MUSYAWARAH NASIONAL IX ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA JAKARTA, OKTOBER 2011

MUSYAWARAH NASIONAL IX ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA JAKARTA, 21 – 22 OKTOBER 2011

DATA PESERTA NO

UTUSAN

PESERTA

1.

DPP ORARI Pusat

Hadiono Badjoeri, YBØTZ DR Yos S. Soejoso Sp Rad, YB2SV Ir. H. Yana Koryana, YB1AR Ir. H. Maharyanto, YB3BM DR. Ir. H. R. Sofyan Patadjai, YB8KHR Peserta

2.

Pengurus ORARI Pusat

Sutiyoso, YBØST IGK Manila, YBØAA Budi Rianto Halim, YBØHD Bambang Sugiarto, YBØYJ Suryo Susilo, YBØJTR Wisnu Widjaja, YBØAZ Anna R. L, YBØANA GJellani J. Sutama, YB1GJS Agus Hadi Yunanto, YBØDJH Triadi P. Suparta, YBØKVN

3.

ORARI Daerah DKI Jakarta

Sugeng Suprijatna, YBØSGF Irwan Febriansyah, YCØMXV Syaiful Bachri, YBØPUL Djoko Purwanto, YCØDIP

Peserta Peserta Peninjau Peninjau

4.

ORARI Daerah Jawa Barat

H. Endi Warhendi SH, YB1ND H Ery Ridwan Latief, YB1BWI Ir Anil Muzachir, YB1MBA

Peserta Peserta Peninjau

5.

ORARI Daerah Banten

Pandji Tirtayasa, YC1RV Muttaqin, YC1YCI Hengky Setiawan, YB1TZM


6.

ORARI Daerah Jawa Tengah

H. T. Tumangkar, SH.M.Hum – YB2JNZ H. Djatmiko Machfudh, SE – YB2KM Donny Imam Priambodo, YB2DP Budi Susilo YB2CNH


7.

ORARI Daerah Ist. Yogyakarta

Bagus Riyanto Baliardi SE, YB2WB Detha Ariani Sayekti SH, YB2VTO

Peserta Peserta

8.

ORARI Daerah Jawa Timur

Slamet Faisal, YB3AA H. Samiadji, YC3DXC

Peserta Peserta

9.

ORARI Daerah Lampung

H. Helmi Mahmud, YB4VX H. Irwan ST SIP MM, YB4VN Yulius Halim, YB4SMO


10.

ORARI Daerah Bengkulu

DR.Ir.H.Herawansyah,M.Sc,MT-YB4MF Peserta Drs.Razianova Gafoer-YC4MN Peserta

“Dengan Munas IX ORARI, Kita Tingkatkan Kualitas dan Pengabdian Amatir Radio Indonesia”

ʹ


11.

ORARI Daerah Jambi

Suwarno Soerinta, YC4DAY M. Hatta Arifin SE, YB4AR Bram Hutabarat, YB4AC Pascal Joemadi, YF4IGB


12.

ORARI Daerah Sumatera Selatan

H. Hamzah Sya'ban, YB4HGR LB Syailendra SH YB4KB M Zainusi, YB4GUB Armain Bustam YC4JOO


13.

ORARI Daerah Bangka Belitung

Abet Suhaian, YE4FNN Tugino Sukardi, YF4INO Rudi Budiman YE4FTL


14.

ORARI Daerah Sumatera Barat

Bachtiar Saat, YB5BLB Martinus Effendi, YB5ME Zuandi Idris, YB5BE Vector Aliendri, YB5BOY Johandris, YB5JO

Peserta Peserta Peninjau Peninjau Peninjau

15.

ORARI Daerah Riau

Erizal Muluk, YC5QY Ishak Nurdin, YB5TY Andre Nasution, YB5VB


16.

ORARI Daerah Kepulauan Riau

Drs. Sadri Khairuddin, MM, YE5SK Ir. Erizal M. Isa, YE5YE, Jefry Y Maleke, YE5US, Sumbardianto,ST,Msi, YE5UI


17.

ORARI Daerah Sumatera Utara

Ir. Mamora Sirait, YC6IMR drg. Bakrie Seoyono, YC6HDZ H. Zahrin AB SP, YC6LBH


18.

ORARI Daerah N. Aceh Darussalam

H. Abdullah Ali, YB6AA Ismul Huda, YB6AG Mahfud Alaidin, YB6CA H. Iqbal, YB6CI


19.

ORARI Daerah Kalimantan Barat

Drg. Nazaruddin, MPH – YB7DYY Ir. H. Priyambodo – YB7BPR SurataDjaya – YB7BJH


20.

ORARI Daerah Kalimantan Timur

Syachbandi Irwan Rasyid - YB7WZ Rudyanta - YB7USE

Peserta Peserta

21.

ORARI Daerah Kalimantan Tengah

Radha Krisnadi, YB7RDH Amelia Henisyahputri, YB7SHE

Peserta Peserta

22.

ORARI Daerah Kalimantan Selatan

Drs H. Chairil Anwar DD, YB7HL Rudiansyah, YB7HR Prof. DR. H. Abidin HH, YB7LSB Yunan Chandra, YB7KPB



͵


23.

ORARI Daerah Sulawesi Selatan

Drs. Zainal Razak – YB8BP H. Muh. Said Arief– YC8DSR Ir. H Arfan Toalle MBA, YB8DKL


24.

ORARI Daerah Sulawesi Tenggara

Salimin Sahidin, YC8IBD Agusyarief YB8IAN Willy Kweenarto, YB8KKA Salimin Sahidin, YC8IBD


25.

ORARI Daerah Sulawesi Barat

Drs H.M. Amri Sanusi MSI - YE8AA Rakhmat Thahir, YE8FBX Mukmin A Taufiq SE MSi - YE8EZ Lukman - YE8BLE Sudirman Dahri S.Kom - YE8DWC

Peserta Peserta Peninjau Peninjau Peninjau

26.

ORARI Daerah Sulawesi Tengah

Ir. H.M. Idris Tahir Msi, YB8MI Abdillah L.S.SOS, YB8MD Ir. Burhanuddin L, YB8MBV Frans Mamarimbing, YB8PF


27.

ORARI Daerah Sulawesi Utara

Drs. Max M.R. Pongoh, YB8UMX Ir Charles Tuhatelu, YB8RCT Ir Syariefudin Syah, YB8RW


28.

ORARI Daerah Gorontalo

Abdullah Pala SE - YF8TAP Ramli Isa, SE - YB8TOS Idham Helingo - YE8RB


29.

ORARI Daerah Maluku

Jacob DC Sihasale, YB8XM Marten Lewerissa, YB8VM Judith Carollus. YD8VY


30.

ORARI Daerah Maluku Utara

Ismat Hassmy, YG8XIZ M. Rizal Ismail, SP., M.Si, YG8VOR Ramang Adam SH YF8XRA


31.

ORARI Daerah Bali

I. Nyoman Adnyana SH, MM, YB9BBC Peserta I Gusti Made Gede – YB9BV Peserta IGN Komang Yasa Negara.SH – YB9COD Peninjau

32.

ORARI Daerah Nusa Tenggara Barat

M. Ais. Mashoed, YC9GH

Peserta

33.

ORARI Daerah Papua

Yanuarius Resubun, YB9YZ Ronny Latupeirisa, YB9WR Roy Sinengkean – YB9YS Ir. Umar Alkatiry, YC9VA


`


Ͷ


KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL IX ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA Nomor : 002 / MUNAS IX / 2011 tentang PENGESAHAN JADWAL ACARA DAN TATA TERTIB MUSYAWARAH NASIONAL IX ORARI

Musyawarah Nasional IX ORARI Menimbang

: 1.

Bahwa Musyawarah Nasional IX ORARI perlu diselenggarakan sesuai dengan Jadwal Acara dan dilaksanakan secara lancar dan tertib. 2. Bahwa untuk kelancaran Musyawarah Nasional IX ORARI, perlu menetapkan Jadwal Acara dan Tata Tertib Musyawarah Nasional IX ORARI

Mengingat

: Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI

Memperhatikan

: Pendapat dan saran dari Peserta Musyawarah Nasional IX ORARI MEMUTUSKAN

Menetapkan

Keputusan Musyawarah Nasional IX ORARI tentang Pengesahan Jadwal Acara dan Tata Tertib Musyawarah Nasional IX ORARI.

Pertama

Mengesahkan Jadwal Acara Musyawarah Nasional IX ORARI sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan ini.

Kedua

Mengesahkan Tata Tertib Musyawarah Nasional IX ORARI sebagaimana terlampir pada Surat Keputusan ini.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di : Pada tanggal :

Jakarta 21 Oktober 2011

.

Pimpinan Sidang Pleno I Ketua,

Wakil Ketua,

Sekretaris,

Sutiyoso, YBØST

IGK Manila, YBØAA

Suryo Susilo, YBØJTR


ͷ


JADWAL ACARA MUNAS IX ORARI HARI/ TANGGAL

KAMIS 20Ͳ10Ͳ11

JAM

12.00 Ͳ 13.00 14.00 Ͳ 16.30 20.00 Ͳ 23.00

JUM'AT 21Ͳ10Ͳ11 08.00 Ͳ 11.30

11.30Ͳ 14.00

14.00 Ͳ 18.00

20.00 Ͳ 23.00

KEGIATAN

Registrasi Peserta / check in di Hotel Sahid Pembukaan MUNAS IX ORARI oleh Menteri Komunikasi dan Informatika RI Rapat koordinasi Teknis dengan Ditjen SDPPI SIDANG PLENO I Pembukaan Persidangan Munas x Penetapan Jadwal Acara Munas x Penetapan Tata Tertib Munas x Pemilihan Pimpinan Sidang ISHOMA SIDANG PLENO Ͳ II Laporan Pertanggung jawaban Ketua Umum ORARI x Laporan DPP ORARI Pusat x Pandang umum ORARI Daerah x Tanggapan / Jawaban terhadap Pandangan Umum x Pendemisoneran Kepengurusan ORARI Pusat 2006 Ͳ2011 x Pembentukan KOMISI x SIDANG KOMISI Komisi A : Organisasi, Keanggotaan, Keuangan x x

SABTU 22Ͳ10Ͳ11

20.00 Ͳ 21.00

SIDANG PLENO III Laporan dan penetapan hasil sidang Komisi A dan B x SIDANG PLENO IV Pemilihan DPP ORARI Pusat x Pemilihan Ketua Umum ORARI x SIDANG PLENO V Penyerahan Hasil MUNAS IX ORARI Kepada Ketua Umum ORARI x masa bakti 2011 Ͳ 2016 Penutupan Persidangan MUNAS x PENUTUPAN MUNAS IX ORARI

08.00 Ͳ 11.00 12.00 Ͳ 13.00

Peserta dan Peninjau MUNAS IX ORARI Melihat Pelaksanaan kegiatan HAM Festival Batas waktu Check out

08.00 Ͳ 10.00

10.00 Ͳ 16.30

16.30 Ͳ 17.00

MINGGU 23Ͳ10Ͳ11

Komisi B : Operasi dan Teknik


͸


TATA TERTIB MUSYAWARAH NASIONAL IX ORARI TAHUN 2011

Pasal 1 NAMA DAN KEDUDUKAN Musyawarah Nasional IX ORARI yang untuk selanjutnya disingkat dengan Munas, sesuai dengan Pasal 19 ayat (1.a) Anggaran Dasar, merupakan forum tertinggi dalam ORARI. Pasal 2 WAKTU DAN TEMPAT Munas berlangsung pada tanggal 21 s/d 22 Oktober 2011, bertempat di Hotel Grand Sahid Jaya – Jakarta. GARUDA di Yogyakarta Pasal 3 TUGAS MUNAS Sesuai dengan pasal 18 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga ORARI, Tugas Pokok Munas adalah: 1.

Menilai Pertanggung jawaban Ketua Umum ORARI untuk selanjutnya dapat menerima atau menerima dengan catatan.

2.

Menilai Laporan Dewan Pengawas dan Penasehat ORARI Pusat untuk selanjutnya dapat menerima atau menerima dengan catatan.

3.

Membahas dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

4.

Menetapkan Garis-garis Besar kebijakan Organisasi untuk masa bakti Pengurus Pusat masa bakti 2011-2016.

5.

Munas dapat mengangkat Tim Verifikasi yang terdiri dari 3 (tiga) orang yang ahli dan independen untuk memeriksa keuangan dan inventaris Organisasi.

6.

Memilih dan mengangkat DPP ORARI Pusat dan Ketua Umum ORARI. Pasal 4 QUORUM

1.

Sesuai dengan Pasal 18 ayat (3) dari Anggaran Rumah Tangga ORARI, Munas dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah ORARI Daerah.

2.

Apabila tidak memenuhi quorum, atas persetujuan Peserta Sidang maka Munas diskors selama 30 menit dan akan dibuka kembali; selanjutnya Munas dapat dinyatakan sah untuk diteruskan. Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN MUNAS

Sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) Anggaran Dasar: 1. Munas merupakan fórum tertinggi dalam ORARI yang bersidang satu kali dalam lima tahun. 2. Munas meminta Pertanggungjawaban Ketua Umum yang dibantu oleh Pengurus ORARI Pusat lainnya. 3. Munas meminta Laporan Dewan Pengawas dan Penasehat ORARI Pusat. 4. Munas menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI 5. Munas menetapkan Garis-garis Besar kebijaksanaan Organisasi. 6. Munas memilih dan mengangkat Dewan Pengawas dan Penasehat ORARI Pusat. 7. Munas memilih dan mengangkat Ketua Umum ORARI “Dengan Munas IX ORARI, Kita Tingkatkan Kualitas dan Pengabdian Amatir Radio Indonesia”

͹


Pasal 6 ORGANISASI MUNAS Organisasi Munas terdiri atas : 1. Pimpinan Munas adalah orang yang bertanggungjawab atas terselenggaranya Munas, dengan demikian sesuai Pasal 15 ayat (1.h) Anggaran Rumah Tangga sebelum terpilih pimpinan sidang maka pimpinan Munas adalah Ketua Umum. 2. Pimpinan Sidang Munas terdiri atas Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris, yang bertanggungjawab atas kelancaran dan ketertiban jalannya persidangan Munas untuk menghasilkan keputusan-keputusan. 3. Pimpinan Sidang Komisi Munas terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris, yang bertanggungjawab atas kelancaran dan ketertiban jalannya sidang komisi untuk menghasilkan keputusan-keputusan. 4. Peserta Munas adalah utusan sah ORARI Daerah yang dikukuhkan dengan Surat Mandat dari Ketua Daerah masing-masing, untuk mewakili daerahnya dalam menggunakan hak bicara dan hak suara. 5. Peninjau Munas adalah utusan sah ORARI Daerah yang dikukuhkan dengan surat mandat dari Ketua Daerah masing-masing, yang bertugas untuk meninjau persidangan. 6. Nara Sumber Munas adalah orang yang dianggap berpengalaman atau yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu atau perwakilan pemerintah, yang diminta oleh Pimpinan Munas untuk memberikan pendapat atau saran. Pasal 7 PESERTA DAN PENINJAU MUNAS Sesuai dengan pasal 18 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga ORARI, Munas ini diseleng-garakan oleh Pengurus ORARI Pusat dan dihadiri oleh: a. DPP dan Pengurus ORARI Pusat b. Utusan sah Pengurus ORARI Daerah c. Peninjau Pasal 8 HAK PESERTA DAN PENINJAU 1. 2.

