RAPAT KERJA NASIONAL VI RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA YOGYAKARTA, JULI 2011

RAPAT KERJA NASIONAL VI RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA YOGYAKARTA, 15 – 17 JULI 2011

SURAT KETETAPANAN RAPAT KERJA NASIONAL VI TAHUN 2011 RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA Nomor : 16.09.RAKERNAS-VI.0711 Tentang ADMINISTRASI DAN KESEKRETARIATAN RAPI RAKERNAS VI RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA Menimbang

Mengingat

:

:

Memperhatikan :

a.

Bahwa perkembangan organisasi RAPI di seluruh Indonesia telah meningkat dengan pesat perlu di imbangi dengan peningkatan pelayanan terhadap anggota dan calon anggota sehingga mereka merasa memiliki RAPI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupannya yang pada akhir nya diharapkan partisipasi mereka akan meningkat pula dalam mendukung program organisasi ;

b.

Bahwa penyelenggaraan administrasi organisasi secara tertib dan benar akan menjamin terselenggaranya penataan organisasi untuk mendukung Program Kerja Nasional.

c.

Bahwa untuk mewujudkan Tri Tertib RAPI dipandang perlu menetapkan Tata cara Administrasi dan Kesekretariatan yang berlaku di seluruh Indonesia ;

1.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;

2.

Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;

3.

Peraturan Menteri Kominfo No. 34/PER/M.KOMINFO/8/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan KRAP.

4.

Berita Acara Komisi A, B dan C hasil Munas VI Tahun 2010.

1.

Hasil Rapat Kerja Nasional Pengurus Pusat RAPI tanggal 2 – 4 Mei 2008 di Bandungan Ambarawa Jawa tengah.

2.

Hasil Rapat Pleno Pengurus Pusat RAPI tanggal 6-8 Juni 2011 di Pusdiklat Lembaga Administrasi Negara (LAN) Jakarta Pusat MENETAPKAN HASIL RAKERNAS VI

Kesatu

: Hasil Rakernas VI tahun 2011 nomor….. tentang Tata cara Administrasi dan Kesekretariatan. :

Pengurus Pusat RAPI 2010-2015

1

TAP RAKERNAS VI/2011


Kedua

Mencabut Keputusan Pengurus Pusat RAPI Nomor 77.09.00.0701 tentang Administrasi dan Kesekertariatan RAPI.

Ketiga

: Menetapkan Tata cara Administrasi dan Kesekretariatan, sebagaimana tertera pada lampiran Keputusan ini.

Keempat

: Hal-hal yang menyangkut kelancaran tugas Daerah, Wilayah dan Lokal agar diputuskan/ditetapkan melalui Musyawarah dan/atau Rapat Kerja.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta Pada tanggal : 17 JULI 2011

RAPAT KERJA NASIONAL VI RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA PIMPINAN RAPAT


2



FORM : 003

LAMPIRAN

:

KETETAPAN RAKERNAS VI RAPI NOMOR : 16.09.RAKERNAS-VI.0711 TANGGAL : 17 JULI 2011

FORMULIR PERIZINAN Nomor : Perihal : Permohonan IKRAP

Kepada,

a. Baru b. Pembaruan c. Perpanjangan

Yth.

Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perlengkapan Pos dan Informatika Jl. Medan Merdeka Barat No. 17 Jakarta – 10110

Yang bertanda tangan dibawah ini a. b. c. d. e.

:

Nama Lengkap Jenis Kelamin Tempat, tanggal lahir Pekerjan Alamat tempat tinggal

: ………………………………………………………………………………………… : Pria / Wanita ( * ) : ………………………………………………………………………………………… : ………………………………………………………………………………………… : ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………… Kode Pos ………………. Dengan ini mengajukan permohonan Izin Komunikasi Radio Antar Penduduk Indonesia (IKRAP), atas dasar : a. IKRAP Baru; b. IKRAP Pembaruan; dan c. IKRAP Perpanjangan Sesuai dengan : IKRAP (lama) / Surat Keterangan POLRI (*) Nomor : …………………………………………………… tanggal ………………………. Untuk bahan pertimbangan dilampirkan : a. Fotocopy KTP/ Tanda Pengenal Lain b. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari POLRI c. Fotocopy/ Asli IKRAP d. Foto berwarna 2x3 cm sebanyak 4 lembar e. Bukti Pembayaran Giro Pos f. Brosur/ Spesifikasi Perangkat Radio Komunikasi g. Surat Pernyataan Kesediaan menjadi Anggota RAPI Dibuat di : …………………………………….. Pada Tanggal

:

……………………………………..

PEMOHON MATERAI RP. 6.000,-

( .................................................) CATATAN : • Diisi dengan huruf balok / cetak • (*) Coret yang tidak perlu Pengurus Pusat RAPI 2010-2015

3



Form : 004 FORMULIR PERMOHONAN KTA Nomor : Perihal

: Permohonan

Kepada Yth.

Kartu Tanda Anggota (KTA) Pengurus Pusat / Nasional Radio Antar Penduduk Indonesia di Jakarta. Yang bertanda tangan dibawah ini, a. Nama Lengkap b. Jenis Kelamin c. Tempat, tanggal lahir d. Pekerjaan / Profesi e. Alamat tempat tinggal

: ……………………………………………………………………………… : Laki – Laki / Perempuan : ……………………………………………………………………………… : ………………………………………………………………………………………… : ……………………………………………………………………………… ……………………………………….…… Kode Pos…………………..

Menyatakan 1. Bahwa saya mengajukan menjadi / perpanjangan Anggota Radio Antar Penduduk Indonesia, bersedia mematuhi Ketentuan Undang – Undang / Peraturan Pemerintah serta ketentuan organisasi. Apabila kemudian hari saya melanggar ketentuan yang dimaksud, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku. 2. Dengan ini menyampaikan Permohonan Kartu Tanda Anggota (KTA) atas dasar : a. Ijin Baru / Perpanjangan / Penggantian / Pembaruan / Mutasi Sesuai dengan : IKRAP , KTA (lama) , Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) / Karpeg Nomor : ………………………………………………………………………………………………………..Tanggal ……………………………………................................... b. Nama Panggilan : JZ…...................................... NIA : ………………………………………….... c. Perangkat KRAP yang saya gunakan sebanyak ……………… buah, dengan data teknis sebagai berikut: PRK KE

MERK PERANGKAT

JENIS & NOMOR SERI

DAYA PANCAR (*)

