Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BPN RI yang berlangsung akhir Januari

bhumibhakti edisi 13 tahun 2013


Hasil Rakernas STT NO.1670/ SK/ DITJEN/ STT/ 1900 ISSN 1411-5522 PENERBIT Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia PEMBINA Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia PENASEHAT AHLI Para Deputi dan Inspektur Utama di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Staff Khusus BPN RI PENANGGUNG JAWAB Managam Manurung, SH, M.Kn Sekretaris Utama Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia REDAKTUR Kurnia Toha, SH, L.LM, Ph.D Kepala Pusat Hukum dan Humas PENYUNTING/EDITOR Drs. Gunawan Muhammad, MPA Kepala Bidang Hubungan Masyarakat DESAIN GRAFIS DAN FOTOGRAFI Drs. Frederik Warwer Kepala Sub Bidang Pengumpulan Informasi, Media Center dan Hubungan Antar Lembaga Bambang Sugiarto, SH Kepala Sub Bidang Penerangan dan Penyuluhan Masyarakat REDAKSI Suharto, Mukhlisin DESAIN GRAFIS Arif Maulana ANGGOTA Siti Noor Rochmah, S.IP Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusat Hukum dan Humas Tuti Rohayati, SH Irene Pradiptasari Susetyo, S.Hum Nur Adhani, S.Sos Galang Rambu Sukmara, SH Hesty Febriarty Risdianto Prabowo, S.S.IP. ALAMAT REDAKSI Pusat Hukum dan Humas Cq. Bidang Hubungan Masyarakat Jl. Sisingamangaraja No.2, Jakarta 12110 Telp. (021) 722 9751, 739 3939, Pes. 141 Faks. (021) 722 9751

R

apat Kerja Nasional (Rakernas) BPN RI yang berlangsung akhir Januari 2013 lalu, di Jakarta, menjadi sajian laporan utama di Majalah BumiBhakti edisi ini. Mengingat pentingnya agenda Rakernas kali ini Kepala BPN RI Hendarman Supandji, memaknai memiliki arti yang strategis. Rakernas yang dilaksanakan di awal tahun ini bisa menjadi momentum untuk melakukan evaluasi kinerja BPN RI tahun 2012. Selain itu, dalam Rakernas dilakukan pemantapan program kerja dan kegiatan untuk tahun 2013. Rakernas sekaligus menjadi momentum pelaksanaan program reformasi birokrasi di lingkungan BPN RI. Dalam sambutannya Kepala BPN RI menguraikan banyak hal. Mulai dari evaluasi kinerja hingga pencanangan dan pemantapan program-program kerja strategis BPN RI. Muara yang ingin dicapai untuk meningkatkan pelayanan pertanahan dan redistribusi tanah demi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Rakernas kali ini banyak menghasilkan rumusan kebijakan dan program kerja yang akan dilakukan tahun ini dan masa mendatang. Tak tanggung-tanggung untuk menghasilkan rumusan yang ideal Rakernas dibagi menjadi 4 komisi. Di antaranya, Komisi I bertugas membahas topik Pengembangan SDM BPN RI; Komisi II membahas topik Pemantapan Pelaksanaan Program Strategis BPN RI dan Pelaksanaan Larasita; Komisi III membahas topik Penanganan Sengketa dan Konflik, Tanah Telantar, dan Redistribusi Tanah; dan Komisi IV membahas topik Membangun Kesejahteraan, Pemanfaatan PNBP, dan Strategi Menuju Opini WTP. Laporan utama juga menyajikan restrukturisasi organisasi hingga integritas sampai jenjang karier di lingkungan BPN RI di bahas dalam laporan Utama. Untuk mengetahui program reformasi birokrasi di BPN RI, Majalah BhumiBhakti secara khusus mewawancarai Kepala BPN RI Hendarman Supandji, yang dikemas dalam rubrik wawancara. Agenda penting lain BPN RI juga menjadi sajian yang cukup menarik. Di antaranya, program one day service, program ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan yang ideal. BPN RI juga bekerja sama dengan Satuan Kerja Khusus (SKK) Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) dan Pertamina untuk mensertipikatkan tanah dan penanganan permasalahan tanah aset negara di lingkungan usaha pertambangan minyak dan gas tersebut. Info menarik lain, BPN RI memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP), atas laporan keuangan tahun 2012 yang diaudit BPK RI. Posisinya naik kelas bersama tiga entitas lainnya. Tak ketinggalan seminar pertanahan di Bali, penyerahan sertipikat di Makassar dan Sertipikat BMN di Maluku Utara, BPN Jatim tetapkan 13 prioritas, revitalisasi Larasita di Kepulauan Seribu, penyerahan sertipikat di Sumut, BPN siapkan badan reformasi agraria, pelantikan pejabat eselon II BPN RI, peresmian gedung baru kantor pertanahan, apel kelengkapan atribut pakaian dinas, dan info menarik lainnya. Selamat membaca! Bhumibhakti adalah media penyalur kebijaksanaan dan komunikasi di bidang pertanahan. Bhumibhakti menerima naskah/ tulisan/ berita yang terkait dengan dunia pertanahan nasional. Isi tulisan dapat berupa pemikiran, pandangan dan masukan yang bermanfaat bagi penyempurnaan pelaksanaan tugas Badan Pertanahan Nasional serta masalah pertanahan pada umumnya sebagai penjabaran Undang-Undang Pokok Agraria. Tulisan yang dimuat merupakan pandangan pribadi penulis, redaksi berhak merubah tulisan tanpa merubah inti tulisan tersebut. Syarat naskah, artikel atau tulisan: naskah merupakan karya asli dan belum pernah dimuat di media cetak lain. Panjang tulisan maksimum 8 halaman kertas folio, jarak tulisan satu setengah spasi, sedapat mungkin dilengkapi foto-foto, data pendukung, daftar grafis dan foto penulis. Kritik, saran, ide yang dapat dikirim melalui e-mail: [email protected], dan sertakan alamat dan nomor telepon anda yang dapat dihubungi dan untuk setiap tulisan/ naskah/ berita yang akan dimuat redaksi akan memberikan konfirmasinya terlebih dahulu kepada yang bersangkutan. Bhumibhakti mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terbitnya Bhumibhakti edisi ini. Bhumibhakti dibagikan secara cuma-cuma atau tidak diperjualbelikan. Dilarang mengutip, menyadur, menyalahgunakan isi dan gambar, memperbanyak, merusak dan menyimpan dalam jumlah banyak secara pribadi tanpa sepengetahuan dan izin Bhumibhakti.


daftarisi

Laporan Utama 10 Dari Restrukturisasi Organisasi hingga Soal Integritas 16 Jenjang Karier Baru, Semangat Baru

Wawancara 21 Perlu Booster untuk Meningkatkan Kinerja

Nasional 23 “One Day Service” Pelayanan Pertanahan

Hal 5

25 Seminar Pertanahan di Bali

Reformasi Birokrasi di BPN RI Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI mulai menggulirkan program reformasi birokrasi. Momentum untuk meningkatkan pelayanan pertanahan dan redistribusi tanah demi kesejahteraan masyarakat.

26 Meningkat, Opini Laporan Keuangan BPN RI

Nusantara

Hal 24

Kerja Sama BPN RI-SKK Migas Untuk pensertipikatan tanah dan penanganan permasalahan tanah asset negara di lingkungan usaha pertambangan minyak dan gas, Satuan Kerja Khusus (SKK) Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) dan Pertamina membuat kesepakatan kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI.


28 Penyerahan 17.680 Sertipikat di Makassar

Hal 32

BPN Serahkan 46.528 Sertipikat di Sumut Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Hendarman Supandji menyerahkan sertifikat 46.528 bidang tanah kepada masyarakat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, 20 Juni 2013.

31 Revitalisasi Larasita di Kepulauan Seribu

Album 37 Pelantikan 5 Pejabat Eselon II BPN RI

Laporan Utama

Kepala BPN RI memukul gong tanda dibukanya rapat kerja nasional 2013.

Reformasi Birokrasi di BPN RI Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI mulai menggulirkan program reformasi birokrasi. Momentum untuk meningkatkan pelayanan pertanahan dan redistribusi tanah demi kesejahteraan masyarakat.

P

ada akhir Januari 2013 lalu, BPN RI menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) 2013 di Jakarta. Menurut Kepala BPN RI Hendarman Supandji, Rakernas ini memiliki arti yang strategis.

Pertama, karena dilaksanakan di awal tahun, Rakernas ini menjadi forum untuk mengevaluasi kinerja BPN RI tahun 2012 sekaligus pemantapan program-program dan kegiatan untuk tahun 2013. Kedua, Rakernas kali ini menjadi momentum

pelaksanaan program reformasi birokrasi di lingkungan BPN RI. “Ini momentum strategis untuk memperbaiki kinerja melalui pelaksanaan program reformasi birokrasi,” kata Kepala BPN RI. Ketika membuka Rakernas tersebut, Kepala BPN RI memberikan pidato sambutan mengenai banyak hal di lingkungan BPN RI. Mulai dari evaluasi kinerja hingga pencanangan dan pemantapan program-program kerja strategis BPN RI. Hal pertama yang dikemukakan bhumibhakti edisi 13 tahun 2013

Laporan Utama Kepala BPN RI adalah evaluasi kinerja tahun 2012. Menurutnya, berdasarkan hasil evaluasi kinerja, kinerja BPN RI selama tahun 2012 harus diakui belum sepenuhnya memuaskan. Salah satu contohnya adalah hasil target fisik yang tingkat pencapaiannya ternyata hanya 76,48 persen. Kepala BPN RI kemudian juga membeberkan sejumlah penilaian dan evaluasi lembaga lain. Misalnya, pada 2011, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) kepada BPN RI. Untuk tahun 2012, BPK baru mulai melakukan pemeriksaan pada Februari 2013 sehingga hasilnya belum bisa diketahui. Adapun dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), demikian dijelaskan, melalui survei integritas, lembaga antikorupsi tersebut memberikan skor 6,12 kepada BPN RI, yang berarti masih di bawah nilai rata-rata secara nasional 6,30. Dari Kementerian Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB), untuk penilaian terhadap laporan akuntabilitas, BPN RI juga baru memperoleh nilai 50,25 (CC). Sementara itu, Ombudsman Republik Indonesia (ORI) masih memberikan catatancatatan agar BPN RI menyempurnakan pelaksanaan pelayanan publik bidang pertanahan di seluruh Indonesia. “Untuk itu, kita harus memiliki tekad dan komitmen bersama untuk memperbaiki catatan-catatan tersebut, sebagaimana yang akan saya instruksikan pada akhir pengarahan saya ini,” Kepala BPN RI menerangkan. Meskipun secara umum kinerja belum memuaskan, namun Kepala BPN RI juga mencatat ada sejumlah satuan kerja di lingkungan BPN RI yang memiliki kinerja memuaskan. Hal tersebut didasarkan pada hasil evaluasi Sistem Kendali Mutu Program Pertanahan (SKMPP) terhadap capaian kinerja tahun 2012. Ada 5 kantor wilayah (kanwil) dan 5 kantor pertanahan (kantah) yang memiliki capaian memuaskan, bahkan ada yang lebih dari 100 persen. Kelima kanwil dengan capaian kinerja terbaik adalah Kanwil BPN Provinsi DKI Jakarta (100%), Kanwil BPN Provinsi Riau (96,80%), Kanwil


Sambutan Kepala BPN RI dalam Rapat kerja Nasional tahun 2013.

BPN Provinsi Bangka Belitung (96,80%), Kanwil BPN Provinsi Banten (95,81%), dan Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah (95,76%). Sedangkan, 5 kantah dengan capaian kinerja terbaik adalah Kantah Kota Bandar Lampung (106,89%), Kantah Kabupaten Dairi (100,04%), Kantah Kabupaten Aceh Jaya (100%), Kantah Kota Sibolga (100%), dan Kantah Kota Padang (100%). “Saya memberikan apresiasi atas capaian kinerja tertinggi kepada lima Kanwil dan lima Kantah. Saya berharap, tingginya capaian ini juga sejalan dengan realisasi fisik dan realisasi keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara benar,” ujar Kepala BPN RI. Reformasi Birokrasi Berikutnya, Kepala BPN RI memanfaatkan forum Rakernas sebagai momentum untuk menggulirkan program reformasi birokrasi. Hal itu ditandai dengan penyematan Pin Reformasi Birokrasi (RB) secara simbolis oleh Kepala BPN RI. Pin RB tersebut selanjutnya harus dikenakan oleh seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan BPN RI bersamaan dengan seragam pakaian dinas harian (PDH) hingga akhir Desember 2013.

Dijelaskan Kepala BPN RI, proses pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan BPN RI dimulai sejak dibentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana RB oleh Kepala BPN RI melalui Keputusan Kepala BPN RI Nomor 507/KEP-3.43/ XI/2012 tanggal 22 November 2012 dan Keputusan Kepala BPN RI Nomor 497/ KEP-3.43/XI/2012 tanggal 19 November 2012. Selain itu, juga dibentuk Tim Penilai Mandiri Pelaksanaan RB (Assesor). Tim Pengarah dan Tim Pelaksana RB kemudian menyusun Dokumen Usulan dan Road Map Pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang telah diajukan kepada Kementerian PAN-RB pada 15 Januari 2013. Dokumen Usulan dan Road Map tersebut memang merupakan prasyarat bagi Kementerian/Lembaga dalam melaksanakan program reformasi birokrasi. Dokumen Usulan dan Road Map Pelaksanaan RB BPN RI meliputi 9 program. Ke-9 program tersebut meliputi Program Manajemen Perubahan, Program Penataan Peraturan Perundangundangan, Program Penataan dan Penguatan Organisasi, Program Penataan Tata Laksana, Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur, Program Penguatan Pengawasan, Program Pe-

Laporan Utama di lingkungan BPN RI. “Hal ini sangat diperlukan untuk peningkatan profesionalisme dan kinerja. Lebih lanjut, untuk kebutuhan organisasi diperlukan pengembangan jabatan, berupa jabatan fungsional,” jelasnya.

Penyematan pin reformsi birokrasi oleh kepala BPN RI.

nguatan Akuntabilitas Kinerja, Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik, dan Program Monitoring dan Evaluasi. Ke-9 program tersebut kemudian dijabarkan menjadi 27 kegiatan. Tidak hanya itu, Kepala BPN RI juga menggulirkan dua program percepatan reformasi birokrasi yang disebut “Quick Wins BPN RI”. Kedua program ini dilaksanakan mulai 2013 hingga 2014. Kedua program “Quick Wins BPN RI” ini meliputi Program Percepatan Pelayanan Pengecekan Sertipikat Tanah dan Program Percepatan Pelayanan Peralihan Hak Jual-Beli Atas Tanah. Dalam kerangka pelaksanaan reformasi birokrasi tersebut, Kepala BPN RI juga telah mencanangkan program pembaharuan yang disebut Sapta Pembaharuan Reformasi Birokrasi BPN RI. Ketujuh program pembaharuan tersebut meliputi pembaharuan di bidang Model Rekrutmen, Sistem Pendidikan dan Pelatihan, Kode Perilaku, Standar Minimum Profesi, Pola Jenjang Karier, Sistem Pengawasan, dan Majelis Kehormatan Kode Perilaku dan Profesi. Selain itu, juga digulirkan program Sapta Tertib Pertanahan yang meliputi Tertib Administrasi, Tertib Anggaran, Tertib Perlengkapan, Tertib Perkantoran, Ter-

tib Kepegawaian, Tertib Disiplin Kerja, dan Tertib Moral. Dengan penyematan Pin RB dalam acara Rakernas, Kepala BPN RI meminta kepada seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan BPN baik di pusat maupun di daerah agar segera memahami dan melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan RB sesuai sesuai arahan dari Tim RB BPN RI. Selama program reformasi birokrasi ini bergulir, Kepala BPN RI berharap adanya perubahan pola pikir, perilaku, dan budaya lama menjadi pola pikir, perilaku, dan budaya baru di kalangan pebajat dan pegawai BPN RI. Melalui program ini juga diharapkan muncul semangat baru, semangat perubahan melakukan reformasi birokrasi yang dilandasi Sapta Tertib Pertanahan dan Sapta Pembaharuan BPN RI. “Rapat Kerja ini merupakan momentum awal bagi kita untuk memulai pelaksanaan RB di BPN RI,” Kepala BPN RI menegaskan. Kepala BPN RI juga mengungkap sejumlah kegiatan program reformasi birokrasi yang sudah berjalan, misalnya di bidang penataan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM). Untuk itu, telah diterbitkan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pola Jenjang Karier PNS