Sesuai pasal 18 ayat (4) Anggaran Rumah Tangga ORARI, setiap ORARI Daerah yang hadir dalam Munas masing-masing mempunyai hak 1 (satu) suara. Peninjau tidak mempunyai hak suara. Pasal 9 KEWAJIBAN PESERTA

1. 2. 3. 4. 5.

Setiap Peserta Munas wajib menjaga ketertiban dan kelancaran Munas dengan mematuhi Tata Tertib ini serta menghargai hak Pimpinan Sidang maupun Peserta lainnya. Setiap Peserta Munas wajib mematuhi petunjuk, pedoman dan peraturan yang dilakukan oleh Pimpinan Sidang. Penggunaan Hak bicara setiap peserta di atur oleh Pimpinan Sidang. Peserta Munas yang ingin berbicara atau ingin mengeluarkan pendapatnya, wajib membatasi waktu bicaranya dan hanya mengenai hal-hal yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang dibahas. Setiap pembicaraan dari Peserta Munas hanya disampaikan melalui Ketua Sidang Munas


ͺ


Pasal 10 PIMPINAN SIDANG MUNAS 1.

Sebelum terpilih Pimpinan Sidang Munas, Ketua Umum memimpin Sidang Munas a) b) c) d)

2.

untuk :

Mensahkan Peserta Munas Mensahkan Jadwal Acara Munas Mensahkan Tata Tertib Munas Memilih Pimpinan Sidang Munas

Pimpinan Sidang Munas dipilih dari Peserta yang mempunyai hak suara. Pasal 11 HAK DAN KEWAJIBAN PIMPINAN SIDANG

1.

Pimpinan Sidang Munas memimpin Sidang sampai selesai dengan adil dan tegas, berpedoman pada AD/ART ORARI serta Tata Tertib Munas.

2.

Pimpinan Sidang Munas menanggalkan kepentingan pribadinya.

3.

Demi kelancaran Sidang Munas dan berdasarkan keadilan, Pimpinan Sidang Munas diberi hak untuk menetapkan kebijaksanaannya dalam mengatur giliran bicara, waktu bicara, menghentikan bicara, menskors dan membuka Sidang kembali, memperingatkan dan bila perlu mengeluarkan Peserta yang dianggap mengganggu kelancaran Sidang.

4.

Pimpinan Sidang Munas bertugas sampai acara penutupan Persidangan Munas. Pasal 12 PENGAMBILAN KEPUTUSAN

1.

Keputusan Sidang Munas sedapat mungkin diambil dengan cara muyawarah untuk mencapai mufakat

2.

Bila musyawarah tidak mencapai mufakat, dengan persetujuan peserta sidang, Pimpinan Sidang Munas dapat melakukan pemungutan suara, dan keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 13 PEMILIHAN PENGURUS DAN DPP ORARI PUSAT Sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga ORARI Pasal 21 ayat (2), maka pemilihan DPP dan Ketua Umum dapat dilaksanakan dengan sistem pemilihan secara langsung, dan pelaksanaannya dilakukan melalui tahap pencalonan dan pemilihan, sebagai berikut: 1.

Pemilihan Dewan Pengawas dan Penasehat ORARI a.

Setiap ORARI Daerah mengajukan nama-nama Anggota ORARI yang dicalonkan untuk menduduki jabatan sebagai DPP ORARI Pusat.

b.

Setiap personil yang namanya diajukan, wajib menberikan pernyataan kesediaannya untuk dicalonkan sebagai DPP ORARI Pusat.

c.

Pengajuan jumlah calon untuk DPP ORARI Pusat dilakukan sesuai dengan AD/ART yang berlaku.

d.

DPP terpilih menentukan Ketua DPP dan Sekretaris DPP.


ͻ


2.

3.

Pemilihan Ketua Umum ORARI a.

ORARI Daerah dapat mengajukan nama Anggota ORARI untuk dicalonkan sebagai bakal calon Ketua Umum ORARI.

b.

Setiap bakal calon Ketua Umum ORARI wajib menberikan pernyataan kesediaannya dan memenuhi persyaratan.

c.

Setiap ORARI Daerah memilih secara tertutup 1 (satu) nama dari calon yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan sebagai Ketua Umum ORARI

d.

Calon yang mendapatkan suara terbanyak di tetapkan sebagai Ketua Umum ORARI

Susunan DPP lengkap dan Ketua Umum terpilih disahkan dengan Ketetapan Munas.

Pasal 14 SIDANG KOMISI 1.

2.

Sidang Komisi Munas terdiri atas: a) Komisi A membahas Organisasi: AD/ART, Keanggotaan, dan Keuangan. b) Komisi B membahas Operasi dan Teknik Hasil rumusan Sidang Komisi Munas dilaporkan dalam Sidang Paripurna Munas untuk disahkan. Pasal 15 LAIN-LAIN

1.

Munas dilaksanakan sesuai dengan Tata Tertib Munas, dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal Tata Tertib Munas.

2.

Keputusan-keputusan Sidang Munas disahkan dengan ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris Sidang Munas.

Pasal 16 PENUTUP Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini ditentukan lebih lanjut oleh Pimpinan Sidang Munas berdasarkan persetujuan Peserta Sidang Munas, dan sesuai keputusan sidang-sidang Munas. Jakarta, 21 Oktober 2011 MUSYAWARAH NASIONAL IX ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA Pimpinan Sidang Pleno I Ketua,

Wakil Ketua,

Sekretaris,

Sutiyoso, YBØST

IGK Manila, YBØAA



ͳͲ


KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL IX ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA Nomor : 003 / MUNAS IX / 2011 tentang PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH NASIONAL IX ORARI


: 1.

2.

Mengingat

Bahwa Musyawarah Nasional IX ORARI dan tertib

perlu diselenggarakan dengan lancar

Bahwa untuk menjaga ketertiban dan kelancaran Musyawarah Nasional IX ORARI, perlu menetapkan Pimpinan Sidang Musyawarah Nasional IX ORARI

: Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI

Memperhatikan : Pendapat dan saran dari Peserta Musyawarah Nasional IX ORARI MEMUTUSKAN Menetapkan

Keputusan Musyawarah Nasional IX ORARI tentang Pimpinan Sidang Musyawarah Nasional IX ORARI

Pertama

Menetapkan Pimpinan Sidang Musyawarah Nasional IX ORARI sebagai berikut : 1.

Nama, callsign Selaku

: H. Endi Warhendi, SH, YB1ND : Ketua Sidang Musyawarah Nasional IX ORARI

2.


: I Nyoman Adnyana SH, MM, YB9BBC : Wakil Ketua Sidang Musyawarah Nasional IX ORARI

3.


: M. Rizal Ismail, SP, M.Si, YG8VOR : Sekretaris Sidang Musyawarah Nasional IX ORARI

Kedua

Pimpinan Sidang Musyawarah Nasional IX ORARI selanjutnya memimpin persidangan Musyawarah Nasional IX ORARI sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI serta Tata Tertib dan Jadwal Acara Musyawarah Nasional IX ORARI.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Jakarta, 21 Oktober 2011 Pimpinan Sidang Pleno I Ketua,

Wakil Ketua,

Sekretaris,

Sutiyoso, YBØST

IGK Manila, YBØAA



ͳͳ


BERITA ACARA MUSYAWARAH NASIONAL IX ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA Nomor : BA -001 / MUNAS IX / 2011 tentang SERAH TERIMA PIMPINAN SIDANG MUSYAWARAH NASIONAL IX ORARI

Pada hari ini, Jumat, tanggal 21 Oktober 2011, bertempat di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama Callsign Jabatan

: : :

Sutiyoso YBØST Ketua Umum Organisasi Amatir Radio Indonesia masa Bakti 2006 - 2011

atas nama seluruh peserta Musyawarah Nasional IX ORARI, dengan ini menyerahkan Pimpinan Sidang Musyawarah Nasional IX ORARI kepada : 1.


: :

H. Endi Warhendi, SH, YB1ND Ketua Sidang Musyawarah Nasional IX ORARI

2.


: :

I Nyoman Adnyana SH, MM, YB9BBC Wakil Ketua Sidang Musyawarah Nasional IX ORARI

3.


: :

M. Rizal Ismail, SP, M.Si, YG8VOR Sekretaris Sidang Musyawarah Nasional IX ORARI

Pimpinan Sidang Musyawarah Nasional IX ORARI selanjutnya memimpin persidangan Musyawarah Nasional IX ORARI sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI serta Tata Tertib dan Jadwal Acara Musyawarah Nasional IX ORARI.

Berita Acara ini dibuat di Jakarta Pada tanggal 21 Oktober 2011 Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

Sutiyoso, YBØST

H. Endi Warhendi, SH, YB1ND


ͳʹ


KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL IX ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA Nomor : 004/MUNAS IX/2011 tentang LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN KETUA UMUM ORARI MASA BAKTI 2006 - 2011 Musyawarah Nasional IX ORARI Menimbang

1.

Bahwa Musyawarah Nasional IX ORARI mengagendakan Laporan Pertanggung Jawaban Ketua Umum ORARI Pusat yang disampaikan pada Sidang Pleno Musyawarah Nasional IX ORARI.

2.

Bahwa Musyawarah Nasional IX ORARI perlu menetapkan Laporan Pertanggung Jawaban Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2006 - 2011.

Mengingat

1. 2.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI Keputusan Musyawarah Nasional VIII ORARI tentang Anggaran Dasar

Memperhatikan

1.

Laporan Pertanggung Jawaban Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2006 - 2011 yang telah disampaikan pada Sidang Pleno I Musyawarah Nasional IX ORARI Pendapat dan saran dari Peserta Sidang Musyawarah Nasional IX ORARI

2.

MEMUTUSKAN Menetapkan

Keputusan Musyawarah Nasional IX ORARI tentang Laporan Pertanggung Jawaban Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2006 - 2011.

Pertama

Menerima seutuhnya Laporan Pertanggung Jawaban Ketua Umum ORARI masa Bakti 2006 – 2011.

Kedua

Mendemisionerkan Pengurus ORARI Pusat masa Bakti 2006 - 2011

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Jakarta, 21 Oktober 2011 Pimpinan Sidang Munas IX ORARI Ketua,

Wakil Ketua,

Sekretaris,

H. Endi Warhendi, SH YB1ND

I Nyoman Adnyana SH, MM YB9BBC

M. Rizal Ismail, SP, M.Si YG8VOR


ͳ͵


KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL IX ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA Nomor : 005/MUNAS IX/2011 Tentang LAPORAN DEWAN PENGAWAS DAN PENASEHAT ORARI PUSAT MASA BAKTI 2006 - 2011 MUSYAWARAH NASIONAL IX ORARI Menimbang

1.

2.

Bahwa Musyawarah Nasional IX ORARI mengagendakan Laporan Dewan Pengawas dan Penasehat Jawaban ORARI Pusat yang disampaikan pada Sidang Pleno Musyawarah Nasional IX ORARI Bahwa Musyawarah Nasional IX ORARI perlu menetapkan Laporan Dewan Pengawas dan Penasehat ORARI Pusat Masa Bakti 2006 - 2011.

Mengingat

1. 2.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI Keputusan Musyawarah Nasional IX ORARI

Memperhatikan

1.

Laporan Dewan Pengawas dan Penasehat ORARI Pusat Masa Bakti 2006 - 2011 yang telah disampaikan pada sidang Pleno Musyawarah Nasional IX ORARI Saran dan pendapat dari Peserta Sidang Musyawarah Nasional IX ORARI

2.


Keputusan Musyawarah Nasional IX ORARI tentang Laporan Dewan Pengawas dan Penasehat ORARI Pusat Masa Bakti 2006 - 2011.

Pertama

Menerima seutuhnya Laporan Dewan Pengawas dan Penasehat ORARI Pusat masa Bakti 2006 – 2011.

Kedua

Mendemisionerkan Dewan Pengawas dan Penasehat ORARI Pusat Masa Bakti 20062011

Ketiga


Wakil Ketua,

Sekretaris,





ͳͶ


KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL IX ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA Nomor : 006/MUNAS IX/2011 tentang PEMBENTUKAN KOMISI - KOMISI MUSYAWARAH NASIONAL IX ORARI


1.

Bahwa Musyawarah Nasional IX ORARI mengagendakan Sidang Komisi

2.

Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban Sidang Komisi, perlu menetapkan Pembentukan Komisi-Komisi Musyawarah Nasional IX ORARI tahun 2011.

Mengingat

1. 2.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI Keputusan Musyawarah Nasional VIII ORARI

Memperhatikan

1. 2.

Daftar Peserta Sidang Komisi Saran dan pendapat dari Peserta Sidang Musyawarah Nasional IX ORARI MEMUTUSKAN

Menetapkan

Keputusan Musyawarah Nasional IX ORARI Tentang Komisi Musyawarah Nasional IX ORARI

Pembentukan Komisi –

Pertama

Membentuk Komisi A yang membahas materi Organisasi, Angaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keanggotaan, dan Keuangan, dengan anggota komisi sebagaimana pada lampiran A- 1

Kedua

Membentuk Komisi B yang membahas materi Operasi dan Teknik, dengan anggota komisi sebagaimana pada lampiran A- 2

Ketiga


Wakil Ketua,

Sekretaris,





ͳͷ


KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL IX ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA Nomor : 001/TAP/MUNAS IX/2011 tentang HASIL SIDANG KOMISI “A” MUSYAWARAH NASIONAL IX ORARI Musyawarah Nasional IX ORARI Menimbang

Bahwa sebagai tindak lanjut Sidang Pleno Musyawarah Nasional IX ORARI, perlu mengeluarkan Keputusan tentang Hasil Sidang Komisi “A” Musyawarah Nasional IX ORARI

Mengingat

1. 2. 3. 4. 5.