JENIS STASIUN (*)

FREKUENSI (MHz) (*)

KELAS EMISI (*)

1

5 / 12 / 50

BGRK, DARAT / TETAP / JINJING

26.960 – 27.410 / 142.000 – 143.600 MHz

J3E / F3E

2

5 / 12 / 50


26.960 – 27.410 / 142.000 – 143.600 MHz

J3E / F3E

3

5 / 12 / 50


26.960 – 27.410 / 142.000 – 143.600 MHz

J3E / F3E

4

5 / 12 / 50


26.960 – 27.410 / 142.000 – 143.600 MHz

J3E / F3E

3. Demikian keterangan ini saya buat dengan sebenar-benarnya sesuai dengan data asli yang saya miliki. Dibuat di : …………………………………………………… DIPERIKSA / DIKETAHUI Tanggal : ………………………………….. 201……….. PENGURUS RAPI DAERAH………………………… An. KETUA DAERAH RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA

PEMOHON MATERA I Rp. 6000

(………………………………………………….) CATATAN: VERIFIKASI LOK / WIL • Coret yang tidak perlu Pengurus Pusat RAPI 2010-2015

4

( ……………………………………….. ) TAP RAKERNAS VI/2011


LAMPIRAN :

KETETAPAN RAKERNAS VI TH. 2011 NOMOR : 16.09.RAKERNAS-VI.0711 TANGGAL 17 JULI 2011

LAPORAN KEGIATAN I.

PENDAHULUAN Untuk memudahkan penyelenggaraan Laporan Berkala organisasi, diperlukan suatu alat bantu yang cocok untuk membuat system yang mudah dan dapat dipahami oleh semua insan Pengurus RAPI. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota RAPI bersama-sama masyarakat peran serta dalam kegiatan instansi setempat, maupun Bantuan Komunikasi Kamtibmas, perlu didukung dengan adanya laporan-laporan yang akurat sehingga disamping akan mendapatkan kepuasan dalam pelaksanaan suatu kegiatan, dokumentasi organisasi tertata dengan benar, serta dapat digunakan sebagai bahan telaah dan perencanaan kegiatan organisasi RAPI secara nasional.

II. PETUNJUK DAN PELAKSANAAN A.

LAPORAN BERKALA Isi dari Laporan Berkala itu antara lain : Laporan Jumlah Anggota Anggota yang masih sah Izin KRAPnya Anggota yang Izin KRAP nya kadaluarsa Anggota yang dalam proses perpanjangan Anggota Baru Calon Anggota baru • Total • Keberhasilan yang diperoleh • Kendala-kendala yang dihadapi organisasi Format pelaporan, terlampir

B.

............ ............ ............

orang orang orang

............ ............ ............

orang orang orang

LAPORAN KEGIATAN Laporan Kegiatan merupakan laporan kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota RAPI dimanapun berada yang diadakan oleh Pengurus dan anggota RAPI serta Dinas terkait. Laporan Kegiatan ini berisi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh anggota RAPI, atau RAPI ikut serta berpartisipasi, termasuk jumlah peserta, dana untuk menunjang jalannya kegiatan, isi laporan itu dibuat dengan singkat dan padat.

Laporan Kegiatan, berisi : * Pendahuluan * Laporan Bantuan Komunikasi * Kegiatan Olah Raga * Kepramukaan * Angkutan Lebaran * Operasi-operasi SAR Pengurus Pusat RAPI 2010-2015 5 * Laporan Bantuan Bencana Alam * Laporan Kegiatan bantuan terhadap Masyarakat yang membutuhkan



LAMPIRAN : KETETAPAN RAKERNAS VI NOMOR : 16.09.RAKERNAS-VI..0711 TANGGAL : 17 JULI 2011

Form : 005 RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA DAERAH / WILAYAH / LOKAL………………………… LAPORAN BERKALA

1.

PENDAHULUAN Isi tergantung improvisasi dari Pengurus RAPI yang melaporkan JUMLAH ANGGOTA Anggota yang : Orang IKRAP yang masih berlaku Anggota yang : Orang IKRAP kadaluwarsa Anggota yang : Orang memperpanjangan Anggota Baru : Orang Calon anggota Baru : Orang Total : Orang

2.

KEBERHASILAN YANG DIPEROLEH Tulis sesuai dengan kondisi yang dialami oleh anggota, pengurus RAPI

3.

KENDALA-KENDALA YANG DIHADAPI OLEH ORGANISASI RAPI Tulis sesuai dengan kondisi yang dialami oleh anggota, pengurus RAPI secara singkat dan padat

4.

LAPORAN KEKUANGAN Setiap institusi wajib melaporkan keuangan yang ada

5.

LAMPIRAN

1.

Lampiran-lampiran yang dierlukan untuk membackup laporan yang diperlukan


6




7



Form : 006 Contoh Lamp 1 Bentuk Laporan Keuangan NO

TANGGAL

URAIAN

DEBET

Dibuat oleh,

SALDO

KETERANGAN

Disetujui oleh,

(………………………………….)


KREDIT

(……………………………….)

8



LAMPIRAN :

KETETAPAN KETETAPAN RAKERNAS VI NOMOR : 16.09.RAKERNASVI.0711 TANGGAL : ......... Juli 2011

Form : 008

LAPORAN KEGIATAN 1.

PENDAHULUAN Isi tergantung improvisasi dari Pengurus RAPI yang melaporkan

2.

LAPORAN BANTUAN KOMUNIKASI * Kegiatan Olah Raga * Kepramukaan * Angkutan Lebaran * Operasi-operasi SAR * * ………………….

(coret yang tidak perlu)

3.

LAPORAN BANTUAN SOSIAL * Bencana Alam * Laporan Kegiatan Bantuan Terhadap Masyarakat Yang Membutuhkan * …………………. (coret yang tidak perlu)

4.

ISI LAPORAN Isi sesuai dengan Kegiatan yang dilakukan oleh anggota dan pengurus RAPI secara singkat dan padat

5.

SUMBER DANA Isi sesuai dengan Kegiatan yang dilakukan oleh anggota dan pengurus RAPI Lihat Prosedur Pengelolaan dana yg di dapat dari APBD.

6.

LAMPIRAN-LAMPIRAN Lampiran-lampiran yang diperlukan untuk membackup laporan yang diperlukan

Dibuat di : ……………………….. Tanggal : ……………………….. Dibuat rangkap


9



LAMPIRAN :

KETETAPAN NOMOR : 16.09.RAKERNAS-VI.0711 TANGGAL : 17 Juli 2011

PEDOMAN ADMINISTRASI RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA 1.

