RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA. HASIL RAPAT KERJA NASIONAL VII Tahun 2016

RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

HASIL RAPAT KERJA NASIONAL VII Tahun 2016

PATRA JASA BEACH RESORT, Jl. RAYA KARANG BOLONG, ANYER BANTEN, 11 – 13 NOVEMBER 2016

PENGURUS NASIONAL Sekretariat : Perumahan Cipinang I ,Jl.Cipinang Indah Raya No.1B Kec.Jatinegara Jakarta Timur 13420.Telepon 081280088440, 08113627389, 087888808043, Email [email protected]

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam RAPI 51-55

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata’ala atas limpahan Rahmat serta Hidayah-Nya kepada kita semua, Rapat Kerja Nasional VII Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2016 di Patra Jasa Beach Resort Anyer Banten pada tanggal 11 sampai dengan tanggal 13 November 2016 telah terselenggara dengan baik dan lancar. Tentunya tidak berlebihan apabila kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu jalannya Rapat Kerja Nasional tersebut. Semoga amal baik bapak dan ibu sekalian mendapat balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu Wata’ala, Amiiin. Amanah Musyawarah Nasional VII Tahun 2016 kepada Pengurus Nasional adalah melaksanakan Rapat Kerja Nasional.Sebagaimana yang telah disampaikan bahwa Rapat Kerja Nasional telah dilaksanakan walaupun mungkin belum sesempurna seperti yang kita semua harapkan. Namun demikian, upaya untuk memperjelas beberapa pasal ART kedalam Peraturan Organisasi (PO) sudah dilaksanakan dimasing-masing sidang komisi. Ada delapan Peraturan Organsisasi yang sudah dibahas didalam Rakernas VII tahun 2016 dan beberapa PO yang belum sempat dibahas pada Rakernas, akan dibahas dalam pertemun Rapimnas. Dengan terbitnya beberapa PO hasil Rakernas VII 2016, semoga pelaksanaan Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia di seluruh Indonesia baik di Daerah, Wilayah maupun Lokal dapat seragam dalam melaksanakan kegiatan Organisasi. Secara berjenjang, hasil Rapat Kerja Nasional VII tahun 2016 akan segera disosialisasikan mulai tingkat Daerah, Wilayah hingga Lokal. RAPI Jaya... Jaya.... Jaya...

Wassalamu‘alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jakarta, 13 Maret 2017 PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA Ketua Umum

H. Agus Sulistiyono, SE., MT. JZ12AY/NIA.12.05.15.029867

1 | Rakernas VII-2016

RAPAT KERJA NASIONAL VII PATRA JASA BEACH RESORT, Jl. RAYA KARANG BOLONG, ANYER BANTEN, 11 – 13 NOVEMBER 2016

DAFTAR ISI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Kata Pengantar ............................................................... Daftar isi ......................................................................... Laporan Panitia ............................................................... Surat Ketetapan Korum ................................................... Surat Ketetapan Jadwal dan Tatib ..................................... Berita Acara Komisi A ....................................................... Berita Acara Komisi B ....................................................... Berita Acara Komisi C ....................................................... Pengesahan Peraturan Organisasi RAPI ............................. Berita Acara penyerahan hasil Rakernas VII 2016 …………… Surat Keputusan RAPI tentang pemberlakuan hasil Rakernas VII tentang Peraturan Organisasi ...................................... PO Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembinaan ....................................................................... PO Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bankom ........................................................................... PO Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Kepengurusan Organisasi RAPI .......................................... PO Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Musyawarah dan Musyawarah Luar Biasa ........................... PO Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Rapat-rapat ..... PO Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Sangsi, Pembelaan Diri, Pemberhentian Anggota dan Pengurus …… PO Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tanda Kehormatan,Tanda Kecakapan dan Tanda Jabatan ......................................... PO Nomor 8 Tahun 2016 tentang Seragam dan Atribut ....... Program Kerja Nasional


hal 1 2 3-7 8-9 10-11 12 13 14 15-16 17 18-21 22-41 42-62 63-71 72-92 93-111 112-119 120-136 137-156 157- ....


LAPORAN PANITIA PENGARAH RAPAT KERJA NASIONAL VII TAHUN 2016 RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA A. PENDAHULUAN Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah Nya, Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia periode tahun 2016 – 2021 telah berhasil menyelesaikan penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional VII Tahun 2016 di Patra Jasa Beach Resort, Banten pada tanggal 11 s.d. 13 November 2016 dengan lancar seperti yang diharapkan bersama. Pada kesempatan ini, selaku panitia penyelenggara akan memberikan laporan penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional VII Radio Antar Penduduk Indonesia sebagai berikut. B. DASAR 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430); 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 4. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 34/PER/M.KOMINFO/8/2009 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk; 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 34/PER/M.KOMINFO/8/2009 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk; C. MAKSUD DAN TUJUAN 1. Maksud

3|

Rakernas VII-2016


Maksud penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia adalah untuk menyusun dan menetapkan Program Kerja Nasional Pengurus RAPI periode tahun 2016 – 2021 serta Peraturan-peraturan Organisasi RAPI. 2. Tujuan Rapat Kerja Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia VII tahun 2016 bertujuan untuk: a. Menyusun dan menetapkan Program Kerja Nasional Pengurus RAPI periode tahun 2016 – 2021; b. Mereview dan menetapkan Peraturan-peraturan Organisasi RAPI; c. Memberikan kesempatan kepada Pengurus Daerah RAPI seluruh Indonesia untuk bertukar pikiran dan menyampaikan aspirasi serta masukkan untuk kemajuan organisasi; d. Wadah Silaturahmi antara Pengurus dan Anggota RAPI yang akan memunculkan sinergi yang lebih baik di masa mendatang. D. TEMA Rapat Kerja Nasional VII Radio Antar Penduduk Indonesia bertemakan “ Kita Tingkatkan Pengabdian Dengan Semangat Gotong Royong ” E. PELAKSANAAN RAKERNAS Rapat Kerja Nasional VII RAPI dilaksanakan pada hari Jumat s.d. Minggu, tanggal 11 s.d. 13 November 2016 di Patra Jasa Beasch Resort, Jl. Raya Karang Bolong, Anyer, Banten. F. PESERTA Kegiatan Rapat Kerja Nasional VII Radio Antar Penduduk Indonesia tahun 2016 dihadiri dan diikuti oleh : 1. Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Nasional RAPI, 2. Pengurus Nasional RAPI, 3. Utusan Pengurus Daerah RAPI dari 28 Provinsi se Indonesia. 4. Nara Sumber dan Tamu Undangan baik dari unsur Pemerintah, Organisasi maupun Lembaga yang bersinergi dengan RAPI. G. PROSES PELAKSANAAN RAKERNAS VII Pelaksanaan Rapat Kerja Nasional VII tahun 2016 berlangsung dengan baik dan lancar dengan urutan acara sebagai berikut; 1. Pembukaan 4|

Rakernas VII-2016


Upacara Pembukaan Rapat Kerja Nasional VII dilaksanakan dengan urutan sebagai berikut; a. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya b. Mengheningkan Cipta c. Menyanyikan Mars RAPI d. Pembacaan Visi dan Misi RAPI e. Pembacaan Kode Etik RAPI f. Laporan Ketua Panitia Rakernas VII g. Sambutan-sambutan; 1) Sambutan Ketua RAPI Nasional periode tahun 2016 s.d. 2021 2) Sambutan Gubernur Provinsi Banten 3) Sambutan Menteri Komunikasi dan Informasi RI, sekaligus membuka Rakernas VII RAPI h. Doa Pembukaan 2. Sidang Paripurna I a. Sidang Paripurna I dipimpin oleh Ketua III RAPI Nasional, Sdr. H. Sugandha Syeh Jaya, BIE (JZ10HLE) yang sekaligus Ketua Steering Committee, didampingi oleh Ketua I RAPI Nasional, Sdr. H. Riza Fikry, SH. (JZ09GJT), Sekretaris III RAPI Nasional, Sdr. Drs. Hermanto (JZ08AFI) dan Anggota DPPON, Sdr. H. Amril Abdullah (JZ18AA). b. Ketetapan Sidang Paripurna I 1) Ketetapan Rapat Kerja Nasional VII Tahun 2016 Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor 01.09.RAKERNAS-VII.1116 , tentang Korum; 2) Ketetapan Rapat Kerja Nasional VII Tahun 2016 Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor 02.09.RAKERNAS-VII.1116 , tentang Jadwal dan Tata Tertib; 3) Ketetapan Rapat Kerja Nasional VII Tahun 2016 Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor 03.09.RAKERNAS-VII.1116 , tentang Pimpinan Tetap Sidang Paripurna; 3. Sidang Paripurna II a. Sidang Paripurna II dipimpin oleh Ketua III RAPI Nasional, Sdr. H. Sugandha Syeh Jaya, BIE (JZ10HLE) yang sekaligus Ketua Steering Committee, didampingi oleh Ketua I RAPI Nasional, Sdr. H. Riza Fikry, SH. (JZ09GJT), Sekretaris III RAPI Nasional, Sdr. Drs. Hermanto (JZ08AFI) .dan Anggota DPPON, Sdr. H. Amril Abdullah (JZ18AA). 5|

Rakernas VII-2016


b. Agenda Sidang Paripurna II; 1) Paparan Kebijakan Pengurus Nasional periode tahun 2016 – 2021, 2) Pembagian Sidang Komisi A, B dan C. 4. Sidang Komisi Agenda Pembahasan di masing-masing Komisi; a. Komisi A ; Sidang Komisi A dipimpin oleh Sdr. Suprianto, ST. (JZ02ANT) selaku Ketua, Sdr. Binsar Sibarani (JZ21MPR) selaku Wakil Ketua dan Sdr. Agus Feri Handoko (JZ09AFH) selaku Sekretaris, untuk membahas draft Peraturan Organisasi; 1) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Jenjang Organisasi Baru Sesuai Jenjang Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia, 2) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Musyawarah Dan Musyawarah Luar Biasa Pada Jenjang Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia, 3) Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Rapat – Rapat Pada Jenjang Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia. b. Komisi B ; Sidang Komisi B dipimpin oleh Sdr. Indro Purwoko (JZ11JOY) selaku Ketua, Sdr. Hidayat Zarkasi (JZ08AYI) selaku Wakil Ketua dan Sdr. Wisnu Sanjaya (JZ09ACH) selaku Sekretaris, untuk membahas draft Peraturan Organisasi; 1) Nomor 2 Tahun 2016, tentang Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Komunikasi, Radio Pancar Ulang Dan RoIP, 2) Nomor 7 Tahun 2016, tentang Tanda Kehormatan, Tanda Kecakapan Dan Tanda Jabatan Pada Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia, 3) Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pakaian Seragam di Lingkungan Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia, 4) Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pedoman Penyelenggaraan Satuan Tugas RAPI di Lingkungan Organisasi RAPI. c. Komisi C ; Sidang Komisi C dipimpin oleh Sdr. H. Budi Setiyono (JZ30HOT) selaku Ketua, Sdr. Syahrum Agung (JZ10GA) selaku Wakil Ketua dan Sdr. Heru Jatmiko (JZ10QRU) selaku Sekretaris, untuk membahas draft Peraturan Organisasi; 1) Nomor 1 Tahun 2016, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembinaan, Bimbingan Organisasi, Bimbingan Teknis dan Pelatihan, 6|

Rakernas VII-2016


2) Nomor 6 Tahun 2016, tentang Pedoman Tatacara Pemberian Sanksi, Pembelaan Diri dan Pemberhentian Pengurus Pada Jenjang Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia. 5. Sidang Paripurna III Sidang Paripurna III membahas; a. Tugas dan Tanggungjawab Pengurus RAPI, b. Penetapan hasil Sidang Komisi A, B dan C. 6. Penutupan a. Sambutan Ketua Umum RAPI Nasional sekaligus menutup kegiatan Rapat Kerja Nasional VII Tahun 2016 b. Doa Penutup. Panitia Rapat Kerja Nasional VII Tahun 2016 RAPI mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu kelancaran dan kesuksesan acara Rakernas dari awal hingga akhir. Namun demikian kami menyadari bahwa penyelenggaraan Rakernas VII Tahun 2016 tidak lepas dari berbagai kekurangan sehingga pada kesempatan ini, kami menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak. Demikian Laporan Penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional VII RAPI tahun 2016 ini disusun, dengan harapan dapat menjadi bahan untuk penyelenggaraan Organisasi RAPI di setiap Daerah, Wilayah serta Lokal di seluruh Indonesia. Aamiin. Jakarta, 30 Desember 2016 Panitia Pengarah (SC) Ketua

H. Sugandha Syeh Jaya, BIE JZ10HLE / NIA. 10.24.00.010912

7|

Rakernas VII-2016


SURAT KETETAPAN RAPAT KERJA NASIONAL VII TAHUN 2016 RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA Nomor : 01.09.RAKERNAS-VII.1116 Tentang KORUM RAPAT KERJA NASIONAL VII Menimbang

: a. bahwa dalam rangka mengemban Amanah Musyawarah Nasional VII RAPI Tahun 2016, maka diselenggarakan Rapat Kerja Nasional VII Radio Antar Penduduk Indonesia; b. bahwa untuk kelancaran jalannya persidangan Rakernas VII Tahun 2016 yang tertib dan tepat waktu serta mencapai hasil yang optimal maka dilakukan pembahasan tentang korum peserta rapat sesuai ketentuan persyaratan keabsahan peserta untuk menetapkan sahnya pelaksanaan persidangan Rakernas; c. bahwa pengesahan hasil pembahasan tersebut dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Ketetapan Rakernas VII.

Mengingat

: a. Berita Acara Komisi B dan C Hasil Musyawarah Nasional VII RAPI Tahun 2016; b. Peraturan Organisasi RAPI Nomor: 11.09.RAKERNAS-VI.0711, tentang “Pedoman Pelaksanaan Musyawarah dan Rapat Kerja Organisasi”. MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

MENGESAHKAN KORUM RAPAT KERJA NASIONAL VII RAPI

Kesatu

:

Kedua

:

Rapat Kerja Nasional VII RAPI dihadiri oleh Peserta Utusan dari 23 ( dua puluh tiga) Pengurus Daerah RAPI se-Indonesia beserta Peserta dari Kepengurusan Nasional RAPI dinyatakan memenuhi Korum, sesuai dengan lampiran daftar hadir seperti terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Ketetapan ini. Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan selesainya acara Persidangan Rapat Kerja Nasional VII RAPI.



Ditetapkan di Pada Tanggal

: Banten :12 November 2016

PIMPINAN SIDANG PARIPURNA I RAPAT KERJA NASIONAL VII TAHUN 2016 RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA Jabatan

Nama Lengkap

10.28

N.I.A.

Tanda Tangan

1

2

3

4

5

H. Sugandha S

JZ10HLE

Riza Fikry

JZ09GJT

Sekretaris

Drs. Hermanto

JZ08AFI

Anggota

Amril Abdullah

JZ18AA

Ketua Wakil Ketua



SURAT KETETAPAN RAPAT KERJA NASIONAL VII TAHUN 2016 RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA Nomor : 02.09.RAKERNAS-VII.1116 Tentang JADWAL DAN TATA TERTIB RAPAT KERJA NASIONAL VII TAHUN 2016 RAPAT KERJA NASIONAL VII Menimbang

: a. bahwa dalam rangka mengemban Amanah Musyawarah Nasional VII RAPI Tahun 2016, maka diselenggarakan Rapat Kerja Nasional VII Radio Antar Penduduk Indonesia; b. bahwa untuk kelancaran jalannya persidangan Rakernas VII Tahun 2016 yang tertib dan tepat waktu serta mencapai hasil yang optimal maka dilakukan pembahasan tentang Jadwal dan Tata Tertib persidangan Rakernas; c. bahwa pengesahan hasil pembahasan tersebut dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Ketetapan Rakernas VII.

Mengingat

: a. Berita Acara Komisi B dan C Hasil Musyawarah Nasional VII RAPI Tahun 2016; b. Peraturan Organisasi RAPI Nomor: 11.09.RAKERNAS-VI.0711, tentang “Pedoman Pelaksanaan Musyawarah dan Rapat Kerja Organisasi”. MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

MENGESAHKAN JADWAL DAN TATA TERTIB RAPAT KERJA NASIONAL VII RAPI

Kesatu

:

Kedua

:

Mengesahkan isi beserta aturan-aturan yang terdapat dalam Jadwal dan Tata Tertib sebagaimana terlampir dalam Jadwal dan Tata Tertib Persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ketetapan ini. Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan selesainya acara Persidangan Rapat Kerja Nasional VII RAPI.



Ditetapkan di Pada Tanggal

:Banten :12 November 2016

PIMPINAN SIDANG PARIPURNA I RAPAT KERJA NASIONAL VII TAHUN 2016 RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA Jabatan

Nama Lengkap

10.28

N.I.A.

Tanda Tangan

1

2

3

4

5

H. Sugandha S

JZ10HLE

Riza Fikry

JZ09GJT

Sekretaris

Drs. Hermanto

JZ08AFI

Anggota

Amril Abdullah

JZ18AA

Ketua Wakil Ketua



BERITA ACARA SIDANG KOMISI A – RAPAT KERJA NASIONAL VII-2016 RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA Pada hari ini Sabtu, tanggal dua belas, bulan November, tahun dua ribu enam belas, bertempat di hotel Patra Jasa Anyer Beach Resort Banten, telah selesai dilaksanakan Sidang Komisi A – Rapat Kerja Nasional VII Radio Antar Penduduk Indonesia, yang membahas dan merumuskan Peraturan-peraturan Organisasi RAPI. Sidang Komisi A dihadiri oleh: Peserta dari Pengurus Daerah se Indonesia berjumlah sembilan belas peserta, Peserta Nasional berjumlah empat sebagaimana dilampirkan dalam Berita Acara ini. Sidang Komisi A dipimpin oleh Pimpinan Sidang Komisi yang ditunjuk steering commitee, sbb; SUPRIANTO JZ02ANT sebagai KETUA SIDANG BINSAR SIBARANI JZ21MPR sebagai WAKIL KETUA SIDANG AGUS FERI HANDOKO JZ09AFH sebagai SEKRETARIS SIDANG Sidang Komisi A telah berhasil memutuskan rumusan-rumusan Peraturan Organisasi tentang: 1. Nomor 3 Tahun 2016 Pembentukan Jenjang Organisasi Baru Sesuai jenjang Organisasi RAPI 2. Nomor 4 Tahun 2016 Tata Cara Musyawarah Dan Musyawarah Luar Biasa Pada Jenjang RAPI 3. Nomor 5 Tahun 2016 Tata Cara Rapat – Rapat Pada Jenjang Organisasi RAPI

Sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini, untuk selanjutnya sidang Komisi A merekomendasikan hal-hal sebagai berikut : Kepengurusan Nasional (DPPON dan Pengurus Nasional) untuk melanjutkan pembahasan dan melengkapi Peraturan – Peraturan Organisasi, pada rapat pimpinan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga RAPI hasil Munas VII 2016, dengan memperhatikan masukan masukan dari kepengurusan RAPI Daerah. Demikian, Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya serta penuh tanggungjawab. Dibuat di : Banten Pada Tanggal : 12 November 2016 SIDANG KOMISI A RAKERNAS-VII RAPI

12 |

Ketua

Wakil Ketua

( SUPRIANTO ) JZ02ANT

( BINSAR SIBARANI ) JZ21MPR

Rakernas VII-2016

Sekretaris

( AGUS FERI HANDOKO ) JZ09AFH


BERITA ACARA SIDANG KOMISI B – RAPAT KERJA NASIONAL VII-2016 RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA Pada hari ini Sabtu, tanggal dua belas, bulan November, tahun dua ribu enam belas, bertempat di hotel Patra Jasa Anyer Beach Resort Banten, telah selesai dilaksanakan Sidang Komisi B – Rapat Kerja Nasional VII Radio Antar Penduduk Indonesia, yang membahas dan merumuskan Peraturan-peraturan Organisasi RAPI. Sidang Komisi B dihadiri oleh: Peserta dari Pengurus Daerah se Indonesia berjumlah sembilan belas peserta, Peserta Nasional berjumlah empat sebagaimana dilampirkan dalam Berita Acara ini. Sidang Komisi B dipimpin oleh Pimpinan Sidang Komisi yang ditunjuk steering commitee, sbb; INDRO POERWOKO

JZ11JOY

WISNU SANJAYA

JZ12ACH

HIDAYAT ZARKASI Sidang Komisi B telah Organisasi tentang:

JZ08AYI

berhasil

sebagai KETUA SIDANG sebagai WAKIL KETUA SIDANG sebagai SEKRETARIS SIDANG

memutuskan

rumusan-rumusan

Peraturan

1. Nomor 2 Tahun 2016 Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Komunikasi, Radio Pancar Ulang Dan RoIP Pada Organisasi RAPI 2. Nomor 7 Tahun 2016 Pedoman Tanda Kehormatan, Tanda Kecakapan Dan Tanda Jabatan Pada Organisasi RAPI 3. Nomor 8 Tahun 2016 Pakaian Seragam Di Lingkungan Oragisasi RAPI

Sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini, untuk selanjutnya sidang Komisi B merekomendasikan hal-hal sebagai berikut : Kepengurusan Nasional (DPPON dan Pengurus Nasional) untuk melanjutkan pembahasan dan melengkapi Peraturan – Peraturan Organisasi, pada rapat pimpinan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga RAPI hasil Munas VII 2016, dengan memperhatikan masukan masukan dari kepengurusan RAPI Daerah. Demikian, Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya serta penuh tanggungjawab. Dibuat di : Banten Pada Tanggal : 12 November 2016 SIDANG KOMISI B RAKERNAS-VII RAPI Ketua

Wakil Ketua

( INDRO POERWOKO) JZ11JOY

( WISNU SANJAYA ) JZ12ACH

Sekretaris

(IR. JOHNY J. DAVID, SH., MH.) JZ25AJO

13 |

Rakernas VII-2016


BERITA ACARA SIDANG KOMISI C – RAPAT KERJA NASIONAL VII-2016 RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA Pada hari ini sabtu, tanggal dua belas, bulan November, tahun dua ribu enam belas, bertempat di hotel Patra Jasa Anyer Beach Resort Banten, telah selesai dilaksanakan Sidang Komisi C – Rapat Kerja Nasional VII Radio Antar Penduduk Indonesia, yang membahas dan merumuskan Peraturan-peraturan Organisasi RAPI. Sidang Komisi C dihadiri oleh: Peserta dari Pengurus Daerah se Indonesia berjumlah sembilan belas peserta, Peserta Nasional berjumlah empat sebagaimana dilampirkan dalam Berita Acara ini. Sidang Komisi C dipimpin oleh Pimpinan Sidang Komisi yang ditunjuk steering commitee, sbb; H.BUDI SETIYONO, SE.MM DR. SYAHRUM AGUM HERU JATMIKO

Sidang Komisi C telah Organisasi tentang:

berhasil

JZ30HOT JZ10GA JZ10QRU

memutuskan

sebagai KETUA SIDANG sebagai WAKIL KETUA SIDANG sebagai SEKRETARIS SIDANG

rumusan-rumusan

Peraturan

1. Nomor 1 Tahun 2016 Pedoman Penyelengaraan Pembinaan, Bimbingan Organisasi, Bimbingan Teknis dan Pelatihan. 2. Nomor 6 Tahun 2016 Pedoman Tatacara Pemberian Sanksi, Pembelaan Diri dan Pemberhentian Pengurus Pada Jenjang Organisasi RAPI.

Sebagaimana terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini, untuk selanjutnya sidang Komisi C merekomendasikan hal-hal sebagai berikut : Kepengurusan Nasional (DPPON dan Pengurus Nasional) untuk melanjutkan pembahasan dan melengkapi Peraturan – Peraturan Organisasi, pada rapat pimpinan yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga RAPI hasil Munas VII 2016, dengan memperhatikan masukan masukan dari kepengurusan RAPI Daerah. Demikian, Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani dengan sebenarnya serta penuh tanggungjawab. Dibuat di : Banten Pada Tanggal : 12 November 2016 SIDANG KOMISI C RAKERNAS-VII RAPI

14 |

Ketua

Wakil Ketua

Sekretaris

( H.BUDI SETIYONO ) JZ30HOT

( SYAHRUM AGUNG ) JZ10GA

( HERU JATMIKO ) JZ10QRU

Rakernas VII-2016


SURAT KETETAPAN RAPAT KERJA NASIONAL VII TAHUN 2016 RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA Nomor : 05.09.RAKERNAS-VII.1116

Menimbang

:

Mengingat

:

Tentang Pengesahan Peraturan Organisasi RAPI RAPAT KERJA NASIONAL VII a. bahwa dalam rangka mengemban Amanah Musyawarah Nasional VII RAPI Tahun 2016, maka diselenggarakan Rapat Kerja Nasional VII Radio Antar Penduduk Indonesia; b. bahwa untuk mewujudkan Tri Tertib RAPI dipandang perlu menetapkan Peraturan Organisasi RAPI yang berlaku di seluruh Indonesia. a. b.

Menetapkan

Berita Acara Komisi B dan C Hasil Musyawarah Nasional VII RAPI Tahun 2016; Peraturan Organisasi RAPI Nomor: 11.09.RAKERNAS-VI.0711, tentang “Pedoman Pelaksanaan Musyawarah dan Rapat Kerja Organisasi”.

: a. Peraturan Organisasi sebagai berikut ; 1) Nomor 1 Tahun 2016, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembinaan, Bimbingan Organisasi, Bimbingan Teknis dan Pelatihan, 2) Nomor 2 Tahun 2016, tentang Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Komunikasi, Radio Pancar Ulang Dan RoIP, 3) Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Jenjang Organisasi Baru Sesuai Jenjang Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia, 4) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Musyawarah Dan Musyawarah Luar Biasa Pada Jenjang Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia, 5) Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Rapat – Rapat Pada Jenjang Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia, 6) Nomor 6 Tahun 2016, tentang Pedoman Tatacara Pemberian Sanksi, Pembelaan Diri dan Pemberhentian Pengurus Pada Jenjang Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia, 15 | Rakernas VII-2016


7) Nomor 7 Tahun 2016, tentang Tanda Kehormatan, Tanda Kecakapan Dan Tanda Jabatan Pada Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia, 8) Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pakaian Seragam di Lingkungan Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia. 9) Nomor 9 Tahun 2016, tentang Pedoman Penyelenggaraan Satuan Tugas RAPI di Lingkungan Organisasi RAPI. sebagaimana tertera pada lampiran Ketetapan ini. b. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki pada Rapat Pimpinan atau RAKERNAS VIII. Dibuat di Pada Tanggal

: Banten : 12 November 2016

PIMPINAN SIDANG PARIPURNA RAPAT KERJA NASIONAL VII TAHUN 2016 RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA Jabatan

Nama Lengkap

10.28

N.I.A.

Tanda Tangan

1

2

3

4

5

H. Sugandha S

JZ10HLE

Riza Fikry

JZ09GJT

Sekretaris

Drs. Hermanto

JZ08AFI

Anggota

Amril Abdullah

JZ18AA

Ketua Wakil Ketua



BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL RAKERNAS VII TAHUN 2016 -----Pada hari ini, Sabtu tanggal Dua puluh lima bulan Maret tahun Dua ribu enam belas, bertempat di Sekretariat Nasional RAPI,Perumahan Cipinang I ,Jl.Cipinang Indah Raya No.1B Kec.Jatinegara Jakarta Timur dilakukan serah terima yaitu :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. H. Sugandha Syeh Jaya, BIE. (JZ10HLE), selaku Ketua SC dan Agus Subekti (JZ12BLS) selaku Sekretaris SC bertindak untuk dan atas nama Panitia Pengarah (SC) menyerahkan kepada Pengurus Nasional RAPI masa bakti tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 berupa :------------------------------------------------------------------a. Hasil Rakernas VII tahun 2016;-----------------------------------------------------------2. H. Agus Sulistiyono, SE., MT., (JZ12AY) selaku Ketua Umum dan Alfiah, BE. (JZ13KNL) selaku Sekretaris Umum bertindak untuk dan atas nama Pengurus Nasional RAPI masa bakti tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, menerima sebagaimana dimaksud pada 1.a diatas;---------------------------------------------------------Berita acara ini ditanda tangani dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.----------------------------------------------------------PANITIA PENGARAH (SC) RAPAT KERJA NASIONAL VII TAHUN 2016 Ketua, Sekretaris,

H. Sugandha Syeh Jaya, BIE. JZ10HLE/ NIA.10.24.00.010912

Agus Subekti

JZ12BLS/ NIA.12.05.16.046330

PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA Ketua Umum, Sekretaris Umum,


A l f i a h, BE.

JZ13KNL/NIA.13.00.12.007077


PENGURUS NASIONAL Sekretariat : Perumahan Cipinang I ,Jl.Cipinang Indah Raya No.1B Kec.Jatinegara Jakarta Timur 13420.Telepon 081280088440, 08113627389, 087888808043. email: [email protected]

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA Nomor : 091.09.00.0317 Tentang PENETAPAN PEMBERLAKUAN PERATURAN ORGANISASI HASIL RAPAT KERJA NASIONAL VII TAHUN 2016 RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA Menimbang : a. bahwa Rapat Kerja Nasional VII Radio Antar Penduduk Indonesia merupakan forum pembahasan untuk menyepakati beberapa Peraturan Organisasi yang merupakan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis serta penjabaran dan penjelasan dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga RAPI; b. bahwa amanat hasil Rapat Kerja Nasional VII untuk diberlakukan dengan surat keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b serta dalam rangka mewujudkan tertib administrasi, tertib organisasi dan tertib hukum, maka dipandang perlu penetapan pemberlakuan beberapa Peraturan Organisasi hasil Rapat Kerja Nasional dengan surat keputusan. Mengingat


: 1. Undang-undang Nomor: 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor: 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3881); 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor: 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5430); 3. Peraturan Pemerintah Nomor: 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor: 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3980); 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 34/PER/M.KOMINFO/8/2009 tentang Penyelenggaraan


5.

6.

7.

Memperhatikan

: 1.

2.

Komunikasi Radio Antar Penduduk; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 34/PER/M.KOMINFO/08/2009 tentang Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk; Surat Keputusan Musyawarah Nasional VII Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor: 007.09.MUNAS-VII.0516 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Radio Antar Penduduk Indonesia; Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor : 049.09.00.0816 Tentang Penetapan Pemberlakuan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga ( AD dan ART) Hasil Musyawarah Nasional VII Tahun 2016 Radio Antar Penduduk Indonesia. Surat Ketetapan Rapat Kerja Nasional VII Tahun 2016 Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor : 05.09.Rakernas-VII.1116 Tentang Pengesahan Peraturan Organisasi RAPI; Amanah Ketentuan Penutup Pedoman Organisasi yang telah disepakati pada RAKERNAS VII di Anyer-Banten tanggal 12 Nopember 2016.

MEMUTUSKAN : Menetapkan

: KEPUTUSAN PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA TENTANG PENETAPAN PEMBERLAKUAN PERATURAN ORGANISASI HASIL RAKERNAS VII TAHUN 2016 RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA.

KESATU

: Menetapkan Pemberlakuan Peraturan Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia Tahun 2016 sbb: 1. Peraturan Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Pedoman Penyelenggaraan Pembinaan, Bimbingan Organisasi,Bimbingan Teknis dan Pelatihan ; 2. Peraturan Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Komunikasi,Radio Pancar Ulang dan RoIP; 3. Peraturan Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Jenjang 19 | Rakernas VII-2016


4.

5.

6.

7.

8.

Organisasi Baru Sesuai Jenjang Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia; Peraturan Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Musyawarah Dan Musyawarah Luar Biasa Pada Jenjang Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia; Peraturan Organisasi Radio Antar Penduduk IndonesiaNomor 5 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Rapat - Rapat Pada Jenjang Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia; Peraturan Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tatacara Pemberian Sanksi, Pembelaan Diri dan Pemberhentian Pengurus Pada Jenjang Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia; Peraturan Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Tanda Kehormatan, Tanda Kecakapan dan Tanda Jabatan Pada Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia; Peraturan Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pakaian Seragam Di Lingkungan Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia; sebagaimana dilampirkan pada surat keputusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan.

KEDUA

: bahwa beberapa Peraturan Organisasi yang belum ditetapkan pemberlakuannya dalam surat keputusan ini, akan dibahas dalam Rapat Pimpinan Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia, dan dapat mempergunakan Peraturan Organisasi tahun 2011 sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tahun 2016.

KETIGA

: bahwa diperintahkan agar Pengurus Nasional RAPI dan Pengurus Daerah RAPI se-Indonesia melaksanakan sosialisasi secara berjenjang hingga kejenjang terbawah pada masingmasing daerah sebagaimana dimaksud dalam masing-masing pedoman organisasi;

KEEMPAT

: bahwa surat Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Pengurus Daerah RAPI seluruh Indonesia;



KELIMA

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berakhir sampai terbitnya Surat Keputusan Pemberlakuan Peraturan Organisasi hasil Rakernas VIII Radio Antar Penduduk Indonesia .Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana semestinya. Ditetapkan di Pada Tanggal

: Jakarta : 25 Maret 2017

PENGURUS NASIONAL RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA Ketua Umum,

Sekretaris Umum,


A l f i a h, BE. JZ13KNL/NIA.13.00.12.007077


PO NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG

Pedoman Penyelenggaraan Pembinaan, Bimbingan Organisasi, Bimbingan Teknis dan Pelatihan


PERATURAN ORGANISASI RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembinaan, Bimbingan Organisasi, Bimbingan Teknis dan Pelatihan RAPAT KERJA NASIONAL VII Menimbang

: a. bahwa perkembangan organisasi RAPI di seluruh Indonesia telah meningkat dengan pesat sehingga perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas anggota dan pengurus yang pada akhirnya diharapkan aktifitas dan kualitas berorganisasi akan meningkat dalam mendukung pelaksanaan program organisasi; b. bahwa pembinaan anggota dan pengurus merupakan tugas mulia dalam upaya mendorong partisipasi dan semangat pengabdian anggota dan pengurus, sehingga kegiatan komunikasi radio menjadi kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara; c. bahwa untuk mewujudkan Tri Tertib RAPI dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembinaan, Bimbingan Organisasi, Bimbingan Teknis dan Pelatihan di lingkungan Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia.