Memperhatikan

1. 2.

Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. (lembaran Negara Republik Indonesia 1999 No. 154) Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2000 tentang Penggunaan Spectrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 33/PER/M.KOMINFO/08/2009 tentang Penyelenggaraan Amatir Radio. Keputusan Musyawarah Nasional IX ORARI Hasil Sidang Komisi “A” yang dilaporkan dan disahkan dalam Sidang Pleno Musyawarah Nasional IX ORARI Saran dan pendapat dari Peserta Sidang Musyawarah Nasional ORARI MEMUTUSKAN

Menetapkan

KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL IX ORARI TENTANG HASIL KOMISI “A” MUSYAWARAH NASIONAL IX ORARI

Pertama

Menetapkan Hasil Sidang Komisi “A” Musyawarah Nasional IX ORARI sebagaimana terlampir pada Ketetapan ini.

Kedua

Menugaskan kepada Pengurus ORARI Pusat untuk menjabarkan Hasil Sidang Komisi “A” Musyawarah Nasional IX ORARI sebagai materi penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta penyusunan Peraturan Organisasi ORARI.

Ketiga

Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2011

Ketua,

Pimpinan Sidang Munas IX ORARI Wakil Ketua,

Sekretaris,





ͳ͸


KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL IX ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA Nomor : 001/KOMISI A - MUNAS IX/2011 tentang HASIL SIDANG KOMISI “A” MUSYAWARAH NASIONAL IX ORARI Sidang Komisi A - Musyawarah Nasional IX ORARI Menimbang

Mengingat

1.

Bahwa Musyawarah Nasional IX ORARI telah membentuk Komisi “A” yang membahas materi Organisasi, Keanggotaan, dan Keuangan.

2.

Bahwa dari hasil persidangan Komisi “A” perlu menetapkan Hasil Sidang Komisi “A” Musyawarah Nasional IX ORARI

1.

Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. (lembaran Negara Republik Indonesia 1999 No. 154) Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2000 tentang Penggunaan Spectrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 33/PER/ M.KOMINFO/08/2009 tentang Penyelenggaraan Amatir Radio. Keputusan Musyawarah Nasional VIII ORARI

2. 3. 4. 5. Memperhatikan

Saran dan pendapat dari Peserta Sidang Komisi “A” Musyawarah Nasional IX ORARI MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL IX ORARI TENTANG HASIL SIDANG KOMISI “A“ MUSYAWARAH NASIONAL IX ORARI.

Pertama

Menetapkan Keputusan Sidang Komisi “A“ sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.

Kedua

Meminta Sidang Pleno Musyawarah Nasional IX ORARI, untuk mengesahkan hasil Komisi “A“ Musyawarah Nasional IX ORARI sebagai Ketetapan Musyawarah Nasional IX ORARI.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2011 Pimpinan Sidang Komisi A – Munas IX ORARI Tahun 2011

Ketua,

Wakil Ketua,

Sekretaris,

Drs.Razianova Gafoer YC4MN

H. Muh. Said Arief YC8DSR

H. Irwan ST SIP MM, YB4VN


ͳ͹


HASIL SIDANG KOMISI “A” MUSYAWARAH NASIONAL IX ORARI BIDANG: ORGANISASI, AD-ART, KEANGGOTAAN, KEUANGAN

I.

Penyempurnaan AD/ART

A. Anggaran Dasar 1. Perlu mempertegas perbedaan Tugas dan Fungsi masing-masing tingkat kepengurusan a. ORARI Pusat: sebagai pembuat kebijakan (policy) dan peraturan (regulator) tingkat Nasional b. ORARI Daerah: sebagai pembuat peraturan (regulator) tingkat Daerah dan Koordinator Kegiatan c. ORARI Lokal: sebagai pusat pelayanan dan pembinaan anggota serta Pelaksana Kegiatan. 2. Kedudukan Kepengurusan Organisasi a. ORARI Pusat: di tingkat Nasional b. ORARI Daerah: di tingkat Provinsi, minimal memiliki 3 (tiga) ORARI Lokal c. ORARI Lokal: di tingkat Kabupaten / Kota, minimal memiliki 50 (limapuluh) orang Anggota. 3. Melembagakan Pembina ORARI yang diatur sebagai berikut: a. ORARI Pusat : ex officio Presiden cq Menteri terkait (KOMINFO) b. ORARI Daerah : ex officio Gubernur / Kepala Daerah c. ORARI Lokal : ex officio Bupati / Walikota 4. Masa bakti kepengurusan diatur sebagai berikut: a. ORARI Pusat : 5 tahun b. ORARI Daerah : 5 tahun c. ORARI Lokal : 3 tahun 5. Untuk mengakomodasi keinginan adanya perwakilan dari masing-masing call-area, di tingkat pusat bisa dibentuk Koordinator Wilayah yang berfungsi membantu Ketua Umum dalam pembinaan daerah yang berada di call-area-nya. 6. Di tingkat ORARI Pusat dapat dibentuk “Dewan Pakar”. 7. Ada pembatasan untuk jabatan Ketua Umum ORARI, yaitu maksimal 2 (dua) Periode. 8. Ketua Umum ORARI memiliki hak prerogatif untuk menyusun kepengurusan (terkait tanggung jawab dan soliditas kepengurusan). 9. Jabatan rangkap untuk kepengurusan ORARI tidak diperkenankan (terkait pemberian kesempatan menjadi pengurus / kaderisasi pengurus).


ͳͺ


B. Anggaran Rumah Tangga (pasal per pasal) 1. Pada Bab I, Pasal 1 ayat 1, disesuaikan dengan tanggal Munas IX ORARI Tahun 2011. 2. Pada Bab II, Pasal 2, tentang Persyaratan ayat 1.a. Persyaratan hanya: x WNI (tanpa batasan umum) x Sertifikat Kecakapan Amatir Radio (SKAR) dan Izin Amatir Radio (IAR) 3. Pada Bab II, Pasal 4 ayat 1.f, ayat 2d, ayat 3c, memperoleh kartu tanda anggota yang ditandatangani oleh Ketua Umum ORARI (tanpa tanda tangan banding) 4. Pada Bab III tentang Organisasi dan Tata Laksana, Pasal 13, disesuaikan dengan hasil Munas IX Tentang Kepengurusan ORARI Pusat Ayat 1, untuk jumlah kepengurusan DPP ORARI Pusat sekurang-kurangnya 5 orang dan sebanyak-banyaknya 9 orang yang terdiri atas: a. Ketua merangkap anggota b. Wakil ketua merangkap anggota c. Sekretaris merangkap anggota d. Anggota-anggota 5. Pada Pasal 12, ayat 2 : jabatan rangkap internal organisasi untuk kepengurusan ORARI tidak dibenarkan 6. Pada Bab V, Ps 13 ayat 2, huruf i, Staf khusus (menggantikan istilah ‘pembantu umum’) menurut keperluan pusat, daerah dan lokal 7. Pada Pasal 14, tentang Kepengurusan DPP ORARI daerah: ayat 1, untuk jumlah kepengurusan DPP ORARI daerah sekurang-kurangnya 5 orang dan sebanyakbanyaknya 7 orang terdiri atas: a. Ketua merangkap anggota b. Wakil ketua merangkap anggota c. Sekretaris merangkap anggota d. Anggota-anggota 8. Pada Pasal 15, tentang Kepengurusan DPP ORARI Lokal, ayat 1, untuk jumlah kepengurusan DPP ORARI Lokal sekurang-kurangnya 5 orang dan sebanyak-banyaknya 7 orang terdiri atas: a. Ketua merangkap anggota b. Wakil ketua merangkap anggota c. Sekretaris merangkap anggota d. Anggota-anggota 9. Pada Bab VI, Pasal 27: “Bentuk dasar lukisan, tulisan, warna dan makna dari logo, panji, pataka dan duadja ditetapkan dengan keputusan Munas”.


ͳͻ


10. Pada Bab VIII, Ps 29, Ayat 4 Dicantumkan : “……Munas IX di Jakarta pada hari Sabtu tgl 22 Okt 2011”. 11. Pada Bab IX, Pasal 30, ayat 4, redaksi disesuaikan dengan tanggal dan tempat Munas IX 2011 II. REKOMENDASI 1. Agar besaran iuran anggota ORARI untuk ORARI Pusat dan IARU disesuaikan menjadi Rp.1.500,- per-bulan per-orang. 2. Dengan telah dimiliki Hak Cipta dan Hak Merek atas Logo ORARI, perlu dibuat aturan mengenai tata cara penggunaannya, dituangkan dalam surat keputusan Ketua Umum. 3. ORARI Pusat mempunyai tugas mengawal akan perubahan Permen 33 tahun 2009 sesuai dengan aspirasi local, daerah dan Munas (dibentuk tim khusus), antara lain meliputi halhal sebagai berikut: x Alokasi “Suffix 4 digit” x Pelaksanaan Ujian Nasional Amatir Radio (UNAR) dapat disusun dengan mempertimbangkan “privileges” masing-masing tingkatan. x pengajuan Izin Amatir Radio (IAR) dapat dilakukan secara On-Line. x Perlu pengaturan untuk pengalihan callsign yang IAR-nya sudah “kadaluwarsa”. Pengalihan callsign dapat dilakukan setelah IAR-nya kadaluwarsa selama 3 (tiga) tahun. Jakarta, 22 Oktober 2011 Pimpinan Sidang Komisi A – Munas IX ORARI Tahun 2011

Ketua,

Wakil Ketua,

Sekretaris,

Drs.Razianova Gafoer YC4MN

H. Muh. Said Arief YC8DSR

H. Irwan ST SIP MM, YB4VN


ʹͲ


KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL IX ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA Nomor : 002/TAP/MUNAS IX/2011 tentang HASIL SIDANG KOMISI “B” MUSYAWARAH NASIONAL IX ORARI Musyawarah Nasional IX ORARI Menimbang

Bahwa sebagai tindak lanjut Sidang Pleno Musyawarah Nasional IX ORARI, perlu mengeluarkan Ketetapan tentang Hasil Sidang Komisi “B” Musyawarah Nasional IX ORARI

Mengingat

1. 2. 3. 4. 5.

Memperhatikan

1. 2.

Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. (lembaran Negara Republik Indonesia 1999 No. 154) Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 33/PER/M.KOMINFO/08/2009 tentang Penyelenggaraan Amatir Radio. Keputusan Musyawarah Nasional IX ORARI Hasil Sidang Komisi “B” yang dilaporkan dan disahkan dalam Sidang Pleno Musyawarah Nasional IX ORARI Saran dan pendapat dari Peserta Sidang Musyawarah Nasional ORARI MEMUTUSKAN

Menetapkan

KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL IX ORARI TENTANG HASIL KOMISI ”B” MUSYAWARAH NASIONAL IX ORARI

Pertama

Menetapkan Hasil Sidang Komisi “B” Musyawarah Nasional IX ORARI sebagaimana terlampir pada Ketetapan ini.

Kedua

Menugaskan kepada Pengurus ORARI Pusat untuk menjabarkan Hasil Sidang Komisi “B” Musyawarah Nasional IX ORARI sebagai materi penyusunan Garis Besar Kebijakan Operasional (GBKO).

Ketiga

Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2011

Ketua,

Pimpinan Sidang Munas IX ORARI Wakil Ketua,

Sekretaris,





ʹͳ


KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL IX ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA Nomor : 001/KOMISI B - MUNAS IX/2011 tentang HASIL SIDANG KOMISI “B“ MUSYAWARAN NASIONAL IX ORARI Sidang Komisi B - Musyawarah Nasional IX ORARI Menimbang

Mengingat

1.

Bahwa Musyawarah Nasional IX ORARI telah membentuk Komisi “B” yang membahas materi Organisasi, Keanggotaan, dan Keuangan.

2.

Bahwa dari hasil persidangan Komisi “B” perlu menetapkan Hasil Sidang Komisi “B” Musyawarah Nasional IX ORARI

1.

Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. (lembaran Negara Republik Indonesia 1999 No. 154) Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2000 tentang Penggunaan Spectrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 33/PER/ M.KOMINFO/08/2009 tentang Penyelenggaraan Amatir Radio. Keputusan Musyawarah Nasional VIII ORARI

2. 3. 4. 5. Memperhatikan

Saran dan pendapat dari Peserta Sidang Komisi “B” Musyawarah Nasional IX ORARI MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN MUSYAWARAH NASIONAL IX ORARI TENTANG HASIL SIDANG KOMISI “B“ MUSYAWARAH NASIONAL IX ORARI.

Pertama

Menetapkan Keputusan Sidang Komisi “B“ sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini.

Kedua

Meminta Sidang Pleno Musyawarah Nasional IX ORARI, untuk mengesahkan hasil Komisi “B“ Musyawarah Nasional IX ORARI sebagai Ketetapan Musyawarah Nasional IX ORARI.

