dapat proaktif membangun hubungan antar lembaga dengan LDII sesuai tingkatan kepengurusan organisasi; (2) Tata cara membangun antar lembaga sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan: a. rapat pleno mengidentifikasi keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh lembaga tersebut; b. keunggulan kompetitif lembaga dianalisa oleh sebuah tim, dan melaporkan hasil kelayakan adopsi keunggulan kompetitif tersebut; c. rapat pleno memutuskan mengadopsi keunggulan tersebut dan menugaskan pengurus yang kompeten untuk menindaklanjuti dalam membangun hubungan antar lembaga. Pasal 18 Kerjasama dalam pelaksanaan rekrutmen kepemimpinan maupun perwakilan pada lembaga-lembaga diatur sebagai berikut : (1) LDII memperhatikan sungguh-sungguh permintaan untuk duduk pada lembaga legislatif, eksekutif atau rekrutmen kepemimpinan pada lembaga-lembaga lainnya, dan apabila diperlukan LDII aktif menyampaikan usulan untuk rekrutmen kepemimpinan tersebut; (2) Proses seleksi, kriteria dan prosedur rekrutmen menggunakan mekanisme dan hasil musyawarah sesuai tingkatan; (3) Keputusan tentang kader yang akan mendapatkan penugasan dari LDII, sepenuhnya menjadi kewenangan Dewan Pimpinan LDII.


84


BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 (1) Dengan berlakunya Peraturan Organisasi ini maka Keputusan Organisasi Nomor: PO-06/DPP-LDII/X/2000 tentang Peraturan Organisasi Tata Cara Kerjasama dan Hubungan Antar Lembaga, Lembaga Dakwah Islam Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Ketentuan teknis yang tidak bertentangan dengan Peraturan Organisasi ini dinyatakan masih berlaku. Peraturan Organisasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Bogor Pada tanggal : 12 April 2012 Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Ketua Umum,


85

Sekretaris Umum,





(LDII)


KEPUTUSAN RAPAT KERJA NASIONAL LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA NOMOR : 11 TAHUN 2012 tentang PERATURAN ORGANISASI PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DAN RAPAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA


bahwa untuk melaksanakan Pasal 47 Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia, hasil Keputusan MUNAS VII Tahun 2011 di Surabaya, khususnya Keputusan MUNAS VII Tahun 2011 Nomor: KEP - 06 / MUNAS VII LDII / III / 2011 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia, maka perlu adanya tindak lanjut pelaksanaan dengan Keputusan Rapat Kerja Nasional;


86


b.

bahwa untuk memberikan petunjuk teknis kepada seluruh tingkat kepengurusan organisasi dalam melakukan musyawarah dan rapat, perlu menyusun mekanisme dan prosedur musyawarah dan rapat yang mampu mewadahi aspirasi dan memenuhi kebutuhan organisasi;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rapat Kerja Nasional tentang Peraturan Organisasi tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah dan Rapat Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

Mengingat :

1.


2.


3.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang pelaksanaan Undang - Undang Nomor 8

Tahun

1985

tentang

Organisasi

Kemasyarakatan; 4.


5.


87



6. Keputusan Musyawarah Nasional VII Nomor: KEP/07/MUNAS VII LDII/III/2011 tentang Rencana Strategis Lembaga Dakwah Islam Indonesia; 7. Keputusan Musyawarah Nasional VII Nomor: KEP/08/MUNAS VII LDII/III/2011 tentang Sumber Daya Manusia Lembaga Dakwah Islam Indonesia; 8. Keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU18.A.H.01.06. Tahun 2008 tentang Pengesahan Akte Pendirian Lembaga Dakwah Islam Indonesia Sebagai Badan Hukum. Memperhatikan: a. Usul, saran dan pendapat yang berkembang dalam rapat-rapat komisi yang membahas materi tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah dan Rapat Lembaga Dakwah Islam Indonesia; b. Usul, saran, pendapat dan tanggapan atas laporan hasil sidang komisi dalam rapat paripurna. MEMUTUSKAN Menetapkan :

KEPUTUSAN RAPAT KERJA NASIONAL LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TENTANG PERATURAN ORGANISASI PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH DAN RAPAT.


88


BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan: a. Musyawarah adalah pembahasan dan perembukan bersama dengan maksud untuk mencapai mufakat yang terkait dengan penentuan, perubahan, dan penetapan kepemimpinan dan program kerja organisasi. b. Rapat adalah pembahasan untuk membicarakan dan memecahkan suatu permasalahan tertentu yang terkait dengan organisasi. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Musyawarah dan rapat diselenggarakan dengan maksud menyatukan berbagai individu yang mewakili beragam kepentingan dan perspektif untuk kepentingan organisasi. (2) Tujuan musyawarah dan rapat adalah untuk memecahkan atau mencari jalan keluar suatu masalah, menyampaikan informasi, perintah atau pernyataan, sebagai alat koordinasi internal dan eksternal, mempersiapkan suatu acara atau kegiatan, menampung semua permasalahan dari arus bawah, membangun motivasi dan keinginan akan tindakan langkah bersama, menggali dan mengembangkan pemikiran konstruktif dan menemukan solusi baru.

89



BAB III SYARAT DAN KRITERIA Pasal 3 (1) Syarat musyawarah dan rapat yang efektif adalah adanya agenda yang jelas, peserta berperan aktif dan terbuka, unsur-unsur rapat seperti pemimpin, notulen, moderator, dan tenaga pendukung yang kompeten, alat pendukung seperti sarana dan prasarana yang memadai, dan waktu, tanggal, hari, tahun yang jelas. (2) Kriteria musyawarah dan rapat yang efektif adalah memiliki notulen/risalah, keputusan yang dihasilkan layak ditindaklanjuti, hasil keputusan dapat memecahkan permasalahan, pemecahan masalah berkontribusi terhadap peningkatan kinerja organisasi. BAB V JENIS-JENIS Bagian Kesatu Musyawarah Pasal 4 (1) Musyawarah terdiri atas musyawarah biasa dan musyawarah luar biasa. (2) Musyawarah biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas musyawarah nasional, musyawarah wilayah, musyawarah daerah, musyawarah cabang, dan musyawarah anak cabang. (3) Musyawarah luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas musyawarah nasional luar biasa, musyawarah wilayah


90


luar biasa, dan musyawarah daerah luar biasa. Bagian Kedua Rapat-Rapat Pasal 5 (1) Rapat-rapat terdiri atas rapat pimpinan, rapat kerja, rapat koordinasi, dan rapat-rapat lainnya sesuai kebutuhan. (2) Rapat pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rapat pimpinan nasional, rapat pimpinan wilayah, dan rapat pimpinan daerah. (3) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rapat kerja nasional; rapat kerja wilayah, dan rapat kerja daerah. (4) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rapat koordinasi nasional; rapat koordinasi wilayah, dan rapat koordinasi daerah. (5) Rapat-rapat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas rapat pleno, rapat pimpinan harian, rapat pimpinan harian diperluas, dan rapat terbatas. BAB VI TATA CARA PENYELENGGARAAN Bagian Kesatu Musyawarah Pasal 6 (1) Tata cara penyelenggaraan musyawarah biasa sebagaimana dimaksud pada pasal 4 pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

91



a. organisasi sesuai tingkatan kepengurusan membuat perencanaan dan persiapan musyawarah yang meliputi materi, acara dan persidangan, keprotokolan, dokumentasi, teknologi informasi, ruang musyawarah, akomodasi dan komsumsi, perlengkapan rapat, dekorasi, humas dan publikasi, sarana kesehatan, sarana ibadah, transportasi, perijinan dan keamanan, dan pembiayaan; b. sebelum melaksanakan musyawarah, organisasi sesuai tingkatan kepengurusan melakukan pengecekan menyeluruh terhadap kesiapan pelaksanaan musyawarah; c. organisasi sesuai tingkatan melaksanakan musyawarah sesuai dengan perencanaan dan persiapan yang telah dibuat; d. setelah pelaksanaan musyawarah, pengurus sesuai tingkatan membuat laporan kegiatan pelaksanaan musyawarah dan menyampaikan kepada pimpinan organisasi; e. sekretariat menindaklanjuti hasil evaluasi dan rekomendasi dalam laporan tersebut, serta mengarsipkannya sebagai bahan pengelolaan pengetahuan (knowledge management). pasal 7 (1) Organisasi sesuai tingkat kepengurusan menggunakan checklist persiapan untuk mengontrol persiapan dan pelaksanaan musyawarah sebagaimana tercantum pada Lampiran I peraturan ini. (2) Dalam mengatur tata letak ruangan musyawarah, organisasi sesuai tingkat kepengurusan menggunakan tata letak sebagaimana tercantum pada Lampiran II peraturan ini, dengan memperhatikan kondisi ruangan acara yang tersedia.


92


Pasal 8 Organisasi pada tingkat kepengurusan kecamatan dan kelurahan/desa dapat melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan terhadap tata cara penyelenggaraan musyawarah sebagaimana diatur pada pasal 6. Bagian Kedua Rapat-Rapat Pasal 9 (1) Tata cara penyelenggaraan Rapat Pimpinan, Rapat Kerja, Rapat Koordinasi pada tingkatan kepengurusan nasional, provinsi dan kabupaten/kota mengikuti tata penyelenggaraan musyawarah sebagaimana diatur pada pasal 6. (2) Dalam melaksanakan rapat, organisasi pada tingkat kepengurusan kecamatan dan kelurahan/desa dapat melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan terhadap tata cara penyelenggaraan musyawarah yang diatur pada pasal 6. (3) Tata cara penyelenggaraan Rapat lainnya diatur sebagai berikut: a. organisasi sesuai tingkatan kepengurusan membuat perencanaan dan persiapan rapat yang meliputi agenda rapat, ruang rapat, komsumsi, perlengkapan rapat; b. organisasi sesuai tingkatan melaksanakan rapat sesuai dengan perencanaan dan persiapan yang telah dibuat; c. dalam pelaksanaan musyawarah, pengurus sesuai tingkatan membuat notulen rapat untuk disampaikan kepada pimpinan organisasi. d. sekretariat menindaklanjuti isi notulen, serta mengarsipkannya sebagai bahan pengelolaan pengetahuan (knowledge management).

93



BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 10 Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan DPP LDII. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 11 (1) Ketentuan teknis yang tidak bertentangan dengan Peraturan Organisasi ini dinyatakan masih berlaku. (2) Peraturan Organisasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.




Sekretaris Umum,


94


Lampiran I

: Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah dan Rapat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Peraturan Organisasi Nomor : 12 Tahun 2012 Tanggal : 12 April 2012

CHECKLIST PERSIAPAN 1. Acara & Persidangan No. 1.

Kegiatan

Cheklist

Bendera, Panji-panji, Foto Presiden dan Wapres, Garuda Pancasila di ruang sidang. Bendera Merah Putih & Bendera LDII di dalam Ruang Sidang Utama, Sidang Komisi masing-masing 1 Bendera LDII

2.

Name Board untuk Pimpinan Sidang dan Tamu Undangan yang baik

3.

Name board dari mika untuk Peserta disiapkan

4.

Backdrop yang baik

5.

Bunga di meja ruang sidang

6.

Palu sidang disiapkan di setiap Ruang Sidang Utama dan Sidang Komisi

7.

Meja dan kursi persidangan di Ruang Sidang Utama dan di Ruang Sidang Komisi bersama Sie Perlengkapan

8.

Kursi peserta sidang di Ruang Utama dan Ruang Sidang Komisi bersama Sie Perlengkapan

9.

Podium

10.

Petugas Qiroat yang baik

11.

Dirigen lagu Indonesia Raya yang baik

12.

Pembaca doa

95



13.

Master of Ceremony

14.

Acara foto bersama Pejabat

15.

Petugas menyerahkan Pemukul Gong, Cinderamata dll

16.

Ruang Rapat Komisi / jika ada pembahasan Komisi

17.

Ruangan Sidang Khusus / sidang terbatas untuk hal mendesak

18.

Ruang koordinasi bagi Pimpinan Sidang

19.

Sarana Persidangan Komisi

20.

Laporan pertanggungjawaban setelah pelaksanaan

21.

Tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh penanggung jawab, Steering Committe, Organizing Committe

2. Seksi Perlengkapan & Dekorasi No.

Kegiatan

Cheklist

Koordinasi Tim untuk melaksanakan tugas Sie Perlengkapan dan Dekorasi 1.

Kesiapan listrik

2.

Cek sound system pada tempat ruang sidang

3.

Bendera LDII dan cagaknya di luar +/- 20 Bendera dan Tenaga Pemasangan

4.

Spanduk paling tidak 6 buah spanduk dan Tenaga Pemasangan

5.

Jumlah microphone harus cukup untuk Pimpinan minim 2 buah dan untuk Peserta paling tidak 2 buah wireless, dan di podium, juga untuk MC, serta 1 buah cadangan


96


6.

Taman di Ruang Sidang Utama dgn Seksi Perlengkapan

7.

Meja dan kursi persidangan di Ruang Utama dan di Ruang Sidang Komisi bersama Sie Acara & Persidangan

8.

Kursi peserta sidang di Ruang Utama dan Ruang Sidang Komisi bersama Sie Acara dan Persidangan

9.

Infocus (LCD), Notebook, OHP dan kelengkapannya

10.

Whiteboard dan spidol di Ruang Sidang Utama dan Ruang Sidang Komisi

11.

Penyiapan acara pelantikan & pengukuhan Pengurus baru / jika ada

12.

Penyiapan meja Petugas Pendaftaran dan Absensi

13.

Cinderamata

14.

Gong

15.

Dekorasi acara

16.

Tempat sholat serta peralatan pendukungnya, berupa karpet, sandal, lokasi tempat bersuci / wudlu dan lain-lain di lokasi acara

17.

Kontrol rutin selama tanggungjawab seksi selama kegiatan berlangsung

18.

Membuat laporan pertanggungjawaban setelah pelaksanaan

19.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh Penanggung Jawab, Steering Committe, Organizing Committe

97



3. Seksi Protokoler No.

Kegiatan

1.

Personil Penerima Tamu

2.

Ruang lobby untuk Tamu

3.

Buku absensi khusus Undangan VIP

4.

Koordinasi dan pengaturan tentang kedatangan

Cheklist

Pejabat dan DPP 5.

Pengaturan tata tempat duduk Tamu VIP bersama dengan Sie Perlengkapan

6.

Posisi Penerima Tamu

7.

Petugas Absensi

8.

Lebel kursi VIP / Undangan Kehormatan

9.

Koordinasi kegiatan Pejabat dengan Protokol Kenegaraan

10.

Penyiapan Ruang Transit bila ada Tamu / yang menurut prosedur protokol harus melakukan Transit

11.

Penyiapan uang saku / Transport untuk Tim Protokoler resmi

12.


13.


4. Seksi Kesekretariatan No. 1.

2.

Kegiatan Penggandaan Materi. Materi rantus, jadwal acara dan panduan peserta dari SC, materi lain dari pembicara Jakarta Keplek dan Plastik untuk sholat


Cheklist

98


3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

99

Blocknote Tas Plastik/Map tempat materi Balllpoint untuk Peserta Kepastian jumlah Peserta Dalam undangan disebutkan pakaian yang harus dipakai dan membawa Pass Photo Menselaraskan materi Lampiran biodata pada Undangan Menyiapkan Tenaga Sekretariat sebelum dan saat pelaksanaan Standby di sekretariat saat pelaksanaan Menyiapkan petugas untuk fotocopi sewaktu-waktu Membantu menyiapkan laporan Ketua Panitia Menyiapkan absensi Peserta pada acara Pembukaan, Acara Sidang Paripurna dan Sidang Komisi Menyiapkan pembagian anggota komisi Menyiapkan komputer di ruang Sekeretariat Hotel lengkap dengan Printer Menyiapkan daftar nama calon penerima transport Peserta Menyiapkan daftar nama calon penerima transport Panitia Menyiapkan daftar nama calon penerima transport Nara Sumber Menyiapkan daftar nama calon penerima transport Penyusun Materi Menyiapkan anggaran Seksi Membuat laporan pertanggungjawaban setelah pelaksanaan Melaksanakan tugas lain yang diberikan dan atau diperintahkan oleh Penanggung Jawab, Steering Committe, Organizing Committe



5. Seksi Konsumsi No.

Kegiatan

Cheklist

Koordinasi Tim untuk melaksanakan tugas konsumsi (Catering) selama acara. 1.

Kesiapan makanan dan snack (2 kali makan dan 3 kali snack)

2.

Penyajian makan dan snack dikaitkan dengan waktu ISHOMA dan acara pada saat itu

3.

Snack pagi bersama kedatangan Tamu

4.

Konsumsi Tamu

5.

Konsumsi ringan untuk Ruang tunggu

6.

Tenaga pembersih setelah makan

7.

Konsumsi rapat persiapan Panitia

8.

Konsumsi seusai Pembukaan khusus untuk Undangan VIP di ruang Lobby

9. 10.

Penyediaan akomodasi bagi Peserta Pengaturan penyediaan konsumsi bagi Peserta dengan pihak Catering

11.

Koordinasi Petugas agar ruang konsumsi selalu bersih /rapi

12.

Kontrol cadangan/persediaan serta pemasokan makanan di meja konsumsi saat acara makan berlangsung

13.

Menyiapkan anggaran Seksi

14.

Persiapan laporan pertanggungjawaban setelah pelaksanaan acara

15



100


6. Seksi Kesehatan No. 1.

Kegiatan

Cheklist

Tenaga medis dan obat biasa, serta menyiapkan tenaga untuk membantu peserta membeli obat

2.

Kendaraan operasional untuk darurat (Ambulance)

3.

Koordinasi dengan Sie Akomodasi untuk lokasi Sie Kesehatan

4.

Buku catatan untuk medis

5.

Tugas Posko kesehatan di lokasi penginapan dan lokasi acara

6.

Pemantauan kesehatan peserta di Lokasi Penginapan maupun di dan lokasi acara

7.

Personil pengamanan, melaksanakan patroli pengamanan lokasi acara

8.

Kebutuhan sarana khusus bagi wanita bila ada Peserta wanita

9.

Mempersiapkan laporan pertanggungjawaban setelah pelaksanaan

10.


7. Seksi Akomodasi & Transportasi No.

Kegiatan

Cheklist

1.

Penjemputan Tamu DPP dan yang perlu dijemput

2.

Koordinasi dengan SC tentang Jadwal Kedatangan Tamu

3.

Penginapan dan sarana tidur Tamu

4.

Kendaraan operasional untuk keperluan Panitia

101



5.

Menyiapkan ruang khusus untuk Ketua Umum di Hotel

6.

Koordinasikan personil Driver (Sopir) untuk melakukan giat transportasi penumpang selama acara

7.

Sarana dan mengidentifikasi kendaraan operasional untuk melaksanakan tugas antar jemput dari lokasi Acara ke lokasi Penginapan

8.

Pembagian tugas/jadwal Sopir, konsumsi Sopir dan anggaran uang operasional/BBM/tol/parkir dll

9.

Tenaga Montir/Tambal ban standby di lokasi parkir kendaraan

10.

Persiapan laporan pertanggungjawaban setelah pelaksanaan acara

11.


8. Seksi Keamanan No.

Kegiatan

1.

Tenaga Keamanan Intern

2.

Tenaga Keamanan Kepolisian

3.

Pemberitahuan kegiatan pada Kepolisian

4.

Pengamanan pada Tamu Pejabat

5.

Penjagaan pintu masuk Ruang Sidang

6.

Pengarahan Tamu

7.

Mengkoordinasikan seluruh personil Pengamanan

Cheklist

Intern agar dapat berintegrasi dengan personil Pengamanan terkait


102


8.

Memberikan tanda-tanda/peringatan agar pengamanan kendaraan dapat dikoordinasikan antara Panitia, Peserta atau Undangan yang membawa kendaraan pribadi

9.

Menyiapkan lebel kendaraan Panitia agar mudah untuk melakukan pengawasan

10.

Menyusun rencana pemetaan/Denah Lokasi pengamanan

11.


12.


13.


9. Seksi Publikasi dan Dokumentasi No. 1.

Kegiatan

Cheklist

Mengundang Wartawan saat Pembukaan (5 cetak dan 3 elektronik)

2.

Undangan Wartawan dikoordinasikan dengan Sekretariat

3.

Wartawan hanya ikut saat Pembukaan

4.

Siap-siap menghadapi Wartawan “Bodrex” agar tidak mengganggu Ketua dan Tamu

5.

Menyiapkan petugas khusus Dokumentasi Photo dan Juru Photo

6.

Menyiapkan Pers Room jika diperlukan

7.

Statement keluar hanya diberikan oleh Ketua atau Ketua Umum

103



8.

Mengumpulkan dokumen publikasi untuk kepentingan Panitia maupun untuk memenuhi permintaan dokumen bagi Petugas maupun Pers

9.

Menyiapkan naskah siaran pers bersama dengan Sekretariat

10.

Menyiapkan uang transport/uang saku untuk Petugas liputan berita

11.

Memfasilitasi Wartawan dan Penanggung Jawab kegiatan saat dilakukan siaran pers

12.


13.



104


Lampiran II

: Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musyawarah dan Rapat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Peraturan Organisasi Nomor : 12 Tahun 2012 Tanggal : 12 April 2012

TATA LETAK RUANGAN MUSYAWARAH 1.

2. 3.

AREA PANGGUNG

4.

7. 6. 5.

8. 12.

9.

11.

10.

13.

14.

16.

17.

AREAUNDANGAN DAN PESERTA

15.

Keterangan Gambar: 1. Gambar Garuda Pancasila 2. Backdrop/Banner/Spanduk 3,4.Gambar Presiden & Wapres RI atau menempel di Backdrop 5. Bendera Merah Putih (lebih tinggi) 6. Bendera Pataka LDII 7. Gong atau alat musik simbol pembuka acara 8. Palu Sidang

105

9. Papan Nama Moderator/Pembicara/ Pimpinan Sidang/Notulensi 10. Hiasan Bunga 11. Microphone 12. Podium 13. Taman Panggung 14. Meja MC 15. Meja Tamu VIP/Undangan 16. Kursi Pengurus 17. Kursi Peserta




(LDII)


KEPUTUSAN RAPAT KERJA NASIONAL LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA NOMOR : 12 TAHUN 2012 tentang PERATURAN ORGANISASI ATRIBUT DAN KELENGKAPAN ORGANISASI LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA


bahwa dalam rangka mempertegas identitas dan ciri khusus lembaga yang memancarkan jiwa, watak dan citra organisasi, serta mempertinggi rasa memiliki dan rasa bangga anggota terhadap Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), perlu diatur tentang atribut organisasi;

b.

bahwa dalam rangka mendayagunakan dan menggerakkan organisasi agar berjalan dengan balk, diperlukan kelengkapan organisasi untuk menunjang mekanisme kerja;


106


c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huru a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rapat Karja Nasional tentang Peraturan Organisasi Atribut dan Kelengkapan Organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia

Mengingat:

1.


2.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan

Perundang-

Perundangan; 3.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

4.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986 tentang Ruang Lingkup, Tata Kerja, Pemberitahuan kepada Pemerintah, tentang Papan Nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan;

5.

Keputusan Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor KEP-06/MUNAS VII LDII/2011, tanggal 9 Maret 2011 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia;

6.

Keputusan Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor KEP-07/MUNAS VII LDII/2011 tentang Program Umum Lembaga Dakwah Islam Indonesia;

107



7. Keputusan Musyawarah Nasional VII Lembaga Dakwah Islam Indonesia Nomor KEP-07/MUNAS VII/LDII/2011 tentang Rencana Strategis Lembaga Dakwah Islam Indonesia; 8. Persetujuan Menteri Dalam Negeri Nomor 220/3256 tanggal 29 Desember 1990 tentang Logo Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII); Memperhatikan: a. Saran dan pendapat yang berkembang dalam rapat-rapat komisi Rakernas LDII tanggal, 1112 April 2012 yang membahas materi tentang atribut dan kelengkapan organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia; b. Usul, pendapat dan saran yang disampaikan dalam rapat paripurna Rakernas LDII pada tanggal 11 - 12 April 2012. MEMUTUSKAN Menetapkan:

KEPUTUSAN RAPAT KERJA NASIONAL LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA PERATURAN ORGANSISI TENTANG ATRIBUT DAN KELENGKAPAN ORGANISASI LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan ini yang di maksud dengan:


108


1. Negara adalah seluruh wilayah hukum pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang selanjutnya disingkat LDII adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Negara Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang telah berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3. Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang selanjutnya disingkat DPP LDII adalah Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang berkedudukan di Jakarta. 4. Rapat Kerja Nasional selanjutnya disebut Rakernas adalah Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang diselenggarakan di Bogor pada tanggal 11-12 April 2012. 5. Peraturan Organisasi tentang atribut dan kelengkapan organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia DPP LDII yang selanjutnya disebut PO Atribut adalah Peraturan Organisasi yang mengatur tentang lambang organisasi, panji-panji, bendera, papan nama, mars, hymne, pakaian seragam, kaos, baret, topi, badge (emblem) dan lencana (pin) dan/atau sejenisnya menurut peraturan organisasi. 6. Organisasi adalah perkumpulan Badan Hukum LDII sesuai jenjang kepengurusan yang ditetapkan dengan cara dan menurut konstitusi yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah ditetapkan dalam Munas dan disyahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Pasal 2 Dalam peraturan ini Atribut meliputi lambang organisasi, panjipanji, bendera, papan nama, mars, hymne, pakaian seragam, kaos,

109



baret, topi, badge (emblem) dan lencana (pin) dan/atau sejenisnya yang diatur dalam Peraturan Organisasi. BAB II LAMBANG ORGANISASI Pasal 3 (1) Lambang LDII adalah pohon beringin hijau dengan 2 (dua) buah kitab di tengahnya, dilingkari pita bertuliskan Lembaga Dakwah Islam Indonesia dan LDII, serta dibingkai dalam kelopak bunga bersudut 5 (lima). (2) Lambang LDII memiliki jiwa dan filosofi sebagai simbol serta cita moral yang mengikat bagi seluruh unsur, jajaran dan anggota LDII. (3) Arti lambang LDII sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diuraikan secara rinci dalam Lampiran I Peraturan Organisasi ini. BAB III URAIAN TENTANG ATRIBUT Panji dan Bendera Pasal 4 (1) Panji organisasi adalah tanda kebesaran dan identitas keberadaan LDII sebagai organisasi sosial kemasyarakatan. (2) Bentuk panji harus sedemikian rupa, lambang organisasi ditempatkan serasi di tengah-tengah panji dengan ukuran perbandingan lambang dan latar yang sesuai simetris dan harmonis.


