MUSYAWARAH NASIONAL X ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA SURABAYA, NOVEMBER 2016

MUSYAWARAH NASIONAL X ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA SURABAYA, 25-26 NOVEMBER 2016

KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL X ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA Nomor : 001 / TAP / MUNAS-X / 2016 tentang HASIL SIDANG KOMISI “A” BIDANG ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA ORARI Musyawarah Nasional X Organisasi Amatir Radio Indonesia Menimbang

Mengingat

:

Memperhatikan

: 1. Bahwa Hasil Sidang Komisi Musyawarah Nasional X ORARI perlu disahkan dalam Sidang Pleno Musyawarah Nasional X ORARI. 2. Bahwa Hasil Sidang Komisi “A” Musyawarah Nasional X ORARI yaitu Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI perlu ditetapkan sebagai Ketetapan Musyawarah Nasional X ORARI. 1. Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (lembaran Negara Republik Indonesia 1999 No. 154) 2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2000 tentang Penggunaan Spectrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit. 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 33/PER/ M.KOMINFO/08/2009 tentang Penyelenggaraan Amatir Radio. 5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI hasil Musyawarah Nasional Khusus ORARI tahun 2012. : 1. Hasil Sidang Komisi “A” yang dilaporkan dalam Sidang Pleno III Musyawarah Nasional X ORARI. 2. Pendapat dan saran dari Peserta Musyawarah Nasional X ORARI.

MEMUTUSKAN Menetapkan

: KETETAPAN MUSYAWARAH NASIONAL X ORARI TENTANG HASIL SIDANG KOMISI “A” BIDANG ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA ORARI.

Pertama

: Menetapkan Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI hasil Komisi “A” sebagai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI yang berlaku sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Ketetapan ini.

Kedua

: Ketetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan. Ditetapkan di : Surabaya Pada tanggal : 26 November 2016 MUSYAWARAH NASIONAL X ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA PIMPINAN SIDANG PLENO III K e t u a,

Wakil Ketua,

Sekretaris,

ttd.

ttd.

ttd.

(YANUARIUS RESUBUN-YB9YZ) (I.B. GDE ARNAWA-YC9FAO) (H. WAHDA Z. IMAM-YE8XWZ)


KEPUTUSAN KOMISI “A” MUSYAWARAH NASIONAL X ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA Nomor : 001 / KOM-A / MUNAS-X / 2016 tentang HASIL SIDANG KOMISI “A” BIDANG ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA Komisi “A” Musyawarah Nasional X Organisasi Amatir Radio Indonesia Menimbang

: 1. Bahwa Musyawarah Nasional X ORARI telah membentuk Komisi “A” yang membahas Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI. 2. Bahwa Hasil Sidang Komisi “A” Musyawarah Nasional X ORARI perlu ditetapkan untuk disahkan dalam Sidang Pleno Musyawarah Nasional X ORARI.

Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (lembaran Negara Republik Indonesia 1999 No. 154) 2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2000 tentang Penggunaan Spectrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit. 4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 33/PER/ M.KOMINFO/08/2009 tentang Penyelenggaraan Amatir Radio. 5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI hasil Musyawarah Nasional Khusus ORARI tahun 2012.

Memperhatikan

: 1. Keputusan Rapat Kerja Nasional ORARI Tahun 2016. 2. Masukan dari Dewan Pengawas dan Penasehat ORARI Pusat, dan dari Pengurus ORARI Daerah. 3. Pendapat dan saran dari Peserta Sidang Komisi “A” Musyawarah Nasional X ORARI.

MEMUTUSKAN Menetapkan

: KEPUTUSAN KOMISI “A” MUSYAWARAH NASIONAL X ORARI TENTANG HASIL SIDANG KOMISI “A” BIDANG ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pertama

: Menetapkan Hasil Sidang Komisi “A” sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua

: Menyampaikan Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI Hasil Sidang Komisi “A” pada Sidang Pleno Musyawarah Nasional X ORARI untuk disahkan dan dijadikan Ketetapan Musyawarah Nasional X ORARI.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan. Ditetapkan di : Surabaya Pada tanggal : 26 November 2016 MUSYAWARAH NASIONAL X ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA PIMPINAN SIDANG KOMISI ”A” K e t u a,

Wakil Ketua,

Sekretaris,

ttd.

ttd.

ttd.

(IDHAM HELINGO-YE8RB)

(WISNU WIDJAJA-YBØAZ)

(YUDI DARMANSYAH-YB4MDY)


LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI “A” MUNAS-X ORARI Nomor : 001 / KOM-A / MUNAS-X / 2016

ANGGARAN DASAR ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA MUKADIMAH Bahwa sesungguhnya Kegiatan Radio Amatir merupakan penyaluran minat, bakat, dan hobi di bidang teknik elektronika dan komunikasi radio tanpa maksud komersial yang penuh manfaat sehingga telah mendapatkan tempat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan demikian Kegiatan Radio Amatir merupakan sumbangan dalam rangka pencapaian cita cita Nasional seperti yang terkandung dalam Pancasila dan Undang - Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Dengan adanya Peraturan dan Perundang-undangan Pemerintah Republik Indonesia tentang Amatir Radio yang telah memberikan tempat serta hak hidup kepada Amatir Radio Indonesia dalam melaksanakan kegiatannya, maka para Amatir Radio Indonesia merasa berbahagia dan penuh harapan akan hari depan yang cerah. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong oleh keinginan luhur untuk berbakti kepada bangsa dan negara demi pengembangan dan pembangunan, maka atas dasar Peraturan dan Perundangundangan Pemerintah Republik Indonesia berdirilah wadah tunggal Amatir Radio. Kemudian daripada itu untuk mewujudkan tujuan Organisasi Amatir Radio Indonesia dengan cara menumbuhkan kesadaran akan kewajiban dan rasa tanggung jawab Amatir Radio, melindungi dan memperjuangkan hak serta kepentingan segenap Amatir Radio, mencerdaskan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, memelihara persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara, serta menjalin persaudaraan dengan Bangsa lain di seluruh dunia. Dengan dilandasi Jiwa Perwira, Setia, Progresif, Ramah-Tamah, Jiwa Seimbang dan Patriot, maka disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Organisasi Amatir Radio Indonesia sebagai berikut : BAB I NAMA, TEMPAT, WAKTU DAN SIFAT Pasal 1 NAMA Organisasi ini bernama Organisasi Amatir Radio Indonesia yang selanjutnya disebut dengan ORARI. Pasal 2 TEMPAT KEDUDUKAN ORARI berpusat di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mempunyai kegiatan di seluruh wilayah Indonesia. Pasal 3 WAKTU ORARI dibentuk pada tanggal sembilan bulan Juli, tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan di Jakarta. Pasal 4 SIFAT ORARI adalah Organisasi tunggal bagi segenap Amatir Radio di Indonesia, bersifat mandiri dan non politik.


BAB II AZAS DAN TUJUAN Pasal 5 AZAS ORARI berazaskan Pancasila dan menjunjung tinggi Kode Etik Amatir Radio. Pasal 6 TUJUAN ORARI bertujuan mewujudkan Amatir Radio Indonesia yang berpengetahuan dan trampil dibidang komunikasi radio dan teknik elektronika radio untuk diabdikan bagi kepentingan Bangsa dan Negara BAB III FUNGSI DAN KEGIATAN Pasal 7 FUNGSI Untuk mencapai tujuan Organisasi, ORARI berfungsi sebagai : (1) Sarana pembinaan Amatir Radio Indonesia. (2) Memelihara kemurnian amatirisme radio sesuai Kode Etik Amatir Radio (3) Sarana untuk memperjuangkan hak-hak Amatir radio di forum nasional dan bersama Amatir Radio dunia memperjuangkan hak-hak Amatir Radio di forum internasional. (4) Cadangan nasional di bidang komunikasi radio. (5) Sarana dukungan komunikasi radio dalam kegiatan yang bersifat kemanusiaan dan kemasyarakatan. (6) Mitra Pemerintah dalam kegiatan pengawasan penggunaan gelombang radio serta pemilikan dan penggunaan perangkat komunikasi radio. Pasal 8 KEGIATAN Untuk menjalankan fungsinya, ORARI melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : (1) Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan anggota serta membimbing peminatnya dalam bidang teknik elektronika dan komunikasi radio serta teknologi informatika. (2) Melindungi kepentingan dan memperjuangkan hak – hak Amatir Radio. (3) Menanamkan kesadaran dan kewajiban serta tanggung jawab anggota sebagai Amatir Radio terhadap Bangsa, Negara dan Organisasi. (4) Melaksanakan dukungan komunikasi radio dan penyampaian berita pada saat terjadi marabahaya, bencana alam dan penyelamatan jiwa manusia dan harta benda. (5) Melaksanakan dukungan komunikasi radio dan penyampaian berita sebagai komunikasi cadangan nasional (6) Menyelenggarakan kegiatan monitoring dan observasi dalam pengamanan pemakaian gelombang radio. (7) Membantu Pemerintah dalam rangka mendeteksi pelanggaran terhadap penggunaan dan pemilikan perangkat komunikasi radio. (8) Minat khusus radio amatir mendapat dukungan, pengawasan dan pembinaan ORARI. (9) Melaksanakan pembinaan prestasi yang dilaksanakan secara berjenjang.