Peningkatan Kinerja Karena dijadikan momentum awal pelaksanaan program reformasi birokrasi, Rakernas 2013 BPN RI ini juga mengusung tema yang sama, “Melalui Reformasi Birokrasi Kita Wujudkan Pelayanan Prima, Peningkatan Penanganan Sengketa dan Konflik, dan Peningkatan Redistribusi Tanah untuk Mencapai Kesejahteraan Rakyat”. Berkaitan dengan itu, melalui forum Rakernas ini Kepala BPN meminta kepada setiap kedeputian/bidang menyusun langkahlangkah guna meningkatkan kinerja. Sejak sebelum digelar Rakernas, Kepala BPN RI telah meminta kepada seluruh satuan kerja (satker) untuk menyusun dan mengusulkan rencana kegiatan dan anggaran untuk tahun 2014. Rencana anggaran dan kegiatan tersebut juga harus dilengkapi dokumen pendukung untuk disatukan dengan rencana di tingkat lembaga. Dengan demikian, akan ada kesatupaduan antara rencana pusat dan daerah. Sebab, ditegaskan Kepala BPN RI, rencana yang baik akan memberikan kontribusi pencapaian kinerja sebanyak 60 persen dalam pelaksanaan kegiatannya. Dijelaskan lebih lanjut, sehubungan dengan tingkat penerimaan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) pada 2012 yang masih rendah, yaitu 61,92 persen, Kepala BPN RI meminta peserta Rakernas dapat menemukan solusinya. “Agar PNBP dapat dimanfaatkan secara maksimal,” tandasnya. Di bagian lain, Kepala BPN RI juga meminta forum Rakernas mencari solusi terhadap berbagai kendala serta hambatan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan pertanahan. Bidang ini berkaitan dengan kegiatan pembuatan peta dasar, peta tematik, peta potensi tanah, dan pemanfaatan teknologi terkini. Kepala BPN RI juga mengingatkan bahwa infrastruktur data spasial yang telah dibangun sampai dengan saat ini bhumibhakti edisi 13 tahun 2013

Laporan Utama harus dapat menunjang seluruh program strategis pertanahan. “Sebagaimana sudah saya tegaskan dalam beberapa kesempatan, bahwa No Map No Plan dan No Map No Certificate harus sudah menjadi suatu keharusan,” jelasnya. Dia menambahkan, pembangunan sistem Geo-Komputerisasi Kantor Pertanahan (Geo-KKP) yang mengkorelasikan atau link up antara data spasial dan data tekstual dengan sistem yang berbasis web, harus menjadi prioritas di dalam pembangunan infrastruktur data spasial (pertanahan). Hal ini, menurutnya, sejalan dengan visi dunia mengenai “Cadastre 2014”. Untuk itu, Kepala BPN RI meminta agar pembaharuan atau up date sistem Geo-KKP harus selalu dilakukan secara kontinu untuk mendapatkan data yang berkualitas dan akurat. Tujuannya, untuk percepatan legalisasi aset (pendaftaran tanah) dan keperluan perumusan kebijakan spasial dalam proses pembangunan yang memerlukan tanah. Mengingat pentingnya pembangunan sistem informasi dan infrastruktur pertanahan tersbut, kepada peserta Rakernas, Kepala BPN RI meminta agar data spasial dijadikan landasan bekerja dalam pelayanan pertanahan. “Tidak ada lagi pendaftaran tanah yang bidangnya tidak dipetakan,” ujarnya. Selain itu, infrastruktur berupa peta dan peralatan pengukuran yang ada harus dimanfaatkan dan selalu dijaga serta terpelihara. “Lakukan pengembangan sistem dan metodologi yang inovatif dengan pemanfaatan teknologi informasi yang selalu berkembang,” imbuh Kepala BPN RI. Sementara itu, di bidang hak tanah dan pendaftaran tanah, Kepala BPN RI meminta kepada seluruh pejabat dan pegawai untuk menyamakan persepsi dan membangun komitmen bersama dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Pelayanan dimaksud harus memenuhi kaidah-kaidah kecepatan, keakuratan, dan akuntabilitas berbasis keterbukaan informasi dan teknologi informasi elektronik. Kepala BPN RI juga mengingatkan, dengan telah diberlakukannya UndangUndang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pem-


bangunan untuk Kepentingan Umum, seluruh pejabat dan pegawai agar benarbenar memahami seluruh peraturan perundang-undangan terkait pelaksanaan UU tersebut. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum pada jajaran pemerintahan provinsi, kabupaten/kota dapat terlaksana tepat waktu sekaligus mengurangi kemungkinan timbulnya masalah dan konflik yang diakibatkan adanya kegiatan pembebasan tanah. Secara khusus, Kepala BPN RI juga menyoroti bidang pengaturan dan penataan pertanahan. Di bidang ini, ia meminta agar terus dilakukan upaya untuk meningkatkan perolehan tanah yang dapat dijadikan obyek landreform. Alasannya, hingga kini masih banyak petani yang belum memiliki tanah sebagai areal pertanian. Kepala BPN RI juga mengingatkan agar dilakukan penyempurnaan terhadap tugas yang berkaitan dengan

analisa ketersediaan tanah, konsolidasi tanah, serta pendataan penguasaan pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah. Hal ini diperlukan agar diperoleh hasil dan manfaat secara maksimal. Selanjutnya, di bidang pengendalian pertanahan dan pemberdayaan masyarakat, Kepala BPN RI meminta agar penegakan hukum terhadap tanah telantar dilaksanakan secara lebih baik, penuh keyakinan, terencana, dan terukur. Hal ini diperlukan untuk menghindari gugatan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Seperti diketahui, dari 30 penetapan tanah telantar yang dilakukan BPN RI, 11 di antaranya digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan kata lain, dari seluas 41.217,5897 hektare tanah telantar, yang tidak dapat ditindak lanjuti seluas 34.368 hektare. Padahal, imbuh Kepala BPN RI, penertiban tanah-tanah yang tidak dikelola dan dimanfaatkan oleh pemegang haknya

Laporan Utama

sangat diperlukan, baik untuk cadangan strategis nasional, untuk program-program nasional dan regional yang membutuhkan tanah relatif luas, maupun untuk diredistribusikan kepada petani yang belum memiliki tanah. Kepala BPN RI menjelaskan, di bidang pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan telah dilakukan terobosan untuk optimalisasi pemanfaatan SDM dengan membentuk tim ad hoc terdiri beranggotakan 11 orang. Tim serupa juga harus dibentuk di tingkat Kanwil dan Kantor Pertanahan. Terobosan ini diperlukan mengingat saat ini pertambahan jumlah kasus pertanahan jauh lebih besar dibandingkan penyelesaiannya. Pembentukan tim tersebut dimaksudkan untuk mempercepat penyelesaian sisa konflik, sengketa dan perkara, terutama kasus yang bersifat nasional, sensitif, dan dapat mempengaruhi ideologi, politik, dan keamanan.

“Untuk itu perlu dilakukan pengkajian dengan menggali akar masalahnya, agar dapat diselesaikan secara tuntas, baik melalui jalur mediasi maupun hukum,” tegas Kepala BPN RI. Terakhir, di bidang pengawasan, Kepala BPN RI menjelaskan lingkup “pengecualian” terhadap opini WDP yang diberikan BPK. Pengecualian tersebut meliputi sistem pencatatan dan pelaporan atas pendistribusian aset peralatan dan mesin serta jaringan dan pencatatan Aset Tetap Lainnya berupa peta. Karena itulah, Kepala BPN RI telah memberi perintah kepada seluruh satker untuk melakukan berbagai perbaikan. Di antaranya, harus menyajikan laporan keuangan yang wajar; melakukan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan perundang-undangan; menertibkan administrasi Barang Milik Negara; mempedomani Surat Edaran Kepala BPN RI, antara lain Surat Edaran Kepala BPN RI Nomor 206/28/01/2013 tentang Persiapan Menghadapi Pemeriksaan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2012, Surat Kepala BPN RI Nomor 3694/28/ X/2012 tentang Persiapan Menghadapi Pemeriksaan Laporan Keuangan Semester I tahun 2012, Surat Sekretaris Utama BPN RI Nomor 4351/2.3-100/ XI/2012, serta menindaklanjuti semua hasil temuan BPK RI dan Inspektorat Utama BPN RI. Secara khusus, Kepala BPN RI meminta kepada jajaran Inspektorat Utama untuk melaksanakan programprogram pembinaan dan pendampingan secara intensif dan berkesinambungan kepada satker untuk memastikan dilaksanakannya kelima instruksi di atas, agar tercapai opini “Wajar Tanpa Pengecualian” (WTP), menindaklanjuti hasil survei KPK, dan penilaian Ombudsman RI. Agar menghasilkan rumusanrumusan dan program-program strategis guna meningkatkan kinerja lembaga, dalam forum Rakernas dibentuk 4 komisi. Komisi I bertugas membahas topik Pengembangan SDM BPN RI; Komisi II membahas topik Pemantapan Pelaksanaan Program Strategis BPN RI dan Pelaksanaan Larasita; Komisi III membahas topik Penanganan Sengketa

dan Konflik, Tanah Telantar, dan Redistribusi Tanah; dan Komisi IV membahas topik Membangun Kesejahteraan, Pemanfaatan PNBP, dan Strategi Menuju Opini WTP. Sesuai pembidangan tugas per komisi, Kepala BPN RI meminta dapat merumuskan isu-isu dan program-program strategis. Di antaranya, melakukan kajian secara cermat terkait pola karier, jabatan fungsional, dan disiplin serta sistem rekrutmen pegawai; merumuskan strategi pelaksanaan seluruh program strategis BPN RI agar diperoleh capaian kinerja yang tinggi; merumuskan strategi pelaksanaan layanan pertanahan bergerak (Larasita) agar menghasilkan kinerja optimal; merumuskan strategi penanganan sengketa, konflik pertanahan dan diutamakan melalui pendekatan win-win solution; merumuskan penyempurnaan proses penertiban dan pendayagunaan tanah telantar sehingga mencapai hasil yang maksimal; melakukan pengkajian dan pencarian lebih luas untuk mendapatkan sumbersumber tanah yang dapat dijadikan obyek landreform; mengkaji secara khusus pemanfaatan dana PNBP agar dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lembaga BPN RI; merumuskan upayaupaya nyata dalam rangka tindak lanjut temuan BPK agar BPN RI mendapat opini WTP tahun 2012; merumuskan upaya-upaya nyata dalam rangka tindak lanjut hasil survei integritas KPK yang masih berstatus “open” dan pertahankan yang sudah berstatus “close”; dan, merumuskan upaya-upaya nyata dalam rangka perbaikan dan tindak lanjut hasil evaluasi Ombudsman RI terkait dengan pelayanan publik di bidang pertanahan di seluruh Indonesia dan penyempurnaan terkait Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk seluruh satker di lingkungan BPN RI. Dengan itu semua, Kepala BPN RI berharap Rakernas dapat memberikan sumbangan pemikiran yang positif dan nyata dalam rangka mewujudkan programprogram strategis BPN RI serta programprogram pendukung lainnya. Tujuannya, program-program tersebut berdampaknya langsung dan dirasakan masyarakat. q bhumibhakti edisi 13 tahun 2013

Laporan Utama

Dari Restrukturisasi Organisasi hingga Soal Integritas Banyak rumusan kebijakan dan program kerja yang dihasilkan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI 2013. Apa saja hasilhasil Rakernas tersebut?

M

engusung tema “Melalui Reformasi Birokrasi Kita Wujudkan Pelayanan Prima, Peningkatan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, dan Peningkatan Redistribusi Tanah untuk Mencapai Kesejahteraan Rakyat”, Rakernas BPN RI berlangsung di Jakarta dari 28 Januari hingga 1 Februari 2013. Rakernas digelar salah

10


satunya dimaksudkan untuk mendukung dan menyukseskan program reformasi birokrasi yang mulai digulirkan tahun ini. Rakernas diharapkan juga menghasilkan rumusan dan langkah-langkah strategis. Untuk itu, peserta Rakernas dibagi menjadi 4 komisi. Yaitu, Komisi I bertugas membahas topik Pengembangan SDM BPN RI; Komisi II membahas topik Pemantapan Pelaksanaan Program

Strategis BPN RI dan Pelaksanaan Larasita; Komisi III membahas topik Penanganan Sengketa dan Konflik, Tanah Telantar, dan Redistribusi Tanah; dan Komisi IV membahas topik Membangun Kesejahteraan, Pemanfaatan PNBP, dan Strategi Menuju Opini WTP. Komisi I yang diketuai Jantje Tuwera beranggotakan 21 orang. Tugas Komisi I merumuskan langkah-langkah yang berkaitan dengan masalah restrukturisasi organisasi, rekruitmen pegawai, jabatan fungsional, pola jenjang karier, dan disiplin pegawai. Untuk program restrukturisasi organisasi, ada sejumlah rumusan dan langkah yang dibuat Komisi I.

Laporan Utama Pertama, dirumuskan bahwa restrukturisasi organisasi di lingkungan BPN RI perlu dilakukan dengan pengelompokan satuan kerja berdasarkan fungsi/pekerjaan/kewenangan/urusan atau perumpunan fungsi. Dalam konteks organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran, perlu dilakukan penataan organisasi tanpa menambah jumlah kedeputian. Dengan demikian, perlu dipertimbangkan penggabungan dan penguatan tugas serta fungsi yang ada. Diberi catatan, upaya restrukturisasi tersebut diusulkan untuk dijabarkan dalam program jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam jangka pendek, perlu dibentuk tim untuk mengkaji restrukturisasi organisasi. Sedangkan, dalam jangka panjang, mengingat juga karakteristik tugas dan fungsi yang bersifat nasional, regional, dan sektoral yang menyangkut kepentingan pemerintah dan masyarakat banyak, maka keberadaan lembaga pengelolaan pertanahan harus diatur dengan UU. Kedua, sehubungan dengan karakteristik tugas dan fungsi BPN RI bersifat spesifik dan harus dilaksanakan secara professional, maka diperlukan adanya majelis pertimbangan profesi dan kode etik dalam rangka perlindungan hukum terhadap semua pegawai BPN RI. Untuk program rekruitmen pegawai, Komisi I masih memandang perlu dilakukan rekruitmen guna memenuhi kebutuhan pegawai melalui rekruitmen CPNS dan rekruitmen PNS dari instansi lain dan rekruitmen tenaga kontrak/ bukan pegawai (penyedia jasa yang diperoleh secara kontraktual). Sebab, berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja, masih diperlukan 15.000 pegawai untuk proyeksi lima tahun ke depan. Untuk masalah jabatan fungsional, Komisi I merumuskan bahwa pengangkatan pegawai untuk jabatan fungsional ditujukan guna memberi kejelasan tugas yang dilakukan oleh pegawai serta sebagai indikator penilaian prestasi kerja, jenjang karier pegawai, dan remunerasi. Dalam konteks ini, Komisi I menegaskan bahwa BPN RI perlu mengusulkan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokra-

si (PAN-RB) jabatan fungsional umum yang saat ini telah ditetapkan dalam kamus jabatan fungsional umum untuk menjadi jabatan fungsional tertentu. Jabatan-jabatan fungsional dimaksud adalah Jabatan Analis Penilai Tanah dan Pemeta Nilai Tanah, Analis Permohonan Hak, Analis Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu, Penyuluh dan Fasilitator Pertanahan, Mediator Pertanahan, dan Kuasa Hukum Pertanahan. Selain itu, menurut Komisi I, mengingat tugas-tugas pertanahan memerlukan data intelejen, khususnya dalam rangka penanganan kasus-kasus pertanahan, maka perlu diusulkan pembentukan jabatan fungsional tertentu, yaitu jabatan Intelejen Pertanahan — di samping jabatan fungsional tertentu yang sudah ditetapkan oleh Kementerian PAN-RB, yang perlu dikembangkan di BPN RI adalah Analisis Kepegawaian, Auditor Kepegawaian, Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur, Pengembang Teknologi Pembelajaran, Perancang Peraturan Perundang-undangan, Pranata Komputer, Perencana, Arsiparis, Pustakawan, dan Pranata Hubungan Masyarakat. Untuk program penataan pola jenjang karier, menurut Komisi I, Peraturan Kepala BPN RI Nomor 1 Tahun 2012 yang mengatur pola jenjang karier PNS

di lingkungan BPN RI merupakan suatu harapan yang baik dan memberikan semangat bagi setiap pegawai. Peraturan tersebut dinilai dapat memacu prestasi pegawai di lingkungan BPN RI. Dalam rumusannya, Komisi I menegaskan bahwa dengan adanya peraturan Kepala BPN RI tersebut, ukuran pemberian rewards dan punishment serta penjenjangan karier menjadi semakin jelas sejak diterima menjadi PNS sampai pensiun (pemberhentian). Untuk masalah disiplin pegawai, Komisi I memandang bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil masih bersifat umum/normatif. Karena itu, dalam rangka memberikan kepastian hukum dan obyektivitas dalam penjatuhan hukuman disiplin terhadap pegawai BPN RI yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin, Komisi I memandang perlu aturan lebih tegas dan jelas mengenai jenis-jenis pelanggaran disiplin secara lebih terperinci yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPN RI. Selanjutnya, Komisi II dipimpin Muhammad Ikhsan dengan lima anggota tim. Komisi ini bertugas merumuskan langkah-langkah di bidang pemantapan pelaksanaan program strategis BPN RI dan pelaksanaan LARASITA. Dalam bidang pemantapan pelaksanaan program bhumibhakti edisi 13 tahun 2013