110


(3) Panji LDII berada di tingkat kepengurusan DPP-LDII, DPW Provinsi dan DPD Kabupaten/Kota, masing-masing dengan ukuran yang sama. (4) Panji bendera LDII tertulis nama masing-masing Dewan Pimpinan sesuai kepengurusan tingkatannya, dengan huruf menggunakan benang warna kuning emas dan ukuran disesuaikan sehingga tampak kompak dan serasi. (5) Ukuran dan Bahan: a. panji lebar 90 cm, panjang 135 cm; b. standar panjang tiang 250 cm, tinggi mahkota 10 cm; c. bahan jenis kain bludru, warna hijau tua, jumbai kuning emas, mahkota kuningan; d. ukuran lambang dan mahkota pada panji-panji organisasi disesuaikan sehingga tampak kompak dan serasi. (6) Bendera LDII adalah tanda kebesaran yang berada dan disimpan di semua tingkat kepengurusan. (7) Bendera LDII berukuran panjang 120 cm, lebar 80 cm dan terbuat dari kain berwarna hijau tua dengan lambang di tengahnya. (8) Bentuk panji, ukuran dan bahan serta bendera LDII sebagaimana dimaksud ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) diuraikan secara rinci dalam Lampiran II Peraturan Organisasi ini. Papan Nama Pasal 5 (1) Papan nama LDII adalah tanda pengenal yang menunjukkan tempat keberadaan organisasi dan tempat dimana Pengurus dan/atau Sekretariat LDII berdomisili dalam menjalankan kegiatan operasional organisasi sesuai tingkatannya masing-masing. (2) Bentuk dan ukuran papan nama organisasi LDII di semua

111



tingkatan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986 tentang Ruang Lingkup, Tata Kerja, Pemberitahuan kepada Pemerintah, serta Papan Nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan. (3) Lambang pada papan nama organisasi ditempatkan sedemikian rupa sehingga tampak kompak dan serasi dengan ukuran papan nama organisasi. (4) Papan nama LDII dibuat dengan warna dasar hijau tua dan tulisan putih, dengan ukurannya secara rinci diatur dalam Lampiran III Peraturan Organisasi ini. Mars/Hymne Pasal 6 (1) Hymne dan Mars LDII akan dituangkan dalam bentuk lagu dengan aransemen khusus dan tertentu. (2) Aransemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari naskah yang berisi notasi musik dan syair lagu sebagai satu kesatuan. (3) Hyme dan mars LDII sebagiamana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara rinci diatur dalam Lampiran IV Peraturan Organisasi ini. Pakaian Seragam Pasal 7 (1) Pakaian seragam LDII dibedakan sebagai berikut: a. pakaian seragam resmi organisasi; b. pakaian seragam harian; c. pakaian seragam lapangan;


112


d. pakaian seragam SATGAS; e. pakaian seragam khas menurut aturan organisasi; f.

pakaian kerja lapangan: terdiri dari jas, seragam harian, batik, jaket serta kaos.

(2) Pakaian seragam LDII sebagiamana dimaksud pada ayat (1) secara rinci diatur dalam Lampiran V Peraturan Organisasi ini. Atribut Lainnya Pasal 8 Atribut lainnya terdiri dari : (1) Atribut pada seragam LDII meliputi badge, emblem, lencana, pin, wing, baret dan topi LDII merupakan alat kelengkapan pengurus menurut jenjang maupun anggota yang dapat digunakan dalam seragam dan/atau tanpa seragam sesuai dengan ketentuan penggunaan. (2) Atribut lainnya adalah atribut tertentu yang dapat digunakan untuk tujuan atau acara tertentu berupa bendera kecil di luar ketentuan pasal (4), spanduk, poster, umbul-umbul, baliho, backdrop dan keperluan dekorasi lainnya. (3) Atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam Lampiran V Peraturan Organisasi ini. BAB IV TATA CARA PENGGUNAAN Pasal 9 Panji dan Bendera: (1) Panji organisasi dan bendera LDII digunakan untuk kegiatan:

113



a. di tingkat DPP, dalam Musyawarah Nasional, dalam Rapat Kerja Nasional, dalam peringatan hari ulang tahun, dalam upacara-upacara Nasional, kunjungan resmi Ketua Umum DPP LDII ke Wilayah/Daerah dan kegiatan lainnya yang setingkat dengan acara Nasional dan dianggap layak oleh DPP LDII; b. di tingkat DPW Provinsi, dalam Musyawarah Wilayah Provinsi, dalam Rapat Kerja Wilayah Provinsi, dalam peringatan hari ulang tahun, dan menyambut, memeriahkan pelaksanaan MUNAS dan dalam upacara-upacara Daerah yang setingkat dengan kegiatan Wilayah yang dianggap layak oleh DPW LDII; c. di tingkat DPD Kabupaten/Kota, dalam Musyawarah Daerah, dalam Rapat Kerja Daerah Provinsi, dalam peringatan hari ulang tahun, menyambut dan memeriahkan pelaksanaan MUNAS dan MUSWIL, dalam upacara-upacara di Daerah dan/atau acara yang setingkat dengan kegiatan Daerah yang dianggap layak oleh DPD LDII. (3) Penggunaan bendera LDII untuk kepentingan kegiatan organisasi. (4) Panji/bendera LDII dipasang mendampingi bendera Merah Putih pada upacara/pertemuan resmi yang diselenggarakan oleh organisasi, bendera Merah Putih ditempatkan di sebelah kanan podium/mimbar dan panji di sebelah kiri podium/mimbar. (5) Tiang Bendera Merah Putih harus lebih tinggi kurang lebih 10 sampai dengan 15 cm dari tiang panji/bendera LDII. Papan Nama Pasal 10 (1) Papan Nama organisasi harus ditempatkan pada tempat kegiatan Sekretariat organisasi dan/atau pada tempat-tempat yang strategis


114


dengan menunjukkan alamat yang tepat dan mudah ditemukan. (2) Pemasangan Papan Nama harus sedemikian rupa sehingga tidak mudah roboh dan diberi penerangan untuk mudah dikenali. (3) Papan Nama organisasi dipasang pada tempat yang sesuai dengan tingkat kepengurusan organisasi. (4) Papan Nama organisasi dipasang dengan mengindahkan ketentuan perundangan tentang pemasangan Papan Nama Organisasi Kemasyarakatan. (5) Pengurus LDII diperkenankan membuat papan penunjuk arah yang dibuat dengan ukuran dan perbandingan tertentu, sehingga dapat memudahkan semua pihak yang berkepentingan dalam mencari alamat sekretariat dan/atau tempat kegiatan LDII. Pasal 11 Mars atau hymne digunakan pada pertemuan-pertemuan dan kegiatan resmi organisasi menurut jenjang kepengurusan. Pakaian Seragam Pasal 12 Penggunaan Pakaian Seragam menurut jenis dan sifatnya diatur lebih lanjut dengan keputusan DPP LDII. Atribut Lainnya Pasal 13 (1) Pemakaian atribut pakaian seragam, badge, emblem, lencana, pin, wing, baret dan topi LDII dikenakan pada acara-acara, baik yang bersifat intern maupun ekstern.

115



(2) Atribut lainnya dapat digunakan untuk tujuan atau acara tertentu yang ditetapkan oleh DPP LDII. BAB V PENUTUP Pasal 14 (1) Ketentuan-ketentuan yang ada sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini masih tetap berlaku. (2) Seluruh struktur kepengurusan LDII berkewajiban menyesuaikan dengan peraturan organisasi ini paling lama 6 (enam) bulan setelah ditetapkannya Peraturan ini, dan dalam pelaksanaanya tetap mengindahkan ketentuan-ketentuan organisasi. Pasal 15 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan DPP LDII. Peraturan Organisasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Bogor Pada tanggal : 12 April 2012 Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Ketua Umum,



Sekretaris Umum,


116


Lampiran I : Lambang Organisasi Peraturan Organisasi Nomor : 12 Tahun 2012 Tanggal : 12 April 2012

ARTI LAMBANG: 1. Kelopak bunga bersudut lima pada sisi lambang memiliki arti, Pancasila sebagai azas organisasi LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII). 2. Pohon beringin memiliki arti sebagai pelindung dan pengayom, sekaligus merupakah wahana bagi anggota LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII) untuk menyalurkan cita, rasa, karsa dan karyanya. 3. Kitab berarti Al Quran dan Al Hadits, sebagai pedoman dan penuntun umat Islam dalam mengamalkan ajaran agamanya. 4. Tulisan pada lingkaran yang berbunyi LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA dan LDII adalah nama organiasai dan singkatannya.

117



ARTI WARNA:

1. Warna kuning pada kelopak bunga bersudut lima dan lingkaran mempunyai arti keagungan dan kejayaan. 2. Warna hijau pada pohon beringin berarti memberi kesejukan, keteduhan dan ketenangan. 3. Warna merah melambangkan keberanian dalam membela kebenaran. 4. Warna putih melambangkan ketulusan, keikhlasan dan kesucian. 5. Warna merah putih pada latar belakang berarti wawasan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. 6. Warna hitam pada sisi mewujudkan keteguhan hati.

JENIS HURUF: Tulisan di Logo ----> Helvetica Bold

KOMPOSISI WARNA:

C5 M0 Y 100 K0

R 249 G 236 B0

C 88 M 25 Y 100 K 10

R7 G 131 B 66

C 75 M 68 Y 66 K 88

R3 G4 B5

C0 M 100 Y 100 K0

R 237 G 28 B 36

C0 M0 Y0 K0

R 255 G 255 B 255

Keterangan: huruf dan angka di samping komposisi warna adalah kode warna separasi dan RGB untuk keperluan cetak


118


Lampiran II : Panji dan Bendera Peraturan Organisasi Nomor : 12 Tahun 2012 Tanggal : 12 April 2012

A1. Panji Dewan Pimpinan Pusat

10 cm

Mahkota Kuningan

Jumbai Kuning Emas

250 cm 90 cm

DEWAN PIMPINAN PUSAT

135 cm Batang Kayu

Notasi warna dasar hijau tua Panji Cyan 80 Red 21 Magenta 30 Green 68 atau Yellow 60 Blue 58 Black 65

119

Tulisan Kuning Emas

Ukuran Panji Panjang : 135 cm Lebar : 90 cm Bahan : Kain Bludru



A2. Bendera Dewan Pimpinan Pusat

10 cm

Mahkota Kuningan

250 cm

80 cm


120 cm

Batang Kayu

Notasi warna dasar hijau tua Bendera Cyan 80 Red 21 Magenta 30 Green 68 atau Yellow 60 Blue 58 Black 65


Tulisan Kuning Emas

Ukuran Bendera Panjang : 120 cm Lebar : 80 cm Bahan : Kain Bludru

120


B1. Panji Dewan Pimpinan Wilayah

10 cm

Mahkota Kuningan

Jumbai Kuning Emas

250 cm 90 cm

DEWAN PIMPINAN WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA

135 cm Batang Kayu


121

Tulisan Kuning Emas




B2. Bendera Dewan Pimpinan Wilayah

10 cm

Mahkota Kuningan

250 cm

80 cm

DEWAN PIMPINAN WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA

120 cm

Batang Kayu



Tulisan Kuning Emas


122


C1. Panji Dewan Pimpinan Daerah

10 cm

Mahkota Kuningan

Jumbai Kuning Emas

250 cm 90 cm

DEWAN PIMPINAN DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

135 cm Batang Kayu


123

Tulisan Kuning Emas




C2. Bendera Dewan Pimpinan Daerah

10 cm

Mahkota Kuningan

250 cm

80 cm

DEWAN PIMPINAN DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

120 cm

Batang Kayu



Tulisan Kuning Emas


124


Lampiran III : Papan Nama Peraturan Organisasi Nomor : 12 Tahun 2012 Tanggal : 12 April 2012

A. Papan Nama Dewan Pimpinan Pusat

200 cm DEWAN PIMPINAN PUSAT

LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

Jl. Arteri Tentara Pelajar No. 28, Patal Senayan, Jakarta 12210 Telp. (021) 5799 2547; 0811 8604 544 Fax. (021) 5799 2950 E-mail: [email protected] Website: www.ldii.or.id

150 cm

Notasi warna dasar hijau tua Papan Nama Cyan 80 Red 21 Magenta 30 Green 68 atau Yellow 60 Blue 58 Black 65

125

Spesifikasi Panjang : 200 cm Lebar : 150 cm Bahan : Plat Galvanil 1,2 mm Tulisan : Cutting Sticker



B. Papan Nama Dewan Pimpinan Wilayah

180 cm DEWAN PIMPINAN WILAYAH

LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA PROVINSI DKI JAKARTA Jl. Arteri Tentara Pelajar No. 28A, Patal Senayan, Jakarta 12210 Telp. (021) 000 000 Fax. (021) 000 0000 Website: ldii.jakarta.or.id

135 cm




126


C. Papan Nama Dewan Pimpinan Daerah

160 cm DEWAN PIMPINAN DAERAH

LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN Jl. Kramat No.41, Cilandak Timur - Pasar Minggu - Jakarta Selatan 12560 Telp. (021) 782 9636 Fax. (021) 782 9636

120 cm


127




D. Papan Nama Pimpinan Cabang

140 cm PIMPINAN CABANG

LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KECAMATAN PASAR MINGGU Jl. Kramat No.41, Cilandak Timur - Pasar Minggu - Jakarta Selatan 12560 Telp. (021) 000 0000 Fax. (021) 000 0000

105 cm

Notasi warna dasar hijau tua Papan Nama Cyan 80 Red 21 Magenta 30 Green 68 Yellow 60 Blue 58 Black 65 atau



128


E. Papan Nama Pimpinan Anak Cabang

120 cm PIMPINAN ANAK CABANG

LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA KELURAHAN CILANDAK TIMUR Jl. Kramat No.41, Cilandak Timur - Pasar Minggu - Jakarta Selatan 12560 Telp. (021) 000 0000 Fax. (021) 000 0000

90 cm


129




Lampiran IV : Mars & Hymne LDII Peraturan Organisasi Nomor : 14 Tahun 2012 Tanggal : 12 April 2012


130


131




132


Lampiran V : Baju Seragam Peraturan Organisasi Nomor : 14 Tahun 2012 Tanggal : 12 April 2012

A. Jas Resmi

Ukuran dan Bahan disesuaikan

133



B. Seragam Harian



134


C. Seragam Lapangan


135



D. Seragam Satgas LDII

SATGAS

SATGAS

VERSI 1

VERSI 2



136


E. Seragam Kerja Lapangan


137



F. Polo Shirt

PROFESIONAL RELIGIUS



138


Lampiran VI : Atribut Lainnya Peraturan Organisasi Nomor : 12 Tahun 2012 Tanggal : 12 April 2012

A. Emblem

Ukuran : 1x1 cm Bahan : Kuningan Finishing : Embos

B. Lencana

Lencana versi 1 Ukuran Kain : Lencana : Finishing : Bahan :

139

3 x 2,5 cm 2,3 x 2,3 cm Embos Kain dan Kuningan

Lencana versi 2 Ukuran : 3,5 x 3,5 cm Bahan : Kuningan Finishing : Embos



C. Wing

Ukuran : 4 x 4,5 cm Bahan : Kuningan Finishing : Embos

D. Badge

Ukuran : 6 x 2,4 cm Bahan : Kuningan Finishing : Embos

E. PIN

Ukuran Model

: 4 x 4 cm : Magnet


140


F. Topi

G. Baret

141




(LDII)


KEPUTUSAN RAPAT KERJA NASIONAL LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA NOMOR : 13 TAHUN 2012 tentang PERATURAN ORGANISASI FORMATUR DAN KEPENGURUSAN SEMENTARA LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA


bahwa Peraturan Organisasi No.03-/DPPLDII/X/2000

tentang

Formatur

dan

kepengurusan sementara Lembaga Dakwah Islam Indonesia

perlu

disesuaikan

dengan

perkembangan dan lingkungan strategis agar kegiatan LDII pada tingkat kepengurusan yang belum terdapat struktur definitif dapat berjalan dan dipertanggungjawabkan oleh pengurus ; b.

bahwa untuk mengelola dan mengorganisasi kegiatan LDII pada tingkat kepengurusan


142


sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan kepengurusan yang diberi tanggungjawab dan berperan sebagai formatur dan pengurus sementara hingga terbentuknya struktur kepengurusan LDII yang definitif; c.

bahwa untuk melaksanakan hasil Keputusan MUNAS VII Tahun 2011 di Surabaya, khususnya Keputusan MUNAS VII Tahun 2011 Nomor : KEP - 06 / MUNAS VII LDII / III / 2011 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia Pasal 9 dan Pasal 10 Anggaran Dasar yang memuat sebagian fungsi dan tugas Lembaga Dakwah Islam Indonesia dan Pasal 51 Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia, maka perlu adanya tindak lanjut pelaksanaan dengan Keputusan Rapat Kerja Nasional;

d.

bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Rapat Kerja Nasional menetapkan Peraturan Organisasi tentang Formatur dan Kepengurusan Sementara.

Mengingat :

1.

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

2.

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Undang - undangan;

3.


Tahun

1985

tentang

Organisasi

Kemasyarakatan;

143



4.


5.


6.


7.


8.

Keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU18.A.H.01.06. Tahun 2008 tentang Pengesahan Akte Pendirian Lembaga Dakwah Islam Indonesia Sebagai Badan Hukum.

Memperhatikan: a. Usul, saran dan pendapat yang berkembang dalam rapat-rapat komisi yang membahas materi tentang Prosedur Tetap Keanggotaan Lembaga Dakwah Islam Indonesia; b. Usul, saran, pendapat dan tanggapan atas laporan hasil sidang komisi dalam rapat paripurna.


144


MEMUTUSKAN Menetapkan :

KEPUTUSAN RAPAT KERJA NASIONAL LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA PERATURAN ORGANISASI TENTANG FORMATUR DAN KEPENGURUSAN SEMENTARA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan organisasi ini yang dimaksud: (1) Formatur dan Kepengurusan Sementara LDII adalah pengurus organisasi yang bersifat sementara sesuai tingkatan kepengurusan organisasi. (2) Personil Formatur dan Kepengurusan Sementara adalah seorang atau lebih dari anggota LDII yang berdomisili di wilayah sesuai tingkatan organisasi. (3) Rapat Harian Diperluas adalah rapat yang diikuti Pengurus Harian dengan beberapa unsur struktur yang terkait. BAB II TINGKATAN FORMATUR DAN KEPENGURUSAN SEMENTARA Pasal 2 Tingkatan formatur dan Kepengurusan Sementara Lembaga Dakwah Islam Indonesia terdiri atas: 1. Formatur dan Kepengurusan Sementara di Tingkat Dewan Pimpinan Wilayah.

145



2. Formatur dan Kepengurusan Sementara di Tingkat Dewan Pimpinan Daerah. 3. Formatur dan Kepengurusan Sementara di Tingkat Pimpinan Cabang. 4. Formatur dan Kepengurusan Sementara di Tingkat Pimpinan Anak Cabang. BAB III TATA CARA PENETAPAN Pasal 3 (1) Tiap tingkat kepengurusan organisasi dapat dibentuk formatur dan kepengurusan sementara apabila belum memenuhi terbentuknya struktur kepengurusan definitif. (2) Tata cara pembentukan dan penetapan for matur dan kepengurusan sementara diatur sesuai ketentuan berikut: a. kepengurusan setingkat di atasnya menunjuk tim untuk melaksanakan verifikasi tentang perlu dan kemungkinannya untuk dibentuk kepengurusan LDII pada wilayah tertentu; b. hasil verifikasi disampaikan kepada kepengurusan setingkat di atasnya; c. kepengurusan setingkat di atasnya melaksanakan Rapat Pengurus Harian Diperluas membahas laporan hasil verifikasi untuk kemungkinan menetapkan formatur dan kepengurusan sementara; d. apabila pembahasan laporan hasil verifikasi dan kepengurusan sementara, ditetapkan formatur dan kepengurusan sementara; e. dalam hal personil yang ditunjuk lebih dari seorang, salah satu dari mereka ditetapkan sebagai Ketua Formatur;


146


f.

keputusan tentang formatur dan kepengurusan sementara disampaikan kepada kepengurusan yang bersangkutan;

g. keputusan tentang formatur dan kepengurusan sementara diumumkan dan/atau dibacakan dalam rapat pleno kepengurusan sementara dan/atau rapat-rapat resmi lainnya yang setingkat; h. penetapan Formatur dan Kepengurusan Sementara beserta pertimbangan-pertimbangan yang direkomendasikan oleh Rapat Pleno Pengurus disampaikan kepada DPP LDII selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan. (3) Formatur dan kepengurusan sementara dapat pula dibentuk dengan mempertimbangkan usulan dari kepengurusan setingkat dan/atau setingkat di bawahnya. Pasal 4 (1) Formatur dan kepengurusan sementara bekerja selama 1 (satu) tahun terhitung sejak keputusan efektif dilaksanakan, dan dapat dilakukan evaluasi kinerja. (2) Apabila kinerja formatur dan kepengurusan sementara dinilai baik oleh kepengurusan setingkat di atasnya, maka ditetapkan sebagai pengurus definitif dalam tingkat kepengurusannnya sampai dengan terselenggaranya musyawarah pemegang kekuasaan tertinggi organisasi menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pasal 5 Bila dalam suatu wilayah, struktur definitif kepengurusan LDII belum terbentuk atau karena pertimbangan-pertimbangan yang bersifat

147



darurat dan mendesak, DPP LDII berwenang menerbitkan penetapan pembentukan Formatur dan Kepengurusan Sementara pada semua tingkatan. BAB IV POLA FORMATUR DAN KEPENGURUSAN SEMENTARA Pasal 6 (1) Pola formatur dan kepengurusan sementara terdiri atas pola minimal dan pola maksimal. (2) Pola formatur dan kepengurusan sementara yang bersifat maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pola formatur dan kepengurusan sementara yang memenuhi komposisi struktur kepengurusan sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, sedikitnya 1 (satu) orang untuk masing-masing struktur kepengurusan. (3) Pola formatur dan kepengurusan sementara yang bersifat minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah formatur dan kepengurusan sementara yang sedikitnya terdiri atas 7 (tujuh) personil dengan prioritas komposisi yaitu: Dewan Penasihat, Ketua, Sekretaris, Bendahara, Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan, Pendidikan Agama dan Dakwah, Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan. (4) Dalam menyusun formatur dan kepengurusan sementara, masingmasing tingkatan kepengurusan menggunakan pola maksimal; (5) Dalam hal pola maksimal belum dapat terpenuhi, maka setiap tingkatan kepengurusan organisasi dapat menggunakan pola minimal.


148


BAB V TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 7 Formatur dan Kepengurusan Sementara melaksanakan tugas dan tanggung jawab, diantaranya: a. mempersiapkan penyusunan organisasi dan personil kepengurusan yang akan ditetapkan sebagai pengurus definitif sesuai struktur LDII; b. melakukan konsolidasi dan pembinaan umum terhadap anggota LDII; c. memimpin dan mengelola seluruh kegiatan dan pelaksanaan program LDII di wilayah; d. melakukan pendekatan, baik formal maupun informal kepada instansi atau lembaga vertikal ataupun horisontal, tokoh masyarakat dan pihak terkait lainnya. Pasal 8 Tugas Formatur dan Kepengurusan Sementara dilaksanakan sejak ditetapkannya Formatur dan Kepengurusan Sementara hingga diterbitkannya keputusan Dewan Pimpinan LDII mengenai struktur definitif kepengurusan LDII yang bersangkutan. Pasal 9 Formatur menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya pada akhir masa tugasnya sebagaimana dimaksud pada pasal 7 (tujuh) setiap saat bila diminta oleh Dewan Pimpinan LDII.

149



BAB VI PENUTUP Pasal 10 (1) Dengan berlakunya Peraturan Organisasi ini maka PO-03/DPPLDII/X/2000 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Organisasi ini dinyatakan tidak berlaku. (3) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan organisasi. (4) Peraturan Organisasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.




Sekretaris Umum,


150



(LDII)


KEPUTUSAN RAPAT KERJA NASIONAL LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA NOMOR : 14 TAHUN 2012 tentang PERATURAN ORGANISASI TATA NASKAH LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA


Menimbang:

a. bahwa Peraturan Organisasi No.05-/DPPLDII/X/2000 tentang Prosedur surat menyurat Lembaga Dakwah Islam Indonesia perlu disesuaikan dengan perkembangan dan lingkungan strategis agar kegiatan LDII pada tingkat kepengurusan agar organisasi dapat lebih mendayagunakan

dan

menggerakkan

administrasi organisasi yang lebih optimal serta dapat membangun jaringan komunikasi yang lebih lancar baik internal maupun eksternal secara vertikal maupun horisontal;

151



b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan administrasi organisasi yang baik perlu mengatur Tata Naskah organisasi dengan cara dan metode yang pasti dan standar serta mengikat dan berlaku pada semua tingkatan kepengurusan Lembaga Dakwah Islam Indonesia; c.

bahwa untuk melaksanakan hasil Keputusan MUNAS VII Tahun 2011 di Surabaya, khususnya Keputusan MUNAS VII Tahun 2011 Nomor : KEP - 06/MUNAS VII LDII/III/ 2011 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia, Keputusan MUNAS VII Tahun 2011 Nomor: KEP - 07/ MUNAS VII LDII/III/2011 tentang Rencana Strategis Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2011 - 2016, dan Keputusan Musyawarah Nasional VII Nomor:

KEP - 08/MUNAS VII

LDII/III/2011 tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Lembaga Dakwah Islam Indonesia, maka perlu adanya tindak lanjut pelaksanaan dengan Keputusan Rapat Kerja Nasional; d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Organisasi tentang Tata Naskah Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

Mengingat :

1.