Mengingat

: 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430); 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 22 |Rakernas VII-2016


5. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 34/PER /M.KOMINFO/8/2009 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk; 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 34/PER/M.KOMINFO /8/2009 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk; 7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1788. 8. Surat Keputusan Musyawarah Nasional VII Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor: 007.09.MUNAS-VII.0516, Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Radio Antar Penduduk Indonesia jo Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor: 049.09.00.0816 tanggal 8 Agustus 2016, Tentang Penetapan Pemberlakuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil Musyawarah Nasional VII Tahun 2016 Radio Antar Penduduk Indonesia. Memperhatikan : 1. Rekomendasi Komisi B dan C Munas VII Tahun 2016 di Tagana Training Center, Sentul, Bogor, Jawa Barat 2. Hasil Rapat Pengurus Nasional RAPI tanggal 3 – 4 September 2016 di Sekretariat Pengurus Nasional, Cipinang, Jakarta Timur 3. Hasil Rapat Tim Steering Committee Rapat Kerja Nasional VII RAPI tanggal 24 – 25 September 2016 di Sekretariat RAPI Nasional, Cipinang, Jakarta Timur. MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

Pedoman Penyelenggaraan Pembinaan, Bimbingan Organisasi, Bimbingan Teknis dan Pelatihan di Lingkungan Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia Nasional.

Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Pengertian Dalam Peraturan Organisasi ini, yang dimaksud dengan: 23 |Rakernas VII-2016


1. Pembinaan ialah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik. 2. Bimbingan Organisasi disingkat BO adalah bimbingan kepada calon anggota baru organisasi RAPI yang merupakan syarat menjadi anggota RAPI untuk memahami cara berkomunikasi radio baik VHF, HF dan RoIP, Organisasi RAPI, AD ART serta PO RAPI, peraturan perundang--undangan yang berhubungan dengan RAPI, 3. Bimbingan Teknis disingkat Bimtek adalah bimbingan kepada pengurus, anggota dan calon anggota tentang teknis komunikasi radio. 4. Pelatihan ialah proses peningkatan keterampilan seseorang atau kelompok orang dalam upaya untuk menjadi lebih cakap dan mahir. 5. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh tenaga pengajar dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. 6. Standar Kompetensi disingkat SK pelajaran adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai setelah calon anggota mempelajari materi tertentu. 7. Indikator merupakan penanda pencapaian Kompentensi Dasar ( KD ) yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 8. Kompetensi Dasar disingkat KD adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap minimal yang harus dicapai oleh peserta diklat untuk mengetahui standar kompetensi yang telah ditetapkan, 9. Piagam adalah naskah organisasi dari pengurus yang berwenang berisi penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang telah diwujudkan. 10. Sertifikat adalah naskah organisasi yang merupakan tanda bukti formal seseorang telah mengikuti kegiatan bimbingan organisasi, bimbingan teknis dan pelatihan yang diselenggarakan organisasi RAPI. 11. RAPI adalah organisasi komunikasi radio antar penduduk yang diakui dan disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai wadah resmi bagi pemilik Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP) dan merupakan organisasi kemasyarakatan yang didasari atas kesamaan kegemaran berkomunikasi radio antar penduduk dengan tidak membeda-bedakan asal usul suku, agama, ras dan golongan serta tidak memihak kepada salah satu organisasi sosial politik. 12. Peraturan Organisasi RAPI merupakan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis serta penjabaran dan penjelasan dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Pasal 2 Tujuan dan sasaran 1. Tujuan penyelenggaraan pembinaan, bimbingan organisasi, bimbingan teknis dan pelatihan adalah untuk meningkatkan kualitas sumberdaya anggota RAPI. 2. Sasarannya calon anggota, anggota dan Pengurus RAPI sesuai jenjang organisasi. 24 |Rakernas VII-2016


Bab II Ruang Lingkup Pasal 3 Pembinaan 1. Pembinaan merupakan kewajiban pengurus untuk melakukannya pada jenjang setingkat dibawahnya, kecuali pengurus lokal yang langsung pada anggota; 2. Pembinaan dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu : a. Pembinaan langsung adalah pembinaan yang dilakukan dengan cara tatap muka melalui ceramah dan atau diskusi. b. Pembinaan secara tidak langsung dengan menggunakan sarana KRAP dan Radio Over Internet Protocol ( RoIP) dan atau aplikasi alat komunikasi. 3. Materi yang diberikan secara bertahap tentang organisasi RAPI, Bantuan Komunikasi dll dengan memperhitungkan skala prioritas, sesuai dengan hasil analisa kebutuhan akan materi yang harus dilakukan dan disampaikan.

1. 2. 3. 4. 5.

Pasal 4 Bimbingan Organisasi BO sesuai dengan bunyi pasal 1 ayat 2 PO ini, dimaksudkan agar anggota RAPI menggunakan radio sesuai prosedur, peruntukan dan komunikasi yang tepat. Bimbingan Organisasi dilaksanakan oleh Pengurus Daerah/Wilayah RAPI. Pemberi materi BO adalah Pengurus dan atau anggota yang memiliki kompetensi dan telah mengikuti Training of Trainer (TOT) yang ditunjuk/ditugaskan oleh Ketua Daerah masing-masing. Pemberi materi sebagaimana pada ayat 3 pasal ini, dapat juga pegawai yang ditugaskan oleh pimpinan institusi pemerintah yang berhubungan dengan permintaan RAPI. TOT untuk anggota dan atau Pengurus RAPI sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat 3 dalam PO ini, dilaksanakan oleh Pengnas RAPI atau bersama Pemerintah.

Pasal 5 Bimbingan Teknis 1. Pada prinsipnya Bimbingan Teknis adalah bimbingan kepada pengurus, anggota dan calon anggota tentang teknis komunikasi radio. 2. Bimbingan Teknis dilaksanakan oleh Pengurus Daerah/Wilayah RAPI. 3. Pemberi materi Bimbingan Teknis adalah Pengurus yang memiliki kompetensi untuk materi Bimbingan Teknis yang ditunjuk/ditugaskan oleh Ketua Daerah.

1.

Pasal 6 Pelatihan Pada prinsipnya pelatihan ialah proses peningkatan ketrampilan seseorang atau kelompok orang dalam upaya untuk menjadi lebih cakap dan mahir dalam menjalankan tugas organisasi.

25 |Rakernas VII-2016


2.

3. 4.

Pelatihan pelatihan dimaksud meliputi : bantuan komunikasi sosial, penanggulangan bencana, search and rescue, safety riding, pertolongan pertama gawat darurat, team reaksi cepat komunikasi. Pelatihan dilaksanakan oleh Pengurus Daerah/Wilayah RAPI dan atau Pihak lain yang terkait dengan jenis pelatihan yang diselenggarakan oleh organisasi. Pemberi pelatihan adalah pelatih yang mempunyai kompetensi dan bersertifikat untuk jenis pelatihan yang diselenggarakan.

Bab III Tahapan-tahapan secara Umum Pasal 7 Tahapan Bimbingan Organisasi 1. Ada pun tahapan dalam melaksanakan perencanaan bimbingan organisasi adalah sebagai berikut. a. Analisis kebutuhan bimbingan organisasi. b. Penyusunan perencanaan. c. Pelaksanaan Bimbingan Organisasi. d. Evaluasi Bimbingan Organisasi. Pasal 8 Tahapan Bimbingan Teknis 1. Ada pun tahapan dalam melaksanakan perencanaan bimbingan teknis adalah sebagai berikut. a. Analisis kebutuhan bimbingan teknis. b. Penyusunan perencanaan. c. Pelaksanaan bimbingan teknis. d. Evaluasi Bimbingan Organisasi. Pasal 9 Tahapan Pelatihan 2. Ada pun tahapan dalam melaksanakan perencanaan pelatihan adalah sebagai berikut. a. Analisis kebutuhan pelatihan. b. Penyusunan perencanaan. c. Pelaksanaan pelatihan d. Evaluasi pelatihan. BAB IV Materi dan Kurikulum Pasal 10 Materi dan Kurikulum Pembinaan, Bimbingan Organisasi, Bimbingan Teknis dan Pelatihan 26 |Rakernas VII-2016


1. Materi dan Kurikulum Pembinaan, Bimbingan Organisasi, Bimbingan Teknis serta Pelatihan secara lengkap ada dalam halaman appendix Peraturan Organisasi ini. 2. Kurikulum Bimbingan Organisasi, Bimbingan Teknis dan Pelatihan RAPI disusun sesuai dengan standar kompetensi yang akan dicapai. 3. Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pengurus yang memiliki kewenangan sejalan dengan hasil analisis kebutuhan. 4. Kurikulum BO, Bimtek serta Pelatihan RAPI memuat: a. Standar kompetensi; b. Kompetensi dasar; c. Metode Diklat RAPI; d. Waktu pelajaran; e. Media pembelajaran; dan f. Alat bantu. 5. Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun dan ditetapkan oleh Pengurus Nasional RAPI yang memiliki kewenangan, mengacu pada hasil analisa kebutuhan, kecuali yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

1. 2. 3. 4.

Bab V Peserta Pasal 11 Peserta Pembinaan, Bimbingan Organisasi, Bimbingan Teknis dan Pelatihan Peserta Pembinaan wajib sesuai jenjang organisasi secara bertingkat kebawah. Peserta Bimbingan Organisasi adalah wajib bagi calon anggota/anggota baru yang belum mengikuti Bimbingan Organisasi. Peserta Bimbingan teknis adalah pengurus, anggota organisasi RAPI. Peserta Pelatihan adalah Pengurus dan atau Anggota yang mendapat tugas dari Ketua RAPI Daerah. BAB VI Pendekatan dan Metode Pasal 12 Pendekatan dan Metode Pembinaan, Bimbingan Organisasi, Bimbingan Teknis dan Pelatihan

1. Pendekatan dan metode Pembinaan, Bimbingan Organisasi, Bimbingan Teknis dan Pelatihan RAPI disusun sesuai dengan tujuan, sasaran bagi orang dewasa (andragogi). 2. Pendekatan dan metode Pembinaan, Bimbingan Organisasi, Bimbingan Teknis dan Pelatihan RAPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara antara lain: a. Ceramah; b. Diskusi; 27 |Rakernas VII-2016


c. Studi banding internal atau eksternal; d. Studi kasus; e. Simulasi; dan f. Permainan peran ( role playing ), g. Belajar dengan menggunakan media. 3. Dapat dilakukan dengan dengan cara kombinasi dan atau sesuai hasil analisa kebutuhan. Bab VII Kompetensi Pasal 13 Kompetensi Pembinaan, Bimbingan Organisasi, Bimbingan Teknis dan Pelatihan 1 Kompetensi ini mencakup penyusunan perencanaan pembelajaran, pelaksanaan interaksi belajar mengajar, penilaian prestasi belajar, tindak lanjut hasil penilaian. 2 Kriteria yang harus dipenuhi agar dalam memahami dan menentukan materi standar meliputi validitas, keberartian, relevansi, kemenarikan dan kepuasan yaitu : a. Validitas yaitu tingkat ketepatan materi yang telah teruji kebenarannya sehingga terhindar adanya salah konsep atau multi tafsir. b. Keberartian yaitu tingkat kepentingan materi dikaitkan dengan kebutuhan peserta. c. Relevensi, yaitu penyesuaian dengan tingkat kemampuan peserta. d. Kemenarikan, yaitu penekanan pada aspek motivasi peserta dalam mengembangkan keterampilan lebih lanjut dan lebih mendalam. e. Kepuasan yaitu peserta dapat merasakan hasil dari pembelajarannya dan dapat mengamlkannya di kehidupan. Bab VIII Tatalaksana Penyelenggaraan Pasal 14 Pembinaan, Bimbingan Organisasi, Bimbingan Teknis dan Pelatihan Tatalaksana Penyelenggaraan diorganisir dalam bentuk kepanitiaan dengan diterbitkan surat keputusan pengurus RAPI Daerah/Wilayah; Bab IX Sertifikat Pasal 15 1. Sertifikat ialah surat resmi yang berisi pernyataan pemberian hak atau berisi pernyataan dan peneguhan mengenai suatu hal setelah mengikuti bimbingan organisasi, bimbingan teknis dan pelatihan. 2. Sertifikat dapat berupa : a. Surat Tanda telah mengikuti Bimbingan Organisasi, Bimbingan Teknis. 28 |Rakernas VII-2016


b. Surat Tanda Lulus Uji Pelatihan sesuai dengan jenis pelatihan yang diikuti. 3. Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini dikeluarkan oleh pengurus RAPI Daerah sebagai pelaksana penyelenggara dan melaporkan ke Pengurus Nasional RAPI. Bab X Ketentuan Peralihan Pasal 16 Kepengurusan RAPI di tingkat Daerah wajib melakukan sosialisasi Peraturan Organisasi ini secara berjenjang hingga ditingkat Lokal dalam kurun waktu 6 (enam) bulan setelah ditetapkan. Bab XI Ketentuan Penutup Pasal 17 1. Lampiran peraturan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan pada Peraturan Organisasi ini. 2. Peraturan organisasi ini, berlaku sejak diberlakukan oleh Pengurus Nasional RAPI dengan diterbitkannya surat keputusan tentang Pemberlakuan Pedoman Organisasi hasil RAKERNAS VII Tahun 2016; 3. Memerintahkan pada Pengurus Nasional RAPI untuk mensosialisasikan dan memberlakukan pedoman organisasi ini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini. Dibuat di : Banten Pada Tanggal : 12 November 2016 PIMPINAN SIDANG KOMISI C RAPAT KERJA NASIONAL VII TAHUN 2016 RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA Jabatan 1 Ketua

Nama 2 BUDI SETIYONO

Wakil Ketua

SYAHRUM AGUNG

SEKRETARIS

HERU JATMIKO


10-28 3

NIA 4

JZ30HOT 30.08.15.030423 JZ10GA

10.25. .00702

JZ10QRU 10.29.12.008871

Tandatangan 5


Lampiran I

:

PO Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembinaan, Bimbingan Organisasi, Bimbingan Teknis serta Pelatihan Di Lingkungan Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia.

TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMBINAAN, BIMBINGAN ORGANISASI, BIMBINGAN TEKNIS, DAN PELATIHAN RAPI Bab I Pendahuluan A. Umum Untuk mewujudkan Visi RAPI menjadikan organisasi yang berkualitas sebagai aset nasional dan sejalan dengan terwujudnya insan komunikasi radio yang terampil, disiplin, berdedikasi dan memiliki loyalitas tinggi, sebagai kader bangsa yang berjiwa Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka diperoleh beberapa hal yang berpengaruh dengan organisasi RAPI yaitu : 1. manusia dalam hal ini anggota dan pengurus; 2. peraturan internal yang bersifat tulisan maupun adat 3. kebijakan, praktek manajemen dan kepemimpinan. Faktor manusia ( anggota dan pengurus ) sangat menentukan, karena aturan yang menyepakati adalah pengurus sesuai kewenangannya, kebijakan dan praktek manajemen dilakukan juga oleh pengurus secara berjenjang. Melakukan sesuatu dipengaruhi kemauan, sikap dan kemampuan dipandang dari berbagai segi. Sesuai dengan bahasan ini, maka lebih dititik beratkan pada kemampuan memahami organisai, memahami peraturan, memahami program dan memahami apa yang harus dilakukan. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kewajiban utama personal sehingga sangat sedikit yang disisihkan untuk memahami internal RAPI sehingga ketidak tepatan dalam memahami dan menerapkan. Pada era globalisasi komunikasi dengan banyaknya sarana komunikasi akan memberikan dampak dan ekses terhadap perjalanan organisasi. Oleh karena itu pengurus secara berjenjang harus sigap melakukan pembinaan dan mengikuti bimbingan organisasi, bimbingan teknis dan pelatihan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan. Setidak-tidaknya untuk mengurangi ekses juga kewajiban utama setiap jenjang pengurus untuk melakukan pembinaan pada jenjang setingkat dibawahnya dan sesuai kewenangan untuk menyelenggarakan bimbingan organisasi, bimbingan teknis dan pelatihan. Pelatihan apa yang harus dilakukan, siapa yang menjadi skala prioritas, bagaimana melakukannya, kapan dlakukan 30 |Rakernas VII-2016


dimana. Ini harus dijawab untuk menghadapi permasalahan dan langkah yang akan dilakukan. Untuk menjadikan sumberdaya yang berkualitas. Selain itu pula terjadi keanegaragaman penyelenggaraan bimbingan organisasi, bimbingan teknis dan atau pelatihan dipandang dari materi, prosedur, kewenangan, tenaga pengajar, metode yang diterapkan. B. Tujuan dan Sasaran Maksud untuk memberikan pedoman penyelenggaraan pembinaan, bimbingan organisasi, bimbingan teknis dan pelatihan dengan tujuan para pengurus/pengelola, dan peserta meningkatkan kualitas dan sesuai dengan kompetensinya sehingga pergerakan organisasi efektif dan effisien. Sasarannya diwujudkan pengelola pembinaan, bimbingan organisasi, bimbingan teknis dan pelatihan sesuai standard kompetensi nasional. Bab II Analisis Kebutuhan A. Analisis kebutuhan pembinaan, bimbingan organisasi, bimbingan teknis dan pelatihan dilakukan untuk mengungkapkan kebutuhan yang tepat sasaran. 1. Pengertian dan ruang lingkup. Sebuah analisa kebutuhan pelatihan dapat membantu menentukan kinerja atau tingkat pengetahuan, saat ini dihubungkan dengan aktivitas tertentu, serta kinerja yang optimal atau tingkat pengetahuan yang dibutuhkan. Dengan melakukan analisa kebutuhan yang membidangi SDM dapat mengumpulkan informasi mengenai kompetensi tenaga tugas atau tugas itu sendiri, informasi tersebut membantu mengidentifikasi penyebab masalah. Selain itu, sebuah istilah yang lebih tepat adalah analisis kebutuhan pelatihan. "Analisis kebutuhan pelatihan didefinisikan sebagai" analisa kebutuhan dan analisis kebutuhan yang membantu untuk menentukan apakah pelatihan adalah solusi atau bagian dari solusi untuk memenuhi kebutuhan. Setelah “mengapa pelatihan” dilakukan, analisis kebutuhan pelatihan dilakukan untuk menentukan apa, kapan, di mana, bagaimana, dan oleh siapa pelatihan mungkin akan lebih baik dipetugaskan " 2. Sifat. Penganalisaan kebutuhan pelatihan sifatnya berkelanjutan dan dipandang sebagai keharusan sebagai prosses kegiatan agar efektifnya organisasi.



3. Tujuan Dilakukan analisis tersebut dengan tujuan yang seharusnya dicapai, adalah: a. Dasar penyusunan untuk program pelatihan b. Sebagai pedoman penyusunan program pelatihan c. Sebagai referensi bagi organisasi atau penyelenggara untuk merancang program pelatihan. d. Kualitas tugas atau pelaksanaan pelatihan e. Membantu peserta pelatihan untuk membantu mempersiapkan diri menghadapi hal-hal baru. 4. Pertimbangan Analisis kebutuhan pelatihan RAPI sebagaimana dimaksud dalam Bab III peraturan ini dilakukan dengan mempertimbangkan antara lain: a. Identifikasi peran dan fungsi organisasi RAPI guna mendapatkan metode pelatihan yang tepat; b. Evaluasi kondisi sumber daya anggota dan pengurus; c. Analisis kesenjangan, analisis manfaat dan analisis biaya dan sumber dana, perencanaan sumber daya manusia. d. Hasil analisis kebutuhan BO, Bintek dan pelatihan RAPI sebagaimana dimaksud pada angka 1 diatas, digunakan sebagai dasar bagi organisasi RAPI menyusun rencana tahunan kebutuhan pelatihan RAPI. e. Rencana tahunan kebutuhan pelatihan RAPI sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatas, dituangkan oleh Pengurus Daerah RAPI dalam bentuk program kerja dan dilaporkan kepada Pengurus Nasional RAPI, secara berkala. 5. Tahapan analisis Langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai tahapan pelaksanaan analisa yaitu : a. merancang analisa kebutuhan pelatihan baik itu yang berupa wacana ataupun hal lain yang sesuai dengan kebutuhan diklat. b. menyusun berbagai instrument yang dibutuhkan dalam pelatihan tersebut c. mengumpulkan dan menganalisa data yang berkaitan dengan pelatihan untuk keperluan pengkajian. Pastikan bahwa dalam pelaksanaan ini anda tetap menggunakan metode dan tehnik yang tepat. d. menyusun laporan kegiatan analisa kebutuhan pelatihan. B. Metode analisis Beberapa metode analisis kebutuhan pelatihan yang dapat digunakan untuk melakukan analisis : 1. Analisis User 32 |Rakernas VII-2016


Analisis ini merupakan salah satu cara melakukan analisa kebutuhan bimbingan organisasi, bimbingan teknis dan pelatihan yang berfokus pada potensi infrastruktur (prasarana) pelatihan serta peserta pelatihan yang berhubungan didalamnya. Ada beberapa pertanyaan penting yang harus dijawab oleh analis jika ingin mempergunakan metode yang satu ini seperti siapa pelatih yang akan melakukan pelatihan, tingkat jabatan calon peserta pelatihan, keahlian apa saja yang dibutuhkan oleh calon peserta pelatihan, gaya belajar seperti apa yang digemari oleh peserta pelatihan, dan lain sebagainya. Jadi seluruh potensi calon peserta beserta insfrastruktur penunjang akan dikaji dan diteliti sehingga analis bisa merancang sebuah program diklat yang efektif dan bermanfaat maksimal bagi pesertanya. 2. Analisis organisasi Analisis organisasi "meneliti di mana pelatihan diperlukan dan dalam kondisi apa pelatihan akan dilakukan. Analisis ini mengidentifikasi pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang diperlukan anggota dan atau pengurus untuk masa depan, sebagai organisasi agar berkembang atau berubah" Melalui analisis organisasi keluhan internal, atau masalah kinerja. Data-data ini kemudian dievaluasi untuk diidentifikasi sehingga pelatihan dapat meningkatkan kinerja. Tahap analisis organisasi juga harus merencanakan perubahan di tempat tugas, seperti kebutuhan masa depan, demografi petugas, dan peraturan perundang-undangan. Keterampilan yang akan datang memahami bagaimana suatu organisasi dapat berubah dapat mengungkapkan kebutuhan keterampilan di masa depan. Demografi anggota dan atau pengurus. Perubahan ekonomi dan penyesuaian biaya hidup juga mungkin memerlukan perubahan di tempat tugas, Memahami potensi perubahan akan membantu organisasi mulai mengakomodasi memenuhi kebutuhan organisasi. Hukum dan peraturan. Perubahan lingkungan, peraturan yang berlaku serta undang-undang baru dapat menentukan bahwa suatu organisasi memberikan pelatihan di daerah tertentu. 3. Analisis Operasi / Analisis Tugas Analisis operasi/tugas dengan cara membandingkan pengetahuan dan keterampilan yang dipersyaratkan setiap penugasan spesifik dengan pengetahuan dan keterampilan aktual anggota/pengurus. Kesenjangan ini mengungkapkan kebutuhan pelatihan.



Sumber data termasuk deskripsi penugasan, prosedur operasi standar, standar kinerja, tinjauan literatur dan praktek terbaik, dan pengamatan di tempat dan mempertanyakan. Sebuah analisis tugas yang efektif mengidentifikasi "tugas-tugas yang harus dilakukan, kondisi di mana tugas-tugas yang harus dilakukan, seberapa sering dan ketika tugas dilakukan, kuantitas dan kualitas kinerja yang diperlukan, keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melakukan tugas-tugas dan di mana dan bagaimana ini keterampilan terbaik diperoleh." 4.. Analisis individual Analisis individu melihat individu anggota dan pengurus dan bagaimana mereka melaksanakan. Pengurus dan anggota dapat diwawancarai, diamati atau diuji untuk menentukan tingkat masing-masing keterampilan atau pengetahuan. Data juga dapat dikumpulkan dari tinjauan kinerja mereka. Selain itu, masalah kinerja dapat diidentifikasi dengan faktor-faktor seperti produktivitas, absensi, keterlambatan, keluhan, keluhan anggota, perbaikan peralatan yang dibutuhkan. 5. Analisis Konten Analisis yang satu ini memiliki tujuan untuk menjawab berbagai pertanyaan seputar keahlian, pengetahuan, dan informasi apa saja yang akan dibutuhkan oleh pengurus dan atau anggota. jika mereka menempati posisi tertentu. Analisis konten akan meneliti dengan cermat segala jenis prosedur, dokumen, hukum dan segala jenis informasi yang penting mengenai sebuah posisi di penugasan. Nantinya dari hasil penelitian akan bisa diketahui materi penelitian apa saja yang paling sesuai dengan sebuah posisi tertentu. Dalam metode analisis yang satu ini seorang anggota dan atau pengurus yang sudah ahli dan berpengalaman di posisinya dapat diikutsertakan sebagai konsultan dalam menentukan konten diklat yang sesuai. 6. Analisis Biaya Manfaat Metode atau cara melakukan analisa kebutuhan diklat ini merupakan salah satu jenis analisa yang paling penting dan merupakan sebuah investasi yang harus menghasilkan di masa yang akan datang. Analisis Biaya Manfaat akan meneliti dengan cermat mengenai segala macam biaya yang harus dikeluarkan untuk menjalankan sebuah diklat serta meneliti apakah dengan jumlah uang yang harus dikeluarkan tersebut sudah efektif dan bermanfaat bagi perusahaan. 34 |Rakernas VII-2016


C. Data 1. Macam-macam data Data adalah catatan atas kumpulan fakta. Data merupakan bentuk jamak dari datum, berasal dari bahasa Latin yang berarti "sesuatu yang diberikan". Dalam penggunaan sehari-hari data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Pernyataan ini adalah hasil pengukuran atau pengamatan suatu variabel yang bentuknya dapat berupa angka, kata-kata, atau citra. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung (dari tangan pertama), sementara data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada. 2.

Metode Pengumpulan Data Tehnik pengumpulan data merupakan faktor penting dan mempengaruhi analisis dan hasil analisis. Oleh karena itu diperlukan data yang akurat dan terkini. Metode Pengumpulan Data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Metode menunjuk suatu cara sehingga dapat diperlihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, tes, dkoumentasi dan sebagainya. Sedangkan Instrumen Pengumpul Data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Karena berupa alat, maka instrumen dapat berupa lembar cek list, kuesioner (angket terbuka / tertutup), pedoman wawancara, camera photo dan lainnya. Adapun tiga teknik pengumpulan data yang biasa digunakan adalah angket, observasi dan wawancara. a. Angket Angket / kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang dijadikan responden untuk dijawabnya. Meskipun terlihat mudah, teknik pengumpulan data melalui angket cukup sulit dilakukan jika respondennya cukup besar dan tersebar di berbagai wilayah. Prinsip Penulisan angket berhubungan dengan beberapa faktor antara lain :  Isi dan tujuan pertanyaan artinya jika isi pertanyaan ditujukan untuk mengukur maka harus ada skala yang jelas dalam pilihan jawaban.  Bahasa yang digunakan harus disesuaikan dengan kemampuan responden. Tidak mungkin menggunakan bahasa yang penuh istilahistilah bahasa Inggris pada responden yang tidak mengerti bahasa Inggris, dsb.



 Tipe dan bentuk pertanyaan apakah terbuka atau tertutup. Jika terbuka artinya jawaban yang diberikan adalah bebas, sedangkan jika pernyataan tertutup maka responden hanya diminta untuk memilih jawaban yang disediakan. b. Observasi  Obrservasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap dari responden (wawancara dan angket) namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi, kondisi). Teknik ini digunakan bila penelitian ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar.  Participant Observation Dalam observasi ini, peneliti secara langsung terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang atau situasi yang diamati sebagai sumber data. Para peneliti bisa melakukan monitor penggunaan RoIP, VHF dan HF terutama yang berhubungan dengan pemahaman dan penerapan Ten Code (Kode seputuh), tatacara komunikasi radio, mengamati pada acara-acara resmi RAPI. Alat yang digunakan dalam teknik observasi ini antara lain : lembar cek list, buku catatan, kamera photo, recorder. c.

Wawancara Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara pengumpul data maupun peneliti terhadap nara sumber atau sumber data. Wawancara pada penelitian sampel besar biasanya hanya dilakukan sebagai studi pendahuluan karena tidak mungkin menggunakan wawancara pada 1000 responden, sedangkan pada sampel kecil teknik wawancara dapat diterapkan sebagai teknik pengumpul data (umumnya penelitian kualitatif) Wawancara terbagi atas wawancara terstruktur dan tidak terstruktur :  Wawancara terstruktur artinya peneliti telah mengetahui dengan pasti apa informasi yang ingin digali dari responden sehingga daftar pertanyaannya sudah dibuat secara sistematis. Peneliti juga dapat menggunakan alat bantu tape recorder, kamera photo, dan material lain yang dapat membantu kelancaran wawancara.  Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas, yaitu peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan yang akan diajukan secara spesifik, dan hanya memuat poin-poin penting masalah yang ingin digali dari responden. 36 |Rakernas VII-2016


d. Studi Dokumentasi Studi Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam , tidak hanya dokumen resmi. Dokumen dapat dibedakan antara 2 yaitu : dokumen primer dan sekunder. Dokumen primer merupakan dokumen yang ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa (contoh: otobiografi). Dan dokumen sekunder merupakan dokumen yang ditulis orang lain yang selanjutnya ditulis oleh orang ini (contoh: biografi). e. Tehnik Sampling Tehnik sampling adalah bagian dari metodologi statistika yang berhubungan dengan pengambilan sebagian dari populasi. Jika sampling dilakukan dengan metode yang tepat, analisis statistik dari suatu sampel dapat digunakan untuk menggeneralisasikan keseluruhan populasi. Metode sampling banyak menggunakan teori probabilitas dan teori statistika. Langkah-langkah atau tahapan yang perlu diperhatikan dalam melakukan sampling adalah sebagai berikut :  menetapkan populasi penelitian yang relevan dengan tujuan penelitian  menentukan variabel-variabel yang akan diamati dan diukur  menentukan kerangka sampel (sampling frame) yang akan digunakan  menentukan teknik sampling yang relevan dengan tujuan penelitian  menentukan jumlah sampel yang akan digunakan  menyesuaikan dan mempertimbangkan biaya yang harus disediakan f. Penelitian Pendapat Melalui pengamatan penulis sebenamya sudah dapat mengambil suatu kesimpulan atau pendapat. Namun proses pengamatan itu dapat tetjadi berulang-ulang, sehingga dapat timbul bermacam- macam pendapat atau kesimpulan sesuai dengan jumiah pengamatan atas peristiwa yang sama itu, tetapi yang masing- masingnya mempunyai ciri-ciri yang khusus. Sebab itu semua bahan itu harus diolah kembali, semua pendapat yang pernah diambilnya harus digarap sekali lagi untuk menarik kesimpulankesimpulan baru. Kesimpulan ini merupakan reaksi-reaksi penulis terhadap bahan-bahan observasi secara menyeluruh. Biasanya penggarapan kembali ini berbentuk penggabungan atau mencari hubungan antar berbagai macam hal, mengadakan klasifikasi, dan sebagainya. Proses menemukan hubungan-hubungan ini dapat berbentuk analisa atau sintese. Analisa merupakan suatu proses memecahkan sesuatu ke dalam bagian-bagian yang saling berhubungan; sebaliknya sintese 37 |Rakernas VII-2016


adalah proses menggabungkan beberapa bagian atau unsur-unsur yang berdiri sendiri ke dalam suatu kesatuan. 3.

Etika dalam Pengumpulan Data Beberapa hal yang harus diperhatikan dan tidak dilanggar, ketika mengumpulkan data antara lain : a. memegang prinsip kerahasiaan dan menjaga pribadi responden merupakan salah satu tanggung jawab peneliti. b. Peneliti tidak boleh mengemukakan hal yang tidak benar mengenai sifat penelitian kepada subjek. Dengan demikian, peneliti harus menyampaikan tujuan dari penelitian kepada subjek dengan jelas. c. Informasi pribadi atau yang terlihat mencampuri sebaiknya tidak ditanyakan, dan jika hal tersebut mutlak diperlukan untuk penelitian, maka penyampaiannya harus diungkapkan dengan kepekaan yang tinggi kepada responden, dan memberikan alasan spesifik mengapa informasi tersebut dibutuhkan untuk kepentingan penelitian. d. Apapun sifat metode pengumpulan data, harga diri dan kehormatan subjek tidak boleh dilanggar. e. Tidak boleh ada paksaan kepada orang untuk merespon survei dan responden yang tidak mau berpartisipasi tetap harus dihormati. f. Subjek tidak boleh dihadapkan pada situasi yang mengancam mereka, baik secara fisik maupun mental. g. Tidak boleh ada penyampaian yang salah atau distorsi dalam melaporkan data yang dikumpulkan selama studi.