11

Laporan Utama strategis pertanahan, ada program dan/ atau langkah yang dirumuskan Komisi II, yaitu penyempurnaan perencanaan, penetapan subyek-obyek, kelengkapan dokumen, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), sumber daya manusia (SDM), sarana prasarana, dan peraturan perundang-undangan. Pertama, penyempurnaan perencanaan. Penyempurnaan perencanaan pelaksanaan program strategis dilakukan berkaitan dengan penentuan subyek-obyek, penyempurnaan petunjuk teknis dan standard operating procedure (SOP), penetapan lokasi kegiatan dengan mempertimbangkan infrastruktur pertanahan yang tersedia perlu penguatan koordinasi antarinstansi dalam perencanaan, khususnya bagi program legalisasi aset lintas sektor. Kedua, penetapan subyek-obyek. Komisi II merumuskan bahwa penetapan subyek peserta program strategis pertanahan untuk program PRONA, nelayan, petani, usaha kecil dan menengah (UKM), transmigrasi, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang dikategorikan ekonomi lemah dilakukan berdasarkan referensi sesuai ketentuan yang ada. Sementara itu, khusus program strategis lintas sektor, penentuan subjek dan obyek peserta program diusulkan oleh masing-masing kementerian, dan sudah diterima oleh koordinator program, dalam hal ini Deputi Bidang Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat BPN RI, paling lambat bulan Desember tahun sebelumnya (T-1). Adapun anggaran dalam rangka pelaksanaan penentuan daftar calon peserta (subyek dan obyek) program lintas sektor ini dibebankan kepada masing-masing kementerian. Dirumuskan pula bahwa obyek bidang tanah yang dapat didaftarkan oleh satu orang peserta program strategis pertanahan (PRONA dan lintas sektor) paling banyak dua bidang dalam rangka pemenuhan asas keadilan. Ketiga, kelengkapan dokumen. Di sini Komisi II merumuskan bahwa alat bukti hak sebagai bagian dari kelengkapan dokumen adalah alat bukti hak sebagaimana ditentukan dalam PMNA Nomor 3 Tahun 1997. Namun, bilamana alat bukti hak sebagaimana dimaksud

12


dalam ketentuan tersebut tidak ada, maka peserta program legalisasi aset melengkapi dengan membuat surat pernyataan di atas materai yang cukup dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang tidak mempunyai hubungan kekerabatan tentang penguasaan fisik atas bidang tanah yang dikuasai. Dalam hal ini, BPN RI tidak diperkenankan memungut biaya materai dan patok tanda batas oleh karena hal tersebut merupakan kewajiban peserta program strategis (PRONA dan lintas sektor). Keempat, BPHTB. Program strategis pertanahan yang dilakukan secara massal bagi golongan masyarakat ekonomi lemah sampai menengah, dapat mengajukan pengurangan pengenaan BPHTB secara kolektif oleh masyarakat melalui kepala desa/kelurahan kepada bupati/wali kota dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh kepala desa/kelurahan sesuai ketentuan. Kelima, SDM. Peningkatan kuantitas dan kualitas petugas teknis pengukuran perlu dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan program legalisasi aset massal. Keenam, sarana prasarana. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur legalisasi aset perlu ditingkatkan untuk mendukung percepatan program legalisasi aset. Infrastruktur yang perlu ditingkat antara lain meliputi infrastruk-

tur titik dasar teknik dan peta dasar pendaftaran, infrastruktur IP4T, ketersediaan peta penatagunaan tanah, ketersediaan peta pengukuran dan pendaftaran tanah/peta garis dan fotogrametris, dan ketersediaan alat ukur. Terakhir, ketujuh, peraturan perundang-undangan. Di sini Komisi II menegaskan bahwa perlu dirumuskan perlindungan profesi terhadap petugas BPN RI dalam menjalankan tugas profesi dengan UU. Sementara itu, untuk pemantapan pelaksanaan LARASITA, Komisi II juga menegaskan bahwa masih dilakukan penyempurnaan baik dalam hal perencanaan kegiatan, anggaran, SDM, infrastruktur, maupun peraturan perundangundangan. Tujuannya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan LARASITA sehingga layanan pertanahan lebih dirasakan oleh masyarakat. Langkah yang dirumuskan Komisi II, misalnya, menyebutkan bahwa setiap kantor pertanahan kabupaten/kota harus membuat jadwal kunjungan dan disosialisasikan kepada pemerintah daerah dan masyarakat tentang adanya kunjungan pelayanan pertanahan melalui LARASITA. Selain itu, pemilihan lokasi pelayanan LARASITA harus sesuai kriteria dan skala prioritas yang ditetapkan oleh kepala kantor pertanahan. Untuk mendukung upaya pemanta-

Laporan Utama

pan pelaksanaan LARASITA tersebut, para kepala unit satuan kerja harus mengusulkan alokasi anggaran operasional secara rutin setiap tahun. Kantor pertanahan kabupaten/kota juga harus meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah dengan melakukan pelatihan dan bimbingan teknis penggunaan aplikasi LARASITA offline baik yang dilaksanakan oleh BPN RI, kantor wilayah, maupun kantor pertanahan kabupaten/kota. Terakhir, Komisi II menegaskan bahwa dalam upaya lebih mempercepat kinerja pelayanan pertanahan melalui LARASITA, para kepala kantor pertanahan kabupaten/kota harus segera melakukan pendelegasian kewenangan sesuai Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2012 Jo.Nomor 2 Tahun 2013. Berikutnya adalah Komisi III yang dipimpin oleh Ronsen Pasaribu dengan anggota sebanyak 20 orang. Ada tiga bidang dibahas oleh Komisi III ini, yaitu penanganan sengketa dan konflik;

penertiban dan pendayagunaan tanah telantar; dan peningkatan redistribusi tanah untuk kesejahteraan rakyat. Pada bagian penanganan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan, menurut Komisi III, peningkatan kinerjanya memerlukan tertib administrasi dan pembentukan unit intelijen di lingkungan BPN RI. Untuk meningkatkan tertib administrasinya, perlu diterbitkan Surat Edaran Kepala BPN RI tentang petunjuk pencatatan pengaduan kasus pertanahan, petunjuk teknis pedoman penggunaan anggaran oleh daerah dalam rangka penegakan hukum, melakukan pembinaan ke Kanwil BPN Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk menghadapi pengaduan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek yang disengketakan, dan menerbitkan Surat Edaran pemberlakuan pelaporan melalui aplikasi SKMPP yang terintegrasi dengan Pusdatin BPN RI. Sedangkan, untuk mengatasi ma-

salahan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan, menurut Komisi III diperlukan penerbitan Keputusan Kepala BPN RI tentang SOP pelayanan penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan; Petunjuk Kepala BPN RI mengenai Pasal 45 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dalam kaitannya dengan Pasal 126 PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 agar tidak ada lagi perbedaan pelaksanaan blokir di Kantor Pertanahan seluruh Indonesia; Penerbitan Keputusan Kepala BPN tentang petunjuk teknis mediasi; Penerbitan Surat Edaran Kepala BPN agar menyertakan staf mengikuti rencana aksi di atas; dan Surat Edaran Kepala BPN RI untuk memberlakukan pendampingan/ bantuan hukum di jajaran BPN RI. Selain itu, juga diperlukan sosialisasi peraturan yang terkait dengan Barang Milik Negara (BMN), Barang Milik Daerah (BMD), aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan aset Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang berupa tabhumibhakti edisi 13 tahun 2013

13

Laporan Utama nah. Komisi III juga merumuskan bahwa BPN RI perlu memiliki unit Intelijen untuk membantu pendeteksian dini dalam hal sengketa dan konflik, dengan langkah awal membuat MoU antara BPN dan BIN dan mengikutkan pegawai BPN dalam pendidikan intelejen dasar maupun Intelijen strategis (intelstrat). Yang kedua, untuk bagian penertiban dan pendayagunaan tanah terlantar, terdapat 8 rumusan yang dibuat Komisi III. Pertama, para pelaksana harus melaksanakan tugas dengan sungguhsungguh dan benar sesuai prosedur dan mekanisme yang ada sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, untuk penegakan disiplin bagi petugas yang melanggar sebagaimana dimaksud di atas perlu diberikan sanksi administrasi. Ketiga, perlu peningkatan anggaran berkaitan dengan pelaksanaan penertiban tanah telantar. Keempat, perlu sosialisasi mengenai Peraturan Pelaksanaan Penertiban Tanah Telantar. Kelima, perlu adanya petunjuk pelaksanaan yang jelas mengenai tata cara penghapusan database tanah terindikasi telantar berupa Surat Edaran Kepala BPN RI. Keenam, perlu sosialisasi mengenai status hukum database dan tata cara penghapusan tanah terindikasi telantar. Ketujuh, perlu pengkajian lebih lanjut baik dari segi akademisi maupun praktisi di bidang perbankan. Dan, kedelapan, izin lokasi yang dikenakan oleh PP 11 Tahun 2010, yaitu izin lokasi yang sudah dibebaskan, namun setelah kurun waktu tiga tahun sejak pembebasan tanah tersebut tanahnya tidak dimanfaatkan. Pada bagian pelaksanaan redistribusi tanah, secara garis besar Komisi III merumuskan adanya 4 langkah yang perlu dilakukan. Pertama, menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan Redistribusi Tanah dengan cakupan materi meliputi mekanisme perencanaan yang berbasis lokasi dan kondisi obyek, ketegasan tanggung jawab Kakanwil/Kakantah dalam pelaksanaan redistribusi tanah, mekanisme terperinci dan syarat calon penerima tanah untuk lokasi TOL yang belum digarap, mekanisme terperinci redistribusi TOL yang tidak diketahui letak pastinya di lapangan, mekanisme

14


terperinci redistribusi TOL yang sumbernya bervariasi sehingga dapat direncanakan penganggaran sesuai kondisi obyek, susunan keanggotaan dan tugas PPL sesuai kondisi nomenklatur SKPD kabupaten/kota setempat, mekanisme terperinci pemberian ganti kerugian terhadap tanah absentee dan kelebihan maksimum baru untuk mendapatkan potensi TOL, kriteria calon penerima redistribusi tanah yang operasional, mempertegas dokumen redistribusi tanah yang menjadi warkah, dan riwayat penggarapan terhadap SK redistribusi tanah yang masih berlaku. Kedua, menerbitkan Peraturan Kepala BPN RI sebagai dasar hukum terhadap hal-hal yang berkaitan dengan keputusan-keputusan yang ada dalam petunjuk pelaksanaan redistribusi tanah, ketentuan pembatasan jangka waktu 10 tahun tidak boleh dialihkan haknya, dan ketentuan pengeluaran TOL yang kewenangannya dilimpahkan ke Kanwil. Ketiga, melakukan kajian dan rumusan yang berkaitan dengan pengaturan lebih lanjut dari hasil penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan serta hasil penertiban tanah telantar yang dapat ditindaklanjuti dengan kegiatan redistribusi tanah dan perumusan

redistribusi tanah nonpertanian. Dan, keempat, menyempurnaan Aplikasi SKMPP dengan mengakomodasi jenis belanja kegiatan redistribusi tanah di Kanwil dalam aplikasi SKMPP. Terakhir Komisi IV yang diketuai Doddy Imron Cholid dengan anggota 8 orang. Tugas Komisi IV ini berkaitan dengan 4 masalah, yaitu pemanfaatan penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) secara optimal, peningkatan kesejahteraan pegawai, hasil survei integritas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan strategi pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pada bagian pemanfaatan PNBP, Komisi IV menilai bahwa selama ini besaran PNBP tidak merata antarsatker. Karena itu, diperlukan adanya perubahan mekanisme pengelolaan dana PNBP di lingkungan BPN RI. Soal ini sudah diusulkan oleh Kepala BPN RI kepada Menteri Keuangan melalui surat bernomor 4499.1/1.1/XII/2012 tanggal 14 Desember 2012, dan tembusannya disampaikan kepada Menteri PPN/Kepala BAPPENAS. Ditegaskan dalam rumusan Komisi IV, bahwa pemanfaatan dana PNBP merupakan pendukung dana Rupiah Murni. Dengan demikian, pembiayaan

Laporan Utama

kegiatan-kegiatan operasional yang merupakan prioritas satker yang bersangkutan seyogianya dikonsentrasikan pada Rupiah Murni. Sedangkan, dana PNBP dikonsentrasikan untuk membiayai kegiatan prasarana dan sarana fisik (investasi belanja modal). Di bagian lain, Komisi IV merumuskan bahwa masing-masing satker agar menyusun kebutuhan riil serta prasarana dan sarana fisik dalam bentuk rencana pemanfaatan PNBP. Untuk itu, pada bulan Maret 2013, para Kepala Bagian Tata Usaha agar membawa rencana program dan anggaran dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota untuk pemanfaatan PNBP sebagai perwujudan dari bottomup planning. Sementara itu, pada bagian peningkatan kesejahteraan pegawai BPN RI, Komisi IV menegaskan bahwa perlu dilakukan identifikasi terhadap unsur-unsur kesejahteraan yang perlu ditingkatkan mutunya. Berdasarkan unsur-unsur kesejahteraan pegawai yang teridentifikasi, peningkatan kesejahteraan dapat dibagi dalam kelompok kebutuhan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Yang jangka pendek meliputi jaminan kesehatan, pengembangan koperasi, dan asuransi;

yang jangka menengah meliputi sarana penunjang gedung, pengadaan seragam berikut atributnya, dan mess pegawai; yang jangka panjang meliputi kendaraan dinas, rumah dinas, dan pendidikan. Komisi IV juga menerima banyak masukan dari daerah. Berdasarkan masukan yang diterima, Komisi IV mencatat bahwa beberapa kebutuhan yang dirasakan perlu segera disediakan antara lain seragam dinas berikut atributnya, kendaraan dinas, dan rumah dinas. Ditegaskan pula bahwa penyediaan kebutuhan untuk peningkatan kesejahteraan ini perlu direncanakan penganggarannya dari PNBP. Untuk meningkatkan nilai hasil survei integritas yang dilakukan KPK, Komisi IV menggariskan bahwa perbaikan kualitas pelayanan BPN RI harus dilakukan serempak di seluruh Kantor Pertanahan. Ada 4 langkah yang harus dilakukan. Pertama, kepala kantor wilayah menugaskan para kepala bidang dan kepala bagian tata usaha dan masing-masing kepala kantor pertanahan sebagai penanggung jawab perbaikan kualitas pelayanan pertanahan di masing-masing kantor pertanahan. Kedua, para penanggung jawab bersama-sama para pejabat eselon IV

dan V di kantor pertanahan menyusun rencana aksi peningkatan kualitas pelayanan pertanahan berdasarkan rencana aksi peningkatan kualitas pelayanan pertanahan tahun 2012 dan rencana aksi peningkatan indeks integritas layanan publik BPN RI. Ketiga, dalam rencana aksi tersebut ditetapkan masing-masing penanggung jawab substansi, uraian langkah-langkah perbaikan, dan batas waktu pelaksanaannya. Keempat, melaporkan hasil pelaksanaan rencana aksi secara berjenjang, dari kantor pertanahan kepada kanwil BPN provinsi pada minggu pertama setiap bulan, dan dari kanwil BPN provinsi kepada Kepala BPN RI pada minggu ketiga pada bulan yang sama. Yang terakhir, untuk pencapaian opini WTP, ada lima langkah yang dirumuskan Komisi IV. Kelima langkah tersebut adalah, pertama, menindaklanjuti semua rekomendasi temuan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Semester I Tahun 2012 dan temuantemuan tahun sebelumnya. Kedua, dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK, agar diperhatikan bahwa tidak ada lagi ruang untuk diskusi dan berargumen terhadap hasil temuan. Opsinya hanya satu: pelajari dan laksanakan. Ketiga, mengingat masih tersedia waktu untuk perbaikan, diinstruksikan agar semua tindak lanjut atas rekomendasi yang dilaksanakan setelah bulan Januari 2013, dilaporkan oleh satker bersangkutan kepada Kepala BPN RI secara berjenjang. Keempat, BPN Pusat telah melakukan pendampingan terhadap lokasi uji petik pemeriksaan BPK di 6 provinsi, yaitu Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten. Dan, kelima, sebagai antisipasi pemeriksaan BPK tahun mendatang, setiap satker agar melaksanakan tertib administrasi sesuai dengan pedoman yang telah disediakan. Itulah rumusan yang dihasilkan keempat komisi yang kemudian menjadi keputusan Rakernas. Jika apa yang telah dihasilkan dan diputuskan dalam Rakernas dilaksanakan dengan baik, maka reformasi birokrasi di BPN RI akan berjalan mulus yang ujungnya akan meningkatkan kinerja lembaga dan kualitas pelayanan pertanahan. q bhumibhakti edisi 13 tahun 2013

15

Laporan Utama

Pola Jenjang Karier Baru, Semangat Baru

Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI mulai menerapkan pola jenjang karier baru. Tujuannya untuk meningkatkan profesionalisme dan kinerja pegawai berbasis merit system. Lebih adil dan transparan dibandingkan dengan pola lama.