TATA ADMINISTRASI SURAT MENYURAT

1.1

PENDAHULUAN Surat mempunyai peranan penting dalam kehidupan organisasi. Surat tidak saja berperan sebagai sarana komunikasi tertulis, bahkan sering berfungsi sebagai Duta Organisasi. Sebagai upaya mewujudkan Tri Tertib RAPI, khususnya Tertib Administrasi, adalah menjadi kewajiban Pengurus Pusat RAPI untuk menerbitkan Pedoman Administrasi, yang berlaku secara nasional, sehingga dapat terbina keseragaman bentuk naskah tata persuratan yang mampu mendukung kelancaran tugas organisasi.

1.2

TATA LAKSANA SURAT ORGANISASI Surat resmi organisasi harus dilengkapi dengan Nomor Surat yang selalu dicatat dengan teratur dalam Agenda surat. Untuk keperluan pemberian nomor surat, perlu ditata Kodifikasi surat dengan maksud agar penataan file Arsip lebih praktis dan memudahkan pencarian file-nya bila sewaktu-waktu dibutuhkan. Kodifikasi surat organisasi RAPI terdiri dari empat komponen yakni nomor urut surat keluar dalam jangka waktu satu tahun, kode klasifikasi/jenis surat, kode lokasi organisasi (pusat, daerah, wilayah, lokal), bulan dan tahun penerbitannya. No. : 001 . 02 . 10 . 0898

1.3

NOMOR URUT SURAT 1 Terdiri atas 3 karakter/digit (001,dst). 2 Tahun Takwim dimulai tanggal 1 Januari s.d 31 Desember 3 Setiap tahun dimulai dengan menggunakan nomor urut 001, dst.

1.4

NOMOR KODE KLASIFIKASI Disusun sesuai dengan pengelompokan golongan / masalahnya. Nomor Klasifikasi surat terdiri atas dua digit ( 00 ) terdiri atas : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

: : : : : : : : : :

Umum Kegiatan/Operasi Personalia/Anggota Dana/Keuangan dan Inventaris Instruksi/Surat tugas Pernyataan/Juklak/Jukop Keterangan /Undangan/Pemberitahuan/Ucapan Selamat Kerjasama Keputusan Sertifikat/Tanda Penghargaan


10



1.5

NOMOR KODE LOKASI Kode Lokasi menunjukkan instansi pembuat surat * * *

Kode lokasi Pusat ataupun Daerah, terdiri atas Kode lokasi Wilayah, terdiri atas Kode lokasi Lokal, terdiri atas

2 digit 4 digit 6 digit

(00) (0000) (000000)

1.6

NOMOR KODE BULAN DAN TAHUN KODE BULAN dan TAHUN sesuai dengan waktu pembuatan surat. * Kode Bulan dan Tahun terdiri atas 4 digit dengan ketentuan dua digit pertama menunjukkan Bulan, dan dua digit berikutnya menunjukkan Tahun. * Nama bulan ditulis dengan menggunakan angka yang lazim digunakan, misalnya : Januari = 01, Oktober = 10 dst. Contoh : November 1996, maka ditulis 1196 dan Maret 1996, ditulis 0396 dst.

1.7

RINCIAN KODE LOKASI Kode lokasi Pusat dan Daerah,

00 02 04 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34

:

RAPI Pusat Daerah 02 Sumatera Utara Daerah 04 Riau Daerah 06 Sumatera Selatan Daerah 08 Lampung Daerah 10 Jawa Barat Daerah 12 D.I Yogyakarta Daerah 14 Bali Daerah 16 N.T.T Daerah 18 Kalimantan Timur Daerah 20 Kalimantan Tengah Daerah 22 Sulawesi Utara Daerah 24 Sulawesi Selatan Daerah 26 Maluku Daerah 28 Maluku Utara Daerah 30 Banten Daerah 32 Gorontalo Daerah 34 Sulawesi Barat

terdiri atas 2 digit 01 03 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33

: Daerah 01 Nanggroe Aceh Darussalam Daerah 03 Sumatera Barat Daerah 05 Jambi Daerah 07 Bengkulu Daerah 09 DKI Jakarta Daerah 11 Jawa Tengah Daerah 13 Jawa Timur Daerah 15 N.T.B. Daerah 17 ……………… Daerah 19 Kalimant.Selatan Daerah 21 Kalimantan Barat Daerah 23 Sulawesi Tengah Daerah 25 Sulawesi Tenggara Daerah 27 Papua Daerah 29 Papua Barat Daerah 31 Bangka Belitung Daerah 33 Kepulauan Riau

* Kode Lokasi Wilayah, terdiri atas 4 digit (0000) dimana dua digit pertama menunjukkan Kode Daerah, dan dua digit berikutnya menunjukkan Kode Wilayah. * Kode Wilayah, ditata oleh Pengurus Daerah yang bersangkutan. * Kode Lokasi Lokal, terdiri atas 6 digit (000000) dimana dua digit pertama menunjukkan Kode Daerah, dua digit berikutnya menunjukkan Kode Wilayah, dan dua digit terakhir menunjukkan Kode Lokal. * Kode Lokal, ditata oleh Pengurus Wilayah dan disesuaikan dengan urutan terbentuknya kepengurusan lokal yang bersangkutan. * Penulisan kode Lokal berada dibelakang kode Daerah dan Wilayah. Contoh : 100501 dst. Pengurus Pusat RAPI 2010-2015 11 TAP RAKERNAS VI/2011


Kode Lokal dari Wilayah 05 Kab. Bogor, Daerah 10 Jawa Barat, Lokal 01 Cibinong Catatan : Nama Lokal adalah sama dengan tingkat Kecamatannya, kecuali ada perubahan resmi. Dengan alasan dan pertimbangan tertentu maka Lokal dapat dibentuk dari beberapa Kecamatan (lebih dari satu) atau se tingkat dengan Wilayah Pembantu Bupati, untuk pemberian nama lokal hendaknya menyesuaikan 1.8

PENULISAN NOMOR SURAT SECARA LENGKAP Ditulis dengan cara : (nomor urut surat) . (kode golongan/masalah surat) . {(kode daerah) (wilayah) (lokal}}. {bulan dan tahun}. Contoh 1 : Surat Keterangan dikeluarkan oleh Daerah: 001.07.10.1198 • • • •

nomor urut surat kode golongan/masalah surat kode Daerah bulan dan tahun.