Bab III Format Modul Bimbingan Organisasi, Bimbingan Teknis dan Pelatihan A.. Urutan Lembar Dan Bab Dalam Modul 1. Lembar Sampul Luar, termasuk warnanya 2. Lembar Sampul Dalam 3. Lembar Tahun Terbit dan Penerbit dan Hak Cipta (bila perlu) 4. Lembar Kata Pengantar dari Kepala Instansi 5. Lembar Daftar Isi 6. Lembar Bab I : PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Deskripsi Singkat C. Manfaat Modul D. Tujuan Pembelajaran 1. Kompetensi Dasar 2. Indikator Keberhasilan E. Materi Pokok dan Sub Materi Pokok F. Petunjuk Belajar 38 |Rakernas VII-2016


7. Lembar Bab II dan seterusnya sampai dengan Bab terakhir sebelum Bab Penutup (merupakan materi subatansial) : A. Sub-pokok bahasan (bisa lebih dari satu) B. Rangkuman (letak poin menyesuaikan jumlah sub materi pokok) C. Latihan/Evaluasi D. Kunci Jawaban Pertanyaan/Penugasan 8. Lembar Bab Penutup A. Rangkuman B. Evaluasi 9. Lembar Daftar Pustaka 10. Lembar Lampiran (Bila ada) 11. Lembar Biodata Penulis (beserta photo ukuran 3 x 4 cm berwarna) B. Format Pengetikan/Penulisan Modul 1. Jenis huruf : Arial atau Times New Roman 2. Besar/ukuran huruf atau font: 12 pt 3. Spasi : 1 spasi atau 1½ spasi 4. Paragraf tidak indent tetapi ada jarak 1 spasi antar paragraf. 5. Margin Batas/Margin 1 Atas ( Top ) Bawah ( Botom ) Kiri ( Left ) Kanan ( Right )

Halaman Judul

Halaman Isi

2 3,0 cm 3,0 cm 2,5 cm 2,5 cm

3 2,5 cm 2,0 cm 2,5 cm 2,0 cm

6. Ukuran kertas : 15 x 21,5 cm (½ folio) atau kuarto, tergantung pada jumlah halaman.  jumlah halaman diatas 100 (seratus) halaman ukuran yang dipakai kertas kuarto  jika halaman berkisar 40 s/d 100 menggunakan kertas ukuran 15 x 21,5 cm (½ folio). 7. Nomor halaman 8. Kata Pengantar dan Daftar Isi, Daftar Gambar, Daftar Tabel dan Daftar Lampiran (bila ada), menggunakan angka Romawi kecil 9. Halaman dalam Bab menggunakan angka Arab mulai dari nomor 1 dan seterusnya. 10. Letak nomor halaman  pada nomor halaman ganjil, terletak di kanan bawah  pada nomor halaman genap, terletak di kiri bawah C. Sampul depan modul materi 39 |Rakernas VII-2016


Pada sampul depan tercantum: 1. Kop RAPI Nasional 2. Nama diklat 3. Judul mata pelajaran dan kodenya (bila ada) 4. Nama penyusun 5. Instansi penyelenggara diklat 6. Tempat dan tahun penerbitan Bab IV Jadwal dan Persiapan administrasi

A. Jadwal pelatihan 1. disusun oleh bagian penyelenggara pelatihan di setiap lembaga pelatihan dan dikoordinasikan dengan tenaga pelatih. 2. Jadwal dipergunakan sebagai pegangan bagi tenaga pelatih , penyelenggara, dan peserta pelatihan untuk mengetahui tahapan selama latihan berlangsung sesuai dengan program latihan B. Menyiapkan Administrasi Pelatihan a. Daftar hadir peserta. b. Daftar hadir tenaga pelatih. c. Tanda terima perlengkapan peserta. d. Tata tertib pelatihan. e. Sertifikat pelatihan. f. Formulir-formulir penilaian dan evaluasi pelaksanaan. Bab V Sertifikat BO, BIMTEK dan Pelatihan A. Ukuran dan Isi Sertifikat 1. Ukuran A4 ( 21 cm x 29,7 cm), 2. Posisi portrait, 3. Isi data sertifikat dengan urutan terdiri dari : a. Penyelenggara dan logo penyelenggara, b. Judul sertifikat c. Nomor, d. Nama yang mengikuti BO/BIMTEK/Pelatihan ........, e. NIA, callsign/10 28, f. Asal jenjang organisasi g. Sebagai Peserta h. Ditulis “ Pada kegiatan BO/BIMTEK/Pelatihan ........tingkat Nasional/Daerah yang dilaksanakan di . . . . . . . . . . . . . . .pada tanggal ........s.d ........bulan, tahun” i. ditulis tempat pengeluaran sertifikat/pelaksanaan dan tanggal dikeluarkan sertifikat, 40 |Rakernas VII-2016


j. yang mengeluarkan sertifikat (Nama jabatan, nama yang menanda tangani dilengkapi dengan NIA dan Callsign/10 28). B. Keterangan 1. Design sertifikat diserangkan pada Pengnas RAPI untuk membuat master atau contoh. 2. Apabila penyelenggaranya RAPINAS/RAPIDA bersama pemerintah, maka A.3.j diatas ditulis juga penyelenggara dari pemerintah. 3. Apabila penyelenggara hanya RAPINAS/RAPIDA dan dipandang perlu serta telah ada kesepakatan dengan pejabat pemerintah yang berhubungan dengan, maka sertifikat diketahui dan ditanda tangani juga oleh pejabat dimaksud. Dibuat di Pada Tanggal


PIMPINAN SIDANG KOMISI C - RAPAT KERJA NASIONAL VII TAHUN 2016 RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA Jabatan

Nama

10-28

NIA

Tandatangan

1

2

3

4

5

Ketua Wakil Ketua Sekretaris


BUDI SETIYONO SYAHRUM AGUNG HERU JATMIKO

JZ30HOT 30.08.15.030423 JZ10GA

10.25. .00702

JZ10QRU 10.29.12.008871


Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Komunikasi, Radio Pancar Ulang dan RoIP


RAPAT KERJA NASIONAL VII PERATURAN ORGANISASI RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Komunikasi, Radio Pancar Ulang dan RoIP RAPAT KERJA NASIONAL VII Menimbang

:

a. bahwa untuk meningkatkan kualitas proses penyelenggaraan bantuan komunikasi dan dalam rangka menciptakan ketertiban, efisiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaraan Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia harus dilakukan perubahan Surat Ketetapan Rapat Kerja Nasional VI Tahun 2011 Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor : 14.09.Rakernas-VI.0711 Tentang Bantuan Komunikasi, tanggal 17 Juli 2011; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a harus ditetapkan dengan surat ketetapan berdasarkan kesepakatan pada Rapat Kerja Nasional VII RAPI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Komunikasi, Radio Pancar Ulang dan RoIP.

Mengingat

:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430 ); 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 42 | Rakernas VII-2016


6. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 34/PER/M.KOMINFO/08/2009 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk; 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 34/PER/M.KOMINFO/08/2009 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk; 8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1788; 9. Surat Ketetapan Musyawarah Nasional VII Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor : 007.09.MUNAS-VII.0516 Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Radio Antar Penduduk Indonesia jo Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor : 019.09.00.0616 Tentang Pengangkatan Tim Adhoc untuk Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil MUNAS VII Tahun 2016 jo Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor : 049.09.00.0816 Tentang Penetapan Pemberlakuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil MUNAS VII Tahun 2016 Radio Antar Penduduk Indonesia. MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Komunikasi, Radio Pancar Ulang dan RoIP Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Pengertian

Dalam Peraturan Organisasi ini, yang dimaksud dengan : 1. RAPI adalah organisasi komunikasi radio antar penduduk yang diakui dan disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai wadah resmi bagi pemilik Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP) dan merupakan organisasi kemasyarakatan yang didasari atas kesamaan kegemaran berkomunikasi radio antar penduduk dengan tidak membeda-bedakan asal usul suku, agama, ras dan golongan serta tidak memihak kepada salah satu organisasi sosial politik. 43 | Rakernas VII-2016


2. Peraturan Organisasi RAPI merupakan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis serta penjabaran dan penjelasan dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 3. Komunikasi Radio adalah telekomunikasi dengan mempergunakan gelombang radio; 4. Komunikasi Radio Antar Penduduk yang selanjutnya disebut KRAP adalah Komunikasi Radio yang menggunakan pita frekuensi radio yang telah ditentukan secara khusus untuk penyelenggaraan KRAP dalam wilayah Republik lndonesia. 5. Stasiun KRAP adalah satu atau beberapa pesawat pemancar dan atau pesawat penerima termasuk perlengkapannya yang diperlukan di suatu tempat untuk menyelenggarakan KRAP. 6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi alam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya. 7. Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi. 8. Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi. 9. Pemancar radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio. 10. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi. 11. Bantuan Komunikasi atau disingkat Bankom merupakan kegiatan sosial masyarakat yang dilakukan oleh anggota RAPI untuk memberi pelayanan komunikasi dengan menggunakan sarana KRAP seperti Radio Pancar Ulang (RPU) dan Stasiun Bergerak RAPI, menggunakan frekuensi yang telah dialokasikan bagi RAPI juga dapat menggunakan Radio over Internet Protocol (RoIP). 12. Radio over Internet Protocol disingkat RoIP adalah sebuah teknologi sistem radio yang menggunakan standar Voice over Internet Protocol (VoIP) dan bekerja melalui perangkat lunak maupun keras. 13. Simplex adalah komunikasi point to point tanpa menggunakan repeater. Sistem kerja Simplex menggunakan frekuensi yang sama antara receiver dan transmitter. Bab II Bankom Pasal 2 Klasifikasi dan Pelaksana 1. Bankom sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat 11 peraturan inti dilakukan oleh jenjang organisasi RAPI dengan berbagai cara yaitu : a. sesuai prosedur teratur tidak berubah-ubah dilakukan setiap hari disebut Bankom R utin , b. berulang-ulang pada waktu tertentu dan beraturan disebut Bankom Berkala , 44 | Rakernas VII-2016


c.

keadaan sukar (sulit) yang tidak terduga yang memerlukan penanggulangan segera disebut Bankom Darurat , d. dilakukan istimewa , tidak umum disebut Bankom K husus . 2. Bankom dilakukan oleh personal anggota RAPI secara khusus dengan model kepanitiaan dan atau Satuan Tugas ( Satgas ). 3. Satgas dimaksud pada pasal 2 (2) peraturan ini sesuai Anggaran Dasar RAPI tahun 2016 pasal 21 jo Anggaran Rumah Tangga RAPI Tahun 2016 pasal 45 terdiri dari : a. Satgaskom ( Satuan Tugas Komunikasi ), b. Satgas TRC-IKB ( Tim Reaksi Cepat Informasi dan Komunikasi Bencana ), c. Satgas RR ( RAPI Riders ), d. Satgas Bansos ( Satuan Tugas Bantuan Sosial ). Pasal 3 Pos Bankom 1. Pos Bankom adalah tempat penyelenggaraan bankom, yang berada di Lokal, Wilayah, Daerah dan Nasional. 2. Pos Komando (Posko) Bankom adalah tempat penyelenggaraan bankom dan berfungsi sebagai pengatur, koordinator penerimaan dan pengiriman berita berkedudukan di Ibukota provinsi dan pengelolaannya dibawah pengurus daerah RAPI dan atau Institusi yang menurut undang-undang sebagai komando dan atau pada RAPI Nasional. 3. Posko sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 2 peraturan organisasi ini, apabila posko dikendalikan oleh RAPINAS, maka RAPI Daerah RAPI Wilayah dan RAPI Lokal hanya bentuk Pos Bankom dan pada jenjang daerah sebagai Pos Bankom Koordinasi Daerah, wilayah sebagai Pos Bankom Koordnasi Wilayah. 4. Apabila posko dikendalikan oleh institusi tertentu, maka personal RAPI yang bertugas harus menjalankan sesuai standard operating prosedur yang telah ditetapkan oleh institusi dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 4 Sarana Bankom 1. Sarana adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan pelaksanaan bankom; 2. Sarana dimaksud pada pasal 3 ayat 1 peraturan ini berupa sarana utama dan sarana pendukung. 3. Sarana utama terdiri dari : a. 1 (satu) unit radio HF (termasuk power supply, antena dan kabel), b. 1 (satu) unit radio VHF (termasuk power supply, antena dan kabel), c. HT sesuai jumlah petugas piket, d. 1 (satu) unit RoIP (unit computer, modem dan aplikasi), e. tenda secukupnya dengan mempertimbangkan agar peralatan tidak terkena air, 45 | Rakernas VII-2016


f. ruang dan atau tenda tempat tidur yang diupayakan dipisah dengan peralatan atau diupayakan agar peralatan tidak terganggu, g. daftar nomor telepon dan alamat kantor penting dan berhubungan, h. tempat pembuangan sampah, i. 1 (satu) unit tempat air minum, j. meja dan atau tempat meletakkan sarana komunikasi, jumlah secukupnya, k. buku catatan sementara penerimaan laporan dan formulir laporan, l. buku atau daftar hadir piket dan serah terima piket, m.aliran listrik accu dan atau genset dan atau aliran listrik yang berasal dari yang telah ada, dalam hal ini tetap menyiapkan charger untuk HT dan accu dan atau baterry charge. n. bohlam lampu listrik yang dipasang dan cadangan bohlam, lampu emergency, battery, o. konektor listrik untuk fasilitas komunikasi dan pengecasan, p. kabel listrik sesuai standar, q. alat-alat tulis yang diperlukan, r. kawat untuk penyangga antena, 4. Sarana pendukung terdiri dari : a. mck, b. banner merk pos bankom, c. perlengkapan tidur, d. jemuran pakaian dan atau tempat menggantungkan pakaian, e. stabilizer, f. stecker besar, g. MCB sebagai alat pengamanan listrik, h. saklar i. fitting, j. stop kontak. k. tang (flier), l. test pen, m. obeng, n. umbul-umbul dan bendera dan atau pataka RAPI. o. plastik transparans untuk menutup sarana komunikasi dan lainnya sebagai antisipasi terkena air yang diakibatkan hujan disertai angin, p. buku tamu atau pengunjung, q. lain-lain yang diperlukan. Pasal 5 Susunan Personalia Bankom 1. Penanggung jawab pelaksanaan Bankom oleh Pengurus RAPI di mana kegiatan Bankom di laksanakan. 2. Koordinator Lapangan di bantu oleh : a. pelaksana perlengkapan, 46 | Rakernas VII-2016


b. pelaksana tehnis peralatan dan komunikasi, c. pelaksana konsumsi, d. pelaksana transportasi, dll. 3. Seluruh personal piket bankom dibagi sesuai kecakapan dan keahliannya menjadi seksi-seksi dan dapat ditambahkan personal anggota RAPI lainnya. Bab III Tahapan dan Tatacara Bankom Pasal 6 Tahapan 1. Untuk melaksanakan bankom yang tidak bersifat darurat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : a. Tahap persiapan merupakan tahapan sebelum dilaksanakan bankom, yaitu :  pembentukan pelaksana Bankom sesuai jenjang organisasi yang dikuatkan dengan surat keputusan pengurus setingkatnya,  menyusun jadwal dan rencana kegiatan serta tanggung jawab petugas yang diberikan kewenangan,  menyiapkan atau pengadaan atau pemeriksaan inventaris sarana utama dan sarana pendukung bankom,  turut serta menyusun proposal atau anggaran biaya dan sumber biaya jika diperlukan,  survey lokasi untuk membuat skema penataan fasilitas sehingga memudahkan petugas untuk bekerja dan menentukan lokasi yang tepat dan akomodatif,  koordinasi dengan institusi atau organisasi atau panitia yang berhubungan dengan kegiatan bankom,  penentuan frekuensi, room pada RoIP dan lokasi pos bankom serta station zulu atau nama panggil bankom,  Penjelasan tata cara kerja dan tahapan bankom oleh pengurus sesuai koordinator lapangan masing-masing satgas. b. Tahap pelaksanaan  pemberitahuan tugas/ jadwal piket selambat-lambatnya H-3,  petugas piket melaksanakan tugas penyampaian informasi dan atau penerimaan informasi sekaligus meneruskan informasi,  setiap informasi diterima, penyampaian informasi dan atau meneruskan informasi pada yang berhubungan dan berwewenang dilakukan pencatatan dalam buku (log book) bankom,  pengecekan dan pertanyaan pada penyampai berita agar informasi yang diterima jelas, lengkap, dipercaya terkini,  penanda tanganan daftar hadir dan serah terima pada saat selesai piket, 47 | Rakernas VII-2016




  c.

petugas piket yang mengakhiri tugasnya menjelaskan informasi-informasi yang diterima dan telah disampaikan pada yang berhubungan dan berwenang pada piket pengganti, memberikan penjelasan pada tamu atau pengunjung untuk mengisi buku tamu, menciptakan suasana bersih, aman dan nyaman serta melaksanakan kode etik RAPI.

Tahap pelaporan Koordinator Lapangan membuat laporan yang merujuk pada tata cara tentang pelaporan dan dilampirkan dengan laporan keuangan dan dokumentasi.

2. Untuk bankom darurat dilaksanakan oleh TRC-IKB sesuai dengan bidang masingmasing pada personal TRC-IKB. Komando bankom oleh instansi atau institusi yang memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat dibantu oleh satkom lainnya dan atau anggota yang terjangkau alat komunikasi sebagai jaring komunikasi. Pasal 7 Tatacara Bankom 1. Bankom rutin dilakukan secara permanen sesuai tahapan pada pasal 6 peraturan ini. 2. Bankom khusus dilakukan sesuai dengan institusi atau instansi yang mengkoordinir dan atau yang memerlukan dengan tahapan sesuai pasal 6 peraturan ini. 3. Bankom darurat dikoordinir oleh TRC-IKB yang merupakan personal telah mengikuti pelatihan khusus. 4. Bankom dilakukan dengan memanfaatkan jaring komunikasi baik yang bersifat station tetap dan atau station bergerak. 5. Setiap bankom menyampaikan berita-berita yang bersifat peringatan seperti situasi kondisi lalu lintas, prakiraan cuaca, peringatan dini, titik api (hot spot), gempa. Pemantauan situsi dan kondisi yang ada, penyampaian segera berita yang bersifat kedaruratan. 6. Penerimaan berita (10-14) harus lengkap dan penyampai berita harus diketahui nama asli dan 10-28, sumber berita. 7. Apabila berita diterima tidak lengkap dan telah berselang waktunya, maka harus dilakukan penelusuran kepada personal yang mengetahui dan posisinya berdekatan dengan tempat tinggal sehingga diperoleh informasi terkini,dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. 8. Apabila informasi yang dilarang pada pengguna stasiun KRAP, maka penyampaiannya dapat dilakukan melalui telepon. 9. Bankom diupayakan menggunakan Radio VHF dan HF dan dengan simplek atau melalui RPU serta RoIP. 48 | Rakernas VII-2016


10. Bankom juga melakukan pemantauan ke frekuensi-frekuensi selain pada frekuensi yang telah ditentukan selalu on pada frekuensi. 11. Bankom juga dapat dilakukan dengan cara partisipasi pada jam tertentu. 12. Menggunakan kode sepuluh (ten code) sesuai ditetapkan dalam peraturan organisasi RAPI. 13. Bankom dilaksanakan sesuai tatacara berkomunikasi pada organisasi RAPI. 14. Tidak mengulangi isi berita kecuali penerima meminta penyampai berita untuk mengulangi (10-9) dikhawatirkan pengulangan tidak sesuai dengan berita yang disampaikan keculi dengan membaca teks isi berita. 15. Salam dan ucapan rasa hormat disampaikan pada saat dibuka dan mengakhiri acara partisipasi. 16. Pelaksana dan petugas bankom harus mengenakan pakaian seragam sesuai posisinya, apabila belum memiliki maka yang penting ada identitas RAPI dan nama serta callsign. 17. Susunan acara pada lampiran. Pasal 8 Stasiun KRAP 1. Stasiun KRAP dilarang digunakan untuk: a. memancarkan berita yang bersifat politik, SARA, dan atau pembicaraan lainnya yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban; b. memancarkan pemberitaan/berita yang bersifat komersial atau memperoleh imbalan jasa; c. memancarkan berita sandi, kecuali kode sepuluh (ten code); d. berkomunikasi dengan stasiun KRAP yang tidak memiriki izin atau stasiun tain selain stasiun KRAP; e. digunakan untuk jasa telekomunikasi; f. memancarkan berita. marabahaya atau berita yang benar tidak dan/atau signal yung menyesatkan; g. memancarkan informasi yang tidak sesuai peruntukannya sebagai sarana komunikasi radio antara lain memancarkan musik-musik, menyanyi, pidato, dongeng, dan pembicaraan asusila; h. sarana komunikasi di pesawat udara atau kapal laut; i. sarana komunikasi bagi kepentingan dinas instansi pemerintah dan/atau swasta. j. berkomunikasi ke luar negeri. Pasal 9 Bahasa 1. Bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi adalah Bahasa lndonesia sesuai dengan etika dan tata cara berkomunikasi yang baik. 49 | Rakernas VII-2016


2. Penyampai berita harus memberikan penjelasan sehingga penerima jelas dan faham untuk ditindaklanjuti. Bab IV Pasal 10 Lain-lain Hal yang berhubungan dengan pedoman ini dan atau yang memerlukan penjelasan, maka dilampirkan pada pedoman ini yang merupakan satu kesatuan. Bab V Ketentuan Peralihan Pasal 11 Kepengurusan RAPI di tingkat Daerah wajib melakukan sosialisasi Peraturan Organisasi ini secara berjenjang hingga ditingkat Lokal dalam kurun waktu 6 (enam) bulan setelah ditetapkan. Bab VI Ketentuan Penutup Pasal 12 1. Lampiran peraturan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan pada Peraturan Organisasi ini. 2. Dengan ditetapkannya dan diberlakukannya Peraturan Organisasi ini, maka Surat Ketetapan Rapat Kerja Nasional VI Nomor : 14.09.RAKERNAS-VI.0711 Tentang Bantuan Komunikasi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. 3. Peraturan organisasi ini, berlaku sejak diberlakukan oleh Pengurus Nasional RAPI dengan diterbitkannya surat keputusan tentang Pemberlakuan Pedoman Organisasi hasil RAKERNAS VII Tahun 2016; 4. Memerintahkan pada Pengurus Nasional RAPI untuk mensosialisasikan dan memberlakukan pedoman organisasi ini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini.



Dibuat di Pada Tanggal


PIMPINAN SIDANG KOMISI B RAPAT KERJA NASIONAL VII RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA Jabatan

Nama

NIA

Tandatangan

2

10-28/ Callsign 3

1

4

5

Ketua

Indro Poerwoko

JZ 11 JOY

11.25.12.008415

Sekretaris

Wisnu Sanjaya

JZ12ACH

12.00.12.001292

Anggota

Ir. Johny J David, SH, MH

JZ25AJO

25.011.4020761



Lampiran : Peraturan Organisasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Komunikasi, Radio Pancar Ulang dan RoIP. Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang Radio Antar Penduduk Indonesia yang disingkat RAPI merupakan organisasi kemasyarakatan juga merupakan satu-satunya penyelenggara Komunikasi Radio Antar Penduduk yang dikenal dengan KRAP. Kegiatan utama awalnya organisasi RAPI adalah Bankom yang kini telah berkembang dengan kegiatan pengabdian masyarakat berupa menyelenggarakan kegiatan sosial kemanusiaan yang bersifat membantu masyarakat sesuai dengan potensi yang ada di tiap jenjang kepengurusan ( ART 2016 pasal 3 ayat 3 ). Komunikasi sangat diperlukan dalam kehidupan, apalagi dalam organisasi RAPI yang merupakan penyelenggaraan KRAP. Yang menjadi permasalahan bagaimana komunikasi itu efektif. Semua kehidupan berkomunikasi, setiap hari manusia berkomunikasi, tetapi belum tentu memahami apa yang diperlukan, terjadinya kegagalan komunikasi bahkan tidak komunikatif antar unsur-unsur dalam suatu sistem. Apalagi berkomunikasi khususnya dalam hal bantuan komunikasi rutin, khusus dan atau darurat. Agar komunikasi effektif maka mulai dari bahasa, istilah, kode sepuluh (ten code), isi berita yang diperlukan, bagaimana melakukan sehingga komunikasi bisa membantu lebih cepat pergerakan bantuan dan tepat pada sasaran. Untuk membantu pemahaman, maka pada lampiran ini juga dimuat beberapa istilah penting yang berhubungan dengan bankom. B. Tujuan Pedoman ini ditetapkan setelah memperoleh kesepakatan agar memperoleh pengertian dan penggunaan yang sama serta membantu agar bankom effektif dan bermamfaat. Bab II Komunikasi 1. Komunikasi Effektif. Komunikasi Efektif adalah apabila sesuatu (pesan) yang diberitahukan penyampai pesan (komunikator) dapat diterima dengan baik atau sama pengertian yang dimaksud oleh penerima pesan (komunikan), sehingga tidak terjadi salah persepsi. Komunikasi adalah sebuah kegiatan mentransfer sebuah informasi baik secara lisan maupun tulisan. Namun, tidak semua orang mampu melakukan 52 | Rakernas VII-2016


komunikasi dengan baik. Terkadang ada orang yang mampu menyampaikan semua informasi secara lisan tetapi tidak secara tulisan ataupun sebaliknya. Ada lima komponen atau unsur penting dalam komunikasi yang harus kita perhatikan yaitu: (1) Pengirim pesan (sender), (2) Pesan yang dikirimkan (message), (3) Bagaimana pesan tersebut dikirimkan (delivery channel atau media), (4) Penerima pesan (receiver), (5) Umpan balik (feedback). Pengirim pesan harus memahami penerima pesan agar cara penyampaian pesan lebih tepat dan isi pesan, selain itu diperlukan pemahaman kemampuan dan alat komunikasi yang tidak mengganggu isi pesan yang disampaikan. Itulah sebabnya pada bankom RAPI dapat dipergunakan ejaan yang baku dan difahami. Apabila diketahui penerima pesan belum tentu memahami maksud pesan yang diterima, maka diperlukan penjelasan agar pesan tersebut ditindaklanjuti dengan meneruskan pesan pada yang berhubungan dan atau yang berdekatan. B. Upaya yang dilakukan agar komunikasi Efektif Beberapa hal untuk mendukung komunikasi effektif yaitu : 1. Istilah. Penggunaan istilah yang diartikan “sama” antara pengirim dan penerima pesan merupakan aturan dasar untuk mencapai komunikasi yang efektif. Kata-kata yang samar artinya ( mempunyai lebih dari satu makna) dapat menimbulkan kebingungan dan salah pengertian. 2. Spesifik. Pesan yang di pertukarkan harus spesifik. Maksudnya, pesan yang disampaikan harus jelas, sehingga si penerima pesan dapat menerima dan mengulangi dengan benar. 3. Tersusun Baik. Pesan harus berkembang secara logis dan tidak boleh terpotong-potong. 4. Objektif, akurat, dan aktual. Pengirim informasi harus berusaha menyampaikan pesan seobjektif mungkin. 5. Efisien. Pesan di sampaikan seringkas dan seoriginal mungkin serta harus berusaha untuk menghilangkan kata yang tidak relavan C. Istilah-Istilah yang perlu diketahui. Untuk membantu komunikator maka dibawah ini dijelaskan istilah-istilah yang sering didengar dan digunakan yaitu : 1. 2. 3.

break roger lurah


: : :

Mutus pembicaraan/permisi masuk copy : mengerti pengendali frekuensi


4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

dial : frekuensi / kanal intrupsi : putuskan pembicaraan ada hal penting kosong-kosong : suami kosong satu : istri kosong dua/monik : anak monitor : mendengarkan trepik : mengerjakan termonitor : nampak, didengar cangkulan : pekerjaan sawahan : sekolahan Peralatan yang berhubungan sebagaimana pada gambar dan atau penjelasan dilampirkan pada peraturan ini.

D. Nama Stasiun Panggil (stasiun zulu). Pada setiap kegiatan bankom diberikan nama panggil yang dinamakan stasiun zulu. Tatacara memberikan nama stasiun panggil terdiri dari : 1. prefix artinya awalan dengan JZ (Juliet Zulu), 2. Kode daerah sesuai dengan peraturan komunikasi dan informatika yang berlaku, 3. Suffix = akhiran panggilan KRAP yang dimulai dr AAA s.d ZZZ dan kelengkapan untuk membedakan dan menunjukkan nama jenjang serta agar tidak sama. 4. Nama panggil sekretariat jenjang RAPI Nasional yaitu adalah JZ00ZZZ. 5. Nama panggil sekretariat daerah adalah JZ diikuti kode daerah, prefix ZZD, 6. Nama panggil sekretariat wilayah adalah kode daerah, prefik ZZW dan diikuti urutan kode wilayah yang ditetapkan sesuai dengan pedoman organisasi RAPI daerah masing-masing. 7. Nama panggil sekretariat lokal adalah JZ kode daerah, prefik ZZL diikuti kode wilayah dan kode lokal sesuai pedoman organisasi wilayah masing-masing. 8. Kode wilayah atau kode lokal jenjang organisasi masing-masing diatur dengan menggunakan angka arab (angka dari 0 sampai 9). 9. Nama sekretariat Daerah se Indonesia sebagaimana daftar berikut ini : No. 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

RAPI RAPI RAPI RAPI RAPI RAPI RAPI RAPI RAPI

Nama RAPI Daerah 2 Daerah Aceh Daerah Sumatera Utara Daerah Sumatera Barat Daerah Riau Daerah Jambi Daerah Sumatera Selatan Daerah Bengkulu Daerah Lampung Daerah DKI Jakarta

Stasiun Panggil 3 JZ01ZZD JZ02ZZD JZ03ZZD JZ04ZZD JZ05ZZD JZ06ZZD JZ07ZZD JZ08ZZD JZ09ZZD

Keterangan 4



10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25 26 27 28. 29. 30. 31. 32 33. 34

RAPI RAPI RAPI RAPI RAPI RAPI RAPI RAPI RAPI RAPI RAPI RAPI RAPI RAPI RAPI RAPI RAPI RAPI RAPI RAPI RAPI RAPI RAPI RAPI RAPI

Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah

Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Timur Kalimantan Selatan Kalimantan Tengah Kalimantan Barat Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Maluku Papua Maluku Utara Papua barat Banten Kepulauan Bangka Belitung Gorontalo Kepulauan Riau Sulawesi Barat Kalimantan Utara

JZ10ZZD JZ11ZZD JZ12ZZD JZ13ZZD JZ14ZZD JZ15ZZD JZ16ZZD JZ18ZZD JZ19ZZD JZ20ZZD JZ21ZZD JZ22ZZD JZ23ZZD JZ24ZZD JZ25ZZD JZ26ZZD JZ27ZZD JZ28ZZD JZ29ZZD JZ30ZZD JZ31ZZD JZ32ZZD JZ33ZZD JZ34ZZD JZ35ZZD

10. Nama panggil untuk Sekretariat RAPI wilayah adalah JZ kode daerah ZZW ditambah angka arab untuk menunjukkan wilayah RAPI yang diatur dalam peraturan daerah masing-masing. Contoh : JZ11ZZW25 Stasiun Sekretariat RAPI Wilayah (ZZW) Daerah Jawa Tengah (11) Wilayah Kabupaten Purworejo (25) 11. Nama panggil untuk Sekretariat RAPI lokal adalah JZ kode daerah ZZL ditambah angka arab untuk menunjukkan wilayah RAPI baik jenjang wilayah dan jenjang lokal yang diatur dalam peraturan wilayah masing-masing.



Contoh : JZ11ZZL2502 Stasiun Sekeretariat RAPI Lokal (ZZL) Daerah Jawa Tengah (11) Wilayah Kabupaten Purworejo (25) Lokal Kutoarjo (02) 12. Nama Stasiun Bergerak/Mobile dengan prefix JZ kode daerah ZMZ (zulu maik zulu) untuk nasional dan untuk daerah ZMD (zulu maik delta), wilayah ZMW dan lokal ZML diikuti dengan kode yang menunjukkan jenjang RAPI yang bersangkutan yang ditetapkan dalam peraturan sesuai jenjang masingmasing. Kemudian ditambahkan dengan nomor urut sesuai pendaftaran pada pengurus. Nama station bergerak diberikan tanda kartu oleh jenjang pengurus dan wilayah masing-masing. Contoh : Stasiun bergerak untuk RAPI Nasional : JZ00ZMZ Stasiun bergerak untuk RAPI Daerah : JZ09ZMD ( Daerah DKI Jakarta ) Stasiun bergerak untuk RAPI Wilayah : JZ09ZMW01 Stasiun bergerak untuk RAPI Lokal : JZ09ZML0102 13. Nama Stasiun Panggil untuk kegiatan bankom dengan urutan prefix JZ kode daerah, prefix awal : a. daerah yaitu ZD dan huruf terakhir kode sesuai jenis kegiatan yang ditetapkan pada peraturan ini, b. wilayah yaitu ZW dan huruf terakhir kode sesuai jenis kegiatan yang ditetapkan pada peraturan ini dan kode wilayah yang ditetapkan pada peraturan daerah masing-masing, c. lokal yaitu ZL dan huruf terakhir kode sesuai jenis kegiatan yang ditetapkan pada peraturan ini dan diikuti kode wilayah dan kode lokal yang ditetapkan pada peraturan wilayah masing-masing. Daftar Kode kegiatan dalam stasiun panggil bankom sesuai kegiatan yaitu : No.

Nama kegiatan

1 1.

2 Operasional Kegiatan RAPI Kegiatan SAR Kegiatan Penanggulangan Bencana

2. 3.

Huruf prefix terakhir 3 O

Nasional

Daerah

Wilayah

Lokal

JZ00ZZO

JZ..ZD0

JZ..ZW0..

JZ..ZL0....

A B

JZ00ZZA JZ00ZZB

JZ..ZDA JZ..ZDB

JZ..ZWA.. JZ..ZWB..

JZ..ZLA.... JZ..ZLB....



4. 5. 6. 7. 8.

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17

Kegiatan Kementerian Sosial Kegiatan Kesehatan Kegiatan perhubungan Kegiatan Radio Siaran Kegiatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kegiatan Pertahanan dan Keamanan. Kegiatan Lingkungan Hidup Kegiatan Kepanduan Kegiatan Palang Merah Kegiatan Kominfo Kegiatan Pekerjaan Umum Kegiatan ke Agamaan Kegiatan Organisasi Sosial Kegiatan BMKG

S

JZ00ZZS

JZ..ZDS

JZ..ZWS..

JZ..ZLS....

K

JZ00ZZK

JZ..ZDK

JZ..ZWK..

JZ..ZLK....

H

JZ00ZZH

JZ..ZDH

JZ..ZWH..

JZ..ZLH....

R

JZ00ZZR

JZ..ZDR

JZ..ZWR..

JZ..ZLR....

P

JZ00ZZP

JZ..ZDP

JZ..ZWP..

JZ..ZLP....

T

JZ00ZZT

JZ..ZDT

JZ..ZWT..

JZ..ZLT....

X

JZ00ZZX

JZ..ZDX

JZ..ZWX..

JZ..ZLX....

V

JZ00ZZV

JZ..ZDV

JZ..ZWV..

