RANCANGAN RENCANA PELAKSANAAN RPJMD TAHUN KE-4
RPJMD KOTA LUBUKLINGGAU 2008-2013 VISI Terwujudnya Kota Lubuklinggau Sebagai Pusat Perdagangan, Industri, Jasa dan Pendidikan Melalui Kebersamaan Menuju Masyarakat Madani
MISI 1. Membangun sumberdaya manusia yang berkualitas dan berakhlak mulia 2. Menumbuhkembangkan pusat bisnis, perdagangan, industri dan jasa secara terpadu 3. Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan 4. Mewujudkan Kota Lubuklinggau yang madani melalui pembangunan ekonomi sosial masyarakat 5. Meningkatkan profesionalisme aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan
Tabel
Target Capaian Indikator IPM Kota Lubuklinggau 2008 - 2013
No
Tahun
Usia Harapan Hidup (tahun)
Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)
Angka Melek Huruf ( %)
Paritas Daya Beli (Rp)
1
2007
65,88
7,9
98,04
599.500
2
2008
67,32
8,0
98,20
611.600
3
2009
68,00
8,5
98,40
620.000
4
2010
68,50
9,0
98,60
628.400
5
2011
69,00
9,5
98,80
636.800
6
2012
70,00
10,5
99,00
645.200
7
2013
71,00
11,0
99,08
675.600
Tabel
No 1 2 3 4 5 6 7
Target Capaian Indikator IPM Kota Lubuklinggau 2008 2013
Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Target Indeks Pembangunan Manusia 69, 24 69,69 70,50 71,50 73.00 74.50 76,00
Tabel
No
Target Capaian Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Inflasi Kota Lubuklinggau 2008 - 2013
Tahun
Pertumbuhan Ekonomi
Tingkat Inflasi (%)
(%) 1
2007
6,14
5,87
2
2008
6,21
5,75
3
2009
6,38
5,60
4
2010
6,54
5,50
5
2011
6,71
5,30
6
2012
7,12
5,15
7
2013
7,50
5,00
Target Capaian Penduduk Miskin dan Pengangguran Terbuka Kota Lubuklinggau 2008 - 2013
No
Tahun
Penduduk Miskin (%)
Pengangguran Terbuka (%)
1 2 3 4 5 6 7
Kondisi Tahun 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
30,83 28,98 24,50 20,00 18,00 16,00 15,00
13,10 12,50 11,50 10,50 9,50 9,00 8,50
POKOK-POKOK PIKIRAN PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD 1. PENCAPAIAN SASARAN SEBAGAIMANA DITETAPKAN DALAM DOKUMEN RPJMD KOTA LUBUKLINGGAU 2008 - 2013
2. Pasal PP No 8 Tahun 2008 pasal 17 ayat (1) disebutkan : BAPPEDA MENYUSUN RANCANGAN AWAL RKPD
3. RANCANGAN RKPD AKAN MENJADI BAHAN DALAM MUSRENBANG (PP No 8 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (4)
4 (EMPAT) PERMASALAHAN PEMBANGUNAN KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2011 1. PERMASALAHAN KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN 2. PERMASALAHAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 3. PERMASALAHAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
4. PERMASALAHAN PELAYANAN PUBLIK
1. TINGGINYA ANGKA KEMISKINAN JUMLAH KK MISKIN : 25,60 PERSEN (BPS 2009) JUMLAH PENDUDUK MISKIN : 23,39 % RELATIF LEBIH TINGGI DIBANDING ANGKA KEMISKINAN NASIONAL : 12 PERSEN
Rumah Tangga Miskin (RTM) dan Penduduk Miskin Menurut Kecamatan di Kota Lubuklinggau Tahun 2008
Kecamatan (1)
Rumah Tangga Miskin
Penduduk Miskin
Jumlah
Persentase
Jumlah
Persentase
(2)
(3)
(4)
(5)
1. Lubuklinggau Barat I
2.932
24,81
10.442
24,32
2. Lubuklinggau Barat II
1.406
11,90
5.344
12,45
3. Lubuklinggau Selatan I
1.149
9,72
4.033
9,39
4. Lubuklinggau Selatan II
1.118
9,46
3.876
9,03
5. Lubuklinggau Timur I
1.032
8,73
3.949
9,20
6. Lubuklinggau Timur II
1.787
15,12
7.048
16,42
7. Lubuklinggau Utara I
1.111
9,40
3.383
7,88
8. Lubuklinggau Utara II
1.282
10,85
4.860
11,32
11.817
100,00
42.935
100,00
Jumlah Sumber: BPS Kota Lubuklinggau
Rumah Tangga Miskin (RTM) dan Penduduk Miskin Menurut Kecamatan di Kota Lubuklinggau Tahun 2008 NO
KECAMATAN
1 2 3 4 5 6 7 8
KECAMATAN BARAT I KECAMATAN BARAT II KECAMATAN SELATAN I KECAMATANM SELATAN II KECAMATAN TIMUR I KECAMATAN TIMUR II KECAMATAN UTARA I KECAMATAN UTARA II TOTAL KESELURUHAN
JUMLAH PDDK
JUMLAH KK
24060 16263 13426 24742 23097 28623 13633 27306 171150.