BAB IV KEANGGOTAAN Pasal 9 DASAR Berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan Pemerintah Republik Indonesia, maka setiap Amatir Radio yang melakukan kegiatannya di wilayah Indonesia, wajib bergabung dalam ORARI. Pasal 10 STATUS ANGGOTA Keanggotaan dalam ORARI terdiri dari : (1) Anggota Biasa, ialah setiap Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi anggota (2) Anggota Luar Biasa, ialah setiap Warga Negara Asing yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi anggota luar biasa. (3) Anggota Kehormatan, ialah setiap orang yang karena jasa-jasanya terhadap ORARI dapat diangkat menjadi anggota kehormatan. Pasal 11 KEWAJIBAN DAN HAK Kewajiban dan Hak anggota diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ORARI. BAB V ORGANISASI DAN TATALAKSANA Pasal 12 ORGANISASI (1) ORARI tersusun atas tingkatan Organisasi sebagai berikut a. ORARI Pusat. b. ORARI Daerah. c. ORARI Lokal. (2) Pembina di masing-masing tingkatan: a. ORARI Pusat : ex officio Presiden cq Menteri terkait b. ORARI Daerah : ex officio Gubernur c. ORARI Lokal : ex officio Bupati / Walikota (3) Kepengurusan ORARI terdiri dari : a Dewan Pengawas dan Penasihat b. Pengurus ORARI. Pasal 13 KEPENGURUSAN ORARI PUSAT (1) DPP ORARI Pusat terdiri atas sekurang-kurangnya 5 (lima) orang sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang terdiri atas : a. Ketua merangkap Anggota. b. Sekretaris merangkap Anggota. c. Anggota-anggota.


(2) Pengurus ORARI Pusat terdiri atas : a. Ketua Umum. b. Wakil Ketua Umum. c. Ketua Bidang Organisasi. d. Ketua Bidang Operasi dan Teknik. e. Sekretaris Jenderal. f. Wakil Sekretaris Jenderal. g. Bendahara Umum. h. Wakil Bendahara Umum. i. Koordinator Wilayah menurut keperluan. j. Staf khusus menurut keperluan. k. Dewan Pakar menurut keperluan l. Biro Menurut Keperluan m. Bagian menurut keperluan PASAL 14 KEPENGURUSAN ORARI DAERAH (1) DPP ORARI Daerah sekurang - kurangnya 5 (lima) orang, sebanyak - banyaknya 7 (tujuh) orang terdiri atas : a. Ketua merangkap Anggota. b. Sekretaris merangkap Anggota. c. Anggota-anggota. (2) Pengurus ORARI Daerah terdiri atas : a. Ketua. b. Wakil Ketua. c. Ketua Bidang Organisasi. d. Ketua Bidang Operasi dan Teknik. e. Sekretaris. f. Wakil Sekretaris. g. Bendahara. h. Wakil Bendahara. i. Ketua Bagian Keanggotaan. j. Ketua Bagian Pendidikan. k. Ketua Bagian Operasi. l. Ketua Bagian Teknik. m. Koordinator - koordinator wilayah menurut keperluan. n. Staf khusus menurut keperluan. PASAL 15 KEPENGURUSAN ORARI LOKAL (1) DPP ORARI Lokal sekurang - kurangnya 3 (tiga) orang, sebanyak - banyaknya 7 (tujuh) orang terdiri dari : a. Ketua merangkap Anggota. b. Sekretaris merangkap Anggota. c. Anggota-anggota.


(2) Pengurus ORARI Lokal terdiri atas : a. Ketua. b. Wakil Ketua. c. Ketua Bidang Organisasi. d. Ketua Bidang Operasi dan Teknik. e. Sekretaris. f. Wakil Sekretaris. g. Bendahara. h. Wakil Bendahara. i. Ketua Bagian Keanggotaan. j. Ketua Bagian Pendidikan. k. Ketua Bagian Operasi. l. Ketua Bagian Teknik. m. Ketua Seksi menurut keperluan. n. Perwakilan - perwakilan menurut keperluan. o. Staf khusus menurut keperluan. Pasal 16 TATALAKSANA Tatalaksana ORARI dilakukan melalui : a. Wewenang dan Tanggung Jawab Kepengurusan ORARI b. Musyawarah c. Musyawarah Luar Biasa d. Musyawarah Nasional Khusus e. Rapat. PASAL 17 WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB KEPENGURUSAN ORARI (1) DPP ORARI Pusat/ORARI Daerah/ORARI Lokal mempunyai kewenangan melaksanakan fungsi pengawasan dan memberi nasihat baik diminta atau tidak kepada Pengurus ORARI sesuai tingkatnya. (2) Pengurus ORARI Pusat/ORARI Daerah/ORARI Lokal mempunyai wewenang dan kewajiban untuk melaksanakan hal - hal sebagai berikut : a.

Pusat : sebagai pembuat kebijakan (policy) dan peraturan (regulator) tingkat Nasional, ORARI Pusat mempunyai wewenang untuk membuat kebijakan dan peraturan - peraturan yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Amatir Radio, dan mengeluarkan instruksiinstruksi

b.

Daerah : sebagai pembuat peraturan (regulator) tingkat Daerah dan Koordinator Kegiatan, ORARI Daerah mempunyai wewenang untuk membuat peraturan-peraturan dan instruksi yang sejalan dengan peraturan dan instruksi yang dikeluarkan oleh ORARI Pusat, dan mengkoordinasikan kegiatan ORARI Lokal di Wilayahnya

b.

Lokal : sebagai pusat pelayanan dan pembinaan anggota serta pelaksana kegiatan, ORARI Lokal mempunyai wewenang untuk membuat peraturan-peraturan dan instruksi yang sejalan dengan peraturan dan instruksi yang dikeluarkan oleh ORARI Pusat dan ORARI Daerah, dan melaksanakan kegiatan, pelayanan dan pembinaan bagi anggota di Lokalnya.


Pasal 18 MUSYAWARAH Musyawarah ORARI dilaksanakan untuk tiap tingkat Organisasi sebagai berikut : a. Musyawarah Nasional ORARI untuk tingkat Pusat selanjutnya disebut Munas. b. Musyawarah Daerah ORARI untuk tingkat Daerah selanjutnya disebut Musda. c. Musyawarah Lokal ORARI untuk tingkat Lokal selanjutnya disebut Muslok. Pasal 19 KEWAJIBAN DAN HAK MUSYAWARAH (1). Musyawarah Nasional : a. Munas merupakan forum tertinggi dalam ORARI yang bersidang satu kali dalam lima tahun. b. c. d.

Munas meminta Pertanggungjawaban Ketua Umum ORARI yang dibantu oleh Pengurus ORARI Pusat lainnya. Munas meminta Laporan Dewan Pengawas dan Penasihat ORARI Pusat. Munas menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI.

e. f. g.

Munas menetapkan Garis - garis Besar Kebijakan Operasi Munas memilih dan mengangkat DPP ORARI Pusat. Munas memilih dan mengangkat Ketua Umum ORARI.

(2). Musyawarah Daerah : a. Musda merupakan forum tertinggi di tingkat daerah yang bersidang satu kali dalam lima tahun. b. Musda meminta Pertanggungjawaban Ketua ORARI Daerah yang dibantu oleh Pengurus ORARI Daerah lainnya. c. Musda meminta Laporan DPP ORARI Daerah. d. Musda menetapkan Kebijaksanaan Umum ORARI Daerah berdasarkan Rencana dan Program Induk ORARI Pusat. e. Musda memilih dan mengangkat DPP ORARI Daerah. f. Musda memilih dan mengangkat Ketua ORARI Daerah. (3). Musyawarah Lokal : a. Muslok merupakan forum tertinggi di tingkat Lokal yang bersidang satu kali dalam tiga tahun. b. Muslok meminta Pertanggungjawaban Ketua ORARI Lokal yang dibantu oleh Pengurus ORARI Lokal lainnya. c. Muslok meminta Laporan DPP ORARI Lokal. d. Muslok menetapkan Kebijaksanaan ORARI Lokal berdasarkan Rencana Kerja dan Program Kerja ORARI Daerah. e. Muslok memilih dan mengangkat DPP ORARI Lokal. f. Muslok memilih dan mengangkat Ketua ORARI Lokal.