2.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;


152


3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun

1985

tentang

Organisasi

Kemasyarakatan; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986 tentang Ruang Lingkup, Tata Kerja, Pemberitahuan kepada Pemerintah, tentang Papan Nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan; 5. Keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU18.A.H.01.06. Tahun 2008 tentang Pengesahan Akte Pendirian Lembaga Dakwah Islam Indonesia Sebagai Badan Hukum; 6. Keputusan Musyawarah Nasional VII Nomor: KEP/06/MUNAS VII LDII/III/2011 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia; 7. Keputusan Musyawarah Nasional VII Nomor: KEP/07/MUNAS VII LDII/III/2011 tentang Rencana Strategis Lembaga Dakwah Islam Indonesia; 8. Keputusan Musyawarah Nasional VII Nomor: KEP/08/MUNAS VII LDII/III/2011 tentang Sumber Daya Manusia Lembaga Dakwah Islam Indonesia; Memperhatikan: a. Usul, saran dan pendapat yang berkembang dalam rapat-rapat komisi Rapat Kerja Nasional

153



Lembaga Dakwah Islam Indonesia tanggal, 1112 April 2012 yang membahas tentang materi Peraturan Organisasi Tata Naskah Lembaga Dakwah Islam Indonesia; b. Usul, saran, pendapat dan tanggapan atas laporan hasil Sidang Komisi dalam Rapat Paripurna Rapat Kerja Nasional Lembaga Dakwah Islam Indonesia tanggal, 11-12 April 2012. MEMUTUSKAN Menetapkan:

PERATURAN ORGANISASI TENTANG TATA NASKAH LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan organisasi ini yang dimaksud dengan : 1. Negara adalah seluruh wilayah hukum pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang selanjutnya disingkat DPP LDII adalah Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang berkedudukan di Jakarta. 3. Peraturan Organisasi Tata Naskah Lembaga Dakwah Islam Indonesia selanjutnya disebut PO Tata Naskah adalah Peraturan Organisasi yang mengatur tentang prosedur surat menyurat, fungsi-fungsi sekretariat, dan pengaturan tentang klasifikasi surat, agenda surat, tata cara penggunaan stempel, prosedur


154


dan wewenang penandatanganan surat, kelengkapan suratmenyurat berupa kop surat, stempel, amplop dan pengarsipan naskah Lembaga Dakwah Islam Indonesia, sebagai mekanisme korespondensi dan pengelolaan pengetahuan (Knowledge management) yang digunakan oleh seluruh jajaran LDII dari DPP sampai PAC di wilayah Pemerintahan Pusat sampai Desa/Kelurahan, baik untuk keperluan intern dan/atau ekstern organisasi. 4. Organisasi adalah perkumpulan Badan Hukum LDII sesuai jenjang kepengurusan yang ditetapkan dengan cara dan menurut konstitusi yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah ditetapkan dalam Munas dan disahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. 5. Pelaporan kesekretariatan adalah pelaporan yang dibuat atau disusun oleh struktur pembidangan dalam melaksanakan isi dokumen sebagai kebijakan pimpinan yang kemudian dilaporkan kepada pemberi kebijakan melalui Sekretaris Umum atau Sekretaris sesuai tingkatan kepengurusan. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Maksud diselenggarakannya prosedur surat menyurat dalam tata naskah ini adalah memberikan pedoman bagi semua tingkatan kepengurusan LDII, agar organisasi dapat lebih mendayagunakan dan menggerakan administrasi organisasi secara lebih optimal serta dapat membangun jaringan komunikasi yang lebih lancar baik internal maupun eksternal secara vertikal maupun horisontal;

155



(2) Tujuan diselenggarakannya prosedur surat menyurat dalam tata naskah ini adalah mengatur dan memberikan petunjuk teknis dengan metode yang pasti dan standarisasi untuk lebih memudahkan koordinasi, sinkronisasi, komunikasi, korespondensi baik manual maupun teknologi digital, termasuk pengelolaan pengetahuan (knowledge management). BAB III PROSEDUR SURAT MENYURAT Pasal 3 (1) Prosedur Surat Menyurat LDII wajib dipatuhi dan dipedomani sesuai dengan tata naskah di seluruh tingkatan kepengurusan organisasi LDII. (2) Pelaksanaan dan mekanisme tata naskah serta Prosedur Surat Menyurat/korespondensi dan pengarsipannya dijalankan oleh sekretariat sesuai tingkatan kepengurusan. (3) Mekanisme, tata naskah, prosedur, surat menyurat dan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelaksanaan fungsi-fungsi sekretariat, penataan dokumentasi, pengagendaan surat, klasifikasi surat, pengiriman surat baik secara manual maupun digital, pengelolaan dokumen dengan lembar disposisi, prosedur pengajuan konsep naskah resmi organisasi, penandatanganan dan paraf autentikasi, penggunaan stempel, kop surat, amplop resmi, penyampaian Nota resmi, dan pemberian Nota Pengantar Naskah Resmi Organisasi (NPNRO).


156


BAB IV SEKRETARIAT Pasal 4 (1) Organ Kesekretariatan Umum dan alat kelengkapan kesekretariatan bertanggung jawab atas kelancaran korespondensi sesuai tata naskah yang meliputi segala tugas koordinasi penyampaian informasi melalui saluran yang dibakukan dengan menggunakan kelengkapan surat-menyurat baik manual maupun digital. (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pengurus pengguna korespondesi organisasi, pemroses dokumen kesekretariatan, pimpinan tertinggi yang bertanggung jawab di bidang kesekretariatan umum, wajib menjamin dan bertanggung jawab atas kelancaran surat-menyurat sesuai dengan ketentuan tata naskah. Pasal 5 Sekretaris Umum, Wakil Sekretaris Umum, Sekretaris, dan/atau unsur sekretaris organisasi sesuai tingkatan kepengurusan, mempunyai kewenangan mengendalikan fungsi kesekretariatan yang menjalankan tugas sebagai berikut: a. menerima dan mengolah dokumen, data dan informasi baik manual maupun digital; b. menyampaikan atau mendistribusikan dokumen, data dan informasi baik manual maupun digital; c. menyimpan dokumen, data dan informasi baik manual dan digital; d. mendistribusikan surat keluar dan surat masuk baik manual maupun digital dengan cepat dan tepat dengan menggunakan

157



berbagai media komunikasi dan/atau informasi. Pasal 6 (1) Sekretaris Umum, struktur kepengurusan, sekretariat sesuai dengan tingkat kepengurusan berkewajiban menyusun naskah, meneliti dan mengolah dokumen, data dan informasi yang bersumber dari lingkungan intern dan ekstern organisasi untuk kepentingan penyusunan dokumen/produk organisasi. (2) Naskah, dokumen/produk organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memberikan data, informasi dan pengetahuan yang diperlukan Pengurus organisasi sesuai dengan tingkatan kepengurusan. (3) Setiap naskah, dokumen/produk organisasi yang memerlukan tindak lanjut perlu dibuat laporan kesekretariatan. (4) Setiap naskah, dokumen/produk organisasi perlu diarsipkan sebagai bahan pengelolaan pengetahuan (knowledge management). (5) Mekanisme pelaporan kesekretariatan sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur sebagai berikut: a. Naskah, dokumen/produk organisasi diterima oleh sekretariat; b. Sekretariat mengagendakan dan melampirkan serta mengisi lembar disposisi kemudian meneruskan kepada Sekretaris Umum atau Sekretaris sesuai tingkatan kepengurusan; c. Sekretaris Umum atau Sekretaris sesuai tingkatan kepengurusan menuangkan kalimat pengajuan dalam lembar disposisi untuk diteruskan kepada Ketua Umum atau Ketua sesuai tingkatan kepengurusan; d. Ketua Umum atau Ketua sesuai tingkatan kepengurusan mengambil kebijakan yang dituangkan ke dalam lembar disposisi untuk ditindaklanjuti; e. Sekertaris Umum atau Sekretaris sesuai tingkatan kepengurusan menindaklanjuti atau meneruskan kebijakan tersebut;


158


f.

Penerima kebijakan menindaklanjuti kebijakan dan melaporkan hasil tindak lanjut pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tata naskah kepada Ketua Umum atau Ketua sesuai tingkatan kepengurusan melalui Sekretaris Umum atau Sekretaris sesuai tingkatan kepengurusan.

(6) Mekanisme pengarsipan naskah, dokumen/produk organisasi di atur sebagai berikut: a. Naskah, dokumen/produk organisasi diterima oleh sekretariat; b. Sekretariat mengagendakan dan melampirkan serta mengisi lembar disposisi kemudian meneruskan kepada Sekretaris Umum atau Sekretaris sesuai tingkatan kepengurusan; c. Untuk naskah, dokumen/produk organisasi yang tidak memerlukan tindak lanjut dan pelaporan kesekretariatan, langsung diarsipkan oleh sekretariat sesuai tata naskah untuk dipergunakan sebagai bahan pengelolaan pengetahuan (knowledge management). BAB V STANDARISASI Pasal 7 (1) Standarisasi naskah manual dan digital meliputi penyeragaman bentuk naskah, warna kertas, ukuran kertas dan font dan/atau bentuk tulisan, alat-alat yang dipergunakan dalam prosedur surat menyurat resmi LDII. (2) Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara rinci dituangkan dalam lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan peraturan organisasi ini.

159



Pasal 8 (1) Standarisasi format administrasi meliputi, klasifikasi dan derajat surat, bentuk dan format naskah organisasi, bentuk dan ukuran stempel organisasi, standar minimal dan bentuk perkantoran, ukuran dan tulisan kop surat serta amplop surat. (2) Standarisasi format administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara rinci tertuang dalam lampiran II yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Peraturan Organisasi ini. BAB IV KORESPONDENSI Pasal 9 (1) Korespondensi sebagai kegiatan yang berhubungan dengan pengendalian surat-surat dan berita, baik tertulis maupun lisan, atau menggunakan media elektronik yang menimbulkan output pencatatan, pelaporan kegiatan, perencanaan, program atau keputusan menjadi tanggungjawab Sekretaris Umum atau Sekretaris sesuai tingkatan kepengurusan dan kesekretariatan. (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pemberian respon atau jawaban, penjelasan dan/atau klarifikasi arahan sesuai dengan kebutuhan jenjang kepengurusan sehingga kegiatan dapat dilakukan secara tepat dan benar sesuai dengan tugas dan fungsi kesekretariatan sesuai dengan jenjang kepengurusan organisasi. Pasal 10 (1) Surat merupakan alat untuk menyampaikan berita secara tertulis. (2) Prinsip pokok pembuatan surat meliputi penentuan maksud dan


160


tujuan penulisan surat, penuangan ide agar isi surat menjadi sistematis, penggunaan tata bahasa yang baik dan benar, penulisan yang singkat dan jelas tanpa mengurangi etika dan kelengkapan. Pasal 11 (1) Surat resmi terdiri dari surat intern dan surat ekstern. (2) Surat intern adalah surat yang ditujukan kepada personil atau Pengurus di lingkungan LDII pada semua tingkatan kepengurusan. (3) Surat ekstern adalah surat yang ditujukan kepada pihak di luar LDII. Pasal 12 (1) Surat dapat memuat keputusan, perintah, instruksi, pemberitahuan, pertanyaan, pernyataan, permohonan dan lainlain yang dianggap penting. (2) Tujuan umum surat-menyurat adalah menyampaikan maksud dalam bentuk tulisan agar tindakan yang dikehendaki dapat tercapai secara tepat dan cepat. Pasal 13 (1) Jenis surat dalam prosedur surat menyurat LDII terdiri dari surat biasa dan surat yang bersifat mengatur. (2) Surat biasa terdiri dari: a. Laporan, yaitu surat yang memuat uraian hasil atau pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas, penyampaian keterangan tertulis sehubungan dengan suatu masalah atau kegiatan tertentu; b. Undangan, yaitu surat permintaan untuk menghadiri suatu kegiatan LDII, baik yang bersifat intern maupun ekstern; c. Telegram, radiogram, telex, faksimili, e-mail maupun SMS

161



resmi organisasi adalah bentuk surat yang memuat berita untuk perlu segera mendapat perhatian atau penyelesaian, isinya singkat, padat dan disusun dengan gaya bahasa tertentu; d. Surat Keterangan, berisi keterangan resmi organisasi yang diberikan kepada Pengurus atau anggota LDII untuk digunakan sesuai dengan isi keterangan; e. Surat Pengantar, yaitu surat yang berisi pemberitahuan mengenai asal dan maksud suatu surat lain; f.

Surat Permohonan, yaitu surat yang berisi permohonan kepada perorangan atau institusi, baik internal maupun eksternal agar memenuhi maksud tertentu sebagaimana dimaksud pada pokok surat;

g. Pemberitahuan, yaitu surat yang berisi informasi mengenai suatu hal yang harus diketahui oleh Pengurus atau anggota LDII. (3) Surat yang bersifat menetapkan dan mengatur terdiri dari: a. Keputusan, yaitu surat yang dibuat berdasarkan hasil rapat Pengurus, yang memuat suatu kebijakan pokok yang harus ditaati oleh seluruh atau sebagian anggota LDII; b. Peraturan Organisasi, yaitu surat yang memuat ketentuan persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan tindakan administrasi; c. Instruksi/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis, yaitu surat yang berisi cara pelaksanaan dari suatu keputusan yang memuat unsur-unsur teknis, dan biasanya merupakan tindak lanjut dari suatu keputusan; d. Surat Perintah/Surat Mandat/Surat Tugas, yaitu surat pernyataan pelimpahan suatu wewenang dari organisasi, yang diberikan kepada organisasi setingkat di bawahnya atau seorang atau beberapa orang Pengurus atau anggota atau


162


orang lain, untuk bertindak atas nama organisasi, melakukan sesuatu sesuai dengan perintah/mandat/tugas yang diberikan, dan berlaku dalam jangka waktu tertentu. Surat Perintah/Surat

Mandat/Surat

Tugas

harus

dipertanggungjawabkan oleh yang menerimanya; e. Surat Edaran, yaitu pemberitahuan tertulis yang ditujukan kepada Pengurus atau anggota, yang berisi penjelasan atau petunjuk mengenai cara bertindak atas suatu peraturan atau atas suatu kejadian yang berhubungan dengan organisasi tanpa memuat suatu kebijakan pokok; f.

Pengumuman, yaitu suatu pemberitahuan yang ditujukan kepada semua Pengurus, anggota ataupun pihak luar, yang tidak memuat petunjuk pelaksanaan secara teknis ataupun menurut aturan yang telah ditetapkan. BAB VI KLASIFIKASI DAN SIFAT SURAT Pasal 14

(1) Klasifikasi yaitu penentuan dan penegasan mengenai pentingnya suatu surat, yang berhak menerima, membaca dan bertanggung jawab, serta cara penanganan dan pengamanannya. (2) Klasifikasi ini terdiri dari: a. Surat rahasia, yaitu surat yang hanya diketahui oleh kalangan terbatas dalam organisasi dan berisi keterangan, yang bila disebarluaskan kepada yang tidak berhak dapat berakibat menurunnya derajat dan kewibawaan organisasi, yang pada akhirnya merugikan organisasi; b. Surat terbatas, yaitu surat yang dianggap perlu untuk diketahui oleh pengurus tertentu saja, dan bila pelaksanaannya telah

163



berjalan, maka klasifikasi keterbatasannya tidak berlaku lagi; c. Surat biasa, yaitu surat yang sifatnya umum dan tidak memerlukan pengamanan khusus. (3) Yang berwenang untuk menentukan klasifikasi surat adalah Ketua Umum, Sekretaris Umum dan/atau Pengurus lain yang ditunjuk. (4) Menurut klasifikasinya, teknis penggunaan amplop dan pengiriman surat diatur dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Organisasi ini. Pasal 15 (1) Sifat surat adalah kecepatan sampainya surat kepada si alamat berdasarkan waktu penyampaian atau pengirimannya. (2) Sifat surat terbagi atas 3 (tiga) tingkatan, yaitu: a. sangat segera, yaitu surat yang penyampaiannya harus segera dilakukan pada hari yang sama dengan waktu penandatanganan surat. b. segera, yaitu surat yang penyampaiannya dilakukan secepat mungkin setelah penandatanganan surat. c. biasa, yaitu surat yang penyampaiannya dilakukan sesuai jadual pengiriman yang ada. (3) Sifat surat dibubuhkan pada pojok kiri atas amplop. BAB VII SURAT KELUAR DAN SURAT MASUK Pasal 16 (1) Tata penyelenggaraan surat-menyurat meliputi penyelesaian surat keluar dan surat masuk.


164


(2) Surat keluar internal, yaitu surat organisasi yang dikirimkan atau disampaikan kepada Pengurus atau anggota LDII pada semua jenjang. (3) Surat keluar eksternal, yaitu semua surat organisasi yang dikirim atau disampaikan kepada pihak luar organisasi LDII. (4) Surat masuk, yaitu semua surat/tulisan atau berita yang diterima organisasi dari pihak lain, baik internal maupun eksternal organisasi LDII. Pasal 17 (1) Penerimaan surat-surat masuk dipusatkan pada Sekretariat, untuk selanjutnya didistribusikan. (2) Penelitian surat masuk didasarkan pada klasifikasi dan sifat surat; (3) Surat masuk rahasia dan terbatas diteruskan kepada yang berhak menerimanya dalam keadaan sampul tertutup, sedang surat biasa dapat dibuka oleh Pengurus Sekretariat yang diberi wewenang, serta dicatat dan diteruskan kepada yang berhak menerimanya. (4) Semua surat, tulisan atau berita yang masuk harus dicatat oleh Sekretariat sesuai dengan sifat surat tersebut ke dalam a. buku agenda umum, untuk mencatat semua surat masuk yang berklasifikasi biasa. b. buku agenda rahasia, untuk mencatat semua surat masuk yang berklasifikasi rahasia maupun terbatas. (5) Lembar disposisi dipergunakan oleh Ketua Umum atau Sekretaris Umum dan Ketua atau Sekretaris untuk ditujukan kepada Pengurus yang diberi wewenang untuk mengambil tindakan penyelesaian atas maksud surat tersebut. (6) Bentuk/format lembar disposisi diatur dalam Lampiran IV dan

165



merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Organisasi ini. (7) Penyimpanan arsip surat dilaksanakan sesuai dengan peraturan organisasi dan disimpan dengan sebaik-sebaiknya. Pasal 18 (1) Penomoran surat diawali dengan singkatan jenis surat dimaksud, disertai angka numerik secara berurutan yang dimulai dari Nomor 01 dan diikuti dengan tingkatan kepengurusan, bulan serta tahun penerbitan diawali dan ditutup setiap tahun. (2) Tanggal surat dimulai dari tanggal 1 Januari dan diakhiri pada tanggal 31 Desember setiap tahun. (3) Khusus untuk Keputusan dan Peraturan Organisasi yang diterbitkan oleh DPP LDII diberikan Nomor urut tersendiri yang terpisah dari penomoran surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, yang disesuaikan dengan Masa Bakti Kepengurusan; (4) Tata cara penomoran surat dapat dilihat pada Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Organisasi ini. Pasal 19 (1) Untuk tertib administrasi dan pengamanan korespondensi di lingkungan LDII ditetapkan Kode Struktur Kepengurusan dalam tata naskah LDII. (2) Kode Struktur Kepengurusan dalam tata naskah LDII dimaksud pada ayat (1) dapat dilihat pada lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Organisasi ini.


166


Pasal 20 (1) Apabila surat keluar memerlukan lebih dari 1 (satu) halaman, hanya lembar pertama yang menggunakan kop surat lembar kedua dan selanjutnya di paraf pada bagian halaman kanan bawah, dan asli disimpan sebagai minuta. (2)

Apabila di dalam Keputusan atau Surat Perintah/Surat Mandat/Surat Tugas diperlukan adanya lampiran, maka cukup disebutkan urutan lampiran dengan mencantumkan nomor dan tanggal Keputusan atau Surat Perintah/Surat Mandat/Surat Tugas tersebut.

(3)

Tembusan surat dapat dibuat bila diperlukan sebagai laporan atau pemberitahuan kepada pejabat atau pihak lain yang berkepentingan.

(4)

Tanda tangan dan stempel organisasi untuk surat keluar, khususnya untuk surat keluar ekstern harus asli dan tidak boleh menggunakan foto copy, scan, sedang untuk surat keluar intern organisasi tanda tangan dapat difoto copy, scan namun stempel organisasi harus asli. BAB VIII KELENGKAPAN SURAT - MENYURAT Pasal 21

(1) Kelengkapan surat-menyurat, antara lain meliputi kop surat, amplop dan stempel/cap organisasi. (2) Kop surat, yaitu lembar kertas surat resmi LDII berwarna putih, yang di atasnya terdapat gambar lambang dan tulisan tingkat Kepengurusan LDII, yang dibedakan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu kop surat eksternal dan kop surat internal.

167



(3) Amplop, yaitu sampul surat resmi yang di atasnya terdapat gambar dan tingkat Kepengurusan LDII. (4) Stempel organisasi, yaitu cap yang berbentuk segi lima, bertuliskan tingkat Kepengurusan LDII. (5) Bentuk dan contoh kop surat dan amplop surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tercantum pada Lampiran VII, sedang bentuk dan contoh stempel organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di atas dapat dilihat pada Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Organisasi ini. BAB IX PENGGUNAAN KELENGKAPAN SURAT - MENYURAT DAN WEWENANG PENANDATANGANAN SURAT Pasal 22 (1) Kop surat hanya dipergunakan untuk kepentingan surat-menyurat LDII sesuai dengan tingkatannya. (2) Amplop digunakan sebagai sampul surat-menyurat resmi LDII. Pasal 23 (1) Yang dapat menggunakan stempel organisasi adalah Pengurus LDII yang diberi wewenang pada semua tingkatan, dan hanya dipergunakan untuk kepentingan organisasi. (2) Ada 2 (dua) jenis stempel LDII, yaitu (a) Stempel dengan ukuran besar, dipergunakan untuk suratsurat sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) dan (3) Peraturan Organisasi ini. (b) Stempel dengan ukuran kecil, dipergunakan untuk kepentingan administrasi keuangan LDII, kartu identitas


168


resmi organisasi atau kartu-kartu yang sejenis yang dipandang perlu untuk kepentingan organisasi. (c) Bentuk dan ukuran stempel dapat dilihat pada Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Organisasi ini. Pasal 24 (1) Wewenang penandatanganan surat hanya dimiliki oleh Ketua Umum dan/atau Sekretaris Umum untuk DPP serta Ketua dan/atau Sekretaris untuk DPW Provinsi, DPD Kabupaten/Kota, PC maupun PAC. (2) Untuk DPP, bila Ketua Umum dan/atau Sekretaris Umum berhalangan, maka penandatanganan dapat dilakukan oleh Ketua dan/atau Wakil Sekretaris Umum yang diberi mandat untuk itu. (3) Untuk DPW Provinsi, DPD Kabupaten/Kota, PC maupun PAC, bila Ketua dan/atau Sekretaris berhalangan, maka penandatanganan dapat dilakukan oleh Wakil Ketua dan/atau Wakil Sekretaris yang diberi mandat untuk itu. (4) Lembar asli III (arsip) naskah/surat yang hendak ditandatangani, terlebih dahulu dibubuhi paraf oleh pemrakarsa atau konseptor atau Pengurus yang membidangi masalah yang berkaitan dengan isi surat dimaksud, dua paraf autentikasi dari Departemen Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi (OKK) dan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dan/atau departemen lain yang diberi wewenang. Pasal 25 (1) Untuk surat yang sifatnya mengatur sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) butir (a), (c), (d), (e) dan (f) Peraturan Organisasi ini harus ditandatangani oleh Ketua Umum dan

169



Sekretaris Umum atau Ketua dan Sekretaris menurut jenjang kepengurusan. (2) Untuk surat biasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) butir (b), (c), (d), (e), (f) dan (g) Peraturan Organisasi ini cukup ditandatangani oleh Sekretaris Umum atau Sekretaris. (3) Untuk surat yang sifatnya spesifik dan intern, seperti untuk keperluan sesuai pembidangan, cukup ditandatangani oleh Ketua yang membidangi atau pengurus yang diberi wewenang untuk itu. BAB X MEKANISME SURAT-MENYURAT SECARA VERTIKAL Pasal 26 (1) Hubungan surat-menyurat dapat dilakukan secara vertikal, baik dari atas ke bawah maupun dari bawah ke atas. Secara horisontal atau diagonal. (2) Hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebanyak-banyaknya 2 (dua) tingkat, dengan tembusan diberikan kepada Kepengurusan 1 (satu) tingkat di atas yang dituju. (3) Hubungan langsung dari bawah ke atas hanya dapat dilakukan 1 (satu) tingkat di atasnya. Pasal 27 (1) Apabila hendak melakukan hubungan langsung dari bawah ke atas sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (3), 2 (dua) tingkat sekaligus, maka harus melalui Kepengurusan di atasnya. (2) Untuk keperluan yang amat mendesak dan sangat penting, dimungkinkan untuk dilakukan hubungan 2 (dua) tingkat ke


170


atas secara langsung dengan sepengetahuan Kepengurusan di atasnya melalui pemberian tembusan surat dimaksud. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 28 Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan DPP LDII. Pasal 29 (1) Dengan berlakunya Peraturan Organisasi ini, Peraturan Organisasi ini maka PO-05/DPP-LDII/X/2000 tentang Prosedur Surat Menyurat Lembaga Dakwah Islam Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. (2) Peraturan organisasi yang mengatur mengenai prosedur suratmenyurat yang yang tidak bertentangan dengan peraturan organisasi ini dinyatakan masih berlaku. Peraturan Organisasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di : Bogor Pada tanggal : 12 April 2012 Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Ketua Umum,


171

Sekretaris Umum,




Lampiran I : Standarisasi Naskah Peraturan Organisasi Nomor : 14 Tahun 2012 Tanggal : 12 April 2012

I. UMUM A. Naskah yang dirumuskan dalam susunan dan bentuk produkproduk hukum terdiri dari : 1. Peraturan Organisasi; 2. Peraturan Bersama Organisasi; 3. Keputusan Organisasi; 4. Instruksi Organisasi. B. Naskah yang dirumuskan dalam susunan dan bentuk surat terdiri dari : 1. Surat Edaran 2. Surat Umum 3. Surat Keterangan 4. Surat Perintah 5. Surat Izin 6. Surat Tugas 7. Surat Izin Perjalanan Resmi Organisasi 8. Surat Undangan 9. Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas 10. Surat Panggilan 11. Telaahan Staf 12. Pengumuman 13. Laporan 14. Nota Panggilan 15. Nota Organisasi 16. Nota Pengajuan Konsep Naskah Resmi 17. Rekomendasi


172


18. Surat Pengantar 19. Berita Acara 20. Notulen 21. Memo 22. Daftar Hadir 23. Piagam / Sertifikat C. Satuan Organisasi dalam lingkungan Lembaga Dakwah Islam Indonesia terdiri dari : 1. Sekretariat DPP dan Departemen; 2. Sekretariat DPW dan Biro; 3. Sekretariat DPD dan Bagian; 4. Badan Pelaksana Lembaga Teknis Organisasi; 5. Sekretariat Pimpinan Cabang dan Seksi; 6. Sekretariat Pimpinan Anak Cabang dan urusan. II. KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH A. Ketua Umum 1. Ketua Umum menandatangani Naskah dalam bentuk dan susunan produk-produk hukum serta dalam bentuk surat yang materinya memuat kebijaksanaan dan atas pelaksanaan dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; 2. Naskah sebagaimana dimaksud pada angka 1, ditujukan kepada tingkatan kepengurusan organisasi instansi di tingkat pusat, organisasi, badan, lembaga baik interen maupun eksteren; 3. Apabila Ketua Umum berhalangan, penandatanganan naskah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2, dilakukan KetuaKetua dengan pendelegasian/mandat kewenangan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

173



B. Ketua-Ketua 1. Ketua-Ketua dengan pendelegasian/mandat dapat menandatangani Naskah dalam bentuk dan susunan produkproduk hukum sebagai petunjuk pelaksanaan yang telah ditetapkan oleh Ketua serta dalam bentuk dan susunan surat sepanjang materinya sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya; 2. Naskah sebagaimana dimaksud pada angka 1, ditujukan kepada tingkatan kepengurusan instansi di tingkat pusat, organisasi, badan, lembaga baik interen maupun eksteren. 3. Naskah yang dapat ditanda tangani oleh Ketua-Ketua sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah: a. Surat Edaran b. Surat Umum c. Surat Keterangan d. Surat Perintah e. Surat Izin f.