JUMLAH KK MISKIN
7248 3963 3931 6046 6210 6968 3783 10171 48320.
Jumlah penduduk miskin versi PNPM Jumlah KK Miskin versi PNPM
JUMLAH JIWA MISKIN
3392 2242 1631 1232 1902 3321 2105 1864 17689.
31.0944 36.608
%
10385 6187 3844 3704 5706 12092 5784 5516 53218.
43.16 38.04 28.63 14.97 24.70 42.25 42.43 20.20
Tahun
Pendapatan Perkapita Kota Lubuklinggau Tahun 2003 2008
ATAS DASAR HARGA BERLAKU
ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000
Pertumbuhan (%)
2003
Nilai (Rp) 5,357,822
2004
5,928,516
10.65
4,600,269
3.28
2005
6,577,217
10.94
4,785,774
4.03
2006
7,242,345
10.11
4,970,058
3.85
2007
8,009,191
10.59
5,195.900
4.39
2008
8,931,483
11.52
5,382,736
3.75
Rata-rata per Tahun
-
10.76
Nilai Pertumbuhan (%) (Rp) 4,454,043 -
3.86
LAJU PERTUMBUHAN PDRB KOTA LUBUKLINGGAU ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2000
Lapangan Usaha 1. Pertanian 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Industri Pengolahan 4. Listrik, Gas, dan Air Bersih 5. Bangunan 6. Perdagangan, Hotel, dan Restoran 7. Pengangkutan dan Komunikasi 8. Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan 9. Jasa-jasa PDRB Dengan Migas PDRB Tanpa Migas
2006) 5,88 6,95 3,91 6,79 6,83 6,05 6,11 4,74 6,76 6,01 6,01
2007r) 5,84 6,77 4,31 5,22 7,32 6,26 3,80 4,68 7,49 6,14 6,14
2008*) 4,79 6,02 4,41 6,93 7,00 6,49 6,22 4,66 7,31 6,21 6,21
2. Rendahnya Akses Pendidikan Penduduk Miskin
Sumber : BPS Kota Lubuklinggau 2008
3. RENDAHNYA AKSES KEPEMILIKAN TANDA PENGENAL
Sumber : BPS Kota Lubuklinggau 2008
4. AKSES PENDUDUK MISKIN TERHADAP LAPANGAN KERJA
PENGANGGURAN: ANGKA PENGANGGURAN + 13,49 PERSEN DARI TOTAL ANGKATAN KERJA RELATIF TINGGI DIBANDING NASIONAL : 8 PERSEN
TANTANGAN
: MENURUNKAN ANGKA PENGANGGURAN SESUAI DENGAN TARGET NASIONAL : 7 – 8 PERSEN
2. PERMASALAHAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA 1. TERBATASNYA TENAGA KESEHATAN Tenaga Kesehatan
Rasio per 10.000 Penduduk
Standar nasional
2007
2008
2,65
1.14
4
-
0.05
6
- Perawat
10,16
10.75
11,75
- Bidan
4,03
4.85
10
- Dokter - Dokter Spesialis
Rasio Tenaga Kesehatan dan Fasilitas Kesehatan per 10.000 Penduduk di Kota Lubuklinggau Tahun 2007-2008
2. Penolong persalinan masih tenaga medis sebesar 88, 5 persen
Pada tahun 2008 sebanyak 10 % persalinan ditolong oleh dukun.