Pasal 20 MUSYAWARAH LUAR BIASA (1) Munas Luar Biasa ORARI yang selanjutnya disebut Munaslub dapat diadakan setiap waktu atas usul sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah ORARI Daerah melalui DPP ORARI Pusat serta dihadiri dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah ORARI Daerah. Pengurus ORARI Pusat wajib melaksanakan Munas Luar Biasa selambat-lambatnya 90 hari terhitung tanggal ditetapkan persetujuan dari DPP ORARI Pusat. (2) Musda Luar Biasa ORARI yang selanjutnya disebut Musdalub dapat diadakan setiap waktu atas usul sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah ORARI Lokal melalui Pengurus ORARI Pusat serta dihadiri dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah ORARI Lokal. Pengurus ORARI Daerah wajib melaksanakan Musda Luar Biasa selambat-lambatnya 90 hari terhitung tanggal ditetapkan persetujuan dari Ketua Umum ORARI. (3) Muslok Luar Biasa ORARI yang selanjutnya disebut Musloklub dapat diadakan setiap waktu atas usul separuh dari jumlah anggota ORARI lokal ditambah 1 anggota melalui Pengurus ORARI Daerah serta dihadiri dan disetujui oleh sekurang-kurangnya separuh ditambah 1 orang dari jumlah Anggota ORARI Lokal. Pengurus ORARI Lokal wajib melaksanakan Muslok Luar Biasa selambat-lambatnya 90 hari terhitung tanggal ditetapkan persetujuan dari Ketua ORARI Daerah. Pasal 21 MUSYAWARAH NASIONAL KHUSUS (1) Musyawarah Nasional khusus disingkat MUNASSUS adalah Munas yang diselenggarakan karena adanya amanat Munas dengan alasan khusus guna perubahan dan penggantian Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. (2) Munassus dianggap sah apabila dihadiri oleh kepengurusan ORARI Pusat, dan minimal 2/3 dari jumlah ORARI Daerah. Pasal 22 RAPAT KERJA (1) Rapat Kerja Nasional yang selanjutnya disebut Rakernas diadakan sedikitnya satu kali selama masa kepengurusan dan diselenggarakan oleh Pengurus ORARI Pusat dan dihadiri oleh : a. DPP dan Pengurus ORARI Pusat b. DPP dan Pengurus ORARI Daerah. (2) Rapat Kerja ORARI Daerah yang selanjutnya disebut Rakerda diadakan sedikitnya satu kali selama masa kepengurusan diselenggarakan oleh Pengurus ORARI Daerah dan dihadiri oleh: a. DPP dan Pengurus ORARI Daerah b. DPP dan Pengurus ORARI Lokal. (3) Rapat Kerja ORARI Lokal yang selanjutnya disebut Rakerlok diadakan sedikitnya satu kali selama masa kepengurusan dan diselenggarakan oleh Pengurus ORARI Lokal dan dihadiri oleh : a. b.

DPP dan Pengurus ORARI Lokal Anggota ORARI Lokal.


Pasal 23 TUGAS DAN WEWENANG RAPAT KERJA (1) Rakernas mempunyai tugas dan wewenang : a. Mengidentifikasi permasalahan yang harus dibahas berdasarkan Laporan Pengurus ORARI Pusat dan Pengurus ORARI Daerah. b. Merumuskan pemecahan masalah dalam menghadapi perkembangan baru,serta menyusun rencana strategi dengan menetapkan tolok ukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan c. Meningkatkan hubungan timbal balik antara Kepengurusan ORARI Pusat dengan Kepengurusan ORARI Daerah dalam melaksanakan Keputusan Munas. (2) Rakerda mempunyai tugas dan wewenang : a. Mengidentifikasi permasalahan yang harus dibahas berdasarkan Laporan Pengurus ORARI Daerah dan Pengurus ORARI Lokal. b. Merumuskan pemecahan masalah dalam menghadapi perkembangan baru,serta menyusun rencana strategi dengan menetapkan tolok ukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan c. Meningkatkan hubungan timbal balik antara Kepengurusan ORARI Daerah dengan Kepengurusan ORARI Lokal dalam melaksanakan Keputusan Munas dan Musda. (3) Rakerlok mempunyai tugas dan wewenang : a. Mengidentifikasi permasalahan yang harus dibahas berdasarkan Laporan Pengurus ORARI Lokal dan masukan Anggota ORARI Lokal. b. Merumuskan pemecahan masalah dalam menghadapi perkembangan baru, serta menyusun rencana strategie dengan menetapkan tolok ukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan c. Meningkatkan hubungan timbal balik antara Kepengurusan ORARI Lokal dengan Anggota ORARI Lokal dalam melaksanakan Keputusan Munas, Musda dan Muslok. Pasal 24 RAPAT KEPENGURUSAN Rapat DPP, Rapat Pengurus, Rapat DPP bersama Pengurus dapat di adakan sewaktu-waktu secara berkala.

BAB VI KEUANGAN Pasal 25 SUMBER KEUANGAN Keuangan ORARI diperoleh dari sumber-sumber sebagai berikut : a. Iuran Anggota. b. Sumbangan dan bantuan yang tidak mengikat. c. Usaha-usaha lain yang sah. Pasal 26 ANGGARAN KEUANGAN Anggaran Keuangan ORARI direncanakan dan diperhitungkan untuk tiap tahun, sedangkan pengaturannya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.


Pasal 27 PERTANGGUNGJAWABAN KEKAYAAN Pertanggungjawaban kekayaan ORARI Pusat, ORARI Daerah dan ORARI Lokal diberikan pada Munas, Musda dan Muslok. BAB VII LAMBANG, HYMNE, MARS, DAN ATRIBUT ORGANISASI Pasal 28 LAMBANG, HYMNE, MARS DAN ATRIBUT ORGANISASI Lambang, Hymne, Mars dan Atribut lainnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. BAB VIII PEMBUBARAN Pasal 29 PEMBUBARAN ORARI hanya dapat dibubarkan berdasarkan Keputusan Munas yang diselenggarakan khusus untuk itu. BAB IX PENUTUP Pasal 30 PENUTUP (1) Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal disahkan dan hanya dapat diubah oleh Munas atau Munassus. (2) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, dan pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini. (3) Dengan berlakunya Anggaran Dasar ini, maka Anggaran Dasar yang ada dan berlaku sebelum Anggaran Dasar ini, dinyatakan tidak berlaku, dan segala sesuatu yang bertentangan dengan Anggaran Dasar ini akan diatur kembali dan disesuaikan dalam waktu yang sesingkat - singkatnya. (4) Anggaran Dasar ini disahkan oleh Musyawarah Nasional X ORARI di Surabaya, Jawa Timur pada hari Sabtu tanggal dua puluh enam bulan November tahun dua ribu enambelas. Ditetapkan di : Surabaya Pada tanggal : 26 November 2016 MUSYAWARAH NASIONAL X ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA PIMPINAN SIDANG KOMISI ”A” K e t u a,

Wakil Ketua,

Sekretaris,

ttd.

ttd.

ttd.





ANGGARAN RUMAH TANGGA ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA BAB I UMUM Pasal 1 (1) (2)

Anggaran Rumah Tangga ini disusun berdasarkan Anggaran Dasar ORARI yang telah disahkan dalam Musyawarah Nasional X ORARI tahun 2016. Anggaran Rumah Tangga ini merupakan penjabaran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar ORARI. BAB II KEANGGOTAAN Pasal 2 PERSYARATAN

(1). Persyaratan menjadi Anggota Biasa : a. Warga Negara Indonesia. b. Memiliki Sertifikat Kecakapan Amatir Radio (SKAR) atau Sertifikat Operator Radio yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau IAR dari negara lain yang masih berlaku dan akan mengalihkannya ke Indonesia c. Memenuhi Ketentuan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Organisasi. d. Bersedia mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan Organisasi. e. Mengajukan permohonan dan disetujui. (2). Persyaratan menjadi Anggota Luar Biasa : a. Warga Negara Asing yang telah memiliki Ijin Amatir Radio yang berasal dari Negara-negara yang telah memiliki Perjanjian timbal balik dengan Negara Republik Indonesia. b. Memenuhi Ketentuan dan kewajiban yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Organisasi. c. Bersedia mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan Organisasi. d. Mengajukan permohonan dan disetujui. (3). Persyaratan menjadi Anggota Kehormatan, : a. Telah memberikan kontribusi yang luar biasa, bagi pembinaan dan perkembangan ORARI dan Amatir Radio Indonesia. b. Bersedia diusulkan menjadi Anggota Kehormatan dan bersedia mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan Organisasi. (4). Anggota Luar Biasa, Anggota Kehormatan, diangkat dengan Surat Keputusan Ketua Umum ORARI atas usul Ketua ORARI Daerah.