JZ..ZLV....

M

JZ00ZZM

JZ..ZDM

JZ..ZWM.. JZ..ZLM....

I U

JZ00ZZI JZ00ZZU

JZ..ZDI JZ..ZDU

JZ..ZWI.. JZ..ZWU..

JZ..ZLI.... JZ..ZLU....

J

JZ00ZZJ

JZ..ZDJ

JZ..ZWJ..

JZ..ZLJ....

C

JZ00ZZC

JZ..ZDC

JZ..ZWC..

JZ..ZLC....

G

JZ090ZZG

JZ..ZDG

JZ..ZWG..

JZ..ZLG....

Contoh : Kegiatan Kementerian Sosial Stasiun Panggil Bankom Nasional Stasiun Panggil Bankom Daerah Jawa Tengah Stasiun Panggil Bankom Wilayah Purworejo Stasiun Panggil Bankom Lokal Kutoarjo

: : : :

JZ00ZZS JZ11ZDS JZ11ZWS25 JZ11ZLS2502

14. Apabila belum ditetapkannya Peraturan Daerah, maka Peraturan Wilayah yang mengatur tentang kode wilayah dan kode lokal, maka dapat ditetapkan dengan surat keputusan pengurus sesuai jenjang dan selanjutnya harus ditetapkan pada forum yang membahas perda dan atau perwil masing-masing. 57 | Rakernas VII-2016


Bab IV Susunan Acara NET Radio A. Susunan Acara NET Radio melalui VHF dan atau HF dengan memperhitungkan situasi dan kondisi fasilitas radio melalui sebagai berikut : 1. Pembukaan oleh Pengendali Acara, 2. Pembacaan Visi, Misi RAPI 3. Pembacaan Kode Etik RAPI, 4. Pembacaan Tri Tertib RAPI 5. Inventarisasi pelapor dengan menyebutkan 10-28 (callsign) dan nama asli yang dibagi beberapa sesi dengan setiap sesi disesuaikan dengan kepadatan pelapor dan mendahulukan yang bersifat darurat dan sangat penting. Apabila terdengar 10-50 atau 10-33, maka kegiatan sementara untuk dikhususkan yang bersifat 10-33 dan selanjutnya untuk pemantauan perkembangan situasi dimintakan untuk bergeser pada frekuensi yang telah ditetapkan sebagai frekuensi darurat atau emergency. 6. Penutup yaitu memuat ucapan terima kasih, himbauan dan menutup acara. B. Susunan Acara NET Radio melalui RoIP room Indonesia atau room bankom sesuai dengan susunan acara pada huruf A Bab IV diatas. Bab V Fasilitas Komunikasi

A. High Frequency (HF) HF adalah alat dan perangkat komunikasi radio yang berfungsi sebagai pemancar/penerima (transceiver) yang bekerja dalam pita frekuensi HF. Kanal HF yang telah ditentukan sebelumnya sesuai alokasi yang frekuensi radio antara frekuensi 26,960 MHz hingga 27,410 MHz (Mega Hertz) yang dibagi menjadi 40 kanal atau sesuai alokasi yang diberikan pemerintah Republik Indonesia pada RAPI. B. Very High Frequency (VHF). 1. VHF adalah alat dan perangkat komunikasi radio yang berfungsi sebagai pemancar/penerima (transceiver) yang bekerja dalam pita frekuensi. 2. Frekuensi yang ditentukan untuk pelaksanaan bankom setelah dilakukan penelitian sebelumnya tidak terdapat gangguan dan diumumkan sebelum pelaksanaan pada alokasi frekuensi VHF antara 142.00 MHz s.d 143.60 MHz dengan spasi alur 20 KHz atau frekuensi yang telah dialokasikan pemerintah berdasarkan peraturan. C. Radio Pancar Ulang (Repeater) disingkat RPU. 1. Repeater pada dasarnya berasal dari bahasa Inggris ‘repeat’ yang berarti pengulangan. Jika diartikan dari suku kata, maka repeater dapat diartikan 58 | Rakernas VII-2016


sebagai pengulang kembali, ataupun jika disempurnakan dalam sebuah bahasa, maka repeater merupakan alat yang berguna untuk mengulang dan meneruskan kembali signal ke daerah sekitar perangkat ini. 2. Jika dikaji menurut bahasa teknis, maka pengertian repeater adalah alat yang berguna untuk menguatkan signal. 3. Secara tehnis agar diperhatikan dan dilakukan spasi agar tidak terganggu terutama bagi RPU yang menggunakan timer (batas waktu) penggunaan. 4. Frekuensi RPU sesuai yang telah diatur oleh peraturan. a. RX : 142.000 Mhz dan 142.025 Mhz. b. TX : 143.550 Mhz dan 143.575 Mhz. D. Radio Over Internet Protocol (RoIP). 1. RoIP adalah singkatan dari “ Radio over Internet Protocol “ dimana penyampaian informasi yang berasal dari radio komunikasi ( two way radio) disebar luaskan melalui jaringan internet. 2. RoIP adalah teknologi yang merubah informasi audio analog menjadi data dalam bentuk digital yang kemudian disisipkan ke jaring internet, lokal area network (LAN), wide area network (WAN). 3. Untuk menjadikan RoIP khusus menjadi fasilitas komunikasi RAPI, maka diperlukan personal dengan jumlah, komposisi dan pembagain tugas dan tatacara kerja diatur oleh Pengnas RAPI dengan surat keputusaan. 4. fasilitas server RoIP untuk komunikasi RAPI dikelola oleh nasional, daerah, wilayah. 5. Susunan Pengelola sebagaimana dimaksud pada D.3 dapat merangkap susunan pengurus pada jenjang organisasi yang sesuai dengan urusannya. Alamat ROIP : a. roip.rapi.or.id, port : 10024; b. roip.rapi.or.id, port : 9987. Bab VI Isitilah-istilah bahasa dan penerimaan signal radio HF dan VHV Istilah Penerimaan Pada Komunikasi Radio HF dan VHF. 1. Report Readibility dengan perincian sbb : a. 1 = sama sekali tidak terbaca. b. 2 = kadang terbaca kadang tidak. c. 3 = dapat dibaca dengan sedikit kesukaran. d. 4. = dapat dibaca tanpa kesulitan. e. 5 = benar-benar dapat dibaca dengan baik. 2. Report Strength Signal a. 1 = sinyal diterima sayup-sayup. b. 2 = sinyal diterima sangat lemah. c. 3 = sinyal diterima lemah. 59 | Rakernas VII-2016


d. e. f. g. h. i.

4 5 6 7 8 9

= = = = = =

sinyal sinyal sinyal sinyal sinyal sinyal

diterima diterima diterima diterima diterima diterima

hampir lumayan. lumayan. baik. mendekati kuat. dengan kuat. dengan sangat kuat.

Bab VII Kode Sepuluh ( Ten Code ) No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Kode 10-1 10-2 10-3 10-4 10-5 10-6 10-7 10-8 10-9 10-10 10-11 10-12 10-13 10-14 10-15 10-16 10-17 10-18 10-19 10-20 10-21 10-22 10-23 10-24 10-25 10-26 10-27 10-28 10-29 10-30 10-31 10-32 10-33

Keterangan Penerimaan Buruk Penerimaan Baik Berhenti mengudara Benar/dapat dimengerti Pesan untuk disampaikan Sedang sibuk kecuali ada trafik Ada kerusakan/tidak mengudara Dapat mengudara Pesan diulang Penyampaian berita selesai Bicara terlalu cepat Mengundurkan diri/ada tamu Keadaan cuaca/jalan Informasi Informasi sudah disampaikan Harap dijemput/diambil pada Ada urusan penting/urgent Ada sesuatu untuk kita Bukan untuk kita, kembalikan Lokasi transmit Hubungi via telepon Agar melapor ke…. Standby/meminta untuk menunggu Selesai melaksanakan tugas Dapat menghubungi….? Info terakhir kurang diperhatikan Pindah chanel Identitas/call sign Waktu untuk menghubungi telah habis Tidak mentaati peraturan System antena Radio check/report pesawat Keadaan darurat/kecelakaan



34 10-34 35 10-35 36 10-36 37 10-37 38 10-38 39 10-39 40 10-40 41 10-41 42 10-42 43 10-43 44 10-44 45 10-45 46 10-46 47 10-50 48 10-60 49 10-62 50 10-63 51 10-64 52 10-65 53 10-67 54 10-69 55 10-70 56 10-71 57 10-73 58 10-74 59 10-75 60 10-76 61 10-77 62 10-80 63 10-81 64 10-82 65 10-84 66 10-90 67 10-91 68 10-92 69 10-93 70 10-94 71 10-95 72 10-97 73 10-9 74 10-100 75 10-200 76 10-300 77 10-400 61 | Rakernas VII-2016

Ada kerusakan/mohon bantuan Informasi rahasia Pukul berapa sekarang Perlu mobil derek di…. Perlu ambulan di…. Pesan anda telah disampaikan Perlu dokter di… Silahkan pindah cenel/kanal ada kecelakaan di…. Ada kemacetan di…. Ada pesan untuk anda Dalam jangkauan harap lapor Perlu bantuan montir kendaraan Break/harap kosongkan cenel(kanal) Ada pesan selanjutnya Tidak di mengerti harap lewat telepon Pekerjaan dilanjutkan…. Pekerjaan telah selesai Menunggu berita selanjutnya Semua unit siap/setuju Telah diterima Ada kebakaran di…. Pesawat/Rig yang digunakan Kurangi kecepatan pada…. Tidak/negatif Penyebab gangguan Dalam perjalanan ke…. Belum/tidak menghubungi Radio Pancar Ualng ( RPU/Repeater). Tolong pesan kamar hotel Pesankan kamar untuk…. No. telp. Saya Mendapat gangguan Agar bicara dekat mic Pesawat anda perlu disetel Radio check kecepatan frekwensi Coba bicara agak panjang Transmit selama 5 detik Check jarum signal pesawat Tugas selesai & semua selamat Perlu ke kamar mandi Perlu bantuan polisi di……. Perlu pemadam kebakaran di…. Perlu bantuan tibun (penertiban umum) di…


78 79 80 81 82

10-500 10-600 10-700 10-800 10-900

Perlu Perlu Perlu Perlu Perlu

bantuan bantuan bantuan bantuan bantuan

provost Garnisun di…. Tim SAR di… petugas PLN di…. di….

51 55 73 88

Salam Keluarga Salam Sejahtera Best Regard Love and Kiss Ditetapkan di : Banten Pada tanggal : 12 November 2016

PIMPINAN SIDANG KOMISI B RAPAT KERJA NASIONAL VII RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA Jabatan 1

Nama 2

10 28/ Callsign 3

NIA

Tandatangan

4

5

Ketua

Indro Poerwoko

JZ 11 JOY

11.25.12.008415

Sekretaris

Wisnu Sanjaya

JZ12ACH

12.00.12.001292

Anggota


JZ25AJO

25.011.4020761



Pembentukan Jenjang Organisasi Baru Sesuai Jenjang Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia


RAPAT KERJA NASIONAL VII PERATURAN ORGANISASI RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Jenjang Organisasi Baru Sesuai Jenjang Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia RAPAT KERJA NASIONAL VII Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka mewujudkan Tri Tertib Organisasi (Tertib Administrasi, Tertib Organisasi dan Tertib Komunikasi) penyelenggaraan organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia yang efektif dan efisien untuk membentuk jenjang organisasi baru, maka perlu disusun Peraturan Organisasi tentang Pembentukan Jenjang Organisasi Baru Sesuai Jenjang organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia, b. bahwa untuk melakukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka harus menetapkan Peraturan Organisasi RAPI tentang Pembentukan Jenjang Organisasi Baru Sesuai Jenjang organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia Nasional.

Mengingat

:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430 ); 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1990 Tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara Dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara 90 LN No. 3432) 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran 63 | Rakernas VII-2016


Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 6. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 34/PER/M.KOMINFO/08/2009 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk; 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 34/PER/M.KOMINFO/08/2009 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk; 8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1788. 9. Surat Ketetapan Musyawarah Nasional VII Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor : 007.09.MUNAS-VII.0516 Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Radio Antar Penduduk Indonesia jo Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor : 019.09.00.0616, Tentang Pengangkatan Tim Adhoc untuk Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil MUNAS VII Tahun 2016 jo Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor : 049.09.00.0816 Tentang Penetapan Pemberlakuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil MUNAS VII Tahun 2016 Radio Antar Penduduk Indonesia. MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

Peraturan Organisasi tentang Pembentukan Jenjang Organisasi Baru Sesuai Jenjang Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Pengertian dan ruang lingkup

1. Radio Antar Penduduk Indonesia disingkat RAPI adalah organisasi dengan jenjang kepengurusan nasional, daerah, wilayah dan lokal. 2. Jenjang Organisasi RAPI sesuai pasal 18 Anggaran Rumah Tangga RAPI Tahun 2016 meliputi; a. Organisasi tingkat Nasional meliputi seluruh wilayah NKRI.



3. 4. 5.

6. 7.

b. Organisasi tingkat Daerah meliputi satu provinsi. c. Organisasi tingkat Wilayah meliputi satu kabupaten/kota atau lebih. d. Organisasi tingkat Lokal meliputi satu kecamatan atau lebih. Provinsi Papua dan Papua Barat, organisasi tingkat lokal terdiri dari satu distrik atau lebih. Jenjang Organisasi baru adalah jenjang organisasi di bawah jenjang RAPI Nasional yang dibentuk karena jenjang organisasi yang tidak ada, disebabkan daerah otonomi baru dan atau kepengurusan tidak ada dan tidak memiliki anggota RAPI. Anggota RAPI adalah pemilik izin komunikasi radio antar penduduk (IKRAP) dan dibuktikan dengan kartu tanda anggota yang masih berlaku. Kepengurusan sementara adalah kepengurusan yang dibentuk apabila : a. Kepengurusan Definitif telah habis masa baktinya dan tidak dapat menyelenggarakan musyawarah. b. Kepengurusan yang dibentuk untuk Daerah/ Wilayah/ Lokal pemekaran. Valid ialah masa keanggotaan atau izin komunikasi radio antar penduduk dan atau masa kepengurusannya berlaku dan sah. Pengurus Difinitif adalah pengurus yang masih dalam masa kepengurusan yang dibuktikan dengan surat keputusan jenjang setingkat diatasnya. Bab II Tatacara Pembentukan Jenjang Organisasi baru Pasal 2 Pendataan

Tatacara Pembentukan institusi baru atau pemekaran sebagai berikut : 1. Surat Permohonan/ Pemberitahuan mengenai Pelepasan Wilayah/Lokal dari Pengurus RAPI Induk (Pengurus yang sebelumnya membawahi pengurus yang masuk ke dalam pembentukkan institusi baru), disampaikan kepada Pengurus RAPI setingkat diatasnya; 2. Pengurus RAPI setingkat diatasnya melakukan kajian terhadap permohonan serta persyaratan sebagai bahan pengambilan keputusan; 3. Apabila telah memenuhi persyaratan dan layak, maka Pengurus setingkat diatasnya menyampaikan dalam bentuk surat agar kepengurusan yang valid pada daerah pemerintahan yang akan dimekarkan atau pembentukan institusi baru, untuk memusyawarahkan usulan pengurus sementara; 4. Pengurus setingkat diatasnya menerbitkan surat keputusan tentang penugasan pengurus sementara pada daerah atau institusi baru; 5. Pengurus dibawah jenjang pengurus sementara pada institusi baru dapat mencabut dan atau menyesuaikan surat keputusan yang masih menggunakan nama institusi induk atau lama yang tidak sesuai institusi baru dengan tidak merubah personal yang memenuhi persyaratan, tidak merubah masa kepengurusan. Pasal 3



Kewenangan 1. Apabila institusi baru yang tidak ada adalah jenjang daerah/provinsi, maka kewenangan ada pada Pengurus Nasional RAPI, 2. Apabila institusi baru yang tidak ada adalah jenjang wilayah atau kabupaten/kota, maka kewenangan ada pada pengurus daerah RAPI yang merupakan setingkat di atas jenjang wilayah dimaksud. 3. Apabila institusi baru yang tidak ada adalah jenjang lokal atau kecamatan atau distrik (Papua dan Papua Barat), maka kewenangan ada pada Pengurus Nasional RAPI. Pasal 4 Tatacara Pembentukan Jenjang Kepengurusan 1. Setelah dilakukan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Organisasi ini dan sesuai kewenangan pada pasal 3 peraturan ini, maka dilakukan pembentukan Jenjang Pengurus sementara sesuai jenjang kepengurusan yang tidak ada; 2. Kepengurusan sementara diupayakan melalui rapat dan atau mendengarkan pertimbangan dari pengurus setingkat di bawahnya atau anggota-anggota yang masih ada dan valid; 3. Pertimbangan sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini, dapat dilakukan melalui tulisan resmi, menggunakan sarana komunikasi sehingga pengurus sementara dapat berjalan sebagaimana diharapkan; 4. Setelah melakukan tahapan-tahapan dimaksud pasal 2 dan pasal 4 peraturan ini, maka pengurus setingkat di atasnya memberikan tugas dengan menerbitkan surat keputusan kepada anggota yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai pengurus sementara. Pasal 5 Pengurus Sementara 1. Waktu atau masa bakti pengurus sementara jenjang baru berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan tentang tugas pengurus dan dapat diperpanjang 3 (tiga) bulan berikutnya, apabila pengurus setingkat diatasnya telah melakukan pengkajian dan layak untuk diperpanjang; 2. Apabila belum menyelenggarakan musyawarah pada saat habis masa tugasnya, maka dapat dilakukan perpanjangan 1 (satu) kali dengan waktu 3 (tiga) bulan berikutnya dengan surat keputusan yang baru, apabila pengurus jenjang setingkat diatasnya telah melakukan pengkajian dan layak untuk diperpanjang. 3. Yang dimaksud dengan pasal 5 ayat 2 di atas pada peraturan ini dengan pertimbangan pengurus telah melakukan tugas dan kewenangan dan melaporkan hasilnya yang merupakan bahan evaluasi atau pertimbangan pengurus yang mengeluarkan surat keputusan tentang penugasan sebagai pengurus;



4. Kewenangan pengurus sementara sesuai surat tugas memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut : a. mempersiapkan dan melaksanakan musyawarah dalam waktu 3 (tiga) bulan dan hanya dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) kali 3 (tiga) bulan berikutnya. b. melakukan pembinaan anggota dan organisasi RAPI termasuk validasi kepengurusan RAPI di bawahnya. c. melaksanakan tugas-tugas administrasi kepengurusan RAPI. d. menjalin hubungan kerjasama dengan Pemerintah dan Institusi terkait. 5. Apabila kepengurusan atau pengurus sementara dalam kurun waktu yang telah ditentukan tidak menyelenggarakan musyawarah dan tidak ada jenjang kepengurusan atau pengurus setingkat dibawahnya yang difinitif atau tidak ada jenjang kepengurusan atau pengurus dibawahnya, maka pengurus setingkat diatasnya dapat menunjuk ketua pengurus sementara yang baru dengan surat keputusan. 6. Yang dimaksud sebagaimana ayat 5 pasal ini, terdapat kepengurusan atau pengurus setingkat dibawahnya yang difinitif, maka dilakukan rapat pimpinan jenjang yang bersangkutan untuk mengusulkan ketua pengurus sementara yang baru; 7. Apabila dalam waktu 4 (empat) kali kepengurusan sementara tidak melaksanakan musyawarah, maka dapat diambil alih oleh kepengurusan setingkat diatasnya atau pengurus setingkat diatasnya menunjuk anggota yang punya kesanggupan untuk melaksanakan musyawarah; 8. Pengurus sementara terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, dan 3 (personal) anggota yang menduduki biro/bagian/seksi organisasi dan sumberdaya manusia sesuai jenjang pengurus; Bab III Musyawarah Anggota Pasal 6 Ruang lingkup 1. Pada jenjang institusi baru dan atau adanya daerah otonomi baru merupakan musyawarah anggota; 2. Ruang lingkup musyawarah dapat juga dilakukan perencanaan program kerja dan menyusun kepengurusan. Pasal 7 Persyaratan dan Tatacara Pembentukan Institusi baru sesuai Jenjang Organisasi Persyaratan menyampaikan data sebagai berikut : 67 | Rakernas VII-2016


1. Apabila pembentukan Institusi baru tsb adalah Institusi Daerah, jumlah anggota valid sekurang-kurangnya berjumlah 60 (enam puluh) orang. 2. Apabila pembentukan Institusi baru tsb adalah Institusi Wilayah, jumlah anggota valid sekurang-kurangnya berjumlah 30 (tiga puluh) orang. 3. Apabila pembentukan Institusi baru tsb adalah Institusi Lokal, maka keseluruhan anggota yang valid keanggotaannya sekurang-kurangnya berjumlah 15 (lima belas) orang. 4. Menyampaikan data kepengurusan jenjang dibawahnya yang masih valid dan dilampirkan copy surat keputusan. 5. Rekomendasi dari pengurus asal untuk dimekarkan atau pembentukan institusi baru sesuai jenjang; 6. Data yang dimaksud pasal ini pada ayat 1 atau ayat 2 atau ayat 3 disajikan dalam bentuk matrik sebagaimana pada lampiran I Pedoman Organisasi ini; 7. Data nama-nama jenjang pemerintahan yang akan dimekarkan atau dibentuk institusi baru serta kode wilayah dan atau kode lokal. Pasal 8 Lain-lain 1. Syarat kepengurusan dan korum mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tahun 2016. 2. Dalam hal menyelenggarakan musyawarah dan menyusun rancangan tata tertib berpedoman pada Peraturan Organisasi. 3. Pada saat pengukuhan pengurus hasil musyawarah diupayakan mengenakan pakaian seragam organisasi sebagaimana pada peraturan organisasi tentang pakaian seragam. Bab V Ketentuan Peralihan dan Penutup Pasal 9 Ketentuan Peralihan Kepengurusan RAPI di tingkat Daerah wajib melakukan sosialisasi Peraturan Organisasi ini secara berjenjang hingga ditingkat Lokal dalam kurun waktu 6 (enam) bulan setelah ditetapkan. Pasal 10 Penutup 1. Lampiran peraturan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan pada Peraturan Organisasi ini. 68 | Rakernas VII-2016


2. Dengan ditetapkannya dan berlakunya peraturan organisasi ini, maka Surat Ketetapan Rapat Kerja Nasional VI Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor : 15.09.Rakernas-VI.0711 Tentang Pembentukan Institusi Baru (Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan/Distrik Baru) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. 3. Peraturan organisasi ini, berlaku sejak diberlakukan oleh Pengurus Nasional RAPI dengan diterbitkannya surat keputusan tentang Pemberlakuan Pedoman Organisasi hasil RAKERNAS VII Tahun 2016; 4. Memerintahkan pada Pengurus Nasional RAPI untuk mensosialisasikan dan memberlakukan pedoman organisasi ini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini. Ditetapkan di Pada tanggal

: Banten, : 12 November 2016.

PIMPINAN SIDANG KOMISI A RAPAT KERJA NASIONAL VII RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA Jabatan

Nama

10 28/ Callsign

NIA

Tandatangan

1

2

3

4

5

Suprianto

JZ02ANT

02.00.13.009580

Binsar Sibarani

JZ21MPR

Agus Feri Handoko

JZ09AFH


09.05.04.029663



Lampiran I

: Peraturan Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Jenjang Organisasi Baru Sesuai Jenjang Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia.

Formulir Pendataan Anggota Jenjang Organisasi Daerah/Wilayah atau lokal No.

Nama

10 28

1

2

3

Masa IKRAP dan KTA 4

Status Jabatan

Pekerjaan

Alamat,No.HP

5

6

7

Keterangan : kolom 1 diisi sesuai urutan pendataan dengan memberikan angka dimulai dari 1 dan selanjutnya. Hal ini untuk mengetahui jumlah anggota, kolom 2 diisi sesuai nama asli dan tidak diperkenankan nama samaran, kolom 3 diisi callsign sesuai domisili tetapnya dan yang terakhir, kolom 4 diisi masa berlaku IKRAP dan KTA dengan memberikan warna merah pada dasar kolom bagi yang telah habis masa berlaku, kolom 5 diisi status jabatan pada pengurus yang masih valid, kolom 6 diisi pekerjaan tetap anggota, kolom 7 diisi alamat tetap dan pada saat pendataan. Kolom 1 s.d. kolom 7 merupakan minimal harus dilakukan, tetapi tidak menutup kemungkinan jika ingin ditambah kolom umur, pendidikan terakhir dan kolom keterangan yang isinya menyebutkan copy bukti dilampirkan. Data Wilayah atau Lokal dan jumlah anggota institusi baru No

Wilayah/Lokal


Kode Wilayah

No SK

Tgl berlaku

Jumlah anggota Valid Invalid Total


Ditetapkan di Pada tanggal

: Banten, : 12 November 2016.

PIMPINAN SIDANG KOMISI A RAPAT KERJA NASIONAL VII RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA Jabatan

Nama

10 28/ Callsign

NIA

Tandatangan

1

2

3

4

5

Suprianto

JZ02ANT

02.00.13.009580

Binsar Sibarani

JZ21MPR

Agus Feri Handoko

JZ09AFH


09.05.04.029663



Tata Cara Musyawarah Dan Musyawarah Luar Biasa Pada Jenjang Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia


RAPAT KERJA NASIONAL VII PERATURAN ORGANISASI RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Musyawarah Dan Musyawarah Luar Biasa Pada Jenjang Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia RAPAT KERJA NASIONAL VII Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka tertib, efisiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaraan organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia perlu dilakukan penyesuaian dan penyeragaman tata cara musyawarah dan musyawarah luar biasa; b. bahwa Surat Ketetapan Rapat Kerja Nasional VI Nomor : 11.09.RAKERNAS-VI.0711 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Dan Rapat Kerja Organisasi RAPI. harus dilakukan pembenahan sesuai AD ART RAPI Tahun 2016; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka harus menetapkan Peraturan Organisasi RAPI tentang tata cara Musyawarah dan Musyawarah Luar Biasa pada jenjang Organisasi RAPI.

Mengingat

:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430); 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843 ); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1990 Tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara Dan Tata Penghormatan ( Lembaran Negara 90 TLN NO. 3432 ); 72 |

Rakernas VII-2016


5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980 ); 6. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 34/PER/M.KOMINFO/08/2009 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk; 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 34/PER/M.KOMINFO/08/2009 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk; 8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1788. 9. Surat Ketetapan Musyawarah Nasional VII Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor : 007.09.MUNAS-VII.0516 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Radio Antar Penduduk Indonesia jo Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor: 019.09.00.0616 tentang Pengangkatan Tim Adhoc untuk Penyempurnaan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil MUNAS VII Tahun 2016 jo Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Poenduduk Indonesia Nomor : 049.09.00.0816 tentang Penetapan Pemberlakuan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil MUNAS VII Tahun 2016 Radio Antar Penduduk Indonesia. MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

Tata Cara Musyawarah dan Musyawarah Luar Biasa Pada Jenjang Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Pengertian dan Ruang Lingkup

Dalam Peraturan Organisasi ini, yang dimaksud dengan : 1. Anggaran Dasar RAPI Tahun 2016 disingkat AD menurut pasal 20 ART adalah :

73 |

Rakernas VII-2016


a. Anggaran Dasar merupakan keseluruhan aturan yang mengatur secara langsung kehidupan organisasi dan hubungan antara organisasi dengan para anggotanya, untuk terselenggaranya tertib organisasi, b. Anggaran Dasar berfungsi sebagai dasar atau sumber peraturan/ hukum dalam organisasi. 2. Anggaran Rumah Tangga RAPI Tahun 2016 disingkat ART sesuai pasal 21 ART adalah a. Anggaran Rumah Tangga merupakan perincian pelaksanaan Anggaran Dasar, b. Anggaran Rumah Tangga berfungsi menerangkan hal-hal yang belum spesifik pada Anggaran Dasar atau yang tidak diterangkan dalam Anggaran Dasar. 3. Peraturan Organisasi merupakan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis serta penjabaran dan penjelasan dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ( pasal 22 ART ). 4. Tata Tertib Musyawarah di atur dalam Peraturan Organisasi dan dapat disesuaikan dengan kondisi setempat sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (pasal 52 ART). 5. Musyawarah adalah kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan organisasi RAPI sesuai jenjang masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan internal RAPI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan masa kepengurusan masing-masing. 6. Musyawarah Luar Biasa adalah Forum yang dilakukan pada periode kepengurusan sesuai jenjang untuk kepentingan : a. Penggantian Ketua atau Ketua Umum, yang bermasalah karena jabatan rangkap, berhalangan tetap atau melanggar Anggaran Dasar - Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Organisasi atau tidak menjalankan program kerja atau melanggar hukum dengan ancaman hukuman minimal 5 (lima) tahun. Sesuai pasal 51 ayat 1 huruf c Anggaran Rumah Tangga RAPI Tahun 2016 hasil MUNAS VII. b. Perubahan AD ART; c. Pembubaran Organisasi. 7. Rapat Pimpinan bertujuan untuk memecahkan permasalahan Organisasi atau mensosialisasikan kebijakan yang bersifat mendesak. Bab II Musyawarah Pasal 2 Musyawarah 1. Musyawarah dilaksanakan karena habis masa kepengurusan sesuai jenjang kepengurusan yang dipersiapkan 6 ( enam ) bulan sebelum habis masa kepengurusan sesuai dengan pasal 47 s.d. 50 ART RAPI Tahun 2016; 74 |

Rakernas VII-2016


2. Jenjang kepengurusan yang habis masa kepengurusan dan tidak melaksanakan musyawarah, maka dilakukan sebagai berikut : a. Rapat Pimpinan (RAPIM) untuk mengusulkan pengurus sementara untuk mempersiapkan musyawarah dan melaksanakan jenjang organisasi mengikuti ketetapan pada musyawarah sebelumnya, sesuai dengan pasal 59 s.d. 63 ART RAPI Tahun 2016; b. Sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 2 a peraturan ini, diusulkan pada satu jenjang lebih tinggi untuk memperoleh surat keputusan. Khusus untuk Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) maka surat keputusan ditanda tangani pimpinan sidang (Ketua dan Sekretaris Sidang). c. Apabila kepengurusan atau pengurus sementara dalam kurun waktu yang telah ditentukan tidak menjalankan tugas-tugasnya dan tidak dapat menyelenggarakan musyawarah serta tidak ada jenjang kepengurusan atau pengurus setingkat dibawahnya yang difinitif, maka pengurus setingkat diatasnya dapat menunjuk ketua pengurus sementara yang baru dengan surat keputusan. Sesuai dengan bunyi pasal 5 ayat 5 PO RAKERNAS RAPI Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Jenjang Organisasi Baru Sesuai Jenjang Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia d. Tata cara musyawarah diatur pada pasal 2 ayat 1; 3. Kesepakatan Musyawarah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, kecuali Musyawarah Nasional (MUNAS)/ Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB). 4. Apabila musyawarah bersifat Nasional maka apa yang disepakati merupakan bagian dari perubahan peraturan, bersifat mengikat dan final. Pasal 3 Musyawarah Luar Biasa 1. Musyawarah Luar Biasa dilaksanakan atas usulan dua pertiga (2/3) dari pengurus definitif satu jenjang dibawahnya sesuai dengan pasal 51 ART Tahun 2016. 2. Usulan sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 1 diatas, harus disetujui oleh DPPO sesuai dengan tingkatan/jenjang organisasi dan atau jenjang musyawarah luar biasa. 3. Tahapan musyawarah selanjutnya sesuai pada pasal 2 peraturan ini yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. 4. Kesepakatan musyawarah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, kecuali Musyawarah Nasional (MUNAS)/ Musyawarah Nasional Luar Biasa (MUNASLUB). 5. Apabila musyawarah bersifat Nasional maka apa yang disepakati merupakan bagian dari perubahan peraturan, bersifat mengikat dan final. 6. Sesuai bunyi pasal 1 ayat 6 huruf a PO ini, diatur pada PO tentang Tatacara Pemberian Sanksi, Pembelaan Diri dan Pemberhentian Pengurus Pada Jenjang Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia. 75 |

Rakernas VII-2016


Bab III Tahapan Penyelenggaraan Pasal 4 Tahapan Musyawarah Musyawarah dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: 1. Persiapan. 2. Acara Pembukaan. 3. Persidangan. 4. Acara Penutupan. 5. Pelaporan. Pasal 5 Tahap Persiapan Tahap persiapan terdiri dari : 1. Pembentukan Panitia Pelaksana (OC) dan Panitia Pengarah (SC) dengan Surat Keputusan. 2. Panitia Pelaksana (OC) komposisi disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing jenjang yang bertugas untuk melakukan persiapan untuk penetapan tempat dan perlengkapan para petugas upacara, penataan ruang dan penataan tempat duduk para undangan penting yang dibuatkan label nama pada kursi, penyiapan tenaga penerimaan peserta dan tamu, daftar hadir persidangan dan tenaga operator notulen setiap persidangan, pemberian materi dll. 3. Panitia Pengarah (SC) bertugas menyiapkan rancangan jadwal dan tata tertib, rancangan surat ketetapan dan rancangan materi musyawarah. 4. Menyusun dan menyepakati persyaratan peserta yang berhubungan dengan kewajiban, ketertiban umum dan larangan untuk setiap warga negara sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan persetujuan pengurus setingkat diatasnya, khusus untuk Musyawarah Nasional (MUNAS) disetujui oleh Ketua DPPON. 5. Kewajiban, ketertiban umum dan larangan peserta dan atau panitia sebagaimana dimaksud pada ayat 4 pasal ini, sebagaimana dilampirkan pada peraturan organisasi ini. Pasal 6 Acara Pembukaan 1. Susunan acara pembukaan sebagaimana dilampirkan pada ketetapan ini dapat disesuaikan dengan kondisi setempat.