Contoh 2 : Surat Tugas dikeluarkan oleh Wilayah Ciamis : • • • •

01.05.1016.1198

nomor urut surat kode golongan/masalah surat kode Wilayah Ciamis bulan dan tahun

Contoh 3 : Surat Kegiatan Nankom yang dikeluarkan oleh Lokal Banjar Wilayah Ciamis Daerah Jawa Barat: 011.02.101601.1198 • • • •

nomor urut surat kode golongan/masalah surat kode Lokal Banjar bulan dan tahun

1.9 KODE ARSIP SURAT MASUK Setiap surat masuk perlu dicatat di buku induk surat masuk, selanjutnya dipisahkan penyimpanan nya sesuai dengan kepentingan agar mudah mencari kembali apabila surat tersebut diperlukan. Untuk itu dipandang perlu diberikan kode nomor agar lebih memudahkan didalam pengelompokan nya. Kode nomor dimaksud dapat dikembangkan lagi sesuai dengan keperluan masing-masing. Pengurus Pusat RAPI 2010-2015

12



01

:

02

:

03 04

: :

05 06 07 08 09

: : : : :

10

:

11 12

: :

Produk hukum (Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan, Instruksi dan sejenisnya, pengembang an kode misalnya : • Pemerintah • RAPI Pusat • RAPI Daerah • RAPI Wilayah • RAPI Lokal • Kepolisian • Korem/Kodim dst. Organisasi ( Tata kerja, Prosedur/proses pembentukan kepengurusan dan sejenisnya ) Personalia (Data anggota/keanggotaan, Data Pengurus, dan sejenisnya Pembinaan, Pendidikan dan Pengembangan ( Data peserta Santiaji, Pelatihan, Ketrampilan anggota, Pembinaan dan Pengembangan Anggota maupun organisasi dan sejenisnya ) Hubungan Masyarakat (Publikasi, Penerangan, kerja sama dan yang sejenisnya) Teknik (Informasi teknik, gangguan dan sejenisnya) Monitoring (Pemantauan frekuensi, pengaduan 10-14 dan sejenisnya) Operasi (Pengawasan, Penertiban, Bankom dan sejenisnya) Perizinan ( Pengiriman/ pengusulan berkas, prosedur/ proses izin, penyerahan IKRAP, KTA dan sejenisnya) Keuangan ( Penyusunan Anggaran, Pertanggung Jawaban Anggaran, Laporan Keuangan, Usaha Dana dan sejenisnya ) Umum ( Undangan, Pemberitahuan, Ucapan Selamat dan sejenisnya ) Sertifikat, Piagam Penghargaan

1.10 KETENTUAN TAMBAHAN Setiap surat yang dikeluarkan sebaiknya ditanda tangani oleh Ketua dan/atau Sekretaris atau yang diserahi tugas untuk itu dan surat tersebut harus dicap sesuai dengan kepengurusannya. 2.

2.1.

KEPALA (KOP) SURAT, AMPLOP DAN BENTUK SURAT SERTA WEWENANG PENANDATANGAN SURAT KEPALA SURAT 1 Untuk Kepengurusan Daerah Kepala surat, amplop harus menggunakan logo RAPI di sebelah Kiri dan logo Pemerintah Daerah di sebelah Kanan. 2 Keterangan Kepala Surat/Amplop : Huruf memakai font Times New Roman, ukuran huruf disesuaikan Ukuran kertas A4 atau Folio, disarankan memakai ukuran A4 (297 x 210 mm) yang merupakan standar metric yang sesuai dengan standar Indonesia. Ukuran amplop disesuaikan


13



2.2. 2.2.1

BENTUK SURAT

SURAT KEPUTUSAN Naskah organisasi yang berisi suatu keputusan/kebijakan Pengurus atas peraturan perundang-undangan, ketentuan organisasi, penentuan kebijakan, atau pemecahan masalah. 1 Kepala Surat terdiri atas : a. Kalimat : SURAT KEPUTUSAN PENGURUS DAERAH 09 RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA b. Nomor surat : c. Nomor surat : d. Nomor surat : e. Nomor surat : f. Nomor surat : g. Nomor surat : h. Nomor surat : 2 Menimbang : Memuat pertimbangan, motivasi serta tujuan yang ingin dicapai. 3 Mengingat : Berisi landasan hukum yang digunakan sebagai dasar penetapan keputusan. Dasar hukum ini harus disusun menurut hirarki peraturan/perundangan dan ketentuan organisasi, dengan memperhatikan urutan bobotnya. 4 Memperhatikan : Untuk lebih memperkuat dasar hukum ini, bila perlu dilengkaoi dengan Hasil Musyawarah atau Rapat, yang ditindaklanjuti dengan terbit Surat Keputusan ini. 5 Isi keputusan : dapat dirumuskan dalam bentuk : amar per amar ( diktum per diktum ) 6 Kaki naskah surat keputusan memuat : a. Tempat dikeluarkannya keputusan tersebut (sebelah kanan) b. Tanggal penetapan keputusan (sebelah kanan) c. diberi garis bawah d. Sebutan PENGURUS DAERAH RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA DAERAH ............. e. Pada baris yang sejajar, sebelah kiri tertera Ketua f. sebelah kanan Sekretaris g. Diberi jarak untuk tandatangan h. Nama jelas Ketua dan Sekretaris i. diberi garis bawah j. Tulis Callsign dan NIA Ketua dan Sekretaris k. Tembusan : o Instansi terkait o Pengurus RAPI Pusat o Petikan/Copy Surat Keputusan ini disampaikan Kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya o Arsip Pengurus Pusat RAPI 2010-2015 14 TAP RAKERNAS VI/2011