3. Rendahnya Angka Harapan Hidup : + 67, 5 tahun Lebih rendah dari angka harapan hidup nasional : 70,5 tahun
Prosentase jumlah penduduk usia 65 tahun keatas hanya 2,71 persen dari jumlah penduduk
Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) Kelompok Usia (1)
0-14 tahun 15-64 tahun 65 + tahun Angka ketergantungan
Jenis Kelamin
Total
Laki-laki
Perempuan
(2)
(3)
(4)
24.461 64.282 2.158
24.504 63.359 2.816
50.965 127.641 4.974
43,12 %
43,83 %
44,52 %
Sumber BPS 2008 Masih tingginya Rasio Ketergantungan sebesar 43,83 % artinya + 43 penduduk usia non produktif (usia 0 -14 tahun dan 65 tahun keatas) ditanggung oleh 100 penduduk usia produktif (usia 15 -64 tahun)
1. Rendahnya Pendidikan yang Ditamatkan Pendidikan Tertinggi (1) Tidak memp. Ijazah
2006 L
P
L+P
L
P
L+P
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
6,79
10,64
SD Sederajat
27,70
SMP Sederajat SMA Sederajat PT Sumber: BPS Kota Lubuklinggau
2007
8,67
6,75
10,38
8,56
29,41
28,53 28,08
31,15
29,60
21,84
21,85
21,84 21,72
21,31
21,52
37,42
32,21
34,88 37,22
31,42
34,34
6,26
5,88
5,74
5,98
6,08
6,23
2. Rendahnya Rata-rata Lama Sekolah Tahun
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)
(1)
(2)
2004 2005 2006 2007 2008
7,6 7,6 7,8 7,9 8,98
Sumber: BPS Kota Lubuklinggau
Rata lama sekolahnya hanya 8 tahun (Kelas 2 SMP)
3. Terbatasnya Prasarana dan Sarana Pendidikan (Peralatan praktek, meubeler, RKB, laboratorium, alat peraga, perpustakaan )
4. Tantangan : Peningkatan Sekolah Berstandar Nasional pada jenjang pendidikan Dasar dan Menengah dan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional
3. PERMASALAHAN NFRASTRUKTUR
1. Minimnya Cakupan Pelayanan Air Bersih : 31 persen 2. Terbatasnya Infrastruktur Persampahan sehingga Cakupan Pelayanan Persampahan : + 40 persen 3. Terbatasnya Cakupan Pelayanan Kelistrikan : 95 persen 4. Terbatasnya akses jalan untuk pengembangan wilayah
4. MASIH RENDAHNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
1. Masih perlunya reformasi birokrasi dan peningkatan tata kelola pemerintahan 2. Masih relatif rendahnya tingkat pelayanan publik 3. Kurangnya pemahaman aparat terhadap regulasi pelayanan publik 4. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di setiap organisasi masih terbatas, dan bahkan masih terdapat SKPD yang belum punya SPM Beberapa Indikator Berdasarkan Laporan Indeks Tata Kelola Ekonomi Daerah Tahun 2007 dan nilainya di Kota Lubuklinggau (Nilai Terendah) : • • •
Kualitas Peraturan Daerah Perizinan Usaha Keamanan dan Penyelesaian Sengketa
TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2011 ”PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENINGKATAN INFRASTRUKTUR”
PRIORITAS PEMBANGUNAN KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2011 1. Peningkatan Perekonomian Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan serta Pengangguran; 2. Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia; 3. Peningkatan infrastruktur dasar Perkotaan; 4. Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Publik.