Ketiga

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2011

Ketua,

Pimpinan Sidang Komisi B - Munas IX ORARI Tahun 2011 Sekretaris, Wakil Ketua,

H.M. Hatta Arifin, SE YB4AR

Zainal Razak YB8BP

Samiaji YC3DXC


ʹʹ


HASIL SIDANG KOMISI “B” BIDANG OPERASI DAN TEKNIK

Garis-garis Besar Kebijaksanaan Organisasi diubah menjadi Garis-Garis Besar Kebijakan Operasi. 1. Meningkatkan kerjasama dengan instansi pemerintah dan institusi lainnya antara lain dalam hal: a. Kebencanaan (BNPB, Kemsos, Kemkes, Kemdagri, Basarnas, TNI, Polri, PMI, Gerakan Pramuka, dll) b. Pendidikan dan keterampilan (LAPAN, Kemendikbud, Kemenristek, LIPI, dll) c. DX-pedition (Kempar-Ekonomi Kreatif, Kemhan, TNI, Kem Kelautan & Perikanan, Kemhub, Kemenlu, dll) Dalam implementasinya, kerjasama tersebut perlu ditindaklanjuti dengan: - membentuk kelompok kerja bersama untuk menyusun petunjuk pelaksanaan dan teknisnya termasuk pembiayaannya, serta - sosialisasi, pembinaan dan asistensi di tingkat daerah sampai dengan tingkat lokal. 2. Mengatur dan mengawasi keberadaan unit kegiatan berdasarkan kesamaan minat (seperti yang telah ada: AMSAT-ID, CORE, Digital, DX-Pedition, Contest), termasuk pengorganisasiannya serta kegiatan lain untuk meningkatkan kemampuan anggota amatir. 3. Meningkatkan citra serta komunikasi internal dan ekternal melalui kegiatan kehumasan antara lain dengan melanjutkan penerbitan Majalah QTC yang diperluas peredarannya, dan melalui media online, serta meningkatkan hubungan baik dengan media cetak dan elektronik. 4. Mengembangkan program dan infrastruktur monitoring system serta mekanisme pembinaannya yang dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan UPT Balmon/ Loka Monitoring selaku pembina teknis. a. Dalam hal anggota ORARI yang melakukan pelanggaran, dilakukan pembinaan dalam bentuk surat teguran dari ORARI Lokal/ Daerah dengan tembusan kepada UPT Balmon/ Loka Monitoring. b. Dalam hal frekuensi yang dialokasikan kepada ORARI digunakan oleh non-anggota ORARI, maka ORARI Lokal/ Daerah menyampaikan laporan temuan kepada UPT Balmon/ Loka Monitoring untuk penindakannya. 5. Mengembangkan program dan infrastruktur “National Traffic System” melalui pelatihan/ lokakarya dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyampaian berita dalam keadaaan bencana. 6. Mengembangkan program dan mengatur pelaksanaan penerapan teknologi komunikasi digital untuk kemaslahatan masyarakat antara lain pengaturan lalu lintas, informasi kebencanaan, cuaca, dll, melalui kegiatan pelatihan dan lomba.


ʹ͵


7. Mengaktifkan kegiatan eksperimen sebagai bagian dari kegiatan club station dalam upaya peningkatan kualitas dan kemampuan anggota. 8. Mengupayakan untuk penyusunan kalender kegiatan secara nasional, yang dapat diakses (diiisi dan dilihat oleh ORARI Lokal), secara online. REKOMENDASI Merekomendasikan kepada Pemerintah untuk: 1. Melakukan standardisasi dan penertiban penjualan peralatan radio komunikasi. 2. Meningkatkan kegiatan monitoring dan penertiban penggunaan frekuensi radio. 3. Menyelenggarakan lokakarya di tingkat pusat maupun regional untuk keterpaduan gerak Satuan Reaksi Cepat – Penanggulangan Bencana (SRC-PB) Kominfo, dengan mensinergikan program CORE ORARI. 4. Memfasilitasi koordinasi operasional dan pelatihan dengan instansi terkait dan institusi lainnya yang memiliki potensi penanggulangan bencana 5. Mendukung penyelenggaraan kegiatan IOTA di pulau-pulau terdepan dalam upaya menjaga keutuhan NKRI. 6. Mendukung pelaksanaan kerjasama LAPAN dan ORARI dalam pembuatan dan peluncuran Satelit LAPAN-ORARI pada tahun 2012. 7. Mendukung ORARI untuk berperan aktif dalam forum internasional di antaranya dengan menghadiri: IARU Conference Regional III tahun 2012 dengan misi agar Indonesia dapat menjadi tuan rumah IARU Conference 2015; serta menghadiri Dayton Hamvention; DARC Hamfest, Frankfurt; dan Tokyo Ham-Fair. 8. Menyelesaikan pembuatan reciprocal agreement dengan Jepang, serta membuka pembicaraan untuk pembuatan reciprocal agreement dengan negara-negara sahabat, utamanya negara di kawasan ASEAN.

Jakarta, 21 Oktober 2011 Pimpinan Sidang Komisi B - Munas IX ORARI Tahun 2011 Sekretaris, Wakil Ketua, Ketua,

H.M. Hatta Arifin, SE YB4AR

Zainal Razak YB8BP

Samiaji YC3DXC


ʹͶ


KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL IX ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA Nomor : 003/TAP/MUNAS IX/2011 tentang PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS DAN PENASIHAT ORARI PUSAT MASA BAKTI 2011 - 2016 MUSYAWARAH NASIONAL IX ORARI Menimbang

Bahwa sebagai tindak lanjut Pemilihan Dewan Pengawas dan Penasihat ORARI Pusat pada Musyawarah Nasional IX ORARI, perlu mengeluarkan Ketetapan tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Penasihat ORARI Pusat Masa Bakti 2011-2016

Mengingat

1. 2.

Memperhatikan

Hasil Pemilihan Dewan Pengawas dan Penasihat ORARI Pusat Masa Bakti 2011-2016



KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL IX ORARI TENTANG PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS DAN PENASIHAT ORARI PUSAT MASA BAKTI 2011 – 2016

Pertama

Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini untuk memangku jabatan sebagai Dewan Pengawas dan Penasihat ORARI Pusat masa Bakti 2011 – 2016 1 H. Abidin, HH, YB7LSB Ketua merangkap Anggota 2. Hadiono Badjuri,YBØTZ Sekretaris merangkap Anggota 3. Bambang Soetrisno, YBØKO Wakil Sekretaris merangkap Anggota Anggota 4. Ir. H. Maharyanto, YB3BM Anggota 5. H.M. Sofyan Patadjai, YB8KHR Anggota 6. Helmy Mahmud, YB4VX Anggota 7. Sutarman, YB4MTN Anggota 8. Mahfud Alaidin, YB6CA Anggota 9. H. Alimudin, YC4KTE

Kedua

Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2011 Pimpinan Sidang Munas IX ORARI Ketua,

Wakil Ketua,

Sekretaris,





ʹͷ


KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL IX ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA Nomor : 004/TAP/MUNAS IX/2011 tentang PENGANGKATAN KETUA UMUM ORARI MASA BAKTI 2011 - 2016


Bahwa sebagai tindak lanjut pemilihan Ketua Umum pada Musyawarah Nasional IX ORARI, perlu mengeluarkan Ketetapan tentang Pengangkatan Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2011-2016

Mengingat

1. 2.

Memperhatikan


Hasil Pemilihan Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2011-2016 MEMUTUSKAN

Menetapkan

KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL IX ORARI TENTANG PENGANGKATAN KETUA UMUM ORARI MASA BAKTI 2011 – 2016

Pertama

Mengangkat Saudara Sutiyoso YBØST sebagai Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2011-2016

Kedua

Menugaskan Ketua Umum ORARI Masa Bakti 2011-2016 untuk membentuk Pengurus ORARI Pusat Masa Bakti 2011-2016 dalam waktu selambatlambatnya 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak ditetapkannya Ketetapan ini.

Ketiga

Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Oktober 2011 Pimpinan Sidang Munas IX ORARI Ketua,

Wakil Ketua,

Sekretaris,





ʹ͸


ANGGARAN DASAR ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

MUKADIMAH Bahwa sesungguhnya Kegiatan Amatir Radio merupakan penyaluran bakat yang penuh manfaat sehingga telah mendapatkan tempat dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dengan demikian Kegiatan Amatir Radio merupakan sumbangan dalam rangka pencapaian cita cita Nasional seperti yang terkandung dalam Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945. Dengan adanya Peraturan dan Perundang-undangan Pemerintah Republik Indonesia tentang Amatir Radio yang telah memberikan tempat serta hak hidup kepada Amatir Radio Indonesia dalam melaksanakan kegiatannya, maka para Amatir Radio Indonesia merasa berbahagia dan penuh harapan akan hari depan yang cerah. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh keinginan luhur untuk berbakti kepada bangsa dan negara demi pengembangan dan pembangunan, maka atas dasar Peraturan dan Perundangundangan Pemerintah Republik Indonesia berdirilah wadah tunggal Amatir Radio. Kemudian daripada itu untuk mewujudkan tujuan Organisasi Amatir Radio Indonesia dengan cara menumbuhkan kesadaran akan kewajiban dan rasa tanggung jawab Amatir Radio, melindungi dan memperjuangkan hak serta kepentingan segenap Amatir Radio, mencerdaskan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, memelihara persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara, serta menjalin persaudaraan dengan Bangsa lain di seluruh dunia. Dengan dilandasi Jiwa Perwira, Setia, Progresif, Ramah-Tamah, Jiwa Seimbang dan Patriot, maka disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Amatir Radio Indonesia sebagai berikut : BAB I NAMA, TEMPAT, WAKTU DAN SIFAT Pasal 1 NAMA Organisasi ini bernama Organisasi Amatir Radio Indonesia yang selanjutnya disebut dengan ORARI. Pasal 2 TEMPAT KEDUDUKAN ORARI berpusat di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mempunyai kegiatan di seluruh wilayah Indonesia. Pasal 3 WAKTU ORARI dibentuk pada tanggal sembilan bulan Juli, tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan di Jakarta. Pasal 4 SIFAT ORARI adalah Organisasi tunggal bagi segenap Amatir Radio di Indonesia, bersifat mandiri dan non politik


ʹ͹


BAB II AZAS DAN TUJUAN Pasal 5 AZAS ORARI berazaskan Pancasila dan menjunjung tinggi Kode Etik Amatir Radio.

Pasal 6 TUJUAN ORARI bertujuan mewujudkan Amatir Radio Indonesia yang berpengetahuan dan trampil dibidang komunikasi radio dan teknik elektronika radio untuk diabdikan bagi kepentingan Bangsa dan Negara BAB III FUNGSI DAN KEGIATAN Pasal 7 FUNGSI Untuk mencapai tujuan Organisasi, ORARI berfungsi sebagai : (1) Sarana pembinaan Amatir Radio Indonesia. (2) Memelihara kemurnian amatirisme radio sesuai Kode Etik Amatir Radio (3) Sarana untuk memperjuangkan hak-hak Amatir radio di forum nasional dan bersama Amatir Radio dunia memperjuangkan hak-hak Amatir Radio di forum internasional. (4) Cadangan nasional di bidang komunikasi radio. (5) Sarana dukungan komunikasi radio dalam kegiatan yang bersifat kemanusiaan dan kemasyarakatan. (6) Mitra Pemerintah dalam kegiatan pengawasan penggunaan gelombang radio serta pemilikan dan penggunaan perangkat komunikasi radio. Pasal 8 KEGIATAN Untuk menjalankan fungsinya, ORARI melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : (1) Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan anggota serta membimbing peminatnya dalam bidang teknik elektronika dan komunikasi radio. (2) Melindungi kepentingan dan memperjuangkan hak – hak Amatir Radio. (3) Menanamkan kesadaran dan kewajiban serta tanggung jawab anggota sebagai Amatir Radio terhadap Bangsa, Negara dan Organisasi. (4) Melaksanakan dukungan komunikasi radio dan penyampaian berita pada saat terjadi marabahaya, bencana alam dan penyelamatan jiwa manusia dan harta benda. (5) Melaksanakan dukungan komunikasi radio dan penyampaian berita sebagai komunikasi cadangan nasional (6) Menyelenggarakan kegiatan monitoring dan observasi dalam pengamanan pemakaian gelombang radio. (7) Membantu Pemerintah dalam rangka mendeteksi pelanggaran terhadap penggunaan dan pemilikan perangkat komunikasi radio.


ʹͺ


BAB IV KEANGGOTAAN Pasal 9 DASAR Berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan Pemerintah Republik Indonesia, maka setiap Amatir Radio yang melakukan kegiatannya di wilayah Indonesia, wajib bergabung dalam ORARI. Pasal 10 STATUS ANGGOTA Keanggotaan dalam ORARI terdiri dari : (1) Anggota Biasa, ialah setiap Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi anggota (2) Anggota Luar Biasa, ialah setiap Warga Negara Asing yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi anggota luar biasa. (3) Anggota Kehormatan, ialah setiap orang yang karena jasa-jasanya terhadap ORARI dapat diangkat menjadi anggota kehormatan. Pasal 11 KEWAJIBAN DAN HAK Kewajiban dan Hak anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ORARI. BAB V ORGANISASI DAN TATALAKSANA Pasal 12 ORGANISASI (1) ORARI tersusun atas tingkatan Organisasi sebagai berikut a. b. c.

ORARI Pusat. ORARI Daerah. ORARI Lokal.

(2) Pembina di masing-masing tingkatan:

d. ORARI Pusat e. ORARI Daerah f. ORARI Lokal

: ex officio Presiden cq Menteri terkait : ex officio Gubernur / Kepala Daerah : ex officio Bupati / Walikota

(3) Kepengurusan ORARI terdiri dari : a b.

Dewan Pengawas dan Penasihat Pengurus ORARI. Pasal 13 KEPENGURUSAN ORARI PUSAT

(1) DPP ORARI Pusat terdiri atas sekurang-kurangnya 5 (lima) orang sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang terdiri atas : a. b. c. d.

Ketua merangkap Anggota. Wakil Ketua merangkap Anggota. Sekretaris merangkap Anggota. Anggota-anggota.


ʹͻ


(2) Pengurus ORARI Pusat terdiri atas : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.

Ketua Umum. Wakil Ketua Umum. Ketua Bidang Organisasi. Ketua Bidang Operasi dan Teknik. Sekretaris Jenderal. Wakil Sekretaris Jenderal. Bendahara Umum. Wakil Bendahara Umum. Koordinator Wilayah menurut keperluan. Staf khusus menurut keperluan. Dewan Pakar menurut keperluan.

PASAL 14 KEPENGURUSAN ORARI DAERAH (1) DPP ORARI Daerah sekurang - kurangnya 5 (lima) orang, sebanyak - banyaknya 7 (tujuh) orang terdiri atas : a. b. d.

Ketua merangkap Anggota. Wakil Ketua merangkap Anggota. Anggota-anggota.