76 |

Rakernas VII-2016


2. Pada acara pembukaan, yang ditugaskan dari seksi acara melakukan pengecekan para petugas, sound sistem dan perlengkapan acara lainnya sekaligus mengingatkan acara akan dimulai. 3. Apabila telah siap, maka seksi acara memberitahukan pada ketua panitia pelaksana. 4. Apabila yang dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 pasal ini telah memperoleh persetujuan, maka acara dimulai dengan susunan acara sebagaimana dilampirkan pada ketetapan ini. Pasal 7 Persidangan 1. Musyawarah sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan atau pasal 3 dipimpin oleh Pengurus atau pengurus sementara atau yang ditugaskan pengurus sesuai jenjang organisasi dan jenjang musyawarah. 2. Apabila jadwal acara dan tata tertib telah disahkan dan pimpinan sidang tetap sudah dipilih, maka dilaksanakan serah terima dengan penyerahan : a. Kewenangan dan b. Perlengkapan sidang berupa jadwal dan tata tertib yang disepakati. 3. Setiap kesepakatan dibuatkan Surat Keputusan sebagaimana pada pedoman tata naskah dengan melampirkan hasil yang telah dibenahi sesuai kesepakatan. Pasal 8 Acara Penutupan 1. Susunan acara penutupan sebagaimana dilampirkan pada ketetapan ini dapat disesuaikan dengan kondisi setempat. 2. Acara penutupan dilaksanakan apabila selesai seluruh proses persidangan. Bab III Pelaporan Pasal 9 Naskah Musyawarah / Musyawarah Luar Biasa 1. Seluruh yang bersifat administratif berupa naskah-naskah persidangan agar dibenahi sehingga rapi dan ditandatangani masing-masing yang berhubungan dan berwenang yaitu : a. Surat ketetapan, b. Lampiran surat ketetapan berupa kesepakatan-kesepakatan pada musyawarah atau musyawarah luar biasa, c. Daftar hadir, d. Foto - foto. 2. Berita acara musyawarah yang ditanda tangani oleh pimpinan sidang tetap. 77 |

Rakernas VII-2016


Bab IV Sistematika Tata Tertib Pasal 10 Ketentuan Umum 1 2 3 4 5

6

Ketentuan umum diletakkan dalam bab kesatu. Apabila dalam peraturan tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal-pasal awal. Ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi singkatan atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka romawi. Apabila suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, dianjurkan agar kata atau istilah itu diberi definisi. Apabila suatu batasan pengertian atau definsi perlu dikutip kembali di dalam ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat di dalam peraturan lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut. Contoh dan penjelasan tata tertib dan jadual acara musyawarah secara lengkap dilakukan oleh Pengurus Nasional dengan Surat Keputusan. Pasal 11 Waktu dan Tempat

Menjelaskan dimana dan kapan dilaksanakan musyawarah atau musyawarah luar biasa, dimuat secara lengkap. Pasal 12 Tema Tema adalah pokok pikiran sebagai landasan acara. Pasal 13 Peserta 1. Peserta Musyawarah, terdiri atas : a. Utusan b. Peninjau c. Dewan Pengawas dan Penasehat Organsiasi d. Pengurus setingkat diatasnya (kecuali Musyawarah Nasional) e. Undangan 2. Peserta Sidang (syarat keabsahan musyawarah) 78 |

Rakernas VII-2016


a. Utusan b. Pengurus setingkat diatasnya Utusan, terdiri atas : 1) Utusan Daerah/ Wilayah/ Lokal, terdiri 3 (tiga) orang dengan mandat penuh dari ketua pengurus definitif dan memiliki hak bicara dan 1 (satu) hak suara per institusi. 2) Pengurus Nasional/ Daerah/ Wilayah merupakan utusan setingkat diatasnya. 3) DPPO Nasional/ Daerah/ Wilayah Pasal 14 Hak dan Kewajiban Peserta 1.

Hak dan Kewajiban Peserta a. Mengikuti seluruh acara dan Sidang Musyawarah dari awal sampai selesai. b. Menghormati Hak dan Kewajiban Pimpinan Sidang. c. Hadir di Ruang sidang 5 (lima) menit sebelum persidangan dimulai d. Menandatangani Absensi yang tersedia. e. Mengenakan Tanda Peserta selama mengikuti Musyawarah. f. Mengenakan Pakaian Seragam RAPI atau Batik/Safari dan bersepatu (dilarang menggunakan sandal dan kaos oblong pada saat mengikuti persidangan). g. Bersikap santun dan menghormati jalannya persidangan. h. Berbicara seperlunya (straight to the point) bila diminta dan/ atas persetujuan Pimpinan Sidang, tidak membuat gaduh, dan memberikan perhatian yang sebesar- besarnya untuk kelancaran persidangan Musyawarah. i. Apabila mendadak terpaksa meninggalkan Ruang Sidang, harus memberitahu kepada Pimpinan Sidang. j. Dilarang membawa senjata api/ senjata tajam pada saat menghadiri acara sidang Musyawarah, kecuali petugas dan panitia.

2. Hak dan Kewajiban Utusan a. Menggunakan fasilitas yang disediakan Panitia secara cuma--cuma selama mengikuti Musyawarah/ Rapat Kerja (kecuali Telepon, Laundry dan Pesanan Pribadi lainnya dari Hotel, harus dibayar Tunai). b. Mempunyai Hak Bicara dan Hak Suara yang diatur sebagai berikut : 1) Hak Bicara dimiliki oleh Setiap Peserta. 2) Hak Suara hanya dimiliki oleh Utusan. c. Pada acara Pandangan Umum dan Pencalonan, setiap Daerah/ Wilayah/ Lokal memiliki 1 (satu) suara yang disampaikan melalui Juru Bicara. d. Pada acara Pemilihan, setiap Utusan memiliki 1 (satu) Suara. e. Penggunaan Hak Bicara, diatur oleh Pimpinan Sidang. 3. Hak dan Kewajiban Peninjau a. Menanggung seluruh biaya selama mengikuti acara Musyawarah/Rapat Kerja, dan menyetor kontribusi sesuai ketentuan yang ditetapkan Panitia. b. Berhak mendapatkan Materi Musyawarah/Rapat Kerja. 79 |

Rakernas VII-2016


c. Hanya memiliki Hak Bicara dan Tidak Memiliki Hak Suara. d. Berhak mengikuti Sidang Paripurna dan Sidang Komisi, dengan cara mendaftar. 4. Hak dan Kewajiban Pengamat a. Bagi aktivis dan fungsionaris RAPI, menanggung sendiri seluruh biaya selama mengikuti Musyawarah/Rapat Kerja, dan menyetor kontribusi sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Panitia. b. Membuka dan menutup persidangan musyawarah/rapat Kerja secara resmi (Pejabat yang di Undang) 5. Hak dan Kewajiban Nara Sumber a. Sesuai penugasannya, berkewajiban mengikuti acara persidangan Musyawarah/ Rapat Kerja dengan seksama dan aktif berusaha mengantisipasi secara positif apabila melihat gejala pembahasan sidang akan menyimpang dari perencanaan yang digariskan oleh Panitia Pengarah. b. Memberikan penjelasan yang diperlukan oleh Pimpinan Sidang atas segala sesuatu yang berkaitan dengan Materi Musyawarah/Rapat Kerja. c. Sebelum mengikuti persidangan, wajib menyerahkan surat tugasnya untuk diparaf Pimpinan Sidang dan melaporkan perkembangan serta hasil sidang yang diikutinya kepada Ketua Panitia Pengarah. d. Mengingatkan Pimpinan Sidang secara arif, baik lisan maupun tertulis agar pembahasan sidang tidak menyimpang dari materi yang disajikan Panitia Pengarah. e. Dalam hal terjadi pengembangan materi atas usul peserta, segera antisipasi dengan melakukan kordinasi bersama Ketua Panitia Pengarah. Pasal 15 Hak Bicara dan Hak Suara 1. Hak bicara adalah hak untuk menyampaikan usul, saran dan pendapat; 2. Hak bicara sebaiknya disampaikan dengan pertimbangan objektif rasional, analisa dan kesimpulan atau tegasnya. 3. Hak suara adalah hak yang dimiliki utusan untuk melakukan pemilihan yang bisa bersifat utusan perorangan atau bisa perwakilan jenjang kepengurusan dengan cukup satu suara. Pasal 16 Penyampaian Pendapat Kesempatan untuk berbicara setelah diperkenankan oleh pimpinan sidang untuk memperlancar jalannya persidangan dan tertibnya persidangan.

80 |

Rakernas VII-2016


Pasal 17 Jenis Persidangan Persidangan terdiri dari : 1. Sidang Paripurna. 2. Sidang Komisi. 3. Sidang Formatur. Pasal 18 Korum 1. Musyawarah dinyatakan korum jika dihadiri 50% + 1 (satu) pengurus difinitif setingkat dibawahnya. 2. Musyawarah lokal di nyatakan korum apabila dihadiri oleh 50% jumlah anggota + 1 (satu) anggota. 3. Apabila tidak tercapai korum sebagaimana dimaksud ayat 1 dan 2 maka musyawarah di tunda 15 menit dan apabila belum mencapai korum juga musyawarah dapat ditunda 15 menit kedua tetap tidak memenuhi korum maka musyawarah dapat dilanjutkan dan dinyatakan korum. Pasal 19 Pimpinan Sidang 1. Pimpinan sidang sesuai dengan pasal 17 peraturan ini 2. Pimpinan sementara sidang paripurna adalah Steering Committee, pimpinan sidang tetap dipilih oleh peserta musyawarah. 3. Pimpinan sidang terdiri dari 5 (lima) orang yaitu Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan 2 (dua) orang anggota. Pasal 20 Tata Cara Pemilihan Ketua 1. Tata cara pemilihan Ketua Umum/Ketua Daerah/Ketua Wilayah/Ketua Lokal dilakukan dengan tahapan sebagai berikut : a. Pengajuan Bakal Calon dengan menyampaikan berkas-berkas persyaratan; b. Pimpinan sidang memverifikasi berkas persyaratan; c. Penetapan bakal calon menjadi Calon. 2. Tata cara pemilihan Ketua DPPO dengan tahapan sebagaimana pada pasal 20 ayat 2 peraturan ini dengan penjelasan sebagai berikut : a. Jumlah bakal calon anggota DPPO sesuai jumlah minimal yang diperlukan, b. Apabila jumlah yang memenuhi syarat melebihi dari jumlah disepakati, maka dilakukan pemilihan dengan mengurutkan hasil pemilihan dan yang dinyatakan sebagai anggota DPPO terpilih dengan rangking teratas hingga rangking sesuai jumlah yang disepakati. 81 |

Rakernas VII-2016


c.

3. 4. 5. 6. 7. 8.

9. 10. 11.

Apabila jumlah calon yang memenuhi syarat sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan dan disepakati, maka tidak dilakukan pemilihan. d. Setelah jumlah yang disepakti diperoleh, maka anggota DPPO melakukan rapat untuk menentukan Ketua, sedangkan sekretaris DPPO adalah jabatan Sekretaris Umum untuk Pengnas atau Sekretaris untuk jenjang dibawahnya yang merupakan Sekretaris DPPO. Tahapan pemilihan Ketua Umum/Ketua dan DPPO. Apabila hanya diperoleh satu calon yang memenuhi persyaratan, maka calon tersebut secara otomatis sebagai Ketua Umum atau Ketua terpilih sekaligus ketua formatur. Apabila pada pemilihan diperoleh dua atau lebih calon memperoleh nilai tertinggi yang sama, maka dilakukan pemilihan ulang hanya sekali. Apabila yang dimaksud pada pasal 20 ayat 5 peraturan ini, masih diperoleh hasil tertinggi sama, maka yang menentukan adalah pengurus setingkat diatasnya. Pemilihan tim formatur pada sidang paripurna, kecuali ketua umum atau ketua sesuai jumlah yang disepakti dan ganjil dengan susunan Ketua, Sekretaris dan Anggota. Formatur sesuai AD ART RAPI Tahun 2016 pasal 39 ayat 4, terdiri dari : a. Ketua Umum/ Ketua terpilih. b. Ketua Sidang Paripurna. c. Perwakilan Pengurus Demisioner sebanyak 1 (satu) orang. d. Peserta Utusan musyawarah yang dipilih dan ditugaskan oleh musyawarah sebanyak 2 (dua), 4 (empat) atau 6 (enam) orang. Formatur menanda tangani susunan pengurus (Nama, 10-28 dan jabatan ) yang disepakati. Formatur mengumumkan hasil sidang formatur pada sidang paripurna dan keputusannya final dan mengikat kecuali bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dengan mempertimbangkan jenjang peraturan. Hasil Kepengurusan ditetapkan dalam surat ketetapan musyawarah. Pasal 21 Persyaratan Kepengurusan

1. Persyaratan kepengurusan sebagaimana dalam ART RAPI Tahun 2016 pasal 38 dan dilampirkan pada peraturan organisasi ini. 2. Apabila dipandang perlu untuk lebih memperinci dan memperjelas serta menambahkan persyaratan Ketua Umum atau Ketua sesuai jenjang masing-masing, sesuai kesepakatan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi atau tidak bertentangan dengan kesepakatan nasional. Pasal 22 Pengambilan Keputusan 1. Pengambilan keputusan diupayakan musyawarah untuk mufakat. 82 |

Rakernas VII-2016


2. Apabila yang dimasud ayat 1 pasal ini tidak dicapai, maka dilakukan pemilihan atau voting atau pemungutan suara. 3. Apabila dilaksanakan sebagaimana pada ayat 2 pasal ini, maka suara tertinggi dinyatakan sebagai kesepakatan atau terpilih. 4. Apabila hasil pemilihan yang terbanyak terdapat 2 (dua) pilihan sama, maka dilakukan pemilihan ulang. 5. Apabila pemilihan sebagaimana ayat 4 pasal ini telah dilakukan terhadap 2 (dua) pilihan hasilnya tetap sama, maka dapat dilakukan upaya untuk memperoleh kesepakatan kedua pihak. 6. Apabila upaya dimaksud pada ayat 5 tidak menghasilkan kesepakatan, maka ditentukan oleh pengurus setingkat diatasnya. Khusus untuk Nasional ditentukan oleh Bapak RAPI Nasional atau Ketua DPPON. Pasal 23 Sanksi 1

2

Apabila terjadi peristiwa pelanggaran terhadap tata tertib ini, maka dapat diberikan sanksi dengan tahapan sebagai berikut : a. Teguran lisan pada forum sesuai acara dan jadwal yang telah disahkan, b. Apabila teguran lisan hingga 3 (tiga) kali dan masih melanggar tata tertib, maka dikeluarkan dari persidangan. Apabila terdapat peserta dan atau bukan peserta mengganggu dan atau merusak acara dan atau mengganggu jalannya acara musyawarah, maka panitia pelaksana melaporkan dan meminta bantuan pada panitia keamanan dan atau aparat keamanan setempat. Bab V Ketentuan Peralihan

Pasal 24 Kepengurusan RAPI di tingkat Daerah wajib melakukan sosialisasi Peraturan Organisasi ini secara berjenjang hingga ditingkat Lokal dalam kurun waktu 6 (enam) bulan setelah ditetapkan. Bab VI Ketentuan Penutup Pasal 25 1. Lampiran peraturan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan pada Peraturan Organisasi ini. 2. Dengan ditetapkannya dan berlakunya peraturan organisasi ini, maka Surat Ketetapan Rapat Kerja Nasional VI Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor : 83 |

Rakernas VII-2016


11.09.Rakernas-VI.0711 Tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Dan Rapat Kerja Organisasi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku 3. Peraturan organisasi ini, berlaku sejak diberlakukan oleh Pengurus Nasional RAPI dengan diterbitkannya surat keputusan tentang Pemberlakuan Pedoman Organisasi hasil RAKERNAS VII Tahun 2016; 4. Memerintahkan pada Pengurus Nasional RAPI untuk mensosialisasikan dan memberlakukan pedoman organisasi ini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini. Ditetapkan di : Banten, Pada tanggal : 12 November 2016 PIMPINAN SIDANG KOMISI A RAPAT KERJA NASIONAL VII RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

10-28/ Callsign

NIA

Tandatangan

3

4

5

Suprianto

JZ02ANT

02.00.13.009580

Binsar Sibarani

JZ21MPR

Agus Feri Handoko

JZ09AFH

Jabatan

Nama

1

2

Ketua Wakil Ketua Sekretaria

09.05.04.029663

84 |

Rakernas VII-2016


Lampiran I : Peraturan Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Musyawarah Dan Musyawarah Luar Biasa Pada Jenjang Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia. Bab I Pendahuluan A. Latar Belakang Dengan diberlakukannya AD ART RAPI Tahun 2016 dan harus dilakukan penyesuaian tata cara musyawarah dan musyawarah luar biasa. Selain itu pula sebagai bentuk perwujudan kearah menjadikan RAPI sebagai organisasi yang berkualitas sebagai aset bangsa, maka secara bertahap harus dilakukan pembenahan. Perumusan untuk pembenahan ini dilakukan dengan mencermati apa yang kita miliki, bagaimana jika kita bandingkan dengan berbagai wujud pada institusi lain serta sesuai pedoman-pedoman yang harus kita lakukan. Tentunya menuntut dilakukannya proses perubahan dari hanya asal berbicara menjadi pembicaraan yang objektif rasional. Proses yang mendahulukan dalam praktek sebagai wujud voting tentunya tidak terlepas dari berbagai latar belakang seperti yang telah membentuk pada personal baik itu pendidikan, watak/sikap dan lingkungan serta kebiasaan. Ada juga sebagai wujud akting esteem need pada seseorang. Jika disadari, hati kita sematamata untuk pengabdian dan bahwa waktu tidak berulang dan terbatas. Tentunya kita semua akan memiliki sikap yang sama untuk memafaatkan waktu sebaikbaiknya untuk kebaikan diri sendiri dan pada yang lain. Teringat akan kalimat “ Am at R ugilah M anusia Yang Tidak

M em anfa'atkan W aktunya Untuk Berbakti ”, ” Tim e is M oney ”, ” Tim e is Gold ”. Selain itu pula kita harus menyadari kemampuan setiap individu selalu

terbatas, maka dengan pemamfaatan media dan sarana akan saling mengisi untuk membenahi. Hal sejalan dengan agar forum musyawarah dapat dilakukan dengan effektif dan effisien. Sebagai bahan pertimbangan bahwa peraturan organisasi ini merupakan bagian dari peraturan internal RAPI dengan tujuan hukum baik ditinjau dari Teori Etis mendasarkan pada etika. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan kita yang etis tentang yang adil dan tidak. Menurut teori ini, hukum bertujuan untuk semata-mata mencapai keadilan dan memberikannya kepada setiap orang yang menjadi haknya. Maupun ditinjau dari Teori Utilities, hukum bertujuan untuk memberikan faedah bagi sebanyak-banyaknya orang dalam masyarakat. Pada hikikatnya, tujuan hukum 85 |

Rakernas VII-2016


adalah manfaat dalam memberikan kebahagiaan atau kenikmatan besar bagi jumlah yang terbesar B. Tujuan dan Sasaran Tujuan disusunnya pedoman organisasi ini adalah untuk memberikan pedoman bagi seluruh jenjang organisasi RAPI diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ( NKRI ). Dengan adanya pedoman ini diharapkan memberikan manfaat antara lain : 1. Sebagai standarisasi cara musyawarah sehingga diwujudkannya memberikan kepastian hukum dan keadilan; 2. Keseragaman dalam proses Musyawarah dan Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB) dengan memberikan peluang secara demokratis pada masing-masing jenjang dan potensi masing-masing; 3. Mengurangi kekeliruan dan kelalaian yang mungkin terjadi akibat ketidak fahaman; 4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan musyawarah dan atau Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB); 5. Mempersempit terjadinya kesalahfahaman dan atau keanekaragaman penafsiran; 6. Sebagai praktek melaksanakan demokrasi yang santun, patuh dan tanggap sehingga mewujudkan insan RAPI yang diharapkan. Sasaran pedoman organisasi ini adalah : a. Setiap jenjang kepengurusan RAPI diseluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); b. Para anggota RAPI. Bab II Hal-hal yang berhubungan dan penjelasan A. Ketentuan bagi Utusan 1. Peserta adalah yang memperoleh mandat pengurus RAPI Daerah/Wilayah/Lokal yang Izin KRAP nya masih berlaku atau anggota dengan menunjukkkan IKRAP dan atau KTA yang berlaku khusus untuk musyawarah anggota. 2. Harus membawa surat mandat dari pengurusnya, pada musyawarah anggota. 3. Mendaftarkan diri kepada Panitia Pelaksana dengan menyerahkan surat mandat dan pasfoto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. 4. Bagi yang memiliki penyakit tertentu yang tidak menular, harus membawa obat sendiri sesuai resep dokter serta melapor khusus pada panitia pelaksana. 5. Aspirasi dan saran bentuk tulisan agar disampaikan kepada pengurus penyelenggara dan Panitia Pengarah (SC) atau disampaikan langsung dalam bentuk tulisan dan softcopy dalam waktu seminggu sebelum pelaksanaan 6. Membawa perlengkapan berupa seragam resmi dan pakaian untuk diluar persidangan yang diperlukan. 86 |

Rakernas VII-2016


7. Melunasi apabila ada kontribusi sesuai jumlah yang ditetapkan Panitia Pelaksana. 8. Pesanan tambahan, jasa laundry dan pemamfaatan makan dan minuman bukan dari panitia menjadi tanggung jawab pribadi, dan harus dibayar tunai oleh masing-masing pengguna. 9. Tidak membawa benda atau barang yang dilarang sesuai peraturan perUndang-undangan yang berlaku. 10. Memperhatikan dan mentaati peraturan-peraturan yang berlaku dari pemilik dan atau pengelola lokasi musyawarah. 11. Menciptakan suasana bersih dengan tidak membuang sampang sembarangan. 12. Berperilaku santun, patuh, taat dan tanggung jawab. B. Ketentuan Bagi Peninjau 1. Bagi Peninjau Daerah/Wilayah/Lokal, harus membawa surat mandat dari pengurusnya masing-masing. 2. DPPO sesuai jenjang penyelenggara menyampaikan surat mandat sebagai peninjau pada panitia pelaksana. 3. Peninjau khusus dari pengurus penyelenggara yang memperoleh hak dan kewajiban khusus mengikuti, memberikan saran pendapat serta penentu suara pada saat diperlukan, harus menggunakan surat mandat atau surat tugas. 4. Panitia (OC dan SC), sesuai amanat yang diembannya. 5. Mendaftarkan diri kepada Panitia Pelaksana dengan menyerahkan surat mandat dan pasfoto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. 6. Aspirasi dan saran bentuk tulisan agar disampaikan kepada pengurus penyelenggara dan Panitia Pengarah (SC) atau disampaikan langsung dalam bentuk tulisan dan softcopy dalam waktu seminggu sebelum pelaksanaan. 7. Bagi yang memiliki penyakit tertentu yg tidak menular, harus membawa obat sendiri sesuai resep dokter serta melapor khusus pada panitia pelaksana. 8. Membawa perlengkapan berupa seragam resmi dan pakaian untuk diluar persidangan yang diperlukan. 9. Melunasi apabila ada kontribusi sesuai jumlah yang ditetapkan Panitia Pelaksana. 10. Pesanan tambahan, jasa laundry dan pemanfaatan makan dan minuman bukan dari panitia menjadi tanggung jawab pribadi, dan harus dibayar tunai oleh masing-masing pengguna. 11. Tidak membawa benda atau barang yang dilarang sesuai peraturan perUndang-undangan yang berlaku. 12. Memperhatikan dan mentaati peraturan-peraturan yang berlaku dari pemilik dan atau pengelola lokasi musyawarah. 13. Menciptakan suasana bersih dengan tidak membuang sampang sembarangan. 14. Berperilaku santun, patuh, taat dan tanggung jawab. 15. Khusus musyawarah atau musyawarah luar biasa yang jenjangnya langsung pada anggota, maka tidak ada peninjau dari anggota. Peninjau dapat diberikan pada calon anggota. 87 |

Rakernas VII-2016


C. Ketentuan Undangan 1. Bagi pengamat utusan instansi, membawa surat mandat atau surat tugas dari instansinya/lembaga/organisasi sesuai undangan pengurus cq. panitia pelaksana. 2. Bagi Pengamat unsur fungsionaris dan aktivis RAPI, membawa undangan pengurus cq. Panitia Pelaksana. 3. Mendaftarkan diri kepada panitia pelaksana dengan menyerahkan surat mandat dan pasfoto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. 4. Bagi yang memiliki penyakit tertentu yg tidak menular, harus membawa obat sendiri sesuai resep dokter serta melapor khusus pada panitia pelaksana. 5. Aspirasi dan saran bentuk tulisan agar disampaikan kepada pengurus penyelenggara dan panitia pengarah (SC) atau disampaikan langsung dalam bentuk tulisan dan softcopy dalam waktu seminggu sebelum pelaksanaan. 6. Membawa perlengkapan pribadi secukupnya. 7. Melunasi apabila ada kontribusi sesuai jumlah yang ditetapkan panitia pelaksana. 8. Membawa perlengkapan berupa seragam resmi dan pakaian untuk diluar persidangan yang diperlukan. 9. Melunasi apabila ada kontribusi sesuai jumlah yang ditetapkan Panitia Pelaksana. 10. Pesanan tambahan, jasa laundry dan pemanfaatan makan dan minuman bukan dari panitia menjadi tanggung jawab pribadi, dan harus dibayar tunai oleh masing-masing pengguna. 11. Tidak membawa benda atau barang yang dilarang sesuai peraturan perUndang-undangan yang berlaku. 12. Memperhatikan dan mentaati peraturan-peraturan yang berlaku dari pemilik dan atau pengelola lokasi musyawarah. 13. Menciptakan suasana bersih dengan tidak membuang sampah sembarangan. 14. Berperilaku santun, patuh, taat dan tanggung jawab. D. Periode Kepengurusan 1. Pada acara musyawarah. masa kepengurusan atau periode kepengurusan sesuai jenjang organisasi yang diatur pada Bab X - ART RAPI Tahun 2016. 2. Khusus pada Musyawarah Daerah Luar Biasa (MUSDALUB) karena Ketua Umum dan atau Ketua berhalangan tetap, maka periode Ketua Umum dan atau Ketua dapat dilakukan periode sesuai jenjang kepengurusan sebagai berikut : a. Apabila masa kepengurusan yang dilampaui lebih dari separuh masa kepengurusan sesuai jenjang, maka masa kepengurusan utuh sesuai dengan jenjang masing-masing yang diatur pada Bab X - ART Tahun 2016, b. Apabila masa kepengurusan yang dilaksanakan kurang dari separuh masa kepengurusan sesuai jenjang kepengurusan, maka hanya dilakukan pemilihan Ketua sesuai dengan periode kepengurusan yang telah ada atau sisa periode kepengurusan masing-masing. 88 |

Rakernas VII-2016


3. Apabila dilakukan Musyawarah Luar Biasa (MUSLUB) sesuai dengan D.2.a, maka dilakukan juga pemilihan kepengurusan lainnya sesuai pada musyawarah yang habis masa kepengurusan. 4. Periode kepengurusan dihitung sejak tanggal disahkan sesuai dalam diktum Surat Keputusan setingkat lebih tinggi. Khusus periode kepengurusan Nasional dihitung sejak tanggal disahkan oleh Pimpinan Sidang. E. Kepengurusan Demisioner Kepengurusan Demisioner merupakan kepengurusan yang diambil alih oleh ketua Sidang Paripurna, setelah Ketua Umum/ Ketua menyampaikan laporan kinerja pengurus dalam musyawarah. Pemberian Tanda Penghargaan kepada Pengurus sebelumnya saat Kepengurusan dinyatakan Demisioner oleh Pengurus setingkat diatasnya atas karya bakti selama periode kepengurusannya. F. Kepengurusan yang melampaui periode kepengurusan. 1. Untuk kepengurusan Nasional yang habis periode kepengurusan dihitung sejak tanggal ditetapkan pada Musyawarah Nasional (MUNAS) sebelumnya dan tidak menyelenggarakan Musyawarah Nasional (MUNAS), maka terlebih dahulu dilakukan Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) untuk menetapkan kepengurusan Sementara yang bertugas untuk menjalankan roda organisasi, mengantarkan Musyawarah Nasional (MUNAS). 2. RAPINAS sebagaimana dimaksud pada F.1. juga sekaligus melakukan pembahasan mengernai permasalahan-permasalahan yang bersifat nasional. 3. Untuk jenjang organisasi RAPI selain RAPINAS yang habis periode kepengurusan dihitung sejak tanggal ditetapkan pada musyawarah sebelumnya dan tidak menyelenggarakan musyawarah, maka terlebih dahulu dilakukan Rapat Pimpinan (RAPIM) sesuai jejang organisasi RAPI untuk menetapkan kepengurusan sementara yang bertugas untuk menjalankan roda organisasi, mengantarkan musyawarah. 4. Forum Rapat Pimpinan (RAPIM) sebagaimana dimaksud pada F.3 diatas, juga dilakukan pembahasan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan kepengurusan yang habis periode kepengurusan maupun laporan kinerja. G. Persyaratan Pengurus 1. Persyaratan Umum pengurus; a. Anggota RAPI aktif dibuktikan dengan KTA yang masih Valid masa berlakunya, b. Tidak menjadi pengurus organisasi sejenis, c. Berkomitmen kuat, sanggup dan rela berkorban menjalankan organisasi RAPI untuk mencapai visi dan misi organisasi, d. Mampu berorganisasi, bekerjasama dengan sesama pengurus serta bertanggung jawab atas jabatannya, 89 |

Rakernas VII-2016


e. Mematuhi regulasi dan peraturan perundang-undangan, Anggaran DasarAnggaran Rumah Tangga serta Peraturan Organisasi RAPI, f. Bersedia menjadi pengurus yang dinyatakan secara tertulis. 2. Persyaratan Ketua Umum; a. Memenuhi persyaratan umum pengurus. b. Pernah menjadi pengurus RAPI, minimal 1 (satu) periode kepengurusan Nasional atau Daerah. c. Bersedia bertempat tinggal di lbu Kota Negara atau Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi selama menjabat periode kepengurusannya. d. Berwawasan Nasional, dan siap mengabdi selama 1 (satu) periode kepengurusan. e. Dapat dipilih kembali maksimal dua periode berturut–turut. 3. Persyaratan Ketua Daerah/Wilayah/Lokal; a. Memenuhi persyaratan umum pengurus. b. Bersedia bertempat tinggal di Ibukota Daerah/Wilayah/Lokal kerjanya selama menjabat periode kepengurusannya. c. Dapat dipilih untuk masa jabatan 2 (dua) kali berturut-turut dan dapat dipilih kembali setelah berselang minimal satu kali masa jabatan. 4. Persyaratan Ketua Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi Nasional/Daerah / Wilayah/Lokal; a. Memenuhi persyaratan umum pengurus. b. Bersedia bertempat tinggal di Ibukota Daerah/Wilayah/Lokal kerjanya selama menjabat periode kepengurusannya c. Berwawasan nasional. d. Seorang organisatoris dengan latar belakang pendidikan atau praktisi dalam bidang Hukum/ Ekonomi/ Auditor/ Tehnik/ Manajemen/ TNI/ Polri atau Purnawirawan. e. Dapat dipilih kembali maksimal dua periode berturut – turut dan dapat dipilih kembali setelah berselang minimal satu kali masa jabatan. f. Kriteria Dewan Pengawas dan Penasehat Organisasi, untuk Daerah/Wilayah/Lokal tertentu dapat menyesuaikan pada kemampuan dan ketersediaan sumber daya manusia pada tingkat masing-masing institusi. Bab III Susunan Acara Musyawarah A. Susunan Acara 1. Susunan Acara Inti terdiri dari : a. Pembukaan b. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya c. Menyanyikan Mars RAPI 90 |

Rakernas VII-2016


d. Pembacaan Kode Etik dan Visi Misi RAPI e. Laporan Ketua Panitia Musyawarah/Musyawrah Luar Biasa (MUSLUB), f. Sambutan-sambutan terdiri dari : 1. Sambutan ketua panitia penyelenggara, 2. Sambutan ketua pengurus jenjang setingkat diatasnya, 3. Sambutan pejabat setempat jika dimungkinkan, g. Doa, h. Penutup B. Susunan Acara Pengukuhan 1. Apabila pengukuhan pengurus menjadi satu rangkaian acara dalam Musyawarah maka susunan acara pengukuhan Ketum atau Ketua atau Kepengurusan, dilakukan sebagai berikut : a. Pembukaan. b. Pembacaan surat keputusan, c. Pembacaan naskah pelantikan oleh Ketua, khusus untuk Nasional dilakukan oleh Pimpinan Sidang Paripurna Tetap, d. Penyerahan Pataka oleh Ketua setingkat diatasnya kepada ketua terpilih. Khusus untuk Ketua Umum Pengnas RAPI dilakukan oleh Pimpinan Sidang Paripurna tetap, e. Penyematan tanda jabatan, f. Pembacaan ikrar Pengurus dipimpin oleh Ketua atau Ketum terpilih dilanjutkan penanda tangan ikrar pengurus. g. Sambutan - sambutan terdiri dari : 1. Sambutan ketua atau ketum terpilih, 2. Sambutan ketua pengurus jenjang setingkat diatasnya. Hal ini ditiadakan untuk acara pengukuhan acara Pengnas RAPI 3. Sambutan pejabat setempat jika dimungkinkan. h. Doa. i. Foto bersama dan ucapan selamat diatur oleh MC, j. Penutup. 2. Apabila pengukuhan terpisah dari rangkaian acara Musyawarah maka acara pengukuhan Ketum atau Ketua atau Kepengurusan, dilakukan sebagai berikut : a. Pembukaan. b. Lagu Indonesia Raya dilanjutkan Mars RAPI. c. Pembacaan Kode Etik dan Visi Misi RAPI. d. Laporan Ketua Panitia Musyawarah/Musyawarah Luar Biasa ( MUSLUB ), jika diperlukan oleh jenjang penyelenggara acara. e. Pengukuhan f. Pembacaan surat keputusan, g. Pembacaan naskah pelantikan oleh Ketua,khusus untuk Nasional dilakukan oleh Pimpinan Sidang Paripurna Tetap, 91 |

Rakernas VII-2016


h. Penyerahan Pataka oleh Ketua setingkat diatasnya kepada ketua terpilih.Khusus untuk Ketua Umum Pengnas RAPI dilakukan oleh Pimpinan Sidang Paripurna tetap, i. Penyematan tanda jabatan, j. Pembacaan ikrar Pengurus dipimpin oleh Ketua atau Ketum terpilih dilanjutkan penanda tangan ikrar pengurus. k. Sambutan - sambutan terdiri dari : 1) Sambutan ketua atau ketum terpilih, 2) Sambutan ketua pengurus jenjang setingkat diatasnya. Hal ini ditiadakan untuk acara pengukuhan acara Pengnas RAPI 3) Sambutan pejabat setempat jika dimungkinkan. l. Doa. m. Foto bersama dan ucapan selamat diatur oleh MC, n. Penutup. Ditetapkan di : Banten, Pada tanggal : 12 November 2016. PIMPINAN SIDANG KOMISI A RAPAT KERJA NASIONAL VII RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Jabatan

Nama

1

2


10-28/ Callsign

NIA

Tandatangan

3

4

5

Suprianto

JZ02ANT

02.00.13.009580

Binsar Sibarani

JZ21MPR

Agus Feri Handoko

JZ09AFH

09.05.04.029663

92 |

Rakernas VII-2016


Tata Cara Rapat - Rapat Pada Jenjang Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia


RAPAT KERJA NASIONAL VII PERATURAN ORGANISASI RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Rapat - Rapat Pada Jenjang Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia RAPAT-RAPAT KERJA NASIONAL VII Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka tertib, efisiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaraan Organisasi Radio Antar Penduduk Indenesia perlu dilakukan penyesuaian dan penyeragaman tata cara rapat-rapat; b. bahwa Surat Ketetapan Rapat Kerja Nasional VI Nomor : 11.09.RAKERNAS-VI.0711 tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Dan Rapat Kerja Organisasi, perlu dilakukan pembenahan sesuai AD ART RAPI Tahun 2016; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka harus ditetapkan Peraturan Organisasi RAPI tentang tata cara rapat-rapat pada jenjang Organisasi RAPI dan sesuai jenis rapat-rapat.