KRITERIA PRIORITAS : 1. Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kota Lubuklinggau Tahun 20082013 dan sesuai dengan tema pembangunan; 2. Memiliki sasaran-sasaran dan indikator kinerja yang riil dan terukur sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat; 3. Mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan dan sesuai dengan prioritas pembangunan nasional maupun provinsi; 4. Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah untuk melaksanakannya;
SASARAN YANG INGIN DICAPAI TAHUN 2011 PRIORITAS I : Peningkatan Perekonomian Masyarakat, Pengentasan Pengangguran; ;
1. 2. 3. 4. 5. 6.
Kemiskinan dan
LAJU PERTUMBUHAN EKONOMI : 6,50- 6,71 % MEENINGKATNYA INVESTASI : 10 % TINGKAT KETAHANAN PANGAN : 100 % MENINGKATNYA PENDAPATAN PERKAPITA 10 % ANGKA KEMISKINAN DITURUNKAN MENJADI 19– 18 % ANGKA PENGANGGURAN TERBUKA DITURUNKAN MENJADI : 10 – 9 %
ARAH KEBIJAKAN DAN FOKUS PEMBANGUNAN : 1. Memberdayakan dan mengembangkan ekonomi masyarakat difokuskan pada : a. Pemberdayaan Koperasi, Usaha Kecil dan menengah; b. Peningkatan sektor perdagangan dan jasa sebagai sektor andalan; a. Pemantapan ketahanan pangan daerah; b. Revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan; c. Peningkatan stabilisas harga dan pengamanan ketersediaan bahan pangan pokok; 2. Mengembangkan industri berbasis sumberdaya dan karakteristik lokal di fokuskan pada : a. Pengembangan industri pengolahan berbasis pertanian 3. Mengembangkan pariwiasata daerah difokuskan pada : a. Pengembangan dan pelestarian budaya; b. Peningkatan daya tarik wisata . 4. Mendorong tumbuhnya penanaman modal dan mempermudah pelayanan perizinan difokuskan pada : a. Peningkatan kualitas layanan perijinan dan investasi daerah; b. Peningkatan daya tarik investasi;
5. Perluasan akses pelayanan dasar masyarakat miskin yang difokuskan pada : A. Peningkatan akses dan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan B. Peningkatan akses dan pelayanan pendidikan C. Peningkatan akses pelayanan Keluarga Berencana. 6. Peningkatan akses lapangan pekerjaan dan akses perlindungan sosial dengan fokus : A. Peningkatan program penanggulangan pengangguran B. Fasilitasi pengembangan usaha kecil dan mikro; C. Perlindungan dan Penanganan Masalah Sosial .
PRIORITAS II : PENINGKATAN KUALITAS SUMBERDAYA MANUSIA; PENDIDIKAN : 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
MENINGKATNYA AKSES PEMERATAAN PENDIDIKAN DASAR (APS SMP/MTS : 96 % MENINGKATNYA AKSES PEMERATAAN PENDIDIKAN MENENGAH (APS SMA SEDERAJAT : 63 PERSEN MENINGKATNYA APK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI : 15PERSEN MENINGKATNYA ANGKA MELEK HURUF : 99,04 PERSEN RATA-RATA LAMA SEKOLAH : 10 TAHUN MENINGKATNYA KUALIFIKASI TENAGA PENDIDIK : 70 PERSEN MENINGKATNYA MINAT BACA / KUNJUNGAN KE PERPUSTAKAAN : NAIK 10 PERSEN ANGKA KELULUSAN : 100 PERSEN
KESEHATAN 1. 2. 3.
Tersedianya sarana dan prasarana kesehatan dasar dan rujukan 85 persen; Meningkatnya penemuan dan penanganan penderita penyakit sesuai standar 100 persen; Meningkatkan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai kompetensi kebidanan menjadi 92 persen; 4. Meningkatnya prosentase balita yang mendapatkan pelayanan gizi buruk 85 persen ; 5. Cakupan pelayanan penduduk miskin : 95 persen 6. Meningkatnya cakupan pelayanan ibu hamil yang mendapat tambahan gizi 85 persen; 7. Menurunnya angka kematian bayi menjadi berkisar antara 10 – 15 perseribu kelahiran; 8. Meningkatnya prosentase kelurahan UCI (universal child immunization) menjadi 90 persen; 9. Meningkatnya cakupan kelurahan siaga aktif menjadi 70 persen; 10. Meningkatnya usia harapan hidup menjadi 69 tahun.