2.2.2

INSTRUKSI DAN SURAT TUGAS Naskah organisasi yang berisi perintah dan cara pelaksanaan suatu keputusan Pengurus atau peraturan perundang-undangan, ketentuan organisasi, penentuan kebijakan, atau pemecahan masalah. 1 KEPALA NASKAH terdiri atas : a. Kata / judul naskah: INSTRUKSI atau SURAT TUGAS b. Nomor Instruksi/Surat Tugas : c. Kata : DARI (diisi Pejabat yang mengeluarkan Instruksi) d. Kata : KEPADA (diisi Pejabat yang menerima Instruksi) e. Sebutan : PENGURUS DAERAH ................... 2 BATANG TUBUH NASKAH INSTRUKSI, memuat : a. Pertimbangan seperlunya ; b. Materi yang diinstruksikan, disusun butir per butir ; 3 KAKI NASKAH, memuat a. Tempat dikeluarkannya Instruksi b. Tanggal penetapan Instruksi. c. diberi garis bawah d. Sebutan PENGURUS DAERAH .................. RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA DAERAH ............... e. Ketua / Wakil Ketua / Sekretaris f. Diberi jarak untuk tandatangan g. Nama jelas Ketua / Wakil Ketua / Sekretaris h. diberi garis bawah i. Tulis Call sign dan NIA penandatangan Instruksi Secara prinsip sama dengan bentuk/format surat keputusan, kecuali pada bagian Penutup : DIKELUARKAN DI : _____dst.____

NASKAH PENGUMUMAN / PERNYATAAN / EDARAN Merupakan Naskah organisasi yang berisi pemberitahuan yang sifatnya UMUM. Dibuat sesuai dengan kebutuhan dan tetap mengacu pada peraturan yang berlaku Bentuk dan Susunan Naskah : 1 KEPALA NASKAH memuat a. Kata : PENGUMUMAN / PERNYATAAN b. Nomor : c. Kata : tentang d. Judul Pengumuman 2 BATANG TUBUH NASKAH memuat : Pemberitahuan tertulis yang bersifat UMUM. 3 KAKI NASKAH, memuat a. Tempat dikeluarkannya Pengumuman. b. Tanggal pengeluaran Pengumuman. c. Digaris bawahi d. Sebutan PENGURUS DAERAH ........ RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA DAERAH ............... Pengurus Pusat RAPI 2010-2015 15 TAP RAKERNAS VI/2011 2.2.3


e. f. g. h. i. j.

Ketua / Wakil Ketua / Sekretaris Diberi jarak untuk tandatangan Nama jelas Ketua / Wakil Ketua / Sekretaris Diberi garis bawah Tulis Callsign dan NIA penandatangan. Tembusan o Instansi terkait o Pengurus RAPI Pusat o Petikan/Copy Surat Keputusan ini disampaikan Kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya o Arsip

2.2.4

NASKAH KETERANGAN/ UNDANGAN/ PEMBERITAHUAN/ UCAPAN SELAMAT Merupakan pernyataan sebagai tanda bukti kebenaran akan sesuatu masalah termasuk surat keterangan pelaksanaan tugas organisasi. Bentuk dan Susunan Naskah : 1 KEPALA NASKAH memuat : a. Kata : SURAT KETERANGAN b. Diberi garis bawah c. Nomor : 2 BATANG TUBUH NASKAH memuat : a. Nama dan Jabatan yang mengeluarkan keterangan b. Nama, Tempat/tgl. Lahir, Callsign, Jabatan, Alamat dan Identitas lain (sesuai keperluannya). c. Maksud d. Kalimat Penutup 3 KAKI NASKAH memuat : a. Tempat dikeluarkannya Pengumuman. b. Tanggal pengeluaran Pengumuman. c. Sebutan PENGURUS DAERAH ……. RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA DAERAH …………………………………………. d. Ketua / Wakil Ketua / Sekretaris e. Diberi jarak untuk tandatangan f. Nama jelas Ketua / Wakil Ketua / Sekretaris g. diberi garis bawah h. Tulis Callsign dan NIA penandatangan.

2.2.5

FORMAT NASKAH SURAT secara umum : Naskah organisasi untuk menyampaikan berita secara tertulis dan ditujukan kepada pihak tertentu yang antara lain berisi pemberitahuan, pernyataan, permintaan, pertanyaan, jawaban, anjuran, laporan dan sebagainya. Bentuk dan susunan naskah :

1 KEPALA SURAT memuat a. Tempat, tanggal-bulan-tahun b. Kata : Kepada Yth. Pengurus Pusat RAPI 2010-2015 16



2.2.6

c. Nomor : d. Lampiran : e. Perihal : 2 BATANG TUBUH NASKAH memuat : 1. Pendahuluan 2. Isi pokok - batang tubuh 3. Penutup 3 KAKI NASKAH memuat : 1. Sebutan PENGURUS DAERAH ……. RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA DAERAH ……………….. 2. Ketua / Wakil Ketua / Sekretaris 3. Diberi jarak untuk tandatangan 4. Nama jelas Ketua / Wakil Ketua / Sekretaris 5. diberi garis bawah 6. Tulis Callsign dan NIA penandatangan 7. Tembusan : o Instansi terkait o Pengurus RAPI Pusat o Petikan/Copy Surat Keputusan ini disampaikan Kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya o Arsip KLASIFIKASI DAN SIFAT SURAT Dalam setiap surat dapat pula dicantumkan klasifikasi maupun sifat surat Pencantuman dapat salah satu atau keduanya, dan hal ini disesuaikan dengan kebutuhan serta kepentingan surat tersebut. Format sebagai berikut : Nomor : Lamp. : Perihal : Klasifikasi : Sifat :

2.2.7

PIAGAM / SERTIFIKAT Dengan ukuran kertas A4, B5, dengan posisi secara potrait maupun landscape. Format Piagam/Sertifikat disesuaikan dengan dengan kebutuhan.

2.3.

WEWENANG PENANDATANGANAN SURAT Penetapan wewenang penandatangan surat organisasi pada dasarnya dilakukan oleh Ketua Umum/Ketua dan tidak tertutup kemungkinannya didelegasikan kepada pengurus yang ditunjuk sesuai dengan fungsi tugasnya. Ketua Umum/Ketua, Sekretaris Umum/Sekretaris bersama-sama menandatangani Surat Keputusan yang ditetapkan oleh Pengurus dan Surat-surat keluar ( Instansi pemerintah, dan organisasi lain )

2.4.

BENTUK CAP/STEMPEL SURAT ORGANISASI Seperti hasil Rapat Kerja Nasional di Pandaan


17



2.5.

LAIN-LAIN Hal-hal lain yang tidak terdapat dalam Petunjuk Pelaksanaan Tata Laksana Perizinan dan Administrasi ini dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, dengan tidak menyimpang terhadap peraturan-peraturan yang berlaku dalam organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia.