R

estrukturisasi organisasi dan penataan jenjang karier. Itulah dua contoh langkah strategis yang dilakukan BPN RI dalam kerangka pelaksanaan program reformasi birokrasi. Dengan dua langkah tersebut, misalnya, diharapkan BPN RI akan berkembangan menjadi lembaga yang efisien dan profesional

16


dalam bidang pelayanan pertanahan. Ketika menyampaikan pidato sambutan pada acara pelantikan pejabat eselon II di lingkungan BPN RI di Jakarta pada awal April 2013, Kepala BPN RI Hendarman Supandji menjelaskan langkahnya melakukan restrukturisasi organisasi. Latar belakangnya adalah diberlakukannya Undang-Undang (UU) Nomor 2

Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan juncto Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. “Atas dasar itu, maka struktur organisasi BPN RI perlu dilakukan penyesuaian,” ujarnya. Meskipun beban kerja dan tugasnya bertambah, tidak berarti bahwa restrukturisasi organisasi dilakukan dengan cara menambah jumlah struktur untuk eselon I. Restrukturisasi organisasi dilakukan dengan langkah penataan fungsi. Sehing-

Laporan Utama ga, jumlahnya tetap sama, namun fungsinya diperbaharui atau disesuaikan. Dijelaskan Kepala BPN RI, organisasi BPN RI yang baru terdiri dari 5 Kedeputian, yaitu Kedeputian Bidang Survei, Pengukuran dan Pemetaan (Kedeputian I); Kedeputian Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (Kedeputian II); Kedeputian Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan (Kedeputian III); Kedeputian Bidang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (Kedeputian IV); dan Kedeputian Bidang Pengkajian Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (Kedeputian V) serta Sekretariat Utama dan Inspektorat Utama. Memang, proses restrukturisasi organisasi tersebut belum final. Namun, Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) struktur organisasi tersebut sudah disampaikan kepada Presiden untuk diproses lebih lanjut. Dijelaskan Kepala BPN RI, restrukturisasi organisasi ini dilakukan dalam kerangka untuk penajaman dan penyesuaian tugas pokok dan fungsi masing-masing kedeputian yang nantinya dijabarkan lebih lanjut pada tingkat eselon II. Di saat bersamaan, BPN RI juga melakukan perubahan pola jenjang karier. Pola jenjang karier yang baru ini diatur melalui Peraturan Kepala BPN RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pola Jenjang Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan BPN RI. Kepala BPN RI menyebut, pengaturan jenjang karier ini merupakan bagian dari agenda besar penataan lelembagaan untuk membenahi pelaksanaan program strategis yang juga dimaksudkan untuk menyikapi perluasan dan pendalaman dari tanggung jawab yang diemban oleh BPN RI. “Dengan langkah ini diharapkan BPN RI menjadi organisasi yang semakin baik, yang semakin bertanggung jawab, yang semakin dipercaya oleh rakyat Indonesia,” ujarnya. Penataan sumber daya manusia (SDM) melalui pengaturan pola jenjang karier ini, menurutnya, dilakukan untuk membenahi sistem. Sebab, menurutnya, SDM merupakan hal paling utama dalam sebuah organisasi. “The man behind system. Karena itu, pembenahan harus dilakukan agar tugas dan fungsi BPN

RI dapat dilaksanakan dengan baik dan benar,” Kepala BPN RI menegaskan. Dalam peraturan tentang pola jenjang karier yang baru ini, menurutnya, aturan dibuat lebih lengkap dan tegas, dengan proses pembinaan pegawai BPN RI sejak diterima menjadi CPNS sampai yang bersangkutan pensiun (berhenti). Peraturan tersebut, ujarnya, mengedepankan unsur reward and punishment, dan berorientasi pada merit system. Sebagai contoh, mereka yang tidak mendapat jabatan struktural, katanya, diberikan jabatan fungsional tertentu atau jabatan fungsional umum. Pejabat eselon II di Pusat yang belum pernah menjadi Kepala Kantor Wilayah, secara bertahap akan dimutasikan menjadi Kepala Kantor Wilayah agar penjenjangan karier yang bersangkutan baik dan benar. “Dengan dikeluarkannya peraturan ini, sudah jelas promosi dan mutasi telah diatur secara berjenjang mulai dari Tipe Kantor A, B, dan C. Penyesuaian pelaksanaan peraturan ini dilaksanakan secara bertahap dalam kurun waktu 2 tahun, karena melihat kondisi eksisting jabatan yang ada sekarang perlu dibenahi dan dirasionalkan dengan peraturan ini,” Kepala BPN RI menjelaskan.

Beberapa contoh pengaturan dalam peraturan baru tersebut, misalnya, disebutkan bahwa unit organisasi di lingkungan BPN RI terdiri dari BPN RI (kantor pusat, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan, dan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN). Adapun pola jenjang karier yang dimaksud dalam peraturan ini adalah pola pembinaan PNS yang menggambarkan alur pengembangan karier yang menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara penempatan, jabatan, pangkat, pendidikan, dan pelatihan, kompetensi, serta masa jabatan seseorang PNS sejak pengangkatan pertama sampai dengan pensiun. Sementara itu, yang dimaksud dengan sistem karier dan sistem prestasi kerja adalah sistem pengangkatan dalam jabatan struktural maupun jabatan fungsional yang didasarkan pada masa kerja, kesetiaan, pengabdian, kecakapan dan prestasi kerja yang bersangkutan, serta syarat-syarat obyektif lainnya. Pokok penjenjangan karier dalam peraturan ini terdiri dari tiga jenjang. Pertama, masa kerja 0 tahun sampai dengan 10 tahun atau usia sampai dengan 40 tahun dapat dibina dan diposisikan untuk menduduki jabatan Eselon bhumibhakti edisi 13 tahun 2013

17

Laporan Utama V atau Eselon IV; kedua, masa kerja 10 tahun sampai dengan 20 tahun atau usia sampai dengan 50 tahun dapat dibina dan diposisikan untuk menduduki jabatan Eselon III; dan, ketiga, masa kerja 20 tahun sampai dengan 30 tahun atau usia sampai dengan 60 tahun dapat dibina dan diposisikan untuk menduduki jabatan Eselon II atau Eselon I. Namun, pembinaan karier berjenjang seperti itu dikecualikan terhadap PNS yang mempunyai prestasi kerja yang luar biasa. Dalam peraturan ini, juga terdapat tiga jenjang untuk pengangkatan dalam jabatan struktural. Pertama, pengangkatan dalam jabatan struktural Eselon II dilaksanakan dalam waktu antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun; kedua, pengangkatan dalam jabatan struktural Eselon III dilaksanakan dalam waktu antara 3 tahun sampai dengan 4 tahun; dan, ketiga, pengangkatan dalam jabatan struktural Eselon IV dan V dilaksanakan dalam waktu antara 3 tahun sampai dengan 5 tahun. Pemindahan tugas atau mutasi untuk PNS yang tidak menduduki jabatan struktural juga diatur. Misalnya, ditegaskan bahwa pemindahan wilayah

18


kerja PNS yang tidak menduduki jabatan struktural dapat dipertimbangkan setelah bertugas paling kurang 4 tahun pada unit kerja yang bersangkutan, kecuali mengikuti suami dan/atau pindah antarprovinsi kecuali untuk Pulau Jawa dan Bali. Pemindahan PNS yang tidak menduduki jabatan stuktural dilakukan secara terencana, konsisten, dan berkelanjutan serta dapat dilakukan setelah PNS yang bersangkutan bertugas paling kurang 4 tahun dan setelah lebih dari 4 tahun wajib untuk dipindahkan. Di saat yang sama, peraturan ini juga mengatur perihal pengangkatan PNS yang tidak menduduki jabatan struktural dalam jabatan fungsional umum, dan jabatan fungsional umum tersebut dapat diusulkan menjadi jabatan fungsional tertentu. Ada lima jenis jabatan fungsional tertentu, yaitu surveyor pemetaan; auditor; widyaiswara; peneliti; atau dosen. Dijelaskan Kepala BPN RI, dalam peraturan yang baru ini, pembinaan karier didasarkan pada penghargaan (reward) dan sanksi (punishment). Dengan demikian, PNS yang berprestasi

dan melakukan penemuan baru yang bermanfaat bagi organisasi akan memperoleh prioritas dalam pengangkatan dalam jabatan dan tugas belajar selanjutnya. Sebaliknya, PNS yang melakukan pelanggaran disiplin pegawai dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun soal pengangkatan dalam jabatan tertentu, menurutnya, dilaksanakan dengan prinsip orang yang tepat pada jabatan yang tepat sesuai dengan kepentingan tugas, organisasi, dan karier yang bersangkutan berdasarkan unsur penilaian. Pengangkatan juga dilaksanakan secara berjenjang dan transparan, sesuai dengan pola jenjang karier dengan menitikberatkan pada sistem prestasi kerja. “Ini agenda besar untuk membenahi SDM agar pelayanan pertanahan semakin baik dan professional,” tandasnya. Dengan adanya pola jenjang karier yang baru ini, menurut Kepala BPN RI, diharapkan muncul semangat baru di kalangan pejabat dan pegawai di lingkungan BPN RI untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. q

Laporan Utama

Belajar dari Buku Saku

Banyak cara dilakukan untuk mensosialisasikan program reformasi birokrasi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI. Salah satunya melalui pembuatan buku saku. Apa saja isinya?

T

ekad dan keseriusan BPN RI dalam melaksanakan program reformasi birokrasi salah satunya tampak dari penyusunan dan penerbitan buku. Buku tersebut diterbitkan sebagai bahan dan wahana untuk sosialisasi dan internalisasi program reformasi birokrasi di lingkungan BPN RI. Meskipun disebut buku, isinya sangat lengkap dan komprehensif dalam membahas road map reformasi birokrasi di lingkungan BPN RI. Diberi judul “Buku Saku Reformasi Birokrasi BPN RI”, buku yang disusun Tim Reformasi Birokrasi BPN RI terse-

but diterbitkan pada 28 Januari 2013. Isi buku terdari dari Kata Pengantar, Daftar Isi, Yel-yel Reformasi Birokrasi, Semboyan BPN RI, Sapta Tertib Pertanahan, Sapta Pembaharuan Reformasi Birokrasi BPN RI, Latar Belakang Program Reformasi Birokrasi, Arah Reformasi Birokrasi, Visi dan Misi Reformasi Birokrasi BPN RI 2010-2014, Grand Design Reformasi Birokrasi BPN RI 2010-2014, Road Map Reformasi Birokrasi BPN RI 2010-2014, dan Program Percepatan (Quick Wins). Yang menjadi pokok bahasan buku ini tentu saja road map program reformasi

birokrasi di lingkungan BPN RI. Dalam road map disebutkan bahwa program dan kegiatannya mencakup 9 program dan 27 kegiatan plus program percepatan (quick wins). Rencana kerja 9 program reformasi birokrasi dimaksud terdiri dari: (a) manajemen perubahan, (b) penataan peraturan perundang-undangan, (c) penataan dan penguatan organisasi, (d) penataan tata laksana, (e) penataan sistem manajemen SDM aparatur, (f) penguatan pengawasan, (g) penguatan akuntabilitas kinerja, (h) peningkatan kualitas pelayanan publik, serta (i) monitoring, evaluasi dan pelaporan. Kemudian, masih ditambahkan dengan rencana kerja terperinci untuk program percepatan (quick wins). Dalam buku saku ini dijelaskan, untuk program pertama, yaitu manajemen perubahan, ada tiga kegiatan pokok, pembentukan Tim Manajemen Perubahan BPN RI, penyusunan strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi BPN RI, dan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi. Diharapkan, dari kegiatan-kegiatan tersebut akan terbangun kesamaan persepsi, komitmen, dan keterlibatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan reformasi birokrasi pada seluruh tingkatan pegawai. Untuk program kedua, yaitu penataan peraturan perundang-undangan, kegiatannya meliputi penataan berbagai peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh BPN RI. Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk memetakan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron. Diharapkan, melalui kegiatan ini terjadi harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya menjadi lebih efisien dan efektif Untuk program ketiga, yaitu program penataan dan penguatan organisasi, kegiatannya meliputi restrukturisasi/ penataan tugas dan fungsi unit kerja dan penguatan unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, bhumibhakti edisi 13 tahun 2013

19

Laporan Utama pelayanan publik, kepegawaian, dan pendidikan dan pelatihan. Diharapkan, melalui kegiatan ini tercapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi BPN RI dan terhindarkannya duplikasi tugas dan fungsi yang dapat mendorong percepatan reformasi birokrasi. Program keempat, yaitu program penataan tata laksana, kegiatannya meliputi penyusunan SOP penyelenggaraan tugas dan fungsi dan pembangunan/ pengembangan e-Government. Melalui kegiatan ini diharapkan bisa terwujud transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemerintahan. Adapun program kelima, yaitu program penataan sistem manajemen aparatur, kegiatannya meliputi penataan sistem rekrutmen pegawai, analisis jabatan, evaluasi jabatan, penyusunan standar kompetensi jabatan, asesmen individu pegawai berdasarkan kompetensi, penerapan sistem penilaian kinerja individu pegawai, pembangunan/ pengembangan database pegawai, dan pengembangan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi. Out put program kelima di antaranya adalah adanya sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi; peta profil kompetensi individu; dan pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi. Diharapkan, melalui kegiatan ini akan diperoleh pegawai baru maupun yang sedang berkarier yang memilliki tingkat kompetensi yang dipersyaratkan oleh jabatan. Selain itu, juga diperoleh sistem pengukuran kinerja individu yang obyektif dan terukur. Program keenam, yaitu program penguatan pengawasan, kegiatannya meliputi penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada BPN RI dan peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai quality assurance dan consulting. Melalui kegaiatan ini, diharapkan akan tujuan organisasi secara efisiensi dan efektif serta taat pada peraturan tercapai dan pengelolaan keuangan negara yang andal dan terpercaya berjalan dengan baik. Program ketujuh, yaitu program penguatan akuntabilitas kinerja, kegiatan-

20


nya meliputi penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), pengembangan sistem manajemen kinerja organisasi, dan penyusunan indikator kinerja utama (IKU). Diharapkan, melalui kegiatan ini akan terbangun sistem akuntabilitas kinerja organisasi yang efektif. Selanjutnya program kedelapan, yaitu program peningkatan kualitas pelayanan publik, kegiatannya meliputi penerapan standar pelayanan pada unit kerja, penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dari kegiatan ini diharapkan terjadi peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau Terakhir, program yang kesembilan, yaitu monitoring dan evaluasi, kegiatannya meliputi monitoring yang dilakukan dua kali setahun, evaluasi tahunan, dan evaluasi menyeluruh yang dilakukan pada 2014. Kegiatan ini diharapkan

menghasilkan sebuah panduan laporan monitoring dan evaluasi secara menyuluruh. Buku saku ini juga memuat program tambahan di luar road map, yaitu program yang disebut Quick Wins atau Program Percepatan. Quick Wins terdiri dari dua kegiatan, yaitu Pelayanan Pengecekan Sertipikat Tanah dan Pelayanan Peralihan Hak Jual-Beli Atas Tanah. Dengan program Quick Wins ini akan didapat dokumen Pelayanan Pengecekan Sertipikat Tanah dan dokumen Pelayanan Peralihan Hak Jual-Beli Atas Tanah. Dengan itu diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi BPN RI terus meningkat. Sebagai buku yang dimaksudkan untuk menjadi bahan dan wahana sosiasilisasi dan internalisasi program reformasi birokrasi, dengan membaca buku ini diharapkan seluruh pejabat dan pegawai BPN RI dapat memperoleh panduan yang jelas dan gamblang dalam ikut serta menyukseskan program tersebut. q

Wawancara

Perlu Booster untuk Meningkatkan Kinerja Birokrasi BPN RI. Tim ini dipimpin oleh Sekretaris Utama dan di dalam tim tersebut terdapat kelompok kerja-kelompok kerja (pokja-pokja) pendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Untuk mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan BPN RI, saya juga sudah membentuk Tim Penilai Mandiri untuk melakukan penilaian secara mandiri terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BPN RI, menyediakan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, dan upaya-upaya perbaikan yang perlu dilakukan oleh BPN RI.

Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI sedang menggalakkan program reformasi birokrasi. Berbagai perubahan dan pembenahan terus dilakukan. Tujuannya, ke depan BPN RI akan menjadi lembaga yang akuntabel dan dipercaya masyarakat dalam bidang pelayanan pertanahan. Untuk mengetahui apa saja program-program BPN RI untuk menyukseskan program reformasi tersebut, Majalah BhumiBhakti mewawancari Kepala BPN RI Hendarman Supandji. Berikut petikannya: Apa makna reformasi birokrasi menurut Bapak? Esensi Reformasi Birokrasi adalah perubahan ke arah yang lebih baik, terutama perubahan pola pikir dan budaya kerja aparatur negara. Reformasi Birokrasi juga mencakup pembenahan organisasi dan tata laksana pemerintahan sehingga lebih akuntabel, kualitas layanan publik meningkat, dan pada

akhirnya kepercayaan publik kepada Pemerintah juga akan meningkat. Sejauh mana komitmen Pimpinan BPN RI terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi? Komitmen jajaran pimpinan BPN RI terhadap Reformasi Birokrasi sangat tinggi. Saya sudah menandatangani SK tentang Tim Pelaksana Reformasi

Langkah-langkah apa yang dilakukan BPN RI untuk mensukseskan Reformasi Birokrasi? Saat ini seluruh jajaran BPN RI sedang melakukan “Gerakan Perubahan”. Saya telah mencanangkan Sapta Tertib dan juga Sapta Pembaharuan Pertanahan. Sapta Tertib Pertanahan meliputi tertib administrasi, tertib anggaran, tertib perlengkapan, tertib perkantoran, tertib kepegawaian, tertib disiplin kerja, dan tertib moral. Sedangkan, Sapta Pembaharuan meliputi model rekruitmen, sistem pendidikan dan pelatihan, standar minimum profesi, pola jenjang karier, sistem pengawasan, dan Majelis Kehormatan Kode Perilaku dan Profesi. BPN RI juga sedang melaksanakan reformasi institusi. Reformasi institusi dimaksudkan agar tercipta struktur organisasi yang ramping namun kaya fungsi. Pada saat ini, BPN RI dengan kementerian terkait sedang menyelesaikan peraturan presiden mengenai perubahan struktur organisasi BPN RI. Bagaimana pengaruh Reformasi Birokrasi terhadap kinerja? Dalam rangka reformasi birokrasi, kita terus berusaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan bhumibhakti edisi 13 tahun 2013

21

Wawancara pelayanan masyarakat adalah salah satu bentuk dari peningkatan kinerja. Karena itu, kita terus dorong agar seluruh jajaran BPN RI dapat melakukan akselerasi dan inovasi dalam pelaksanaan pelayanan. Alhamdulillah, hasilnya sudah mulai kelihatan. Langkah apa yang sudah dilakukan BPN RI untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat? Saat ini sedang digalakkan program one day service, yakni pelayanan satu hari selesai. Pada tahap awal ini ada dua kegiatan, yaitu pengecekan sertipikat dan peralihan hak (jual beli). Nantinya akan ditingkatkan terus. Kemudian, program Larasita yang merupakan pelayanan jemput bola. Petugas BPN tidak menunggu masyarakat datang meminta pelayanan di kantor, tapi kita yang mendatangi masyarakat, terutama masyarakat yang sulit menjangkau Kantor Pertanahan. Program ini terus kita tingkatkan dan menjadi salah satu indikator kinerja Kantor Pertanahan. Apa pandangan Bapak mengenai remunerasi? Remunerasi merupakan tunjangan kinerja bukan sekadar peningkatan kesejahteraan atau kenaikan gaji. Remunerasi adalah imbal balik dari peningkatan kinerja, tentu erat sekali hubungannya dengan peningkatan

kualitas pelayanan masyarakat. Tidak bisa dipungkiri, motivasi pegawai membutuhkan booster sehingga kinerjanya dapat ditingkatkan. Dengan remunerasi, pegawai akan berkonsentrasi penuh terhadap pekerjaan melayani masyarakat, tidak melakukan fraud, dan berdedikasi tinggi karena kesejahteraannya terjamin. Saat ini, BPN RI belum mendapatkan remunerasi, karena kita masih dalam proses pengajuan dokumen-dokumen Reformasi Birokrasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Mudah-mudahan

dalam waktu dekat akan segera terwujud. Apa Harapan Bapak terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di BPN RI ke depan? Tentu saja harapan saya BPN RI ke depan berhasil melakukan Reformasi Birokrasi dengan baik, didukung dengan sumber daya manusia yang kompeten, berintegritas, sejahtera, serta menjadi lembaga yang akuntabel dan dipercaya masyarakat. Setelah cukup lama menunggu, akhirnya BPN RI mendapat predikat WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan. Apa komentar Bapak? Akhir Juni 2013 saya diundang BPK RI untuk menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Kementerian/ Lembaga Tahun 2012. Alhamdulillah, BPN RI mendapatkan opini WTP-DPP (Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelas). Prestasi ini tentu harus kita apresiasi. Hal tersebut tidak akan terwujud bila tidak ada kerja konkret dari seluruh jajaran di BPN RI. Karena itu, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh jajaran BPN RI atas kerja kerasnya sehingga kita dapat memperoleh predikat WTP-DDP. Mudah-mudahan tahun depan bisa kita tingkatkan lagi! q

22


Nasional

“One Day Service” Pelayanan Pertanahan

Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI menggulirkan program “One Day Service”. Diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan dan menjadikan kinerja lembaga lebih baik.

W

akil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Eko Prasojo mendukung langkah BPN RI meningkatkan kualitas pelayanan pertanahan melalui revitalisasi Program Larasita dan One Day Service (ODS). “Hal itu akan meningkatkan kepercayaan publik,” kata Eko Prasojo Dijelaskan, Program Larasita yang telah dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sejak 2010 merupakan salah satu terobosan yang dilakukan BPN RI. Menurutnya, Larasita telah menjadi salah satu ikon yang mampu mengangkat citra dan kinerja BPN RI. Menurut Eko Prasojo, rendahnya peringkat kemudahan berusaha (easy doing business) yang disandang Indonesia harus ditangani secara bersama-sama, termasuk oleh jajaran BPN RI. “Saya

senang, dan berharap terobosan Kepala BPN RI juga mendapat dukungan dari jajarannya, sehingga program-program yang bagus ini bisa diimplementasikan dengan baik,” ujar Eko Prasojo. Seperti diketahui, dalam berbagai kesempatan Kepala BPN RI Hendarman Supandji menjelaskan bahwa BPN RI akan terus berupaya meningkatkan pelayanan pertanahan, salah satunya melalui program ODS. Melalui program ini, sejumlah pelayanan seperti pemindahan hak atas tanah dan pengecekan sertifikat bisa dilakukan secara cepat dan bisa selesai dalam sehari . “Mari kita tingkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui program Larasita dan One Day Service ini,” ujar Kepala BPN RI dalam acara Revitalisasi Larasita di Kabupaten Kepuluan Seribu, DKI Jakarta, akhir April 2013. Revitalisasi Program Larasita,

demikian Kepala BPN RI menjelaskan, dilakukan dengan meningkatkan layanan pertanahan jemput bola. Program ini sudah digulirkan sejak awal 2013. “Melalui program Larasita ini, jajaran BPN RI mendatangi langsung tempat tinggal masyarakat, baik di desa-desa maupun tempat-tempat yang jauh dari kantor pertanahan, untuk melakukan layanan pertanahan seperti membuat sertipikat,” imbuhnya. Dikatakan, Larasita yang merupakan program prorakyat yang akan terus dtingkatkan, baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Larasita, pada tahun 2013 kantor pertanahan kabupaten dan kota diharuskan membuat jadwal kunjungan dan sosialisasi kepada pemerintah daerah setempat dan masyarakat tentang adanya kunjungan pelayanan pertanahan melalui Porgram Larasita. Diungkapkan, untuk DKI Jakarta selama Januari hingga April 2013, sertipikat prona telah diserahkan ke masyarakat sebanyak 200 bidang dan melalui program Larasita 102 bidang. “Tahun 2013 ini untuk DKI kita targetkan 4.700 sertipikat,” ujarnya. Untuk target sertipikasi tanah tingkat nasional di tahun 2013, ditambahkan Kepala BPN RI, adalah 1.930.965 bidang tanah. “Untuk mencapai target nasional ini, bahkan untuk lebih mempercepat sertipikasi tanah, program Larasita bisa lebih ditingkatkan lagi,” katanya. Sementara itu, Bupati Kepulauan Seribu Ahmad Luthfi mengapresiasi terobosan BPN RI lewat program Larasita dan ODS terutama di Kepulauan Seribu. “Kepulauan Seribu sudah berkembang menjadi tujuan wisata nasional. Karena itu, adanya proses sertipikasi yang menjamin hak atas tanah sangat mendukung perkembangan wisata di Kepulauan Seribu,” ujarnya. q bhumibhakti edisi 13 tahun 2013

23

Nasional

Kepala BPN-RI Hendarman Supandji, Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini R.S.

Kerja Sama BPN RI-SKK Migas Untuk pensertipikatan tanah dan penanganan permasalahan tanah asset negara di lingkungan usaha pertambangan minyak dan gas, Satuan Kerja Khusus (SKK) Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (SKK Migas) dan Pertamina membuat kesepakatan kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI.

N

ota Kesepakatan Bersama (MoU) antara BPN-RI dengan SKK Migas dan PT Pertamina (Persero) dilakukan di Jakarta, 26 April 2013. Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama tersebut dilaksanakan Kepala BPN RI Hendarman Supandji, Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini RS, dan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan. Penandatanganan naskah kerja sama BPN RI dengan SKK Migas dimaksudkan sebagai upaya awal untuk melaksanakan pensertipikatan tanah dan penanganan permasalahan tanah aset negara yang dikelola oleh SKK Migas dan dimanfaatkan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKS) dalam

24


melaksanakan kegiatan usaha hulu migas di seluruh Indonesia. Sementara itu, tujuannya kerja sama ini untuk mewujudkan tertib administrasi dan memberikan jaminan kepastian hukum dengan cara memberikan prioritas pelayanan melalui pelaksanaan pensertipikatan tanah dan penanganan permasalahan tanah aset negara yang dikelola SKK Migas di seluruh Indonesia. Sebab, kegiatan usaha hulu migas merupakan kegiatan yang strategis untuk kepentingan nasional. Sementara itu, nota kesepakatan bersama antara BPN RI dengan Pertamina dimaksudkan untuk melaksanakan percepatan pensertipikatan tanah, melakukan penanganan permasalahan tanah,

dan membantu pelaksanaan pengadaan tanah bagi Pertamina untuk infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi. Tujuannya adalah untuk menciptakan kepastian hukum hak atas tanah berupa sertipikat, kerja sama penanganan masalah tanah, dan terlaksananya pengadaan tanah. Berkaitan dengan kesepakatan kerja sama ini, Kepala BPN RI Herdarman Supandji menyatakan bahwa penandatanganan nota kesepakatan bersama ini mempunyai arti strategis. Hal ini, dikatakannya, merupakan salah satu bentuk perwujudan komitmen agar tanah dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dapat dimanfaatkan secara maksimal bagi kesejahteraan rakyat. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPN RI juga mengingatkan agar SKK Migas dan Pertamina tidak melupakan rakyat miskin di sekitar wilayah usaha migas. Kepedulian, menurutnya, bisa dilakukan dengan cara memberdayakan masyarakat setempat melalui kegiatan fasilitasi dan bantuan serta bimbingan kewirausahaan maupun kemitraan yang secara langsung maupun tidak langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat setempat. q

Nasional

Seminar Pertanahan di Bali

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Herdarman Supandji membuka seminar nasional bertema “Reformasi Regulasi, Institusi, dan Birokrasi Pertanahan dan Agraria Menuju Keadilan dan Kepastian Pengelolaan Pertanahan dan Agraria untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat Indonesia” di Bali, 22 Mei 2013.

S

eminar dihadiri Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Gubernur Bali, Para Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Bali, Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Ketua Umum DPP Perhimpunan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI), para pejabat Eselon I dan II di lingkungan BPN RI, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali beserta jajaran, Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), Ketua Umum Pengurus Pusat KAPTI-AGRARIA, dan peserta seminar. Saat membuka seminar, Kepala BPN RI mengatakan, forum seperti ini bisa dimanfaatkan untuk memberi masukan terkait regulasi dan kebijakan di bidang pertanahan. Bahkan, lanjutnya, melalui forum seminar seperti ini, dapat diperoleh usulan atau masukan yang berkaitan dengan penguatan institusi dan reformasi birokrasi di lingkungan BPN RI. Tidak

itu saja, juga dapat diperoleh masukan berkaitan dengan masalah perbaikan pengelolaan sumber daya agraria untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Sebab, dijelaskan Kepala BPN RU, bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya memang menyatu dengan kehidupan. Mulai dari lahir hingga mati, misalnya, manusia membutuhkan air dan tanah. “Di sinilah diperlukan pengaturan penguasaan, penggunaan, pemilikan, dan pemanfaatan sumbersumber daya agraria yang adil dan pasti,” Kepala BPN RI menegaskan. Kepala BPN RI menyitir Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Hal ini kemudian diatur lebih lanjut melalui Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA. Sebagai peraturan dasar, UUPA memerlukan peraturan lainnya yang akan menyempurnakan ketentuan yang ada. Dijelaskan Kepala BPN RI, UUPA menjadi landasan pengaturan sumber daya agrarian. Namun, dalam prakteknya, semangat, konsepsi, dan asas-asas dasar dari UU yang mengatur sumber daya agraria banyak yang tidak sesuai dengan UUPA. “Bahkan, terjadi insinkronisasi, tidak harmonis, dan tumpang tindih,” katanya. Setidaknya, menurut Kepala BPN RI, saat ini ada 12 UU yang mengatur sumber daya agraria. Di antaranya UUPA, UU pertambangan, konservasi, pengelolaan lingkungan, kehutanan, minyak dan gas bumi, panas bumi, sumber daya air, perikanan, penataan ruang, pengelolaan wilayah pesisir, dan pengolahan sampah. Insinkronisasi dan disharmonisasi di antara UU di atas membuat amanat pasal 33 sulit tercapai, bahkan menjadi penyebab meningkatknya sengketa pertanahan. Lebih lanjut dijelaskan, sejak keluar TAP MPR Nomor IX/MPR/2001, BPN RI telah melaksanakan berbagai program harmonisasi dan sinkronisasi terhadap 632 peraturan. Hasil evaluasi menunjukkan, terdapat 208 peraturan tidak berlaku. Dengan begitu, hingga saat ini hanya 424 peraturan yang masih relevan. Di tahun 2013 ini, katanya, BPN RI menargetkan untuk menyelesaikan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan, menyiapkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia, dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Untuk itu, BPN telah bekerja sama dengan kalangan perguruan tinggi. q bhumibhakti edisi 13 tahun 2013

25

Nasional

Meningkat, Opini Laporan Keuangan BPN RI Kerja keras Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI membuahkan hasil. BPN RI termasuk tiga entitas yang mengalami peningkatan opini hasil pemeriksaan atas laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan Keuangan BPK RI 2012 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP).

K

amis, 27 Juni 2013, BPK menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga (LKKL) Tahun 2012 kepada 37 kementerian/lembaga.