Pasal 3 KEWAJIBAN (1). Anggota Biasa berkewajiban : a. Mentaati Peraturan dan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku bagi Kegiatan Amatir Radio, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan - peraturan Organisasi. b . Membayar iuran wajib dan iuran yang ditentukan atas kebijaksanaan Pengurus ORARI Daerah/Lokal. c. Menghadiri Muslok dan undangan rapat. d. Melaksanakan segala Keputusan yang telah diambil dalam Munas/Musda/Muslok. e. Memelihara, memajukan dan mengembangkan Kegiatan Amatir Radio di Indonesia. f. Memelihara dan menjaga nama baik Organisasi. g. Anggota ORARI yang memiliki IAR seumur hidup wajib memperbaharui KTA dan membayar Iuran sesuai dengan tingkat kecakapannya. (2). Anggota Luar Biasa berkewajiban : a. Mentaati Peraturan dan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku bagi Kegiatan Amatir Radio, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan - peraturan Organisasi. b Membayar Iuran wajib dan iuran yang ditentukan atas kebijaksanaan Pengurus ORARI Daerah/Lokal. c. Menghadiri undangan rapat. d. Melaksanakan segala Keputusan - keputusan yang telah diambil dalam Munas/Musda/ Muslok. e. Memelihara, memajukan dan mengembangkan Kegiatan Amatir Radio di Indonesia. f. Memelihara dan menjaga nama baik Organisasi. (3). Anggota Kehormatan berkewajiban : a. Mentaati Peraturan dan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku bagi Kegiatan Amatir Radio, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan - peraturan Organisasi. b . Membayar Iuran wajib dan iuran yang ditentukan atas kebijaksanaan Pengurus ORARI Daerah/Lokal. c. Menghadiri undangan rapat. d. Melaksanakan segala Keputusan - keputusan yang telah diambil dalam Munas/Musda/ Muslok. e. Memelihara, memajukan dan mengembangkan Kegiatan Amatir Radio di Indonesia. f. Memelihara dan menjaga nama baik Organisasi. Pasal 4 HAK (1). Anggota Biasa berhak : a. Berbicara dalam Muslok dan rapat-rapat lain yang dilaksanakan oleh Lokal. b. Memberikan suara dalam Muslok dan rapat-rapat lain yang dilaksanakan oleh Lokal. c. Memilih dan dipilih sebagai anggota kepengurusan. d. Membela diri. e. Mendapatkan perlindungan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku bagi Kegiatan Amatir Radio, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan – peraturan Organisasi. f. Mendapatkan Kartu Tanda Anggota yang ditandatangani oleh Ketua Umum ORARI g. Mendapatkan pelayanan administrasi.


(2). Anggota Luar Biasa berhak : a. Berbicara dalam Muslok dan rapat-rapat lain yang dilaksanakan oleh Lokal. b. Membela diri. c. Mendapatkan perlindungan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku bagi Kegiatan Amatir Radio, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan – peraturan Organisasi. d. Mendapatkan Kartu Tanda Anggota yang ditandatangani oleh Ketua Umum ORARI e. Mendapatkan pelayanan administrasi. (3). Anggota Kehormatan berhak : a. Berbicara dalam Muslok dan rapat-rapat lain yang dilaksanakan oleh Lokal. b. Mendapatkan perlindungan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku bagi Kegiatan Amatir Radio, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan – peraturan Organisasi. c. Mendapatkan Kartu Tanda Anggota yang ditandatangani oleh Ketua Umum ORARI d. Mendapatkan pelayanan administrasi. Pasal 5 PERPINDAHAN ANGGOTA (1). Seorang anggota yang bermaksud untuk pindah domisili ke Daerah lain diwajibkan : a. Mengajukan permohonan pindah kepada Pengurus ORARI Daerah asalnya dengan tembusan ke ORARI Pusat, dengan melampirkan surat pengantar dari ORARI Lokal asalnya. b. Membawa surat pengantar dari Pengurus ORARI Daerah asalnya yang ditujukan kepada Pengurus ORARI Daerah yang baru tersebut dengan melampirkan berkas - berkas Amatir Radio yang dimiliki. (2). Seorang anggota yang bermaksud untuk pindah domisili ke Lokal lain dalam satu Daerah, diwajibkan: a. Mengajukan permohonan pindah kepada Pengurus Lokal asalnya dengan tembusan ke ORARI Daerah. b. Membawa surat pengantar dari Pengurus ORARI Lokal asalnya yang ditujukan kepada Pengurus ORARI Lokal yang baru tersebut dengan melampirkan berkas - berkas Amatir Radio yang dimiliki. (3) Seorang anggota yang bermaksud untuk pindah alamat dalam satu Lokal, diwajibkan memberitahukan perpindahannya kepada Pengurus Lokal dengan tembusan ke ORARI Daerah. (4). Dalam hal perpindahan anggota tersebut di atas, Pengurus ORARI Daerah wajib dalam waktu singkat menyelesaikan administrasi dengan instansi setempat yang berwenang. Pasal 6 PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN Anggota Biasa, Luar Biasa dan Kehormatan akan kehilangan keanggotaannya apabila: a. Mengundurkan diri. b. Bukan Warga Negara Indonesia lagi. c. Anggota Luar Biasa yang tidak lagi berdomisili di Republik Indonesia. d. Tidak membayar iuran atau Ijin Amatir Radio yang bersangkutan telah kadaluarsa sesuai Peraturan Pemerintah. e. Diberhentikan. f. Meninggal dunia. g. Terkena sanksi pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. h. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota.


Pasal 7 SANKSI TERHADAP ANGGOTA (1). Anggota yang melalaikan kewajiban seperti pada pasal 3 Anggaran Rumah Tangga ini, atau melakukan tindakan yang merugikan Organisasi atau mencemarkan nama baik Organisasi dapat dikenakan sanksi - sanksi sesuai dengan berat ringannya pelanggaran yang dilakukan berupa: a. b. c.

Peringatan tertulis. Pemberhentian sementara. Pemberhentian.

(2). Pemberian sanksi peringatan tertulis merupakan wewenang Ketua Umum, Ketua ORARI Daerah atau Ketua ORARI Lokal. (3) Pemberian sanksi pemberhentian sementara merupakan wewenang Ketua Umum dan atau Ketua ORARI Daerah. (4) Pemberian sanksi pemberhentian merupakan wewenang Ketua Umum atas usul Ketua ORARI Daerah. (5) Pemberian sanksi pemberhentian sementara dan pemberhentian dapat diberikan setelah yang bersangkutan mendapat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan. (6) Anggota yang dikenakan sanksi berhak membela diri dan dapat naik banding secara berturut-turut kepada DPP yang tingkatnya lebih tinggi. (7). Tatacara rehabilitasi keanggotaan : a.

Rehabilitasi keanggotaan yang dikenakan sanksi pemberhentian sementara, merupakan wewenang Ketua Umum ORARI dan atau Ketua ORARI Daerah.

b.

Rehabilitasi keanggotaan yang dikenakan sanksi pemberhentian dilakukan oleh Ketua Umum ORARI. BAB III ORGANISASI Pasal 8 PEMBENTUKAN ORGANISASI

(1). Pembentukan ORARI Lokal maupun ORARI Daerah didasarkan pada pertimbangan kemampuan organisasi yang bersangkutan dalam melaksanakan fungsi dan kegiatan, jumlah anggota serta pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya organisasi. (2) Pembentukan ORARI Lokal : a. Organisasi Lokal dapat dibentuk pada setiap Kabupaten/Kota dengan jumlah anggota minimal 50 (lima puluh) orang dan/atau atas Kebijaksanaan Ketua ORARI Daerah. b. Nama Organisasi adalah ORARI Lokal dengan nama tempat/Lokal. c. Pembentukan ORARI Lokal baru ditetapkan oleh Ketua ORARI Daerah dan dilaporkan kepada Ketua Umum ORARI. (3). Pembentukan Organisasi Daerah : a. Organisasi Daerah dapat dibentuk pada tiap Propinsi apabila pada provinsi tersebut telah berdiri sekurang-kurangnya 3 (tiga) Organisasi Lokal. b. Nama Organisasi adalah ORARI Daerah dengan nama Daerah. c. Pembentukan ORARI Daerah baru ditetapkan oleh Ketua Umum ORARI.