Surat Tugas

g. Surat Izin Perjalanan Resmi Organisasi h. Surat Undangan i.

Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas

j.

Surat Panggilan

k. Telaahan Staf l.

Pengumuman

m. Laporan n. Nota Panggilan o. Nota Organisasi p. Nota Pengajuan Konsep Naskah Resmi q. Rekomendasi r. Surat Pengantar s. Berita Acara


174


t. Notulen u. Memo v. Daftar Hadir w. Piagam/Sertifikat C. Sekretaris Umum/Sekretaris 1. Sekretaris Umum/Sekretaris bersama-sama Ketua Umum/Ketua-Ketua/Ketua

menurut

tingkatan

menandatangani naskah dalam bentuk dan susunan produkproduk Hukum yang bersifat penetapan, peraturan teknis dan petunjuk pelaksanaan dari kebijakan Organisasi. 2. Sekretaris umum/sekretaris bersama-sama Ketua Umum/Ketua-Ketua/Ketua menurut tingkat kepengurusan berdasarkan wewenang jabatannya menandatangani Naskah dalam bentuk dan susunan surat pengaturan dan atau koordinasi teknis administrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas organisasi. 3. Dalam hal Sekretaris Umum/Sekretaris berhalangan, Wakil Sekretaris Umum/Wakil-Wakil Sekretaris berdasarkan pemberian delegasi menandatangani Naskah sebagaimana dimaksud angka 2. Ketentuan ini secara mutantis mutandis (menyesuaikan otomatis) berlaku dari DPW hingga PAC, sesuai jenjang kepengurusan. III. PEMBUBUHAN PARAF Naskah sebelum ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua-Ketua yang berwenang harus diparaf terlebih dahulu. Pengaturan pembubuhan paraf diatur sebagai berikut: 1. Sebelum Naskah ditandatangani, Naskah terlebih dahulu

175



dibubuhi paraf oleh maksimum tiga unsur pelaksana teknis secara hirarkis (jenjang urutan), dan/atau horisontal. Untuk ikut bertanggungjawab karena tugas pokok dan fungsinya atau terkait dengan tugasnya, yakni Inisiator di sebelah bawah kanan kertas, Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi (OKK)/Hukum di sebelah kanan nama yang berwenang menandatangani dan Sekretaris Umum/Sekretaris di sebelah kiri dari nama jabatan penandatanganan. 2) Naskah yang konsepnya dibuat oleh Sekretaris Umum untuk ditandatangani oleh Ketua Umum/Ketua, diparaf oleh Sekretaris Umum/Sekretaris dan dibubuhkan di belakang nama jabatan penandatangan. 3) Naskah yang konsepnya dibuat oleh Ketua Umum/Ketua yang akan menandatangani Naskah tersebut tidak memerlukan paraf. 4) Paraf autentifikasi (pengesahan yang berwenang) dibubuhkan pada lembar terakhir Naskah, kecuali untuk surat perintah perjalanan resmi organisasi, paraf dibubuhkan pada lembar pertama. Sedangkan untuk Naskah yang lebih dari satu halaman, maka pemberi paraf autentifikasi memaraf lembar naskah setiap halaman pada sebelah kanan bawah. IV. PENGGUNAAN a.n., u.b., a.i, Plh, Plt, DAN Pj. Dalam hal Ketua Umum memberikan mandat penandatanganan kepada Pengurus dalam tingkat kepengurusan, maka penggunaan a.n., u.b., dan lain sebagainya, sebagai berikut : 1. a.n. = atas nama, ditulis a. (huruf kecil kemudian titik) dan n. (huruf kecil kemudian titik) dipergunakan jika yang berwenang menandatangani (pengurus setingkat di bawahnya dalam kepengurusan) telah mendapat mandat dari pengurus


176


satu atasannya, pertanggungjawaban materi surat tersebut tetap berada di tangan yang memberikan mandat. Pengurus yang menandatangani dapat diminta pertanggungjawabannya tentang isi surat dimaksud oleh yang memberi mandat. 2. u.b. (untuk beliau, ditulis u huruf kecil dan b huruf kecil) dipergunakan jika Pengurus yang mendapat mandat memberikan kewenangan penandatanganan kepada Pengurus setingkat di bawahannya dalam kepengurusannya. 3. Pengurus ad interim (ai, ditulis a huruf kecil dan i huruf kecil) ditulis di belakang nama tingkat kepengurusan yang akan ditandatangani, ai dipergunakan apabila Ketua Umum/KetuaKetua atau Ketua menurut tingkatanya karena ada alasan sah menurut hukum tidak lagi dapat membubuhkan tandatangan resmi organisasi, maka Pengurus yang bukan dalam kewenangan sepanjang mendapatkan kewenangan itu sah karena suatu keadaan dapat membubuhkan tanda tangan pada jabatan menurut tingkatannya. 4. Penjabat (Pj.), Pelaksana Harian (Plh.), ditulis di depan nama tingkat kepengurusan yang menjadi wewenangnya. 5. Pelaksana Tugas (Plt.), ditulis di depan nama tingkat kepengurusan yang menjadi wewenangnya, dipergunakan untuk mengisi kekosongan pimpinan atau kepengurusan, yang dikarenakan pengurus definitive tersebut mendapat tugas organisasi dan/atau kepengurusan lain yang berhalangan karena sesuatu hal dalam jangka waktu tertentu. Penggunaan Plt dan Plh apabila Ketua Umum, Ketua/Ketua-Ketua berhalangan, pergi ke luar daerah/ke luar negeri (Ibadah Haji) lebih 7 hari, diperkenankan menunjuk kepengurusan di bawahnya. Penulisan Plt dan Plh ditulis di depan nama jabatan yang dipangkunya.

177



Ketentuan ini secara mutantis mutandis (menyesuaikan otomatis) berlaku dari DPW hingga PAC, sesuai jenjang kepengurusan. Contoh penandatangan dan penggunaan a.n. (atas nama) dan u.b. (untuk beliau) dan lain sebagainya, sebagai berikut : A. Di Lingkungan Sekretariat DPP LDII. 1. Penandatanganan Naskah. a. Oleh Ketua Umum

:

KETUA UMUM NAMA JELAS

b. Oleh Ketua

:

KETUA NAMA JELAS

2. Penggunaan " a.n. "

:

a.n. KETUA UMUM KETUA NAMA JELAS

3. Penggunaan " u.b. "

:

a.n. KETUA UMUM KETUA u.b. Departemen ……….. NAMA JELAS

4. Penggunaan " Plt. "

:

Plt. KETUA UMUM KETUA NAMA JELAS

5. Penggunaan " Plh. "

:

Plh. KETUA UMUM KETUA NAMA JELAS


178


6. Penggunaan " Pj. " :

Pj. KETUA UMUM KETUA NAMA JELAS

B. Di Lingkungan Majelis, Badan/Lembaga 1. Penandatanganan Naskah a. Oleh Ketua Majelis a.n. KETUA UMUM KETUA ......................... (Nama jelas) b. Oleh Pimpinan Badan a.n. KETUA UMUM KETUA ......................... (Nama jelas) c. Oleh Pimpinan Lembaga a.n. KETUA UMUM KETUA ......................... (Nama jelas) V. PERUBAHAN, PENCABUTAN, PEMBATALAN DAN RALAT A. Pengertian 1. Yang dimaksud dengan perubahan adalah mengubah sebagian dari suatu Naskah. Dalam hal ini harus dibedakan dengan pengertian ralat yaitu merubah kekeliruan kecil, misalnya salah ketik.

179



2. Yang dimaksud dengan pencabutan adalah suatu pernyataan tidak berlaku lagi suatu Naskah terhitung mulai saat ditentukan dalam pencabutan tersebut. 3. Yang dimaksud dengan pembatalan adalah suatu pernyataan yang dinyatakan bahwa suatu Naskah harus dianggap tidak pernah dikeluarkan. B. Tata Cara Mengubah, Mencabut Atau Membatalkan Naskah 1. Naskah yang bersifat mengatur apabila diubah, dicabut atau dibatalkan harus dengan Naskah yang sama jenisnya. Misalnya Peraturan harus dengan Peraturan. 2. Kepengurusan yang berhak menentukan perubahan, pencabutan dan pembatalan adalah kepengurusan yang semula menandatangani Naskah tersebut atau oleh kepengurusan yang lebih tinggi kedudukannya. 3. Ralat yang bersifat kekeliruan kecil misalnya salah ketik dikeluarkan oleh kepengurusan yang menandatangani Naskah atau dapat oleh kepengurusan setingkat lebih rendah. VI. POKOK-POKOK PENGETIKAN NASKAH A. Ketentuan Umum Pengetikan Naskah dilakukan dengan memperhatikan penggunaan formulir, ruang, tepi, alinea, penomoran, pemberian nomor halaman dan kata penyambung. B. Pengetikan Naskah Pengetikan Naskah terutama yang disusun dalam bentuk surat agar diketik di atas formulir ukuran folio. Bidang luas kertas yang dipergunakan untuk pengetikan Naskah harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:


180


a. ruang tepi sebelah atas 3 enter di bawah garis Kop Naskah; b. ruang tepi sebelah bawah 5 enter dari tepi kertas sebelah bawah; c. ruang tepi sebelah kiri 7 sampai 20 ketuk dari tepi kertas sebelah kiri; d. ruang tepi sebelah kanan 7 ketuk dari tepi kertas sebelah kanan. 3. Semua surat keputusan dan surat-surat yang dimaksud dalam Tata Naskah ini diketik dengan jenis huruf Bookman Old Style, ukuran huruf 12.

181



Lampiran II

: Standarisasi Format Administrasi Peraturan Organisasi Nomor : 14 Tahun 2012 Tanggal : 12 April 2012

I. Format Naskah Peraturan Organisasi


PERATURAN DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA NOMOR TAHUN tentang MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM


Menimbang

:

a. mmm mmm mmm mmmm mmmm mmm mmm mmmmm mmm mmm mmmm mmmm mmm mm mmm mmm mmm;


182


b. mmm mmm mmm mmmm mmmm mmm mmm mmmmm mmm mmm mmmm mmmm mmm mm mmm mmm mmm; Mengingat

:

1. Mmm mmm mmm mmmm mmmm mmm mmm mmm mm mmm mmm mmmm mmmm mmm mm mmm mmm mmm; 2. Mmm mmm mmm mmmm mmmm mmm mmm mmm mm mmm mmm mmmm mmmm mmm mm mmm mmm mmm; 3. dst. DEWAN PIMPINAN PUSAT

LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA MEMUTUSKAN; Menetapkan :

PERATURAN DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TENTANG MMM MM MMM M MMM MM M M MMMM MMM MMM MMM BAB

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM Pasal (1) Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm (2) Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

183



BAB MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM Bagian Pertama Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Pasal (1) Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm (2) Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm BAB III MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM


184


II. Format Naskah Keputusan


KEPUTUSAN DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA NOMOR TAHUN tentang MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM


Menimbang

:

a. mmm mmm mmm mmmm mmmm mmm mmm mmmmm mmm mmm mmmm mmm mm mmm mmm mmm; b. mmm mmm mmm mmmm mmmm mmm mmm mmmmm mmm mmm mmmm mmm mm mmm mmm mmm;

185



Mengingat

:

1. Mmm mmm mmm mmmm mmmm mmm mmm mmm mm mmm mmmm mmmm mmm mm mmm mmm mmm;

2.

Mmm mmm mmm mmmm mmmm mmm mmm mmm mm mmm mmmm mmmm mmm mm mmm mmm mmm;

3.

dst. DEWAN PIMPINAN PUSAT

LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA MEMUTUSKAN ; Menetapkan : PERTAMA

:

Mmm mmmm mm mmm mmmm mmmmm mmm mm mmm mm

KEDUA

:

Mmmm mmmmm mmmm mmmm mmmmm mmmm mmm

KETIGA

:

Mmmmm mmmm mmmmm mmm mmmm mm mmm mmmmm

KEEMPAT

:

Mmm mmmm mmmmm mmmmm mmm mmmm mmmmm


186


III. Format Naskah Peraturan Bersama PERATURAN BERSAMA DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA DAN ...... ...... ..... ..... ..... ..... ..... ..... NOMOR …....….........TAHUN……….... NOMOR ……………. TAHUN ……….. TENTANG MMMM MMMM MMMM MMMMM MMMM MMMMMM MMMM MMM MMMM MMM MMM MMM MMM MMM MMMM MMMM


Menimbang

:

a. mmm mmm mmm mmmm mmmm mmm mmm mmmmm mmm mmm mmmm mmmm mmm mm mmm mmm mmm; b. mmm mmm mmm mmmm mmmm mmm mmm mmmmm mmm mmm mmmm mmmm mmm mm mmm mmm mmm;

Mengingat

:

1. Mmm mmm mmm mmmm mmmm mmm mmm mmm mm mmm mmm mmmm mmmm mmm mm mmm mmm mmm; 2. Mmm mmm mmm mmmm mmmm mmm mmm mmm mm mmm mmm mmmm mmmm mmm mm mmm mmm mmm; 3. dst.

187



DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA DAN ...... ...... ..... ..... ..... ..... ..... ..... MEMUTUSKAN; Menetapkan :

PERATURAN BERSAMA DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA DAN ...... ...... ..... ..... ..... ..... ..... ..... TENTANG MMM MM MMM M MMM MM M M MMMM MMM MMM MMM BAB

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM Pasal (1) Mmmm mmmm mm mmm mmm mm m mmmmmm mm mmmm (2) Mmm mmmm mmmm mmmm mmmmm mmmm mmmm mmm BAB MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM Bagian Pertama Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Pasal (1) Mmmm mmmm mm mmm mmm mm m mmmmmm mm mmmm (2) Mmm mmmm mmmm mmmm mmmmm mmmm mmmm mmm


188


BAB III MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

189



IV. Format Naskah Instruksi

DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA INSTRUKSI DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM


Menimbang

:

a. mmm mmm mmm mmmm mmmm mmm mmm mmmmm mmm mmmm mmmm mmm mm mmm mmm mmm; b. mmm mmm mmm mmmm mmmm mmm mmm mmmmm mmm mmmm mmmm mmm mm mmm mmm mmm;

Mengingat

:

1. Mmm mmm mmm mmmm mmmm mmm mmm mmm mm mmm mmmm mmmm mmm mm mmm mmm mmm;


190


2. Mmm mmm mmm mmmm mmmm mmm mmm mmm mm mmm mmmm mmmm mmm mm mmm mmm mmm; 3. dst. DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA MENGINSTRUKSIKAN Kepada

:

1. Mmmm mm mmmm mmmmm mmmmm mmm mmm 2. Mm mmmmm mmm mmm mmmm mmmm mmmm 3. dst.

Untuk

:

PERTAMA

:

Mmmm mmmm mmmm mmmmm mmmm mmmm mmm mmmm

KEDUA

191

:

dst.



V. Format Naskah Surat Edaran


Mmmmmm, .……………….... Kepada Nomor

:

Yth. Mmmmmm

Sifat

:

mmmmm

Lampiran

:

di

Perihal

:

Mmmmmm

MMMMMMM

SURAT EDARAN Mmmmmmmmm mmmmm mmmmmm mmmmm

mmmmm

mmm

mmm

mmmm

mmmmmmm mmmmmm mmmmm mmmm mmmmmmm mmmmmm mmmm mmm mmmmm mmmmmmm mmmmmmmmm Mmmmmmmmm mmmmm mmmmmm mmmmm

mmmmm

mmm

mmm

mmmm

mmmmmmm mmmmmm mmmmm mmmm


192


mmmmmmm mmmmmm mmmm mmm mmmmm mmmmmmm mmmmmmmmm Mmmmmmmmm mmmmm mmmmmm mmmmm mmmmm mmm mmm mmmm mmmmmmm mmmmmm mmmmm mmmm mmmmmmm mmmmmm mmmm mmm mmmmm mmmmmmm mmmmmmmmm

Tembusan : 1. Mmmmmmmmmmm 2. Mmmmmmmmmmm

193



VI. Format Naskah Surat Biasa



194


Lampiran III : Klasifikasi dan Sifat Surat Peraturan Organisasi Nomor : 14 Tahun 2012 Tanggal : 12 April 2012

TEKNIS PENGGUNAAN AMPLOP DAN PENGIRIMAN SURAT MENURUT KLASIFIKASINYA A. TEKNIS PENGGUNAAN AMPLOP 1. Surat rahasia menggunakan amplop ganda, dimana surat yang hendak disampaikan tersebut dimasukan ke dalam amplop pertama, kemudian diberi lak/lem selotip dan diberi stempel pada sambungan amplop bagian belakang, serta dibubuhi stempel klasifikasi surat pada pojok kiri atas amplop. Selanjutnya amplop pertama tersebut dimasukan ke dalam amplop kedua dan dicantumkan alamat yang hendak dituju, serta dibubuhi stempel organisasi dan stempel klasifikasi surat pada pojok kiri atas amplop. 2. Surat terbatas menggunakan amplop tunggal, dengan dibubuhi stempel organisasi dan stempel klasifikasi surat pada pojok kiri atas amplop. 3. Surat biasa menggunakan amplop tunggal, dengan dibubuhi stempel organisasi pada pojok kiri atas amplop. B. TEKNIK PENGIRIMAN SURAT 1. Surat rahasia harus disampaikan oleh kurir khusus dengan pesan yang jelas dan diperintahkan untuk menyampaikan langsung surat yang dimaksud kepada yang berhak menerimanya, dan apabila keadaan memaksa surat yang dimaksud dapat dikirim melalui pos tercatat (kilat khusus) atau sarana lain secara tercatat.

195



b. Surat terbatas disampaikan oleh kurir kepada yang berhak menerimanya atau dapat dikirim melalui pos tercatat (kilat khusus) atau sarana lain secara tercatat. c. Surat biasa disampaikan menurut prosedur biasa


196


Lampiran IV : Lembar Disposisi Peraturan Organisasi Nomor : 14 Tahun 2012 Tanggal : 12 April 2012 DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA

LEMBAR DISPOSISI PENGENDALIAN No. Agenda Tanggal

PENGOLAHAN Disposisi

Paraf

01. Untuk diketahui 02. Untuk diperhatikan 03. Untuk dipelajari 04. Disiapkan Jawaban 05. Jawab Langsung 06. ACC untuk ditindalanjuti 07. Ambil langkah seperlunya 08. Dimusyawarahkan 09. Dibicarakan 10. Dilaporkan 11. Segera diselesaikan 12. Copy untuk 13. Arsip

No. Surat Tanggal Dari Kepada Perihal Lampiran

………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ……….

Diteruskan Kepada 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12.

Tanggal

Tambahan Disposisi

Sekretaris Umun Ketua-Ketua Wkl. Sekum Bendahara Wakil Bendahara ……………………. ……………………. ……………………. ……………………. ………………….... ……………………. …………………….

Catatan : 1. Bila surat ini selesai diproses, harap dikembalikan kepada Sekretariat. 2. Bila mengenai rahasia organisasi, berusaha dan bantulah untuk tetap memegang rahasia tersebut.

197



Catatan : -

Lembar Disposisi dibuat pada kertas putih polos ukuran A4 (29,7 cm x 21 cm ) tanpa menggunakan Lambang.

-

Pada pojok kiri atas Lembar Disposisi dicantumkan struktur / tingkat Kepengurusan LDII.

-

Penerusan Lembar Disposisi kepada personil Pengurus disesuaikan dengan struktur Kepengurusan LDII pada masingmasing tingkat/jenjang.


198


Lampiran V : Tata Cara Penomoran Surat Peraturan Organisasi Nomor : 14 Tahun 2012 Tanggal : 12 April 2012

TATA CARA PENOMORAN SURAT Setiap surat keluar diberi nomor sesuai dengan jenisnya secara berurutan dari nomor 01 dan seterusnya, dimulai dari tanggal 1 Januari dan diakhiri pada 31 Desember untuk setiap tahunnya. A. Cara penomoran dilakukan sebagai berikut: 1. Singkatan Jenis Surat: KEP

: Keputusan

PO

: Peraturan Organisasi

UM

: Pengumuman

E

: Edaran

I

: Instruksi

SP

: Surat Perintah

SM

: Surat Mandat

ST

: Surat Tugas

JUKLAK : Petunjuk Pelaksanaan JUKNIS : Petunjuk Teknis KET

: Keterangan

UND

: Undangan

LAP

: Laporan

SUM

: Surat Umum, meliputi Surat Pengantar, Surat Permohonan dan Surat Pemberitahuan

FAX

: Faksimili

2. Nomor urut, dimulai dari nomor 01 dan seterusnya;

199



3. Kode Struktur Kepengurusan (sebagaimana tercantum pada Lampiran 5 Peraturan Organisasi ini); 4. Bulan (dengan angka romawi dari I - XII); 5. Tahun Contoh: 1. Surat Mandat Nomor SM-01/J/XI/2012 Yaitu Surat Mandat Nomor 1 yang dikeluarkan oleh DPD LDII Provinsi Jawa Barat pada bulan November tahun 2012: 2. Keputusan Nomor KEP-02/J.1/XII/2012 Yaitu keputusan Nomor 2 yang diterbitkan oleh DPD LDII Kota Bandung pada bulan Desember tahun 2012. 3. Undangan Nomor UND-37/J.1.2/XI/2012 Yaitu undangan Nomor 37 yang dikeluarkan oleh Pimpinan Cabang LDII Kecamatan Batununggal - Kota Bandung pada bulan November tahun 2012. 4. Surat Pengantar Nomor SUM-89/J.1.2.3/XII/2012 Yaitu Surat Pengantar Nomor 89 yang dikeluarkan oleh Pimpinan Anak Cabang LDII Kelurahan Sindang Kecamatan Batununggal - Kota Bandung pada bulan Desember tahun 2000. 5. Peraturan Organisasi Nomor PO 12 Tahun 2012


200


yaitu Peraturan Organisasi Nomor 12 yang dikeluarkan oleh DPP LDII pada tahun 2012. B. Susunan dan cara penulisan surat keluar diatur sebagai berikut : 1.

Kepala Surat, terdiri dari : a. Nama, yaitu kepada siapa surat ditujukan; b. Tempat, tanggal, bulan dan tahun penerbitan surat; contoh: Jakarta, 17 Agustus 2012 c. Nomor surat, diawali dengan singkatan jenis surat disertai angka numerik secara berurutan, diawali dari nomor 01 dan seterusnya, dimulai dari tanggal 1 Januari dan diakhiri pada tanggal 31 Desember setiap tahun. Cara penomoran surat dilakukan sebagai berikut : • Singkatan Jenis Surat • Nomor Urut • Kode Struktur Kepengurusan (kecuali untuk DPD LDII, disebutkan secara tegas struktur kepengurusannya) • Bulan (angka romawi) • Tahun Contoh :

KEP-034/DPP-LDII/X/2012 LAP-07/A/III/2012 KET-09/A.1/XII/2012

d. Klasifikasi, hanya dipakai apabila surat tersebut masuk dalam kategori rahasia dan terbatas; e. Lampiran, disebutkan jumlahnya, dan bila perlu dengan jenis, macam atau nama lampiran tersebut; f. Perihal, memuat pokok surat dengan singkat;

201



g. Alamat, ditulis sebagai berikut : dalam surat :

pada amplop :

Yang terhormat :

Kepada Yth :

Saudara Ketua DPW LDII

Saudara Ketua DPW LDII

Provinsi Sulawesi Selatan

Provinsi Sulawesi Selatan

Jl. Urip Sumoharjo No.96 B

Urip Sumoharjo No.96 B

Kode Pos 90232

Kode Pos 90232

Makasar

Makasar

h. u.p. (bila perlu) U.p adalah singkatan “untuk perhatian”, dipergunakan untuk surat yang ditujukan kepada pihak tertentu agar surat tersebut langsung diterima. Nama di belakang u.p. tersebut dituliskan, baik di dalam surat maupun pada amplop surat. dalam surat :

pada amplop :

Yang terhormat :

Kepada Yth :

Menteri Dalam Negeri

Menteri Dalam Negeri

u.p. Dirjen Politik dan

u.p. Dirjen Politik dan

Pemerintahan Umum

Pemerintahan Umum

Jl. Merdeka Utara No.7

Jl. Merdeka Utara No.7

Jakarta Pusat

Jakarta Pusat JAKARTA

2.

Pembukaan Bila perlu menggunakan kata “Dengan hormat” atau katakata lain yang lazim digunakan.

3.

Isi Surat Isi surat harus jelas, singkat dan padat dengan pembagian


202


sebagai berikut : • Isi surat dibagi menjadi beberapa alinea (bila perlu); • Setiap alinea diusahakan memuat satu pokok pikiran; 4.

Penutup Penutup diusahakan diakhiri dengan pernyataan terima kasih.

5.

Tembusan (bila perlu) Tembusan disampaikan kepada pejabat atau pihak lain yang berkepentingan.

203



Lampiran VI : Kode Struktur Kepengurusan Peraturan Organisasi Nomor : 14 Tahun 2012 Tanggal : 12 April 2012

KODE STRUKTUR KEPENGURUSAN 1.

PUSAT Dicantumkan secara tegas penyebutan struktur Kepengurusan DPP LDII pada setiap surat yang diterbitkan oleh DPP LDII.

2.