Ditetapkan di Yogyakarta Pada tanggal : 17 JULI 2011


18



LAMPIRAN :

KETETAPAN RAKERNAS VI NOMOR : 16.09.RAKERNAS-VI.0711 TANGGAL : 17 Juli 2011

PEDOMAN KESEKRETARIATAN RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA 1. 1 TATA LAKSANA KESEKRETARIATAN . PENDAHULUAN 1.1 Kesekretariatan mempunyai peranan penting dalam kehidupan organisasi sebagai sarana komunikasi dan koordinasi antar pengurus, bahkan sering berfungsi sebagai pusat informasi organisasi. Sebagai upaya mewujudkan Tri Tertib RAPI, khususnya Tertib Administrasi, kesekretariatan menjadi wadah Pengurus RAPI untuk menerbitkan surat menyurat dan memproses berkas perizinan yang berlaku secara nasional, sehingga dapat terbina keseragaman dalam implementasi kesekretariatan yang mampu mendukung kelancaran tugas pengurus organisasi. 1.2

PERSYARATAN KESEKRETARIATAN. Guna menunjang kelancaran roda organisasi dan memudahkan pengurus untuk berinteraksi, maka kesekretariatan harus dilengkapi dengan perlengkapan yang memadai antara lain : a. Radio VHF dan HF b. Alat tulis kantor. c. Komputer d. Printer e. Telepon dan Mesin Fax f. Fasilitas internet g. Alamat email h. Alamat sekretariat yang tetap atau PO. Box i. Arsip hard copy Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah tentang Telekomunikasi. j. Papan nama sekretariat. Alamat sekretariat tidak otomatis mendapat status panggilan stasiun zulu, kecuali setelah mendapat Surat Keputusan (SK) dari Pengurus Daerah. Proses pengajuan izin stasiun zulu dilakukan oleh pengurus, setelah memenuhi persyaratan kelengkapan kesekretariatan, kepada pengurus setingkat di atasnya kecuali Pengurus Pusat, dengan disertai berkas-berkas yang diperlukan untuk mendapatkan Surat Keputusan (SK) tentang stasiun zulu, demikian seterusnya berjenjang ke atas, antara lain : a. Surat permohonan yang ditandatangani oleh penanggung jawab stasiun tersebut (Ketua/Sekretaris/Bendahara) dan mencantumkan frekwensi yang dipergunakan. b. Foto copy SK Pengurus yang mengajukan. c. Foto copy IKRAP & KTA penanggung jawab stasiun. d. Denah lokasi stasiun zulu.


19



Setelah Pengurus Daerah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) tentang stasiun zulu, maka stasiun yang bersangkutan mendapat papan call sign stasiun zulu. 2. TATA CARA PERIZINAN KRAP DAN PROSEDUR PENERBITAN KTA 2.1. PERSAYARATAN ADMINISTRASI 2.1.1. Warga Negara Indonesia 2.1.2. Usia minimal 17 tahun 2.1.3. Bertempat tinggal di Indonesia 2.1.4. Map (sampul) untuk berkas 2.1.5. Berkelakuan baik (dibuktikan dengan SKCK) 2.1.6. Foto copy KTP sebanyak 2 (dua) lembar 2.1.7. Pas Photo 2x3 sebanyak 4 (empat) lembar. (Soft Copy & Hard Copy) 2.1.8. Meterai Rp 6.000,- sebanyak 2 (dua) lembar 2.1.9. Membayar biaya administrasi dan biaya Izin KRAP (sesuai tabel) 2.1.10. Rekapitulasi data pemohon dalam bentuk soft copy dan hard copy (dari Wilayah ke Daerah dan dari Daerah ke Pusat) 2.1.11. Menjadi anggota organisasi RAPI 3. PROSEDUR PENGURUSAN IKRAP DAN KTA 3.1. PENGURUSAN IKRAP DAN PENERBITAN KTA A. Sekretariat RAPI Pusat menerima berkas pemohon dari daerah-daerah terdiri : 1.

Soft copy rekapitulasi database IKRAP sesuai dengan format terlampir)

2.

Hasil scanning rekapitulasi pas photo diberi nama dan callsign. (contoh terlampir)

3.

Hard copy terdiri dari:

4.

(contoh

Formulir pemohon/ IKRAP dan KTA yang sudah diisi dengan benar ditandatangani diatas meterai Rp 6.000,-

Fotocopy KTP yang masih berlaku dan KTA bagi perpanjangan izin

Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli dan copy.

Pas photo warna ukuran 2x3 sebanyak 4 (empat) lembar.

Asli/ copy bukti setor Giro Pos untuk BHP dan bukti setor Giro untuk kontribusi RAPI Pusat yang nilai sesuai dengan ketetapan.

Semua berkas terkumpul didalam 1 (satu) map permohonan. (contoh terlampir)

Petugas Kesekretariatan akan memverifikasi dan recapitulasi sesuai ketentuan kelengkapan berkas.


20



5.

Petugas Kesekretariatan mendata dan membuat surat pengantar ke Dirjen SD.PPI beserta dokumen-dokumen untuk di proses IKRAP.

6.

Dikeluarkannya IKRAP dari SD.PPI dilakukan cross check input data.

7.

Final cross check, diberi nomor NIA dan siap di launching pencetakan KTA.

8.

KTA tercetak dikirim beserta IKRAP ke daerah masing-masing.

3.2. BIAYA PENGURUSAN PERIZINAN KRAP DAN KTA PENGURUS

BHP IKRAP

Rp 27.500

Sat. Pemby ran (thn) 5

Uang Pangkal

Rp 15.000

Iuran Anggota (*)

Rp 47.000

Komponen Biaya Permohonan IKRAP Baru

Besaran Satuan

Ditjen SDP.P.I

Daerah

Pusat

Wilayah

Lokal

Jumlah

Rp

0

Rp

0

Rp

0

Rp

0

Rp 137.500

1

Rp

2.250

Rp

3.000

Rp

4.500

Rp

5.250

Rp

5

Rp 35.250

Rp 47.000

Rp 70.500

Rp 82.250

Rp 20.000

--

--

--

Rp 57.500

Rp 50.000

Rp 75.000

Rp 87.500

Rp 137.500

KTA JUMLAH BIAYA IZIN BARU JUMLAH BIAYA PERPANJANGAN

Rp 137.500

15.000

Rp 235.000 Rp

20.000

Rp 407.500

Rp 392.500

KETERANGAN : 1. Uang pangkal, tidak berlaku untuk izin perpanjangan 2. Untuk tanda bintang (*) : muatan Daerah, Wilayah dan Lokal yang diputuskan melalui Rapat Kerja. 3. Perincian alokasi dana khusus untuk RAPI Pusat sebesar Rp 35.250,a. Administrasi dan Sekretariat : Rp 5.250,b. Biaya operasional