Pasal 9 PEMBEKUAN ORGANISASI (1) Ketua ORARI Daerah mempunyai wewenang membekukan ORARI Lokal dengan ketentuan a. Apabila jumlah anggota yang berada pada lokal tersebut tidak mencapai jumlah minimal sebagaimana tersebut pasal 8 ayat 2 butir a, atau apabila Kepengurusan ORARI Lokal tidak melaksanakan fungsi dan kegiatan organisasi dan atau memberikan pelayanan secara rutin terhadap anggota dan atau Apabila Kepengurusan ORARI Lokal tidak melaksanakan aktifitas Organisasi seperti Muslok, Rapat Kerja ORARI Lokal, Rapat Pengurus atau tidak melaksanakan Instruksi Organisasi tingkat atasnya, atau apabila Kepengurusan ORARI Lokal tidak mengikuti/menghadiri undangan acara-acara resmi ORARI Daerah selama 5 (lima) kali berturut-turut dengan tanpa alasan. b. Keputusan Pembekuan ORARI Lokal dapat diberikan setelah Pengurus ORARI Daerah memberikan teguran/peringatan 3 (tiga) kali berturut-turut dalam waktu 6 (enam) bulan. c. Keputusan Pembekuan ORARI Lokal harus diikuti dengan pengaturan pelimpahan anggota dan asset ORARI Lokal yang di bekukan. (2) Ketua Umum ORARI mempunyai wewenang membekukan ORARI Daerah dengan ketentuan: a. Apabila jumlah ORARI Lokal yang berada pada Daerah tersebut tidak mencapai jumlah minimal sebagaimana tersebut pasal 8 ayat (2) butir a dan Pasal 8 ayat (3) butir a, atau Apabila Kepengurusan ORARI Daerah tidak melaksanakan fungsi dan kegiatan organisasi dan atau memberikan pelayanan secara rutin terhadap anggota dan atau Apabila Kepengurusan ORARI Daerah tidak melaksanakan aktivitas Organisasi seperti Musda, Rapat Kerja ORARI Daerah, Rapat Pengurus atau tidak melaksanakan Instruksi ORARI Pusat, atau apabila Kepengurusan ORARI Daerah tidak mengikuti/menghadiri undangan acara-acara resmi ORARI Pusat selama 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tanpa alasan. b.

Keputusan Pembekuan ORARI Daerah dapat diberikan setelah Ketua Umum memberikan teguran/peringatan 3 (tiga) kali berturut-turut dalam waktu 6 (enam) bulan.

c.

Keputusan Pembekuan ORARI Daerah harus diikuti dengan pengaturan pelimpahan anggota dan asset ORARI Daerah yang di bekukan. Pasal 10 PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN

(1). Dewan Pengawas dan Penasihat (DPP), Ketua Umum, dipilih dan diangkat oleh Munas, sedangkan Wakil Ketua Umum, Ketua Bidang Organisasi, Ketua Bidang Operasi dan Teknik, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Wakil Bendahara Umum, diangkat dengan hak prerogatif Ketua Umum yang pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah Munas, dan Kelengkapan Pengurus ORARI Pusat yang lainnya diangkat oleh Ketua Umum ORARI yang pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah Munas serta masa bakti DPP dan Pengurus ORARI Pusat ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. (2) Dewan Pengawas dan Penasihat (DPP), Ketua ORARI Daerah dipilih dan diangkat oleh Musda, sedangkan Wakil Ketua, Ketua Bidang Organisasi, Ketua Bidang Operasi dan Teknik, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara ORARI Daerah, diangkat dengan hak prerogatif Ketua yang pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah Musda, dan Kelengkapan Pengurus ORARI Daerah yang lainnya diangkat oleh Ketua ORARI Daerah yang pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah Musda serta masa bakti DPP dan Pengurus ORARI Daerah ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.


(3) Dewan Pengawas dan Penasihat (DPP), Ketua ORARI Lokal dipilih dan diangkat oleh Muslok, sedangkan Wakil Ketua, Ketua Bidang Organisasi, Ketua Bidang Operasi dan Teknik, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara ORARI Lokal, diangkat dengan hak prerogatif Ketua yang pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah Muslok, dan Kelengkapan Pengurus ORARI Lokal yang lainnya diangkat oleh Ketua ORARI Lokal yang pelaksanaannya dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan setelah Muslok serta masa bakti DPP dan Pengurus ORARI Lokal ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. (4) Susunan Pengurus lengkap dilaporkan secara berjenjang kepada Pengurus ORARI Pusat. Pasal 11 PENGUKUHAN KEPENGURUSAN (1) DPP dan Ketua Umum hasil Munas dikukuhkan oleh Pimpinan Sidang Munas. (2) Kepengurusan ORARI Daerah hasil Musda dikukuhkan oleh Ketua Umum ORARI sedangkan Kepengurusan ORARI Lokal hasil Muslok dikukuhkan oleh Ketua ORARI Daerah. (3) Pengukuhan kepengurusan ORARI Daerah /Lokal dituangkan dalam surat keputusan Ketua Umum ORARI/Ketua ORARI Daerah dan dilakukan dalam suatu acara yang dimaksudkan untuk itu. (4) Pengukuhan kepengurusan sebagaimana tersebut ayat (1), merupakan konsekuensi hubungan jenjang organisasi karenanya bersifat menguatkan atau menegaskan dan tidak boleh menimbulkan akibat hukum baru, kecuali dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Pasal 12 JABATAN RANGKAP (1) Jabatan rangkap internal Kepengurusan organisasi tidak diperkenankan. (2) Jabatan rangkap dengan organisasi lain yang menangani komunikasi khusus perseorangan tidak diperkenankan. Pasal 13 DEWAN PENGAWAS DAN PENASIHAT, KETUA UMUM / KETUA ORARI DAERAH / KETUA ORARI LOKAL, PENGGANTI (1) Apabila Ketua DPP tidak dapat menjalankan tugasnya secara tetap, maka Sekretaris Ketua DPP menjabat sebagai Ketua DPP sampai dengan Munas/Musda/Muslok dilaksanakan. (2) Apabila Anggota DPP ORARI Pusat/Daerah/Lokal tidak dapat menjalankan tugasnya secara tetap, maka DPP lainnya bersama Ketua Umum ORARI/Ketua ORARI Daerah/Ketua ORARI Lokal dapat mengangkat Anggota DPP ORARI Pusat/Daerah/Lokal pengganti sampai dengan Munas/Musda/ Muslok dilaksanakan, dengan persetujuan Ketua Umum ORARI/Ketua ORARI Daerah/Ketua ORARI Lokal asal calon anggota DPP ORARI Pusat/Daerah/Lokal pengganti tersebut. (3) Apabila Ketua Umum ORARI/Ketua ORARI Daerah/Ketua ORARI Lokal tidak dapat menjalankan tugasnya secara tetap, maka Wakil Ketua Umum ORARI/Wakil Ketua ORARI Daerah/Wakil Ketua ORARI Lokal menjabat sebagai Pejabat Ketua Umum ORARI/ Pejabat Ketua ORARI Daerah/ Pejabat Ketua ORARI Lokal sampai dengan Munas/Musda/Muslok dilaksanakan. (4) Yang dimaksud dengan berhalangan tetap adalah yang bersangkutan tidak lagi berdomisili di Daerah asalnya untuk waktu lebih dari 1 (satu) tahun dan atau karena kesehatannya yang tidak memungkinkan yang bersangkutan melaksanakan tugasnya dan/atau yang bersangkutan terkena sanksi pidana penjara sedikitnya 3 (tiga) tahun yang telah berkekuatan hukum tetap dan atau yang bersangkutan meninggal dunia.


BAB IV TATALAKSANA Pasal 14 TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS DAN PENASIHAT Dewan Pengawas dan Penasihat (DPP) ORARI dalam melaksanakan fungsinya, mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut : (1). Menghadiri musyawarah, Rapat Kerja atau Rapat Pengurus sesuai dengan tingkatnya. (2). Mengawasi dan menasihati Pengurus didalam pengelolaan Organisasi. (3). Memeriksa administrasi keuangan dan inventaris Organisasi sesuai tingkatnya secara berkala. (4). Dapat menyelenggarakan pembelaan anggota di tingkat yang sama atau tingkat di atasnya. (5). Menampung dan menilai laporan permasalahan yang diajukan oleh Organisasi tingkat bawahnya atau anggota untuk kemudian dapat memberikan penilaian dan nasihat- nasihat yang dianggap perlu untuk penyelesaian permasalahan dengan Pengurus sesuai tingkatnya. (6). Mengangkat anggota ORARI berjumlah tiga orang yang mempunyai kompetensi dan independen untuk melakukan penyelidikan, verifikasi dan memutuskan atas pelanggaran etik yang dilakukan oleh anggota dan Kepengurusan. (7). Sebagai nara sumber bagi Organisasi tingkat di atasnya atau Instansi Pemerintah yang berwenang untuk tingkat Pusat. (8). Menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada forum musyawarah sesuai tingkatnya (9). DPP ORARI Pusat mempertimbangkan usulan Munas Luar Biasa dari Organisasi Daerah. Pasal 15 TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS ORARI PUSAT (1). Ketua Umum ORARI mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut : a. Memimpin ORARI secara menyeluruh berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI. b. Membuat dan melaksanakan Program Kerja dan Rekomendasi hasil Munas. c. Dalam rangka melaksanakan butir a. dan b. di atas mengeluarkan Instruksi-instruksi dan Ketentuan-ketentuan untuk Organisasi yang sejalan dengan Peraturan-peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku bagi Amatir Radio d. Membuat laporan berkala kepada Pemerintah dan dalam Rapat Kerja Nasional. e. Mengangkat dan/atau memberhentikan Pengurus lain bila diperlukan. f. Dalam bidang teknis dan operasional juga bertanggungjawab kepada Pemerintah. g. Menyelenggarakan Munas dan Rapat Kerja tepat pada waktunya. h. Bertanggungjawab kepada Munas. i. Mempertimbangkan usulan Musda Luar Biasa dari Organisasi Lokal. j. Masa jabatan Ketua Umum dibatasi untuk dua periode berturut-turut.