Mengingat

:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881 ); 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430 ); 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843 ); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia N2 Tahun 1990 Tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara Dan Tata Penghormatan ( Lembaran Negara 90 TLN NO. 3432 ); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran 93 |

Rakernas VII-2016


6. 7.

8.

9.

Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980 ); Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 34/PER /M.KOMINFO/8/2009 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 34/PER /M.KOMINFO/8/2009 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk; Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Peraturan Umum Ejaan Bahasa Indonesia Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1788. Surat Ketetapan Musyawarah Nasional VII Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor : 007.09.MUNAS-VII.0516 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Radio Antar Penduduk Indonesia jo Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor : 019.09.00.0616 tentang Pengangkatan Tim Adhoc untuk Penyempurnaan Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil MUNAS VII Tahun 2016 jo Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Poenduduk Indonesia Nomor: 049.09.00.0816 Tentang Penetapan Pemberlakuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil MUNAS VII Tahun 2016 Radio Antar Penduduk Indonesia. MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

Tata Cara Rapat-Rapat Pada Jenjang Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia. Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Pengertian dan Ruang lingkup

Dalam Peraturan Organisasi ini, yang dimaksud dengan: 1. Anggaran Dasar Tahun 2016 disingkat AD menurut pasal 20 ART adalah : a. Anggaran Dasar merupakan keseluruhan aturan yang mengatur secara langsung kehidupan organisasi dan hubungan antara organisasi dengan para anggotanya, untuk terselenggaranya tertib organisasi. 94 |

Rakernas VII-2016


2.

3. 4. 5.

6.

7.

8.

9.

b. Anggaran Dasar berfungsi sebagai dasar atau sumber peraturan/ hukum dalam organisasi. Anggaran Rumah Tangga Tahun 2016 disingkat ART sesuai pasal 21 ART adalah : a. Anggaran Rumah Tangga merupakan perincian pelaksanaan Anggaran Dasar. b. Anggaran Rumah Tangga berfungsi menerangkan hal-hal yang belum spesifik pada Anggaran Dasar atau yang tidak diterangkan dalam Anggaran Dasar. Peraturan Organisasi pada peraturan ini disingkat PO merupakan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis serta penjabaran dan penjelasan dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ( pasal 22 ART ). Tata tertib rapat-rapat di atur dalam Peraturan Organisasi dan dapat disesuaikan dengan kondisi setempat sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ( pasal 52 ART ). Rapat Kerja bertujuan untuk menyusun, menetapkan dan menilai pelaksanaan Program Kerja Pengurus selama periode kepengurusannya dan sesuai jenjang kepengurusan juga untuk pembahasan dan pengesahan Peraturan Organisasi atau sesuai jenjang untuk pembahasan peraturan daerah atau peraturan wilayah atau peraturan lokal. Rapat Pimpinan bertujuan untuk memecahkan permasalahan organisasi atau mensosialisasikan kebijakan yang bersifat mendesak dan atau merubah serta menetapkan peraturan dalam organisasi sesuai jenjang peraturan dan jenjang organisasi. Rapat anggota bertujuan untuk memecahkan permasalahan organisasi atau mensosialisasikan kebijakan yang bersifat mendesak yang diselenggarakan Pengurus Lokal sesuai wilayah masing-masing yang dilaksanakan pengurus bersama-sama anggota. Rapat pengurus bertujuan untuk membahas persoalan kepengurusan, rencana kegiatan dan pembuatan laporan pengurus yang dilakukan 3 (tiga) bulan sekali dan atau saat yang dipandang penting dan mendesak dan dihadiri oleh seluruh pengurus dan DPPO. Rapat koordinasi bertujuan untuk melakukan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang merupakan rapat yang melibatkan beberapa institusi organisasi baik internal maupun di luar RAPI secara vertikal maupun horisontal kepengurusan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Bab II Rapat-Rapat Pasal 2 Rapat Kerja

1. Rapat kerja dilaksanakan sesuai Jenjang kepengurusan dan wilayah masing-masing dan dilaksanakan minimal satu kali dalam satu periode kepengurusan. 2. Rapat Kerja sesuai jenjang kepengurusan dan wilayah masing-masing sebagaimana pasal ayat 1 pasal ini terdiri dari : 95 |

Rakernas VII-2016


a. Rapat Kerja Nasional meliputi wilayah Negara Kesatuan Indonesia diselenggarakan oleh pengurus nasional RAPI disingkat RAKERNAS; b. Rapat Kerja Daerah dalam wilayah satu provinsi diselenggarakan oleh pengurus daerah RAPI yang bersangkutan; c. Rapat Kerja Wilayah sesuai wilayah kerja diselenggarakan oleh pengurus wilayah RAPI yang bersangkutan; d. Rapat Kerja Lokal sesuai wilayah kerja diselenggarakan oleh pengurus lokal RAPI; 3. Wilayah kepengurusan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ini dan tata cara rapat dijelaskan pada lampiran peraturan organisasi ini. Pasal 3 Rapat Pimpinan 1. Rapat Pimpinan sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 6 peraturan ini harus dilakukan dengan cermat dan akurat khusus mengenai permasalahan agar tidak menimbulkan akibat yang tidak benar. Untuk hal ini dijelaskan pada lampiran peraturan ini. 2. Apabila Rapat Pimpinan (RAPIM) hanya untuk sosialisasi, maka hanya mempersiapkan terutama yang akan menjadi narasumber adalah personal yang memahami maksud yang terkandung dalam peraturan dan asal-usul isi peraturan, memiliki pengalaman sebagai nasumber dan sering mengikuti diskusi, seminar dan atau tenaga pengajar. 3. Rapat Pimpinan (RAPIM) diselenggarakan oleh jenjang kepengurusan yang bersangkutan dan atau atas inisiatif sekurang-kurangnya dari 3 ( tiga ) pengurus setingkat dibawah dan dihadiri oleh 2/3 jumlah Pengurus Daerah yang Definitif. 4. Tata cara rapat pimpinan dan pokok pembahasan dijelaskan pada lampiran peraturan ini. Pasal 4 Rapat Anggota 1. Apabila rapat anggota sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 7 pedoman ini khusus untuk permasalahan kepengurusan lokal yang habis masa kepengurusan dapat dilakukan inisiatif pengurus wilayah satu jenjang diatas kepengurusan lokal yg merupakan wilayah kerjanya dan atau usulan beberapa anggota kepada pengurus wilayah. 2. Rapat anggota yang dimaksud ayat 1 pada pasal ini untuk memberikan mandat pada beberapa anggota menjadi sesuai ART tahun 2016 dan peraturan organisasi. 3. Tata cara rapat anggota dijelaskan pada lampiran peraturan ini.

96 |

Rakernas VII-2016


Pasal 5 Rapat Pengurus 1. Rapat-rapat pengurus sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat 8 peraturan ini juga dapat untuk membahas tindak lanjut terhadap permasalahan yang dihadapi dan berhubungan dengan belum ada mandat tegas dari hasil rapat dan atau rapat-rapat lainnya agar tidak dipermasalahkan dikemudian hari. 2. Rapat-rapat pengurus juga dapat dilakukan untuk membahas rancangan MOU, Kerjasama atau usulan-usulan terhadap institusi yg berhubungan dan diperlukan masing-masing jenjang organisasi. 3. Tatacara rapat pengurus dijelaskan pada lampiran peraturan ini. Pasal 6 Rapat Koordinasi 1. Maksud rapat koordinasi sebagaimana pada pasal 1 ayat 9 peraturan ini mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur; 2. Tatacara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasaal ini dijelaskan pada lampiran peraturan ini. Bab III Tahapan Penyelenggaraan Pasal 7 Rapat- Rapat Tahapan rapat-rapat intinya dan secara umum sebagai berikut : 1. Persiapan. 2. Acara pembukaan atau pembukaan. 3. Rapat. 4. Acara penutupan atau penutup. 5. Pelaporan. Pasal 8 Tahap Persiapan 1. Tahap persiapan terdiri dari : a. Pengurus membentuk Panitia Pelaksanana (OC) dan Panitia Pengarah (SC) dengan surat keputusan atau surat ketetapan khusus untuk Rapat Kerja (RAKER) atau Rapat Koordinasi (RAKOR), penjelasaan pada lampiran peraturan ini. b. Panitia pelaksana (OC) komposisi disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing jenjang dengan mensinkronkan pada mitra koordinasi bertugas 97 |

Rakernas VII-2016


untuk melakukan persiapan untuk penetapan gedung dan perlengkapan, para petugas upacara, penataan ruang dan penataan tempat duduk para undangan penting yang dibuatkan tanda pada kursi, penyiapan tenaga penerimaan peserta dan tamu, daftar hadir persidangan dan tenaga operator notulis setiap persidangan, pemberian materi, konsumsi dll. c. Panitia Pengarah (SC) bertugas menyiapkan rancangan jadwal dan tata tertib, rancangan surat ketetapan dan rancangan materi rapat. d. Menyusun dan menyepakati persyaratan peserta yang berhubungan dengan kewajiban, ketertiban umum dan larangan untuk setiap warganegara sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku harus memperoleh persetujuan pengurus penyelenggara. e. Kewajiban, ketertiban umum dan larangan peserta dan atau panitia sebagaimana dimaksud pada ayat 4 pasal ini, sebagaimana dilampirkan pada peraturan organisasi ini. 2. Rapat dipimpin oleh pengurus penyelenggara dan atau SC yang diberikan mandat sebagai pimpinan rapat untuk memimpin rapat hingga selesai. 3. Pimpinan rapat sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini, apabila tidak ada kepengurusan, maka dipimpin oleh pengurus satu jenjang diatasnya dengan surat mandat atau yang disepakati. Pasal 9 Acara Pembukaan Dan Pembukaan 1. Acara Pembukaan merupakan proses perbuatan membuka suatu acara. 2. Pembukaan merupakan kalimat awal yang mengandung doa untuk memulai suatu acara. 3. Acara pembukaan sebagaimana dilampirkan pada ketetapan ini dan dapat disesuaikan dengan kondisi setempat. 4. Beberapa hal yang harus dilakukan sebelum dimulainya acara sebagai berikut : a. Pada acara pembukaan yang ditugaskan dari seksi acara melakukan penngecekan para petugas, sound sistem dan perlengkapan acara lainnya sekaligus mengingatkan acara akan dimulai. b. Apabila telah siap, maka seksi acara memberitahukan pada ketua panitia pelaksana, ketua pengurus RAPI. c. Apabila yang dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 pasal ini telah memperoleh persetujuan, maka acara dimulai dengan susunan acara sebagaimana dilampirkan pada ketetapan ini. Pasal 10 Rapat 1. Pada rapat diperlukan jadwal pembahasan dan pokok-pokok bahasan sehingga terarah. 98 |

Rakernas VII-2016


2. Pada awal rapat dan setiap sesi rapat harus dilakukan penjelasan sekilas tentang materi yang disediakan dan atau permasalahan yang dihadapi. Pasal 11 Acara Penutupan 1. Susunan acara penutupan sebagaimana dilampirkan pada ketetapan ini dan dapat disesuaikan dengan kondisi setempat. 2. Acara penutupan dilaksanakan apabila selesai seluruh persidangan. 3. Apabila tidak ada acara penutupan, maka cukup dengan kata penutup dan salam. Bab IV Pelaporan Pasal 12 Administrasi Pelaporan 1. Seluruh yang bersifat administratif berupa naskah-naskah atau dokumen persidangan agar dibenahi sehingga rapih dan ditanda tangani masing-masing yang berhubungan yaitu : a. Surat ketetapan. b. Lampiran surat ketetapan. c. Daftar hadir. d. Photo-photo. 2. Berita acara rapat yang ditanda tangani oleh pimpinan sidang tetap. 3. Apabila hanya rapat pengurus, dan rapat koordinasi, maka tidak diperlukan surat ketetapan, tetapi diperlukan setidak-tidaknya berita acara, lampiran hasil rapat, daftar hadir dan photo-photo. Bab V Sistematika Tata Tertib Pasal 13 Ketentuan Umum 1. Ketentuan umum diletakkan dalam bab kesatu. Apabila dalam peraturan tidak dilakukan pengelompokan bab, ketentuan umum diletakkan dalam pasal-pasal awal. 2. Ketentuan umum memuat batasan pengertian atau definisi singkatan atau akronim lebih dari satu, maka masing-masing uraiannya diberi nomor urut dengan angka romawi. 3. Apabila suatu kata atau istilah hanya digunakan satu kali, namun kata atau istilah itu diperlukan pengertiannya untuk suatu bab, bagian atau paragraf tertentu, dianjurkan agar kata atau istilah itu diberi definisi. 99 |

Rakernas VII-2016


4. Apabila suatu batasan pengertian atau definsi perlu dikutip kembali di dalam ketentuan umum suatu peraturan pelaksanaan, maka rumusan batasan pengertian atau definisi di dalam peraturan pelaksanaan harus sama dengan rumusan batasan pengertian atau definisi yang terdapat di dalam peraturan lebih tinggi yang dilaksanakan tersebut. Pasal 14 Waktu dan Tempat Menjelaskan dimana dan kapan dilaksanakan rapat hingga selesai yang dimuat secara lengkap pada jadwal acara. Pasal 15 Tema Tema adalah pokok pikiran sebagai landasan acara khusus untuk RAKER dan RAKOR. Pasal 16 Peserta Rapat 1. Rapat kerja sesuai jenjang penyelenggara dihadiri oleh : a. Pengurus penyelenggara, b. Pengurus difinitif setingkat dibawah pengurus penyelenggara masing-masing 2 ( dua ) personal pengurus RAPI dengan surat mandat, c. Dewan pengawas dan penasehat organisasi setingkat dibawah pengurus penyelenggara, d. Undangan dan Nara Sumber. 2. Rapat pimpinan sesuai jenjang penyelenggara dihadiri oleh 2/3 jumlah Pengurus setingkat dibawah jenjang penyelenggara yang Definitif 3. Rapat anggota diselenggarakan oleh Pengurus Lokal dan atau atas inisiatif Pengurus Lokal dan dihadiri oleh Pengurus dan Anggota. Rapat anggota juga dapat dilaksanakan oleh pengurus wilayah yang tidak memiliki kepengurusan lokal. 4. Rapat pengurus penyelenggara dihadiri oleh pengurus penyelenggara dan dapat mengundang DPPO setingkat penyelenggara dan pengurus setingkat diatasnya. 5. Rapat koordinasi merupakan rapat yang melibatkan beberapa institusi organisasi baik internal maupun di luar RAPI. Pasal 17 Hak dan Kewajiban 1. Hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu sesuai yang telah ditentukan oleh peraturan tata tertib ini. Hak peserta yaitu : a. Hak bicara yaitu hak untuk menyampaikan pendapat secara objektif rasional, b. Hak untuk memperoleh perlakuan yang sama, 100 |

Rakernas VII-2016


c. Hak interupsi ialah hak untuk menyela pembicaraan untuk memberikan penjelasan atau mengingatkan agar pembahasan fokus pada pokok bahasan. 2. Kewajiban adalah sesuatu yang diwajibkan dan atau harus dilaksanakan sesuai peraturan tata tertib ini. Pasal 18 Tata Cara Pembahasan 1. Setiap peserta memiliki hak bicara untuk menyampaikan usulan, sanggahan yg bersifat objektif rasional. 2. Mekanisme untuk melakukan sebagaimana ayat 1 pasal ini, dengan persetujuan dan telah diperkenankan oleh pimpinan rapat 3. Interupsi adalah menyela atau memutus pembicaraan untuk memberikan penjelasan agar memahami yg dimaksudkan pembicara terdahulu. 4. Interupsi dilakukan setelah memperoleh kesempatan yang diberikan oleh pimpinan rapat. Pasal 19 Korum 1. Pada rapat-rapat korum hanya diperlukan untuk pembahasan yang bersifat peraturan. 2. Jumlah minimum anggota atau jenjang organisasi difinitif setingkat dibawah jenjang organisasi yang melaksanakan dan harus hadir dalam rapat. 3. Korum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini adalah 50 % (lima puluh persen) jumlah pengurus atau anggora ( untuk rapat anggota) difinitif ditambah satu. 4. Apabila korum sebagaimana dimaksud ayat 3 pasal ini tidak terpenuhi, maka dilakukan penundaan selama 15 menit pertama. Apabila 15 menit pertama belum juga dipenuhi, maka ditunda 15 menit kedua. 5. Apabila 15 menit kedua belum juga terpenuhi, maka rapat dinyatakan sah dan memenuhi korum. Pasal 20 Pimpinan Rapat dan Kewenangan 1. Pimpinan sidang sesuai dengan pasal 5 ayat 2 atau sesuai pasal 5 ayat 3 peraturan ini. 2. Mengatur jalannya persidangan agar tertib, tidak riuh dan dapat didengarkan serta dimengerti semua peserta. 3. Memberikan teguran dan sanksi bagi peserta yang melanggar tatib dan atau mengganggu jalannya rapat.

101 |

Rakernas VII-2016


Pasal 21 Pengambilan Keputusan 1. Pengambilan keputusan diupayakan rapat untuk mufakat mengacu pada analisa obyektif rasional. 2. Apabila yang dimasud ayat 1 pasal ini tidak dicapai, maka dilakukan pemilihan atau voting. 3. Apabila dilaksanakan sebagaimana pada ayat 2 pasal ini, maka suara tertinggi dinyatakan sebagai kesepakatan. 4. Apabila menghadapi jalan buntu atau deadlock, maka diperlukan skorsing ( penundaan sesaat ) untuk melakukan lobby atau perundingan. Pasal 22 Sanksi 1. Apabila terjadi peristiwa pelanggaran terhadap tata tertib ini, maka dapat diberikan sangsi dengan tahapan sebagai berikut : a. Teguran lisan pada forum sesuai acara dan jadwal yang telah disahkan, b. Dikeluarkan dari persidangan. 2. Apabila terdapat peserta dan atau bukan peserta mengganggu dan atau merusak acara dan atau mengganggu jalannya acara rapat, maka pimpinan rapat memerintahkan panitia pelaksana melakukan pengamanan dan dapat meminta bantuan pada panitia keamanan dan atau aparat keamanan setempat. 3. Apabila diketahui dan ditemukan peserta yang melanggar Peraturan per-Undangundangan yang berlaku, maka panitia dan atau pimpinan sidang melaporkannya kepada aparat kepolisian setempat. Bab VI Ketentuan Peralihan Pasal 23 Ketentuan Peralihan Kepengurusan RAPI di tingkat Daerah wajib melakukan sosialisasi Peraturan Organisasi ini secara berjenjang hingga ditingkat Lokal dalam kurun waktu 6 (enam) bulan setelah ditetapkan. Bab VII Ketentuan Penutup 1. Lampiran peraturan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan pada Peraturan Organisasi ini. 102 |

Rakernas VII-2016


2. Dengan ditetapkannya dan berlakunya peraturan organisasi ini, maka Surat Ketetapan Rapat Kerja Nasional VI Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor : 11.09.Rakernas- VI.0711 Tentang Pedoman Pelaksanaan Musyawarah Dan Rapat Kerja Organisasi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku 3. Peraturan organisasi ini, berlaku sejak diberlakukan oleh Pengurus Nasional RAPI dengan diterbitkannya surat keputusan tentang Pemberlakuan Pedoman Organisasi hasil RAKERNAS VII Tahun 2016; 4. Memerintahkan pada Pengurus Nasional RAPI untuk mensosialisasikan dan memberlakukan pedoman organisasi ini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini. Ditetapkan di : Banten, Pada tanggal : 12 November 2016. PIMPINAN SIDANG KOMISI A RAPAT KERJA NASIONAL VII RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Jabatan

Nama

1

2

Ketua Wakil Ketua

Sekretaria

10-28/ Callsign

NIA

Tandatangan

3

4

5

Suprianto

JZ02ANT

02.00.13.009580

Binsar Sibarani

JZ21MPR

Agus Feri Handoko

JZ09AFH

09.05.04.029663

103 |

Rakernas VII-2016


Lampiran I : Peraturan Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Rapat-Rapat Pada Jenjang Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia. Bab I Pendahuluan A. Latar Belakang Dengan diberlakukannya AD ART RAPI yang baru dan harus dilakukan penyesuaian tatacara rapat-rapat. Selain itu pula sebagai bentuk perwujudan kearah menjadikan RAPI sebagai organisasi yang berkualitas sebagai aset nasional, maka secara bertahap harus dilakukan pembenahan. Perumusan untuk pembenahan ini dilakukan dengan mencermati apa yang kita miliki, bagaimana jika kita bandingkan dengan berbagai wujud pada institusi lain serta sesuai peraturan-peraturan yang harus kita lakukan. Tentunya menuntut dilakukannya proses perubahan dari hanya asal berbicara menjadi pembicaraan yang objektif rasional. Rapat adalah salah satu bentuk komunikasi. didalamnya ada interaksi antar peserta rapat dan antara pimpinan rapat dengan peserta. Interaksi itu berupa tukar pikiran, diskusi, debat. Dari interaksi itu maka dihasilkan keputusan rapat. Upaya agar rapat berjalan dengan hasil efektif antara lain akan sangat dipengaruhi oleh persiapan rapat, peran pimpinan rapat, partisipasi aktif peserta, dan penerapan metode rapatnya serta fasilitas pendukung. B. Tujuan dan Sasaran Tujuan disusunnya peraturan organisasi ini adalah sebagai pedomaan bagi seluruh jenjang organisasi RAPI diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mempersiapkan melaksanakan dan menyusun laporan rapat-rapat. Dengan adanya peraturan ini diharapkan memberikan manfaat antara lain: 1. Sebagai standarisasi cara rapat sehingga diwujudkannya memberikan kepastian hukum dan keadilan; 2. Keseragaman dalam proses rapat dengan memberikan peluang secara demokratis pada masing-masing jenjang dan potensi masing-masing; 3. Mengurangi kekeliruan dan kelalaian yang mungkin terjadi akibat ketidak fahaman; 4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan rapat; 5. Mempersempit terjadinya kesalah fahaman dan atau keanekaragaman penafsiran; 6. Sebagai praktek melaksanakan demokrasi yang santun, patuh dan tanggap sehingga mewujudkan insan RAPI yang diharapkan. 104 |

Rakernas VII-2016


Sasaran peraturan organisasi ini adalah : 1. Setiap jenjang kepengurusan RAPI diseluruh NKRI; 2. Para anggota RAPI. C. Fungsi Rapat Fungsi penyelenggaraan rapat, yaitu sebagai berikut: 1. Mengatasi permasalahan yang dihadapi, 2. Menyampaikan informasi atau sosialisasi, 3. Forum demokrasi dan atau diskusi, 4. Alat koordinasi yang baik, 5. Sarana bernegoisasi, 6. Sarana pembentukan peraturan. D. Wilayah Kepengurusan 1. Wilayah Kepengurusan adalah wilayah kerja kepengurusan sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi organisasi RAPI, 2. Wilayah kerja Kepengurusan Nasional meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, 3. Wilayah kerja Kepengurusan Daerah meliputi wilayah provinsi masing-masing yang ada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, 4. Wilayah kerja Kepengurusan Wilayah meliputi wilayah pemerintahan kabupaten dan atau kota dalam satu provinsi yang bisa berdiri sendiri atau gabungan dari beberpa kabupaten dan atau kota dalam satu provinsi yang disepakati, 5. Wilayah kerja Kepengurusan Lokal meliputi satu atau gabungan beberapa kecamatan dalam satu wilayah yg disepakati. Khususnya kepengurusan lokal pada Provinsi Papua dan Papua Barat yang merupakan satu atau penggabungan beberapa distrik dalam satu wilayah. E. Materi Rapat 1. Materi rapat ialah sesuatu yang menjadi bahan untuk dijadikan pokok bahasan dan pemikiran dalam rapat-rapat, 2. Materi rapat yang bersifat membahas permasalahan, membahas evaluasi dan rincian program kerja, membahas peraturan untuk ditetapkan dan atau membahas tehnis dan mekanisme kerja pada kegiatan tertentu. 3. Materi rapat yang sangat perlu dipersiapkan berupa rancangan tata tertib, rancangan peraturan dan atau rancangan rincian program kerja berlandaskan kinerja dan evaluasi adalah forum rapat kerja dan atau rapat pimpinan untuk membahas peraturan organisasi atau peraturan daerah, peraturan wilayah atau peraturan lokal sesuai jenjang organisasi yang berwenang. 4. Apabila materi rapat cukup banyak dan menggunakan waktu yang sangat relatif sedikit, maka diperlukan jadwal rapat agar terarah sehingga efektif dan efisien. 105 |

Rakernas VII-2016


5. Apabila waktu relatif sempit, biaya yang cukup banyak untuk pembahasan, maka dapat dilakukan pembahasan sebelum rapat melalui alat komunikasi sehingga pada saat rapat tidak banyak memerlukan waktu. 6. Materi rapat yang bersifat produk hukum maka rancangan disusun dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi RAPI dalam lingkup jenjang dan wilayah masing-masing sehingga sistematika, bahasa, isi yang memenuhi unsur keadilan, kepastian hukum dan bermamfaat. Bab II Rapat – Rapat A. Tujuan Tentukan Tujuan Rapat, dengan sejelas-jelasnya.Sehingga pemberi mandat dan atau tugas serta peserta memiliki pemahaman yg jelas, mengapa akan dilakukan rapat. Itu sebabnya penting pula adanya ” Kata Pengantar ” kenapa harus rapat, ketika mengundang untuk rapat. B. Peserta 1. Peserta rapat adalah pimpinan rapat, undangan internal RAPI dan eksternal; 2. Peserta rapat dari undangan internal dan eksternal penyelenggara harus unsur pengurus dan atau mandat atasan institusi yang memahami sesuai pokok pembahasan dan berhubungan. Bagi pejabat dapat didampingi staf; 3. Peserta rapat kerja sejumlah 2 (dua) personal yang merupakan wakil dari jenjang setingkat dibawah penyelenggara dibuktikan dengan surat mandat oleh pengurus yang sah. 4. Peserta Rapat Pimpinan (RAPIM) adalah Ketua dan atau unsur pengurus satu jenjang dibawah jenjang penyelenggara. 5. Menciptakan suasana serius pada pembahasan-pembahasan, jika sedang keluar dari arena rapat upayakan temen bersebelahan mencatat apa yg dibahas dan atau direkam. 6. Ikut berperan aktif memberikan pertimbangan-pertimbangan, analisa dan mensinkronkan pembicaraan-pembicaran dengan pokok bahasan dan atau permasalahan. 7. Peserta dalam kondisi prima ( sangat baik ). 8. Mempersiapkan bahan-bahan tulisan yang diperlukan berupa ringkasan dengan dilengkapi sumber, peralatan alat tulis dan lain-lain yang diperlukan untuk berperan aktif. 9. Menyampaikan argumentasi dengan santun, jelas, tidak emosi dan tidak melayani debat kusir. C. Pimpinan Rapat 1. Apabila pelaksanaan Rapat Pimpinan ( RAPIM ) yang tidak ada kepengurusan karena habis masa kepengurusan, maka pimpinan rapat ditentukan sebelum 106 |

Rakernas VII-2016


2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

acara dimulai dan telah memulai pra-rapat melalui email atau alat komunikasi lainnya; Untuk rapat-rapat yang memiliki kepengurusan dalam masa kepengurusan, maka pimpinan rapat adalah unsur pengurus yang diberi mandat atau Panitia Pengarah ( Steering Committee ). Berfungsi juga sebagai moderator; Membuka rapat kemudian memberikan kesempatan untuk penjelasan singkat pada penyelenggara dan atau Narasumber; Memahami jadwal rapat dan pokok bahasan dan materinya; Mengarahkan forum ke dalam diskusi untuk memperoleh masukan, opini dan pemikiran peserta rapat. Diskusi merupakan inti sebuah rapat yang baik; Mengatur jalannya rapat agar memperoleh kesempatan lebih luas. Mendahulukan intrupsi yg bersifat penjelasan agar tidak simpang siur; Membatasi waktu dan kesempatan sesuai kesepakatan; Membagi tugas dengan pimpinan rapat lainnya; Tidak mendominasi seluruh rapat sehingga mengurangi kesempatan peserta untuk memberikan saran atau masukan, tetapi juga tidak bersikap pasif sehingga kehilangan kendali atas rapat yang dipimpinnya; Menegaskan waktu jeda ( skorsing ) dan atau jika ada rapat lanjutan dengan pokok bahasannya; Mencatat semua pembicaraan, langsung melakukan perubahan sesuai kesepakatan agar tidak lupa dan memiliki dokumen bukti; Menyampaikan apa yang telah disimpulkan atau disepakati serta tindak lanjutnya; Menutup rapat. Bab III Ketentuan Peserta Rapat

A. Ketentuan Peserta Internal Organisasi 1. Harus membawa surat mandat dari pengurusnya sesuai tujuan dan maksud undangan, kecuali rapat pengurus dan atau rapat anggota. 2. Mendaftarkan diri kepada Panitia Pelaksana dan atau pengurus penyelenggara dengan menyerahkan surat mandat dan pasfoto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. 3. Apabila diselenggarakan rapat pengurus dan atau rapat anggota, maka cukup dengan mengisi dan menanda tangani daftar hadir. 4. Bagi yang memiliki penyakit tertentu yg tidak menular, harus membawa obat sendiri sesuai resep dokter serta melapor khusus pada panitia pelaksana. 5. Aspirasi dan saran bentuk tulisan agar disampaikan kepada pengurus penyelenggara dan atau panitia pengarah ( SC ) atau disampaikan langsung dalam bentuk tulisan dan softcopy dalam waktu seminggu sebelum pelaksanaan. 107 |

Rakernas VII-2016


6. Menyampaikan usul, saran, pendapat setelah diberikan kesempataa oleh pimpinan rapat. 7. Peserta rapat menyampaikan usul, saran dan pendapat dilakukan secara objektif rasional. 8. Membawa perlengkapan seragam resmi dan pakaian untuk diluar persidangan yang diperlukan. 9. Melunasi apabila ada kontribusi sesuai jumlah yang ditetapkan panitia pelaksana. 10. Pesanan tambahan, jasa laundry dan pemanfaatan makan dan minuman bukan dari panitia menjadi tanggung jawab pribadi, dan harus dibayar tunai oleh masing-masing pengguna. 11. Tidak membawa benda atau barang yang dilarang sesuai peraturan perUndang-undangan yang berlaku. 12. Tidak membuat suasana gaduh pada acara rapat. 13. Memperhatikan dan mentaati peraturan-peraturan yang berlaku dari pemilik dan atau pengelola lokasi atau gedung tempat rapat. 14. Menciptakan suasana bersih dengan tidak membuang sampah sembarangan. 15. Berprilaku santun, patuh, taat dan tanggung jawab. 16. Membawa perlengkapan berupa seragam resmi dan pakaian untuk diluar persidangan yang diperlukan. 17. Hadir pada ruang rapat 10 menit sebelum dimulai. B. Ketentuan Undangan 1. Apabila pejabat dan atau undangan didampingi oleh staf diharapkan yang memiliki hubungan dan memahami materi-materi rapat, 2. Mendaftarkan diri kepada panitia pelaksana dengan menyerahkan surat mandat atau surat tugas dan pasphoto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. 3. Ketentuan sebagaimana pada Bab II A No. 3 s.d 20 berlaku untuk undangan. 4. Peserta rapat sesuai dengan ART RAPI tahun 2016 pasal 55 s.d pasal 65 dan dapat ditambahkan atau dirincikan status undangan dan atau nara sumber disesuaikan dengan kebutuhan rapat. Bab IV Korum Rapat 1. Korum rapat hanya untuk rapat kerja dan rapat pimpinan. 2. Jumlah minimum anggota atau jenjang organisasi difinitif setingkat dibawah jenjang organisasi yang melaksanakan dan harus hadir dalam musyawarah. 3. Korum musyawarah atau musyawarah luar biasa 50 % ( lima puluh persen ) jumlah pengurus difinitif ditambah satu. 4. Apabila korum sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini tidak terpenuhi, maka dilakukan penundaan selama 15 menit pertama. Apabila 15 menit pertama belum juga dipenuhi, maka ditunda 15 menit kedua. 108 |

Rakernas VII-2016


5. Apabila 15 menit kedua belum juga terpenuhi, maka musyawarah dinyatakan sah dan memenuhi korum. 6. Apabila rapat sesuai ayat 3 pasal ini belum terpenuhi, maka diperlukan dukungan resmi dalam tulisan dari peserta yang tidak hadir disebabkan bukan karena tidak setuju, maka dapat dijadikan pertimbangan korum. Dan dapat memberikan pemikiran-pemikiran dalam tulisan remi disampaikan pada pengurus dan panitia. Bab V Penunjang Rapat A. Panitia Panitia yang menunjang efektifnya rapat yaitu : 1. Seksi rapat atau acara mempersiapkan sketsa ruangan dan merumuskan tata letak peralatan yang diperlukan sesuai keperluan rapat, notulis dengan jumlah yang seimbang dengan banyaknya pembahasan, memberikan tanda posisi peserta, pimpinan rapat, narasumber, pengurus penyelenggara dan petugaspetugas yang sesuai dengan susunan acara, petugas pemberi materi dan atau daftar hadir dan buku tamu, memeriksa kesiapan dan melaporkan kesiapan. Berkoordinasi khususnya dengan seksi perlengkapan dan petugas gedung yang telah disepakati harus disajikan dalam tulisan yang ditandatangani sebagai pedoman kerja. 2. Seksi perlengkapan berkoordinasi dengan seksi acara dan petugas gedung dan perlengkapan gedung sehingga selaras dan tidak simpang siur. Merencanakan jumlah dan perlengkapan yang diperlukan serta penyediannya. 3. Khusus untuk Rapat Kerja ( RAKER ), Rapat Koordinasi ( RAKOR ) dan Rapat Pimpinan ( RAPIM ) dapat dibentuk Panitia Pengarah ( SC ) untuk menyiapkan bahan-bahan rapat, jadwal rapat dan acara pembukaan, sebagaimana tahapantahapan pada peraturan organisasi tentang Musyawarah dan Musyawarah Luar Biasa. B. Petugas 1. Petugas dimaksud adalah personal yang diberikan tugas oleh seksi tertentu untuk melakukan kegiatan sebelum, pada saat acara dan selesai acara. 2. Petugas dimaksud diatas yaitu : a. Petugas pada acara pembukaan disesuaikan dengan susunan acara pada acara pembukaan. pada peraturan organisasi tentang Musyawarah dan Musyawarah Luar Biasa; b. Petugas yang mengurus peralatan pengeras suara; c. Petugas yang mengurusi komputer atau laptop dan unit proyektor LCD; d. Petugas pembagi bahan rapat, daftar hadir dan tanda terima bahan rapat; e. Notulis; f. Petugas yang mengurusi aliran listrik; g. Petugas yang mengantarkan peserta sesuai posisi seharusnya; 109 |

Rakernas VII-2016


h. Petugas yang mengatur, mendistribusikan dan menyampaikan kesiapan konsumsi sesuai jadwal. i. Petugas kebersihan. Bab VI Usai Rapat A. Administratif Selesainya acara rapat tidak berarti selesainya kegiatan, tetapi ada kegiatan yang penting dan harus dilakukan yaitu penyusunan kegiatan administratif hasil rapat yaitu Pembenahan materi sesuai kesimpulan dan atau kesepakatan; 1. Membuat berita acara rapat; 2. Khusus rapat yang berhubungan dengan Rapat Kerja (RAKER) dan atau Rapat Pimpinan (RAPIM) harus dibuatkan Surat Ketetapan Rapat yang ditanda tangani Pimpinan Rapat. 3. Daftar hadir sesuai daftar pada peraturan organisasi administrasi dan kesekretariatan. 4. Dan photo-photo dokumen rapat. 5. Penyusunan laporan rapat, laporan kegiatan termasuk laporan keuangan dan hasil rapat. 6. Apabila diselenggarakan rapat pengurus atau rapat panitia, maka cukup hanya dibuatkan berita acara rapat ( tanpa surat ketetapan rapat ). B. Pembubaran Panitia 1. Pada pembubaran ini, panitia menyampaikan laporan kegiatan dan laporan keuangan serta hasil-hasl yang dicapai untuk tindak lanjut. 2. Pemberian surat keputusan yang bersifat mencabut dan menyatakan tidak berlaku surat keputusan yang berhubungan dengan panitia, kecuali surat keputusan terdahulu diterbitkan pada diktum dinyatakan berakhir dan tidak berlaku setelah diterimanya laporan panitia.