(2) Pengurus ORARI Daerah terdiri atas : a. Ketua. b. Wakil Ketua. c. Ketua Bidang Organisasi. d. Ketua Bidang Operasi dan Teknik. e. Sekretaris. f. Wakil Sekretaris. g. Bendahara. h. Wakil Bendahara. i. Ketua Bagian Keanggotaan. j. Ketua Bagian Pendidikan. k. Ketua Bagian Operasi. l. Ketua Bagian Teknik. m. Koordinator - koordinator wilayah menurut keperluan. n. Staf khusus menurut keperluan. PASAL 15 KEPENGURUSAN ORARI LOKAL (1) DPP ORARI Lokal sekurang - kurangnya 5 (lima) orang, sebanyak - banyaknya 7 (tujuh) orang terdiri dari : a. b. c. d.

Ketua merangkap Anggota. Wakil Ketua merangkap Anggota. Sekretaris merangkap Anggota. Anggota-anggota.


͵Ͳ


(2) Pengurus ORARI Lokal terdiri atas : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o.

Ketua. Wakil Ketua. Ketua Bidang Organisasi. Ketua Bidang Operasi dan Teknik. Sekretaris. Wakil Sekretaris. Bendahara. Wakil Bendahara. Ketua Bagian Keanggotaan. Ketua Bagian Pendidikan. Ketua Bagian Operasi. Ketua Bagian Teknik. Ketua Seksi menurut keperluan. Perwakilan - perwakilan menurut keperluan. Staf khusus menurut keperluan. Pasal 16 TATALAKSANA

Tatalaksana ORARI dilakukan melalui : a. b. c. d.

Wewenang dan Tanggung Jawab Kepengurusan ORARI Musyawarah Musyawarah Luar Biasa Rapat. PASAL 17 WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB KEPENGURUSAN ORARI

(1) DPP ORARI Pusat/ORARI Daerah/ORARI Lokal mempunyai kewenangan melaksanakan fungsi pengawasan dan memberi nasihat baik diminta atau tidak kepada Pengurus ORARI sesuai tingkatnya. (2) Pengurus ORARI Pusat/ORARI Daerah/ORARI Lokal mempunyai wewenang dan kewajiban untuk melaksanakan hal - hal sebagai berikut : a.

Pusat :

sebagai pembuat kebijakan (policy) dan peraturan (regulator) tingkat Nasional, ORARI Pusat mempunyai wewenang untuk membuat kebijakan dan peraturan - peraturan yang sejalan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku bagi Amatir Radio dan mengeluarkan instruksi – instruksi. b.

Daerah :

sebagai pembuat peraturan (regulator) tingkat Daerah dan Koordinator Kegiatan, ORARI Daerah mempunyai wewenang untuk membuat peraturan – peraturan dan instruksi yang sejalan dengan peraturan dan instruksi yang dikeluarkan oleh ORARI Pusat, dan mengkoordinasikan kegiatan ORARI Lokal di wilayahnya c.

Lokal :

sebagai pusat pelayanan dan pembinaan anggota serta pelaksana kegiatan, ORARI Lokal mempunyai wewenang untuk membuat peraturan - peraturan dan instruksi yang sejalan dengan peraturan dan instruksi yang dikeluarkan oleh ORARI Pusat dan ORARI Daerah, dan melaksanakan kegiatan, pelayanan dan pembinaan bagi anggota di lokalnya.


͵ͳ


Pasal 18 MUSYAWARAH Musyawarah ORARI dilaksanakan untuk tiap tingkat Organisasi sebagai berikut : a.

Musyawarah Nasional ORARI untuk tingkat Pusat selanjutnya disebut Munas.

b.

Musyawarah Daerah ORARI untuk tingkat Daerah selanjutnya disebut Musda.

c.

Musyawarah Lokal ORARI untuk tingkat Lokal selanjutnya disebut Muslok.

Pasal 19 KEWAJIBAN DAN HAK MUSYAWARAH (1). Musyawarah Nasional : a. b. c. d. e. f. g.

Munas merupakan forum tertinggi dalam ORARI yang bersidang satu kali dalam lima tahun. Munas meminta Pertanggungjawaban Ketua Umum ORARI yang dibantu oleh Pengurus ORARI Pusat lainnya. Munas meminta Laporan Dewan Pengawas dan Penasihat ORARI Pusat. Munas menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI. Munas menetapkan Garis - garis Besar Kebijakan Operasi Munas memilih dan mengangkat DPP ORARI Pusat. Munas memilih dan mengangkat Ketua Umum ORARI.

(2). Musyawarah Daerah : a.

Musda merupakan forum tertinggi di tingkat daerah yang bersidang satu kali dalam lima tahun.

b.

Musda meminta Pertanggungjawaban Ketua ORARI Daerah yang dibantu oleh Pengurus ORARI Daerah lainnya.

c.

Musda meminta Laporan DPP ORARI Daerah.

d.

Musda menetapkan Kebijaksanaan Umum ORARI Daerah berdasarkan Rencana dan Program Induk ORARI Pusat.

e.

Musda memilih dan mengangkat DPP ORARI Daerah.

f.

Musda memilih dan mengangkat Ketua ORARI Daerah.

(3). Musyawarah Lokal : a. Muslok merupakan forum tertinggi di tingkat Lokal yang bersidang satu kali dalam tiga tahun. b. Muslok meminta Pertanggungjawaban Ketua ORARI Lokal yang dibantu oleh Pengurus ORARI Lokal lainnya. c. Muslok meminta Laporan DPP ORARI Lokal. d. Muslok menetapkan Kebijaksanaan ORARI Lokal berdasarkan Rencana Kerja dan Program Kerja ORARI Daerah. e. Muslok memilih dan mengangkat DPP ORARI Lokal. f.

Muslok memilih dan mengangkat Ketua ORARI Lokal.


͵ʹ


Pasal 20 MUSYAWARAH LUAR BIASA (1) Munas Luar Biasa ORARI yang selanjutnya disebut Munaslub dapat diadakan setiap waktu atas usul sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah ORARI Daerah melalui DPP ORARI Pusat serta dihadiri dan disetujui oleh sekurang - kurangnya 2/3 dari jumlah ORARI Daerah. Pengurus ORARI Pusat wajib melaksanakan Munas Luar Biasa selambat-lambatnya 90 hari terhitung tanggal ditetapkan persetujuan dari DPP ORARI Pusat. (2) Musda Luar Biasa ORARI yang selanjutnya disebut Musdalub dapat diadakan setiap waktu atas usul sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah ORARI Lokal melalui Pengurus ORARI Pusat serta dihadiri dan disetujui oleh sekurang - kurangnya 2/3 dari jumlah ORARI Lokal. Pengurus ORARI Daerah wajib melaksanakan Musda Luar Biasa selambat-lambatnya 90 hari terhitung tanggal ditetapkan persetujuan dari Ketua Umum ORARI. (3) Muslok Luar Biasa ORARI yang selanjutnya disebut Musloklub dapat diadakan setiap waktu atas usul separuh dari jumlah anggota ORARI lokal ditambah 1 anggota melalui Pengurus ORARI Daerah serta dihadiri dan disetujui oleh sekurang - kurangnya separuh ditambah 1 orang dari jumlah Anggota ORARI Lokal. Pengurus ORARI Lokal wajib melaksanakan Muslok Luar Biasa selambat-lambatnya 90 hari terhitung tanggal ditetapkan persetujuan dari Ketua ORARI Daerah. Pasal 21 MUSYAWARAH NASIONAL KHUSUS (1) Musyawarah Nasional khusus disingkat MUNASSUS adalah Munas yang diselenggarakan karena adanya amanat Munas dengan alasan khusus guna perubahan dan penggantian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. (2) Munassus dianggap syah apabila dihadiri oleh kepengurusan ORARI Pusat, dan minimal 2/3 dari jumlah ORARI Daerah.

Pasal 22 RAPAT KERJA (1) Rapat Kerja Nasional yang selanjutnya disebut Rakernas diadakan sedikitnya satu kali selama masa kepengurusan dan diselenggarakan oleh Pengurus ORARI Pusat dan dihadiri oleh : a. b.

DPP dan Pengurus ORARI Pusat DPP dan Pengurus ORARI Daerah.

(2) Rapat Kerja ORARI Daerah yang selanjutnya disebut Rakerda diadakan sedikitnya satu kali selama masa kepengurusan diselenggarakan oleh Pengurus ORARI Daerah dan dihadiri oleh: a. b.

DPP dan Pengurus ORARI Daerah DPP dan Pengurus ORARI Lokal.

(3) Rapat Kerja ORARI Lokal yang selanjutnya disebut Rakerlok diadakan sedikitnya satu kali selama masa kepengurusan dan diselenggarakan oleh Pengurus ORARI Lokal dan dihadiri oleh : a. b.

DPP dan Pengurus ORARI Lokal Anggota ORARI Lokal.


͵͵


Pasal 23 TUGAS DAN WEWENANG RAPAT KERJA (1) Rakernas mempunyai tugas dan wewenang : a.

Mengidentifikasi permasalahan yang harus dibahas berdasarkan Laporan Pengurus ORARI Pusat dan Pengurus ORARI Daerah.

b.

Merumuskan pemecahan masalah dalam menghadapi perkembangan baru,serta menyusun rencana strategi dengan menetapkan tolok ukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan

c.

Meningkatkan hubungan timbal balik antara Kepengurusan ORARI Pusat dengan Kepengurusan ORARI Daerah dalam melaksanakan Keputusan Munas.

(2) Rakerda mempunyai tugas dan wewenang : a.

Mengidentifikasi permasalahan yang harus dibahas berdasarkan Laporan Pengurus ORARI Daerah dan Pengurus ORARI Lokal.

b.

Merumuskan pemecahan masalah dalam menghadapi perkembangan baru,serta menyusun rencana strategi dengan menetapkan tolok ukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan

c.

Meningkatkan hubungan timbal balik antara Kepengurusan ORARI Daerah dengan Kepengurusan ORARI Lokal dalam melaksanakan Keputusan Munas dan Musda.

(3) Rakerlok mempunyai tugas dan wewenang : a.

Mengidentifikasi permasalahan yang harus dibahas berdasarkan Laporan Pengurus ORARI Lokal dan masukan Anggota ORARI Lokal.

b.

Merumuskan pemecahan masalah dalam menghadapi perkembangan baru, serta menyusun rencana strategie dengan menetapkan tolok ukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan

c.

Meningkatkan hubungan timbal balik antara Kepengurusan ORARI Lokal dengan Anggota ORARI Lokal dalam melaksanakan Keputusan Munas, Musda dan Muslok.

Pasal 24 RAPAT KEPENGURUSAN Rapat DPP, Rapat Pengurus, Rapat DPP bersama Pengurus dapat di adakan sewaktu-waktu secara berkala. BAB VI KEUANGAN Pasal 25 SUMBER KEUANGAN Keuangan ORARI diperoleh dari sumber - sumber sebagai berikut : a. Iuran Anggota. b. Sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat. c. Usaha-usaha lain yang sah. Pasal 26 ANGGARAN KEUANGAN Anggaran Keuangan ORARI direncanakan dan diperhitungkan untuk tiap tahun, sedangkan pengaturannya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.


͵Ͷ


Pasal 27 PERTANGGUNGJAWABAN KEKAYAAN Pertanggungjawaban kekayaan ORARI Pusat, ORARI Daerah dan ORARI Lokal diberikan pada Munas, Musda dan Muslok. BAB VII LAMBANG, HYMNE, MARS DAN ATRIBUT ORGANISASI Pasal 28 LAMBANG, HYMNE, MARS DAN ATRIBUT ORGANISASI Lambang, Hymne, Mars dan Atribut lainnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB VIII PEMBUBARAN Pasal 29 PEMBUBARAN ORARI hanya dapat dibubarkan berdasarkan Keputusan Munas yang diselenggarakan khusus untuk itu. BAB IX PENUTUP Pasal 30 PENUTUP (1) Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal disahkan dan hanya dapat diubah oleh Munas atau Munassus. (2) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, dan pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini. (3) Dengan berlakunya Anggaran Dasar ini, maka Anggaran Dasar yang ada dan berlaku sebelum Anggaran Dasar ini, dinyatakan tidak berlaku, dan segala sesuatu yang bertentangan dengan Anggaran Dasar ini akan diatur kembali dan disesuaikan dalam waktu yang sesingkat - singkatnya. (4) Anggaran Dasar ini disahkan oleh Musyawarah Nasional IX ORARI di Jakarta pada hari Sabtu tanggal Dua puluh dua Oktober Dua ribu sebelas


͵ͷ


ANGGARAN RUMAH TANGGA ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA

BAB I UMUM Pasal 1 (1) Anggaran Rumah Tangga ini disusun berdasarkan Anggaran Dasar ORARI yang telah disahkan dalam Musyawarah Nasional IX ORARI tahun 2011 (2) Anggaran Rumah Tangga ini merupakan penjabaran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ORARI. BAB II KEANGGOTAAN Pasal 2 PERSYARATAN (1). Persyaratan menjadi Anggota Biasa : a.

Warga Negara Indonesia

b.

Memiliki Sertifikat Kecakapan Amatir Radio (SKAR) atau Sertifikat Operator Radio yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau IAR dari negara lain yang masih berlaku dan akan mengalihkannya ke Indonesia

c.

Memenuhi Ketentuan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Organisasi.

d.

Bersedia mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan Organisasi.

e.

Mengajukan permohonan dan disetujui.

(2). Persyaratan menjadi Anggota Luar Biasa : a.

Warga Negara Asing yang telah memiliki Ijin Amatir Radio yang berasal dari Negara-negara yang telah memiliki Perjanjian timbal balik dengan Negara Republik Indonesia.

b.

Memenuhi Ketentuan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Organisasi.

c.

Bersedia mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan Organisasi.

d.

Mengajukan permohonan dan disetujui.

(3). Persyaratan menjadi Anggota Kehormatan, : a.

Warga Negara Indonesia yang berusia sedikitnya 30 tahun

b.

Telah memberikan kontribusi yang luar biasa, bagi pembinaan dan perkembangan ORARI dan Amatir Radio Indonesia.

c.

Bersedia diusulkan menjadi Anggota Kehormatan dan bersedia mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan Organisasi.

(4). Anggota Luar Biasa, Anggota Kehormatan, diangkat dengan Surat Keputusan Ketua Umum ORARI atas usul Ketua ORARI Daerah.


͵͸


Pasal 3 KEWAJIBAN (1). Anggota Biasa berkewajiban : a.