26


Penyerahan dilakukan di kantor BPK RI Jakarta. Penyerahan dilakukan oleh Ketua BPK RI Hadi Poernomo, Wakil Ketua BPK RI Hasan Bisri, dan anggota BPK RI Agung Firman Sampurna kepada para menteri dan pimpinan lem-

baga pemerintah nonkementerian yang menjadi entitas pemeriksaan Auditorat Keuangan Negara III BPK RI. Ketua BPK RI Hadi Poernomo menjelaskan, BPK RI memberikan opini WTP terhadap 24 kementerian/lembaga. Sedangkan, 13 kementerian/lembaga memperoleh opini Wajar dengan Pengecualian (WDP). Dijelaskan juga, pada pemeriksaan LKKL Tahun 2012, terdapat tiga entitas yang mengalami peningkatan opini dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu BPN RI, Mahkamah Agung, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Di saat yang sama dilaporkan ada enam entitas yang mengalami

Nasional penurunan opini, yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Perumahan Rakyat, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), dan Badan Informasi Geospasial (BIG). Dalam penyampaian gambaran umum hasil LKKL Tahun 2012, dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan negara merupakan sarana untuk mencapai tujuan bernegara. Karena itu, pengelolaan keuangan negara harus dilakukan dengan tingkat akuntabilitas yang memadai. Prestasi Bersejarah Saat menghadiri penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan tersebut, Kepala BPN RI Herdarman Supandji mengaku bangga, dan mengucapkan terima kasih kepada BPK RI yang telah memberikan kesempatan dan diberi kesempatan untuk menyampaikan official statement. “Capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP) ini merupakan opini tertinggi yang dicapai BPN RI dalam lima tahun terakhir,” ujar Kepala BPN RI. Sebelumnya, pada 2008 dan 2009, BPN RI baru memperoleh status Disclaimer. Selanjutnya, dua tahun berturur-turut, pada 2010 dan 2011, opini BPN RI di bidang laporan keuangan sudah meningkat menjadi Wajar dengan Pengecualian (WDP). Praktis, baru untuk tahun 2012, BPN RI memperoleh opini WTP DPP. Pencapaian opini WTP, menurut Kepala BPN RI, memang sudah merupakan komitmennya sejak dipercaya untuk memimpin BPN RI. “Saya mencanangkan dan membulatkan tekat untuk mencapai opini terbaik (WTP). Komitmen tersebut, Alhamdulillah, diikuti oleh seluruh jajaran pejabat dan pegawai BPN RI, baik pada Kantor Pusat, Kantor Wilayah, maupun Kantor Pertanahan. Capaian tersebut juga merupakan hasil pembinaan dari Tim BPK RI dan pihak-pihak lainnya, seperti Kementerian Keuangan serta adanya pendampingan dari BPKP,” jelasnya. Kepala BPN RI juga menegaskan, un-

tuk mempertahankan prestasi tersebut, di lingkungan BPN RI telah membuat Rencana Aksi dalam rangka menghilangkan catatan sebagaimana terdapat dalam paragraf penjelasan dalam opini BPK RI. BPN RI juga akan segera menindaklanjuti seluruh temuan yang disampaikan oleh Tim Audit BPK RI, baik temuan yang terkait kelemahan sistem pengendalian intern maupun temuan terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dijelaskan juga bahwa Kepala BPN RI bertanggung jawab untuk mengelola keuangan negara secara tertib, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan. Selain itu, juga bertanggung jawab untuk menyusun dan menyelenggarakan pengendalian intern yang efektif serta menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu

dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). “Kami juga bertanggung jawab untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK sesuai hasil pemeriksaan,” tegasnya. Dalam kaitannya dengan penyusunan Laporan Keuangan, Kepala BPN RI menegaskan bahwa dirinya bertanggung jawab untuk menyajikan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan selalu berusaha meningkatkan kualitas Laporan Keuangan BPN RI agar dapat disajikan secara cepat, tepat, dan akurat. “Kami juga berupaya menerapkan Sistem pengendalian internal yang memadai dan Reformasi Birokrasi, di antaranya dengan memberikan reward dan punishment serta membangun Zona Integritas, menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani,” jelasnya. q bhumibhakti edisi 13 tahun 2013

27

Nusantara

Penyerahan 17.680 Sertipikat di Makassar

Kepala BPN RI memberikan sambutan saat apel siaga pemantapan program dan kegiatan pertanahan tahun anggaran 2013 sertipikat hak atas tanah.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Hendarman Supandji menyerahkan sertipikat tahap pertama tahun 2013 sebanyak 17.680 sertipikat tanah kepada masyarakat, Polda Sulsel, Kodam Wirabuana, Dinas Perhubungan, dan instansi pemerintah lainnya di Makassar, Sulawesi Selatan, 29 April 2013.

P

enyerahan secara simbolis dilaksanakan pada Apel Siaga Pemantapan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pertanahan Tahun Anggaran 2013 di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sulawesi Selatan di halaman Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan. Apel Siaga dipimpin Kepala BPN RI. Kegiatan ini dihadiri Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo dan para pejabat di Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam sambutannya Kepala BPN RI menjelaskan, penerbitan 17.680

28


sertipikat tersebut di antaranya berasal dari Program Sertipikasi Tanah Prona (11.282 bidang), Redistribusi Tanah (2.942 bidang), Sertipikasi Tanah Nelayan (469 bidang), UKM (465 bidang), Sertipikasi Tanah Berpenghasilan Rendah atau MBR (75 bidang), Sertipikasi Tanah Instansi Pemerintah (474 bidang), Larasita (1.097 bidang), wakaf (73 bidang), dan serta pertanian (803 bidang). Dalam kesempatan tersebut, Kepala BPN RI mengapresiasi kinerja jajaran Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan yang melebihi target nasional. Target yang ditetapkan adalah sebesar 45,91

persen (38.513 bidang) dari target 40 persen pada bulan Juni 2013. Pencapaian ini diharapkan dapat memacu percepatan legalisasi aset bidang tanah di Provinsi Sulawesi Selatan dan menjadi acuan bagi provinsi lain di seluruh Indonesia. “Dengan terlegalisasinya tanah masyarakat diharapkan dapat memberikan rasa aman dan tenteram serta dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya sebagai dasar modal yang produktif untuk kesejahteraan,” ujar Kepala BPN RI. Kepada jajaran Kanwil BPN Sulawesi Selatan, Kepala BPN RI berpesan agar pencapaian ini dilanjutkan dan ditingkatkan dengan terus menjalankan program-program yang prorakyat. Yang perlu terus digalakkan, menurutnya, adalah pelayanan jemput bola dan program One Day Service dalam pelaksanaan Program Larasita. Di samping itu, juga diingatkan bahwa penyelesaian kasuskasus pertanahan harus dilaksanakan secara baik melalui gelar perkara atau mediasi. “Penyelesaian kasus dengan pendekatan win-win solution, sehingga dapat selesai demi kepentingan masyarakat secara keseluruhan,” jelasnya. Dalam Apel Siaga tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman mengenai sertipikasi aset pemerintah daerah antara Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Selatan Elfachri Budiman dengan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo. Penandatanganan juga disaksikan Kepala BPN RI. Sementara itu, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo mengatakan pihaknya siap bekerja sama dengan BPN untuk melancarkan proses sertipikasi tanah bagi masyarakat. Bentuk kerja sama tersebut, salah satunya, lewat penandatangan naskah kerja sama antara Gubernur Sulsel dengan Kakanwil BPN Sulsel tersebut. q

Nusantara Nasional

Kepala BPN RI memberikan Sertipikat hak atas tanah kepada warga masyarakat.

Penyerahan Sertipikat BMN di Maluku Utara Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Hendarman Supandji menyerahkan sertipikat tanah Prona sebanyak 721 bidang kepada masyarakat di Provinsi Maluku Utara. Sertipikat yang diserahkan tersebut merupakan bagian dari target tahun 2013 sebanyak 30.726 bidang yang tersebar di sembilan kabupaten/kota.

“P

atut kita syukuri adalah, bahwa hari ini Bapak/ Ibu sekalian merupakan penerima tahap pertama sertipikat Prona 2013 yang akan diikuti tahap-tahap berikutnya kepada masyarakat di desa-desa lain di seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Maluku Utara,” kata Kepala BPN RI dalam sambutannya.

Lebih lanjut Kepala BPN RI mengatakan, dilakukannya penyerahan sertipikat tersebut merupakan salah satu wujud nyata kepedulian pemerintah kepada seluruh masyarakat, khususnya masyarakat Maluku Utara, dalam rangka memberikan suatu tanda bukti hak atas tanah yang berupa sertipikat. Dengan diserahkannya sertipikat tersebut, Kepala BPN RI berharap bisa memberikan

rasa aman, rasa tenteram, dan kemantapan hati karena sertipikat tersebut dapat menjadi bukti kepemilikan yang sah atas bidang tanah yang selama ini ditempati masyarakat. Di bagian lain sambutannya Kepala BPN RI mengungkapkan bahwa kegiatan sertipikasi tanah Prona di Provinsi Maluku Utara setiap tahun mengalami kenaikan target sangat signifikan. Pada 2010, misalnya, target yang ditetapkan sebanyak 3.000 bidang. Pada 2011 naik menjadi 4.700 bidang. Bahkan, pada 2012 mengalami kenaikan hampir 500 persen, yaitu sebanyak 23.500. Ditargetkan, pada tahun 2013 ini meningkat menjadi 30.726 bidang. “Target dan keberhasilan program ini tidak terlepas dari peran serta dan kerja sama yang sinergis antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat,” kata Kepala BPN RI. Ditambahkan, peningkatan target setiap tahun tersebut dimaksudkan untuk dapat segera merealisasikan cita-cita bersama, yaitu menyelesaikan kegiatan percepatan pendaftaran tanah terhadap seluruh bidang-bidang tanah yang ada sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah kepada seluruh masyarakat. Dengan demikian, dapat tercipta suatu iklim investasi dan iklim usaha yang baik di Provinsi Maluku Utara melalui penyederhanaan prosedur, perbaikan sistem informasi, kepastian hukum, sebagai sarana pendukung dalam percepatan dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus. Kepala BPN RI juga mengapresiasi jajaran pemerintah daerah dan Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku Utara atas kerja keras dan semangat pengabdian yang tulus. “Karena, pada saat ini yang menurut saya masih dalam triwulan pertama, telah berhasil melakukan serangkaian kegiatan yang dimulai dari penyuluhan kepada masyarakat, pengukuran bidang-bidang tanah dan pengumpulan bukti-bukti kepemilikan, pemberkasan, yang pada akhirnya sekarang sertipikat sudah siap diserahkan,” ujar Kepala BPN RI. Dalam mengakhiri sambutannya, Kepala BPN RI berharap sertipikat yang baru diserahkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. q bhumibhakti edisi 13 tahun 2013

29

Nusantara

BPN Jatim Tetapkan 13 Prioritas Guna meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan prima, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur (Kanwil BPN Jatim) telah menerapkan 23 program prioritas. “Komitmen kami untuk memberikan pelayanan terbaik kepada rakyat, sekaligus menyukseskan program strategis nasional BPN RI,” kata Kepala Kanwil BPN Provinsi Jatim Deddy Setiady. Sebelum dilantik menjadi Kepala Kanwil BPN Jatim, Deddy Setiady menduduki jabatan Kepala Kanwil BPN Maluku Utara.

P

rioritas tersebut, menurut Deddy, pertama program legalisasi aset (prona, redistribusi), legalisasi aset lintas sektor, (UKM, nelayan, masyarakat berpenghasilan rendah). Dalam hal ini, lanjutnya, akan digenjot pelaksanaan legalisasi aset yang didukung program dan layanan komputerisasi. Kedua, penyelesaian sengketa konflik pertanahan dengan mengedepankan mediasi untuk mecari penyelesaian “win-win solution”. Ketiga, menjaga hubungan baik dengan Pemerintah

30


Provinsi Jawa Timur dan seluruh Kantor Pertanahan menjaga hubungan baik dengan pemerintah kabupaten/kota di wilayah Jawa Timur. Keempat, lanjut Deddy, meningkatkan koordinasi dengan BUMN di Propinsi Jawa Timur dalam rangka identifikasi, penataan, dan legalisasi aset tanah BUMN yang tersebar di Jawa Timur. Kelima, menjaga hubungan baik dengan muspida (Polda, Kodam, Kejati, dan lain-lain) dan instansi vertikal lainnya. Keenam, menjaga hubungan baik

dengan partner kerja BPN, seperti notaris/PPAT, dalam rangka mewujudkan pelayanan pertanahan yang cepat, tepat, dan transparan sebagai bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi. Ketujuh, memberikan prioritas dalam legalisasi aset tanah milik negara (pemerintah pusat, propinsi, kabupaten/kota) dan Badan Sosial Keagamaan yang ada di Jawa Timur. Kedelapan, meningkatkan kekompakkan (team work) bagi seluruh pegawai. Kesembilan, konsisten terhadap aturan dan optimalisasi pelayanan pertanahan. Kesepuluh, implementasi komputerisasi kantor pertanahan berbasis web. “Prioritasnya ring satu, yaitu Kantor Pertanahan Surabaya Satu, Surabaya Dua, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik,” katanya. Kesebelas meningkatkan pelayanan pertanahan cepat, tepat, transparan, dan akuntabel. Keduabelas, mengawal pembangunan dan pengembangan kawasan industri di Jawa Timur. Dan, ketigabelas, membangun model tata kelola administrasi kantor pertanahan dalam rangka mewujudkan reformasi birokrasi dilingkungan Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur. q

Nusantara Nasional

Revitalisasi Larasita di Kepulauan Seribu

Dalam rangka meningkatkan pelayanan pertanahan di berbagai daerah, Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI menggulirkan program revitalisasi dan optimalisasi Layanan Rakyat untuk Sertifikat Tanah (Larasita) sepanjang tahun 2013. Pada 24 April 2013, misalnya, Kepala BPN RI Hendarman Supandji meninjau pelaksanaan Revitalisasi dan Optimalisasi program Larasita di Kepulauan Seribu, DKI Jakarta.

D

engan Revitalisasi dan Optimalisasi program Larasita, pelayanan pertanahan terus ditingkatkan, salah satunya dengan cara “jemput bola”. “Melalui program Larasita ini, jajaran BPN RI mendatangi langsung tempat tinggal masyarakat, baik di desa-desa maupun tempat-tempat yang jauh dari kantor pertanahan, untuk melakukan layanan pertanahan, seperti membuat sertipikat,” katanya. Dalam keterangannya, Kepala BPN RI menjelaskan bahwa Larasita yang merupakan program prorakyat yang akan terus dtingkatkan pelayanannya,

baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. “Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Larasita, pada tahun 2013 Kantor Pertanahan Kabupaten dan Kota diharuskan membuat jadwal kunjungan dan sosialisasi kepada pemerintah daerah setempat dan masyarakat tentang adanya kunjungan pelayanan pertanahan melalui Larasita,” katanya. Optimalisasi Pelayanan Larasita di Kepulauan Seribu, menurut Kepala BPN RI, merupakan tekad, kesungguhan, dan bukti nyata BPN RI, khususnya jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta dan jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Seribu, untuk terus

meningkatkan pengabdian pelayanan sertipikat kepada masyarakat. Sedikit demi sedikit, imbuhnya, BPN RI mulai melakukan perubahan-perubahan dan perbaikan-perbaikan di bidang pelayanan kepada masyarakat. “Artinya, kami semua jajaran BPN RI telah mulai menyadari, memahami, memaknai, menjiwai, dan melaksanakan filosofi dan semangat Sapta Tertib Pertanahan,” ujarnya. Kepala BPN RI berharap kualitas pelayanan terus ditingkatkan, sehingga menjadikan lembaga BPN RI benar-benar mendapat pengakuan dan kepercayaan yang tinggi dari masyarakat. Di bagian lain Kepala BPN RI menjelaskan, untuk wilayah DKI Jakarta sampai Desember 2012 telah mensertipikatkan tanah sebanyak 1.210.173 bidang tanah (79,41%) dari 1.524.001 bidang tanah. Untuk tahun 2013 sampai dengan bulan April ini, pensertipikatan baru mencapai 200 bidang dan pelayanan melalui Larasita untuk legalisasi aset sebanyak 102 bidang. Dalam kunjungan kerjanya tersebut, Kepala BPN RI juga menyerahkan sertipikat tanah secara simbolis sebanyak 10 bidang yang merupakan bagian dari target keseluruhan yang akan diserahkan kepada masyarakat DKI Jakarta pada tahun 2013 sejumlah 4750 bidang dengan perincian, dari kegiatan Prona 4250 bidang dan UMK 500 bidang dan pelayanan Larasita. Bupati Kepulauan Seribu Ahmad Luthfi mengapresiasi terobosan BPN RI lewat program Larasita dan “one day service” yang membantu warga di Kepulauan Seribu. “Kepulauan Seribu sudah berkembang menjadi tujuan wisata nasional. Karena itu, adanya proses sertipikasi yang menjamin hak atas tanah sangat mendukung perkembangan wisata di Kepulauan Seribu,’ ujarnya. q bhumibhakti edisi 13 tahun 2013

31

Nusantara

BPN Serahkan 46.528 Sertipikat di Sumut

Kepala BPN RI menyerahkan Sertipikat secara simbolis.