: Rp 5.000,-

c. Biaya Pembinaan

: Rp 5.000,-


21



FLOW CHART PROSES PERIZINAN


22



CONTOH PENGISIAN SLIP SETORAN GIRO POS PERORANGAN


23



CONTOH PENGISIAN SLIP SETORAN GIRO POS KOLEKTIF - I


24



CONTOH PENGISIAN SLIP SETORAN GIRO POS KOLEKTIF - II


25



CONTOH KTA


26


No

Str 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru Perpanjang Perpanjang Perpanjang Perpanjang Perpanjang Perpanjang Perpanjang Baru Baru Baru Baru Baru Perpanjangan Perpanjangan Perpanjangan Perpanjangan Baru Perpanjangan Baru Baru Baru Baru Baru Baru Perpanjangan Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru Baru

Str

Str JZ02BSY JZ02IAM JZ02IKB JZ02IKP JZ02INO JZ02IRM JZ02IRP JZ02IRS JZ02IRX JZ02IRY JZ02ITO JZ02IWG JZ02IXB JZ02RI JZ02WRK JZ02YUS JZ02JO JZ02EDC JZ02EDG JZ02AFI JZ02APM JZ02ARB JZ02BBW JZ02BFM JZ02BJS JZ02BMU JZ07CSN JZ07ADI JZ07DAP JZ07BAC JZ07BAD JZ07BCA JZ07CA JZ07DSP JZ07SR JZ07FV JZ07CAK JZ07RC JZ09DYC JZ09HBY JZ09HCJ JZ09IYS JZ09IYU JZ09IYW JZ09IZG JZ14ADY JZ14AES JZ14AFH JZ14AFJ JZ14AFT JZ14ALI JZ14ALR JZ14ALT JZ14AMF JZ14ANP JZ14APC JZ14ATK JZ14AWA JZ14BA JZ14BBQ JZ14BEO JZ14BKN JZ14BPA JZ14BRC JZ14BRS JZ14CCN JZ14CDW

JenisPermohonan Callsign

NamaKartu

NomorKTP

Str (24) Str SYAIFUDDIN SYAIFUDDIN 020 1232412490001 DELIYARTO DELIYARTO 020 1012708660004 YOHANES PEPIU HARYANTO YOHANES PEPIU HARYANTO 020 1022905830002 KEMIRAN KEMIRAN 020 1210407580001 SUPRIYATNO SUPRIYATNO 020 1021207720004 JULIADI JULIADI 020 1110207790002 BOBY INDRA PRAYOGA, S.Sos BOBY INDRA PRAYOGA, S.Sos 020 1110306740001 HUMA SITEPI HUMA SITEPI 020 1111109640003 DENI MAHRUZAR NASUTION DENI MAHRUZAR NASUTION 020 1111108760002 NUR FAZLI NUR FAZLI 020 1112905660001 ARY KUSNARIYONO ARY KUSNARIYONO 020 1020105740001 JUMIRIN JUMIRIN 120 7280505600003 HADI SUTISNA, SE HADI SUTISNA, SE 020 1113110670002 MARLY BUDHIARTO MARLY BUDHIARTO 020 1210903530001 MENANTI MANIK MENANTI MANIK 121 7022009640001 SUS IRWANTO SUS IRWANTO 020 7170505610003 IR. IKHSAN ABDI IR. IKHSAN ABDI 020 1121908630003 IR. GALFRIN PURBA IR. GALFRIN PURBA 120 5071904590003 RESMAN Y SIMANJUTAK RESMAN Y SIMANJUTAK 020 2040410470001 MHD. FAHRIZAL ASBI MHD. FAHRIZAL ASBI 127 1210102860002 H. PONIMAN ARIF, BA H. PONIMAN ARIF, BA 025 0061704400001 RAMADHANIAH ARHAINI RAMADHANIAH ARHAINI 025 0094801670002 SUHARDI POHAN SUHARDI POHAN 025 0042701690002 FERRY E MANULLANG, ST FERRY E MANULLANG, ST 025 0081305730002 JOKO SUHARTONO JOKO SUHARTONO 127 1201003670003 MURADI MURADI 025 0063011540002 FARIZAL TERNANDO FARIZAL TERNANDO 474.4/8224/0730308/2007 YADI MARTADINATA YADI MARTADINATA 177 1062403770001 SON SUHARDI, SH SON SUHARDI, SH 170 3070909620001 YANUAR SUMARDI YANUAR SUMARDI 474.4/1548/CPM/I/2009 ADE DHARMA PUTRA ADE DHARMA PUTRA 474.4/1565/CPM/I/2007 CHERAL ANTONI, SE CHERAL ANTONI, SE 474.4/922/CPM/I/2009 KAMBALI, SH KAMBALI, SH 671/474.4/170702/2008/08 DRS. SYAFRIL PATIMBANG, Mp DRS. SYAFRIL PATIMBANG, Mp 01078-582.160463.474.4.II.2006 SUTADI LESTARIANA, SH SUTADI LESTARIANA, SH 170 3072104620001 MARJANI MARJANI 474.4/192/CPM/I/2009 AGUSDIN KHAIRANI AGUSDIN KHAIRANI 474.4/728/CPM/I/2006 NOPA LINA BR SITEPU NOPA LINA BR SITEPU 474.4/2682/CPM/I/2008 DONY SOMAD DONY SOMAD 095 2012008570267 HAMBALI HAMBALI 095 3062005800254 DANI DANI 095 3060203600504 ABD KARIM AMARULLOH, SH ABD KARIM AMARULLOH, SH 095 3070503640225 DADANG IRAWAN DADANG IRAWAN 095 4081102640454 E. JAMALUDIN E. JAMALUDIN 317 3050101800007 Ir. IPING ZAINAL ARIFIN Ir. IPING ZAINAL ARIFIN 317 4041602640004 I MADE WIRYA I MADE WIRYA 220 3081210620003 I KT. GEDE ARYA EKA SUYASA I KT. GEDE ARYA EKA SUYASA517 1011504760004 A.A KADE RADASTRAJASA A.A KADE RADASTRAJASA 510 1053006540002 I GST. AG. KOMANG RAHARTA. I GST. AG. KOMANG RAHARTA. 510 1021210650002 Drs. I KOMANG SUKARSA Drs. I KOMANG SUKARSA 510 1051707600001 I NENGAH NIK ANANTA KUSUMAI NENGAH NIK ANANTA KUSUMA 517 1022911690005 I DEWA PUTU GEDE RENTANA I DEWA PUTU GEDE RENTANA 220 5011007720002 A.A.ALIT SUARDANA A.A.ALIT SUARDANA 220 5011910630001 ACHMAD MUNIF ACHMAD MUNIF 510 1030202710004 A.A.NGURAH PUTRA A.A.NGURAH PUTRA 515 4011806660001 ANAK AGUNG PUTU SUKADANAANAK AGUNG PUTU SUKADANA561 216200382 Dr.A.A. GDE BAGUS TRI KESUMDr.A.A. GDE BAGUS TRI KESUM510 4010711770003 I GUSTI KETUT ARIMBAWA I GUSTI KETUT ARIMBAWA 510 1022303630005 I WAYAN PUJA ASTAWA I WAYAN PUJA ASTAWA 517 1041909500001 I GUSTI MADE WIRATNATA I GUSTI MADE WIRATNATA 510 3011801710002 I GD PUTU MERTA GANGGA I GD PUTU MERTA GANGGA 220 3042611680002 IDA BAGUS KETUT NGURAH IDA BAGUS KETUT NGURAH 510 4011606720005 IDA BAGUS PUTU ARDANA IDA BAGUS PUTU ARDANA 510 4011905740003 I WAYAN AGUS DIYAT MIKA I WAYAN AGUS DIYAT MIKA 220 3060912850001 I WAYAN SUJANA I WAYAN SUJANA 510 7061604710003 Drs. COKORDA NGURAH Drs. COKORDA NGURAH 229 5010405610001 Dra. NI LUH KOMANG SRI NARA Dra. NI LUH KOMANG SRI NARA 510 2056702640002