Mentaati Peraturan dan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku bagi Kegiatan Amatir Radio, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan - peraturan Organisasi.

b . Membayar iuran wajib dan iuran yang ditentukan atas kebijaksanaan Pengurus ORARI Daerah/Lokal. c.

Menghadiri Muslok dan undangan rapat.

d.

Melaksanakan segala Keputusan yang telah diambil dalam Munas/Musda/Muslok.

e.

Memelihara, memajukan dan mengembangkan Kegiatan Amatir Radio di Indonesia.

f.

Memelihara dan menjaga nama baik Organisasi.

(2). Anggota Luar Biasa berkewajiban : a.


b . Membayar Iuran wajib dan iuran yang ditentukan atas kebijaksanaan Pengurus ORARI Daerah/Lokal. c.

Menghadiri undangan rapat.

d.

Melaksanakan segala Keputusan - keputusan yang telah diambil dalam Munas/Musda/ Muslok.

e.


f.

Memelihara dan menjaga nama baik Organisasi.

(3). Anggota Kehormatan berkewajiban : a.


b . Membayar Iuran wajib dan iuran yang ditentukan atas kebijaksanaan Pengurus ORARI Daerah/Lokal. c.

Menghadiri undangan rapat.

d.

Melaksanakan segala Keputusan - keputusan yang telah diambil dalam Munas/Musda/ Muslok.

e.


f.

Memelihara dan menjaga nama baik Organisasi. Pasal 4 HAK

(1). Anggota Biasa berhak : a. b. c. d.

Berbicara dalam Muslok dan rapat-rapat lain yang dilaksanakan oleh Lokal. Memberikan suara dalam Muslok dan rapat-rapat lain yang dilaksanakan oleh Lokal. Memilih dan dipilih sebagai anggota kepengurusan. Membela diri.


͵͹


e.

Mendapatkan perlindungan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku bagi Kegiatan Amatir Radio, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan – peraturan Organisasi.

f.

Mendapatkan Kartu Tanda Anggota yang ditandatangani oleh Ketua Umum ORARI

g.

Mendapatkan pelayanan administrasi.

(2). Anggota Luar Biasa berhak : a.

Berbicara dalam Muslok dan rapat-rapat lain yang dilaksanakan oleh Lokal.

b.

Membela diri.

c.


d. Mendapatkan Kartu Tanda Anggota yang ditandatangani oleh Ketua Umum e.


(3). Anggota Kehormatan berhak : a.

Berbicara dalam Muslok dan rapat-rapat lain yang dilaksanakan oleh Lokal.

b.


c. Mendapatkan Kartu Tanda Anggota yang ditandatangani oleh Ketua Umum d.


Pasal 5 PERPINDAHAN ANGGOTA (1). Seorang anggota yang bermaksud untuk pindah domisili ke Daerah lain diwajibkan : a.

Mengajukan permohonan pindah kepada Pengurus ORARI Daerah asalnya dengan tembusan ke ORARI Pusat, dengan melampirkan surat pengantar dari ORARI Lokal asalnya.

b.

Membawa surat pengantar dari Pengurus ORARI Daerah asalnya yang ditujukan kepada Pengurus ORARI Daerah yang baru tersebut dengan melampirkan berkas - berkas Amatir Radio yang dimiliki.

(2). Seorang anggota yang bermaksud untuk pindah domisili ke Lokal lain dalam satu Daerah, diwajibkan: a.

Mengajukan permohonan pindah kepada Pengurus Lokal asalnya dengan tembusan ke ORARI Daerah.

b.

Membawa surat pengantar dari Pengurus ORARI Lokal asalnya yang ditujukan kepada Pengurus ORARI Lokal yang baru tersebut dengan melampirkan berkas - berkas Amatir Radio yang dimiliki.

(3) Seorang anggota yang bermaksud untuk pindah alamat dalam satu Lokal, diwajibkan memberitahukan perpindahannya kepada Pengurus Lokal dengan tembusan ke ORARI Daerah. (4). Dalam hal perpindahan anggota tersebut di atas, Pengurus ORARI Daerah wajib dalam waktu singkat menyelesaikan administrasi dengan instansi setempat yang berwenang.


͵ͺ


Pasal 6 PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN Anggota Biasa, Luar Biasa dan Kehormatan akan kehilangan keanggotaannya apabila: a. b. c. d. e. f. g. h.

Mengundurkan diri. Bukan Warga Negara Indonesia lagi. Anggota Luar Biasa yang tidak lagi berdomisili di Republik Indonesia. Tidak membayar iuran atau Ijin Amatir Radio yang bersangkutan telah kadaluarsa sesuai Peraturan Pemerintah. Diberhentikan. Meninggal dunia. Terkena sanksi pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota. Pasal 7 SANKSI TERHADAP ANGGOTA

(1). Anggota yang melalaikan kewajiban seperti pada pasal 3 Anggaran Rumah Tangga ini, atau melakukan tindakan yang merugikan Organisasi atau mencemarkan nama baik Organisasi dapat dikenakan sanksi - sanksi sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan berupa: a. b. c.

Peringatan tertulis. Pemberhentian sementara. Pemberhentian.

(2). Pemberian sanksi peringatan tertulis merupakan wewenang Ketua Umum, Ketua ORARI Daerah atau Ketua ORARI Lokal. (3) Pemberian sanksi pemberhentian sementara merupakan wewenang Ketua Umum dan atau Ketua ORARI Daerah. (4) Pemberian sanksi pemberhentian merupakan wewenang Ketua Umum atas usul Ketua ORARI Daerah. (5) Pemberian sanksi pemberhentian sementara dan pemberhentian dapat diberikan setelah yang bersangkutan mendapat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan. (6) Anggota yang dikenakan sanksi berhak membela diri dan dapat naik banding secara berturut-turut kepada DPP yang tingkatnya lebih tinggi. (7). Tatacara rehabilitasi keanggotaan : a.

Rehabilitasi keanggotaan yang dikenakan sanksi pemberhentian sementara, merupakan wewenang Ketua Umum ORARI dan atau Ketua ORARI Daerah.

b.

Rehabilitasi keanggotaan yang dikenakan sanksi pemberhentian dilakukan oleh Ketua Umum ORARI.


͵ͻ


BAB III ORGANISASI Pasal 8 PEMBENTUKAN ORGANISASI (1). Pembentukan ORARI Lokal maupun ORARI Daerah didasarkan pada pertimbangan kemampuan organisasi yang bersangkutan dalam melaksanakan fungsi dan kegiatan, jumlah anggota serta pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya organisasi. (2) Pembentukan ORARI Lokal : a.

Organisasi Lokal dapat dibentuk pada setiap Kabupaten/Kota dengan jumlah anggota minimal 50 (lima puluh) orang

b.

Nama Organisasi adalah ORARI Lokal dengan nama tempat/Lokal.

c.

Pembentukan ORARI Lokal baru ditetapkan oleh Ketua ORARI Daerah dan dilaporkan kepada Ketua Umum ORARI.

(3). Pembentukan Organisasi Daerah : a.

Organisasi Daerah dapat dibentuk pada tiap Propinsi apabila pada provinsi tersebut telah berdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) Organisasi Lokal.

b.

Nama Organisasi adalah ORARI Daerah dengan nama Daerah.

c.

Pembentukan ORARI Daerah baru ditetapkan oleh Ketua Umum ORARI. Pasal 9 PEMBEKUAN ORGANISASI

(1) Ketua ORARI Daerah mempunyai wewenang membekukan ORARI Lokal dengan ketentuan a.

Apabila jumlah anggota yang berada pada lokal tersebut tidak mencapai jumlah minimal sebagaimana tersebut pasal 8 ayat 2 butir a, atau apabila Kepengurusan ORARI Lokal tidak melaksanakan fungsi dan kegiatan organisasi dan atau memberikan pelayanan secara rutin terhadap anggota dan atau Apabila Kepengurusan ORARI Lokal tidak melaksanakan aktifitas Organisasi seperti Muslok, Rapat Kerja ORARI Lokal, Rapat Pengurus atau tidak melaksanakan Instruksi Organisasi tingkat atasnya, atau apabila Kepengurusan ORARI Lokal tidak mengikuti/menghadiri undangan acara-acara resmi ORARI Daerah selama 5 (lima) kali berturut-turut dengan tanpa alasan.

b.

Keputusan Pembekuan ORARI Lokal dapat diberikan setelah Pengurus ORARI Daerah memberikan teguran/peringatan 3 (tiga) kali berturut-turut dalam waktu 6 (enam) bulan.

c.

Keputusan Pembekuan ORARI Lokal harus diikuti dengan pengaturan pelimpahan anggota dan asset ORARI Lokal yang di bekukan.

(2) Ketua Umum ORARI mempunyai wewenang membekukan ORARI Daerah dengan ketentuan: a.

Apabila jumlah ORARI Lokal yang berada pada Daerah tersebut tidak mencapai jumlah minimal sebagaimana tersebut pasal 8 ayat (2) butir a dan Pasal 8 ayat (3) butir a, atau Apabila Kepengurusan ORARI Daerah tidak melaksanakan fungsi dan kegiatan organisasi dan atau memberikan pelayanan secara rutin terhadap anggota dan atau Apabila Kepengurusan ORARI Daerah tidak melaksanakan aktivitas Organisasi seperti Musda, Rapat Kerja ORARI Daerah, Rapat Pengurus atau tidak melaksanakan Instruksi ORARI Pusat, atau apabila Kepengurusan ORARI Daerah tidak mengikuti/menghadiri undangan acara-acara resmi ORARI Pusat selama 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tanpa alasan.


ͶͲ


b.

Keputusan Pembekuan ORARI Daerah dapat diberikan setelah Ketua Umum memberikan teguran/peringatan 3 (tiga) kali berturut-turut dalam waktu 6 (enam) bulan.

c.

Keputusan Pembekuan ORARI Daerah harus diikuti dengan pengaturan pelimpahan anggota dan asset ORARI Daerah yang di bekukan.

Pasal 10 PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN (1). Dewan Pengawas dan Penasihat (DPP), Ketua Umum, diangkat oleh Munas, sedangkan Wakil Ketua Umum, Ketua Bidang Organisasi, Ketua Bidang Operasi dan Teknik, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil Bendahara Umum, diangkat dengan hak prerogatif Ketua Umum yang pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah Munas, dan Kelengkapan Pengurus ORARI Pusat yang lainnya diangkat oleh Ketua Umum ORARI yang pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah Munas serta masa bakti DPP dan Pengurus ORARI Pusat ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. (2) Dewan Pengawas dan Penasihat (DPP), Ketua ORARI Daerah diangkat oleh Musda, sedangkan Wakil Ketua, Ketua Bidang Organisasi, Ketua Bidang Operasi dan Teknik, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara ORARI Daerah, diangkat dengan hak prerogatif Ketua ORARI Daerah yang pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah Musda, dan Kelengkapan Pengurus ORARI Daerah yang lainnya diangkat oleh Ketua ORARI Daerah yang pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah Musda serta masa bakti DPP dan Pengurus ORARI Daerah ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. (3) Dewan Pengawas dan Penasihat (DPP), Ketua ORARI Lokal diangkat oleh Muslok, sedangkan Wakil Ketua, Ketua Bidang Organisasi, Ketua Bidang Operasi dan Teknik, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara ORARI Lokal, diangkat dengan hak prerogatif Ketua ORARI Lokal yang pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah Muslok, dan Kelengkapan Pengurus ORARI Lokal yang lainnya diangkat oleh Ketua ORARI Lokal yang pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah Muslok serta masa bakti DPP dan Pengurus ORARI Lokal ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. (4) Susunan Pengurus lengkap dilaporkan secara berjenjang kepada Pengurus ORARI Pusat.

Pasal 11 PENGUKUHAN KEPENGURUSAN (1) DPP dan Ketua Umum hasil Munas dikukuhkan oleh Pimpinan Sidang Munas. (2) Kepengurusan ORARI Daerah hasil Musda dikukuhkan oleh Ketua Umum ORARI sedangkan Kepengurusan ORARI Lokal hasil Muslok dikukuhkan oleh Ketua ORARI Daerah. (3) Pengukuhan kepengurusan ORARI Daerah /Lokal dituangkan dalam surat keputusan Ketua Umum ORARI/Ketua ORARI Daerah dan dilakukan dalam suatu acara yang dimaksudkan untuk itu. (4) Pengukuhan kepengurusan sebagaimana tersebut ayat (1), merupakan konsekuensi hubungan jenjang organisasi karenanya bersifat menguatkan atau menegaskan dan tidak boleh menimbulkan akibat hukum baru, kecuali dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Pasal 12 JABATAN RANGKAP (1) Jabatan rangkap internal organisasi tidak diperkenankan. “Dengan Munas IX ORARI, Kita Tingkatkan Kualitas dan Pengabdian Amatir Radio Indonesia”

Ͷͳ


(2) Jabatan rangkap dengan organisasi lain yang menangani komunikasi khusus perseorangan tidak diperkenankan. Pasal 13 DEWAN PENGAWAS DAN PENASIHAT, KETUA UMUM / KETUA ORARI DAERAH / KETUA ORARI LOKAL, PENGGANTI 1.

Apabila Ketua DPP tidak dapat menjalankan tugasnya secara tetap, maka Wakil Ketua DPP menjabat sebagai Ketua DPP sampai dengan Munas/Musda/Muslok dilaksanakan.

2.

Apabila Anggota DPP ORARI Pusat/Daerah/Lokal tidak dapat menjalankan tugasnya secara tetap, maka DPP lainnya bersama Ketua Umum ORARI/Ketua ORARI Daerah/Ketua ORARI Lokal dapat mengangkat Anggota DPP ORARI Pusat/Daerah/Lokal pengganti sampai dengan Munas/Musda/ Muslok dilaksanakan, dengan persetujuan Ketua Umum ORARI/Ketua ORARI Daerah/Ketua ORARI Lokal asal calon anggota DPP ORARI Pusat/Daerah/Lokal pengganti tersebut.

3.

Apabila Ketua Umum ORARI/Ketua ORARI Daerah/Ketua ORARI Lokal tidak dapat menjalankan tugasnya secara tetap, maka Wakil Ketua Umum ORARI/Wakil Ketua ORARI Daerah/Wakil Ketua ORARI Lokal menjabat sebagai Pejabat Ketua Umum ORARI/ Pejabat Ketua ORARI Daerah/ Pejabat Ketua ORARI Lokal sampai dengan Munas/Musda/Muslok dilaksanakan.