(2). Wakil Ketua Umum ORARI Pusat mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut: a. Membantu Ketua Umum ORARI dalam penyelenggaraan tugas pimpinan sehari-hari. b. Mewakili Ketua Umum ORARI apabila berhalangan dalam kegiatan dan hubungan ke dalam dan keluar. c. Menjabat Ketua Umum ORARI apabila Ketua Umum ORARI tidak dapat menjalankan tugasnya secara tetap sampai dengan Munas. d. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum ORARI. (3). Ketua Bidang Organisasi dan Ketua Bidang Teknik dan Operasi ORARI Pusat mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut : a. b. c.

d. e. f.

Membantu Ketua Umum ORARI dalam penyelenggaraan tugas pimpinan sehari-hari sesuai bidang tugasnya. Mewakili Ketua Umum ORARI apabila berhalangan dalam kegiatan dan hubungan ke dalam dan ke luar sesuai bidangnya masing-masing. Menyusun serta menentukan kegiatan-kegiatan pada pelaksanaan Program Kerja ORARI Pusat dalam bidangnya masing-masing sesuai dengan Kebijaksanaan Ketua Umum ORARI dan/atau Keputusan Rapat Kerja Nasional. Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan Program Kerja ORARI Pusat dalam bidangnya masing- masing. Membuat laporan berkala kepada Ketua Umum ORARI. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum ORARI.

(4). Sekretaris Jenderal dan Wakil Sekretaris Jenderal ORARI Pusat mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut: a. Membantu Ketua Umum ORARI dalam penyelenggaraan tugas pimpinan sehari-hari sesuai bidang tugasnya. b. Mewakili Ketua Umum ORARI apabila berhalangan dalam kegiatan dan hubungan ke dalam dan ke luar atas dasar mandat yang diberikan. c. Menyelenggarakan administrasi umum ORARI Pusat. d. Menyelenggarakan tata usaha kepengurusan ORARI Pusat. e. Menyusun dan melaksanakan Program Kerja ORARI Pusat di bidangnya. f. Membuat laporan berkala kepada Ketua Umum ORARI. g. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum ORARI. (5). Bendahara Umum dan Wakil Bendahara Umum ORARI Pusat berkewajiban sebagai berikut: a. Menyusun anggaran serta belanja ORARI Pusat. b. Menyelenggarakan administrasi keuangan dan akuntansi sesuai dengan Kebijaksanaan Ketua Umum ORARI dan Ketentuan-ketentuan Organisasi. c. Mengurus iuran anggota. d. Membuat laporan berkala kepada Ketua Umum ORARI. e. Menyusun dan melaksanakan Program Kerja ORARI Pusat di bidangnya. f. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum ORARI. (6) Staf Khusus Ketua Umum ORARI Pusat berkewajiban sebagai berikut : a. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Umum ORARI. b. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum ORARI.


(7). Dewan Pakar ORARI Pusat mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut : a. Menjadi narasumber, memberikan pemikiran dan gagasan terkait kegiatan Amatir Radio. b. Membuat laporan berkala kepada Ketua Umum ORARI c. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum ORARI. (8). Koordinator-koordinator Wilayah ORARI Pusat mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut a. Melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan ORARI Daerah di wilayah tugasnya masingmasing. b. Membuat laporan berkala kepada Ketua Umum ORARI c. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum ORARI. (9). Ketua-ketua Bagian ORARI Pusat mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut : a. Melaksanakan Program Kerja ORARI Pusat di Bagiannya masing-masing. b. Membuat laporan berkala kepada Ketua Umum ORARI melalui Ketua Bidang c. Secara koordinasi bertanggungjawab kepada Ketua Bidang sesuai tugas Bagiannya. (10). Ketua-ketua Biro ORARI Pusat mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut : a. Melaksanakan Program Kerja ORARI Pusat di Bironya masing-masing. b. Membuat laporan berkala kepada Ketua Umum ORARI melalui Sekretaris Jenderal dan/atau Bendahara Umum ORARI Pusat. c. Secara koordinasi bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal dan/atau Bendahara Umum ORARI Pusat sesuai tugas Bironya. Pasal 16 TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS ORARI DAERAH (1). Ketua ORARI Daerah mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut : a. Memimpin ORARI Daerah berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI. b. Membuat dan melaksanakan Program Kerja ORARI Daerah, berdasarkan Program Kerja ORARI Pusat serta Rekomendasi hasil Musda. c. Dalam rangka melaksanakan butir a. dan b. diatas dapat mengeluarkan Instruksi-instruksi dan Ketentuan-ketentuan bagi ORARI Daerahnya yang sejalan dengan Peraturan-peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku bagi Amatir Radio, d. Membuat laporan berkala kepada Ketua Umum ORARI dengan tembusan Ketua DPP ORARI Daerah. e. Mengangkat dan/atau memberhentikan Pengurus lain bila diperlukan. f. Dapat mengadakan Penggantian Wakil Ketua, Ketua Bidang Organisasi, Ketua Bidang Operasi dan Teknik, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara ORARI Daerah. g. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum ORARI atas pelaksanaan Keputusan, Kebijaksanaan dan Instruksi-instruksi yang dikeluarkan oleh ORARI Pusat. h. Menyelenggarakan Musda dan Rapat Kerja Daerah tepat pada waktunya. i. Bertanggungjawab kepada Musda. j. Mempertimbangkan usulan Muslok Luar Biasa dari anggota.


(2). Wakil Ketua ORARI Daerah mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut : a. Membantu Ketua ORARI Daerah dalam penyelenggaraan tugas pimpinan sehari-hari. b. Mewakili Ketua ORARI Daerah apabila berhalangan dalam kegiatan dan hubungan ke dalam dan keluar. c. Menjabat Ketua ORARI Daerah apabila Ketua ORARI Daerah tidak dapat menjalankan tugasnya secara tetap sampai dengan Musda. d. Bertanggungjawab kepada Ketua ORARI Daerah. (3). Ketua Bidang Organisasi dan Ketua Bidang Teknik dan Operasi ORARI Daerah mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut : a. b. c.

d. e. f.

Membantu Ketua ORARI Daerah dalam penyelenggaraan tugas pimpinan sehari-hari di bidang-nya masing-masing. Mewakili Ketua ORARI Daerah dalam kegiatan dan hubungan ke dalam dan keluar sesuai bidangnya masing-masing. Menyusun dan menentukan kegiatan-kegiatan pada pelaksanaan Program Kerja ORARI Daerah dalam bidangnya masing-masing, sesuai dengan Kebijaksanaan Ketua ORARI Daerah dan/atau Keputusan Rapat Kerja Daerah. Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan ORARI Daerah dalam bidangnya masing-masing. Membuat laporan berkala kepada Ketua ORARI Daerah. Bertanggungjawab kepada Ketua ORARI Daerah.

(4). Sekretaris dan Wakil Sekretaris ORARI Daerah mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut : a. Membantu Ketua ORARI Daerah dalam penyelenggaraan tugas pimpinan sehari-hari sesuai bidang tugasnya. b. Mewakili Ketua ORARI Daerah apabila berhalangan dalam kegiatan dan hubungan kedalam dan keluar.atas dasar mandat yang diberikan c. Menyelenggarakan administrasi umum ORARI Daerah. d. Menyelenggarakan tata usaha kepengurusan ORARI Daerah. e. Menyusun dan melaksanakan Program Kerja ORARI Daerah di bidangnya. f. Membuat laporan berkala kepada Ketua ORARI Daerah. g. Bertanggungjawab kepada Ketua ORARI Daerah. (5). Bendahara dan Wakil Bendahara ORARI Daerah mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut : a. Menyusun anggaran serta belanja ORARI Daerah. b. Menyelenggarakan administrasi keuangan dan akuntansi sesuai dengan Kebijaksanaan Ketua ORARI Daerah dan Ketentuan-ketentuan Organisasi. c. Mengurus iuran anggota. d. Membuat laporan berkala kepada Ketua ORARI Daerah dengan tembusan kepada Ketua DPP ORARI Daerah. e. Bertanggungjawab kepada Ketua ORARI Daerah. (6). Ketua Bagian ORARI Daerah mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut : a. Melaksanakan Program Kerja ORARI Daerah di bagiannya masing-masing. b. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sesuai Program Kerja ORARI Daerah di bagiannya masingmasing. c. Membuat laporan berkala kepada Ketua ORARI Daerah. d. Secara koordinasi bertanggungjawab kepada Ketua Bidang ORARI Daerah sesuai bagiannya.