KELUARGA BERENCANA: 1. 2.
MENINGKATNYA PUS YANG MENGIKUTI PROGRAM KB : 79 PERSEN ANGKA KELAHIRAN : 2,0 – 2,1
PEMUDA DAN OLAHRAGA 1.
MENINGKATNYA PARTISIPASI DAN PRESTASI PEMUDA DALAM PEMBANGUNAN DAN OLAHRAGA - organisasi pemuda yang aktif : 70 persen - Organisasi keolahragaan yang aktif : 55 persen
SOSIAL KEAGAMAAN 1. 2.
MENINGKATNYA PRASARANA DAN SARANA PERIBADATAN YANG LAYAK : 75 PERSEN MENINGKATNYA KERUKUNAN ANTAR PEMELUK AGAMA DAN ANTAR ETNIS DITANDAI DENGAN TIDAK ADANYA KONFLIK ANTAR AGAMA DAN ETNIS
ARAH KEBIJAKAN DAN FOKUS PEMBANGUNAN : PENDIDIKAN :
1.
Peningkatan pemerataan pelayanan pendidikan difokuskan pada : a. Pemantapan penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun; b. Pengembangan pendidikan anak usia dini ; c. Peningkatan pendidikan luar sekolah; d. Peningkatan minat baca pada masyarakat.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan di fokuskan pada : a. Peningkatan kualitas SDM tenaga pendidik ; b. Peningkatan mutu dan relevansi dasar, menengah dan pendidikan non formal; c. Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana pendidikan sesuai dengan standar.
KESEHATAN DAN KB:
1. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan KB difokuskan pada ; a. Percepatan penurunan angka kematian ibu dan anak, perbaikan gizi masyarakat dan pengendalian penyakit; b. Peningkatan ketersediaan dan keterjangkauan obat esensial ; c. Penyediaan tenaga kesehatan; d. Peningkatan kepedulian masyarakat dalam upaya kesehatan; e. Pemantapan program KB; 2. Peningkatan Prasarana dan Sarana Kesehatan dasar dan rujukan difokuskan pada : a. Revitalisasi puskesmas perkotaan b. Pengembangan prasarana dan sarana rumah sakit
SOSIAL , KEAGAMAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA:
1. Mengoptimalkan kualitas pelayanan peribadatan difokuskan pada : a. Peningkatan sarana dan prasarana peribadatan b. Peningkatan pelayanan pendidikan non formal keagamaan 2. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemuda difokuskan pada : a. Peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda dan organisasi kepemudaan
3. Meningkatkan prestasi olahraga : a. Peningkatan prasarana dan sarana olah raga b. Pembinaan terhadap induk organisasi olahraga
PRIORITAS III : PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DASAR PERKOTAAN
1. 1. 1. 1. 2. 3. 4. 5.
Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih bersumber dari PAM menjadi 42 persen; Meningkatnya cakupan pelayanan kelistrikan menjadi 98 persen; Meningkatnya cakupan pelayanan persampahan menjadi 60 persen; Terpeliharanya kualitas lingkungan yang lestari / tidak ada kasus kerusakan lingkungan; Tingkat ketersediaan jalan kota dalam kondisi baik : 60 persen Tingkat ketersediaan jembatan dalam kondisi baik : 85 persen Tingkat ketersediaan drainase dan gorong-gorong dalam kondisi baik : 75 persen Tersedianya akses pengembangan wilayah / jalan lingkart utara –selatan : 100 persen.