110 |

Rakernas VII-2016


Ditetapkan di : Banten, Pada tanggal : 12 November 2016. PIMPINAN SIDANG KOMISI A-RAPAT KERJA NASIONAL VII RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Jabatan

Nama

1

2


10 28/ Callsign

NIA

Tandatangan

3

4

5

Suprianto

JZ02ANT

02.00.13.009580

Binsar Sibarani

JZ21MPR

Agus Feri Handoko

JZ09AFH

09.05.04.029663

111 |

Rakernas VII-2016


Pedoman Tatacara Pemberian Sanksi, Pembelaan Diri dan Pemberhentian Pengurus Pada Jenjang Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia


RAPAT KERJA NASIONAL VII PERATURAN ORGANISASI RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tatacara Pemberian Sanksi, Pembelaan Diri dan Pemberhentian Pengurus Pada Jenjang Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia RAPAT KERJA NASIONAL VII Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka ketertiban, efisiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaraan Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia perlu dilakukan amanat Anggaran Rumah Tangga untuk menetapkan Peraturan Organisasi Tentang Pedoman Pemberian Sanksi, Pembelaan Diri dan Pemberhentian Pengurus Pada Jenjang Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia; b. bahwa Surat Keputusan Pengurus Pusat Nomor : 081.09.00.0701 tanggal 6 Juli 2011 Tentang Sanksi Organisasi dan Tatacara Pembelaan, harus dilakukan pembenahan sesuai AD ART RAPI Tahun 2016; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka harus menetapkan Peraturan Organisasi RAPI Tentang Pedoman Pemberian Sanksi, Pembelaan Diri dan Pemberhentian Pengurus Pada Jenjang Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia;

Mengingat

:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430 ); 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara 112 | Rakernas VII-2016


4.

5.

6. 7.

8.

9.

Menetapkan


:

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1990 Tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara Dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara 90 TLN NO. 3432); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 34/PER /M.KOMINFO/8/2009 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 34/PER /M.KOMINFO/8/2009 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk; Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1788. Surat Ketetapan Musyawarah Nasional VII Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor: 007.09.MUNAS-VII.0516 Tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Radio Antar Penduduk Indonesia jo Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor: 019.09.00.0616 Tentang Pengangkatan Tim Adhoc untuk Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil MUNAS VII Tahun 2016 jo Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Poenduduk Indonesia Nomor : 049.09.00.0816 Tentang Penetapan Pemberlakuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil MUNAS VII Tahun 2016 Radio Antar Penduduk Indonesia. MEMUTUSKAN : Pedoman Tatacara Pemberian Sanksi, Pembelaan Diri dan Pemberhentian Pengurus Pada Jenjang Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia


Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Pengertian dan ruang lingkup Dalam Peraturan Organisasi ini, yang dimaksud dengan: 1 RAPI adalah organisasi komunikasi radio antar penduduk yang diakui dan disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai wadah resmi bagi pemilik Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP). 2 Anggaran Dasar RAPI Tahun 2016 disingkat AD menurut pasal 20 ART adalah : a. Anggaran Dasar merupakan keseluruhan aturan yang mengatur secara langsung kehidupan organisasi dan hubungan antara organisasi dengan para anggotanya, untuk terselenggaranya tertib organisasi, b. Anggaran Dasar berfungsi sebagai dasar atau sumber peraturan/ hukum dalam organisasi. 3 Anggaran Rumah Tangga RAPI Tahun 2016 disingkat ART sesuai pasal 21 ART adalah : a. Anggaran Rumah Tangga merupakan perincian pelaksanaan Anggaran Dasar, b. Anggaran Rumah Tangga berfungsi menerangkan hal-hal yang belum spesifik pada Anggaran Dasar atau yang tidak diterangkan dalam Anggaran Dasar. 4 Peraturan Organisasi merupakan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis serta penjabaran dan penjelasan dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ( pasal 22 ART). 5 Jenjang Organisasi RAPI meliputi; a. Organisasi tingkat Nasional meliputi seluruh wilayah NKRI. b. Organisasi tingkat Daerah meliputi satu provinsi. c. Organisasi tingkat Wilayah meliputi satu kabupaten/kota atau lebih. d. Organisasi tingkat Lokal meliputi satu kecamatan atau lebih. e. Provinsi Papua dan Papua Barat, organisasi tingkat lokal terdiri dari satu distrik atau lebih. 6. Kepengurusan adalah pengurus dan DPPO sesuai jenjang kepengurusan masingmasing. 7. Sanksi ialah hukuman, untuk memaksa orang menepati perjanjian atau mentaati ketentuan. 8. Tugas adalah sesuatu yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan, yang menjadi tanggung jawab yang dibebankan. 9. Pengurus ialah anggota RAPI yang menduduki jabatan pada jenjang pengurus dan posisi tertentu dalam susunan pengurus organisasi RAPI. 10. Keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap adalah putusan pengadilan yang diterima para pihak dan atau tidak menggunakan hak banding dan atau kasasi serta putusan kasasi. 11. Anggota RAPI ialah setiap pemegang IKRAP yang masih berlaku. 114 | Rakernas VII-2016


12. Komunikasi Radio Antar Penduduk yang selanjutnya disebut KRAP adalah Komunikasi Radio yang menggunakan pita frekuensi radio yang telah ditentukan secara khusus untuk penyelenggaraan KRAP dalam wilayah Republik lndonesia. 13. Pemancar radio adalah alat telekomunikasi yang menggunakan dan memancarkan gelombang radio. 14. Stasiun KRAP adalah satu atau beberapa pesawat pemancar dan atau pesawat penerima termasuk perlengkapannya yang diperlukan di suatu tempat untuk menyelenggarakan KRAP. 15. Perangkat KRAP adalah alat telekomunikasi yang memungkinkan penyelenggaraan KRAP. 16. Pelanggaran ialah perbuatan menyalahi dan atau melawan hukum yang berhubungan dengan Telekomunikasi Khusus yang diselenggarakan organisasi RAPI dan peraturan yang berlaku bagi internal RAPI terhadap anggota dan atau pengurus.

1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Pasal 2 Ruang lingkup Pelanggaran Pelanggaran sesuai dengan pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi yang dilarang untuk : a. menyelenggarakan telekomunikasi di luar peruntukannya; b. menyambungkan atau mengadakan interkoneksi dengan jaringan telekomunikasi lainnya; dan c. memungut biaya dalam bentuk apapun atas penggunaan dan atau pengoperasiannya, kecuali untuk telekomunikasi khusus yang berkenaan dengan ketentuan internasional yang telah diratifikasi. maka sesuai pasal 95 dikenakan sanksi pencabutan izin; Pelanggaran yang dimaksud dengan pasal 25 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 34 tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan KRAP, maka dikenakan sanksi pencabutan izin; Pengguna KRAP wajib memiliki IKRAP yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal sebagaimana pasal 3 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 34 tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan KRAP; Pengurus organisasi pada semua jenjang dan susunan pengurus baik secara kolektif maupun sesuai jabatannya yang tidak melaksanakan sebagaimana amanah musyawarah masing-masing jenjang; Melaksanakan kewajiban sebagai anggota organisasi RAPI sebagaimana tercantum pada pasal 10 Anggaran Rumah Tangga organisasi RAPI Tahun 2016; Melanggar peraturan per-undang-undangan yang berhubungan dengan penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk; Melanggar peraturan internal organisasi RAPI yang berlaku; Pelanggaran yang disebabkan sanksi pidana berupa hukuman kurungan yang memiliki kekuatan hukum tetap sehingga tidak dapat melaksanakan amanah sebagai Kepengurusan RAPI sesuai jenjang yang bersangkutan.



Bab II Kewenangan dan Tatacara Pemberian Sanksi

1. 2. 3. 4. 5.

6.

1.

2.

3.

4.

Pasal 3 Kewenangan Pemberian Sanksi Apabila pelanggaran berhubungan dengan pasal 2 ayat 1 dan ayat 6, maka anggota organisasi RAPI dan atau jenjang organisasi RAPI bersifat hanya melaporkan kepada yang berwenang; Apabila pelanggaran sebagaimana dimaksud dengan pasal 2 ayat 3, maka pengurus wajib melaporkan ke pihak yang berwenang. Apabila yang dimaksud pada pasal 2 ayat 5 dan ayat 7, dilakukan oleh anggota, maka kewenangan pada jenjang kepengurusan yang langsung pada anggota; Apabila yang dimaksud dengan pasal 2 ayat 5 dan ayat 7, dilakukan oleh pengurus, maka kewenangan pada kepengurusan setingkat diatasnya; Apabila seseorang yang kebetulan sebagai anggota RAPI memperoleh sanksi pidana berat dengan hukuman kurungan yang memiliki kekuatan hukum tetap, maka kewenangan pada pengurus lokal mengusulkan pemberhentian anggota yang bersangkutan ke pengurus setingkat diatasnya. Apabila seseorang sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 5 tersebut diatas juga sebagai pengurus, maka jenjang pengurus setingkat diatasnya berkewenangan melakukan pemberhentian sebagai pengurus. Khusus pengnas, maka yang berkewenangan adalah Rapat Pimpinan Nasional. Pasal 4 Tatacara Pemberian Sanksi Pemberian sanksi dengan pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 1 dilakukan oleh Pemerintah setelah diberikannya peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut yang mana masing-masing peringatan tertulis berlangsung selama 7 (tujuh) hari kerja. Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 2, dilakukan apabila Pemilik IKRAP tidak mengindahkan peringatan tertulis yang diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu peringatan masing-masing 14 (empat belas) hari kerja. Apabila melanggar sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat 3, maka secara otomatis bukan anggota RAPI dan apabila sebagai pengurus maka gugurnya jabatan pengurus. Selanjutnya jenjang pengurus yang bersangkutan meng-agendakan dan melakukan rapat untuk PAW yang diajukan kepada setingkat jenjang diatas jenjang yang bersangkutan. Kemudian jenjang setingkat lebih tinggi menerbitkan surat keputusan pemberhentian dan pengangkatan personal baru untuk menduduki jabatannya dan seterusnya apabila terjadi pengulangan pelanggaran. Apabila anggota organisasi RAPI telah mendapat keputusan tetap dari Pengadilan Negeri atas pelanggaran pidana berat, maka Pengurus RAPI melalui Rapat 116 | Rakernas VII-2016


Pimpinan pada daerah yang bersangkutan memiliki kewenangan memberhentikan dari keanggotaan dan selanjutnya mengusulkan pencabutan IKRAP kepada pemerintah yang berwenang; 5. Apabila anggota organisasi RAPI dan juga sebagai pengurus, maka pengurus jenjang yang bersangkutan melakukan rapat untuk pemberhentian dan melakukan Penggantian Antar Waktu.

1.

2.

3.

4.

5.

Pasal 5 Prosedur Teknis Rapat pembahasan untuk pelaporan kepada pemerintah tentang pelanggaran peraturan per-undang-undangan dilakukan oleh Kepengurusan (Pengurus dan DP2O) yang bersangkutan memiliki kewenangan dengan memaparkan bukti dan kesaksian terhadap pelanggaran; Hasilnya rapat sebagaimana ayat 1, pasal ini disampaikan kepada pemerintah yang berwenang UPT Balai Monitoring dan atau Pemantauan Spektrum dan Frekuensi Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan tembusan DP2O dan jenjang yang lebih tinggi; Apabila secara pribadi dan kebetulan sebagai anggota dan pengurus organisasi RAPI memperoleh sanksi pidana berat dengan hukuman kurungan yang memiliki kekuatan hukum tetap, maka rapat pembahasan dengan memaparkan petikan atau copy yang dilegalisir atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai bahan pertimbangan rapat; Apabila pelanggaran terhadap peraturan internal RAPI yang berlaku (AD, ART, PO dan keputusan musyawarah), maka harus jelas laporan pelanggaran secara tertulis dan ditanda tangani para saksi dan dilampirkan bukti lainnya sebagai bahan pertimbangan rapat; Para peserta rapat pembahasan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 4 dengan menghadirkan para saksi, pelanggar, Pengurus dan DP2O pada jenjang terbawah dan atau jenjang kepengurusan kedudukannya sebagai pengurus;

Pasal 6 Administrasi 1. Administrasi yang harus dilampirkan berupa surat dan peryataan-pernyataan diatas materai secukupnya; 2. Yang dimaksud pada pasal 6 ayat 1 terdiri dari : a. surat pengantar dari pengurus jenjang terbawah dan atau jenjang kedudukan pelanggar sebagai pengurus; b. berita Acara Rapat; c. daftar Hadir; d. keterangan saksi-saksi; e. copy berkas-berkas yang berhubungan.



Bab III Pembelaan

1. 2. 3. 4.

Pasal 7 Pembelaan Pembelaan dapat dilakukan pada rapat pimpinan pembahasan diduga terjadi pelanggaran dengan menyampaikan dalam bentuk tulisan dan lisan dihadapan rapat dengan menghadirkan para saksi dan menyampaikan bukti-bukti; Pembelaan sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat 1 peraturan ini, juga disampaikan pada DP2O sebagai tembusan yang bersangkutan dan disampaikan pada pengurus jenjang setingkat lebih tinggi, kecuali pengnas; Khusus pelanggaran yang dilakukan oleh Pengurus Nasional RAPI (Ketua Umum), maka disampaikan kepada DP2ON untuk melaksanakan RAPIMNAS; Pembelaan diri atas Sanksi Organisasi merupakan hak asasi anggota yang dilakukan dalam suatu Rapat Pimpinan. Khusus untuk lokal dilakukan rapat anggota baik pelanggaran dilakukan oleh anggota dan atau kepengurusan. BAB IV SANKSI

Pasal 8 1. Pelanggaran terhadap peraturan internal organisasi RAPI, setelah dilakukan rapat, maka diterbitkan Surat Peringatan I, II dan III; 2. Masing-masing surat peringatan diberikan tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak dikeluarkan surat peringatan; 3. Apabila surat peringatan sebagaimana dimaksud ayat 1 dan ayat 2 pasal ini, masih tidak menunjukkan perbaikan dan masih melanggar aturan, maka dilakukan rapat sebagaimana rapat pembahasan khusus pelanggaran dan selanjutnya dilakukan sebagai berikut : a. Diusulkan kepada kementerian komunikasi dan Informatika cq Dirjen SDPPI untuk dilakukan pencabutan IKRAP; b. Apabila pelanggar juga adalah pengurus, maka diusulkan kepada setingkat diatas kepengurusan yang bersangkutan untuk dilakukan pemberhentian sebagai pengurus dengan surat keputusan.



Bab V Ketentuan Peralihan Pasal 9 Kepengurusan RAPI di tingkat Daerah wajib melakukan sosialisasi Peraturan Organisasi ini secara berjenjang hingga ditingkat Lokal dalam kurun waktu 6 (enam) bulan setelah ditetapkan. Bab VI Ketentuan Penutup Pasal 10 1. Lampiran peraturan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan pada Peraturan Organisasi ini. 2. Dengan ditetapkannya dan berlakunya peraturan organisasi ini, maka Surat Pengurus Pusat Nomor : 081.09.00.0701 tanggal 6 Juli 2011 tentang sanksi organisasi dan tatacara pembelaan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku; 3. Peraturan organisasi ini, berlaku sejak diberlakukan oleh Pengurus Nasional RAPI dengan diterbitkannya surat keputusan tentang Pemberlakuan Pedoman Organisasi hasil RAKERNAS VII Tahun 2016; 4. Memerintahkan pada Pengurus Nasional RAPI untuk mensosialisasikan dan memberlakukan pedoman organisasi ini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini. Ditetapkan di : Banten Pada tanggal : 12 November 2016 PIMPINAN SIDANG KOMISI C RAPAT KERJA NASIONAL VII RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA Jabatan

Nama

10 28

NIA

Tandatangan

1

2

3

4

5

Ketua

BUDI SETIYONO

Wakil Ketua

SYAHRUM AGUNG

SEKRETARIS

HERU JATMIKO


JZ30HOT 30.08.15.030423 JZ10GA

10.25. .00702

JZ10QRU 10.29.12.008871


Tanda Kehormatan, Tanda Kecakapan dan Tanda Jabatan Pada Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia


RAPAT KERJA NASIONAL VII PERATURAN ORGANISASI RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Tanda Kehormatan, Tanda Kecakapan dan Tanda Jabatan Pada Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia RAPAT KERJA NASIONAL VII Menimbang

:

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan tertib hukum demi efisiensi dan efektifitas administrasi penyelenggaraan Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia perlu adanya peraturan organisasi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan diatas, maka harus menetapkan Peraturan Organisasi Tentang Pemberian Tanda Kehormatan Dan Kecakapan Pada Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia.

Mengingat

:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430 ); 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 120 | Rakernas VII-2016


5. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor34/PER /M.KOMINFO/8/2009 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk; 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 34/PER /M.KOMINFO/8/2009 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk; 7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1788. 8. Surat Ketetapan Musyawarah Nasional VII Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor : 007.09.MUNAS-VII.0516 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Radio Antar Penduduk Indonesia jo Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Poenduduk Indonesia Nomor : 019.09.00.0616 Tentang Pengangkatan Tim Adhoc untuk Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil MUNAS VII Tahun 2016 jo Surat Keputusan Pengurus Nasional Radio Antar Poenduduk Indonesia Nomor : 049.09.00.0816 tentang Penetapan Pemberlakuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Hasil MUNAS VII Tahun 2016 Radio Antar Penduduk Indonesia. Menetapkan

:

MEMUTUSKAN : Tanda Kehormatan, Tanda Kecakapan dan Tanda Jabatan Pada Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia. Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Pengertian Dan Ruang Lingkup

Dalam Peraturan Organisasi ini, yang dimaksud dengan: 1. Radio Antar Penduduk Indonesia disingkat RAPI adalah organisasi komunikasi radio antar penduduk yang diakui dan disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai wadah resmi bagi pemilik Izin Komunikasi Radio Antar 121 | Rakernas VII-2016


Penduduk (IKRAP) dan merupakan organisasi kemasyarakatan yang didasari atas kesamaan kegemaran berkomunikasi radio antar penduduk dengan tidak membeda-bedakan asal usul suku, agama, ras dan golongan serta tidak memihak kepada salah satu organisasi sosial politik. 2. Peraturan Organisasi RAPI merupakan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis serta penjabaran dan penjelasan dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. 3. Bantuan Komunikasi atau disingkat Bankom merupakan kegiatan sosial masyarakat yang dilakukan oleh anggota RAPI untuk memberi pelayanan komunikasi dengan menggunakan sarana KRAP seperti Radio Pancar Ulang (RPU) dan Stasiun Bergerak RAPI, menggunakan frekuensi yg telah dialokasikan bagi RAPI juga dapat menggunakan Radio over Internet Protocol (RoIP). 4. Satuan tugas disingkat Satgas ialah sekelompok anggota RAPI yang mempunyai kegiatan atau tugas yang sama secara khusus dalam hal operaional pengabdian dengan peralatan utama dan keterampilan menggunakan radio pita VHF, HF sesuai alokasi frekuensi RAPI dan RoIP server RAPI; 5. Satgaskom ialah bagian dari Satgas yang berhubungan dengan komunikasi radio antar penduduk (KRAP) yang menggunakan peralatan khusus VHF dan HF yang dialokasikan untuk RAPI dan Radio over Internet Protocol (RoIP); 6. RAPI Riders merupakan bagian dari Satgas pengendara dan atau penunggang yang menggunakan kendaraan (roda dua dan atau roda tiga dan atau kuda) dalam rangka mewujudkan pengabdian masyarakat; 7. Satgassos adalah bagian dari Satgas yang melakukan bantuan sosial dalam rangka pengabdian masyarakat; 8. TRC-IKB singkatan Tim Reaksi Cepat Informasi dan Komunikasi Bencana ialah Satgas yang melakukan sesuatu dengan cepat dan memiliki keterampilan khusus untuk menyelamat jiwa dan harta benda manusia disebut dengan Tim Reaksi Cepat (TRC); 9. Tanda kehormatan adalah sebuah penghargaan yang diberikan oleh organisasi RAPI kepada seseorang dikarenakan jasanya terhadap RAPI atau kemanusiaan dan tanda kecakapan. 10. Tanda Penghargaan adalah tanda yang diberikan kepada seseorang anggota RAPI dan atau pengurus RAPI atas jasanya pada organisasi RAPI dalam hal keaktifannya, prestasi, jasa dan bhaktinya pada organisasi RAPI. 11. Tanda Kecakapan adalah tanda penghargaan yang diberikan atas kepandaian atau kemahiran dalam hal yang berhubungan dengan komunikasi radio antar penduduk atau perangkat komunikasi radio antar penduduk dan atau Radio over internet protocol (RoIP), 12. Lencana ialah tanda yang berbentuk medali yang diberi pita pita bersilang, dan dipasang di dada sebagai tanda penghargaan.



Bab II Tanda Kehormatan Pasal 2 Tanda Penghargaan 1.

2.

3. 4.

Tanda Penghargaan diberikan berupa lencana dan piagam yang terdiri dari : a. lencana kepeloporan, b. lencana pembangunan, c. lencana pengabdian. Lencana Pelopor adalah tanda penghargaan berupa lencana yang diberikan atas jasa seseorang atau beberapa orang yang berjasa untuk perintis jalan atau pembuka jalan atau pionir untuk yaitu : a. membentuk jenjang organisasi tertentu pada organisasi RAPI, b. tercipta dan terwujudnya memorandum of understanding, dilanjutkan dengan kerjasama dan mewujudkannya dalam bentuk kegiatan, Lencana Pembangunan adalah tanda penghargaan yang diberikan pada seseorang dan atau beberapa orang personal sebagai pengurus yang telah menggerakkan organisasi dengan kegiatan-kegiatan, Lencana Pengabdian adalah ialah tanda penghargaan berupa lencana kepada seseorang atau beberapa orang yang telah aktif sebagai pengurus. Pasal 3 Tanda Kecakapan

1. Tanda Kecakapan diberikan berupa : a. kecakapan dasar komunikasi radio, b. kecakapan dasar teknik radio, c. kecakapan manajemen organisasi. 2. Tanda Kecakapan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini diberikan setelah lulus dalam ujian dan memang secara nyata telah menerapkannya dalam rangka lajunya organisasi RAPI dalam bentuk pengabdian. 3. Tanda kecakapan terdiri dari kalung kain berwarna hijau hitam dan lencana dibuat dari logam sebagaimana contoh dilampirkan pada peraturan ini. Pasal 4 Tanda Jabatan 1. 2. 3.

Tanda jabatan adalah pengenal atau lambang yang dipergunakan karena memegang suatu jabatan sesuai jenjang dalam organisasi RAPI. Tanda jabatan dibedakan pada setiap jenjang dilihat dari ukuran, juga dibedakan antara kepengurusan yang dipilih langsung dengan yang dipilih melalui formatur sebagaimana dilampirkan pada pedoman ini. Tanda jabatan dibuat dari logam dan dengan dudukan tempat menggantungkan dibuat dari kulit sebagaimana contoh dilampirkan pada peraturan ini.



4.

Tanda jabatan dipasang dibagian dada baju sebelah kanan. Bab III Kewenangan Pasal 5 Kewenangan Pemberian Tanda Penghargaan

1. 2.

3. 4.

Dewan tanda penghargaan dan Tanda Kecakapan yang selanjutnya disebut Dewan. dewan adalah yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Ketua umum dalam pemberian Tanda penghargaan dan atau Tanda Kecakapan. Dewan tanda penghargaan dibentuk Pengurus Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia dengan syarat sebagai berikut : a. Dewan tanda penghargaan untuk tanda penghargaan terdiri dari Ketua, sekretaris dan anggota sebanyak-banyaknya 5 (lima) personal anggota RAPI yang sudah berpengalaman minimal 10 (sepuluh) tahun menjadi anggota RAPI dan pernah menjadi pengurus minimal 2 (dua) priode kepengurusan atau 10 (sepuluh) tahun. b. Dewan Tanda penghargaan adalah personal anggota RAPI yang memahami teori komunikasi, komunikasi Radio Antar Penduduk dan tehnik radio komunikasi antar penduduk dan atau Radio over Internet Protocol ( RoIP). Dewan tanda penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 pasal ini, dapat dimintakan kesediaaan personal yang bukan sebagai pengurus juga harus ada seorang yg menduduki jabatan Ketua DP2O; Dewan tanda penghargaan khusus untuk melakukan seleksi pemberian gelar pada kepengurusan nasional dilakukan pada forum nasional (MUNAS dan atau RAKERNAS dan atau RAPIMNAS dan atau RAKORNAS. Pasal 6 Kewenangan Pemberian Tanda Kecakapan

1. 2. 3.

Kewenangan pemberian tanda kecakapan adalah pengnas RAPI atau Pengda RAPI sesuai dengan tingkatan ujian yang dilakukan; Tanda Kecakapan yang diberikan oleh Pengda harus dilakukan ujian dan yang lulus diberikan tanda kecakapan; Tanda kecakapan yang diberikan oleh pengnas adalah yang telah memiliki tanda kecakapan dari pengda yang diusulkan untuk ujian nasional dan bagi yang lulus diberikan tanda jabatan nasional. Pasal 7 Kewenangan memberikan tanda jabatan

1.

Kewenangan memberikan tanda jabatan dilakukan secara bertingkat dan sesuai dengan surat keputusan dan diberikan saat pengukuhan; 124 | Rakernas VII-2016


2.

Pengurus lokal diberikan oleh pengurus wilayah, pengurus wilayah diberikan oleh pengurus daerah ,pengurus daerah diberikan oleh pengurus nasional, kepengurusan nasional diberikan oleh pimpinan sidang pada munas dan kelengkapan pengurus lainnya diberikan oleh pengnas. Bab IV Pembinaan Dan Pengawasan Pasal 8

1.

2. 3. 4. 5.

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian organisasi di Lingkungan Organisasi RAPI dilakukan oleh dan sesuai jenjang kepengurusan dengan memprioritaskan kepengurusan sesuai jenjang masing kepada jenjang kepengurusan setingkat dibawahnya, kecuali kepengurusan lokal yang langsung pada anggota. DP2O melakukan pembinaan dan pengawasan pada pengurus setingkat dan DP2O setingkat dibawah masing-masing, kecuali DP2O lokal. Ketua DP2O melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap internal DP2O; Pengurus melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jenjang pengurus setingkat dibawah dan ketua umum dan atau ketua pengurus melakukan pembinaan dan pengawasan internal pengurus. Pembinaan dilakukan dengan cara memberitahukan melalui surat dan memberikan contoh dengan mengenakan pakaian organisasi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Pengukuhan dilaksanakan apabila minimal pengurus yang terdiri dari ketua atau ketum, ketua, sekretaris dan atau wakil sekretaris, bendahara dan atau wakili bendahara telah memiliki atau harus memakai pakaian organisasi. Bab V Ketentuan Peralihan Pasal 9

Kepengurusan RAPI di tingkat Daerah wajib melakukan sosialisasi Peraturan Organisasi ini secara berjenjang hingga ditingkat Lokal dalam kurun waktu 6 (enam) bulan setelah ditetapkan.

Bab VI Ketentuan Penutup Pasal 10 1. Lampiran peraturan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan pada peraturan organisasi ini.



2. Dengan ditetapkannya dan berlakunya peraturan organisasi ini, maka peraturan dan atau pedoman sebelumnya yang berhubungan dengan tanda kehormatan, tanda kecakapan dan tanda jabatan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Ditetapkan di : Banten, pada tanggal :12 Nopember 2016. PIMPINAN SIDANGKOMISI B RAPAT KERJA NASIONAL VII RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Jabatan

Nama

10 28/ Callsign

1

2

Ketua

Indro Poerwoko

JZ 11 JOY 11.25.12.008415

Sekretaris

Wisnu Sanjaya

JZ12ACH

12.00.12.001292

Anggota


JZ25AJO

25.011.4020761

3

NIA

Tandatangan

4

5



Lampiran

A. Umum.

:

Peraturan Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Tanda Kehormatan, Tanda Kecakapan Dan Tanda Jabatan Pada Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia.