DAERAH PROVINSI Seluruh Daerah Provinsi di Indonesia yang telah memiliki struktur DPD LDII Provinsi definitive diberikan Kode Struktur Kepengurusan sebagai berikut : Kode

Daerah Provinsi

A

DI Aceh

B

Sumatera Utara

C

Sumatera Barat

D

Riau

E

Jambi

F

Sumatera Selatan

G

Bengkulu

H

Lampung

I

DKI Jakarta

J

Jawa Barat

K

Jawa Tengah

L

DI Yogyakarta

M

Jawa Timur

N

Bali

O

Nusa Tenggara Barat


204


P

Nusa Tenggara Timur

Q

Kalimantan Barat

R

Kalimantan Selatan

S

Kalimantan Tengah

T

Kalimantan Timur

U

Sulawesi Selatan

V

Sulawesi Tenggara

W

Sulawesi Tengah

X

Sulawesi Utara

Y

Maluku

Z

Papua

JA

Banten

YA

Maluku Utara

DA

Kepulauan Riau

FA

Bangka Belitung

UA

Sulawesi Barat

ZA

Papua Barat

TA

Kalimantan Utara

XA

Gorontalo

Perluasan dan/atau penghapusan wilayah Daerah Provinsi yang ditetapkan oleh Pemerintah yang berdampak pada penambahan dan/atau penghapusan Struktur Kepengurusan LDII akan ditetapkan lebih lanjut oleh DPP LDII. 3.

DAERAH KOTA/KABUPATEN Kode Struktur Kepengurusan untuk Daerah Kota/Kabupaten ditetapkan oleh DPW Provinsi yang bersangkutan, dengan mencantumkan Kode Struktur Kepengurusan Daerah Provinsinya dan diikuti dengan 1 (satu) digit penomoran untuk kode Daerah Kota/Kabupaten yang bersangkutaan.

205



4.

KECAMATAN DAN KELURAHAN/DESA Kode Struktur Kepengurusan untuk Kecamatan dan Kelurahan/Desa ditetapkan oleh DPD Kota/Kabupaten yang bersangkutan. a. Kecamatan Mencantumkan Kode Struktur Kepengurusan Daerah Provinsi, yang diikuti dengan 2 (dua) digit penomoran untuk Kode Daerah Kota Kabupaten dan Kecamatan yang bersangkutan. b. Kelurahan/Desa Mencantumkan Kode Struktur Kepengurusan Daerah Provinsi, yang diikuti dengan 3 (tiga) digit penomoran untuk Kode Daerah Kota/Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa yang bersangkutan. Contoh : Pembacaan digit penomoran Kode Struktur Kepengurusan J

1

Provinsi

Kabupaten

Sulawesi Selatan

Wajo


2

3

Kecamatan Kelurahan Tempe

Sengkang

206


Lampiran VII : Kop Surat dan Amplop Peraturan Organisasi Nomor : 14 Tahun 2012 Tanggal : 12 April 2012

A1. Kop Surat Dewan Pimpinan Pusat



Sekretariat: Jl. Arteri Tentara Pelajar No. 28, Patal Senayan, Jakarta 12210. Telp. (021) 5799 2547; 0811 8604 544 Fax. (021) 5799 2950 E-mail: [email protected] Website: www.ldii.or.id

297 mm

210 mm

Ukuran : A4 (210 x 297 mm);

207

Bahan : HVS 80 gr



A2. Amplop Standar Dewan Pimpinan Pusat



Sekretariat: Jl. Arteri Tentara Pelajar No. 28, Patal Senayan, Jakarta 12210. Telp. (021) 5799 2547; 0811 8604 544 Fax. (021) 5799 2950 E-mail: [email protected] Website: www.ldii.or.id

110 mm

230 mm

Ukuran

: A4 (210 x 297 mm);


Bahan : HVS 100 gr

208


B1. Kop Surat Dewan Pimpinan Wilayah

DEWAN PIMPINAN WILAYAH


PROVINSI DKI JAKARTA Sekretariat: Jl. Arteri Tentara Pelajar No. 28A, Patal Senayan, Jakarta 12210. Telp. (021) 0000 0000; 0000 0000 Fax. (021) 0000 0000

297 mm

210 mm

Ukuran : A4 (210 x 297 mm);

209

Bahan : HVS 80 gr



B2. Amplop Standar Dewan Pimpinan Wilayah

DEWAN PIMPINAN WILAYAH


PROVINSI DKI JAKARTA Sekretariat: Jl. Arteri Tentara Pelajar No. 28A, Patal Senayan, Jakarta 12210. Telp. (021) 0000 0000; 0000 0000 Fax. (021) 0000 0000

110 mm

230 mm

Ukuran

: A4 (210 x 297 mm);


Bahan : HVS 100 gr

210


C. Kop Surat Dewan Pimpinan Daerah DEWAN PIMPINAN DAERAH


KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN Sekretariat: Jl. Kramat No.41, Cilandak Timur - Pasar Minggu - Jakarta Selatan 12560. Telp. (021) 781 4738, Fax. (021) 781 3738

297 mm

210 mm

Ukuran : A4 (210 x 297 mm);

211

Bahan : HVS 80 gr



Amplop Standar Dewan Pimpinan Daerah

DEWAN PIMPINAN DAERAH


KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN Sekretariat: Jl. Kramat No.41, Cilandak Timur - Pasar Minggu - Jakarta Selatan 12560. Telp. (021) 781 4738, Fax. (021) 781 3738

110 mm

230 mm

Ukuran

: A4 (210 x 297 mm);


Bahan : HVS 100 gr

212


D. Kop Surat Pimpinan Cabang

PIMPINAN CABANG


KECAMATAN PASAR MINGGU Sekretariat: Jl. Kramat No.41, Cilandak Timur - Pasar Minggu - Jakarta Selatan 12560. Telp. (021) 000 0000, Fax. (021) 000 0000

297 mm

210 mm

Ukuran : A4 (210 x 297 mm);

213

Bahan : HVS 80 gr



Amplop Standar Pimpinan Cabang

PIMPINAN CABANG


KECAMATAN PASAR MINGGU Sekretariat: Jl. Kramat No.41, Cilandak Timur - Pasar Minggu - Jakarta Selatan 12560. Telp. (021) 000 0000, Fax. (021) 000 0000

110 mm

230 mm

Ukuran

: A4 (210 x 297 mm);


Bahan : HVS 100 gr

214


E. Kop Surat Pimpinan Anak Cabang

PIMPINAN ANAK CABANG


KELURAHAN CILANDAK TIMUR Sekretariat: Jl. Kramat No.41, Cilandak Timur - Pasar Minggu - Jakarta Selatan 12560. Telp. (021) 000 0000, Fax. (021) 000 0000

297 mm

210 mm

Ukuran : A4 (210 x 297 mm);

215

Bahan : HVS 80 gr



Amplop Standar Pimpinan Anak Cabang


KELURAHAN CILANDAK TIMUR Sekretariat: Jl. Kramat No.41, Cilandak Timur - Pasar Minggu - Jakarta Selatan 12560. Telp. (021) 000 000, Fax. (021) 000 0000

110 mm

230 mm

Ukuran

: A4 (210 x 297 mm);


Bahan : HVS 100 gr

216


Lampiran VIII: Stempel Peraturan Organisasi Nomor : 14 Tahun 2012 Tanggal : 12 April 2012

A. Dewan Pimpinan Pusat


B. Dewan Pimpinan Wilayah

DPW PROPINSI DKI JAKARTA

C. Dewan Pimpinan Daerah

DPD KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU

D. Pimpinan Cabang

PC KECAMATAN CILANDAK

STEMPEL BESAR Warna : Satu warna Ukuran : 3,5 x 3,5 Cm

217

DPD KOTA ADM. JAKARTA SELATAN

D. Pimpinan Anak Cabang

PAC KELURAHAN LEBAK BULUS

STEMPEL KECIL Warna : Satu warna Ukuran : 1,3 x 1,3 Cm




(LDII)


KEPUTUSAN RAPAT KERJA NASIONAL LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA NOMOR : 15 TAHUN 2012 tentang PERATURAN ORGANISASI PERATURAN HUBUNGAN TATA KERJA DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TAHUN 2011-2016


Menimbang: a.

bahwa untuk melaksanakan hasil Keputusan MUNAS VII Tahun 2011 di Surabaya, khususnya Keputusan MUNAS VII Tahun 2011 Nomor : KEP - 07 / MUNAS VII LDII / III / 2011 tentang Rencana Strategi Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2011 - 2016, maka perlu adanya tindak lanjut pelaksanaan dengan Keputusan Rapat Kerja Nasional;


218


b.

bahwa untuk melaksanakan seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a secara berjenjang dan berstruktur perlu diatur hubungan tata kerja Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rapat Kerja Nasional tentang Peraturan Hubungan Tata Kerja Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia;

Mengingat :

1.

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

2.

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Undang - undangan;

3.


Tahun

1985

tentang

Organisasi

Kemasyarakatan; 4.


5.


6.

Keputusan Musyawarah Nasional VII Nomor: KEP/07/MUNAS VII LDII/III/2011 tentang

219



Rencana Strategis Lembaga Dakwah Islam Indonesia; 7. Keputusan Musyawarah Nasional VII Nomor: KEP/08/MUNAS VII LDII/III/2011 tentang Sumber Daya Manusia Lembaga Dakwah Islam Indonesia; 8. Keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU18.A.H.01.06. Tahun 2008 tentang Pengesahan Akte Pendirian Lembaga Dakwah Islam Indonesia Sebagai Badan Hukum. Memperhatikan: a. Saran dan pendapat yang berkembang dalam rapat-rapat komisi yang membahas materi tentang Hubungan Tata Kerja Lembaga Dakwah Islam Indonesia; b. Saran, pendapat dan tanggapan atas laporan hasil sidang komisi dalam rapat paripurna. MEMUTUSKAN Menetapkan :


PERATURAN

ORGANISASI

PERATURAN HUBUNGAN TATA KERJA LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TAHUN 2011-2016.


220


BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan hubungan Tata Kerja ini yang dimaksud dengan: 1. Negara adalah seluruh wilayah hukum pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang selanjutnya disingkat DPP LDII adalah Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang berkedudukan di Jakarta. 3. Peraturan Organisasi Hubungan Tata Kerja DPP LDII yang selanjutnya disingkat PO Tata Kerja adalah Peraturan Organisasi yang mengatur hubungan antar dan inter DPP LDII tahun 2011 - 2016. 4. Hubungan Tata kerja DPP LDII yang selanjutnya disebut Tata Kerja adalah tata kerja yang mengatur hubungan antara unsur Pimpinan dengan Pimpinan, unsur Pimpinan dengan Departemen, unsur Pimpinan dengan Koordinator, unsur Koordinator dengan Koordinator, Koordinator dengan Departemen, dan hubungan kerja antar Departemen di lingkungan LDII. 5. Koordinator Bidang yang selanjutnya disingkat Korbid adalah Unsur Pimpinan DPP LDII yang diberi tugas tertentu untuk mengkoordinasikan tugas-tugas berdasarkan fungsi dalam struktur organisasi. 6. Koordinator Wilayah yang selanjutnya disebut Korwil adalah unsur Pimpinan DPP LDII yang diberi Tugas tertentu untuk membantu Ketua Umum DPP LDII dalam memimpin mengendalikan wilayah dan memfasilitasi hubungan struktur maupun fungsi berdasarkan tata kerja. 7. Organisasi adalah perkumpulan Badan Hukum LDII sesuai

221



jenjang kepengurusan yang ditetapkan dengan cara dan menurut konstitusi yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah ditetapkan dalam Munas dan disyahkan oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Maksud ditetapkannya Tata Kerja DPP LDII adalah sebagai pedoman kerja bagi jajaran DPP LDII secara horisontal, diagonal dan vertikal dilingkungan LDII. (2) Tujuan ditetapkannya Tata kerja DPP LDII adalah agar semua instrumen organisasi dapat lebih berdayaguna dan berhasilguna secara maksimal dalam menjalankan tugas organisasi sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-keputusan MUNAS VII, Peraturan Organisasi, dan Program Kerja LDII. BAB III KEDUDUKAN, SIFAT, TUGAS POKOK DAN SUSUNAN DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA Pasal 3 (1) DPP LDII berkedudukan di Jakarta sebagai Badan Pelaksana Tertinggi organisasi berwenang memimpin dan mengendalikan organisasi LDII di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.


222


(2) DPP LDII kedudukannya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Musyawarah Nasional LDII dan kepada intern DPP LDII sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi. (3) DPP LDII bersifat kolektif kolegial adalah segala kebijakan organisasi harus dibicarakan, diputuskan dan dilaksanakan bersama sesuai dengan bidang tugas dan pembagian kerja serta dipertanggungjawabkan secara bersama. (4) DPP LDII mempunyai Tugas Pokok: a. memimpin seluruh jajaran DPP LDII dan/atau unsur struktur lainnya untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LDII; b. menjabarkan dan melaksanakan keputusan-keputusan Musyawarah dan Rapat-Rapat, di Tingkat Nasional serta Peraturan Organisasi lainnya dengan sebaik-baiknya; c. mengesahkan komposisi dan personalia DPW LDII Provinsi; d. melaksanakan kegiatan dan mengambil tindakan yang dipandang perlu dalam rangka pencapaian tujuan, pelaksanaan tugas pokok dan pengembangan LDII; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang sah untuk dan atas nama DPP LDII berdasarkan Konstitusi organisasi. (5) Dalam melaksanakan tugas pokoknya, DPP LDII memperhatikan dengan sungguh-sungguh saran dan masukan dari Dewan Penasihat LDII di Tingkat Pusat. (6) Dalam melaksanakan tugas pokoknya DPP LDII mengembangkan prinsip pemikiran yang kritis, obyektif, proporsional serta mengedepankan prinsip jujur, amanah, mujhid (kerja keras) muzhid (hemat), rukun, kompak dan kerjasama yang baik.

223



Pasal 4 (1) Susunan DPP LDII terdiri dari : a. seorang Ketua Umum; b. sebelas Ketua-Ketua; c. seorang Sekretaris Umum; d. delapan Wakil-wakil Sekretaris Umum; e. seorang Bendahara Umum; f.

enam orang Wakil-wakil bendahara umum;

g. departemen-departemen terdiri dari Ketua, Wakil ketua dan Anggota masing-masing: -

Departemen Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi 7 orang;

-

Departemen Pendidikan Agama dan Dakwah 13 orang;

-

Departemen Pendidikan Umum dan Pelatihan 8 orang;

-

Departemen Pengabdian Masyarakat 8 orang

-

Departemen Pemuda, Kepanduan, Olahraga dan Seni Budaya 7 orang;

-

Departemen Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Luar Negeri 9 orang;

-

Departemen Komunikasi, Informasi dan Media 8 orang;

-

Departemen Litbang, IPTEK, Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup 8 orang;

-

Departemen Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat 9 orang;

-

Departemen Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia 7 orang;

-

Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga 9 orang.

(2) Ketua Departemen adalah yang tertulis di urutan pertama dan Wakil Ketua Departemen adalah yang tertulis di urutan kedua


224


pada masing-masing Departemen sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan DPP LDII tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Penasihat dan DPP LDII Tahun 2011 - 2016. (3) Anggota Departemen adalah semua pengurus Dewan Pimpinan Pusat sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Dewan Penasihat dan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Masa Bakti 2011- 2016. (4) Komposisi DPP LDII dikelompokkan menjadi: a. Pengurus Pleno terdiri dari semua pengurus DPP LDII. b. Pengurus Harian diperluas, terdiri dari : -

Ketua Umum DPP;

-

Ketua-Ketua DPP;

-

Sekretaris Umum;

-

Wakil-Wakil Sekretaris Umum;

-

Bendahara Umum;

-

Wakil-Wakil Bendahara Umum; dan

-

Ketua-Ketua Departemen.

c. Pengurus Harian terdiri dari:

225

-

Ketua Umum DPP;

-

Ketua-Ketua DPP;

-

Sekretaris Umum DPP;

-

Wakil-Wakil Sekretaris Umum DPP;

-

Bendahara Umum DPP; dan

-

Wakil-Wakil Bendahara Umum DPP.



BAB IV PEMBIDANGAN TUGAS Pasal 5 Ketua Umum Tugas Ketua Umum adalah : (1)

Memimpin DPP LDII sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-Keputusan Musyawarah, Rapat-Rapat Tingkat Nasional, Peraturan Organisasi serta kebijakan yang digariskan oleh DPP LDII.

(2)

Melakukan upaya pengendalian organisasi sesuai dengan asas, sifat, fungsi dan tujuan organisasi.

(3)

Mengadakan bimbingan terhadap DPP LDII, DPW LDII Provinsi di seluruh wilayah NKRI dalam bidang administrasi organisasi dan ketatalaksanaannya.

(4)

Bertanggungjawab atas semua kebijakan dan kegiatan organisasi.

(5)

Mewakili organisasi dalam urusan internal dan eksternal/di dalam dan di luar pengadilan.

(6)

Menjalin hubungan dengan lembaga pemerintah dan organisasi politik.

(7)

Memelihara hubungan yang serasi dengan organisasi sosial kemasyarakatan.

(8)

Mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan program umum, program kerja pusat dan keputusan-keputusan MUNAS VII LDII.

(9)

Memimpin rapat pleno dan rapat-rapat lain sesuai dengan ketentuan organisasi.

(10) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Umum dibantu KetuaKetua, Sekretaris Umum, Wakil-Wakil Sekretaris Umum dan Bendahara Umum serta Wakil-Wakil Bendahara Umum.


226


Pasal 6 Ketua-Ketua (1) Tugas Ketua-Ketua adalah: a. Membantu Ketua Umum sesuai dengan ruang lingkup koordinator bidang tugasnya; b. Membantu mengendalikan dan menjadi Koordinator Wilayah dan Koordinator Bidang sesuai dengan wilayah dan bidang tugasnya; c. Mewakili Ketua Umum apabila Ketua Umum berhalangan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh Ketua Umum; d. Membantu Ketua Umum dalam mengarahkan, membimbing dan mengawasi pelaksanaan program-program DPP LDII sesuai dengan pembidangan tugas yang ditentukan; e. Memfasilitasi segala mekanisme kerja dan pelaporan wilayah kepada DPP melalui Korwil; f.

Melaksanakan atau mengkoordinasikan pelaksanaan tugastugas tertentu sesuai dengan pembidangan tugas yang ditentukan;

g. melaksanakan tugas-tugas lain yang ditentukan Ketua Umum. (2) Dalam melaksanakan tugasnya Ketua-Ketua bertanggungjawab kepada Ketua Umum. Pasal 7 Sekretaris Umum (1) Tugas Sekretaris Umum adalah : a. Membantu Ketua Umum dan/atau Ketua-Ketua dalam melaksanakan tugasnya;

227



b. Secara koordinatif membantu Ketua-Ketua dalam melaksanakan tugasnya; c. Menangani segala hal yang berkaitan dengan administrasi umum organisasi; d. Memimpin dan bertanggungjawab atas Sekretariat, termasuk Personalia dan kerumahtanggaan Sekretariat; dan e. Melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan pembidangan tugas dan kebijakan yang ditentukan oleh Ketua Umum. (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Umum berkoordinasi dengan Ketua Ketua dan bertanggungjawab kepada Ketua Umum. (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Umum dibantu oleh Wakil-Wakil Sekretaris Umum dan Staf sekretariat. Pasal 8 Wakil-Wakil Sekretaris Umum (1) Tugas Wakil-Wakil Sekretaris Umum adalah: a. Mewakili Sekretaris Umum apabila Sekretaris Umum berhalangan, sesuai dengan kebijakan yang ditentukan; b. Membantu Sekretaris Umum dalam melaksanakan tugasnya; c. Melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai denga pembidangan tugas yang ditentukan; dan d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditentukan oleh Sekretaris Umum. (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil-Wakil Sekretaris Umum bertanggungjawab kepada Sekretaris Umum. (3) Pembagian tugas di antara Wakil-Wakil Sekretaris umum diatur oleh Sekretaris Umum sesuai dengan pembidangan tugas masingmasing.


228


Pasal 9 Bendahara Umum (1) Tugas Bendahara Umum adalah: a. Membantu Ketua Umum dalam melaksanakan tugasnya; b. Mempertanggungjawabkan secara keseluruhan pemasukan dan pengeluaran keuangan LDII; c. Memupuk dan mengembangkan sumber-sumber dana untuk menunjang pelaksanaan program LDII, sesuai dengan kebijakan DPP LDII; d. Memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana organisasi; e. Menggalakkan pelaksanaan shodaqoh infaq dan pendanaan lainnya; f.

Mengadakan usaha-usaha lain yang sah untuk mengumpulkan dana yang dikoordinasikan bersama Sekretaris Umum, sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang ditentukan oleh Ketua umum;

g. Menyusun rencana anggaran dan belanja DPP LDII dan mengelola sumber pendapatan sesuai dengan kebijakan DPP LDII; h. Melaksanakan administrasi keuangan, mengawasi pemasukan dan pengeluaran dana sesuai dengan petunjuk yang ditentukan Ketua Umum; i.

Melaporkan perkembangan keuangan organisasi dalam setiap Rapat Harian dan Rapat Pleno; dan

j.

Melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan pembidangan tugas yang ditentukan.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Bendahara Umum selalu

229



berkoordinasi dengan Ketua Umum dan bertanggungjawab kepada Ketua Umum. (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Bendahara Umum dibantu oleh Wakil-Wakil Bendahara Umum dan Staf Sekretariat. Pasal 10 Wakil-Wakil Bendahara Umum (1) Tugas Wakil-Wakil Umum Bendahara adalah: a. Mewakili Bendahara umum apabila Bendahara Umum berhalangan; b. Membantu Bendahara Umum dalam melaksanakan tugasnya; c. Melaksanakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan pembidangan tugas yang ditentukan; dan d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang ditentukan oleh Bendahara Umum. (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil-Wakil Bendahara bertanggungjawab kepada Bendahara Umum. (3) Pembagian tugas di antara Wakil-Wakil Bendahara Umum diatur lebih lanjut oleh Bendahara Umum. Pasal 11 Departemen-Departemen (1) Secara umum tugas Departemen adalah: a. Mengikuti perkembangan keadaan di bidangnya masingmasing secara terus menerus dan menganalisa serta membuat


230


telaahan, kajian dan perkiraan keadaan; b. Menyusun rencana kebijakan dan kegiatan sebagai penjabaran Keputusan Munas LDII sesuai dengan bidangnya masingmasing; c. Melaksanakan rencana kegiatan di bidangnya masing-masing yang telah diputuskan oleh DPP LDII; d. Memberikan petunjuk tentang pelaksanaan Keputusan DPP LDII di bidangnya masing-masing kepada pengurus Departemen-departemen DPP LDII dan kepada Biro-biro DPW di Provinsi; e. Mengadakan komunikasi dan kerjasama sebagai pelaksanaan keputusan DPP LDII dengan organisasi-organisasi sosial/ kemasyarakatan, profesi fungsional dan instansi lain yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya; f.

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap Departemendepartemen dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Departemen- departemen DPP lain dalam DPP LDII;

i.

Memberikan pertimbangan dan saran-saran kepada DPP LDII tentang langkah-langkah yang perlu diambil di bidangnya masing-masing.

(2) Menyusun rencana kegiatan dalam rangka penjabaran keputusankeputusan MUNAS LDII. (3) Selain dari bidang tugas yang bersifat umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tugas setiap Departemen sesuai dengan bidangnya masing-masing adalah sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal di bawah ini. Pasal 12 Tugas Departemen Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi adalah: a. Menyusun kegiatan di bidang Organisasi, Keanggotaan dan

231



Kaderisasi dalam rangka penjabaran Program LDII; b. Melakukan kajian, penelitian dan pengembangan masalah Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi serta Organisasi Kemasyarakatan; c. Menyusun berbagai kebijakan dan prioritas program kerja yang diperlukan; d. Mengelola data administrasi anggota dan kader serta informasi yang diperlukan LDII; e. Menyusun rencana kerja tentang pembinaan anggota, peningkatan pendidikan, pembinaan dan pengendalian kader; f.

Melaksanakan kebijakan dan prioritas Program Kerja DPP LDII di bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi;

g. Menyelenggarakan konsolidasi organisasi di Pusat dan membantu DPP LDII dalam Konsolidasi secara berjenjang; h. Bersama-sama Departemen lain meningkatkan kuantitas dan kualitas anggota; i.

Bersama-sama Departemen lain melaksanakan proses kaderisasi;

j.

Melaporkan setiap langkah dan perkembangan sebagai hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Umum/Sekum dan KetuaKetua yang bersangkutan; dan

k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan organisasi. Pasal 13 Tugas Departemen Hubungan Antar Lembaga adalah: a. Melaksanakan kebijakan dan prioritas Program Kerja DPP LDII di bidang Hubungan Antar Lembaga; b. Menyelenggarakan komunikasi timbal balik dengan semua instansi dan lembaga negara dan masyarakat, secara horisontal, diagonal, dan vertikal. c. Menyusun materi transformasi yang diperlukan dalam berinteraksi


232


dengan lembaga sebagaimana tersebut pada huruf b; d. Menyusun program pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b secara pragmatis dengan skala prioritas; e. Menjaga dan meningkatkan hubungan positif yang telah tercapai dengan langkah-langkah penjagaannya, taktik dan strateginya; f.

Melaporkan setiap langkah dan perkembangan dari hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Umum/ Ketua yang bersangkutan;

g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan organisasi. Pasal 14 Tugas Departemen Komunikasi, Informasi dan Media adalah: a. Menampung, menganalisa, merumuskan berbagai pokok pemikiran/ gagasan/konsep mengenai masalah sosial, kemasyarakatan yang memerlukan penanganan secara langsung, cepat dan tepat sasaran guna penyusunan kebijakan DPP LDII; b. Mempromosikan organisasi melalui berbagai sarana komunikasi baik media elektronik maupun cetak; c. Sebagai humas organisasi (Public Relation), dalam setiap kegiatan dan acara resmi organisasi melalui penerbitan media massa dan Pers Release (jumpa pers) untuk mensosialisasikan kebijakan organisasi; d. Menghimpun berbagai informasi dari dalam dan luar organisasi serta mengidentivikasi informasi sesuai kadar dan karakteristiknya sebagai masukan untuk organisasi; e. Menginformasikan berbagai data resmi dan perkembangan organisasi keluar dan ke dalam sesuai kebutuhan; f.

Bersama Departemen lain menyusun penyuluhan yang akan disosialisasikan keluar dan ke dalam organisasi;

g. Melaksanakan penyuluhan keluar dan ke dalam organisasi secara

233



terpola dan terpadu dengan Departemen DPP lainnya, sesuai dengan tujuan penyuluhan; h. Mengadakan evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan program Departemen DPP LDII; i.