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Hendarman Supandji menyerahkan sertifikat 46.528 bidang tanah kepada masyarakat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, 20 Juni 2013. Penyerahan sertipikat tersebut merupakan hasil rekapitulasi pelaksanan program strategis BPN RI tahap pertama untuk wilayah Sumatera Bagian Utara. Wilayah ini meliputi lima provinsi, yaitu Sumatera Utara, Nanggroe Aceh Darussaam (NAD), Sumatera Barat, Riau, dan Riau Kepulauan. Penyerahan sertipikat juga disaksikan Gubernur Sumatra Utara Gatot Pujo Nugroho dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IX Sumatra Utara dan Aceh Hari Utomo.

D

alam sambutannya, Kepala BPN RI mengaku bangga atas kinerja kantor pertanahan sewilayah Sumatera Bagian Utara. Pencapaian kinerja di

32


wilayah ini telah melebihi target nasional yang ditetapkan 40 persen hingga Juni 2013. “Saya bangga dan bersyukur seluruh jajaran kantor wilayah dan kantor pertanahan di sini telah bekerja

keras menyelesaikan sertipikasi tanah melebihi target nasional,” ujarnya. Sertipikat yang diserahkan tersebut dari sertipikasinya Proyek Operasional Nasional Agraria (Prona) sebanyak 33.804 bidang, program nelayan sebanyak 487 bidang, pertanian sebanyak 81 bidang, usaha kecil menengah (UKM) sebanyak 114 bidang, redistribusi sebanyak 11.455 bidang, dan transmigrasi sebanyak 587 bidang. Selain di Sumatra Utara, proses penyerahan sertipikat juga dilakukan di Meulaboh, Aceh; Kota Payakumbuh, Sumatra Barat; dan Bengkalis, Riau. Wilayah Sumbagut menjadi wilayah tahap pertama yang diberikan sertipikat tanah. Dijelaskan Kepala BPN RI, penyerahan sertipikat ini merupakan bagian dari program legalisasi asset tanah yang dilaksanakan oleh BPN RI dalam rangka memberikan legalisasi atas bidangbidang tanah yang dimiliki oleh masyarakat, badan hukum publik, maupun badan hukum swasta. Kegiatan tersebut diselenggarakan melalui pendaftaran tanah atau sertipikasi tanah baik dengan menggunakan sumber dana publik maupun sumber dana penerimaan negara bukan pajak. Hingga Desember 2012, telah disertipikatkan sebanyak 45.234.490 bidang tanah (52,72%) dari 85.803.826 bidang tanah untuk seluruh Indonesia. Ditambahkan, pada 2013, BPN RI menargetkan sertipikasi sejumlah 1.930.695 bidang tanah melalui rupiah murni dan penerimaan negara bukan pajak. Khusus program redistribusi tanah, pada 2012 secara nasional ditargetkan sebanyak 149.600 bidang tanah, dan pada 2013 sebanyak 175.500 bidang tanah yang akan didistribusikan kepada masyarakat kurang mampu yang tidak mempunyai tanah. Dijelaskan juga bahwa BPN RI menargetkan percepatan

Nusantara

Sambutan Kepala BPN RI.

penyelesaian program strategis legalisasi aset tahun 2013 sejumlah 928.695 bidang. Ditargetkan pada Juni (kuartal I) minimum mencapai 40%, September (kuartal II) mencapai 70%, dan Desember (kuartal III) mencapai 100%. Untuk memenuhi target tersebut, Kepala BPN RI menghimbau kepada semua pegawai BPN RI untuk terus mengabdi kepada masyarakat dan negara. Dia mengajak pegawai BPN RI untuk tidak mempersulit pengurusan sertipikat. “Mari kita jalankan reformasi birokrasi dengan sungguh-sungguh, jadikan diri kita sebagai agen dari reformasi birokrasi itu sendiri,” ujar Kepaa BPN RI. Kepala BPN RI juga mengingatkan, untuk meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pertanahan, pegawai BPN RI harus jemput bola, mendatangi masyarakat untuk memberikan pelayanan yang terbaik. “Tidak diperkenankan lagi untuk didatangi terus oleh masyarakat,” tandasnya. Dikatakannya, pelayanan yang baik adalah pelayanan yang murah ongkosnya, persyaratannya mudah, cepat dan tepat waktu, dan akurat. “Akurasi penting agar tidak ada sertipikat ganda atau tumpang tindih sehingga menimbulkan sengketa pertanahan,” terangnya.

Kepala Kantor Wilayah BPN Sumut Ronny Kusuma Yudistiro, mengatakan, penyerahan sertipikat dilakukan secara simbolis kepada 52 orang perwakilan dari lima provinsi. “Ini adalah penyerahan sertipikat tahap pertama dari program strategis pertanahan tahun 2013. Kami akan selesaikan sesuai target di akhir tahun ini,” kata Ronny. Gubernur Sumatera Utara Gatot

Pujonugroho mengaku gembira dengan penyerahan sertipikat ini. Menurutnya, percepatan program sertipikasi aset di wilayah Sumut dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat . “Kami mengapresiasi program BPN Sumut dan kantor pertanahan kota serta kabupaten di wilayah Sumut. Kami berharap kerja sama ini semakin ditingkatkan,” ujarnya. Pada kesempatan tersebut juga dilakukan penandatanganan Memory of Understanding (MoU) antara Kanwil BPN Propinsi Sumatera Utara dengan perwakiln Bank Indonesia Wilayah IX Sumatera Utara dan Aceh. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IX Sumatra Utara dan Aceh Hari Utomo, mengakui, sertipikat masih menjadi kendala bagi pengusaha kecil. Mereka memiliki tanah, tetapi statusnya tidak dapat diagunkan. Dengan adanya percepatan sertipikasi, menurutnya, dapat meningkatkan tingkat kepercayaan perbankan kepada UKM. Untuk mendukung program tersebut, jelasnya, antara BI dan BPN RI menjalin kerja sama untuk mengidentifikasi daerah-daerah yang bisa dikerjasamakan. Proses selanjutnya, setelah mendapatkan sertipikasi dari BPN RI, BI akan menjadi intermediasi antara UKM dan perbankan. q

Kepala BPN RI menyaksikan penandatanganan MoU antara Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Utara dan Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IX Sumatera Utara. bhumibhakti edisi 13 tahun 2013

33

Nusantara

Kepala BPN RI Gagas Badan Reformasi Agraria

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Hendarman Supandji mengatakan, perlunya pembentukan lembaga khusus yang menangani persoalan reformasi di bidang pertanahan. Hal itu disampaikan Kepala BPN RI ketika membuka seminar nasional bertema “Tanah untuk Kesejahteraan, Kemakmuran Rakyat, dan Ketahanan Pangan” yang diselenggarakan Pancanaka di Hotel Sahid Jaya, Jakarta Pusat, 19 Maret 2013.

P

ancanaka merupakan sebuah lembaga nonpemerintah yang fokus pada pemberdayaan dan advokasi tanah. Lembaga itu juga mempunyai misi melaksanakan pendampingan dan pembelaan masyarakat di bidang pertanahan. Pancanaka beranggotakan kalangan akademisi, advokat, pensiunan militer, pejabat/pegawai BPN RI, aktivis LSM, dan wartawan. Seminar sehari ini

34


juga menampilkan pembicara lain, di antaranya anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDI-P Budiman Sudjatmiko, Deputi V bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan BPN RI Effendi, serta Laksanto Utomo dari Pancanaka. Dalam paparannya saat menjadi keynote speaker, Kepala BPN RI menjelaskan, dibentuknya sebuah badan yang menangani reformasi di bidang agraria

juga bertujuan untuk mendistribusikan tanah secara adil kepada jutaan petani di Indonesia. Dia memberi contoh, di Thailand, kepemilikan lahan di kalangan petani rata-rata mencapai lima hektare. Bila seorang petani meninggal dunia, imbuhnya, lahan tersebut langsung diwariskan kepada anaknya yang benar-benar berkeinginan bekerja sebagai petani. Di Indonesia, lanjut Kepala BPN RI, yang terjadi justru bertolak belakang. Sebab, banyak lahan pertanian yang sudah beralih fungsi. Lahan persawahan sudah banyak yang berubah menjadi areal permukiman atau lahan pabrik. Para petani pun kian terdesak karena tanah yang dimiliki sebagai sumber penghidupan terus menyempit. Selanjutnya, demikian ditegaskan Kepala BPN RI, banyak petani gurem yang terdorong untuk menduduki lahan yang sebenarnya sudah dimiliki oleh instansi pemerintah atau badan hukum swasta. “Akibatnya, banyak konflik tanah terjadi di Indonesia yang jumlahnya mencapai ribuan kasus,” ungkap Kepala BPN RI. Di bagian lain dijelaskan, reformasi agraria juga berarti mendistribusikan tanah telantar kepada rakyat petani dan untuk mensejahterahkan rakyat. Reformasi agraria dilakukan BPN RI dengan melakukan sejumlah aksi. Antara lain, harmonisasi dan sinkronisasi peraturan pertanahan, redistribusi tanah, menertibkan tanah telantar, serta sertipikasi tanah di seluruh Indonesia. Selain itu, sambungnya, BPN RI juga sedang melakukan pengkajian mengenai pengembangan dan penguatan kelembagaan pertanahan melalui undangundang. “BPN ingin melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat,” ujarnya. q

Nusantara

Penyerahan Sertipikat di Bengkalis

K

antor Pertanahan Kabupaten Bengkalis, Riau, menyerahkan sertipikat kepada masyarakat kurang mampu pada 20 Juni 2013. Penyerahan ini merupakan hasil program strategis, dan merupakan bagian dari penyerahan sertipikat secara simbolis oleh Kepala BPN RI Hendarman Supandji di Sibolangit, Sumatera Utara, untuk wilayah

Sumatera Bagian Utara yang meliputi Provinsi Riau, Kepri, Sumut, Sumbar, dan Aceh. Kepala Kantor Pertanahan Bengkalis Umar Fathoni, mengatakan, target yang harus diselesaikan Kantor Pertanahan Bengkalis tahun 2013 ini sebanyak 800 bidang tanah yang tersebar di 6 desa. Adapun untuk sertipikat tanah nelayan targetnya sebanyak 138 bidang tanah.

Hingga pertengahan Juni 2013, telah diselesaikan penerbitan sertipikat prona 578 bidang dan sertipikat tanah nelayan sebanyak 110 bidang. Sementara itu, untuk kegiatan sertipikat tanah masyarakat miskin yang dibiayai Pemkab Bengkalis, dari target 290 bidang tanah, telah selesai diukur sebanyak 265 bidang. “Saat ini dalam.proses sertipikat sebanyak 71 bidang,” ujarnya. q

Sosialisasi Program Sertipikat MBR

U

ntuk mengoptimalkan program sertipikasi tanah bagi masyarakat berenghasilan rendah (MBR), Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), 5 Juni 2013. Kegiatan ini dihadiri Ketua Tim Sertipikasi dari Kemenpera

Amran. Dikatakan Amran, sejak 2010 hingga 2013, Kabupaten Sumbawa telah mendapatkan program sertipikasi tanah untuk MBR dari Kemenpera dalam berbagai bentuk. Pada tahun ini, lanjutnya, selain program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), juga terdapat program sertipikasi bagi masyarakat berpeng-

hasilan rendah (MBR), yakni program sertipikat bagi masyarakat yang pada tahun sebelumnya mendapatkan program BSPS. Program ini dialokasikan untuk 650 bidang tanah. “Sekarang masih tahap sosialisasi, mengenai mekanisme pelaksanaan program akan ditindaklanjuti oleh Pokja di lapangan bersama tim dari BPN Sumbawa,” jelasnya. q


35

Nusantara

Buol Lampaui Target Legalisasi Aset

K

inerja Kantor Pertanahan Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, terus meningkat. Hingga Juni 2013, legalisasi aset telah mencapai 65 persen dari target. Pencapaian 65 persen itu disampaikan Kepala Kantor Pertanahan Buol Suparno Taurat di hadapan Kakanwil

BPN Sulteng Mochtar Deluma ketika mengunjungi Kantor Pertanahan Buol, Rabu (12/6). Selama sehari, Mochtar Deluma melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program legalisasi aset Tahun Anggaran (TA) 2013. Selain melakukan monitoring dan evaluasi, Kakanwil BPN Sulteng Mochtar

Deluma juga melakukan pembinaan kepegawaian di Kantor Pertanahan Buol, mengingat kondisi kepegawaian di Buol saat ini masih memprihatinkan. Pegawainya hanya sejumlah 17 orang, sementara pekerjaan begitu banyak dan berat. “Pegawai kami yang ada (PNS) hanya sebanyak 17 orang, dibantu tenaga honorer 14 orang. Perlu diketahui pula, di posisi eselon V saja ada kurang lebih 10 kota jabatan belum terisi. Karena itulah, kedatangan Kakanwil ke sini untuk melakukan pembinaan, terutama membahas masalah sumber daya manusia (SDM),” ujar Kepala Kantor Pertanahan Buol. Meski begitu, jelasnya, seluruh di jajaran Kantor Pertanahan Buol tetap semangat dalam melaksanakan setiap beban tugas yang ada. Apalagi, Kantor Pertanahan Buol memiliki pekerjaan rumah (PR) yang harus dilaksanakan tahun ini, seperti kegiatan Proyek Nasional (Prona) sertifikasi tanah sebanyak 2000 bidang, kegiatan redistribusi TOL 1000 bidang, dan kegiatan Lintas Sektor Transmigrasi 750 bidang di Desa Lomuli Kecamatan Tiloan, dengan rincian untuk lahan I 250 bidang, lahan II, 250 bidang, dan LP 250 bidang. q

BPN Kota Tangerang Bagikan 1.388 Sertipikat Gratis

K

antor Pertanahan (BPN) Kota Tangerang, Banten, 21 Juni 2013, menyerahkan sebanyak sedikitnya 1.388 sertipikat gratis hasil program nasional agraria (Prona) tahap I kepada pemilik tanah di Kota Tangerang. Selain itu, juga diserahkan sertipikat kepada 73 UKM dan 185 sertipikat bagi instansi pemerintah, termasuk 172 sertipikat untuk fasilitas

36


sosial dan fasilitas umum (fasos dan fasum) yang di dalamnya mencakup posyandu. Pada tahun 2013 ini, Kantor Pertanahan Kota Tangerang ditargetkan menyelesaikan 2.192 sertipikat tanah hasil Prona. Dengan demikian, masih ada 804 sertipikat tanah Prona yang akan diserahkan pada tahap II yang akan diserahkan pada September mendatang.

Untuk tahap pertama, yang dituntaskan lebih dulu adalah sertipikat Prona untuk wilayah Kreo, Kecamatan Larangan; Petir, Kecamatan Cipondoh; Cipadu, Kecamatan Larangan; Belendung, Kecamatan Benda; Periuk, Kecamatan Periuk; Pondok Pucung, Kecamatan Karang Tengah; Pedurenan, Kecamatan Karang Tengah; dan Sudimara Timur, Kecamatan Ciledug. q

Album

Pelantikan 5 Pejabat Eselon II BPN RI Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) Hendarman Supandji, melantik 5 orang Pejabat Struktural Eselon II di Aula Prona BPN RI, 1 Mei 2013. Kelima pejabat yang dilantik adalah Deddy Setiadi sebagai Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur; Subowo Meru sebagai Direktur Wilayah Pesisir, Pulau-pulau Kecil, Perbatasan, dan Wilayah Tertentu (WP3WT); La Hamusein sebagai Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Maluku Utara; Gunawan Sasmita sebagai Inspektur Wilayah III; dan Bambang Hendriawan sebagai Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah.

P

ada kesempatan tersebut Kepala BPN RI menyatakan bahwa struktur kepemimpinan, mutasi dan promosi dilakukan berpedoman kepada Peraturan Kepala BPN RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pola Jenjang Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan BPN RI dan Keputusan Kepala BPN RI Nomor 57/2013 tentang Penataan Jabatan Fungsional Umum di lingkungan BPN RI. “Setiap personil di BPN RI mempunyai kesempatan yang sama untuk mendapatkan promosi dan mutasi yang akan terus dilakukan dengan taat asas sesuai ketentuan yang berlaku, “ tegasnya. Kepala BPN RI lebih lanjut mebhumibhakti edisi 13 tahun 2013

37

Album ngatakan, untuk mewujudkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara konsisten, berkelanjutan dan bersinergi, telah ditetapkan Sapta Tertib Pertanahan dan Sapta Pembaharuan untuk dijadikan sebagai pedoman bagi seluruh pegawai di jajaran BPN RI dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Inti Reformasi Birokrasi itu adalah perubahan perilaku (mind set) dan perubahan budaya (cultural set), perubahan paradigma pelayanan lambat menjadi cepat, pekerjaan terbagi habis, setiap kegiatan waktunya tepat, biaya jelas, persyaratannya jelas, dan terakhir ada reward and punishment. Selain itu Kepala BPN RI juga mengatakan bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang pertanahan sudah diterbitkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah atau Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Terkait dengan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan adanya Surat Edaran ini, validasi BPHTB tidak diperlukan lagi, cukup dengan membuat pernyataan PPAT yang bersangkutan atau pemohon. Selain itu, juga sudah dikeluarkan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. “Dalam peraturan tersebut, berkaitan dengan Akta PPAT, BPN tidak menyediakan blanko Akta PPAT, cukup dibuat oleh PPAT yang bersangkutan. Untuk itu, saya minta agar ketentuan tersebut segera disosialisasikan kepada seluruh jajaran BPN RI, agar tidak ada kendala dalam pelayanan masyarakat.” ujar Kepala BPN RI. Tugas Khusus Di bagian lain dalam sambutannya, Kepala BPN RI menegaskan bahwa penataan kelembagaan di lingkungan BPN RI dititikberatkan pada penataan sumber daya manusia. Hal ini, menurutnya, dilakukan agar tugas dan fungsi BPN RI dilaksanakan dengan baik dan benar.