Bab I Pendahuluan

Organisasi dan manajemen bagaikan raga manusia dan jiwanya. Organisasi seumpama susunan anatomi manusia sedangkan manajemen adalah jiwa manusia. Dapat disebut manusia jika manusia tersebut masih lengkap ada susunan anatominya dan juga ada jiwa sebagai ketenagaan zat hidup manusia. Pemimpin suatu organisasi akan saling berpengaruh terhadap sesama pengurus dalam satu jenjang, terhadap jenjang dibawahnya dan anggota merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, sebagaimana tak terpisahkannya antara raga manusia dan jiwanya sebagai zat ketenagaan hidup bagi raga manusia. Maka dapat dikatakan organisasi RAPI merupakan satu sistem. Pada organisasi RAPI menganut penilaian kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan suatu pengurus dalam periode kepengurusan. Oleh karena itu dituntut untuk setiap individu yang menduduki jabatan sebagai pengurus ikut bertanggungjawab pada forum musyawarah dan kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Agar setiap individu yang menduduki jabatan dan juga sebagai anggota berprestasi yang optimal, maka seharusnyalah Ketum dan atau Ketua dan pengurus lainnya memberikan kesempatan agar pengurus dan anggota melakukan pekerjaan secara optimal pula. Selain memberikan kesempatan juga memberikan motivasi kerja para pengurus lainnya satu jenjang dan atau jenjang dibawahnya serta anggota agar memiliki semangat yang tinggi dalam berkarya dan atau mengemban amanah musyawarah melalui antara lain pendidikan dan pelatihan, menciptakan suasana iklim organisasi yang menyenangkan sehingga dapat meningkatkan kinerja yang dilandasi bukan semata-mata karena imbalan tetapi komitmen sebagai pengurus sebagaimana pernyataan menjadi pengurus dan atau ketua umum/ketua. Secara psikologis terdapat pengaruh terhadap individu baik sebagai pengurus dan atau anggota dengan pemberian penghargaan (reward) dan hukuman (punishment). Selama ini telah diatur dalam peraturan internal organisasi RAPI mengenai hukuman (punishment) dan pelaksanaan juga sudah diterapkan baik secara formal dan atau secara material. 127 | Rakernas VII-2016


Untuk memberikan keseimbangan dan landasan hukum bertindak, maka dipandang perlu memberikan penghargaan (reward) dalam peraturan organisasi. B. TUJUAN KHUSUS. Selain sebagai penghargaan atas jasa-jasanya dan tanda kecakapan, maka diberikan juga tanda jabatan dengan bertujuan sebagai pendorong untuk meningkatkan pengabdian dan prestasi kerja, sehingga dapat dijadikan teladan bagi khususnya anggota RAPI serta memberikan nilai psikologis berupa penigkatan harga diri yang merupakan kebutuhan manusia (esteem need). C. Fungsi Penghargaan. Ada tiga fungsi penting dari penghargaan yang berperan besar bagi pembentukan tingkah laku yang diharapkan: 1. Memperkuat motivasi untuk memacu diri agar mencapai prestasi 2. Memberikan tanda bagi seseorang yang memiliki kemampuan lebih 3. Bersifat Universal yang artinya berlaku untuk semua anggota organisasi RAPI dan Kepengurusan. D. Strategi. Rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus sejalan dengan visi, misi dan program kerja organisasi setiap jenjang yaitu : 1. Tujuan umum adalah diwujudkannya insan komunikasi radio yang terampil, disiplin, berdedikasi dan memiliki loyalitas tinggi, sebagai kader bangsa yang berjiwa Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. VISI organisasi RAPI ialah menjadi Organisasi RAPI yang berkualitas sebagai aset Nasional. 3. MISI : a. Meningkatkan kinerja pengurus organisasi. b. Meningkatkan sumber daya organisasi secara berjenjang dan berkelanjutan. c. Meningkatkan validitas organisasi secara struktural. d. Meningkatkan jaring komunikasi radio untuk pengabdian masyarakat. e. Meningkatkan peran organisasi secara internal dan eksternal. f. Meningkatkan kemandirian, profesionalisme dan independensi organisasi. Strategi dengan memberikan penghargaan (reward) diharapkan misi pada 3a.,3b,,3d,3e dan 3f terwujud. Tentunya pemberian agar tidak menjadi bumerang, maka penseleksian harus dilakukan dengan cermat dengan fakta administrasif, keterangan-keterangan dan bukti-bukti kinerja dan atau kecakapan. Bab II Kriteria Penerima Penghargaan A. Kriteria Penerima Penghargaan 1. Penghargaan Kepeloporan sebagai berikut yaitu : 128 | Rakernas VII-2016


a. anggota RAPI minimal 5 (lima) tahun, b. ikut serta melakukan rintisan atau pembuka jalan adanya anggota RAPI dan kepengurusan, c. atau menghubungkan RAPI dengan Instiusi sehingga ditanda tangani memorandum of understanding dan diteruskan menjadi wujud nyata sebagai perjanjian kerjasama; d. tidak melakukan perbuatan yang tidak terpuji seperti menggunakan bahasa dalam berkomunikasi yang mengandung makna tidak senonoh atau tidak sesuai dengan norma-norma umum, tidak membohongi sesama anggota atau calon anggota RAPI, e. aktif menggunakan alat komunikasi (VHF atau HF atau RoIP). Hal ini dewan gelar melakukan seleksi dan penelusuran kebenaran personal atau pengurus RAPI yang sangat berperan. 2. Penghargaan pembangunan atau kejayaan sebagai berikut : a. anggota RAPI minimal 5 (lima) tahun, b. sebagai pengurus atau satgas yang memiliki intensitas, semangat dan gerakan yang cukup tinggi untuk membangun RAPI dengan cara sosialisasi, pembinaan, motivasi, diskusi, membantu walau dengan jarak jauh selama minimal 5 (lima) tahun, c. tidak melakukan perbuatan yang tidak terpuji seperti menggunakan bahasa dalam berkomunikasi yang mengandung makna tidak senonoh atau tidak sesuai dengan norma-norma umum, tidak membohongi sesama anggota atau calon anggota RAPI, d. aktif menggunakan alat komunikasi (VHF atau HF atau RoIP). Dewan gelar bisa melakukan angket secara terbuka dan penelusuran kebenarannya agar tidak dipengaruhi oleh faktor suka atau tidak suka. Untuk pimpinan pada setiap jenjang, dapat dilihat dari sudut organisasi, administrasi, komunikasi dan pengabdian lainnya. 3. Penghargaan pengabdian sebagai berikut : a. anggota RAPI dengan masa pengabdian selama 10 (sepuluh) tahun atau 20 (dua puluh) tahun atau 30 (tiga puluh) tahun, b. menduduki jabatan pengurus atau anggota satgas dan aktif mengemban amanah sebagai pengurus dalam kurun waktu minimal 10 (sepuluh) tahun. c. tidak melakukan perbuatan yang tidak terpuji seperti menggunakan bahasa dalam berkomunikasi yang mengandung makna tidak senonoh atau tidak sesuai dengan norma-norma umum, tidak membohongi sesama anggota atau calon anggota RAPI, d. aktif menggunakan alat komunikasi (VHF atau HF atau RoIP).



Penilaian dapat dilakukan dengan penelitian bukti administratif, foto-foto dokumentasi dan atau keterangan dari beberapa personal anggota dan pengurus dalam lingkup wilayah kepengurusan. B. Kriteria Penghargaan kecakapan. 1. Kecakapan dasar komunikasi sebagai berikut : a. anggota RAPI minimal 2 (dua) tahun dibuktikan dengan IKRAP dan KTA, b. berkomunikasi menggunakan alat komunikasi berupa VHF atau HF dan atau RoIP untuk menyampaikan berita-berita yang diketahui, c. berkomunikasi sesuai operating prosedur dan taat pada peraturan perUndang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan komunikasi radio khusus organisasi RAPI, d. lulus ujian lisan dan atau tulisan tentang operating prosedur dan peraturan yang berhubungan dengan komunikasi radio pada organisasi RAPI yang dilakukan oleh dewan gelar. 2. Kecakapan dasar teknik radio, sebagai berikut : a. anggota RAPI minimal 2 (dua) tahun dibuktikan dengan IKRAP dan KTA, b. berkomunikasi menggunakan alat komunikasi berupa VHF atau HF dan atau RoIP untuk menyampaikan berita-berita yang diketahui, c. membantu sesama anggota tanpa imbalan dalam hal setting penggunaan radio ( VHF atau HF atau RoIP ) d. lulus ujian praktek setting penggunaan radio yang dilakukan oleh dewan gelar. 3.

Kecakapan organisasi dan manajemen sebagai berikut : a. anggota RAPI minimal 2 (dua) tahun dibuktikan dengan IKRAP dan KTA, b. berkomunikasi menggunakan alat komunikasi berupa VHF atau HF dan atau RoIP untuk menyampaikan berita-berita yang diketahui, c. membantu pengurus dilain daerah atau jenjang minimal 2 (dua) tahun tanpa imbalan tentang tatacara musyawarah atau rapat kerja atau rapat koordinasi atau rapat pimpinan dan atau analisa masalah yang berhubungan organisasi menurut aturan internal RAPI, d. lulus ujian lisan atau tulisan yang dilakukan oleh dewan gelar.

G. Tanda Jabatan. 1. anggota RAPI yang dibuktikan dengan IKRAP dan KTA, 2. ketetapan musyawarah tentang kepengurusan. 3. disematkan usai pembacaan surat keputusan dan pelantikan.



Bab III Bentuk,Nama dan Penggunaan Penghargaan A. Bentuk dan Nama Penghargaan. 1. Penghargaan Kepeloporan disebut Lencana pelopor yang terdiri dari : a. pita berwarna merah polos dengan lebar 2 (dua) cm x 3 (tiga) cm yang berbentuk lidah baju, dua lapis yang pada ujung lancipnya diberi lubang untuk menggantungkan medali, b. logo RAPI dan diatasnya diberi tulisan “PELOPOR” mengikuti lengkungan oval logo RAPi dg diberi jarak, c. Lingkaran medali dengan warna dasar emas dan garis tengah 3 cm. d. Gambar Satya Lencana Pelopor :

2. Medali Pembangunan disebut Lencana Jaya terdiri dari : a. pita berwarna hijau garis-garis hitam dengan lebar 2 (dua) Cm x 3 (tiga) cm yang berbentuk lidah baju, dua lapis yang pada ujung lancipnya diberi lubang untuk menggantungkan medali, b. logo RAPI pada posisi ditengah-tengah medali dengan warna dasar emas dan dilingkari gambar padi dan kapas, Lingkaran medali dengan garis tengah 3 Cm. c.

Gambar Lencana Jaya :



3. Medali Pengabdian disebut Lencana Abdi terdiri dari : a. pita berwarna biru polos dengan lebar 2 (dua) cm x 3 (tiga) cm yang berbentuk lidah baju, dua lapis yang pada ujung lancipnya diberi lubang untuk menggantungkan medali, b. pada pita ditulis angka romawi “10” untuk 10 (sepuluh) tahun, “20” untuk 20 (dua puluh) tahun dan “30” untuk 30 (tiga puluh) tahun. c. warna dasar medali emas tanpa membedakan lama pengaabdian, d. kiri dan kanan dalam medali sayap burung dengan jumlah masing-masing 10 (sepuluh) bulu melambangkan 10 Nopember 1980 yang merupakan kelahiran RAPI dan tersirat insan anggota RAPI agar tumbuh dan berkembang semangat pahlawan. Sayap berwarna merah yang menunjukkan bersemangat dan berani dengan lis putih pertanda suci dan ikhlas,. e. logo RAPI pada posisi ditengah-tengah atas antara ujung dua sayap, Lingkaran medali dengan garis tengah 3 cm. f. Gambar Satya Lencana Abadi :

B. Penghargaan Tanda Kecakapan. 1. Kecakapan dasar komunikasi radio berupa pin dengan rincian sebagai berikut : a. PIN berupa lingkaran dasar terbuat dari stainless steel berdiameter 3 cm b. lingkaran dalam bergerigi berdiameter 2,5 cm, berwarna emas terdapat gambar tangan yang memegang radio pada frekuensi RAPI dengan warna kuning, c. pada radio HT bagian depan atas diberi logo RAPI dengan ukuran menyesuaikan, d. pada bagian belakang diberi peniti untuk menempelkan pada baju, e. contoh gambar dibawah ini :



2. Kecakapan dasar teknik radio, a. PIN berupa lingkaran dasar terbuat dari stainless steel berdiameter 3 cm b. lingkaran dalam bergerigi berdiameter 2,5 cm, berwarna emas terdapat gambar tower antena berfrekuensi warna merah, biru dan hijau, c. pada bagian bawah diberi logo RAPI dengan ukuran menyesuaikan, d. pada bagian belakang diberi peniti untuk menempelkan pada baju, e. contoh gambar dibawah ini :

3. Kecakapan organisasi dan manajemen. a. PIN berupa lingkaran dasar terbuat dari stainless steel berdiameter 3 cm b. lingkaran dalam bergerigi berdiameter 2,5 cm, berwarna emas terdapat gambar simbul orang yang membentuk lingkaran melambangkan hubungan antara individu dalam organisasi, pada bagian bawah diberi logo RAPI dengan ukuran menyesuaikan, c. pada bagian belakang diberi peniti untuk menempelkan pada baju, d. contoh gambar dibawah ini :

C. Tanda Jabatan. 1. Tanda jabatan untuk Kepengurusan Nasional RAPI. a. dasar terbuat dari stainless steel berbentuk segi 3 (tiga) proporsional, b. bentuk bintang persegi 10 (sepuluh) berdiameter 3 cm, terbuat dari kuningan, melambangkan kelahiran organisasi RAPI, c. dibagian atas bintang tertulis Pengurus Nasional diatas dasar kuning, d. didalam lingkaran kuning ada logo RAPI 133 | Rakernas VII-2016


e. gambar tanda jabatan seperti dibawah ini.

2. Tanda Jabatan untuk Kepengurusan Daerah RAPI. a. dasar terbuat dari stainless steel berbentuk segi 3 (tiga) proporsional, b. bentuk bintang persegi 10 (sepuluh) berdiameter 3 cm, terbuat dari kuningan, melambangkan kelahiran organisasi RAPI, c. dibagian atas bintang tertulis Pengurus Daerah diatas dasar merah, d. didalam lingkaran merah ada logo RAPI e. gambar tanda jabatan seperti dibawah ini.

3. Tanda Jabatan untuk Kepengurusan Wilayah RAPI. a. dasar terbuat dari stainless steel berbentuk segi 3 (tiga) proporsional, b. bentuk bintang persegi 10 (sepuluh) berdiameter 3 cm, terbuat dari kuningan, melambangkan kelahiran organisasi RAPI, c. dibagian atas bintang tertulis Pengurus Wilayah diatas dasar ungu, d. didalam lingkaran ungu ada logo RAPI e. gambar tanda jabatan seperti dibawah ini. .



4. Tanda Jabatan untuk Kepengurusan Lokal RAPI. a. dasar terbuat dari stainless steel berbentuk segi 3 (tiga) proporsional, b. bentuk bintang persegi 10 (sepuluh)berdiameter 3 cm, terbuat dari kuningan, melambangkan kelahiran organisasi RAPI, c. dibagian atas bintang tertulis Pengurus Lokal diatas dasar Hijau Tua, d. didalam lingkaran hijau tua ada logo RAPI e. gambar tanda jabatan seperti dibawah ini.

C. Penggunaan Lencana, Pin dan Tanda Jabatan 1. Lencana dan Pin diatas saku kiri baju, apabila melebihi dari satu, maka disusun sejajar, apabila tidak mencukupi, maka disusun pada baris kedua. 2. Tanda jabatan dipakai pada bagian saku kanan 3. Semua penghargaan berupa lencana, pin dan tanda jabatan digunakan pada pakaian seragam resmi organisasi RAPI sesuai posisi kedudukan masingmasing. 4. Pemberian lencana dan pin dilakukan pada forum-forum resmi RAPI yang ditentukan oleh pengurus nasional RAPI, 5. Setiap pemberian lencana dan pin diikuti dengan surat keputusan oleh yang memberikan tanda penghargaan dalam hal ini pengurus NasionalRAPI. Bab III Penutup Peratuaran organisasi ini, akan disempurnakan pada forum pembahasan peraturan sesuai perkembangan organisasi RAPI, hal-hal yang belum diatur dan 135 | Rakernas VII-2016


merupakan tehnis pelaksanaan akan dilengkapi dengan surat keputusan pengurus nasional RAPI Ditetapkan di :Banten, pada tanggal :12 Nopember 2016. PIMPINAN SIDANG KOMISI B RAPAT KERJA NASIONAL VII RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Jabatan

Nama

10 28/ Callsign

1

2

Ketua

Indro Poerwoko

JZ 11 JOY 11.25.12.008415

Sekretaris

Wisnu Sanjaya

JZ12ACH

12.00.12.001292

Anggota


JZ25AJO

25.011.4020761

3

NIA

Tandatangan

4

5



Pakaian Seragam Di Lingkungan Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia


RAPAT KERJA NASIONAL VII PERATURAN ORGANISASI RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pakaian Seragam Di Lingkungan Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia RAPAT KERJA NASIONAL VII Menimbang

:

a. bahwa untuk meningkatkan semangat kebersamaan dalam pengabdian kepada masyarakat serta menegakkan Tri Tertib RAPI maka perlu dilakukan penataan ulang pakaian seragam pada organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia sesuai dengan Anggaran Dasar - Anggaran Rumah Tangga RAPI tahun 2016, b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Peraturan Organisasi RAPI tentang Pakaian Seragam di lingkungan RAPI.

Mengingat

:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881); 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430 ); 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); 5. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 34/PER/M.KOMINFO/08/2009 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk; 6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor: 137 | Rakernas VII-2016


34/PER/M.KOMINFO/08/2009 Tentang Penyelenggaraan Komunikasi Radio Antar Penduduk; 7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 Tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1788. MEMUTUSKAN: Menetapkan : Pakaian Seragam Di Lingkungan Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia. Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Pengertian Dalam Peraturan Organisasi ini, yang dimaksud dengan: 1. Pakaian Organisasi adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas kepengurusan, anggota dan Satuan Tugas RAPI dalam melaksanakan tugas yang disesuaikan dengan pasal 72 Anggaran Rumah Tangga RAPI. 2. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian organisasi. 3. Kelengkapan pakaian organisasi adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan kepengurusan, anggota dan satuan tugas RAPI sesuai dengan jenis pakaian organisasi termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya. 4. Tali Kur adalah Tali yang dipakai seorang komandan atau koordinator Satuan tugas. 5. Kepengurusan organisasi RAPI adalah pengurus beserta DP2O pada semua jenjang kepengurusan, 6. Satuan Tugas disingkat Satgas ialah sekelompok anggota RAPI yang mempunyai kegiatan atau tugas yang sama secara khusus dalam hal operasional pengabdian dengan peralatan utama dan keterampilan menggunakan radio pita VHF, UHF sesuai alokasi frekuensi RAPI dan RoIP server RAPI; 7. Satuan tugas komunikasi ialah bagian dari Satuan Tugas yang berhubungan dengan komunikasi radio antar penduduk (KRAP) yang menggunakan peralatan khusus VHF dan HF yang dialokasikan untuk RAPI dan Radio Over Internet Protocol (RoIP); 8. RAPI Riders merupakan bagian dari Satuan tugas pengendara dan atau penunggang yang menggunakan kendaraan ( roda dua dan atau roda empat dan atau kuda) dalam rangka mewujudkan pengabdian masyarakat; 9. Satuan Tugas Bantuan Komunikasi adalah bagian dari Satuan tugas yang melakukan bantuan sosial dalam rangka pengabdian masyarakat; 138 | Rakernas VII-2016


10. TRC-IKB singkatan Tim Reaksi Cepat Informasi dan Komunikasi Bencana ialah Satuan Tugas yang melakukan sesuatu dengan cepat dan memiliki keterampilan khusus untuk menyelamat jiwa dan harta benda manusia disebut dengan Tim Reaksi Cepat (TRC); 11. RAPI adalah organisasi komunikasi radio antar penduduk yang diakui dan disahkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai wadah resmi bagi pemilik Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk (IKRAP) dan merupakan organisasi kemasyarakatan yang didasari atas kesamaan kegemaran berkomunikasi radio antar penduduk dengan tidak membeda-bedakan asal usul suku, agama, ras dan golongan serta tidak memihak kepada salah satu organisasi sosial politik. 12. Peraturan Organisasi RAPI merupakan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis serta penjabaran dan penjelasan dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Bab II Pakaian Organisasi Pasal 2 Macam Pakaian Seragam Organisasi 1. Pakaian Seragam Organisasi sesuai pasal 72 ayat 3 Anggaran Rumah Tangga RAPI Tahun 2016 terdiri dari : a. pakaian seragam harian ( PSH ) dipergunakan secara resmi yang bersifat resmi dilapangan untuk seluruh anggota RAPI, b. pakaian seragam upacara ( PSU ) dipergunakan secara resmi untuk seremonial bagi seluruh jenjang kepengurusan, c. pakaian seragam lapangan ( PSL ) digunakan untuk kegiatan dilapangan dan khusus untuk satuan tugas, d. pakaian seragam batik ( PSB ) digunakan untuk acara resepsi, pertemuan silaturahim dan pertemuan yang mewajibkan memakai batik. 2. Pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini dirinci model, motif dilampirkan pada peraturan ini, untuk khusus pasal 2 ayat 1 huruf d harus mengenakan celana berwarna hitam. Pasal 3 Warna Pakaian Organisasi 1. Selaras dengan pasal 2 ayat 1 huruf a dan b berwarna abu-abu coklat sebagaimana warna dilapirkan pada contoh atau dapat juga dilakukan pembelian bersama melalui jenjang pengurus yang dikoordinir pengnas agar benar-benar seragam dengan bahan yang sama, merk yang sama; 2. Selaras dengan pasal 2 ayat 1 huruf c, kemeja dan celana hitam-hitam. Untuk seragam warnanya dan menghindari perbedaan dimandatkan kepada pengurus Nasional untuk mengkoordinir dan atau menetapkan merk bahan; 139 | Rakernas VII-2016


3. Pakaian seragam batik dengan warna dasar hijau dengan motif yang dimandatkan kepada pengnas untuk mendesign dan juga dapat diperkenankan pada masingmasing daerah agar memberikan kekhususan daerah. Pasal 4 Pakaian Satuan tugas 1. Pakaian seluruh satuan tugas dengan warna dasar hitam baik kemeja maupun celana; 2. Pakaian seragam sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat 1 huruf c peraturan ini dan selaras dengan Peraturan Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Bantuan Komunikasi, di Lingkungan Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia pasal 10 sebagai berikut : a. Seragam satuan tugas komunikasi hitam-hitam sebagai mana gambar pada lampiran peraturan ini; b. Seragam Satuan tugas TRC-IKB hitam-hitam dengan kombinasi hijau dan lis kuning genteng (orange) sebagaimana gambar pada lampiran peraturan ini; c. Seragam RAPI RIDERS hitam-hitam dengan kombinasi hijau dan lis kuning genteng (orange) dan jaket sebagaimana gambar pada lampiran peraturan ini d. Seragam Satuan tugas bantuan komunikasi hitam-hitam dengan kombinasi hijau dan lis kuning genteng (orange) sebagaimana gambar pada lampiran peraturan ini. Pasal 5 Pakaian Batik 1. Warna dasar pakaian batik hijau bermotif yang ditentukan oleh pengnas sebagai contoh warna dilampirkan pada peraturan ini; 2. Desain batik nasional ditentukan oleh rapinas yaitu : a. potongan lengan panjang dengan satu kantong sebelah kiri, b. pada kantong dicetak atau diprint logo RAPI. Pasal 6 Rompi 1. Rompi adalah pakaian tanpa lengan, dengan kantong yang banyak dan pada bahu kiri dan kanan diberi lidah bahu masing-masing satu kancing yang dapat dipergunakan untuk berkendaraan, operasional dilapangan dengan warna dasar hitam kombinasi hijau serta orange dan model sebagaimana dilampirkan pada peraturan ini, 2. Rompi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 1 peraturan ini, tutup kantong berwarna hijau.



Pasal 7 Pakaian khusus wanita 1. Semua kemeja memiliki lengan panjang sebagaimana contoh dilampirkan pada peraturan ini; 2. Apabila dalam satu regu ingin mengenakan kerudung, maka warnanya hijau dengan model yang diatur dalam surat keputusan pengurus nasional RAPI; 3. Setiap wanita memakai celana panjang. Bab III Atribut Pakaian Pasal 8 Emblem Emblem berupa logo RAPI diletakkan diatas kantong yang sejajar dengan garis kantong. Pasal 9 Papan Nama 1. Papan nama dengan dasar berwarna kuning, lis dan huruf berwarna hitam, 2. papan nama sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat 1 hanya memuat sebagai berikut : a. bagian atas tulisan nama lengkap dan benar; b. bagian bawah bawah ditulis callsign atau 10-28 tanpa spasi, c. antara atas dan dibawah dipisahkan garis sehingga membentuk 2 ( dua) kotak. Bab V Kelengkapan Pakaian Organisasi Pasal 10 1. Tali pinggang berwarna hitam. 2. Sepatu warna hitam sebagaimana contoh dilampirkan dan sesuai bentuk disesuaikan dengan kondisi masing-masing. 3. Tali kur untuk peluit komandan atau Koordinator lapangan satuan tugas (Satuan tugas) warna hijau. Bab VI Ketentuan Peralihan 1

Pasal 11 Dengan ditetapkannya dan diberlakukannya Peraturan Organisasi ini, maka Surat Ketetapan sebelum ketetapan yang memuat seragam organisasi RAPI dan atau peraturan dan atau pedoman organisasi yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku. 141 | Rakernas VII-2016


2

Peratururan ini berlaku sejak tanggal dtetapkan dengan tenggang waktu yang diatur oleh Pengnas RAPI. Bab VII Ketentuan Penutup

1 2 3

Pasal 12 Peraturan ini berlaku sejak diberlakukan oleh Pengurus Nasional RAPI selambatlambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan. Memberikan amanah pada Pengurus Nasional RAPI untuk mensosialisasikan dan memberlakukan peraturan organisasi ini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini. Apabila ayat 1 pasal ini belum diterbitkan surat keputusan pemberlakuan, maka pedoman organisasi ini dinyatakan berlaku. Ditetapkan di : Banten Pada tanggal : 12 November 2016 PIMPINAN SIDANG KOMISI B RAPAT KERJA NASIONAL VII RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Jabatan

Nama

10 28/ Callsign

NIA

Tandatangan

1

2

3

4

5

Ketua

Indro Poerwoko

JZ11JOY

11.25.12.008415

Wakil Ketua

Wisnu Sanjaya

JZ12ACH

12.00.12.001292

Sekretaris


JZ25AJO

25.011.4020761



Lampiran I : Peraturan Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pakaian Seragam Di Lingkungan Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia. Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang Dengan diberlakukannya AD-ART RAPI Tahun 2016 dan harus dilakukan penyesuaian pakaian seragam dalam lingkungan organisasi RAPI. Selain itu pula sebagai bentuk perwujudan kearah menjadikan RAPI sebagai organisasi yang berkualitas sebagai aset Nasional, maka secara bertahap harus dilakukan pembenahan. Perumusan untuk pembenahan ini dilakukan dengan mencermati TRI TERTIB RAPI yaitu Tertib Administrasi, Tertib Organisasi dan Tertib Komunikasi. Tertib organisasi antara lain diwujudkan dengan pakaian organisasi yang benar-benar seragam baik dilihat dari warna, model dan tidak menimbulkan pergunjingan yang disebabkan oleh ketidak wajaran serta sesuai penggunaannya. Menurut arti kata dalam Kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu pakaian/pa·kai·an/ n barang apa yang dipakai (kemeja, celana, dan sebagainya), seragam/se·ra·gam/ n sama ragam (corak, bentuk, susunan):~ seragam pakaian yang warna dan potongannya sama dan dimiliki oleh lebih dari satu orang yang seprofesi atau se-perkumpulan (se-organisasi) dan sebagainya (seperti pakaian pramuka, tentara, kelompok penari, pemain sepak bola, dan pelajar); B. Tujuan, Sasaran dan Kegunaan atau manfaat. Tujuan disusunnya pedoman organisasi ini adalah untuk memberikan pedoman bagi seluruh jenjang organisasi RAPI diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tentang pakaian seragam, sehingga dalam jangka waktu tertentu seluruh elemen organisasi (kepengurusan semua jenjang, satuan tugas dan anggota) mengenakan pakaian seragam sesuai dengan yang seharusnya. Dengan demikian timbul manfaat bagi organisasi yaitu kekompakan, kepatuhan, merupakan identitas RAPI, mudah dikenal masyarakat, sebagai promosi dan menimbulkan kewibawaan bagi organisasi RAPI.



C. Contoh pakaian seragam dan penjelasan. 1. Pakaian Seragam Harian ( PSH ) Khusus Pria.

6

2

1

4

5

3

KETERANGAN


1. 2. 3. 4. 5. 6

LOGO RAPI Papan Nama dan Call Sign (10-28) Bad Provinsi / kota / Kabupaten Bad Pengurus Nasional / Daerah / Wilayah / Lokal Bad Emergency RAPI 10-33 Lambang Bendera Merah Putih...?


2. Pakaian Seragam Upacara ( PSU ) Khusus Pria.

2

1

KETERANGAN 1. 2.

3.

LOGO RAPI Papan Nama dan Call Sign (10-28)

Pakaian Seragam Harian ( PSH ) Khusus Wanita. 145 | Rakernas VII-2016


6

2

1

4

5

3

7

KETERANGAN 1. LOGO RAPI 2 Papan Nama dan Call Sign (10-28) 7. Jilbab / Kerudung warna Hitam atau Merah



4.

Pakaian Seragam Upacara ( PSU ) Khusus Wanita.

KETERANGAN 1. LOGO RAPI 2. Papan Nama dan Call Sign (10-28) 7. Jilbab / Kerudung warna Hitam atau Merah



KETERANGAN PAKAIAN SERAGAM KEMEJA PSH

CELANA PRIA dan WANITA

PSU PRIA dan WANITA

KETERANGAN : PRIA Kemeja lengan PENDEK warna kain coklat abu-abu (sejenis) WANITA :Kemeja lengan PANJANG warna kain coklat abu-abu (sejenis) 2 (dua) buah kantong tempel di dada tertutup 2 (dua) buah lidah / revolet pakai kancing dipundak / bahu kanan-kiri 6 (enam) buah kancing berwarna ikut warna kain Belahan samping kanan dan kiri LOGO RAPI diletakan diatas kantong / saku dada sebelah KIRI (No.1) Papan NAMA dan Call Sign (10-28) diletakan diatas kantong / saku dada sebelah KANAN (No.2); PSH : Terbuat dari kain tulisan warna HITAM diatas dasar KUNING PSU : Terbuat dari Logam atau campuran tulisan warna HITAM diatas dasar KUNING Badge lambang Pemerintah Provinsi / Kab /Kota diletakan disisi KIRI lengan (No.3) dan dibagian atasnya badge dengan Tulisan RAPI Daerah......(sesuai daerah ybs) Badge khusus PENGURUS dengan tulisan Pengurus Nasional / Daerah / Wilayah / Lokal, warna HITAM diatas dasar KUNING diletakan dilengan KIRI bagian atas. KETERANGAN : 2 (dua) buah kantong belakang dalam Kiri dan kanan 2 (dua) buah kantong dalam samping kiri dan kanan Memakai sepatu warna hitam PRIA : SAFARI lengan PENDEK warna kain coklat abu-abu (sejenis) 1 (satu) buah kantong dalam didada dan 2 (dua) buah kantong dalam dibagian depan bawah Belahan tengah bagian belakang 6 (enam) buah kancing berwarna ikut warna kain WANITA : JAS lengan PANJANG warna kain coklat abu-abu (sejenis) 2 (dua) buah kantong miring dalam dibagian depan bawah Belahan tengah bagian belakang 6 (enam) buah kancing berwarna ikut warna kain



5. Pakaian Batik . Gambar

Keterangan

1

2 Keterangan : 1. kemeja lengan pendek, warna hijau pupus 2. satu kantong sebelah kiri dan tanpa lidah bahu, 3. pada kantong diberikan sablon logo RAPI dan radio, 4. motif has daerah masingmasing ditempatkan pada leher atau kerah baju,pada penempatan kancing setelah dipasangkan, 5. pada motif dasar diserahkan sepenuhnya berdasarkan ketetapan masing-masing daerah dalam peraturan daerah masing-masing.

6. Seragam Satuan Tugas Komunikasi ( Satgaskom ). Gambar 1

Keterangan 2



7.

Pakaian Seragam Tim Reaksi Cepat Informasi, Komunikasi Bencana ( TRC-IKB )



Gambar 1

Keterangan 2

8. Pakaian Seragam RAPI RIDERS ( RR ) Gambar

Keterangan

1

2 Kemeja lengan pendek, warna orang dibagian punggung belakang, pundak dan kerah. Warna hitam dibagian lengan dan bagian badan dengan kombinasi garis dari atas kebawah warna hijau dengan 1 (satu) kantong dalam. Kancing berwarna Hitam, pinggi rumah kancing dan antara lengan dan badan kombinasi garis Putih. Logo RAPI Riders diletakan didada kiri diatasnya tertulis SATGAS dan bdibawahnya tertulis RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA. Call sign (10-28) dan Nama diletakan didada sebelah kanan. LOGO RAPI dan tulisan RAPI RIDERS diletakan dibagian dipunggung atau bagian belakang. Badge Pemda dibagian lengan kiri dan Lambang/Bendera Merah Putih di lengan Kanan. 151 | Rakernas VII-2016


9. Kelengkapan Seragam RAPI RIDERS RODA DUA Gambar 1

Keterangan 2 HELM warna Putih dengan Logo RAPI dibagian Depan dan Belakang

JAKET RIDERS warna HITAM dengan kombinasi HijauKuning Fluorescen. Logo RAPI diletakan didada kiri dan Call Sign dan Nama di dada Kanan, Tulisan RAPI diletakan di bagian punggung .

Sepatu dan sarung tangan Hitam disesuaikan.



10.

Pakaian Seragam ( ROMPI) Satuan Tugas Bantuan Sosial Gambar 1

11.

Keterangan 2

Pakaian Rompi Gambar

Keterangan

1

2



Keterangan : 1. Warna Seperti warna pada gambar. 2. tutup kantong berwarna hitam 3. bagian belakang punggung dibuatkan resleting dan tempat menyimpan tutup kepala yang dilengkapi dengan tali pengenceng pada kepala. 4. pada bahu kiri dan kanan diberi lidah bahu warna hitam dan kancing satu

12. Sepatu untuk PSU Gambar

Keterangan

1

2

Keterangan : Hitam tanpa tali atau ada tali. Dipakai untuk kepengurusan dan Anggota



13. Sepatu untuk Pakaian Satuan tugas. Gambar

Keterangan

1

2

Keterangan : Hitam tanpa tali atau ada tali atau menggunakan resleting.

14. Tali Kur untuk Satuan tugas. Gambar

Keterangan

1

2 1. merah untuk komandan Satgas, 2. kuning untuk korlap, 3. hijau untuk anggota satuan tugas. 4. dipakai pada sebelah kanan.



Ditetapkan di : Banten, Pada tanggal : 12 November 2016. PIMPINAN SIDANG KOMISI B RAPAT KERJA NASIONAL VII RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

Jabatan

Nama

10 28/ Callsign

NIA

Tandatangan

1

2

3

4

5

Ketua

Indro Poerwoko

JZ 11 JOY

11.25.12.008415

Wakil Ketua

Wisnu Sanjaya

JZ12ACH

12.00.12.001292

Sekretaris


JZ25AJO

25.011.4020761


RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA. HASIL RAPAT KERJA NASIONAL VII Tahun 2016

Recommend Documents