Melaksanakan tugas lain sesuai peraturan organisasi. Pasal 15

Tugas Departemen Pendidikan Agama dan Dakwah adalah: a. Menyusun rencana kegiatan di bidang Pendidikan Agama dan Dakwah dalam rangka penjabaran Program LDII; b. Menampung, menganalisa, merumuskan berbagai pokok pemikiran/ gagasan/konsep di bidang kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa guna penyusunan kebijakan DPP LDII; c. Menyusun rencana pelaksanaan kebijakan pembinaan kehidupan kerukunan beragama dalam kebersamaan dan kerjasama di antara anggota LDII dan dengan kelompok masyarakat lainnya dalam rangka mewujudkan tujuan LDII; d. Melaksanakan kebijakan dan prioritas Program Kerja DPP LDII di bidang Pendidikan Agama dan Dakwah; e. Menyelenggarakan pendidikan agama Islam baik formal maupun non formal dalam semua jenjang jenis pendidikan untuk meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat; f.

Mendidik dan mengembangkan potensi calon Da'i dan Daiyah yang handal;

g. Mempersiapkan sarana dan prasarana pendidikan agama Islam dan dakwah dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas anggota serta dalam rangka proses kaderisasi yang berkesinambungan; h. Bersama Departemen Pendidikan Umum dan Pelatihan


234


menyelenggarakan pendidikan terpadu; i.

Bersama Departemen lain meningkatkan kualitas anggota dan proses kaderisasi khususnya dalam bidang ilmu agama Islam dan dakwah;

j.

Melaksanakan evaluasi dan membuat laporan terhadap hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan pertimbangan organisasi;

k. Melaksanakan tugas lain sesuai peraturan organisasi. Pasal 16 Tugas Departemen Pendidikan Umum dan Pelatihan adalah: a. Menyusun dan menyelenggarakan pendidikan umum untuk semua jenjang pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan; b. Menyelenggarakan pelatihan ketrampilan sesuai kebutuhan anggota; c. Bersama-sama Departemen yang lain terkait pelaksanaan pembinaan dan pembentukan kader sesuai dengan tujuan pendidikan kader di tingkat nasional; d. Menyusun program kerja Departemen pendidikan umum dan pelatihan; e. Bersama Departemen Pendidikan Agama dan Dakwah menyelenggarakan pendidikan terpadu; f.

Melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program sebagai bahan dalam menentukan kebijakan organisasi;

g. Melaporkan semua hasil kegiatan kepada ketua secara reguler; h. Melaksanakan tugas lain sesuai peraturan organisasi; Pasal 17 Tugas Departemen IPTEK, Kajian Strategis dan Lingkungan Hidup adalah:

235



a. Menyusun rencana kegiatan di bidang IPTEK, Kajian Strategis dan Lingkungan Hidup dalam rangka penjabaran Program Kerja LDII; b. Menampung, menganalisa, merumuskan berbagai pokok pemikiran/ gagasan/konsep mengenai masalah-masalah IPTEK, Kajian Strategis dan Lingkungan Hidup guna penyusunan kebijakan DPP LDII; c. Menyusun rencana pelaksanaan kebijakan pembinaan tenaga cendekiawan dan akademisi dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi; d. Melaksanakan kebijakan dan prioritas Program Kerja DPP LDII di bidang IPTEK, Kajian Strategis dan Lingkungan Hidup; e. Menghimpun dan menganalisis berbagai data demi kepentingan organisasi dalam melancarkan pencapaian tujuan; f.

Mencari dan memperhitungkan berbagai kemungkinan secara pragmatis dengan memanfaatkan tantangan agar menjadi peluang bagi perkembangan organisasi;

g. Menganalisis dan mencari solusi berbagai dampak akibat peningkatan kuantitas dan kualitas anggota serta perkembangan organisasi secara umum; h. Menyusun data secara statistik agar dapat dibaca secara menyeluruh dan lengkap serta dapat dianalisis dengan tepat dan cepat sebagai bahan pertimbangan kebijakan organisasi; i.

Berupaya meningkatkan kualitas anggota khususnya di bidang IPTEK serta meningkatkan kesadaran anggota terhadap perlunya memiliki wawasan lingkungan;

j.

Mencari peluang penerapan teknologi tepat guna sesuai kebutuhan anggota dan masyarakat umum;

k. Melaksanaan pembinaan kepada anggota dalam hal perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup; l.

Melaksanakan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan program


236


sebagai bahan pertimbangan organisasi; m. Membuat dan menyampaikan laporan secara tertulis secara reguler kepada Ketua; n. Melaksanakan tugas lain sesuai peraturan organisasi. Pasal 18 Tugas Departemen Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat adalah: a. Menyusun rencana kegiatan di bidang Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka penjabaran Program LDII; b. Menampung, menganalisa, merumuskan berbagai pokok pemikiran/ gagasan/konsep mengenai masalah-masalah Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat guna penyusunan kebijakan DPP LDII; c. Melaksanakan kebijakan pembinaan anggota LDII yang bergerak di bidang Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka mewujudkan tujuan LDII; d. Melaksanakan kebijakan dan prioritas Program Kerja DPP LDII di bidang Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat; e. Membentuk, membina dan membimbing koperasi dan usaha bersama sesuai kebutuhan dan profesi anggota sehingga terbentuk badan usaha sebagai badan hukum yang mandiri; f.

Menjalin hubungan kerjasama dengan lembaga/institusi pemerintah maupun swasta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota;

g. Mencari peluang dan pelatihan berwirausaha dari dan bagi anggota, terutama dalam memandirikan generasi penerus bangsa dalam meningkatkan tingkat perekonomian anggota; h. Membina dan membimbing koperasi, wirausaha serta usaha bersama yang telah ada agar dapat labih mandiri dan lebih

237



berperan dalam kehidupan perekonomian anggota khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya; i.

Bersama Departemen yang lain berupaya menanggulangi berbagai dampak sosial ekonomi dalam rangka menanggulangi masalah ketenagakerjaan yang dihadapi anggota, mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan bahagia;

j.

Bersama dengan Departemen lain berupaya mewujudkan kemandirian generasi muda secara terpadu sehingga memiliki kader yang berkualitas prima;

k. Mengevaluasi hasil kerja Departemen sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan program selanjutnya dan kebijakan organisasi; l.

Menyampaikan laporan secara reguler sebagai bahan pertimbangan organisasi;

m. Melaksanakan tugas lain sesuai peraturan organisasi. Pasal 19 Tugas Departemen Pemuda, Olahraga dan Seni Budaya adalah : a. Menyusun rencana kegiatan di bidang Pemuda, Olahraga dan Seni Budaya dalam rangka penjabaran Program LDII; b. Menampung, menganalisa, merumuskan berbagai pokok pemikiran/ gagasan/konsep di bidang Pemuda, Olahraga dan Seni Budaya guna penyusunan kebijakan DPP LDII; c. Menyusun rencana pelaksanaan kebijakan di bidang Pemuda, Olahraga dan Seni Budaya dalam rangka mewujudkan tujuan LDII; d. Melaksanakan kebijakan dan prioritas Program Kerja DPP LDII di bidang Pemuda, Olahraga dan Seni Budaya; e. Ikut serta secara aktif menjaga dan meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani anggota khususnya generasi muda organisasi melalui Olahraga dan Seni Budaya;


238


f.

Ikut serta menanggulangi berbagai permasalahan kepemudaan yang dihadapi anggota organisasi khususnya dan generesi penerus pada umumnya;

g. Meningkatkan kualitas/prestasi anggota dalam berbagai bidang olah raga dan seni beladiri melalui pelatihan dan turnamen yang terprogram; h. Melestarikan budaya bangsa yang terdiri dari berbagai budaya yang relevan dengan ajaran agama Islam antara lain seni beladiri; i.

Bersama Departemen lain membina dan membentuk kader bangsa yang berkualitas prima;

j.

Mengadakan evaluasi kerja sebagai bahan pelaksanaan program selanjutnya;

k. Menyusun dan menyampaikan laporan secara periodik tentang perkembangan pelaksanaan program kepada Ketua; l.

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Peraturan Organisasi. Pasal 20

Tugas Departemen Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah: a. Menyusun rencana kegiatan di bidang Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka penjabaran Program LDII; b. Menampung, menganalisa, merumuskan berbagai pokok pemikiran/ gagasan/konsep di bidang Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia guna penyusunan kebijakan LDII; c. Menyusun rencana pelaksanaan kebijakan di bidang Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam rangka mewujudkan tujuan LDII; d. Melaksanakan kebijakan dan prioritas Program Kerja DPP LDII di bidang Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia; e. Melaksanakan penyuluhan hukum secara terpadu dengan instansi terkait antara lain pemerintah, kejaksaan, kepolisian dan instansi

239



lainnya dalam dalam berpartisipasi mewujudkan keluarga sadar hukum (kadarkum); f.

Menyelenggarakan bantuan hukum secara langsung dan/atau tidak langsung kepada anggota dan masyarakat;

g. Melaksanakan penilaian yuridis terhadap setiap delik dan atau peristiwa hukum lainnya yang sedang dan telah dihadapi serta menentukan langkah penanggulangan yuridisnya sesuai azas praduga tak bersalah, azas legalitas, dan azas hukum lainnya; h. Menghimpun dan menganalisis setiap delik dan peristiwa hukum lainnya yang sedang dan telah dihadapi organisasi sebagai bahan pertimbangan organisasi dalam menentukan kebijakan organisasi; i.

Bersama Departemen lain menyelenggarakan peningkatan kualitas kader, meningkatkan kesadaran kader terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik;

j.

Menyelenggarakan pembinaan legal drafter pada setiap jenjang untuk pengembangan produk hukum organisasi;

k. Melaksanakan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan tugas terhadap tiap kasus dan peristiwa hukum yang dihadapi dan pelaksanaan program departemen secara menyeluruh; l.

Menyusun dan menyampaikan laporan secara tertulis terhadap setiap kasus yang telah dan sedang dihadapi secara lengkap dan pelaksanaan program departemen baik reguler maupun irregular; dan

m. Melaksanakan tugas lain sesuai Peraturan Organisasi.

Pasal 21 Tugas Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga adalah: a. Menyusun rencana kegiatan di bidang Pemberdayaan Perempuan


240


dan Kesejahteraan Keluarga dalam rangka penjabaran Program LDII; b. Menampung, menganalisa, merumuskan berbagai pokok pemikiran/ gagasan/konsep di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga guna penyusunan kebijakan DPP LDII; c. Menyusun rencana pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga dalam rangka mewujudkan tujuan LDII; d. Melaksanakan kebijakan dan prioritas Program Kerja DPP LDII di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga; e. Meningkatkan kualitas perempuan sesuai peranannya sebagai pendamping suami; f.

Meningkatkan kualitas perempuan agar dapat berperan sebagai penerus keturunan;

g. Meningkatkan kualitas perempuan agar dapat berperan dengan baik sebagai pendidik anak; h. Meningkatkan kualitas perempuan agar dapat berperan dengan baik sebagai penatalaksana rumah tangga; i.

Meningkatkan kualitas perempuan agar dapat berperan sebagai penambah penghasilan keluarga;

j.

Meningkatkan kualitas perempuan agar dapat menjadi anggota masyarakat dan warga negara Indonesia yang baik;

k. Bersama biro yang lain meningkatkan kualitas generasi muda organisasi baik pria maupun perempuan sejak dini; l.

Bersama biro yang lain menciptakan keluarga sakinah (harmonis, bahagia dan sejahtera);

m. Mengadakan evaluasi terhadap hasil kerja Sistem Informasi sebagai bahan pertimbangan pelaksanaan program selanjutnya; n. Menyampaikan laporan secara periodik maupun insidential kepada Ketua; dan

241



o. Melaksanakan tugas lain sesuai Peraturan Prganisasi. Pasal 22 Tugas Departemen Pengabdian Masyarakat adalah: a. Melaksanakan kebijakan dan prioritas Program Kerja DPP LDII di Pengabdian Masyarakat; b. Menyelenggarakan komunikasi timbal balik dengan semua instansi dan lembaga negara dan masyarakat, secara horisontal, diagonal, dan vertikal. c. Menyusun materi dan mengkomonikasikan rencana kegiatan bidang Pengabdian Masyarakat untuk pencitraan yang lebih baik LDII; d. Menjaga dan meningkatkan hubungan baik untuk menjaga pencitraan yang telah dicapai sebagai kontribusi pada organisasi; e. Melaporkan setiap langkah dan perkembangan dari hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Umum/Ketua yang bersangkutan; f.

Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan organisasi. BAB V KOORDINASI WILAYAH Pasal 23

(1) Disamping tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 maka setiap Ketua-Ketua diberikan tugas lain bersama dengan Wakil Sekretaris Umum yang membidangi Pembinaan DPW LDII pada bidang tertentu dengan ketentuan sebagai berikut: a. Seorang Ketua mengkoordinasikan tugas-tugas DPP LDII meliputi: ...................Koordinasi Wilayah I (KORWIL I);


242


b. Seorang Ketua mengkoordinasikan tugas-tugas DPP LDII meliputi: ...................Koordinasi Wilayah II (KORWIL II); c. Seorang Ketua mengkoordinasikan tugas-tugas DPP LDII meliputi: ...................Koordinasi Wilayah III (KORWIL III); d. Seorang Ketua mengkoordinasikan tugas-tugas DPP LDII meliputi: ...................Koordinasi Wilayah IV (KORWIL IV); e. Seorang Ketua mengkoordinasikan tugas-tugas DPP LDII meliputi: ...................Koordinasi Wilayah V (KORWIL V); f.

Seorang Ketua mengkoordinasikan tugas-tugas DPP LDII meliputi: ...................Koordinasi Wilayah VI (KORWIL VI);

g. Seorang Ketua mengkoordinasikan tugas-tugas DPP LDII meliputi: ...................Koordinasi Wilayah VII (KORWIL VII); (2) Dalam menjalankan tugasnya, Ketua Koordinasi wilayah didampingi anggota pengurus DPP LDII lainnya dengan komposisi terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota. (3) Dalam rangka konsolidasi dan pembinaan di Wilayah, setiap Ketua bersama anggota Koordinasi Wilayah melaksanakan pembinaan wilayahnya dan berkoordinasi dengan DPW LDII dalam koordinasinya. (4) Penetapan Pimpinan dan Anggota Koordinasi Wilayah dituangkan dengan Keputusan DPP LDII. BAB VI TIM KERJA SEKRETARIS DAN BENDAHARA Pasal 24 Disamping tugas-tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 7, 8, 9 dan 10 Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara dan WakilWakil Bendahara merupakan satu kesatuan Tim Kerja dalam membantu pelaksanaan tugas Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan

243



Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Pasal 25 (1) Sekretaris dan Wakil-Wakil Sekretaris, Bendahara dan WakilWakil Bendahara merupakan satu kesatuan Tim Kerja, yang berfungsi mengolah bahan, mendinamisasikan kegiatan organisasi dalam rangka terjaminnya kelancaran pelaksanaan tugas organisasi sehari-hari. (2) Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Umum. BAB VII HUBUNGAN DENGAN DEWAN PENASIHAT Pasal 26 Dewan Penasihat LDII mempunyai tugas: (1) Secara kolektif memberikan saran dan nasihat tertulis maupun lisan kepada DPP LDII diminta maupun tidak diminta; (2) Memberi pertimbangan atas kebijakan eksternal yang bersifat strategis, yang akan ditetapkan oleh DPP LDII; (3) Saran, nasihat dan pertimbangan yang disampaikan Dewan Penasihat sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diperhatikan dengan sungguh-sungguh oleh DPP LDII; (4) Melaksanakan musyawarah sedikitnya empat kali dalam setahun untuk memberikan saran pendapat dan masukan pada DPP LDII; (5) Berhak menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPP LDII; dan (6) Menjadi unsur dalam dewan kehormatan terhadap sidang pelanggaran kode etik pengurus DPP LDII.


244


BAB VIII ORGANISASI OTONOM MAJELIS LEMBAGA, BADAN, DAN TIM KERJA ATAU KELOMPOK KERJA Pasal 27 Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia dapat membentuk organisasi otonom, majelis, lembaga, badan, kelompok kerja, kelompok kepakaran yang dipandang perlu sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi. Organisasi Otonom mempunyai tugas: (1) Mempersiapkan kaderisasi dan pembinaan anggota dalam struktur dan jenjang kepengurusan Organisasi Otonom yang tunduk dan berpedoman pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga LDII beserta peraturan pelaksanaan yang dituangkan dalam produk hukum Organisasi Otonom dan tidak bertentangan dengan organisasi induk LDII; (2) Melakukan kajian dan studi kelayakan terhadap kepentingan strategis untuk proses kaderisasi secara berjenjang Organisasi Otonom di daerah; (3) Melaksanakan kegiatannya Organisasi Otonom; (4) Melaporkan pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan pertanggungjawaban kepada secara berjenjang kepada organisasi induk; (5) Mengangkat, mengesahkan dan/atau memberhentikan kepengurusan Organisasi Otonom secara berjenjang sesuai dengan konstitusi Organisasi Otonom; (6) Petunjuk teknis mengenai Organisasi Otonom diatur dalam Peraturan Organisasi.

245



Pasal 28 Majelis mempunyai tugas: (1) Mempersiapkan dan memfasilitasi pembentukan majelis di lingkungan LDII secara berjenjang seseuai dengan kebutuhan; (2) Melakukan kajian dan studi kelayakan terhadap kepentingan strategis kebutuhan organisasi untuk proses pembentukan majelis; (3) Melaporkan pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan pertanggung-jawaban majelis secara berjenjang kepada organisasi induk; (4) Mengangkat, mengesahkan dan/atau memberhentikan kepengurusan majelis secara berjenjang sesuai dengan konstitusi Organisasi; (5) Petunjuk teknis mengenai majelis diatur dalam Peraturan Organisasi. Pasal 29 Lembaga mempunyai tugas: (1) Melaksanakan sebagian tugas dan/atau kebijakan DPP LDII di bidang kelembagaan yang dibentuk berdasarkan kebutuhan tertentu; (2) Memfasilitasi, mempersiapkan dan mengusulkan pembentukan lembaga secara berjenjang kepada organisasi induk; dan (3) Mengusulkan hasil kerja fasilitasi pembentukan struktur dan kepengurusan serta susunan keanggotaan Lembaga kepada organisasi induk sesuai dengan peraturan organisasi tentang pembentukan Lembaga.


246


Pasal 30 Badan mempunyai tugas: (1) Melaksanakan sebagian tugas dan/atau kebijakan DPP LDII dengan Badan yang dibentuk berdasarkan kebutuhan tertentu; (2) Memfasilitasi, mempersiapkan dan mengusulkan pembentukan Badan secara berjenjang kepada organisasi induk; dan (3) Mengusulkan hasil kerja fasilitasi pembentukan struktur dan kepengurusan serta susunan keanggotaan Badan kepada organisasi induk sesuai dengan peraturan organisasi tentang pembentukan Badan. Pasal 31 Kelompok Kerja mempunyai tugas: (1) Anggota Tim Kerja atau Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (1) terdiri dari kader-kader Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang penetapannya diusulkan oleh Koordinator Bidang melalui Sekretaris untuk selanjutnya dibahas bersama dengan Ketua Koordinasi Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Kaderisasi (OKK) dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia. (2) Setiap Tim Kerja atau Kelompok Kerja berjumlah sesuai kebutuhan yang masa baktinya disesuaikan dengan masa bakti Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia. (3) Apabila diperlukan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia dapat membentuk Panitia/Tim/Satuan Tugas untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu. Panitia/Tim/Satuan Tugas sebagaimana dimaksud, bersifat tidak tetap dan keanggotaannya di usulkan melalui Sekretaris untuk kemudian diolah bersama dengan Ketua Koordinasi Bidang Organisasi,

247



Keanggotaan dan Kaderisasi (OKK) dan Ketua Koordinasi Bidang terkait yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia. BAB IX RAPAT-RAPAT DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN Bagian Pertama Pasal 32 Untuk mencapai dayaguna dan hasilguna yang sebesar-besarnya, maka rapat-rapat Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia. dibagi menjadi : a. Rapat Pengurus Pleno; b. Rapat Pengurus Harian Diperluas; c. Rapat Pengurus Harian; d. Rapat Terbatas. Pasal 33 (1) Rapat Pengurus Pleno dihadiri oleh semua Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia. (2) Rapat Pengurus Harian Diperluas dihadiri oleh Pengurus Harian ditambah dengan Ketua-Ketua Departemen. (3) Atas undangan Rapat Pengurus Harian Diperluas dapat dihadiri oleh Wakil Ketua atau Anggota Departemen yang terkait. (4) Rapat Pengurus Harian dihadiri oleh : a. Ketua; b. Wakil-Wakil Ketua; c. Sekretaris;


248


d. Wakil-Wakil Sekretaris; e. Bendahara; f.

Wakil-Wakil Bendahara.

(5) Atas undangan, Rapat Pengurus Harian dapat dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Departemen tertentu sesuai dengan masalah yang dibicarakan. (6) Rapat Terbatas ialah rapat yang dilakukan oleh Ketua dengan mengundang Pengurus terkait untuk mengkoordinasikan sesuatu hal yang khusus dan dipertanggungjawabkan pada Rapat Pleno. Pasal 34 (1) Rapat Pengurus Pleno dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam tiga bulan. (2) Rapat Pengurus Harian Diperluas dilakukan sesuai kebutuhan. (3) Rapat Pengurus Harian dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu bulan. (4) Rapat Terbatas dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. Pasal 35 Selain dari rapat-rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, 34, dan 35, dapat diadakan rapat-rapat lain yang diselenggarakan oleh Koordinasi Bidang, Koordinasi Pusat dan Biro sesuai dengan tugas masing-masing. Pasal 36 Rapat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 30, 31, dan 32 dipimpin oleh Ketua atau salah seorang Wakil Ketua sesuai dengan pembagian tugas dan didampingi oleh Sekretaris atau salah seorang Wakil Sekretaris yang ditugaskan untuk itu.

249



Bagian Kedua Pasal 37 (1) Rapat Pengurus Harian berwenang untuk : a. Mempersiapkan kebijakan untuk mendapatkan keputusan Rapat Pengurus Pleno atau Rapat Pengurus Harian Diperluas; b. Menyusun dan menetapkan program mendesak yang diperlukan Lembaga Dakwah Islam Indonesia . c. Mengambil keputusan dalam rangka melaksanakan keputusan Rapat Pengurus Pleno dan Rapat Pengurus Harian Diperluas; d. Mengambil keputusan lainnya dalam rangka pelaksanaan ketentuan/peraturan organisasi sejauh bukan menjadi wewenang Rapat Pengurus Harian Diperluas dan Rapat Pengurus Pleno; e. Setiap putusan Rapat Pengurus Harian dilaporkan ke Rapat Pengurus Pleno dan Pengurus Harian Diperluas berikutnya untuk disahkan sebagai Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia. (2) Rapat Pengurus Harian Diperluas berwenang untuk : a. Menetapkan keputusan dan kebijakan sebagai pelaksanaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusankeputusan Musyawarah Nasional, Musyawarah Luar Biasa, Rapat Pimpinan Nasional, Rapat Kerja Nasional dan keputusankeputusan Musyawarah Pusat, Rapat Kerja Pusat dan Rapat Pimpinan Pusat; b. Mengambil putusan tentang sesuatu yang perlu dikoordinasikan dengan Ketua-Ketua Departemen; c. Mempersiapkan kebijakan yang akan dibahas di Pengurus Pleno; d. Mengambil keputusan lainnya dalam rangka pelaksanaan peraturan organisasi sejauh bukan menjadi wewenang Pengurus Pleno.


250


(3) Rapat Pengurus Pleno berwenang untuk : a. Merangkum rencana kerja dari seluruh Departemen; b. Mengesahkan Susunan dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten/Kota; c. Menerima laporan hasil putusan Rapat Pengurus Harian dan Rapat Pengurus Harian Diperluas; d. Mengambil keputusan tentang rencana yang dipersiapkan oleh Rapat Pengurus Harian dan atau Rapat Pengurus Harian Diperluas; e. Menetapkan keputusan lain yang dianggap perlu. (4) Rapat Terbatas berwenang untuk mengambil putusan tentang hal-hal yang dipersiapkan untuk dibahas pada Rapat Harian. (5) Dalam keadaan mendesak, hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diputuskan oleh Ketua yang kemudian disampaikan dan disahkan pada Rapat Pengurus Pleno berikutnya. Pasal 39 Keputusan Rapat-Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dan apabila berdasarkan musyawarah tidak tercapai, maka keputusan dapat diambil melalui pemungutan suara. BAB X HUBUNGAN KERJA ANTARA DEWAN PIMPINAN PUSAT DENGAN DEWAN PIMPINAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Pasal 39 Hubungan kerja antara Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia dengan Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Dakwah

251



Islam Indonesia Kabupaten/Kota se Indonesia dilaksanakan oleh unsur Ketua, unsur Sekretaris, unsur Bendahara, dan Departemen menurut bidangnya masing-masing sesuai dengan petunjuk Ketua. Pasal 40 Biro dapat berhubungan dengan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kabupaten/Kota sesesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dibawah Koordinasi Wakil Ketua yang membidangi. Pasal 41 Laporan pelaksanaan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan 38 disusun dalam Koordinasi Bidang yang bersangkutan dan dilaporkan melalui Sekretaris kepada Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia, baik secara berkala maupun apabila diminta sewaktu-waktu. BAB XI SURAT-SURAT Pasal 42 (1) Semua surat masuk dan keluar melalui Sekretariat dan dicatat dengan tertib di Sekretariat. (2) Semua anggota Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang menerima surat yang berhubungan dengan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia agar mencatatkan ke Sekretariat sesuai dengan tata cara yang ditentukan. (3) Surat masuk disampaikan oleh Sekretariat kepada Pengurus


252


Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang bersangkutan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua atau Sekretaris; (4) Pengiriman surat-surat dilakukan melalui Sekretariat. (5) Pengiriman surat dari dan untuk Dewan Pimpinan Lembaga Dakwah Islam Indonesia sesuai tingkatannya dilakukan menurut hirarkhi, kecuali dalam keadaan sangat penting dan mendesak dapat dilakukan melampaui hirarki dengan mengirimkan tembusan kepada Dewan Pimpinan di atas/di bawahnya. Pasal 43 (1) Semua surat ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris, dengan ketentuan: a. Dalam hal Ketua berhalangan, maka surat tersebut ditandatangani oleh Wakil Ketua yang ditunjuk oleh Ketua; b. Dalam hal Sekretaris berhalangan, maka surat tersebut ditandatangani oleh Wakil Sekretaris yang ditunjuk oleh Sekretaris. (2) Surat-surat yang bersifat mengatur seperti Surat Keputusan, Peraturan Organisasi, Instruksi/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis harus ditanda tangani Ketua dan Sekretaris. (3) Surat biasa seperti Undangan, Telegram, Radiogram, Teleks, Airgram, Faksimili, Surat Permohonan kepada perorangan atau institusi, Surat Pemberitahuan, Surat Edaran dan Pengumuman yang semuanya bersifat internal cukup ditandatangani Sekretaris. (4) Surat-surat yang sifatnya spesifik dan internal seperti keperluan KORBID, KORDA, cukup ditandatangani oleh Ketua yang membidangi atau pejabat yang mempunyai dan diberi wewenang untuk itu serta dilaporkan pada Ketua. (5) Surat-surat mengenai keuangan hanya dapat ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.