38


Sebagai organisasi yang dinamis, demikian kata Kepala BPN RI, tour of duty maupun tour of area adalah hal yang biasa terjadi sebagai bagian dari dinamika organisasi itu sendiri, baik karena alasan-alasan alamiah maupun kepentingan pembinaan dan kaderisasi pesonil yang berorientasi kepada efektivitas manajemen dan peningkatan kinerja organisasi. Kepala BPN RI mengungkapkan, dirinya telah mengeluarkan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pola Jenjang Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan BPN RI. Peraturan ini mengatur perihal pembinaan pegawai BPN RI sejak diterima menjadi CPNS sampai yang bersangkutan pensiun (berhenti), dan mengedepankan reward and punishment serta berorientasi pada merit system. Dengan peraturan ini, mereka yang

tidak mendapat jabatan struktural akan diberikan jabatan fungsional tertentu atau jabatan fungsional umum. Juga, pejabat eselon II di kantor pusat yang belum pernah menjadi Kepala Kantor Wilayah secara bertahap akan dimutasikan untuk menjadi Kepala Kantor Wilayah agar penjenjangan karier yang berjalan baik dan benar. Dengan dikeluarkannya peraturan ini, jelas Kepala BPN RI, menjadi jelas bahwa promosi dan mutasi telah diatur secara berjenjang mulai dari Tipe Kantor A, B, dan C. Penyesuaian pelaksanaan peraturan ini dilaksanakan secara bertahap dalam kurun waktu dua tahun. Dari lima pejabat Eselon II yang dilantik, dua di antaranya berasal dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Kepada mereka, Kepala BPN RI memberikan

Album tugas khusus untuk segera melakukan evaluasi terhadap sistem anggaran dan pelaksanaannya dan penyempurnaan penatausahaan anggaran agar tercipta tertib anggaran. Tujuannya agar BPN RI bisa memperoleh opini Wajar Tanpa Perkecualian (WTP) dalam pengelolaan anggaran. Kemudian, kepada Inspektur Wilayah yang baru dilantik, Kepala BPN RI memberi tugas khusus untuk segera bersinergi dan berkonsolidasi dengan pejabat di lingkungan Inspektorat Utama BPN RI. Sebab, katanya, masih banyak hal menyangkut temuan yang berpotensi merugikan keuangan negara belum terselesaikan dan masalah hukuman disiplin kepada pegawai yang melakukan pelanggaran perlu ada kejelasan hukumannya sehingga tidak ada keraguan dalam hal penjatuhan hukuman kepada yang melakukan pelanggaran. Kepada Inspektur Utama, Kepala BPN memberi tugas agar sistem pengawasan ditekankan kepada pendampingan dan pembinaan, baik dalam hal pengadaan barang dan jasa maupun dalam pelaksanaan program-program strategis pertanahan di seluruh Indonesia. Di saat yang sama, Kepala BPN RI juga mengungkapkan, dalam kerangka penataan dan penguatan organisasi dan penataan sistem manajemen sumber daya manusia, selama periode 20122013 telah dilakukan promosi dan mutasi jabatan terhadap 2.502 orang pegawai. Perinciannya, untuk pejabat Eselon II sebanyak 61 orang (ditambah 5 orang yang baru dilantik), pejabat Eselon III sebanyak 364 orang; dan pejabat Eselon IV sebanyak 2.077 orang. Sedangkan, untuk pejabat Eselon V yang merupakan kewenangan Kepala Kantor Wilayah BPN, sejak Juni 2012 hingga Februari 2013 telah dilakukan mutasi dan promosi terhadap 2.564 orang pegawai. Dengan demikian, jumlah keseluruh mencapai 5.066 orang pegawai. Di samping mutasi dan promosi, BPN RI juga telah menjatuhkan hukuman disiplin terhadap 115 orang pegawai. Hukuman disiplin tersebut meliputi hukuman ringan sebanyak 69 orang, hukuman sedang sebanyak 9 orang, dan hukuman berat sebanyak 37 orang. q

Pelantikan 21 Pejabat Eselon II Pada 8 Februari 2013, Kepala BPN RI juga telah melantik 21 orang pejabat setingkat Eselon II. Pelantikan dilakukan di Aula Lantai VII Gedung BPN RI. Dari 21 orang pejabat Eselon II tersebut, 8 orang dilantik sebagai Kepala Kepala Kantor Wilayah (KaNama Ronsen Pasaribu H.M.Najib Taufik Syafriman Djamaluddin A Samad Soemarga Heri Santoso Made Ngurah Pariatna Hasmi Hanafi Sunrizal Arif Pasha Putu Suweken Djoko Dwi Tjiptanto Moh Setiaboedi Razali Yahya M Amin Said R Supratman Nini Marianti Sri Maharani Dwi Putri Jusfin Ketaren Iwan Taruna Isa Oloan Sitorus

kanwil) BPN, 5 orang sebagai Direktur, 3 orang sebagai Kepala Biro (Kabiro), 2 orang sebagai Inspektur Wilayah (Irwil), dan 3 orang menduduki jabatan di bidang pendidikan, pengembangan, pelatihan, dan penelitian. Berikut perinciannya:

Jabatan Kakanwil BPN Provinsi Riau Kakanwil BPN Provinsi Lampung Kakanwil BPN Provinsi Banten Kakanwil BPN Provinsi DKI Jakarta Kakanwil BPN Provinsi Jawa Tengah Kakanwil BPN Provinsi Bali Kakanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur Kakanwil BPN Prov Nusa Tenggara Barat. Kepala Biro Keuangan & Pelaksanaan Anggaran Kepala Biro Tata Usaha Pimpinan & Protokol Kepala Biro Organisasi & Kepegawaian Direktur Pemetaan Dasar Direktur Landreform Direktur WP3WT Direktur Pengendalian Penerapan Kebijakan & Program Direktur Konflik Pertanahan Inspektur Wilayah IV Inspektur Wilayah V Kepala Pusat Pendidikan & Pelatihan Kepala Pusat Penelitioan & Pengembangan Ketua STPN


39

Album

Diresmikan, 4 Gedung Baru Kantor Pertanahan

Dalam waktu yang hampir bersamaan, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Hendarman Supandji meresmikan empat gedung baru kantor pertanahan di tiga daerah. Dengan gedung baru, pelayanan pertanahan harus semakin baik.

P

ada 29 April 2013 di Makassar, Sulawesi Selatan, Kepala BPN RI meresmikan gedung Kantor Petanahan Bulukumba yang terletak di Jalan Durian Nomor 9 Bulukumba. Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Kepala BPN RI usai Apel Siaga Pemantapan Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pertanahan di halaman Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Jalan Jenderal Sudirman, Makassar. Sebelumnya, Kantor Pertanahan Bulukumba berada di Jalan

40


Dr Wahidin Sudirohusodo. Kepala BPN RI juga telah meresmikan tiga gedung Kantor Pertanahan di wilayah Provinsi Jawa Tengah, yaitu di Kantor Pertanahan Semarang, Banjarnegara, dan Cilacap. Gedung Kantor Pertanahan Semarang baru dibangun, sedangkan gedung Kantor Pertanahan Banjarnegara dan Cilacap merupakan hasil renovasi. “Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama jajaran Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah, sehingga

pembangunan Gedung Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang dan renovasi Gedung Kantor Pertanahan Banjarnegara dan Gedung Kantor Pertanahan Cilacap dapat berjalan tepat waktu dan diselesaikan dengan baik,” demikian Kepala BPN RI memberikan sambutan saat meresmikan gedung-gedung baru tersebut. Dijelaskan, ketiga pembangunan dan renovasi gedung kantor pertanahan tersebut sepenuhnya dibiayai melalui DIPA BPN RI dengan alokasi anggaran hampir Rp 10 miliar. Karena itu, Kepala BPN RI berharap agar gedung kantor pertanahan tersebut dapat dijaga, dipelihara, dan dirawat dengan baik agar dapat memberikan kenyamanan dan keteduhan bagi aparat kantor pertanahan dalam memberikan pelayanan. Namun, menurutnya, yang lebih penting adalah orang yang mengisi gedung yang megah ini juga harus bersih, memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat dengan berpedoman pada Sapta Tertib Pertanahan. Menurut Kepala BPN RI, pembangunan gedung kantor hendaknya tidak hanya dimaknai sebagai perbaikan dan pembangunan fisik semata, sebagaimana juga perubahan terhadap pakaian dinas yang baru, tetapi juga harus dibarengi perubahan sikap, watak, dan perilaku. “Moral juga harus dibangun dengan berpedoman pada perintah harian yang telah saya keluarkan,” tandas Kepala BPN RI. Isi perintah harian Kepala BPN RI, yakni, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, jangan menggunakan motto “kalau bisa dipersulit kenapa harus dipermudah”; sistem operasi prosedur pelayanan pertanahan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya; keluhan dan pengaduan masyarakat agar ditanggapi dan segera dijawab dan ditindaklanjuti; dan seluruh aparat BPN RI agar bekerja dengan sungguh-sungguh, tulus, dan ikhlas. q

Album

Gedung Baru Kantor Pertanahan Badung

Kepala BPN RI meresmikan Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, Bali.

Masyarakat Badung, Bali, kini bisa kembali menikmati layanan pengurusan dan persertipikatan tanahnya lebih mudah. Sebab, gedung Kantor Pertanahan Badung di Jalan Dewi Saraswati Nomor 3 Seminyak, Kuta, Badung sudah mulai beroperasi normal sejak diresmikan pada 21 Mei 2013. Peresmian dilakukan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI Hendarman Supandji.

H

adir dalam acara peresmian adalah Sekretaris Utama dan Staf Khusus Bidang Hukum BPN RI, Bupati Badung, Wakil Bupati Badung, Ketua Kejati Bali, Ketua Kejari Denpasar, Kakanwil BPN Jawa Tengah, Kakanwil BPN Sulawesi Tengah, dan tamu undangan lainnya. Dalam kesempatan itu

juga, secara simbolis Kepala BPN RI menyerahkan sertipikat kepada penerima sertipikat dari sembilan kabupaten dan kota di Provinsi Bali. Dalam sambutannya, Kepala BPN RI, menyatakan, selesainya pembangunan gedung ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam meningkatkan layanan pertanahan di tengah masyarakat.

Dengan gedung baru, lanjutnya, Kantor Pertanahan Kabupaten Badung bisa meningkatkan pelayanan pengurusan pertanahan. “Dalam bekerja kami harap mengedepankan kearifan lokal di Bali ini dalam menyelesaikan bidang pertanahan,” ujar Kepala BPN RI. Dijelaskan juga, tujuan perbaikan sarana dan prasarana kantor pertanahan dilakukan untuk meningkatkan layanan ke masyarakat. Karena itu, menurutnya, yang lebih penting adalah, “the man behind the building”. Untuk memberikan pelayanan yang optimal, BPN RI tidak pelit memberikan penghargaan kepada aparat di lingkungannya. Bagi yang berprestasi akan diberikan promosi, bila tidak melakukan tugas dengan baik, lembaga ini tak segan memberikan sanksi. “Ini diatur dalam Peraturan Kepala BPN RI Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pola Jenjang Karier Pegawai Negeri Sipil di lingkungan BPN RI,” terangnya. Bupati Badung Anak Agung Gde Agung, mengungkapkan, keberadaan kantor BPN Badung baru ini memberikan harapan akan percepatan layanan administrasi pertanahan di wilayahnya. Sebab, menurutnya, kian hari masyarakat Badung kian sadar untuk melengkapi administrasi pertanahan, khususnya pensertipikatan. Dengan lengkapnya dokumen tanah yang dimiliki, berarti akan meminimalisasi permasalahan di kemudian hari. Selain itu, kepastian hukum akan kepemilikan tanah, lanjut Gde Agung, diperlukan untuk mendukung perekonomian daerah yang tumbuh pesat mencapai 7,15 persen. Diakui, pembangunan di berbagai bidang juga terus meningkat sehingga tanah di Badung memiliki nilai ekonomis tinggi. Malah, Gde Agung menyebut, sertipikat tanah di Badung punya nilai ekonomis sangat tinggi dan menjadi faktor pertumbuhan ekonomi di Badung. “Sertipikat tanah bukan benda yang mati, namun mampu mengangkat nilai ekonomi ketanahan di Badung. Pada tahun 2012, misalnya, nilai ekonomi sertipikat atas tanah mencapai sekitar Rp 5 triliun,” jelasnya. q


41

Album

Apel Kelengkapan Atribut Pakaian Dinas Pada 27 Mei 2013, Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI menggelar “Apel Kelengkapan Atribut Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil (PNS) BPN RI di kantor pusat BPN RI di Jakarta. Apel dipimpin Kepala BPN RI Hendarman Supandji dan diikuti oleh seluruh pejabat dan pegawai di kantor pusat BPN RI.

D

alam pengarahannya, Kepala BPN RI menegaskan bahwa pelaksanaan apel ini dimaksudkan untuk mengevaluasi pelaksanaan Keputusan Kepala BPN RI Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Badan Pertanahan Nasional RI. Melalui apel ini diharapkan dapat meningkatkan disiplin kerja, ketertiban, kebersihan, serta untuk menjaga kerapian dalam berpakaian di lingkungan kerja. Selain itu, lanjutnya, apel ini juga dimaksudkan untuk menunjukkan kejelasan hubungan kerja antara atasan dan bawahan. Sebab, BPN RI merupakan Lembaga Pemerintah yang bersifat vertikal, sehingga diperlukan kejelasan komando antara Pusat dalam hal ini BPN RI, dengan Daerah, yaitu Kantor Wilayah BPN dan Kantor Pertanahan. “Sebagai salah satu perwujudan

42


hierarki tersebut diperlukan adanya kejelasan pakaian, warna, maupun atributnya, sebagaimana yang telah saya tetapkan dalam Peraturan Kepala BPN RI Nomor 4 tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil BPN RI,” jelasnya. Dengan adanya kejelasan atribut, lanjut Kepala BPN RI, akan menjadi jelas identitas bagi pegawai baik di kalangan internal BPN RI maupun eksternal BPN RI. Kejelasan atribut ini juga untuk meningkatkan percaya diri dalam menjalankan tugas dan menjaga wibawa Pegawai BPN RI di dalam menjalankan hubungan kerja dengan Instansi lain. “Selanjutnya, dengan memakai atribut pakaian dinas ini, saya berpesan kepada Saudara-saudara semua untuk selalu menjaga kehormatan dan wibawa sebagai pegawai BPN RI, serta

jangan menyalahgunakan kehormatan dan wibawa yang dipercayakan kepada saudara-saudara semua,” demikian pesan Kepala BPN RI. Kepala BPN RI juga mengingatkan soal betapa pentingnya menjaga kewibawaan dan kehormatan sebagai pegawai BPN RI dalam menjalankan amanah mengemban tugas dan fungsi BPN RI yang bertujuan memberikan pelayanan pertanahan yang sebaik-baiknya untuk mewujudkan rasa keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Kepala BPN RI juga berharap, atribut pakaian dinas dapat menambah kebanggaan bagi pejabat dan pegawai BPN RI, menjunjung nilai-nilai persaudaraan dan kebersamaan, menjalin tali silaturahim, serta rasa persatuan di antara kita seluruh pegawai di lingkungan BPN RI, khususnya dalam menjalankan tugas dan fungsi pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Kepada seluruh pejabat dan pegawai yang telah dengan tertib dan lengkap memakai pakaian dinas, Kepala BPN RI mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang tinggi. “Bagi yang belum lengkap dalam cara berpakaian dinas, saya instruksikan untuk segera melengkapi,” tegasnya. q


43

44


Rapat Kerja Nasional (Rakernas) BPN RI yang berlangsung akhir Januari

Recommend Documents