ARAH KEBIJAKAN DAN FOKUS PEMBANGUNAN : 1. Meningkatkan cakupan pelayanan infrastruktur dasar difokuskan pada : a. Peningkatan kapasitas dan layanan jaringan jalan dan jembatan b. Peningkatan kapasitas dan layanan kelistrikan c. Peningkatan kapasitas dan layanan air bersih ; d. Peningkatan kapasitas dan layanan persampahan dan pemakaman; e. Peningkatan penyehatan lingkungan dan sanitasi masyarakat; f. Peningkatan kapasitas dan layanan transportasi dan perhubungan; g. Peningkatan kapasitas dan layanan jaringan irigasi; 2. Meningkatkan pembangunan yang berwawasan lingkungan dengan fokus : a. Pengendalian dampak lingkungan dan perbaikan kualitas lingkungan b. Pelestarian sumberdaya alam
PRIORITAS IV : PENINGKATAN AKSES DAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
1. 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Tingkat kepatuhan daerah dalam mengimplementasikan regulasi dan peraturan perundang-undangan sebesar 80 persen; Tingkat pendidikan dan latihan aparatur yang sesuai dengan bidang tugasnya sebesar 85 persen; Terselenggaranya pemerikasaan dan pengawasan serta tindaklanjut hasil pemeriksaan : 100 % Terselenggaranya standar pelayanan minimal pada SKPD khususnya SKPD yang langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat sebesar 70 persen; Tingkat kedisiplinan aparatur dalam menjalankan tugas sebesar 95 persen; Meningkatnya akses masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik sehingga 60 persen wilayah Kota Lubuklinggau dapat mengakses internet gratis. Tingkat ketersediaan data dan informasi : 100 persen Prosentase penduduk usia 17 tahun / pernah kawin yang memiliki KTP : 90 persen Tingkat pengelolaan arsip sesuai dengan standar : 80 persen
ARAH KEBIJAKAN DAN FOKUS PEMBANGUNAN :
1.
Meningkatkan dan Menyempurnakan Kualitas Pelayanan Publik di fokuskan pada : a. Penyusunan SPM dan SOP pada setiap SKPD; b. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik yang lebih representatif dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. c. Peningkatan akses pelayanan administrasi kependudukan
1.
Mendorong peningkatan profesionalisme aparatur di fokuskan pada : a. Peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan latihan; b. Peningkatan kualitas manajemen kepegawaian. c. Peningkatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
1.
Meningkatkan ketepatan dalam mengimplementasikan peraturan perundangan – undangan di tingkat daerah difokuskan pada : 1. Peningkatan penyampaian dokumen perencanaan daerah; 2. Peningkatan kualitas dan penataan peraturan perundang-undangan 3. Peningkatan pengelolaan keuangan , pendapatan dan aset 4. Peningkatan penyampaian laporan dan evalusi kinerja instansi pemerintah.
4.
Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat di fokuskan pada : a. Peningkatan peran serta masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban.
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2011
SASARAN EKONOMI MAKRO 2011
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
PERTUMBUHAN EKONOMI : 6,50 – 6,70 PERSEN KEMISKINAN : 18 – 19 PERSEN PENGANGGURAN : 9 – 10 PERSEN TINGKAT INFLASI : 5,30 PERSEN PENDAPATAN PERKAPITA : NAIK 10 PERSEN PENDAPATAN DAERAH : NAIK 7 - 8 PERSEN BELANJA DAERAH : 5 – 8 PERSEN Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : 73,00
ARAH KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO TAHUN 2011 1.
Mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.
- Peningkatan sektor ekonomi unggulan - Peningkatan investasi daerah
2. Mempercepat pengurangan pengangguran dan kemiskinan. - Peningkatan ekonomi yang pro rakyat miskin - Peningkatan akses masyarakat miskin
- Penciptaan lapangan kerja dan pengurangan kemiskinan 3. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
- Pelaksanaan SPM - Peningkatan penggunaan teknologi infomasi dan komunikasi - Peningkatan kapasitas pemerintah
4. Peningkatan Pendapatan dan Belanja Daerah 1. 2. 1.
Peningkatan PAD dengan menggali dan mengelola sumber pendapatan daerah secara optimal Belanja Daerah diarahkan untuk menggerakan sektor riil dan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi Meminimalkan belanja untuk kegiatan bersifat sosialisasi, seremonial, dan bimbingan teknis.