(7). Koordinator-koordinator Wilayah ORARI Daerah mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut : a. b. c.

Melaksanakan Program Kerja ORARI Daerah. Membuat laporan berkala kepada Ketua ORARI Daerah. Bertanggungjawab kepada Ketua ORARI Daerah.

(8). Pembantu-pembantu Umum ORARI Daerah mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut : a. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua ORARI Daerah. b. Bertanggungjawab kepada Ketua ORARI Daerah. Pasal 17 TUGAS, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS ORARI LOKAL (1). Ketua ORARI Lokal mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut : a. Memimpin ORARI Lokal berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ORARI. b. Membuat dan melaksanakan Program Kerja ORARI Lokal, berdasarkan Program Kerja ORARI Daerah dan Rekomendasi hasil Muslok. c. Dalam rangka melaksanakan butir a. dan b. diatas dapat mengeluarkan Instruksi-instruksi dan Ketentuan-ketentuan bagi ORARI Lokalnya yang sejalan dengan Peraturan-peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku bagi Amatir Radio, d. Membuat laporan berkala kepada ORARI Daerah dengan tembusan Ketua DPP ORARI Lokal. e. Mengangkat dan/atau memberhentikan Pengurus lain bila diperlukan. f. Dapat mengangkat dan mengadakan Penggantian Wakil Ketua, Ketua Bidang Organisasi, Ketua Bidang Operasi dan Teknik, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara ORARI Lokal. g. Bertanggungjawab kepada Ketua ORARI Daerah atas pelaksanaan Keputusan, Kebijaksanaan dan Instruksi-instruksi yang dikeluarkan oleh ORARI Daerah. h. Menyelenggarakan Muslok dan Rapat Kerja ORARI Lokal tepat pada waktunya. i. Bertanggungjawab kepada Muslok. (2). Wakil Ketua ORARI Lokal mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut : a. Membantu Ketua ORARI Lokal dalam penyelenggaraan tugas pimpinan sehari-hari. b. Mewakili Ketua ORARI Lokal apabila berhalangan dalam kegiatan dan hubungan ke dalam dan ke luar sesuai bidangnya masing-masing c. Menjabat Ketua ORARI Lokal apabila Ketua ORARI Lokal tidak dapat menjalankan tugasnya secara tetap sampai dengan Muslok. d. Bertanggungjawab kepada Ketua ORARI Lokal. (3). Ketua Bidang Organisasi dan Ketua Bidang Teknik dan Operasi ORARI Lokal mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut : a. Membantu Ketua ORARI Lokal dalam penyelenggaraan tugas pimpinan sehari-hari di bidangnya masing-masing. b. Mewakili Ketua ORARI Lokal dalam kegiatan dan hubungan ke dalam dan ke luar sesuai di bidangnya masing-masing. c. Menyusun dan menentukan kegiatan-kegiatan pada pelaksanaan Program Kerja ORARI Lokal dalam bidangnya masing-masing, sesuai dengan Kebijaksanaan Ketua ORARI Lokal dan/atau Keputusan Rapat Kerja Lokal. d. Mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan ORARI Lokal dalam bidangnya masing-masing. e. Membuat laporan berkala kepada Ketua ORARI Lokal. f. Bertanggungjawab kepada Ketua ORARI Lokal.


(4). Sekretaris dan Wakil Sekretaris ORARI Lokal mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut : a. Membantu Ketua ORARI Lokal dalam penyelenggaraan tugas pimpinan sehari-hari sesuai bidang tugasnya. b. Mewakili Ketua apabila berhalangan dalam kegiatan dan hubungan ke dalam dan ke luar atas dasar mandat yang diberikan c. Menyelenggarakan administrasi umum ORARI Lokal. d. Menyelenggarakan tata usaha kepengurusan ORARI Lokal. e. Menyusun dan melaksanakan Rencana dan Program Kerja di bidangnya. f. Membuat laporan berkala kepada Ketua ORARI Lokal. g. Bertanggungjawab kepada Ketua ORARI Lokal. (5) Bendahara dan Wakil Bendahara ORARI Lokal mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut : a. Menyusun anggaran serta belanja ORARI Lokal. b. Menyelenggarakan administrasi keuangan dan akuntansi sesuai dengan Kebijaksanaan Ketua ORARI Lokal dan Ketentuan-ketentuan Organisasi. c. Mengurus iuran Anggota. d. Membuat laporan berkala kepada Ketua ORARI Lokal e. Bertanggungjawab kepada Ketua ORARI Lokal. (6) Ketua Bagian ORARI Lokal mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut : a. Melaksanakan Program Kerja ORARI Lokal di bagiannya masing-masing. b. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sesuai Program Kerja ORARI Lokal di bagiannya masingmasing. c. Membuat laporan berkala kepada Ketua ORARI Lokal. d. Secara koordinasi bertanggungjawab kepada Ketua Bidang ORARI Lokal sesuai bagiannya. (7) Perwakilan-Perwakilan ORARI Lokal mempunyai tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai berikut : a. Melaksanakan Program Kerja ORARI Lokal. b. Bertanggungjawab kepada Ketua ORARI Lokal. Pasal 18 MUSYAWARAH NASIONAL (1)

Munas diselenggarakan oleh Pengurus Pusat dan dihadiri oleh : a. DPP dan Pengurus Pusat. b. Utusan sah kepengurusan ORARI Daerah c. Peninjau dan Undangan. (2) Tugas pokok Munas : a. Menilai Pertanggungjawaban Ketua Umum ORARI untuk selanjutnya dapat menerima atau menerima dengan catatan. b. Menilai Laporan DPP ORARI Pusat untuk selanjutnya dapat menerima atau menerima dengan catatan. c. Membahas dan menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. d. Menetapkan Program Kerja dan Rekomendasi untuk masa bakti Pengurus Pusat. e. Munas ORARI dapat mengangkat tim verifikasi terdiri dari 3 (tiga) orang yang ahli dan independen untuk memeriksa keuangan dan inventaris Organisasi. f. Memilih dan Mengangkat DPP, dan Ketua Umum ORARI. (3) Munas dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-urangnya 2/3 dari jumlah ORARI Daerah. (4) Setiap ORARI Daerah mempunyai satu hak suara dalam Munas. (5) Munas Luar Biasa dapat diselenggarakan atas permintaan 2/3 dari jumlah ORARI Daerah melalui DPP ORARI Pusat serta dihadiri dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah ORARI Daerah.


Pasal 19 MUSYAWARAH DAERAH (1). Musda diselenggarakan oleh Pengurus ORARI Daerah dan dihadiri oleh : a. Utusan sah Pengurus ORARI Pusat. b. DPP dan Pengurus ORARI Daerah. c. Utusan sah Kepengurusan ORARI Lokal d. Peninjau dan Undangan. (2). Tugas pokok Musda : a. Menilai Pertanggungjawaban Ketua ORARI Daerah untuk selanjutnya dapat menerima atau menerima dengan catatan. b. Menilai Laporan DPP ORARI Daerah untuk selanjutnya dapat menerima atau menerima dengan catatan. c. Menetapkan Program Kerja dan Rekomendasi berdasarkan Program Kerja ORARI Pusat untuk masa bakti Pengurus ORARI Daerah. d. Musda ORARI dapat mengangkat team verifikasi terdiri dari 3 (tiga) orang yang ahli dan independen untuk memeriksa keuangan dan inventaris Organisasi. e. Memilih dan Mengangkat DPP dan Ketua ORARI Daerah. f. Merumuskan bahan-bahan untuk Munas. (3). Musda dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah ORARI Lokal. (4). Setiap ORARI Lokal mempunyai satu hak suara dalam Musda. (5). Musda Luar Biasa dapat diselenggarakan atas permintaan 2/3 dari jumlah ORARI Lokal melalui Pengurus ORARI Pusat serta dihadiri dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah ORARI Lokal. Pasal 20 MUSYAWARAH LOKAL (1). Muslok diselenggarakan oleh Pengurus ORARI Lokal dan dihadiri oleh : a. Utusan sah Pengurus ORARI Daerah. b. DPP dan Pengurus ORARI Lokal. c. Anggota ORARI Lokal yang bersangkutan. d. Peninjau dan Undangan. (2). Tugas pokok Muslok : a. Menilai Pertanggungjawaban Ketua ORARI Lokal untuk selanjutnya dapat menerima atau menerima dengan catatan. b. Menilai Laporan DPP ORARI Lokal untuk selanjutnya dapat menerima atau menerima dengan catatan. c. Menetapkan Program Kerja dan Rekomendasi berdasarkan Program Kerja ORARI Daerah untuk masa bakti Pengurus ORARI Lokal. d. Muslok ORARI dapat mengangkat team verifikasi terdiri dari 3 (tiga) orang yang ahli dan independen untuk memeriksa keuangan dan inventaris Organisasi. e. Memilih dan Mengangkat DPP dan Ketua ORARI Lokal. f. Merumuskan bahan-bahan untuk Musda. (3). Muslok dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya ½ + 1 (setengah ditambah satu) dari jumlah anggota ORARI Lokal. (4). Setiap anggota mempunyai satu hak suara dalam Muslok. (5). Apabila Muslok tidak mencapai quorum maka Pengurus ORARI Daerah mempunyai wewenang dan dapat mengambil langkah-langkah seperlunya dalam rangka menjaga keutuhan Organisasi. (6). Muslok Luar Biasa dapat diselenggarakan atas permintaan ½ + 1 (setengah ditambah satu) dari jumlah anggota ORARI Lokal melalui Pengurus ORARI Daerah, serta disetujui oleh ½ + 1 (setengah ditambah satu) dari jumlah anggota ORARI Lokal yang hadir pada Muslok Luar Biasa.