253



BAB XII KEUANGAN Pasal 44 (1) Sumber keuangan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia diperoleh dari: a. Modal pertama pada waktu mendirikan organisasi; b. Sumbangan yang sifatnya tetap atau tidak tetap dan tidak mengikat; c. Sodaqoh, wasiat, hibah dan athiyah dari orang per orang, masyarakat, lembaga baik instansi pemerintah maupun swasta; d. Dana-dana yang diperoleh dari usaha lain yang sah; (2) Keuangan yang diperoleh dari sumber keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bendahara dan dilaporkan kepada Sekretaris dan Ketua. (3) Semua pemasukan dan pengeluaran Keuangan organisasi dipertanggung-jawabkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia pada rapat pleno rutin dan Musyawarah Pusat dan apabila diperlukan dilaporkan kepada Instansi yang berwenang menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. (4) Usaha-usaha untuk memperoleh keuangan harus dengan persetujuan Ketua, dan surat-surat yang berkaitan dengan permohonan keuangan harus ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris. (5) Setiap lalu lintas atau perkembangan keuangan harus dilaporkan kepada Ketua secara periodik atau sewaktu-waktu. (6) Audit keuangan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia dapat dilakukan sesuai kebutuhan.


254


Pasal 45 (1) Pengeluaran untuk keperluan belanja rutin dilaksanakan oleh Bendahara sesuai dengan anggaran belanja yang ditentukan; (2) Pengeluaran lainnya dalam hal mendukung kegiatan organisasi hanya dapat dilakukan oleh Bendahara setelah mendapatkan persetujuan/ perintah secara tertulis dari Ketua. Pasal 46 (1) Semua keuangan Lembaga Dakwah Islam Indonesia disimpan dalam Bank Syariah dan atau disimpan oleh bendahara yang ditentukan sesuai saran dan petunjuk Ketua; (2) Cheque pengambilan uang dari Bank untuk keperluan belanja rutin ditandatangani oleh Bendahara bersama dengan Ketua; (3) Cheque pengambilan uang dari Bank untuk keperluan lainnya ditandatangani oleh Ketua dan Bendahara; (4) Apabila Ketua berhalangan, Ketua dapat menunjuk Sekretaris dan Bendahara dan apabila Sekretaris berhalangan Ketua dapat menunjuk Bendahara; (5) Penunjukan sebagaimana dimaksud ayat (4) dinyatakan secara tertulis dalam bentuk Surat Kuasa dengan materai secukupnya. BAB XIII DISIPLIN DAN SANKSI Pasal 47 (1) Setiap Anggota Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia diwajibkan untuk membuat pernyataan kesediaan

255



secara tertulis untuk duduk sebagai Anggota Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia. (2) Setiap Anggota Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia wajib untuk menghadiri rapat-rapat atas undangan dan melaksanakan penugasan atau kegiatan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia kecuali dengan alasan yang dapat diterima dan sedapat mungkin dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis. (3) Ketidakhadiran memenuhi undangan rapat, penugasan atau kegiatan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut diberikan peringatan secara tertulis setelah dilaporkan dalam Rapat Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia. (4) Anggota Pengurus yang tidak mengindahkan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dikenakan sanksi pergantian kepengurusan antar waktu atas jabatan yang bersangkutan melalui Rapat Pengurus Pleno Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia. (5) Anggota Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia, yang karena sikap dan tindakannya mencemarkan nama baik atau melanggar peraturan dan kebijakan organisasi akan dikenakan sanksi yang akan ditentukan melalui Rapat Pengurus Pleno Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia sesuai ketentuan Peraturan Organisasi. BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 48 (1) Keterangan pers yang berkaitan dengan Dewan Pimpinan Pusat


256


Lembaga Dakwah Islam Indonesia dilakukan oleh Ketua. (2) Anggota Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia dapat memberikan pernyataan dan keterangan pers atas nama Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia terhadap sesuatu per masalahan atas dasar penugasan/keputusan Rapat Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia dan atau dalam rangka penjelasan yang terkait dengan bidang tugasnya serta dilarang memberikan pernyataan dan keterangan pers diluar bidang tugasnya atas nama Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Pasal 49 (1) Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia dapat bekerjasama dengan lembaga pemerintahan, organisasi sosial kemasyarakatan/lembaga-lembaga dengan prinsip saling menghargai dan saling menguntungkan. (2) Kerjasama Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia dengan lembaga pemerintahan, organisasi sosial kemasyarakatan dan lembaga-lembaga lainnya dilakukan melalui pelaksanaan progam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (3) Pengaturan lebih terperinci tentang hubungan dengan organisasi kemasyarakatan akan disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Organisasi. Pasal 50 Dalam melaksanakan tugas organisasi, Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia dibantu sepenuhnya oleh Sekretariat, organisasi Sekretariat dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia ditetapkan sesuai dengan Peraturan Organisasi.

257



Pasal 51 (1) Untuk menjaga kesinambungan aktivitas organisasi dan sebagai salah satu parameter untuk menilai/mengukur aktivitas seorang kader, maka kepada masing-masing Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia diberikan Tugas Piket yang diatur secara bergilir. (2) Pengaturan piket sebagaimana dimaksud ayat (1) akan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia. BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 52 (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Kerja ini akan diatur lebih lanjut oleh Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Organisasi. (2) Apabila dipandang perlu, Peraturan Tata Kerja ini diadakan perubahan untuk disesuaikan dengan Peraturan Organisasi atau Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Pasal 53 Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.


258




259

Sekretaris Umum,



STRUKTUR ORGANISASI DEWAN PIMPINAN PUSAT LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA MASA BAKTI 2011-2016

Lampiran Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua Sekretaris Wakil Sekretaris Wakil Sekretaris Wakil Sekretaris Anggota: 1

DEWAN PENASEHAT PUSAT : KH. Kasmudi Ashshidiqi, S.E., M.Ak. : Dr. H. Bambang Kusumanto, M.A. : Ir. H. Kemal Mertohadidjojo, M.B.A., M.Sc. : H. Ahmad Alfurqon Ngaino, S.H., M.M. : KH. Edy Suparto, S.Pd.I. : KH. Abdul Syukur KH. Abdul Hakim Mulyono, Bc.TT. KH. Sholihun Ir. H. Musyanif Drs. H. RBM Rofik Kusumodilogo, S.H., M.M.

MAJELIS AL-TAUJIH WA AL-IRSYAD

: KH. Kasmudi Ash shidiqi, S.E., M.Ak. : KH. Saifuddin, ES. S.Pd.I. : KH. KHolil Bustomi Al-Hafidz : KH. Abdul Aziz Ridwan Al-Hafidz : KH. Muhammad Fadeli AS. : KH. Aceng Karimullah, BE., S.E. : KH. Ritafa Zunit Saifullah, S.Pd.I. : KH. Syaiful Akbari Hafiluddin, S.Pd.I. : 1. KH. Abdussobur Ridwanillah. S.P.d.I. 2. KH. Abdul Hakim Mulyono, Bc,TT. 3. KH. Sholihun Usman 4. KH. Muhammad Thohir Abdussalam 5. KH. Ikhwan Abdillah, S.H., M.M. 6. KH. Abdurrahman Fawaz, S.Pd.I. 7. KH. M. Taufiqurrahman, S.Pd.I. 8. KH. Wahyu Abdurrahman, S.Pd.I. 9. KH. Abdul Fatah, S.Pd.I. 10. KH. Abdulloh Mas’ud Al-Hafidz 11. KH. Saifurrohman N.H. Al-Hafidz 12. KH. Abdul Barri, B E S, Al-Hafidz 13. KH. Ahmad Fawaz Al-Hafidz 14. KH. M. Irsyad Rosyidi, S.Pd.I. 15. KH. A.R Amirudin, BA. 16. KH. Ubaidillah Al Hasaniy, S.E., M.H.I. 17. KH. Rizqon Nawaf P.J.

Ketua Wakil Ketua Wakil Ketua Sekretaris Wakil Sekretaris Anggota

`

DEWAN PAKAR


SEKRETARIS UMUM H. Dody Taufiq Wijaya, Ak., M.Com.

BENDAHARA UMUM H. Moch. Sidik Waskito, B.Sc.

WAKIL SEKRETARIS UMUM

WAKIL BENDAHARA UMUM H. Ide Kusnadi, BA.

Drs. H. Iskandar Siregar, M.Si.

H. A.A. Ngurah Bagus Samudra Aryawan, S.E. H. Jerry, S.E.

H. Eddy Supriady, S.Kom., M.M. Drs. H. Basseng, M.Ed. H. Hasim S.E., S.H. Drs. H. Bashori, M.M. Bambang Raditya Purnomo, S.E., S.S., M.M. Ibnu Anwarudin, S.H., M.H.

KETUA

KETUA

Ir. H. Chriswanto Santoso, M.Sc.

KETUA Ir. H. Rathoyo Rasdan, M.B.A.

KETUA Dr. Ir. H. Shobar Wiganda, M.Agr.Sc.

KETUA H. Edwin Sumiroza

a. Departemen Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi

b. Departemen Pendidikan Agama dan Dakwah

c. Departemen Pendidikan Umum dan

d. Departemen Pengabdian Masyarakat

e. Departemen Pemuda, Kepanduan, Olahraga, dan Seni Budaya

H. Rully Kuswahyudi, S.Sos.

KH. Aceng Karimullah, BE., S.E.

Dr. Sarji, S.H., M.Pd.

H. Ruly Siswa Bernaputra

Ir. H. Adityo Handoko, M.M.

Anggota: KH. Dawam Habibullah KH. Abdul Azis Ridwan Al-Hafidz KH. Hafiludin KH. Abdusshobur Ridwanillah, S.Pd.I. KH. Muhammad Taufiqurrahman KH. A. R. Amirudin, BA KH. Ubaidillah Al Hasaniy, S.E., M.H.I. KH. Muhammad Irsyad Rosyidi H. Dwi Pramono, A.Md. H. Wilnan Fatahilah, S.H.I. H. Moh. Rois Udin H. Dave Ariant Yusuf Wicaksono, S.Pd.I.

KELOMPOK KERJA PENINGKATAN USAHA BERSAMA

KETUA UMUM

Ir. H. Prasetyo Sunaryo, M.T.

Anggota: H. Didik Tondo Susilo, S.H., M.Si. Rioberto Sidauruk, S.H., M.H. H. Nurasid, S.H. H. Bayu Afiudin, S.E. Ir. H. Paidjo Drs. H. Teteng Jumara, M.M.

SATUAN KOMUNITAS PRAMUKA SEKAWAN PERSADA NUSANTARA

KETUA Drs. H. M. Hidayat Nahwi Rasul

KETUA Prof. Dr. Ir. H. Sudarsono, M.Sc.

KETUA H. Ashar Budiman,S.E.

KETUA H. Supriasto, SH., M.H.

KETUA H. Achmad Kuntjoro, S.E., M.B.A.

f. Departemen Hubungan Antar Lembaga dan Hubungan Luar Negeri

g. Departemen Komunikasi, Informasi dan Media

h. Departemen Litbang, IPTEK, Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

i. Departemen Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat

j. Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia

k. Departemen Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga

H. Tri Gunawan Hadi, S.Sos., S.Pd.I.

H. Muhammad Ied, S.E.

Ir. H. Budirama Natakusuma, M.M.

Dr. H. Ardito Binadi, S.E.

Drs. H. Subiyanto,S.H., M.Hum., M.Kn.

KETUA

Ir. H. Teddy Suratmadji, M.Sc.

Anggota: H. Ponco Budiman, S.Sos. Joko Susilo, S.T. dr. Romadona Triada H. Hasan Yuswadi, S.H. H. Purwadi, S.H. Dra. Hj. Ernawati Ir. H. Darwis Haji Ali

Anggota: Dr. Ir. H. Rorim Pandey Dra. Hj. Nana Maznah, M.Psi. Drs. H. Budiyono, M.Si. Drs. H. Bambang Purnomo, M.M. Drs. H. Edi Rachman, M.Kes. H. Budi Susila Shobariyadi, Bc.Kom. Thonang Efendi, S.T.P.

I. Bidang Konsepsi Pembangunan II. Bidang Pertanian dan Perkebunan III. Bidang Kesehatan, Gizi, Pangan, Farmasi dan Kedokteran IV. Bidang Sumberdaya Alam, Kehutan dan Lingkungan Hidup V. Bidang Energi VI. Bidang Perindag VII. Bidang Pendidikan VIII. Bidang Komunikasi dan TIK IX. Bidang Manajemen dan Keuangan X. Bidang Psikologi XI. Bidang Sospolbud XII. Bidang Kelautan & Perikanan XIII. Bidang Hukum dan Perundang-Undangan XIV. Bidang Infrastruktur

Anggota: Hj. Aselina Endang M.B.A. Ludhy Cahyana, S.Sos. H. Joko Haryanto, S.E. Ir. H. Wahyu Dirgantoro H. Lukman Abdul Fatah, S.Si. Arifin Rusdi, S.Ag. Eko Mugiyanto, S.Pd.I. Anggota: Herlan Maulana Muhammad, S.Sos. H. Semoga Jaya MS, Bc.KU. Ridwan Ika Purwoko, S.Kom. Yusuf Wibisono, S.Kom. Riaman Oesman, S.H. M. Rosyid A.Md. Anggota: Hj. Ida Daniar Royani M. Noerwahyudin, S.T. H. Satya Trisna Jaya, S.E., M.B.A. H. Agus Mundjahit, BA. Dr. Ir. H. Rajab Tampubolon H. Roys Sulistyo, S.T., M.M. H. Anto Juma’in, S.E., S.Pd.I. Hj. Surya Wardhani

Ir. Hj. Sri Ashar, M.Si.

Anggota: H. Rusman Hidayat, S.H. Hj. Wa Ode Nur Zainab, S.H. H. Hari Sumiarto, S.H. H. Rizon Alisyahbana, S.H. Hery Kurniadhy, S.H. Subatriyah, S.H., M.Kn.

Anggota: Dr. H. Amir Musadad, M.Sc. Ir. H. Kemal Pasya Ir. Ahmad Fauzi Abdillah Ir. H. Joy Nugroho, M.Eng. Pahala Sibuea, S.Kom. Mohammad Ilham Siddiq, S.Kom. Dra. Hj. Erni Suhaina Ilham Fadzry

Anggota: S.H., M.H. Hj. Andi Datja Prof. Dr. drg. Hj. Sri Sp.Per i Dr. Hj. Ade Ariyanto, Ph.D., Psikolog Hj. Suzana Rudi Ir. Hj. Amantari S.Psi., M.Psi. Dewi Ilma Dr. Ir. Dedin Finatsyiatul Rosida, M.Kes. Hj. Sabariah Wuryanto, S.Psi.

Anggota: H. Muhammad Taufik Darmansyah, S.E. H. Andri Krisnanto, S.E., MSM. Ir. H. Wildy H. Wira Supardi, S.E. Ir. H. Nasrul Fatah, M.T. H. Arie Wibisono, Ak., M.B.A. H. Samsul Ramadhan, A.Md. H. Dawud Abdurrahman, S.T.

DEWAN PAKAR I. Bidang Konsepsi Pembangunan : 1. Dr. Sanusi Fattah 2. Dr. Ardito Binadi 3. Brigjend TNI (Purn) Ir. H. Agus Susarso, M.Eng., M.Sc. 4. Dr. H. Bambang Kusumanto, M.Sc II. Bidang Pertanian dan Perkebunan: 1. Prof. Dr. H. Jamsari 2. Ir. Arief Iswanto, M.Sc. 3. Prof. Dr. Satrias Ilyas 4. Dr. Kris Purnama Chandra, M.Sc. III. Bidang Kesehatan, Gizi, Pangan, Farmasi dan Kedokteran: 1. Prof. Dr. dr. H. Ariyanto Harsono, SP 2. Dr. Dedin Finatsyatul Rosida,, M.Kes. 3. Prof. Dr. dr. Dadang Syarif hidayat 4. Prof. Dr. drg. Hj. Sri Oktawati, Sp.Peri 5. Prof. Dr. H. Karsono, M.Sc. IV. Bidang Sumberdaya Alam, Kehutan dan Lingkungan Hidup: 1. Dr. Darji 2. Dr. H. Rajab Tampubolon 3. Dr. Ir. Hj. Rukmini AR., M.Si. V. Bidang Energi : 1. Prof. Dr. Rudy 2. Dr. H. Wahyudi, M.Sc.

M.Sc.

VI. Bidang Perindag : 1. Ir. H. Zainal Asyikin Abbas 2. Dr. H. Agita Muhammad, M.Sc. 3. KH. Muhammad Thohir Abdussalam VII. Bidang Pendidikan: 1. Drs. H. Achmad Suarno, M.M., Ph.D. 2. Prof. Dr. H. Tirta 3. Drs. H. Thoyibun, M.Pd. 4. Prof. Dr. H. Hariyanto, M.Pd. VIII. Bidang Komunikasi dan TIK: 1. Ir. H. Wahyu Dirgantoro 2. Hj. Endang Tri Aselin, M.B.A. S.Si. 3. H. Lukman Abdul 4. Dr. Joko Susanto IX. Bidang Manajemen dan Keuangan: 1. H. Achmad Kuntjoro, S.E., M.B.A. 2. H. M. Taufik Dharmansyah, S.E. X. Bidang Psikologi: 1. Dr. Ade Amarina Arianto, M.Sc. 2. Drs. Hj. Nana Maznah, M.Si. M.Si. 3. Dra. Hj. Sri 4. Dra. Hj. 5. Dewi Ilma S.Psi., M.Psi. XI. Bidang Sospolbud: 1. Prof. Dr. H. Singgih Tri Sulistyo, M.Hum. 2. Laksma TNI (Purn) Dr. Ir. H. Udan Biantoro 3. Laksda TNI (Purn) H. Sugiyono, S.E., S.IP. XII. Bidang Kelautan & Perikanan: 1. Ir. Iwan Mulyana, M.M. 2. Ir. Basyari, M.Si. 3. Ir. Maman Surahman, M.Si. 4. Ir. Turitan Indrayo, M.Eng. XIII. Bidang Hukum dan Perundang-Undangan: 1. Drs. H. Subianto, S.H., M.Hum., M.Kn. 2. Dadang Fuad, S.H. 3. Nurhadi, S.H., M.Kn. 4. Drs. H. RBM Rofiq Kusumodilogo, S.H., M.H. 5. Dr. Yuli XIV. Bidang Infrastruktur: M.Sc. 1. Dr. Arie 2. Ir. H. Timmy 3. Dr. Imam Suprayogi



(LDII)


KEPUTUSAN RAPAT KERJA NASIONAL LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA NOMOR : 16 TAHUN 2012 tentang PERATURAN ORGANISASI PRINSIP-PRINSIP DAKWAH LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA


Menimbang: a.

bahwa untuk melaksanakan hasil Keputusan MUNAS VII Tahun 2011 di Surabaya, khususnya Keputusan MUNAS VII Tahun 2011 Nomor : KEP - 06 / MUNAS VII LDII / III / 2011 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia Pasal 11 Anggaran Dasar Lembaga Dakwah Islam Indonesia, dan pasal 51 Anggaran Rumah Tangga


260


Lembaga Dakwah Islam Indonesia, maka perlu adanya tindak lanjut pelaksanaan dengan Keputusan Rapat Kerja Nasional; b.

bahwa untuk memberikan petunjuk teknis kepada seluruh tingkat kepengurusan organisasi dalam melakukan dakwah, perlu peraturan organisasi;

c.

bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rapat Kerja Nasional tentang Peraturan Organisasi Prinsip-Prinsip Dakwah Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

Mengingat :

1.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan;

2.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Undang - undangan;

3.


Tahun

1985

tentang

Organisasi

Kemasyarakatan; 4.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986 tentang Ruang Lingkup, Tata Kerja, Pemberitahuan Kepada Pemerintah, Tentang Papan Nama Dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan;

5.


6.


261



Rencana Strategi Lembaga Dakwah Islam Indonesia; 7.


8.

Pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU18.A.H.01.06. Tahun 2008 tentang pengesahan Akte Pendirian Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagai badan Hukum.

9.

Keputusan Rapat Kerja Nasional (LDII) Nomor 084/KEP/DPP LDII/IX/1994 Tentang PrinsipPrinsip Dakwah Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

Memperhatikan:

a.

Usul, saran dan pendapat yang

berkembang dalam rapat-rapat komisi yang membahas materi tentang Prinsip-Prinsip Dakwah Lembaga Dakwah Islam Indonesia; b. Usul, saran, pendapat dan tanggapan atas laporan hasil sidang komisi dalam rapat paripurna. MEMUTUSKAN Menetapkan :

KEPUTUSAN RAPAT KERJA NASIONAL LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TENTANG PERATURAN ORGANISASI PRINSIPPRINSIP DAKWAH LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA;


262


Pasal 1 Dalam melaksanakan dakwah, seluruh pengurus dan warga pada semua tingkat kepengurusan organisasi wajib berpedoman pada prinsip-prinsip dakwah yang mengatur pelaksanaan dakwah untuk melandasi seluruh aspek kegiatan dakwah. Pasal 2 Prinsip-prinsip dakwah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 meliputi prinsip: a) Ihsan, b) Uswatun hasanah, c) Ikhlas, d) Akhlaqul Karimah, e) Tasamuh, f) Tabsyir, g) Tadarruj, h) Al-Wahidah, i) Al-Binaa, j) AsySyuro, k) Al-Wathoniyah, l) Al-'alaam, dengan penjelasan sebagaimana pada lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Pasal 3 Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Bogor Pada tanggal : 12 April 2012 Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia Ketua Umum,


263

Sekretaris Umum,




Lampiran IV : Prinsip-PrinsipDakwah Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Peraturan Organisasi Nomor : 17 Tahun 2012 Tanggal : 12 April 2012

PRINSIP-PRINSIP DAKWAH LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (LDII) I.

Pendahuluan Islam adalah agama yang mengajarkan dan mengajak umat

manusia kepada kebaikan dan keluhuran nilai-nilai kemanusiaan melalui ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW selaku Nabi terakhir yang menyempurnakan ajaran-ajaran agama sebelumnya. Sejak terutusnya Nabi Muhammad, beliau mendapat tugas dari Allah SWT untuk menyeru dan menyampaikan dasar-dasar kebaikan serta keluhuran budi pekerti kepada semua umat hingga akhir zaman.

Artinya : Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan untuk umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui. (QS 34 Saba' : 28) Sebagai agama yang bersifat universal, maka umat Islam mempunyai kewajiban moral untuk melanjutkan dan melaksanakan misi dan tugas kerasulan kepada semua umat manusia hingga akhir


264


zaman agar umat manusia berada dalam kefitrahan sebagai hamba Allah SWT. Islam merupakan agama dakwah, agama yang peduli terhadap keadaan dan perubahan dinamika masyarakat. Kepedulian tersebut dimanifestasikan dengan kegiatan amar ma'ruf nahi munkar yang disebutkan di dalam kitab suci Al-Qur'an. Berdasarkan kajian ayat-ayat Al-Qur'an tentang amar ma'ruf nahi munkar maka Lembaga Dakwah Islam Indonesia menilai kegiatan amar ma'ruf nahi munkar wajib untuk dilakukan oleh segenap umat Islam guna menuju keislahan dan kefitrahan manusia. II. Pandangan Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tentang Urgensi Dakwah Dakwah merupakan suatu kegiatan yang sangat mulia dan terpuji guna meneruskan dan melestarikan ajaran-ajaran Islam yang penuh dengan nilai-nilai kebaikan kepada masyarakat luas, sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang aman, tentram, damai, sejahtera dan bahagia. Islam sebagai agama yang terbaik sepanjang zaman sangat mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan yang beradab, sehingga terwujud suatu kehidupan masyarakat yang berakhlaqulkarimah, sebagaimana firman Allah SWT:

Artinya : Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. (QS 3 Ali Imran : 110)

265



Di tengah terjadinya dekadensi nilai-nilai kemanusiaan dan akhlak yang terjadi pada saat ini seperti maraknya penyalahgunaan narkoba, kekerasan, dan merebaknya krisis kejujuran, maka Lembaga Dakwah Islam Indonesia menilai sangatlah penting apabila kegiatan dakwah lebih digencarkan lagi. Segenap umat Islam terutama para da'i harus merasa terpanggil dan merasa berkewajiban untuk memperbaiki kehidupan masyarakat di sekitarnya. Sudah saatnya para da'i untuk berani mengajak pada kebaikan dan mencegah dari kemunkaran kepada segenap masyarakat yang akhir-akhir ini mengalami berbagai gejolak sosial. Firman Allah SWT:

Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, merekalah orang-orang yang beruntung. (QS 3 Ali Imran: 104) Rasulullah bersabda dalam sebuah hadits berikut ini:

Artinya: Barang siapa yang melihat suatu kemunkaran maka hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan lisannya, jika tidak mampu maka (tolaklah) dengan


266


hatinya dan hal tersebut adalah selemah-lemahnya iman. (HR Muslim). Mengingat betapa pentingnya kedudukan dakwah di dalam perbaikan kondisi masyarakat, maka Lembaga Dakwah Islam Indonesia berpandangan bahwa kegiatan dakwah menjadi syarat mutlak yang harus dikerjakan dan diprioritaskan dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya sebagaimana yang telah diamanatkan dalam butir-butir Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Oleh karena itu sudah sepantasnya kegiatan dakwah menjadi perhatian semua pihak agar menjadi sebuah proyek besar di negeri ini. Suatu negeri yang tidak peduli terhadap keburukan rakyatnya maka kehancuran tinggal menunggu waktu. Sebagaimana firman Allah SWT. :

Artinya: Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israil dengan lisan Daud dan Isa putera Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka tidak saling melarang tindakan munkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. (QS 5 Al-Maidah: 78-79)

267



III. Pandangan Lembaga Dakwah Islam Indonesia Tentang Pengertian, Tujuan dan Fungsi Dakwah. a.

Pengertian Dakwah

Dakwah secara lughawi berasal dari bahasa Arab ______ (yang artinya seruan, panggilan atau undangan. Secara istilah, kata dakwah berarti menyeru atau mengajak manusia untuk mengerjakan kebaikan dan menjauhi kemunkaran sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan rasul-Nya di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits agar manusia mendapatkan kemaslahatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dakwah dapat juga diartikan sebuah usaha penyebaran ajaran agama Islam terhadap umatnya yang telah diamanatkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya guna meraih predikat sebagai umat yang terbaik di antara umat yang lainnya sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 110 tersebut di atas. b.