4.

Yang dimaksud dengan berhalangan tetap adalah yang bersangkutan tidak lagi berdomisili di Daerah asalnya untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun dan atau karena kesehatannya yang tidak memungkinkan yang bersangkutan melaksanakan tugasnya dan/atau yang bersangkutan terkena sanksi pidana penjara sedikitnya 3 (tiga) tahun yang telah kekuatan hukum tetap dan atau yang bersangkutan meninggal dunia. BAB IV TATALAKSANA Pasal 14 TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS DAN PENASIHAT

DPP dalam melaksanakan fungsinya, mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut: (1). Menghadiri musyawarah, Rapat Kerja atau Rapat Pengurus sesuai dengan tingkatnya. (2). Mengawasi dan menasihati Pengurus didalam pengelolaan Organisasi. (3). Memeriksa administrasi keuangan dan inventaris Organisasi sesuai tingkatnya secara berkala. (4). Dapat menyelenggarakan pembelaan anggota di tingkat yang sama atau tingkat di atasnya. (5). Menampung dan menilai laporan permasalahan yang diajukan oleh Organisasi tingkat bawahnya atau anggota untuk kemudian dapat memberikan penilaian dan nasihat- nasihat yang dianggap perlu untuk penyelesaian permasalahan dengan Pengurus sesuai tingkatnya. (6). Sebagai nara sumber bagi Organisasi tingkat di atasnya atau Instansi Pemerintah yang berwenang untuk tingkat Pusat. (7). DPP ORARI Daerah/Lokal bersama dengan Ketua ORARI Daerah/Lokal dapat mengangkat dan mengadakan Penggantian Wakil Ketua ORARI Daerah/Lokal, Ketua Bidang Organisasi, Ketua Bidang Operasi dan Teknik, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara. (8) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada forum musyawarah sesuai tingkatnya. (9). DPP ORARI Pusat mempertimbangkan usulan Munas Luar Biasa dari Organisasi Daerah.


Ͷʹ


Pasal 15 TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS PUSAT (1). Ketua Umum ORARI mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut : a.

Memimpin Organisasi secara menyeluruh berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

b.

Membuat dan melaksanakan Rencana dan Program Induk berdasarkan Garis - garis Besar Kebijaksanaan Organisasi hasil Munas.

c.

Dalam rangka melaksanakan butir a. dan b. di atas mengeluarkan Instruksi - instruksi dan Ketentuan - ketentuan untuk Organisasi yang sejalan dengan Peraturan - peraturan dan Perundang - undangan yang berlaku bagi Amatir Radio, dengan memperhatikan pertimbangan DPP.

d.

Membuat laporan berkala kepada Pemerintah dan dalam Rapat Kerja Nasional.

e.

Mengangkat dan/atau memberhentikan Pengurus lain bila diperlukan.

f.

Dalam bidang teknis dan operasional juga bertanggungjawab kepada Pemerintah.

g.

Menyelenggarakan Munas dan Rapat Kerja tepat pada waktunya.

h

Bertanggungjawab kepada Munas.

i.

Mempertimbangkan usulan Musda Luar Biasa dari Organisasi Lokal.

j.

Masa jabatan Ketua Umum dibatasi untuk dua periode berturut-turut.

(2). Wakil Ketua Umum ORARI mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut: a.

Membantu Ketua Umum ORARI dalam penyelenggaraan tugas pimpinan sehari - hari.

b.

Mewakili Ketua Umum ORARI apabila berhalangan dalam kegiatan dan hubungan ke dalam dan keluar.

c.

Menjabat Ketua Umum ORARI apabila Ketua Umum ORARI tidak dapat menjalankan tugasnya secara tetap sampai dengan Munas.

d.

Bertanggungjawab kepada Ketua Umum ORARI.

(3). Ketua Bidang Organisasi dan Ketua Bidang Teknik dan Operasi mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut : a.

Membantu Ketua Umum ORARI dalam penyelenggaraan tugas pimpinan sehari – hari sesuai bidang tugasnya.

b.

Mewakili Ketua Umum ORARI apabila berhalangan dalam kegiatan dan hubungan ke dalam dan ke luar sesuai bidangnya masing – masing.

c.

Menyusun serta menentukan kegiatan - kegiatan pada pelaksanaan Rencana dan Program Induk dalam bidangnya sesuai dengan Kebijaksanaan Ketua Umum ORARI Pusat dan/atau Keputusan Rapat Kerja Pusat.

d.

Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan kegiatan - kegiatan Organisasi dalam bidangnya masing - masing.

e.

Membuat laporan berkala kepada Ketua Umum ORARI dengan tembusan kepada Ketua DPP ORARI Pusat.

f.



Ͷ͵


(4). Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut: a.

Membantu Ketua Umum ORARI dalam penyelenggaraan tugas pimpinan sehari – hari sesuai bidang tugasnya.

b.

Mewakili Ketua Umum ORARI apabila berhalangan dalam kegiatan dan hubungan ke dalam dan ke luar atas dasar mandat yang diberikan.

c.

Menyelenggarakan administrasi umum.

d.

Menyelenggarakan tata usaha kepengurusan ORARI Pusat.

e.

Menyusun dan melaksanakan Rencana dan Program Induk di bidangnya.

f.


g.


(5). Bendahara Umum dan Wakil Bendahara Umum berkewajiban sebagai berikut: a.

Menyusun anggaran serta belanja Organisasi.

b.

Menyelenggarakan administrasi keuangan dan akuntansi sesuai dengan Kebijaksanaan Ketua Umum ORARI dan Ketentuan - ketentuan Organisasi.

c.

Mengurus iuran anggota.

d.


e.

Menyusun dan melaksanakan Rencana dan Program Induk di bidangnya.

f.


(6) Staf Khusus berkewajiban sebagai berikut : a.

Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Umum ORARI.

b.


Pasal 16 TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS DAERAH (1). Ketua ORARI Daerah mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut : a.

Memimpin Organisasi Daerah berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

b.

Membuat dan melaksanakan Rencana dan Program Kerja ORARI Daerah, berdasarkan Rencana dan Program Induk ORARI Pusat serta Kebijaksanaan Umum hasil Musda.

c.

Dalam rangka melaksanakan butir a. dan b. diatas dapat mengeluarkan Instruksi – instruksi dan Ketentuan - ketentuan bagi ORARI Daerahnya yang sejalan dengan Peraturan -peraturan dan Perundang - undangan yang berlaku bagi Amatir Radio, dengan memperhatikan pertimbangan DPP.

d.

Membuat laporan berkala kepada Ketua Umum ORARI dengan tembusan Ketua DPP ORARI Daerah.

e.



ͶͶ


f.

Bertanggungjawab kepada Ketua Umum ORARI atas pelaksanaan Keputusan, Kebijaksanaan dan Instruksi - instruksi yang dikeluarkan oleh ORARI Pusat.

g.

Menyelenggarakan Musda dan Rapat Kerja Daerah tepat pada waktunya.

h.

Bertanggungjawab kepada Musda.

i.

Mempertimbangkan usulan Muslok Luar Biasa dari anggota.

j.

Masa jabatan Ketua ORARI Daerah dibatasi untuk dua periode berturut-turut.

(2). Wakil Ketua ORARI Daerah mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut : a.

Membantu Ketua ORARI Daerah dalam penyelenggaraan tugas pimpinan sehari - hari.

b.

Mewakili Ketua ORARI Daerah apabila berhalangan dalam kegiatan dan hubungan ke dalam dan keluar.

c.

Menjabat Ketua ORARI Daerah apabila Ketua ORARI Daerah tidak dapat menjalankan tugasnya secara tetap sampai dengan Musda.

d.

Bertanggungjawab kepada Ketua ORARI Daerah.


Membantu Ketua ORARI Daerah dalam penyelenggaraan tugas pimpinan sehari - hari di bidang-nya masing - masing.

b.

Mewakili Ketua ORARI Daerah dalam kegiatan dan hubungan ke dalam dan keluar sesuai bidangnya masing - masing.

c.

Menyusun dan menentukan kegiatan - kegiatan pada pelaksanaan Rencana dan Program Kerja dalam bidangnya, sesuai dengan Kebijaksanaan Ketua ORARI Daerah dan/atau Keputusan Rapat Kerja Daerah.

d.

Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan kegiatan - kegiatan Organisasi dalam bidangnya masing - masing.

e.

Membuat laporan berkala kepada Ketua ORARI Daerah dengan tembusan kepada Ketua DPP ORARI Daerah.

f.


(4). Sekretaris dan Wakil Sekretaris mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut : a.

Membantu Ketua ORARI Daerah dalam penyelenggaraan tugas pimpinan sehari – hari sesuai bidang tugasnya.

b.

Mewakili Ketua apabila berhalangan dalam kegiatan dan hubungan kedalam dan keluar.atas dasar mandat yang diberikan

c.


d.

Menyelenggarakan tata usaha kepengurusan ORARI Daerah.

e.

Menyusun dan melaksanakan Rencana dan Program Kerja di bidangnya.

f.


g.



Ͷͷ


(5). Bendahara dan Wakil Bendahara mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut : a.


b.

Menyelenggarakan administrasi keuangan dan akuntansi sesuai dengan Kebijaksanaan Ketua ORARI Daerah dan Ketentuan - ketentuan Organisasi.

c.

Mengurus iuran anggota.

d.


e.


(6). Ketua Bagian mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut : a.

Melaksanakan Rencana dan Program Kerja di bagiannya masing - masing.

b.

Menyelenggarakan kegiatan - kegiatan Organisasi sesuai bagiannya masing - masing.

c.


d.

Secara koordinasi bertanggungjawab kepada Ketua Bidang sesuai bagiannya.

(7). Koordinator - koordinator Wilayah mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut : a.

Melaksanakan Rencana dan Program Kerja ORARI Daerah.

b.


c.


(8). Staf Khusus mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut : a.

Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua ORARI Daerah.

b.

Bertanggungjawab kepada Ketua ORARI Daerah. Pasal 17 TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS LOKAL

(1). Ketua ORARI Lokal mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut : a.

Memimpin Organisasi Lokal berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

b.

Membuat dan melaksanakan Program Kerja Lokal, berdasarkan Rencana dan Program Kerja ORARI Daerah serta Kebijaksanaan hasil Muslok.

c.

Dalam rangka melaksanakan butir a. dan b. diatas dapat mengeluarkan Instruksi - instruksi dan Ketentuan - ketentuan bagi ORARI Lokalnya yang sejalan dengan Peraturan - peraturan dan Perundang - undangan yang berlaku bagi Amatir Radio, dengan memperhatikan pertimbangan DPP.

d.

Membuat laporan berkala kepada ORARI Daerah dengan tembusan kepada Ketua DPP ORARI Lokal.

e.



Ͷ͸


f.

Bertanggungjawab kepada Ketua ORARI Daerah atas pelaksanaan Keputusan, Kebijaksanaan dan Instruksi - instruksi yang dikeluarkan oleh ORARI Daerah.

g.

Menyelenggarakan Muslok dan Rapat Kerja ORARI Lokal tepat pada waktunya.

h.

Bertanggungjawab kepada Muslok.

i.

Masa jabatan Ketua ORARI Lokal dibatasi untuk dua periode berturut-turut.

(2). Wakil Ketua mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut : a.

Membantu Ketua ORARI Lokal dalam penyelenggaraan tugas pimpinan sehari - hari.

b.

Mewakili Ketua ORARI Lokal apabila berhalangan dalam kegiatan dan hubungan ke dalam dan ke luar sesuai bidangnya masing - masing

c.

Menjabat Ketua ORARI Lokal apabila Ketua ORARI Lokal tidak dapat menjalankan tugasnya secara tetap sampai dengan Muslok.

e.

Bertanggungjawab kepada Ketua ORARI Lokal.


Membantu Ketua ORARI Lokal dalam penyelenggaraan tugas pimpinan sehari - hari di bidangnya masing - masing.

b.

Mewakili Ketua ORARI Lokal dalam kegiatan dan hubungan ke dalam dan ke luar sesuai di bidangnya masing - masing.

c.

Menyusun dan melaksanakan Rencana dan Program Kerja dalam bidangnya masing - masing.

d.

Memimpin pelaksanaan kegiatan - kegiatan Organisasi dalam bidangnya masing - masing.

e.

Membuat laporan semesteran secara berkala kepada Ketua ORARI Lokal dengan tembusan kepada Ketua DPP ORARI Lokal.

f.


(4). Sekretaris dan Wakil Sekretaris mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut : a.

Membantu Ketua ORARI Lokal dalam penyelenggaraan tugas pimpinan sehari – hari sesuai bidang tugasnya.

b.

Mewakili Ketua apabila berhalangan dalam kegiatan dan hubungan ke dalam dan ke luar atas dasar mandat yang diberikan

c.


d.

Menyelenggarakan tata usaha kepengurusan ORARI Lokal.

e.

Menyusun dan melaksanakan Rencana dan Program Kerja di bidangnya.

f.

Membuat laporan berkala kepada Ketua ORARI Lokal dengan tembusan kepada Ketua DPP ORARI Lokal.

g.


(5). Bendahara dan Wakil Bendahara mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut : a.


b.

Menyelenggarakan administrasi keuanga n dan akuntansi sesuai dengan Kebijaksanaan Ketua ORARI Lokal dan Ketentuan - ketentuan Organisasi.

c.

Mengurus iuran Anggota.


Ͷ͹


d.


e.


(6). Ketua Bagian mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut : a.

Melaksanakan Rencana dan Program Kerja di bagiannya masing - masing.

b.

Menyelenggarakan kegiatan - kegiatan Organisasi di bagiannya masing - masing.

c.


d.

Secara koordinasi bertanggungjawab kepada Ketua Bidang sesuai bagiannya.

(7). Perwakilan - Perwakilan mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut : a.

Melaksanakan Rencana dan Program Kerja ORARI Lokal.

b.

Bertanggungjawab kepada Ketua ORARI Lokal. Pasal 18 MUSYAWARAH NASIONAL

(1). Munas diselenggarakan oleh Pengurus Pusat dan dihadiri oleh : a. b. c.

DPP dan Pengurus Pusat. Utusan sah kepengurusan ORARI Daerah Peninjau dan Undangan.