Pasal 21 KETENTUAN KHUSUS (1). Keputusan-keputusan Munas, Musda atau Muslok diambil atas dasar musyawarah untuk mufakat, kecuali apabila perlu, dengan pemungutan suara. (2). Pemilihan Dewan Pengawas dan Penasihat, Ketua Umum ORARI / Ketua ORARI Daerah / Ketua ORARI Lokal dilaksanakan melalui sistem Formatur atau dengan sistem pemilihan secara langsung. (3). Tata tertib Munas, Musda atau Muslok disahkan dalam sidang yang bersangkutan. Risalah dan Agenda Munas, Musda atau Muslok disahkan dalam sidang yang bersangkutan. (4). Ketua Umum ORARI dapat mengambil langkah-langkah Kebijaksanaan demi kesinambungan Organisasi bila Pengurus ORARI Daerah tidak melaksanakan Musda tepat pada waktunya, dan Ketua ORARI Daerah dapat mengambil langkah-langkah Kebijaksanaan demi kesinambungan Organisasi bila Pengurus ORARI Lokal tidak melaksanakan Muslok tepat pada waktunya. Pasal 22 RAPAT KERJA (1). Rapat Kerja Nasional : a. Rapat Kerja Nasional yang selanjutnya disebut Rakernas adalah Rapat yang dihadiri oleh Kepengurusan ORARI Pusat dan utusan sah Kepengurusan ORARI Daerah. b. Tugas dan wewenang Rakernas adalah : 1. Mengidentifikasi permasalahan yang harus dibahas berdasarkan Laporan Pengurus ORARI Pusat dan Pengurus ORARI Daerah. 2. Merumuskan pemecahan permasalahan dalam menghadapi suatu perkembangan baru. 3. Meningkatkan hubungan timbal balik antara Kepengurusan ORARI Pusat dengan Kepengurusan ORARI Daerah dalam melaksanakan Keputusan Munas. c. Rakernas diadakan minimal 1 (satu) kali selama masa bakti Kepengurusan ORARI Pusat dan selambat-lambatnya diselenggarakan pada awal tahun ketiga periode kepengurusan. (2). Rapat Kerja ORARI Daerah : a. Rapat Kerja ORARI Daerah yang selanjutnya disebut Rakerda adalah sidang yang dihadiri oleh Kepengurusan ORARI Daerah dan utusan sah Kepengurusan ORARI Lokal. b. Tugas dan wewenang Rakerda adalah : 1. Mengidentifikasi permasalahan yang harus dibahas berdasarkan Laporan Pengurus ORARI Daerah dan Pengurus ORARI Lokal. 2. Merumuskan pemecahan permasalahan dalam menghadapi suatu perkembangan baru di Daerah. 3. Meningkatkan hubungan timbal balik antara Kepengurusan ORARI Daerah dengan Kepengurusan ORARI Lokal dalam melaksanakan Keputusan Munas dan Musda. c. Rakerda diadakan minimal 1 (satu) kali selama masa bakti Pengurus ORARI Daerah dan selambat-lambatnya diselenggarakan pada awal tahun ketiga periode kepengurusan (3). Rapat Kerja ORARI Lokal : a. Rapat Kerja ORARI Lokal yang selanjutnya disebut Rakerlok adalah sidang yang dihadiri oleh Kepengurusan ORARI Lokal dan anggota ORARI Lokal. b. Tugas dan wewenang Rakerlok adalah : 1. Mengidentifikasi permasalahan yang harus dibahas berdasarkan Laporan Pengurus ORARI Lokal dan masukan Anggota ORARI Lokal. 2. Merumuskan pemecahan permasalahan dalam menghadapi suatu perkembangan baru di Lokal 3. Meningkatkan hubungan timbal balik antara Kepengurusan ORARI Lokal dengan anggota ORARI Lokal dalam melaksanakan semua Keputusan Munas, Musda dan Muslok. c. Rakerlok diadakan minimal 1 (satu) kali selama masa bakti Pengurus ORARI Lokal dan selambat-lambatnya diselenggarakan pada awal tahun kedua periode kepengurusan


BAB V KEUANGAN Pasal 23 IURAN DAN DANA (1). Iuran ditarik dari anggota biasa, anggota luar biasa dan anggota kehormatan. (2). Iuran tiap bulan dan tatacara pembayarannya : a.

Iuran Anggota untuk IARU dan ORARI Pusat ditentukan oleh Munas dan dibayarkan ke Rekening ORARI Pusat melalui ORARI Daerah.

b.

Iuran Anggota untuk ORARI Daerah ditentukan oleh Musda dan dibayarkan secara langsung oleh Anggota ke Rekening ORARI Daerah melalui ORARI Lokal

c.

Iuran Anggota untuk ORARI Lokal ditentukan oleh Muslok dan dibayarkan secara langsung oleh Anggota ke Rekening ORARI Lokal

(3). Untuk memperkuat keuangan Organisasi, Pengurus masing-masing tingkat Organisasi dapat mengupayakan sumber keuangan lain dari usaha-usaha yang sah, tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta tidak memberatkan Anggota. Pasal 24 PENGGUNAAN KEUANGAN Penggunaan keuangan adalah untuk : a. b. c.

Pengeluaran rutin. Kegiatan - kegiatan Organisasi. Pengeluaran khusus. Pasal 25 LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan dibuat secara berkala setiap akhir tahun takwim, dan disampaikan sebagai berikut : a. b. c.

Laporan Keuangan ORARI Pusat kepada ORARI Daerah, Laporan Keuangan ORARI Daerah kepada ORARI Lokal, Laporan Keuangan ORARI Lokal kepada Anggota ORARI Lokal.

BAB VI LAMBANG, HYMNE, MARS DAN ATRIBUT ORGANISASI Pasal 26 LAMBANG ORARI (1) Lambang ORARI terdiri dari Logo, Panji, Pataka dan Duadja. (2) Bentuk dasar, lukisan, tulisan, warna dan makna Logo, Panji, Pataka dan Duadja, ditetapkan dengan Keputusan Munas. Pasal 27 HYMNE, MARS DAN ATRIBUT (1) Hymne dan Mars ORARI dan penggunaannya ditetapkan dengan Ketetapan Munas. (2) Atribut dan penggunaannya ditetapkan dengan Peraturan Organisasi.


BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 28 Masa bakti kepengurusan ORARI Daerah dan ORARI Lokal yang dilaksanakan sebelum Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga ini disahkan, tetap berlaku sesuai dengan hasil Musyawarah Daerah dan hasil Musyawarah Lokal. BAB VIII PENUTUP Pasal 29 PENUTUP (1) Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal disahkan dan hanya dapat diubah oleh Munas. (2) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini, akan diatur dalam Peraturan Organisasi, dan peraturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga ini. (3) Dengan berlakunya Anggaran Rumah Tangga ini, maka Anggaran Rumah Tangga yang ada dan berlaku sebelum Anggaran Rumah Tangga ini, dinyatakan tidak berlaku, dan segala sesuatu yang bertentangan dengan Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur kembali dan disesuaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. (4) Anggaran Rumah Tangga ini disahkan oleh Musyawarah Nasional X ORARI di Surabaya, Jawa Timur pada hari Sabtu tanggal dua puluh enam bulan November tahun dua ribu enambelas. Ditetapkan di : Surabaya Pada tanggal : 26 November 2016 MUSYAWARAH NASIONAL X ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA PIMPINAN SIDANG KOMISI ”A” K e t u a,

Wakil Ketua,

Sekretaris,

ttd.

ttd.

ttd.




MUSYAWARAH NASIONAL X ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA SURABAYA, NOVEMBER 2016

Recommend Documents