Str

Nama Str Laki - Laki Laki - Laki Laki - Laki Laki - Laki Laki - Laki Laki - Laki Laki - Laki Laki - Laki Laki - Laki Laki - Laki Laki - Laki Laki - Laki Laki - Laki Laki - Laki Laki - Laki Laki - Laki Laki - Laki Laki - Laki Laki - Laki Laki - Laki Laki - Laki Perempuan Laki - Laki Laki - Laki Laki - Laki Laki - Laki Laki - Laki Laki - Laki Laki - Laki Laki - Laki Laki - Laki Laki - Laki Laki - Laki Laki - Laki Laki - Laki Laki - Laki Laki - Laki Perempuan Laki - Laki Laki - Laki Laki - Laki Laki - Laki Laki - Laki Laki - Laki Laki - Laki Laki - Laki Laki - Laki Laki - Laki Laki - Laki Laki - Laki Laki - Laki Laki - Laki Laki - Laki Laki - Laki Laki - Laki Laki - Laki Laki - Laki Laki - Laki Laki - Laki Laki - Laki Laki - Laki Laki - Laki Laki - Laki Laki - Laki Laki - Laki Laki - Laki Perempuan

JenisKelamin Str Pkl Brandan Bandar Klippa Surabaya Medan Sidodadi Tanjung Morawa P. Siantar Tanjung Morawa Tanjung Morawa Tanjung Morawa Surabaya Tanjung Garbus Karawang Slawi Harian Boho Ambarawa Medan Boluk Taput Medan Medan Medan Singkil Medan Medan Medan Curup Bengkulu Bengkulu Manna Malang Manna Curup Manado Magetan Manna Manna Tiga Serangkai Cirebon Jakarta Jakarta Garut Bandung Sukabumi Karawang Tonja Denpasar Mendoyo Dauhwaru Batuagung Klungkung Denpasar Gianyar Sumenep Gianyar Pacut Gianyar Yehembang Bangli Biaung Br.Tegal Gianyar Surabaya Bengkel Bebandem Gianyar Singaraja

TempatLahir Str December 24, August 27, May 29, July 4, July 12, July 2, June 3, September 11, August 11, May 29, May 1, May 5, October 31, March 9, September 20, May 5, August 19, April 19, October 4, February 1, April 17, January 8, January 27, May 13, March 10, November 30, August 13, March 24, September 9, January 12, March 6, December 23, December 12, April 16, April 21, January 4, August 29, November 23, August 20, May 20, March 2, March 5, February 11, January 1, February 16, October 12, April 15, June 30, October 12, June 17, December 29, July 10, October 19, February 2, June 18, December 9, November 7, March 23, September 19, July 24, November 26, June 16, May 19, December 9, April 16, May 4, February 19,

TanggalLahir 1949 1966 1983 1958 1972 1979 1974 1964 1976 1968 1974 1960 1967 1953 1964 1961 1963 1959 1947 1986 1940 1967 1969 1973 1967 1954 1971 1977 1962 1964 1975 1975 1969 1963 1962 1959 1966 1968 1957 1980 1960 1964 1964 1980 1964 1962 1976 1954 1956 1960 1969 1972 1963 1971 1966 1956 1977 1963 1950 1971 1968 1972 1974 1985 1971 1961 1964


CONTOH FORM DATABASE DATA PEMOHON : HAL : 1


27



CONTOH FORM DATABASE DATA PEMOHON : HAL : 2


28



CONTOH FOTO HASIL SCAN BERIKUT CALL SIGN

JZ 01 NRL

JZ 05 ABS BAMBANG IRAWAN


JZ 01 CES

JZ 05 ACE SUDARNO

29

JZ 01 CFJ

JZ 10 BQL BUDI PRAMONO



CONTOH MAP BERKAS PERIZINAN

TAMPAK DEPAN :


30



CONTOH MAP BERKAS PERIZINAN

TAMPAK BELAKANG / BAGIAN DALAM


31



LAIN-LAIN Hal-hal lain yang tidak terdapat dalam Peraturan Organisasi tentang Administrasi dan Kesekretariatan Radio Antar Penduduk Indonesia ini dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, dengan tidak menyimpang dari peraturan-peraturan yang berlaku dalam organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia.

Ditetapkan di : Yogyakarta Pada tanggal : 17 JULI 2011


32


RAPAT KERJA NASIONAL VI RADIO ANTAR PENDUDUK INDONESIA YOGYAKARTA, JULI 2011

Recommend Documents