(2). Tugas pokok Munas : a. Menilai Pertanggungjawaban Ketua Umum ORARI untuk selanjutnya dapat menerima atau menerima dengan catatan. b. Menilai Laporan DPP ORARI Pusat untuk selanjutnya dapat menerima atau menerima dengan catatan. c. Membahas dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. d. Menetapkan Garis - garis Besar Kebijakan Operasi untuk masa bakti Pengurus Pusat. e. Munas ORARI dapat mengangkat tim verifikasi terdiri dari 3 (tiga) orang yang ahli dan independen untuk memeriksa keuangan dan inventaris Organisasi. f. Memilih dan Mengangkat DPP, dan Ketua Umum ORARI. (3). Munas dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang - kurangnya 2/3 dari jumlah Organisasi Daerah. (4). Setiap Daerah mempunyai satu hak suara dalam Munas. (5). Munas Luar Biasa dapat diselenggarakan atas permintaan 2/3 dari jumlah ORARI Daerah melalui DPP ORARI Pusat serta dihadiri dan disetujui oleh sekurang - kurangnya 2/3 jumlah Organisasi Daerah. Pasal 19 MUSYAWARAH DAERAH (1). Musda diselenggarakan oleh Pengurus ORARI Daerah dan dihadiri oleh : a. b. c. d.

Utusan sah Pengurus ORARI Pusat. DPP dan Pengurus ORARI Daerah. Utusan sah Kepengurusan ORARI Lokal Peninjau dan Undangan.


Ͷͺ


(2). Tugas pokok Musda : a.

Menilai Pertanggungjawaban Ketua ORARI Daerah untuk selanjutnya dapat menerima atau menerima dengan catatan.

b.

Menilai Laporan DPP ORARI Daerah untuk selanjutnya dapat menerima atau menerima dengan catatan.

c.

Menetapkan Kebijaksanaan Umum ORARI Daerah berdasarkan Rencana dan Program Induk ORARI Pusat untuk masa bakti Pengurus ORARI Daerah.

d.

Musda ORARI dapat mengangkat team verifikasi terdiri dari 3 (tiga) orang yang ahli dan independen untuk memeriksa keuangan dan inventaris Organisasi.

e.

Memilih dan Mengangkat DPP dan Ketua ORARI Daerah.

f.

Merumuskan bahan-bahan untuk Munas.

(3). Musda dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang - kurangnya 2/3 dari jumlah Organisasi Lokal. (4). Setiap ORARI Lokal mempunyai satu hak suara dalam Musda. (5). Musda Luar Biasa dapat diselenggarakan atas permintaan 2/3 dari jumlah ORARI Lokal melalui Pengurus ORARI Pusat serta dihadiri dan disetujui oleh sekurang - kurangnya 2/3 jumlah Organisasi Lokal. Pasal 20 MUSYAWARAH LOKAL (1). Muslok diselenggarakan oleh Pengurus ORARI Lokal dan dihadiri oleh : a. b. c. d.

Utusan sah Pengurus ORARI Daerah. DPP dan Pengurus ORARI Lokal. Anggota ORARI Lokal yang bersangkutan. Peninjau dan Undangan.

(2). Tugas pokok Muslok : a.

Menilai Pertanggungjawaban Ketua ORARI Lokal untuk selanjutnya dapat menerima atau menerima dengan catatan.

b.

Menilai Laporan DPP ORARI Lokal untuk selanjutnya dapat menerima atau menerima dengan catatan.

c.

Menetapkan Kebijaksanaan ORARI Lokal berdasarkan Rencana dan Program Kerja ORARI Daerah untuk masa bakti Pengurus ORARI Lokal.

d.

Muslok ORARI dapat mengangkat team verifikasi terdiri dari 3 (tiga) orang yang ahli dan independen untuk memeriksa keuangan dan inventaris Organisasi.

e.

Memilih dan Mengangkat DPP dan Ketua ORARI Lokal.

f.

Merumuskan bahan-bahan untuk Musda.

(3). Muslok dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang – kurangnya separuh ditambah satu dari jumlah anggota ORARI Lokal. (4). Setiap anggota mempunyai satu hak suara dalam Muslok. (5). Apabila Muslok tidak mencapai quorum maka Pengurus ORARI Daerah mempunyai wewenang dan mengambil langkah-langkah seperlunya didalam rangka menjaga keutuhan Organisasi .


Ͷͻ


(6). Muslok Luar Biasa dapat diselenggarakan atas permintaan separuh ditambah satu dari jumlah anggota ORARI Lokal melalui Pengurus ORARI Daerah serta dihadiri dan disetujui oleh separuh ditambah satu dari jumlah anggota ORARI Lokal. Pasal 21 KETENTUAN KHUSUS (1). Keputusan-keputusan Munas, Musda atau Muslok diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat, kecuali apabila perlu, dengan pemungutan suara. (2). Pemilihan DPP, Ketua Umum ORARI / Ketua ORARI Daerah / Ketua ORARI Lokal dilaksanakan melalui sistem Formatur atau dengan sistem pemilihan secara langsung. (3). Tata tertib Munas, Musda atau Muslok disahkan dalam sidang yang bersangkutan. Risalah dan Agenda Munas, Musda atau Muslok disahkan dalam sidang yang bersangkutan. (4). Ketua Umum ORARI dapat mengambil langkah - langkah Kebijaksanaan demi kesinambungan Organisasi bila Pengurus ORARI Daerah tidak melaksanakan Musda tepat pada waktunya, dan Ketua ORARI Daerah dapat mengambil langkah - langkah Kebijaksanaan demi kesinambungan Organisasi bila Pengurus ORARI Lokal tidak melaksanakan Muslok tepat pada waktunya.

Pasal 22 RAPAT KERJA (1). Rapat Kerja Nasional : a.

Rapat Kerja Nasional yang selanjutnya disebut Rakernas adalah sidang yang dihadiri oleh Kepengurusan ORARI Pusat dan utusan sah Kepengurusan ORARI Daerah.

b.

Tugas dan wewenang Rakernas adalah : 1.

Mengidentifikasi permasalahan yang harus dibahas berdasarkan Laporan Pengurus ORARI Pusat dan Pengurus ORARI Daerah.

2.

Merumuskan pemecahan permasalahan dalam menghadapi suatu perkembangan baru.

3.

Meningkatkan hubungan timbal balik antara Kepengurusan ORARI Pusat dengan Kepengurusan ORARI Daerah dalam melaksanakan Keputusan Munas.

c.

Rakernas diadakan minimal 1 (satu) kali selama masa bakti Kepengurusan ORARI Pusat dan selambat-lambatnya diselenggarakan pada awal tahun ketiga periode kepengurusan.

(2). Rapat Kerja ORARI Daerah : a.

Rapat Kerja ORARI Daerah yang selanjutnya disebut Rakerda adalah sidang yang dihadiri oleh Kepengurusan ORARI Daerah dan utusan sah Kepengurusan ORARI Lokal.

b.

Tugas dan wewenang Rakerda adalah :

c.

1.

Mengidentifikasi permasalahan yang harus dibahas berdasarkan Laporan Pengurus ORARI Daerah dan Pengurus ORARI Lokal.

2.

Merumuskan pemecahan permasalahan dalam menghadapi suatu perkembangan baru di Daerah.

3.

Meningkatkan hubungan timbal balik antara Kepengurusan ORARI Daerah dengan Kepengurusan ORARI Lokal dalam melaksanakan Keputusan Munas dan Musda.

Rakerda diadakan minimal 1 (satu) kali selama masa bakti Pengurus ORARI Daerah dan selambat-lambatnya diselenggarakan pada awal tahun ketiga periode kepengurusan


ͷͲ


(3). Rapat Kerja ORARI Lokal : a.

Rapat Kerja ORARI Lokal yang selanjutnya disebut Rakerlok adalah sidang yang dihadiri oleh Kepengurusan ORARI Lokal dan anggota ORARI Lokal.

b.

Tugas dan wewenang Rakerlok adalah :

c.

1.

Mengidentifikasi permasalahan yang harus dibahas berdasarkan Laporan Pengurus ORARI Lokal dan masukan Anggota ORARI Lokal.

2.

Merumuskan pemecahan permasalahan dalam menghadapi suatu perkembangan baru di Lokal

3.

Meningkatkan hubungan timbal balik antara Kepengurusan ORARI Lokal dengan anggota ORARI Lokal dalam melaksanakan semua Keputusan Munas, Musda dan Muslok.

Rakerlok diadakan minimal 1 (satu) kali selama masa bakti Pengurus ORARI Lokal dan selambat-lambatnya diselenggarakan pada awal tahun kedua periode kepengurusan

BAB V KEUANGAN Pasal 23 IURAN DAN DANA (1). Iuran ditarik dari anggota biasa, anggota luar biasa dan anggota kehormatan. (2). Iuran tiap bulan dan tatacara pembayarannya : a.

Iuran Anggota untuk IARU dan ORARI Pusat ditentukan oleh Munas dan dibayarkan ke Rekening ORARI Pusat melalui ORARI Daerah.

b.

Iuran Anggota untuk ORARI Daerah ditentukan oleh Musda dan dibayarkan secara langsung oleh Anggota ke Rekening ORARI Daerah melalui ORARI Lokal

c.

Iuran Anggota untuk ORARI Lokal ditentukan oleh Muslok dan dibayarkan secara langsung oleh Anggota ke Rekening ORARI Lokal

(3). Untuk memperkuat keuangan Organisasi, Pengurus masing-masing tingkat Organisasi dapat mengupayakan sumber keuangan lain dari usaha-usaha yang sah, tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta tidak memberatkan Anggota. Pasal 24 PENGGUNAAN KEUANGAN Penggunaan keuangan adalah untuk : a. b. c.

Pengeluaran rutin. Kegiatan - kegiatan Organisasi. Pengeluaran khusus. Pasal 25 LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan dibuat secara berkala setiap akhir tahun takwim, dan disampaikan sebagai berikut : a. b. c.

Laporan Keuangan ORARI Pusat kepada ORARI Daerah, Laporan Keuangan ORARI Daerah kepada ORARI Lokal, Laporan Keuangan ORARI Lokal kepada Anggota.


ͷͳ


BAB VI LAMBANG, HYMNE, MARS DAN ATRIBUT ORGANISASI Pasal 26 LAMBANG ORARI (1) Lambang ORARI terdiri dari Logo, Panji, Pataka dan Duadja. (2) Bentuk dasar, lukisan, tulisan, warna dan makna Logo, Panji, Pataka dan Duadja, ditetapkan dengan Keputusan Munas.

Pasal 27 HYMNE, MARS DAN ATRIBUT (1). Hymne dan Mars ORARI dan penggunaannya ditetapkan dengan Ketetapan Munas. (2). Atribut dan penggunaannya ditetapkan oleh Peraturan Organisasi.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 28 Masa bakti kepengurusan ORARI lokal hasil Muslok yang dilaksanakan sebelum Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini disahkan, tetap berlaku sesuai dengan hasil Muslok.

BAB VIII PENUTUP Pasal 29 PENUTUP (1) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal disahkan dan hanya dapat diubah oleh Munas. (2) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur dalam Peraturan Organisasi, dan peraturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga ini. (3) Dengan berlakunya Anggaran Rumah Tangga ini, maka Anggaran Rumah Tangga yang ada dan berlaku sebelum Anggaran Rumah Tangga ini, dinyatakan tidak berlaku, dan segala sesuatu yang bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur kembali dan disesuaikan dalam waktu yang sesingkat - singkatnya. (4) Anggaran Rumah Tangga ini di sahkan oleh Musyawarah Nasional IX ORARI di Jakarta pada hari Sabtu tanggal Dua puluh dua Oktober Dua ribu sebelas


ͷʹ


REKOMENDASI MUSYAWARAH NASIONAL IX ORARI TAHUN 2011 Merekomendasikan kepada Pemerintah untuk: 1. Melakukan standardisasi dan penertiban penjualan peralatan radio komunikasi. 2. Meningkatkan kegiatan monitoring dan penertiban penggunaan frekuensi radio. 3. Menyelenggarakan lokakarya di tingkat pusat maupun regional untuk keterpaduan gerak Satuan Reaksi Cepat – Penanggulangan Bencana (SRC-PB) Kominfo, dengan mensinergikan program CORE ORARI. 4. Memfasilitasi koordinasi operasional dan pelatihan dengan instansi terkait dan institusi lainnya yang memiliki potensi penanggulangan bencana 5. Mendukung penyelenggaraan kegiatan IOTA di pulau-pulau terdepan dalam upaya menjaga keutuhan NKRI. 6. Mengalokasikan penggunaan suffix callsign 4 digit. 7. Mengevaluasi dan menyempurnakan materi Ujian Negara Amatir Radio sesuai dengan tingkatan masing-masing. 8. Melakukan pengalihan callsign setelah IAR kedaluarsa selama tiga tahun. 9. Melaksanakan pengurusan IAR secara online. 10. Mendukung pelaksanaan kerjasama LAPAN dan ORARI dalam pembuatan dan peluncuran Satelit LAPAN-ORARI pada tahun 2012. 11. Mendukung ORARI untuk berperan aktif dalam forum internasional di antaranya dengan menghadiri: IARU Conference Regional III tahun 2012 dengan misi agar Indonesia dapat menjadi tuan rumah IARU Conference 2015; serta menghadiri Dayton Hamvention; DARC Hamfest, Frankfurt; dan Tokyo Ham-Fair. 12. Menyelesaikan pembuatan reciprocal agreement dengan Jepang, serta membuka pembicaraan untuk pembuatan reciprocal agreement dengan negara-negara sahabat, utamanya negara di kawasan ASEAN.


ͷ͵


Merekomendasikan kepada Ketua Umum ORARI untuk: 1. Menetapkan iuran anggota kepada ORARI Pusat dan IARU sebesar Rp 1.500,- per orang per bulan. 2. Menetapkan besaran iuran kepada ORARI Pusat dan IARU bagi anggota pemegang IAR seumur hidup. 3. Menetapkan keseragaman atribut dan penggunaannya. 4. Menerapkan sistem online dalam pengurusan IAR dan KTA. 5. Menerbitkan pedoman penyelenggaraan kegiatan.


ͷͶ

MUSYAWARAH NASIONAL IX ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA JAKARTA, OKTOBER 2011

Recommend Documents