Tujuan Dakwah 1. Mengubah pandangan hidup manusia. Dakwah bertujuan untuk menyadarkan manusia akan arti hidup yang sebenarnya.

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu/memperbaiki keadaanmu. (QS 8 Al-Anfal: 24) 2. Mengeluarkan manusia dari alam kegelapan menuju alam cahaya. Berdasarkan firman Allah:


268


Artinya : Alif Laam Raa. Ini adalah kitab yang Kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin tuhan mereka, (yaitu) menuju jalan Tuhan Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. (QS 14 Ibrahim: 1). 3. Mengajak kepada seluruh umat Islam untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar kepada siapapun, kapanpun, di manapun, hingga tercipta kehidupan masyarakat yang Islami. 4. Menyerukan orang Islam agar menyebarkan dan mengembangkan agama Islam kepada umat manusia yang lainnya, sehingga agama Islam sebagai rahmatan lil 'alamin dapat dirasakan oleh hamba Allah yang mencari petunjuk-Nya. 5. Membentuk individu dan masyarakat yang profesional-religius dengan mengacu kepada dasar-dasar ajaran Islam yang benar dan masyarakat yang aman, tentram, dan damai. c.

Fungsi Dakwah 1. Dakwah berfungsi sebagai media atau cara untuk menyebarkan agama Islam kepada seluruh umat manusia, sehingga agama Islam sebagai "Rahmatan lil-'alamin" dapat dirasakan secara merata.

269



2. Dakwah berfungsi untuk melestarikan nilai-nilai luhur ajaran Islam secara turun-temurun sehingga agama Islam terus berkembang pesat dan menjadi agama yang diridhoi Allah SWT. 3. Dakwah berfungsi untuk meluruskan akhlaq dan agama yang bengkok, menjadi agama yang lurus dan akhlaq manusia yang luhur. 4. Dakwah berfungsi sebagai jalan untuk mencapai perubahan kehidupan manusia ke arah yang lebih baik. 5. Dakwah ber fungsi sebagai kunci keberhasilan bagi kelangsungan sebuah negeri agar tetap hidup dalam kemakmuran dan kesejahteraan serta ridho Allah SWT. IV. Prinsip-Prinsip Dakwah Lembaga Dakwah Islam Indonesia a. Ihsan /_____ (berbuat kebaikan) yaitu kegiatan dakwah harus dibarengi sikap pendakwah yang ihsan yakni beramal kebaikan seolah-olah melihat kepada Allah SWT dan jikalau tidak, maka pasti Allah SWT melihat dirinya. Dengan demikian seorang da'i diharapkan selalu mawas diri di dalam perilaku seharihari, memelihara diri dalam kerendahan hati (tawadhu' dan tadhorru') serta menjaga perasaan orang lain. b. Uswatun Hasanah /____ ____ (keteladanan) yaitu kegiatan dakwah dengan prinsip memperbaiki diri dan mengoreksi diri sebelum memperbaiki dan mengoreksi orang lain. Keteladanan menjadi kunci sukses di dalam mengubah sikap dan perilaku individu dan masyarakat. Rasulullah adalah sosok yang sangat


270


tepat dalam hal keteladanan, oleh karenanya tidak heran jika Islam dapat diterima dan berkembang pesat. c. Ikhlas/ ______ (karena Allah) yaitu dakwah dilakukan dengan niat yang tulus ihklas semata-mata mengharap ridha dan pahala dari Allah SWT serta menghindari azab-Nya. Hal ini sangat penting sebagai dasar dari sebuah pengamalan seorang muslim. Niat yang tulus akan membuat masyarakat merasa tersanjung dan antusias mengikuti kegiatan dakwah. d. Akhlaqul Karimah/ _________ (budi pekerti yang mulia) yaitu kegiatan dakwah dengan prinsip menerapkan budaya jujur, amanah, mujhid-muzhid kepada setiap individu masyarakat serta menerapkan budaya rukun, kompak, kerjasama yang baik kepada seluruh elemen masyarakat. Dengan demikian dapat menciptakan sosok individu yang santun dan profesionalreligius serta menciptakan suatu komunitas masyarakat yang bersatu dalam kegotongroyongan. e. Tasamuh/_____ (toleransi) yaitu kegiatan dakwah harus memperhatikan sikap saling menghormati dengan setiap pemeluk agama dan keyakinan, terutama saling menghormati dalam hal perbedaan madzhab/khilafiyah di dalam Islam itu sendiri. Dengan demikian tidak ada sikap merasa benar sendiri dan menyalahkan keyakinan atau cara beribadah orang lain. f. Tabsyir/______(menggembirakan) adalah prinsip dakwah dengan mengedepankan cara-cara yang arif dan bijaksana, nasihat atau bimbingan yang menyenangkan dan mujadalah (diskusi) yang santun. Dengan demikian masyarakat merasa tertarik dan senang di dalam menerima arahan, nasihat dan

271



pengajaran. Cara-cara seperti ini telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam mengembangkan agama Islam. g. Tadarruj/______(bertahap) yaitu prinsip dakwah dimana dalam memberikan arahan atau pengajaran mengenai syari'at Islam dilakukan secara bertahap dan pelan-pelan, sesuai dengan daya nalar orang yang diarahkan, agar masyarakat tidak merasa berat dengan arahan dan aturan tersebut. Keberhasilan dakwah dapat dicapai jika dalam penyampaiannya dilakukan berjenjang sesuai dengan situasi masyarakat yang pada akhirnya nanti menuju pelaksanaan Islam yang kaaffah. h. Al-Waahidah/_______ (persatuan dan kesatuan) yaitu kegiatan dakwah dengan prinsip menyatukan gerak dan langkah dalam mencapai tujuan dakwah. Segala potensi dikerahkan untuk tujuan bersama melalui upaya sinergi dari berbagai unsur masyarakat. Oleh karena itu setiap elemen masyarakat dapat bersikap dewasa dan mementingkan kebersamaan, tidak mengedepankan fanatisme kelompok dan golongan. i. Al-Binaa/ ____ (pembinaan) yaitu dakwah dilakukan dengan usaha-usaha pembinaan kader-kader da'i secara berjenjang sebagai sarana kaderisasi yang mutlak diperlukan. Keberhasilan dakwah diharapkan dapat dirasakan dari generasi ke generasi berikutnya sehingga ajaran Islam dapat terpelihara dan terjaga sampai akhir zaman. j. Asy-Syuro/ _____ (musyawarah) yaitu kegiatan dakwah dilakukan dengan perencanaan yang baik dan matang melalui musyawarah dari berbagai unsur yang berkepentingan. Segala kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan keberhasilan


272


dakwah diambil melalui musyawarah mufakat sehingga tidak ada kesalahan dalam gerak dan langkah pembinaan dakwah. k. Al-Wathoniyah/_______ (kebangsaan) yaitu kegiatan dakwah dilakukan dengan tidak meninggalkan prinsip wawasan kebangsaan yang mutlak dimiliki oleh segenap lapisan masyarakat. Sebagai bagian dari NKRI, para da'i di dalam berdakwah juga mengacu kepada kebijakan pemerintah dan memperkuat program-program pemerintah. l. Al-'Aalam/____ (universal) yaitu kegiatan dakwah yang berorientasi pada segala aspek kehidupan termasuk dakwah mengenai lingkungan hidup, kesejahteraan, kesehatan dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan kedudukan Islam sebagai agama rahmatan lil-'alamin. V. Penutup Lembaga Dakwah Islam Indonesia sebagai ormas Islam yang terjun di bidang dakwah Islamiyah berkomitmen untuk melaksanakan perintah Allah SWT dan Rasul-Nya di dalam menjalankan misi amar ma'ruf nahi munkar dengan mengacu kepada prinsip-prinsip dakwah Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Mengingat betapa pentingnya fungsi dan tujuan dakwah di dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, maka Lembaga Dakwah Islam Indonesia fokus pada pendidikan dan pembinaan akhlaq dan moral di dalam rangka pembangunan karakter bangsa Indonesia yang saat ini tengah mengalami degradasi. Moralitas bangsa sudah sepatutnya menjadi perhatian serius bagi para pendidik dan para da'i baik secara individu maupun kelembagaan.

273






Sekretaris Umum,


274



(LDII)


KEPUTUSAN RAPAT KERJA NASIONAL LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA NOMOR : 17 TAHUN 2012 tentang PERATURAN ORGANISASI PEDOMAN TEKNIS OPERASIONAL PIMPINAN CABANG DAN PIMPINAN ANAK CABANG LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA


Bahwa untuk melaksanakan pasal 47 ayat (1) Keputusan MUNAS VII Tahun 2011 Nomor : KEP - 06/MUNAS VII LDII /III/2011 tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, Keputusan MUNAS VII Tahun 2011 Nomor : KEP - 07/ MUNAS VII LDII/III/2011 tentang Rencana Strategis Lembaga Dakwah Islam Indonesia tahun 2011 - 2016, dan Keputusan Musyawarah

275



Nasional VII Nomor:KEP/8/MUNAS VII LDII/III/2011 tentang Sumber Daya Manusia Lembaga Dakwah Islam Indonesia, maka perlu tindak lanjut pelaksanaan dengan Keputusan Rapat Kerja Nasional; b.

bahwa pelaksanaan seluruh kegiatan secara berjenjang dan berstruktur dapat terwujud keseragaman maka diperlukan pedoman teknis operasional yang diatur dalam peraturan organisasi tentang Pedoman Teknis Operasional Pimpinan Cabang dan Pimpinan Anak Cabang Lembaga Dakwah Islam Indonesia;

c.

bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan tentang Pedoman Teknis Operasional Pimpinan Cabang dan Pimpinan Anak Cabang Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

Mengingat :

1.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

2.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;

4.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986 tentang Ruang Lingkup, Tata Kerja, Pemberitahuan kepada Pemerintah, serta Papan Nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan;

5.



276


perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia; 6. Keputusan Musyawarah Nasional VII Nomor: KEP/07/MUNAS VII LDII/III/2011 tentang Rencana Strategis Lembaga Dakwah Islam Indonesia; 7. Keputusan Musyawarah Nasional VII Nomor: KEP/08/MUNAS VII LDII/III/2011 tentang Sumber Daya Manusia Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Memperhatikan: a. Usul, saran, dan pendapat yang berkembang dalam rapat-rapat komisi yang membahas materi peraturan organisasi tentang pedoman teknis operasional Pimpinan Cabang dan Pimpinan Anak Cabang Lembaga Dakwah Islam Indonesia; b. Usul, Saran, dan Pendapat atas laporan hasil Sidang Komisi dalam Rapat Paripurna. MEMUTUSKAN Menetapkan :

PERATURAN ORGANISASI PEDOMAN TEKNIS OPERASIONAL PIMPINAN CABANG DAN PIMPINAN ANAK CABANG LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

1. Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang selanjutnya disingkat

277



LDII adalah perkumpulan organisasi sosial kemasyarakatan berkedudukan di Ibukota Negara Jakarta, yang telah berbadan hukum sesuai dengan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU18.A.H.01.06. Tahun 2008 tentang Pengesahan Lembaga Dakwah Islam Indonesia Sebagai Badan Hukum. 2. Organisasi adalah LDII sebagai kelanjutan organisasi kemasyarakatan Lembaga Karyawan Dakwah Islam Indonesia yang didirikan pada tanggal 1 Juli 1972 di Surabaya, Jawa Timur. 3. Struktur organisasi adalah jenjang kepengurusan LDII pada tingkat pusat, wilayah, daerah, cabang, dan pimpinan anak cabang Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau nama lainnya yang sah sesuai dengan kedudukan dan wilayah hukum yang berlaku dalam sebuah negara. 4. Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Dakwah Islam Indonesia adalah struktur kepengurusan organisasi tertinggi Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang berkedudukan di Ibukota Negara Jakarta yang selanjutnya disebut DPP LDII. 5. Dewan Pimpinan Wilayah adalah stuktur kepengurusan organisasi lembaga dakwah Islam Indonesia yang berkedudukan di wilayah provinsi yang selanjutnya disebut DPW LDII. 6. Dewan Pimpinan Daerah adalah struktur kepengurusan organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang berkedudukan di kabupaten/kota yang selanjutnya disebut DPD LDII. 7. Pimpinan Cabang adalah struktur kepengurusan organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang berkedudukan di kecamatan selanjutnya disebut PAC LDII. 8. Pimpinan Anak Cabang adalah struktur kepengurusan organisasi di tingkat Desa kelurahan yang selanjutnya disebut PAC. 9. Pedoman kerja Pimpinan Cabang dan Pimpinan Anak Cabang LDII adalah garis besar tuntunan hubungan kerja kelembagaan


278


organisasi yang berisi kerangka acuan petunjuk pelaksanan petunjuk teknis dan/atau contoh pola dasar pengurus dalam melakukan komunikasi kelembagaan sosial kemasyarakatan dan pola hubungan personal dalam kepengurusan organisasi di tingkat PC dan/atau PAC baik hubungan kerja horisontal, vertikal dan/atau diagonal. 10. Hubungan kerja vertikal adalah hubungan kerja yang dilakukan oleh jenjang organisasi dengan struktur kepengurusan satu tingkat di atasnya atau satu tingkat di bawahnya atau di atas di bawah satu tingkatan struktur organisasi. 11. Hubungan kerja horisontal adalah hubungan kerja pada tingkat kelembagaan organisasi setingkat dalam internal kelembagaan maupun eksternal kelembagaan. 12. Hubungan kerja diagonal adalah hubungan kerja kelembagaan organisasi setingkat diatas dan/atau di bawahnya dengan struktur organisasi eksternal. 13. Tata laku adalah rangkaian kegiatan yang disusun dan dituangkan sebagai pedoman yang berupa petunjuk teknis rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan rincian pola tindak dan pola sikap yang harus diikuti dan dipatuhi oleh seseorang dalam rangkaian sebuah kegiatan. BAB II POLA HUBUNGAN KERJA Pasal 2 (1) Pola hubungan kerja organisasi PC dilakukan secara formal maupun informal organisasi secara kelembagaan gabungan personal dan/atau personal kepengurusan. (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat secara vertikal, horisontal maupun secara diagonal.

279



(3) Hubungan kerja vertikal dilakukan oleh PC dan PAC dengan organisasi setingkat di atas atau di bawah dengan organisasi internal maupun eksternal. (4) Hubungan kerja horisontal dilakukan oleh PC dan PAC dengan organisasi setingkat dengan organisasi internal maupun eksternal. (5) Hubungan kerja diagonal dilakukan oleh PC dan PAC dengan organisasi setingkat di atas atau di bawah dengan organisasi eksternal. BAB III PERSIAPAN KOMUNIKASI Pasal 3 (1) Persiapan melakukan hubungan kerja terlebih dahulu dilakukan komunikasi secara personal dengan pendekatan pertemanan kunjungan informal siloturahim dengan mengedepankan hubungan personal secara kekeluargaan. (2) Hubungan personal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal terjalin komunikasi secara kekeluargaan dapat ditindak lanjuti dengan hubungan secara institusional. (3) Untuk dapat mendekatkan hubungan personal secara kekeluargaan dilakukan dengan azas kepatutan atau kelaziman dalam lingkungan PC dan atau PAC. (4) Untuk menentukan nilai kepatutan dapat dimusyawarakan oleh personil kepengurusan atau konsultasi pada tokoh adat, tokoh agama yang mempunyai hubungan kekeluargaan baik.


280


BAB IV PETUNJUK TEKNIS KOMUNIKASI Pasal 4 (1) Tata cara dan tata laku diawali persiapan komunikasi organisasi dengan pengajuan proposal dan/atau permohonan audiensi kepada pejabat/instansi setingkat yang dituju. (2) Persiapan komunikasi organisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari persiapan non fisik dan fisik: Persiapan non fisik meliputi : a. musyawarah persiapan rencana acara meliputi, penentuan sasaran, rincian waktu, tempat, dan materi komunikasi serta peserta; b. pembekalan calon peserta terhadap pemahaman jati diri LDII sebagai organisasi dakwah yang berdasar pada Al-Quran dan Al-Hadist; c. menguasai dan mampu menghayati, mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quran dan Al-Hadist; d. memahami instrumen dan legalitas organisasi terkait dengan keberadaan/eksistensi LDII. Persiapan fisik meliputi: a. penampilan diri yang memperhatikan aspek etika dan estetika mulai dari, pakaian, alas kaki, gaya rambut yang rapi dan serasi, berpeci, sesuai dengan situasi dan kondisi; b. memahami etika komunikasi formal organisasi, mengerti formasi tata letak duduk posisi dalam protokoler pertemuan resmi; c. mempersiapkan sarana transportasi, akomodasi dan dokumentasi. (3) Pelaksanaan tata laku kegiatan komunikasi organisasi, meliputi:

281



a. hadir dalam kegiatan paling lambat 15 menit sebelum acara dimulai; b. menempatkan diri setelah dipersilahkan oleh tuan rumah; c. mengawali komunikasi dengan membuka pembicaraan dimulai salam, ucapan terimakasih, perkenalan, paparan sederhana pokok-pokok visi misi organisasi, penyampaian informasi tempat-tempat, materi dan kegiatan organisasi; d. mampu menjelaskan dan menjawab atas pertanyaanpertanyaan yang sekiranya dapat menimbulkan kesan negatif organisasi; e. membuat dokumentasi/foto bersama dengan tuan rumah audiensi; f.

komunikasi diakhiri dengan, menyampaikan ucapan terimakasih, dan mengundang untuk berkenan hadir dalam kegiatan atau pengajian-pengajian LDII;

g. mohon pamit berjabat tangan dan menyampaikan salam. Pelaporan dan Tindak Lanjut Komunikasi Organisasi Pasal 5 (1) Tindak lanjut tata laku sebagaimana pasal 4 adalah pengurus organisasi berkewajiban menyusun pelaporan dan dokumentasi untuk bahan infor masi, pengetahuan dan penelitian pengembangan organisasi. (2) Menindaklanjuti dengan menjalin hubungan berkelanjutan merencanakan hubungan kerjasama lainnya sesuai programprogram organisasi.


282


Pasal 6 Pengaturan lebih lanjut petunjuk teknis operasional komunikasi organisasi dalam bentuk naskah audensi, naskah narasi, perencanaan praktek simulasi dan administrasi lainnya tertuang dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Oganisasi ini. BAB V PENUTUP Pasal 7 (1) Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh tingkat kepengurusan paling lama enam bulan sejak Peraturan Organisasi ditetapkan. (2) Peraturan Organisasi ini mulai berlaku sejak ditetapkan.



283

Sekretaris Umum,





(LDII)


KEPUTUSAN RAPAT KERJA NASIONAL LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA NOMOR : 18 TAHUN 2012 tentang PERATURAN ORGANISASI PEMANFAATAN TELEKOMUNIKASI, MEDIA, DAN INFORMATIKA DI LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA


Menimbang

:

a.

bahwa untuk melaksanakan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia hasil Keputusan MUNAS VII Tahun 2011 di Surabaya, khususnya Keputusan MUNAS VII Tahun 2011 Nomor : KEP - 06 / MUNAS VII LDII / III / 2011 tentang Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Dakwah Islam Indonesia, maka perlu adanya tindak lanjut pelaksanaan dengan Keputusan


284


Rapat Kerja Nasional; b.

bahwa untuk memudahkan berkomunikasi, berkoordinasi, dan saling memberi informasi kepada seluruh tingkat kepengurusan organisasi dan warga perlu memberikan petunjuk teknis penggunaan dan pemanfaatan telematika;

c.

bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rapat Kerja Nasional tentang Peraturan Organisasi tentang Pemanfaatan Telekomunikasi, Media, dan Informatika Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

Mengingat

:

1.


2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;

3.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

4.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

5.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Undang - undangan;

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8

Tahun

1985

tentang

Organisasi

Kemasyarakatan; 7.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986 tentang Ruang Lingkup, Tata Kerja,

285



Pemberitahuan Kepada Pemerintah, tentang Papan Nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan; 8.


9.

Keputusan Musyawarah Nasional VII Nomor: KEP/07/MUNAS VII LDII/III/2011 tentang rencana Strategis Lembaga Dakwah Islam Indonesia;

10. Keputusan Musyawarah Nasional VII Nomor: KEP/08/MUNAS VII LDII/III/2011 tentang Sumber Daya Manusia Lembaga Dakwah Islam Indonesia; 11. Keputusan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-18.A.H.01.06. Tahun 2008 tentang Pengesahan Akte Pendirian Lembaga Dakwah Islam Indonesia Sebagai Badan Hukum. Memperhatikan: a.

Usul, saran dan pendapat yang berkembang dalam rapat-rapat komisi yang membahas materi tentang Pemanfaatan Telekomunikasi, Media, dan Informatika (Telematika) di Lembaga Dakwah Islam Indonesia;

b.

Usul, saran, pendapat dan tanggapan atas laporan hasil sidang komisi dalam rapat paripurna.


286


MEMUTUSKAN Menetapkan :

KEPUTUSAN RAPAT KERJA NASIONAL LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TENTANG PERATURAN ORGANISASI PEMANFAATAN TELEKOMUNIKASI, MEDIA DAN INFORMATIKA DI LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan: 1. Telekomunikasi, Media dan Informatika yang selanjutnya disingkat TELEMATIKA adalah Integrasi antara system telekomunikasi dan informatika yang dikenal sebagai Teknologi Komunikasi dan Informatika atau ICT (Information and Communications Technology) yang dipergunakan oleh pengurus dan warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia. 2. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, yang tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang sangat bermanfaat bagi penggunanya. 3. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan sarana Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

287



4. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. 5. Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau Sistem Elektronik, yang tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang sangat bermanfaat bagi penggunanya. BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Pemanfaatan telematika di lingkungan Lembaga Dakwah Islam Indonesia dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja organisasi melalui pemanfaatan teknologi informasi yang sesuai dengan norma-norma agama, sosial kemasyarakatan, dan etika organisasi. (2) Pemanfaatan Telematika di lingkungan Lembaga Dakwah Islam Indonesia bertujuan untuk: a. membantu mengoptimalkan kinerja pengurus dan warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang merupakan bagian dari masyarakat informasi dunia; b. meningkatkan efektivitas dan efisiensi komunikasi organisasi; c. membuka kesempatan seluas-luasnya kepada pengurus dan


288


warga LDII untuk mengakses informasi dalam penggunaan dan pemanfaatan telematika secara optimal dan bertanggung jawab; d. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna telematika. BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3 Ruang lingkup prinsip-prinsip pemanfaatan telematika di lingkungan Lembaga Dakwah Islam Indonesia meliputi: a. alat pemersatu bangsa, penguatan nilai-nilai tradisi,dan agama; b. taat dan patuh pada peraturan perundang-undangan; c. faktor stratejik (strategic factor) untuk membentuk kemampuan (enabler factor); d. instrumen komunikasi dan informasi yang efektif, efisien dan transparan. e. penjaga tatakrama, kesopanan, dan etika. BAB IV PRINSIP PRINSIP Pasal 4 (1) Pemanfaatan telematika sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan prinsip yang diterapkan oleh pengurus dan warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia dalam pemanfaatan Telematika. (2) Prinsip yang diterapkan oleh pengurus dan warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia dalam pemanfaatan Telematika

289



sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf a adalah: a. tidak menyebarluaskan data dan informasi digital yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia; b. menjadikan telematika sebagai media pemersatu, sarana silaturahim, penyebaran ide kreatif, dan inovatif; c. memanfaatkan telematika secara positif dan bijak; d. tidak menyalahgunakan dalam memanfaatkan telematika yang mengarah pada pelanggaran hubungan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahrom; e. tidak menyimpan, melihat dan menyebarkan informasi elektronik yang mengandung pornografi, yang dapat merusak akidah dan hal-hal yang menyebabkan perilaku negatif; f.

menjadikan Telematika sebagai media penampung dan penyaluran aspirasi konstruktif;

g. memanfaatkan media sebagai alat pelestari budaya yang sesuai dengan norma agama; dan h. melakukan edukasi/pendidikan keagamaan melalui pembuatan database dan aplikasi yang relevan; Pasal 5 Prinsip yang diterapkan oleh pengurus dan warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia dalam pemanfaatan Telematika sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b adalah: a. menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual; b. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. memanfaatkan telematika sebagai instrumen komunikasi dan informasi yang efektif, efisien dan transparan;


290


Pasal 6 Prinsip yang diterapkan oleh pengurus dan warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia dalam pemanfaatan Telematika sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf c adalah: a. memberdayakan telematika sebagai faktor untuk membuat kemampuan stratejik dalam berbagai bidang; b. memberdayakan telematika dalam meningkatkan dan memajukan sumber daya manusia serta pendidikan melalui e-learning, open learning, dan distance learning, c. memberdayakan telematika sebagai sumber informasi dan media dakwah; d. memberdayakan telematika untuk membangun citra positif organisasi. Pasal 7 Prinsip yang diterapkan oleh pengurus dan warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia dalam pemanfaatan Telematika sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf d adalah: a. pelaksanaan komunikasi organisasi yang cepat dengan penghematan waktu tenaga dan biaya; b. bijak memilih perangkat komunikasi dan informasi yang tepat guna, tepat sasaran, murah, massal dan cepat; dan c. memanfaatkan teknologi internet untuk komunikasi jarak jauh. Pasal 8 Prinsip yang diterapkan oleh pengurus dan warga Lembaga Dakwah Islam Indonesia dalam pemanfaatan Telematika sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf e adalah:

291



a. memilih informasi elektronik (tontonan, bacaan, gambar, data dan informasi) yang sehat, bermanfaat, dan mendidik; b. tidak menyebarkan informasi elektronik yang mengandung pornografi, yang dapat merusak tata krama dan kesopanan dalam pergaulan sosial; c. tidak menggunakan telematika sebagai media untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB VII PENUTUP Pasal 9 Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan pimpinan organisasi; Peraturan Organisasi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.




Sekretaris Umum,


292

BUKU II HIMPUNAN HASIL RAPAT KERJA NASIONAL LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA TAHUN 2012 (PERATURAN-PERATURAN ORGANISASI)

Recommend Documents